REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja Denni P Purbasari mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadikan pelaksanaan Program Kartu Prakerja lebih cepat dalam menyediakan banyak pelatihan untuk penerima manfaat.

Dalam diskusi virtual tentang evaluasi dampak Kartu Prakerja sebagai program pemulihan Covid-19 di Jakarta, Rabu (9/2/2022), Denni mengatakan, skema public private partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah dan badan usaha diterapkan dalam program itu.

"Karena, kalau kemudian pelatihan disediakan semuanya oleh pemerintah dengan menggunakan skema pengadaan barang dan jasa bisa lama dan bisa saja salah sasaran," kata Denni.

Dengan berkolaborasi bersama banyak lembaga pelatihan, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), dapat memberikan kesempatan kepada para penerima manfaat untuk memilih sendiri pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Skema tersebut juga mendorong para penyedia latihan dapat saling bersaing untuk memperbaiki layanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Dia memastikan pihak manajemen terus melakukan perbaikan terkait layanan yang diberikan dengan berbasis data. Fitur-fitur tersebut disesuaikan dengan opini penerima manfaat, salah satunya fitur pencari kerja.

"Teman-teman tadi mengatakan bagaimana tidak hanya pelatihan, tapi bisa sampai mendapatkan pekerjaan. Makanya, di dashboard sekarang sudah ada fitur job recommendation dan job search, silakan dicari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian," ujarnya.

Dia menjelaskan, pelatihan mendapatkan asesmen dari lembaga, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada untuk memeriksa kualitas pelatihan tersebut sebelum dapat masuk ekosistem Kartu Prakerja. Ada pengawasan ketika pelatihan-pelatihan tersebut masuk dalam Kartu Prakerja.

"Jadi multiple layers checking dan juga perbaikan itu dilakukan, sehingga hasilnya bisa seperti yang kita harapkan," ungkap Denni.

Sumber: news.republika.co.id
 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menawarkan konsep pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis komunitas di Balai Latihan Kerja Komunitas ke anggota G20.

"Ini konsep yang kita tawarkan ke negara-negara anggota G20 dan saya yakin beberapa negara juga memiliki latar sosial budaya yang sama dengan kita," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kemnaker yang diterima di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Saat menjadi pembicara dalam gelar wicara bertema "Solidaritas dan Kemitraan serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca Covid-19" pada acara Kick Off G20 on Education and Culture, dia menjelaskan, bahwa bisa ditingkatkan melalui pelatihan vokasi yang mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.

Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, ia melanjutkan, menawarkan akses pelatihan vokasi yang berkualitas bagi warga yang kurang beruntung, termasuk warga perdesaan.

Di samping itu, Anwar selaku Chair Employment Working Group (EWG) akan menjadikan sidang Presidensi G20 2022 sebagai forum bagi negara-negara anggota G20 untuk tukar pikiran mengenai upaya peningkatan produktivitas dan perumusan formula untuk bangkit bersama setelah pandemi Covid-19. "Sesuai arahan Pak Presiden, kita bukan hanya memimpin sidang tapi betul-betul akan menjadi role model pimpinan, yang akan menjadi referensi bagi setiap isu yang akan dimunculkan dalam G20," kata Anwar.

Dalam Presidensi G20 Indonesia pada 2022, Kemnaker mengusung empat isu prioritas. Termasuk di antaranya, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan menghadapi perubahan dunia kerja serta pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas.

Isu prioritas lain yang diusung Kemnaker yakni pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan dan pelindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespons dunia kerja yang terus berubah.

Sumber: news.republika.co.id
 

Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan salah satu konsep atau rekomendasi yang akan ditawarkan dalam Presidensi G20 nanti, yakni kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis komunitas (BLK Komunitas). Melalui kebijakan tersebut diyakini akan memperkuat akses dan kualitas pelatihan, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat pedesaan (rural areas).  

"Ini konsep (pelatihan berbasis komunitas-red) yang kita tawarkan ke negara-negara Anggota G20 dan saya yakin beberapa negara juga memiliki setting sosial budaya yang sama dengan kita," ucap Anwar Sanusi saat menjadi pembicara Kick Off G20 on Education and Culture, Gelar Wicara I bertajuk Solidaritas dan Kemitraan Serta Masa Depan Dunia Kerja Pasca COVID-19 secara virtual, Rabu (9/2/2022).

Menurutnya, salah satu upaya meningkatkan produktivitas, yaitu melalui pelatihan vokasi, yang harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja. Upaya ini sejalan dengan salah satu tema atau isu prioritas yang diusung pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan.  

Selaku Chair Employment Working Group (EWG), Anwar mengingatkan pengembangan kapasitas SDM, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tetapi juga tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk individu, serikat pekerja/serikat buruh, dan masyarakat. "Dalam konteks ke Indonesia-an, membangun SDM unggul, membangun SDM berbudaya dan berkarakter, itu tanggung jawab kita semua," ujarnya.

Dalam forum G20, Anwar bertekad akan menjadikan sidang Presidensi G20 Tahun 2022 sebagai forum tukar pikiran negara-negara Anggota G20 sekaligus menemukan formula yang tepat untuk bangkit bersama dan kuat bersama pasca pandemi COVID-19. 

 "Harapan kita, sesuai arahan Pak Presiden, kita bukan hanya memimpin sidang tapi betul-betul akan menjadi role model pimpinan, yang akan menjadi referensi bagi setiap isu yang akan dimunculkan dalam G20," terangnya.

Anwar menjelaskan, pada Presidensi G20 Tahun 2022, Kemnaker akan mengusung empat isu/tema prioritas. Keempat isu tersebut yakni pertama, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan dunia kerja (sustainable job creation towards changing world of work).  Kedua, pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas (inclusive labour market and affirmative decent jobs for person with disabilities).  

Ketiga, pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan (human capacity development for sustainable growth of productivity). Keempat, pelindungan tenaga kerja yang adaptif dan inklusif dalam merespon dunia kerja yang terus berubah (adaptive and inclusive labour protection in the changing world of work).

Sumber: www.suara.com
 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi menilai transformasi status dari Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar menjadi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar sangat layak.

Menurut Sekjen Anwar, kelayakan transformasi tersebut di antaranya karena melihat kebutuhan peningkatan SDM kompeten untuk wilayah Indonesia Timur.

"Kami melihat dari banyak hal pun Makassar ini sudah cukup untuk mengemban mandat yang lebih besar yang ada pada kondisi saat ini," ucap Sekjen Anwar pada kunjungannya ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Selasa, 22 Februari 2022.

Hingga kini terdapat enam BBPVP di seluruh Indonesia, yaitu berada di Medan, Serang, Bekasi, Bandung, Semarang, dan Makassar. 

"Walaupun Makassar ini bungsu, jangan berkecil hati. Bungsu hanya kebetulan saja lahirnya terakhir. Meskipun bungsu, tidak berarti kalah dari aspek kualitas. Nah, Anda harus membuktikan kualitasnya bahwa dalam banyak hal tidak ketinggalan dengan yang lain. Harus seperti itu," ucap Sekjen Anwar.

Diharapkan BBPVP Makassar cepat berbenah agar mampu mengejar ketertinggalan dari balai besar di daerah-daerah lain. 

"Saya sangat berharap, mudah-mudahan BLK Makasar yang sudah menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar ini akan semakin maju, berkembang, dan jaya," kata Sekjen Anwar.

Sumber Artikel: msn.com

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan kerja merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas serta mengembangkan karier tenaga kerja.

Di Eropa dan Malaysia secara garis besar dapat dibagi menjadi pendidikan dan pelatihan vokasi tahap awal (IVET) dan pendidikan dan pelatihan vokasi tahap lanjutan (CVET)^[1].IVET adalah pendidikan dan pelatihan sebelum masuk dunia kerja pada sistem pendidikan dan pelatihan yang relevan ^[1].CVET adalah pendidikan dan pelatihan sesudah masuk dunia kerja, termasuk di dalamnya adalah pelatihan bagi pekerja yang mencari pekerjaan baru setelah di-PHK dan pelatihan di dalam internal perusahaan^[1].IVET mengacu pada pendidikan vokasi^[1].

Di Indonesia, pelatihan kerja merupakan salah satu dari tiga pilar utama peningkatan kualitas tenaga kerja, yaitu: standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang independen.

Eropa

Inggris

CVCET di Inggris dijalankan oleh Further Education (FE) di bawah koordinasi Department for Bussiness, Inovations and Skills^[2][1]. FE menawarkan kualifikasi level pemula hingga level 3 pada National Vocational Qualification^[1].

Jerman

Wajib belajar di Jerman berlaku sampai dengan anak berusia 15 tahun, bagi yang memilih untuk bekerja setelah usia 15 tahun, diwajibkan untuk mengikuti pelatihan kerja di sekolah vokasi sambil bekerja di perusahaan sampai berusia 18 tahun (dual sistem)^[1]. Terdapat sekitar 350 jenis pelatihan kerja^[1].

Asia

Malaysia

CVET di Malaysia dilaksanakan oleh NDTS di bawah Kementerian Sumber Manusia, berupa pelatihan pemagangan mengacu pada dual sistem di Jerman^[1].

Secara terpisah CVET juga dilaksanakan di masing-masing negara bagian^[1].

Jepang

Pelatihan kerja di Jepang diselenggarakan oleh negara melalui Sekolah Pengembangan Kemampuan bagi Disabilitas (障害者職業能力開発校) serta Politeknik Pengembangan Kemampuan Kerja (職業能力開発大学校) (julukan: Politeknik College) dan (職業能力開発促進センター) (julukan: Politeknik Center), juga diselenggarakan oleh masing-masing prefektur melalui Sekolah Pengembangan Kemampuan Kerja (職業能力開発校) dengan nama yang berbeda di tiap prefektur.

Sumner: id.wikipedia

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Suhartono mengungkapkan identitas para pekerja asing yang disebut menempati jabatan profesional selama periode 2019-2021.

Menurut Suhartono, mereka yang disebut sebagai profesional umumnya adalah para pekerja teknis. "Untuk yang profesional ini adalah banyakan tenaga teknis, teknisi, misalnya untuk pemasangan alat-alat berat," kata Suhartono dalam rapat panitia kerja (Panja) Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing di Komisi IX DPR, Selasa (8/2/2022).

Dia melanjutkan, teknisi asing itu dibutuhkan untuk memudahkan terjemahan bahasa asing pada alat-alat berat. Hal ini karena beberapa petunjuk pada alat berat itu disebut berbahasa asing. "Karena ini berkaitan dengan masalah dari untuk bahasa, petunjuknya (petunjuk alat) dari negara asal mereka, jadi ini membutuhkan," klaim Suhartono.

Suhartono menjelaskan hal itu untuk menjawab pertanyaan pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengenai data pekerja asing profesional yang disebut begitu banyak. Charles sebelumnya mempertanyakan mengapa jumlah pekerja asing yang memiliki jabatan profesional begitu banyak hingga mencapai angka 40.000.

"Pak Dirjen, boleh dijelaskan enggak ini profesional maksudnya apa. Dan definisi profesional itu kan luas sekali begitu," kata politikus PDI-P itu.

Sebelumnya, 40.000 orang pekerja asing dengan level jabatan profesional berada di Indonesia selama periode 2019-2021. Hal ini diungkapkan Suhartono dalam rapat Panja Komisi IX DPR bersama pemerintah, Selasa.

"Berdasarkan level jabatan, pada 2019, untuk advisor atau consultan sebanyak 27.241. Direksi sebanyak 11.508, kemudian komisaris sebanyak 991, dan manager sebanyak 23.082. Untuk profesional, sebanyak 46.724," kata Suhartono.

Pada tahun berikutnya yaitu 2020, jumlah pekerja asing profesional di Indonesia mengalami penurunan menjadi 41.906. Kemudian, pekerja asing yang menjabat konsultan ada sebanyak 21.600 di tahun yang sama. Lalu, mereka yang menjabat sebagai direksi perusahaan sebanyak 9.956, Komisaris sebanyak 718, dan manajer 19.941 orang.

"Untuk tahun 2021, Konsultan sebanyak 20.807, direksi sebanyak 8.936, komisaris sebanyak 656, dan manager sebanyak 19.127, dan profesional sebanyak 38.745," jelasnya.

Sumber: kompas.com