Smart Regulation Dorong Reformasi Tata Kelola Maritim Berbasis Keberlanjutan

Dipublikasikan oleh Dewi Sulistiowati

18 Juni 2025, 09.03

pixabay.com

Pengantar: Mengapa Regulasi Maritim Butuh Revolusi

Di tengah meningkatnya krisis iklim dan tekanan global untuk mencapai target SDGs, industri pelayaran laut memainkan peran besar dalam emisi karbon dan kerusakan lingkungan. Artikel “Smart regulations in maritime governance: Efficacy, gaps, and stakeholder perspectives” oleh Eunice O. Olaniyi dkk., yang diterbitkan di Marine Pollution Bulletin (2024), menyajikan evaluasi kritis terhadap efektivitas kebijakan IMO, serta menawarkan pendekatan “smart regulation” sebagai solusi berkelanjutan yang adaptif, efisien, dan adil bagi pelaku industri.

Smart Regulation: Paradigma Baru Tata Kelola Maritim

Smart regulation merujuk pada pendekatan regulasi berbasis data, teknologi, dan partisipasi multi-pemangku kepentingan. Enam prinsip utamanya meliputi:

  • Efektivitas dan efisiensi
  • Fleksibilitas implementasi dan transisi
  • Adaptasi terhadap perubahan
  • Keterlibatan pemangku kepentingan
  • Transparansi industri
  • Adopsi praktik terbaik

Dalam konteks pelayaran, pendekatan ini digunakan untuk mengurangi emisi, menangani limbah laut, dan meminimalkan polusi suara di pelabuhan dan ekosistem sekitar.

Studi Kasus & Angka-Angka dari Penelitian

Penelitian ini berbasis pada survei terhadap 104 pemangku kepentingan maritim dari 11 negara di Eropa dan 27 wawancara ahli di 6 negara, seperti Finlandia, Jerman, Estonia, dan Swedia. Beberapa temuan penting:

Survei:

  • 98% responden memahami regulasi emisi dan efisiensi, namun hanya 54% familiar dengan regulasi kebisingan.
  • 86,5% merasa puas terhadap kesiapan regulasi IMO, tetapi 87% menilai infrastruktur implementasi masih lemah.
  • 64% menilai regulasi yang ada belum cukup, dan 99% menuntut insentif, penguatan sanksi, dan kolaborasi informasi sebagai prioritas.
  • Mayoritas meyakini bahwa regulasi maritim saat ini akan memberi manfaat jangka panjang secara ekologis, sosial, dan ekonomi (91%).

Hasil Evaluasi Smart Regulation:

  • Efektivitas & efisiensi mendapat nilai persetujuan tertinggi (91,3%).
  • Kepercayaan terhadap fleksibilitas, transparansi, dan adaptasi juga tinggi (75–83%).
  • Rata-rata skor persepsi berada di angka 1,36, menunjukkan sentimen positif umum.

Gap dalam Implementasi: Suara dari Lapangan

Melalui wawancara mendalam, para ahli menyuarakan tantangan nyata seperti:

  • Kurangnya penegakan regulasi emisi jangka pendek, yang berdampak langsung pada efektivitas kebijakan.
  • Minimnya kebijakan soal cybersecurity, hak pekerja kapal, serta pengelolaan kapal otonom.
  • Kekhawatiran terhadap biaya penerapan teknologi baru, misalnya sistem pengolahan air ballast dan bahan bakar rendah sulfur.

Di sisi lain, muncul dorongan kuat untuk mendorong transformasi digital, sandbox regulasi, dan keterlibatan lintas sektor dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif.

Kontribusi Strategis Smart Regulation

Smart regulation bukan hanya tentang efisiensi, melainkan juga peningkatan keamanan, daya saing industri, dan perlindungan ekologi. Beberapa kontribusi kuncinya antara lain:

  • Mengurangi beban kepatuhan dengan otomatisasi dan pemantauan berbasis data.
  • Memastikan keadilan antar pelaku industri melalui standar yang seragam.
  • Mendorong praktik hijau seperti bahan bakar ramah lingkungan dan teknologi navigasi otonom.

Rekomendasi Kebijakan dan Masa Depan Tata Kelola

Penulis menyarankan:

  • Pendekatan berbasis performa daripada pendekatan preskriptif.
  • Regulasi harus didesain adaptif, memungkinkan revisi cepat terhadap kondisi pasar dan teknologi.
  • Kolaborasi publik-swasta sebagai landasan untuk solusi praktis dan inklusif.
  • Peningkatan kapasitas untuk negara berkembang dan perusahaan kecil agar tidak tertinggal dalam penerapan regulasi.

Refleksi Akhir: Potensi Lintas Sektor

Studi ini menyatakan bahwa keberhasilan smart regulation dalam sektor maritim bisa dijadikan model untuk sektor industri lain seperti transportasi udara, energi, dan digitalisasi tata kelola perkotaan. Dengan menjunjung efisiensi, adaptasi, dan keterlibatan luas, pendekatan ini bisa menjadi kerangka tata kelola lintas sektor yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan.

Sumber : Olaniyi, E. O., Solarte-Vasquez, M. C., & Inkinen, T. (2024). Smart regulations in maritime governance: Efficacy, gaps, and stakeholder perspectives. Marine Pollution Bulletin, 202, 116341.