Pendahuluan: Ambisi dan Konteks Global

Denmark telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 70% pada 2030 dibandingkan level 1990 dan net-zero emissions pada 2050. Di tengah krisis iklim dan tekanan ekonomi pasca-pandemi, negara ini tidak hanya menunjukkan komitmen, tetapi juga menawarkan cetak biru yang dapat diadopsi oleh negara lain. Kajian yang dilakukan oleh Nicoletta Batini, Ian Parry, dan Philippe Wingender dalam IMF Working Paper WP/20/235 mengulas kebijakan fiskal Denmark sebagai model prototipe kebijakan iklim nasional yang progresif dan adil.

Strategi Inti: Harga Karbon sebagai Pusat Kebijakan

Denmark memusatkan strateginya pada carbon pricing, termasuk:

• Pengenaan pajak karbon domestik sebesar $100/ton CO₂ pada 2030.
• Integrasi dengan sistem ETS (Emission Trading System) Uni Eropa.
• Pemanfaatan penerimaan pajak karbon untuk mengurangi tarif pajak penghasilan sebesar 1% demi mengimbangi dampak ekonomi terhadap rumah tangga.

Penetapan harga karbon ini, meski signifikan, hanya mengurangi emisi sebesar 19% dari BAU (Business As Usual) pada 2030. Oleh karena itu, perlu penguatan dengan kebijakan tambahan berbasis sektor.

Kebijakan Penguat: Feebate dan Border Carbon Adjustment (BCA)

1. Feebate: Skema Insentif Netral Anggaran

Feebate diterapkan sebagai alternatif regulasi ketat, melalui sistem:

• Biaya untuk produk/aktivitas beremisi tinggi, dan
• Subsidi untuk yang beremisi rendah.

Contoh implementasi:

• Transportasi: Subsidi hingga $14.000 untuk EV, dan pajak $7.500 untuk mobil berbahan bakar konvensional dengan emisi 145 g CO₂/km.
• Sektor pertanian: Petani dibebani atau diberi insentif berdasarkan emisi CO₂-ekivalen per hektar dibanding rata-rata industri.

Feebate dipilih karena:

• Lebih fleksibel dan cost-effective dibanding regulasi.
• Tidak membebani APBN.
• Dapat mengintegrasi langsung ke sistem pajak yang sudah ada (seperti pajak registrasi kendaraan).

2. BCA: Mengatasi Risiko Kompetisi dan Kebocoran Karbon

Border Carbon Adjustment adalah solusi untuk:

• Melindungi industri nasional dari produk impor beremisi tinggi.
• Mencegah carbon leakage (misalnya, 35% kebocoran karbon di Denmark akibat perdagangan terbuka).
• Menyesuaikan harga karbon produk impor dengan emisi tertanamnya.

Potensi penerimaan dari BCA dapat digunakan untuk:

• Menurunkan resistensi hukum internasional.
• Mendukung negara berkembang melalui Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund).

Dampak Sosial dan Ekonomi: Analisis Keadilan Kebijakan

Beban Rumah Tangga:

Dengan pajak karbon $100/ton CO₂ pada 2030, beban pada konsumsi rumah tangga rata-rata hanya 1,8% dan dapat:

• Dikompensasi penuh melalui penurunan tarif pajak penghasilan.
• Memicu peningkatan jam kerja sebesar 0,05% dalam jangka panjang.

Distribusi Beban:

• Rumah tangga berpendapatan rendah: Terpengaruh oleh kenaikan harga gas alam dan penurunan upah sektor ekspor.
• Rumah tangga berpendapatan tinggi: Terkena dampak lebih besar dari konsumsi bahan bakar kendaraan pribadi.

Opsi Kompensasi:

• Transfer langsung ke rumah tangga miskin menggunakan 13% dari penerimaan pajak karbon.
• Reformasi tarif listrik agar lebih proporsional terhadap kontribusi energi terbarukan.

Studi Kasus: Dampak dan Capaian Sektoral

• Transportasi: EV hanya 2% dari kendaraan pada 2019, tapi subsidi dan feebate membuatnya kompetitif. Target 100% penjualan kendaraan nol emisi pada 2030.
• Energi: Pajak bahan bakar tinggi (gasoline $0.74/liter) belum mencerminkan semua biaya eksternal. Rencana peralihan ke pajak berbasis kilometer untuk mengatasi penurunan penerimaan dan kemacetan (yang merugikan ekonomi $3,1 miliar pada 2017).
• Pertanian: Emisi dari ternak (terutama sapi perah dan potong) menjadi fokus. Feebate digunakan agar lebih diterima dibanding pajak langsung atas emisi.
• Industri: Penguatan dengan feebate pada emisi per unit produksi, bukan hanya pengurangan emisi absolut.

Kritik dan Opini Tambahan: Apakah Denmark Bisa Jadi Teladan?

Denmark menunjukkan bahwa dekarbonisasi ambisius bisa dicapai tanpa mematikan ekonomi. Namun, ada tantangan:

• Tingkat harga karbon yang tinggi ($200–250/ton CO₂) sulit ditiru negara berkembang.
• Kebutuhan reformasi kelembagaan besar, termasuk data pertanian, sistem pelaporan emisi, dan pengukuran karbon impor.

Meski begitu, mekanisme seperti feebate dan BCA memberikan fleksibilitas tinggi, dan cocok diterapkan di negara dengan kapasitas fiskal menengah. Kuncinya adalah transparansi kebijakan, partisipasi publik, dan penggunaan ulang penerimaan yang adil.

Kesimpulan: Model yang Layak Dicontoh

Denmark berhasil menggabungkan:

• Kebijakan fiskal (carbon pricing, feebate),
• Reformasi sosial (kompensasi pajak, subsidi rumah tangga miskin),
• Instrumen internasional (BCA),

menjadi strategi mitigasi iklim yang terintegrasi dan adil. Model ini bukan hanya cocok untuk negara maju, tetapi juga bisa diadaptasi secara bertahap oleh negara berkembang, khususnya dalam kerangka Paris Agreement dan SDGs.

Sumber : Batini, N., Parry, I., & Wingender, P. (2020). Climate Mitigation Policy in Denmark: A Prototype for Other Countries (IMF Working Paper No. WP/20/235). International Monetary Fund.

Pengantar: Mengapa Regulasi Maritim Butuh Revolusi

Di tengah meningkatnya krisis iklim dan tekanan global untuk mencapai target SDGs, industri pelayaran laut memainkan peran besar dalam emisi karbon dan kerusakan lingkungan. Artikel “Smart regulations in maritime governance: Efficacy, gaps, and stakeholder perspectives” oleh Eunice O. Olaniyi dkk., yang diterbitkan di Marine Pollution Bulletin (2024), menyajikan evaluasi kritis terhadap efektivitas kebijakan IMO, serta menawarkan pendekatan “smart regulation” sebagai solusi berkelanjutan yang adaptif, efisien, dan adil bagi pelaku industri.

Smart Regulation: Paradigma Baru Tata Kelola Maritim

Smart regulation merujuk pada pendekatan regulasi berbasis data, teknologi, dan partisipasi multi-pemangku kepentingan. Enam prinsip utamanya meliputi:

• Efektivitas dan efisiensi
• Fleksibilitas implementasi dan transisi
• Adaptasi terhadap perubahan
• Keterlibatan pemangku kepentingan
• Transparansi industri
• Adopsi praktik terbaik

Dalam konteks pelayaran, pendekatan ini digunakan untuk mengurangi emisi, menangani limbah laut, dan meminimalkan polusi suara di pelabuhan dan ekosistem sekitar.

Studi Kasus & Angka-Angka dari Penelitian

Penelitian ini berbasis pada survei terhadap 104 pemangku kepentingan maritim dari 11 negara di Eropa dan 27 wawancara ahli di 6 negara, seperti Finlandia, Jerman, Estonia, dan Swedia. Beberapa temuan penting:

Survei:

• 98% responden memahami regulasi emisi dan efisiensi, namun hanya 54% familiar dengan regulasi kebisingan.
• 86,5% merasa puas terhadap kesiapan regulasi IMO, tetapi 87% menilai infrastruktur implementasi masih lemah.
• 64% menilai regulasi yang ada belum cukup, dan 99% menuntut insentif, penguatan sanksi, dan kolaborasi informasi sebagai prioritas.
• Mayoritas meyakini bahwa regulasi maritim saat ini akan memberi manfaat jangka panjang secara ekologis, sosial, dan ekonomi (91%).

Hasil Evaluasi Smart Regulation:

• Efektivitas & efisiensi mendapat nilai persetujuan tertinggi (91,3%).
• Kepercayaan terhadap fleksibilitas, transparansi, dan adaptasi juga tinggi (75–83%).
• Rata-rata skor persepsi berada di angka 1,36, menunjukkan sentimen positif umum.

Gap dalam Implementasi: Suara dari Lapangan

Melalui wawancara mendalam, para ahli menyuarakan tantangan nyata seperti:

• Kurangnya penegakan regulasi emisi jangka pendek, yang berdampak langsung pada efektivitas kebijakan.
• Minimnya kebijakan soal cybersecurity, hak pekerja kapal, serta pengelolaan kapal otonom.
• Kekhawatiran terhadap biaya penerapan teknologi baru, misalnya sistem pengolahan air ballast dan bahan bakar rendah sulfur.

Di sisi lain, muncul dorongan kuat untuk mendorong transformasi digital, sandbox regulasi, dan keterlibatan lintas sektor dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif.

Kontribusi Strategis Smart Regulation

Smart regulation bukan hanya tentang efisiensi, melainkan juga peningkatan keamanan, daya saing industri, dan perlindungan ekologi. Beberapa kontribusi kuncinya antara lain:

• Mengurangi beban kepatuhan dengan otomatisasi dan pemantauan berbasis data.
• Memastikan keadilan antar pelaku industri melalui standar yang seragam.
• Mendorong praktik hijau seperti bahan bakar ramah lingkungan dan teknologi navigasi otonom.

Rekomendasi Kebijakan dan Masa Depan Tata Kelola

Penulis menyarankan:

• Pendekatan berbasis performa daripada pendekatan preskriptif.
• Regulasi harus didesain adaptif, memungkinkan revisi cepat terhadap kondisi pasar dan teknologi.
• Kolaborasi publik-swasta sebagai landasan untuk solusi praktis dan inklusif.
• Peningkatan kapasitas untuk negara berkembang dan perusahaan kecil agar tidak tertinggal dalam penerapan regulasi.

Refleksi Akhir: Potensi Lintas Sektor

Studi ini menyatakan bahwa keberhasilan smart regulation dalam sektor maritim bisa dijadikan model untuk sektor industri lain seperti transportasi udara, energi, dan digitalisasi tata kelola perkotaan. Dengan menjunjung efisiensi, adaptasi, dan keterlibatan luas, pendekatan ini bisa menjadi kerangka tata kelola lintas sektor yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Sumber : Olaniyi, E. O., Solarte-Vasquez, M. C., & Inkinen, T. (2024). Smart regulations in maritime governance: Efficacy, gaps, and stakeholder perspectives. Marine Pollution Bulletin, 202, 116341.

Pendahuluan: Kota Cerdas dan Tantangan Air Urban

Kota-kota masa depan dituntut untuk lebih tanggap terhadap krisis lingkungan, pertumbuhan penduduk, dan perubahan iklim. Salah satu elemen vital yang kerap luput dalam transformasi kota adalah infrastruktur air perkotaan (urban water infrastructure/UWI). Paper "Towards a Smart Water City" oleh Oberascher et al. (2022) memaparkan kerangka komprehensif untuk membangun sistem kota cerdas air, dengan fokus pada aplikasi berbasis data, teknologi komunikasi, dan strategi integrasi antarsistem.

Visi Kota Cerdas Air: Lebih dari Sekadar Teknologi

Kota cerdas air bukan hanya soal digitalisasi. Visi utamanya mencakup:

• Konektivitas infrastruktur air melalui teknologi komunikasi canggih,
• Pemanfaatan sensor dan Internet of Things (IoT) untuk real-time monitoring,
• Integrasi antara jaringan air minum, drainase kota, dan solusi berbasis alam (NBS) seperti bio-retensi dan panen air hujan,
• Peningkatan kualitas hidup melalui efisiensi, keamanan, dan ketahanan sistem.

Pendekatan Penelitian: Review Sistematis dan Kerangka Praktis

Penulis melakukan review literatur sistematis terhadap 286 studi, disertai analisis kerangka teknis enam lapis:

1. Fisik
2. Persepsi
3. Komunikasi
4. Middleware
5. Pemrosesan
6. Aplikasi

Mereka juga mengklasifikasikan aplikasi ke dalam lima kategori:

• Perencanaan strategis (berbasis data historis dan proyeksi)
• Desain teknis
• Optimasi operasi
• Operasi waktu nyata (real-time)
• Aplikasi kota pintar (smart city)

Studi Kasus & Data: Skala dan Resolusi

Contoh konkret dari penerapan sistem kota cerdas air meliputi:

• Kebocoran air di Eropa mencapai rata-rata 23%, sehingga diperlukan sistem peringatan dini berbasis sensor tekanan, debit, dan konsumsi.
• Sistem pemantauan konsumsi rumah tangga dengan resolusi waktu hingga 1 menit memungkinkan penghematan dan disinsentif konsumsi tinggi.
• LoRaWAN digunakan untuk pengukuran tekanan, sedangkan M-Bus untuk meteran rumah tangga, dan GPRS untuk titik kendali utama.

Penulis menyarankan:

• Gunakan komunikasi wired (seperti M-Bus) untuk pengukuran resolusi tinggi dan kendali cepat,
• Gunakan LPWAN (LoRaWAN, NB-IoT) untuk pemantauan skala besar dengan keterbatasan daya dan biaya.

Teknologi Komunikasi: Mana yang Cocok?

Paper ini menyajikan analisis rinci dari lebih dari 10 teknologi komunikasi, termasuk:

• Wired: M-Bus, Fibre Optic – akurat, tahan gangguan, mahal.
• Short-Range Wireless: Wi-Fi, ZigBee – cocok untuk area terbatas.
• Cellular (2G–5G): fleksibel tapi boros energi.
• LPWAN: LoRa, Sigfox, NB-IoT – hemat energi, cocok untuk sensor tersebar luas, namun rawan kehilangan paket data.

Salah satu keunggulan paper ini adalah pemetaan kebutuhan komunikasi terhadap:

• Tipe aplikasi (realtime vs historis),
• Kebutuhan resolusi spasial-temporal,
• Keterbatasan sumber daya (baterai, biaya instalasi, dan perawatan).

Aplikasi Cerdas untuk Drainase, Distribusi, dan Alam

Drainase Perkotaan (UDN):

• Implementasi Real-Time Control (RTC) untuk mengelola hujan ekstrem dan mencegah banjir,
• Pemodelan kualitas air dan epidemiologi berbasis air limbah.

Distribusi Air (WDN):

• Pengendalian tekanan layanan, pengisian tangki otomatis, hingga pemanfaatan energi air (micro-hydro).

Nature-Based Solutions (NBS):

• Irigasi otomatis berdasarkan kelembaban tanah dan suhu udara,
• Desain rainwater harvesting (RWH) untuk kebutuhan non-potable air.

Tantangan dan Solusi Etis

Tantangan Teknis dan Sosial:

• Keterbatasan energi di area tanpa listrik permanen,
• Ketergantungan pada sensor baterai dan risiko ekologis limbah elektronik,
• Kerahasiaan data pengguna rumah tangga—terutama yang diukur hingga per menit.

Solusi dan Masa Depan:

• Kombinasi energi surya dan efisiensi perangkat,
• AI dan machine learning untuk peramalan dan deteksi kesalahan (leakage, intrusi, pencemaran),
• Kebijakan GDPR dan transparansi data untuk melindungi privasi warga,
• Edukasi publik dan pelibatan warga sebagai bagian dari sistem pemantauan.

Rekomendasi Strategis

1. Gabungkan komunikasi berdaya tinggi dan rendah untuk fleksibilitas skala dan lokasi.
2. Desain sistem berdasarkan aplikasi, bukan teknologi semata – sesuaikan kebutuhan data dan risiko komunikasi.
3. Beri pelatihan dan alat bantu kepada operator lokal, terutama di negara berkembang.
4. Bangun sistem adaptif, bukan reaktif – dengan prediksi permintaan dan cuaca sebagai dasar kendali.
5. Kolaborasikan sektor publik dan warga dalam pembangunan ekosistem data air.

Penutup: Menuju Kota Air yang Resilien dan Terhubung

Kota cerdas air bukanlah sekadar jargon teknologi. Ia adalah visi lintas disiplin yang menyatukan manusia, data, ekosistem, dan teknologi untuk menciptakan sistem air perkotaan yang efisien, berkeadilan, dan tahan terhadap guncangan masa depan. Paper ini layak dijadikan rujukan penting oleh para pembuat kebijakan, peneliti, maupun praktisi infrastruktur kota yang ingin membangun masa depan kota yang berorientasi data dan keberlanjutan.

Sumber : Oberascher, M., Rauch, W., & Sitzenfrei, R. (2022). Towards a smart water city: A comprehensive review of applications, data requirements, and communication technologies for integrated management. Sustainable Cities and Society, 76, 103442.

Pendahuluan: Ketika Kota Tak Cukup Sekadar “Pintar”

Kota-kota modern tengah berlomba melakukan transformasi digital (DT) demi meningkatkan efisiensi pelayanan publik, terutama pengelolaan aset infrastruktur perkotaan (Urban Infrastructure Assets/UIA) seperti air, jalan, dan sistem sanitasi. Namun, penelitian oleh Lafioune, Poirier, dan St-Jacques (2024) menemukan bahwa banyak kota justru gagal dalam implementasi DT karena kurangnya kerangka kerja, kepemimpinan, dan manajemen data.

Tujuan Penelitian dan Kontribusi Unik

Artikel ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi dan mengelompokkan hambatan transformasi digital di tingkat kota,
2. Mengembangkan kerangka teoretis DT untuk UIA,
3. Memvalidasi framework melalui dua studi kasus di kota besar Kanada.

Hasilnya adalah 22 elemen hambatan dalam 6 kategori utama, yang dijadikan dasar untuk pengembangan strategi DT kota yang lebih terstruktur.

Studi Kasus dan Metodologi Penelitian

Peneliti melakukan:

• Systematic Literature Review dari 202 artikel, disaring menjadi 63 yang relevan.
• Workshop dua kota besar di Kanada (masing-masing >500.000 penduduk),
• Melibatkan 36 pegawai lintas departemen untuk menggali tantangan DT secara riil.

Hasilnya mengungkap bahwa manajemen perubahan organisasi, manajemen data, dan ketidakselarasan praktik saat ini menjadi penghambat utama.

Enam Kategori Hambatan Transformasi Digital

1. Strategi dan Kepemimpinan

• Kekurangan rencana strategis, kepemimpinan senior, dan dukungan politik.
• Misalnya, di kota A dan B, hanya 6–7% pegawai yang menyadari peran strategi jangka panjang.

2. Proses dan Manajemen

• Tantangan utama: praktik lama yang tidak kompatibel dengan sistem digital, serta tidak adanya sistem manajemen data terintegrasi.
• Data workshop menunjukkan:
  34% responden kota A dan 26% kota B menyoroti masalah ini.

3. Struktur Organisasi dan Budaya

• Minimnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan, budaya organisasi yang pasif.
• 13% responden menyebut kurangnya pelatihan sebagai masalah besar.

4. Regulasi dan Standar

• Ketiadaan kontrak digital dan kebijakan pendukung.
• Undang-undang belum mendukung teknologi baru seperti digital twin atau BIM.

5. Manusia dan Komunitas

• Minimnya SDM, kurangnya visi digital dari pimpinan, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
• 15% responden menyebut hambatan ini, termasuk persepsi negatif warga terhadap proyek DT.

6. Ekosistem Digital dan Teknologi

• Sistem informasi lama yang tidak kompatibel, kekurangan perangkat pendukung, dan teknologi yang tidak user-friendly.

Temuan Utama dari Literatur dan Workshop

• “Manajemen perubahan organisasi” adalah hambatan paling sering disebut (18 studi).
• Diikuti oleh:
  • Absennya manajemen data (13 studi),
  • Ketidakcocokan praktik saat ini,
  • Kurangnya pelatihan pegawai.
• Kurangnya SDM dan sistem informasi usang juga banyak disebut (10 studi).
• Resistensi terhadap perubahan disebutkan dalam 9 studi, termasuk karena kurangnya pemahaman makna perubahan atau takut kehilangan pekerjaan.

Implikasi Strategis: Apa yang Bisa Dilakukan?

1. Bangun Rencana Strategis Digital di Tingkat Kota
   Jangan lagi bergantung pada ad-hoc project; gunakan pendekatan sistemik dan lintas departemen.
2. Prioritaskan Manajemen Data
   Bentuk unit khusus yang bertanggung jawab atas data quality, standardisasi, dan interoperabilitas antar sistem.
3. Berikan Pelatihan Teknis dan Manajerial
   Bukan hanya pengoperasian perangkat, tapi juga pemahaman sistem informasi dan keamanan data.
4. Perkuat Peran Kepemimpinan dan Komunikasi
   Tanpa dukungan dari pemimpin tertinggi kota, proyek DT akan stagnan.
5. Libatkan Masyarakat Sejak Awal
   Transparansi dan partisipasi publik mencegah resistensi sosial, sekaligus meningkatkan legitimasi anggaran.

Studi Kasus Kota A dan Kota B: Perbandingan Nyata

• Kota A: fokus pada pembenahan proses internal.
  Masalah utama: misalignment management (15%) dan data management (13%).
• Kota B: menyebut kurangnya pelatihan (8%) dan kelemahan sistem IT (10%) sebagai hambatan.
  Unik: Kota B lebih banyak menyebut AM maturity dan digital expertise sebagai kendala tambahan.

Nilai Tambah Penelitian

Framework 22 hambatan dari artikel ini tidak hanya untuk akademisi, tapi juga praktisi pemerintah. Bisa digunakan untuk:

• Menguji kesiapan DT di kota mana pun,
• Merancang roadmap transformasi digital UIA,
• Menentukan prioritas anggaran dan pelatihan,
• Menyusun indikator evaluasi proyek Smart City.

Kesimpulan: Kunci Transformasi Digital Ada di Manajemen dan Visi

Transformasi digital di tingkat kota bukan sekadar pengadaan sistem baru, tapi proses sistemik yang menyentuh struktur organisasi, budaya kerja, dan manajemen data. Artikel ini mengingatkan bahwa tanpa kepemimpinan, strategi, dan pelibatan SDM yang tepat, digitalisasi hanya akan menjadi proyek mahal tanpa hasil jangka panjang.

Framework yang dikembangkan relevan untuk seluruh kota, dari metropolis hingga kota kecil, karena bersifat agnostik dan fleksibel terhadap konteks.

Sumber : Lafioune, N., Poirier, E. A., & St-Jacques, M. (2024). Managing urban infrastructure assets in the digital era: Challenges of municipal digital transformation. Digital Transformation and Society, 3(1), 3–22.

Pengantar
Konsep Smart City telah menjadi arah kebijakan strategis bagi kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Semarang. Dalam era digital dan globalisasi, pemerintah dituntut memberikan pelayanan yang efektif dan efisien berbasis teknologi. Paper berjudul Penerapan Konsep Smart City dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang oleh Irfan Setiawan dan Elfrida Tri Farah Aindita, mengulas bagaimana Kota Semarang menerapkan kebijakan Smart City melalui enam pilar utama, kendala implementasi yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Konsep dan Pilar Smart City
Kota cerdas tidak hanya sekadar pemanfaatan teknologi digital, melainkan sistem holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Semarang mengacu pada enam pilar Smart City versi Kominfo:

1. Smart Governance – Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government).
2. Smart Society – Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan nilai sosial.
3. Smart Living – Peningkatan kenyamanan dan kelayakan hidup.
4. Smart Economy – Digitalisasi sektor ekonomi lokal.
5. Smart Environment – Pengelolaan lingkungan berbasis teknologi.
6. Smart Branding – Peningkatan citra dan identitas kota.

Kota Semarang mendukung enam pilar tersebut melalui pengembangan website dan lebih dari 40 aplikasi layanan publik, termasuk Lapor Hendi, E-Kinerja, dan Call Center 112. Website resmi smartcity.semarangkota.go.id menjadi pusat koordinasi pelayanan digital.

Transformasi Digital Layanan Publik
Smart Governance menjadi pondasi digitalisasi layanan Kota Semarang. Dinas Dukcapil misalnya, menerapkan registrasi online untuk layanan administrasi kependudukan. Selain itu, aplikasi JAGA digunakan masyarakat untuk memantau kebijakan publik di bidang perizinan dan kesehatan.

Inisiatif seperti Kampung Pelangi dan Kartu Semarang Hebat mencerminkan Smart Living, sementara Smart Park seperti Taman Piere Tendean sudah dilengkapi Wi-Fi gratis, toilet disabilitas, charging station, dan sistem penyiraman otomatis. Sistem PJU juga memakai Smart Lighting System (SLS) berbasis nirkabel dan komputerisasi jarak jauh.

Studi Kasus dan Angka Penting

• Kota Semarang memiliki 247 aplikasi pemerintahan untuk digitalisasi pelayanan.
• Smart Park Tendean menjadi pionir penerapan taman pintar dengan fasilitas IoT.
• Efisiensi pengendalian lampu jalan berbasis IoT mampu menghemat biaya dan mengurangi konsumsi energi.

Hambatan dan Tantangan

1. SDM Kurang Siap – Kurangnya kompetensi digital, terutama di kalangan ASN.
2. Rendahnya Investor – Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan investasi sektor teknologi.
3. Infrastruktur Lemah – Keterbatasan fiber optik dan akses internet cepat membatasi perluasan program.
4. Internet Lambat – Indonesia hanya memiliki kecepatan rata-rata 23,12 Mbps (peringkat ke-108 dunia).
5. Koordinasi Antarlembaga Lemah – Perbedaan persepsi antarinstansi menghambat konsistensi kebijakan.

Opini dan Analisis Tambahan
Transformasi digital memang mendorong efisiensi, namun implementasinya memerlukan kesiapan kelembagaan dan sosial. Penerapan Smart City tidak bisa hanya fokus pada pembangunan aplikasi, tapi harus disertai sosialisasi aktif kepada masyarakat, pelatihan ASN, dan penyesuaian kebijakan inklusif untuk kelompok rentan.

Kota Semarang menunjukkan progres bertahap: dari sistem manual ke digital, dari pelayanan konvensional ke daring, dari lampu biasa ke pencahayaan pintar. Tapi gap digital masih terasa, khususnya pada warga usia lanjut dan masyarakat berpendidikan rendah. Oleh karena itu, pendekatan hybrid (digital + konvensional) masih relevan sambil memperluas literasi digital.

Arah Masa Depan dan Rekomendasi
Untuk mempercepat transformasi Smart City, Kota Semarang perlu:

• Meningkatkan kapasitas SDM digital.
• Mengembangkan kemitraan pemerintah-swasta (PPP).
• Mendorong investasi infrastruktur seperti fiber optik dan 5G.
• Memperkuat koordinasi antarinstansi dan mekanisme pengawasan.
• Memperluas akses dan inklusi digital secara merata.

Kesimpulan
Smart City di Kota Semarang menjadi bukti bahwa transformasi digital adalah proses bertahap dan kompleks. Dengan fondasi enam pilar, kota ini telah membangun ekosistem pelayanan publik modern. Namun, untuk menjadi kota pintar yang sesungguhnya, perlu sinergi antara teknologi, manusia, dan kelembagaan. Paper ini menegaskan bahwa pembangunan kota masa depan harus inklusif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sumber:
Setiawan, Irfan dan Aindita, Elfrida Tri Farah. Penerapan Konsep Smart City dalam Tata Kelola Pemerintahan Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 97–116.

Pengantar
Sistem air dan air limbah (WW) adalah fondasi penting bagi kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan. Namun, banyak negara maju sekalipun menghadapi tantangan besar terkait pembiayaan, peremajaan aset, dan adaptasi perubahan iklim. Studi oleh Najar dan Persson (2023) dalam Water Policy menyajikan evaluasi 11 organisasi utilitas air limbah di Swedia yang berhasil meningkatkan status fasilitas WW mereka, berdasarkan parameter Sustainability Index (SI) nasional.

Latar Belakang dan Urgensi
Hanya 4% dari 184 organisasi WW di Swedia yang mencapai klasifikasi "hijau" dalam parameter status fasilitas, menunjukkan mayoritas mengalami penurunan performa infrastruktur. Sementara itu, kebutuhan investasi WW nasional diperkirakan mencapai SEK 820 miliar, atau sekitar SEK 80.000 per penduduk. Depresiasi fasilitas lebih cepat daripada tingkat penggantiannya, menyebabkan tarif air limbah saat ini belum menutupi biaya sesungguhnya, dan akan perlu dua kali lipat dalam 20 tahun ke depan.

Metode Penelitian dan Studi Kasus
Studi ini menggunakan desain studi kasus ganda (multiple-case study) terhadap 11 organisasi WW dari berbagai skala kota di Swedia (grup B dan C), termasuk Arvika, Växjö, dan Umeå. Penelitian mencakup analisis dokumen evaluasi SI tahunan dan wawancara mendalam dengan manajer strategi dari 9 organisasi.

Hasil Kunci dari Sustainability Index (SI)
Empat organisasi – Arvika, Ljungby, Ängelholm, dan Umeå – mendapatkan nilai SI hijau dengan nilai bobot 1,4–2. Sebaliknya, mayoritas organisasi nasional mendapat nilai merah. Parameter SI meliputi:

• Perencanaan anggaran jangka panjang (10 tahun)
• Rencana penggantian jaringan pipa
• Evaluasi kondisi fasilitas
• Penerapan sistem digital dan strategi pemeliharaan proaktif

Strategi Sukses yang Diadopsi

1. Perencanaan Berlapis (Strategis, Taktis, Operasional)
   • Organisasi seperti Umeå dan Arvika mengintegrasikan perencanaan 10 tahun ke dalam kebijakan tarif dan investasi.
   • Arvika menetapkan alokasi tahunan 1% dari nilai penggantian infrastruktur sebagai dana reinvestasi.
2. Pendekatan Daur Hidup (Life-Cycle)
   • Evaluasi investasi berdasarkan ketahanan jangka panjang terhadap perubahan demografi dan iklim.
   • Penggunaan material tahan lama (misalnya pipa plastik berdinding putih di Ängelholm) untuk mempermudah inspeksi setelah puluhan tahun.
3. Adopsi Teknologi Digital
   • Semua organisasi menggunakan sensor IoT, meteran digital, dan kamera pemantau.
   • Umeå memakai LoRa meters untuk mendeteksi air tambahan dan overflow.
   • Mölndal mengembangkan smart meter yang bisa saling berkomunikasi.
4. Kapasitas SDM dan Komitmen Karyawan
   • Keterampilan teknis internal memainkan peran penting. Contohnya, Arvika mengerjakan proyek sendiri tanpa kontraktor eksternal, menggunakan tiga tim internal.
   • Kenaikan tarif bertahap disiapkan untuk menyeimbangkan biaya dan keberlanjutan, seperti di Umeå yang menaikkan tarif 10% per tahun untuk pembangunan, dan 6% untuk konsumsi.

Tantangan Implementasi

• Keterbatasan dana dan plafon anggaran tahunan (contoh: Västerås)
• Konflik kepentingan politis, khususnya dalam perencanaan jangka panjang (contoh: Arvika)
• Kurangnya data sistematis, membuat perencanaan pembaruan sulit dilakukan
• Keterbatasan kontraktor, ketika banyak kota memperbarui sistem secara bersamaan

Perhitungan Kebutuhan Investasi dan Laju Pembaruan

• Nilai penggantian jaringan pipa WW nasional: SEK 680 miliar
• Investasi ideal tahunan: SEK 6,8 miliar (1% dari nilai penggantian)
• Saat ini, reinvestasi tahunan hanya mencapai SEK 4,1 miliar, setara dengan 0,6%, yang menyebabkan umur infrastruktur hingga 165 tahun, melampaui batas ideal 100 tahun.

Arvika dan Ronneby termasuk pengecualian: meskipun kota kecil, keduanya mencapai laju pembaruan 1% per tahun. Hal ini menantang asumsi sebelumnya bahwa kota kecil memiliki kapasitas lebih rendah.

Rekomendasi Praktis dari Studi

• Terapkan kebijakan reinvestasi minimal 1% dari nilai aset secara konsisten.
• Integrasikan rencana pembaruan ke dalam perencanaan strategis dan politik jangka panjang.
• Perkuat kemampuan internal SDM, kurangi ketergantungan terhadap kontraktor.
• Adopsi teknologi digital secara cerdas, dengan pertimbangan keamanan data dan pelatihan staf.

Kesimpulan
Studi ini menekankan bahwa keberhasilan peningkatan infrastruktur air limbah tidak bergantung pada besar kecilnya kota, melainkan pada komitmen strategis, efisiensi perencanaan, dan kekuatan organisasi internal. Swedia memberikan contoh kuat bagaimana pengelolaan fasilitas air limbah dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan kolaborasi antara teknokrasi, kebijakan publik, dan masyarakat lokal.

Sumber:
Najar, N., & Persson, K. M. (2023). Status improvement in water and wastewater fixed facilities: Success and challenges of 11 Swedish water utilities as case studies. Water Policy, 25(7), 656–672.