Pertanyaan Triliunan Rupiah yang Selama Ini Salah Kita Tanyakan

Pernahkah Anda berada dalam sebuah tugas kelompok yang hasilnya berantakan? Saya pernah. Di bangku kuliah, kami ditugaskan membuat sebuah proyek akhir yang kompleks. Secara teori, semua anggota tim saya pintar. Ada si jago riset, si ahli presentasi, dan saya yang suka menulis. Materinya kami kuasai. Tapi, hasilnya? Gagal total. Presentasi tidak nyambung, laporan acak-acakan, dan nilai kami anjlok.

Apa yang salah? Bukan materinya. Masalahnya ada pada "kami". Komunikasi buruk, tidak ada rasa saling percaya, dan setiap orang merasa paling benar. Kami tidak bekerja sebagai tim; kami adalah sekumpulan individu yang kebetulan mengerjakan tugas yang sama di ruangan yang sama.

Sekarang, bayangkan skenario tugas kelompok yang gagal itu, tapi kalikan skalanya dengan satu triliun rupiah. Selamat datang di dunia industri konstruksi Indonesia.

Sebuah paper penelitian yang baru-baru ini saya baca, "Tools and Techniques for Improving Maturity Partnering in Indonesian Construction Projects," melukiskan gambaran yang sangat familier, namun dalam skala yang mengerikan. Industri ini, menurut para peneliti, dilanda masalah kronis: "produktivitas rendah," "pemborosan tinggi," "kualitas yang tidak memuaskan," dan "kurangnya koordinasi antar peserta". Proyek-proyek mangkrak, biaya membengkak, dan jadwal molor bukan lagi kejutan, melainkan sebuah keniscayaan yang menyedihkan.   

Selama bertahun-tahun, kita bertanya pada pertanyaan yang salah. Kita berpikir masalahnya teknis. Mungkin metode kita kurang canggih? Materialnya kurang bagus? Atau peralatannya kurang modern? Kita sibuk mencari solusi pada beton, baja, dan software manajemen.

Namun, penelitian ini, mengutip studi-studi sebelumnya, membongkar bahwa akar masalahnya justru jauh lebih manusiawi. Penyebab utama pemborosan dan inefisiensi adalah hal-hal seperti "perubahan desain mendadak," "pengambilan keputusan yang lambat," dan "koordinasi yang buruk antar manajemen profesional". Ini semua bukan masalah teknis; ini adalah masalah interaksi manusia. Ini adalah masalah tugas kelompok yang gagal dalam skala raksasa.   

Di sinilah paper ini mengajukan sebuah pertanyaan radikal yang mengubah segalanya: Bagaimana jika masalah terbesar dalam membangun gedung pencakar langit bukanlah soal kekuatan fondasi, melainkan soal kekuatan hubungan? Dan bagaimana jika... kita bisa mengukur kekuatan hubungan itu secara ilmiah?

Ini Bukan Sekadar 'Kerja Tim'—Ini Adalah Pernikahan yang Bisa Diukur

Ketika para peneliti menyebut solusi untuk masalah ini adalah "partnering" atau kemitraan, mungkin reaksi pertama Anda adalah, "Ah, itu kan cuma istilah keren untuk kerja tim." Tapi di situlah kita keliru. "Partnering," menurut paper ini, bukanlah sekadar slogan motivasi. Ini adalah sebuah filosofi kolaborasi yang terstruktur, sebuah pendekatan sistematis yang dirancang untuk "meningkatkan nilai dan kinerja proyek" secara terukur.   

Namun, kejeniusan sesungguhnya dari penelitian ini bukanlah pada promosi konsep "partnering", melainkan pada inovasi untuk mengukurnya. Mereka memperkenalkan sebuah konsep bernama "Maturity Partnering" atau Kematangan Kemitraan. Idenya sederhana namun revolusioner: hubungan kolaboratif dalam sebuah proyek, layaknya hubungan manusia, memiliki tingkat kedalaman dan kematangan yang berbeda-beda. Dan tingkat ini bisa dipetakan.

Untuk memahaminya, bayangkan kemitraan dalam proyek sebagai sebuah hubungan romantis. Berdasarkan kerangka kerja yang mereka kembangkan, ada lima level kematangan :   

• Level 0 (No Program / Orang Asing): Ini adalah kondisi di mana pemilik proyek dan kontraktor adalah dua entitas yang tidak saling kenal dan tidak punya tujuan bersama. Interaksi mereka murni transaksional dan penuh kecurigaan. Tidak ada kemitraan sama sekali.

• Level 1 (Basic / Kencan Pertama): Ada interaksi, tapi sifatnya informal, tidak terstruktur, dan seringkali didasari kepentingan jangka pendek. Komunikasi terjadi seperlunya (ad hoc). Ada risiko besar salah satu pihak akan "menghilang" atau tidak kooperatif saat masalah muncul. Hubungannya rapuh dan reaktif.

• Level 2 (Defined / Pacaran): Hubungan mulai serius. Ada "rencana tertulis" untuk kebijakan kemitraan. Ada kick-off meeting untuk membahas tujuan bersama secara mendalam. Metrik kinerja mulai dikembangkan untuk mengukur "kesehatan" hubungan ini. Sudah ada komitmen yang jelas.

• Level 3 (Managed / Tunangan): Kemitraan sudah menjadi standar yang diterapkan di banyak proyek dalam organisasi. Prosesnya terkelola dengan baik, dari inisiasi hingga selesai. Ada dokumentasi yang komprehensif dari setiap pertemuan dan koordinasi. Kinerja organisasi secara nyata terlihat membaik.

• Level 4 (Institutionalized / Pernikahan Solid): Ini adalah level tertinggi. Kemitraan bukan lagi sekadar strategi, tapi sudah menjadi bagian dari budaya dan nilai institusi. Hubungannya terintegrasi, terstruktur, dan ada sistem untuk perbaikan berkelanjutan. Kepercayaan sangat tinggi, risiko dibagi bersama, dan inovasi untuk meningkatkan nilai proyek terus dicari. Mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai "pihak lain", melainkan sebagai satu kesatuan.

Terobosan terbesar di sini adalah mengubah sesuatu yang selama ini dianggap "lunak" dan abstrak—seperti kepercayaan, komunikasi, dan kolaborasi—menjadi sebuah metrik "keras" yang bisa dikelola. Ini seperti memberikan dasbor pada sebuah hubungan. Manajer proyek tidak lagi hanya bisa berharap timnya kompak; mereka bisa secara aktif mendiagnosis, "Saat ini, hubungan kita dengan desainer ada di Level 1. Apa yang perlu kita lakukan untuk membawanya ke Level 2 sebelum fase desain selesai?"

Ini adalah pergeseran paradigma. Model ini menyiratkan bahwa kemitraan yang hebat tidak terjadi begitu saja; ia harus dibangun secara sengaja, langkah demi langkah, dari satu level ke level berikutnya.

Bagaimana Sembilan Ahli Memecahkan Kode untuk Mengukur Kepercayaan

Jadi, bagaimana cara mengukur sesuatu yang seabstrak "kematangan kemitraan"? Di sinilah para peneliti melakukan sesuatu yang brilian. Mereka tidak mencoba merumuskannya sendiri di menara gading akademis. Sebaliknya, mereka mengumpulkan "tim Avengers" dari industri konstruksi Indonesia.

Mereka menggunakan sebuah metode riset yang disebut Metode Delphi. Bayangkan ini seperti sebuah lokakarya intelektual di mana sembilan ahli paling berpengalaman di bidangnya dikumpulkan untuk memecahkan satu masalah besar. Tim ini bukan main-main. Di dalamnya ada para CEO, Direktur Operasional, Manajer Proyek senior dengan pengalaman menangani proyek di atas 100 Miliar Rupiah, dan Profesor Manajemen Konstruksi terkemuka. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari bergulat dengan kegagalan dan kesuksesan proyek bernilai triliunan. Kebijaksanaan mereka lahir dari pengalaman pahit di lapangan.   

Prosesnya berjalan dalam tiga babak yang ketat untuk menyaring kebijaksanaan kolektif ini menjadi alat ukur yang solid :   

1. Babak 1 (Brainstorming): Para ahli diminta untuk mengidentifikasi semua faktor yang menurut mereka memengaruhi kedalaman kemitraan dalam sebuah proyek. Dari sini, terkumpullah 26 faktor awal.

2. Babak 2 (Pemeringkatan): Ke-26 faktor itu kemudian dikembalikan kepada para ahli. Kali ini, mereka diminta untuk memberi peringkat pada setiap faktor: "Sangat Penting," "Penting," atau "Tidak Penting." Ini adalah proses untuk menyaring sinyal dari kebisingan.

3. Babak 3 (Validasi Final): Faktor-faktor yang lolos dari babak kedua diuji sekali lagi. Para ahli menilai "kegunaan" praktis dari setiap faktor dalam skala 1 sampai 5. Faktor dengan skor di bawah rata-rata (2.5) dieliminasi. Hasilnya? 24 Indikator Kinerja Kunci (KPI) final yang telah teruji dan divalidasi oleh para veteran industri.

Beberapa hasil dari proses ini benar-benar membuka mata saya:

• 🚀 Hasilnya luar biasa: Faktor dengan skor utilitas tertinggi (5 dari 5) adalah "Tujuan dan manfaat kemitraan" dan "Menghindari konflik kepentingan". Ini membuktikan bahwa fondasi kemitraan yang paling krusial bukanlah detail kontrak atau teknis, melainkan keselarasan tujuan dan niat baik sejak awal.   

• 🧠 Inovasinya: Faktor-faktor "lunak" seperti "Keterbukaan" (Openness) dan "Tanggung Jawab" (Responsibility) dinilai sangat berguna dengan skor 4 dari 5. Ini adalah bukti dari para praktisi bahwa perilaku dan nilai-nilai dalam tim memiliki dampak yang sama besarnya dengan jadwal dan anggaran.   

• 💡 Pelajaran: Jangan terjebak pola pikir lama. Para ahli di lapangan, melalui proses ini, secara kolektif menyatakan bahwa elemen-elemen relasional dan manusiawi adalah kunci keberhasilan proyek. Mereka tahu dari pengalaman bahwa proyek tidak gagal karena salah hitung semen, tapi karena konflik kepentingan dan komunikasi yang buntu.

Kisah Dua Proyek: Bukti Nyata yang Membuat Saya Tercengang

Teori yang bagus dan metodologi yang solid adalah satu hal. Tapi apakah semua ini benar-benar berfungsi di dunia nyata? Inilah bagian yang paling membuat saya tercengang. Para peneliti tidak berhenti pada pembuatan model; mereka mengujinya di medan pertempuran sesungguhnya.

Mereka menganalisis data dari enam proyek Design-Build (DB) yang sedang berjalan di berbagai lokasi di Indonesia, dengan nilai proyek berkisar antara 9 hingga 18,3 juta USD. Mereka kemudian memetakan tingkat kematangan kemitraan di masing-masing proyek dan membandingkannya dengan kinerja aktual proyek tersebut. Hasilnya adalah sebuah kontras yang dramatis dan tak terbantahkan.   

Mari kita lihat kisah dua kutub ekstrem dari temuan mereka.   

Kisah Proyek DB "A" & "B": Pernikahan yang Rusak

Dua proyek ini, saat dianalisis, berada pada level kemitraan "Basic" (Level 1). Deskripsi dari lapangan melukiskan gambaran yang suram: kemitraan "tidak terlihat dalam strategi yang disiapkan," "tidak ada tim yang ditunjuk sebagai PIC untuk komunikasi," dan strategi yang digunakan bersifat "ad hoc" atau serabutan. Yang paling parah, posisi antara pemilik proyek dan kontraktor utama masih "kompetitif"—mereka saling mengawasi dan saling curiga, bukan saling mendukung.

Bayangkan suasana rapat di proyek ini. Penuh ketegangan, setiap pihak berusaha melindungi kepentingannya sendiri, dan saat masalah muncul, energi dihabiskan untuk mencari siapa yang salah, bukan bagaimana cara menyelesaikannya. Komunikasi terjadi lewat email-email pasif-agresif dan memo formal. Hasil akhirnya? Tepat seperti yang bisa diduga: "kinerja proyek terlambat dari jadwal yang direncanakan dan overhead proyek juga meningkat". Kegagalan hubungan secara langsung menyebabkan kegagalan finansial dan operasional.   

Kisah Proyek DB "C" & "E": Pernikahan yang Terintegrasi

Di sisi lain spektrum, ada proyek DB "C" dan "E". Kedua proyek ini berada pada level kemitraan tertinggi, "Institutionalized" (Level 4). Di sini, suasananya sangat berbeda. "Strategi dan pemetaan kemitraan sudah ada sejak awal proyek." Bahkan subkontraktor pun dilibatkan sejak dini dan diminta untuk menerapkan strategi value-for-money terbaik dalam penawaran mereka.

Di proyek ini, rapat adalah sesi kolaborasi. Ada PIC komunikasi yang jelas, sehingga informasi mengalir lancar. Ketika masalah tak terduga muncul—dan dalam konstruksi, masalah selalu muncul—tim berkumpul dengan satu pertanyaan: "Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini bersama?" Hasilnya? Data statistik menunjukkan kinerja proyek yang jauh lebih stabil dan sesuai harapan. Mereka berhasil karena mereka telah berinvestasi dalam membangun fondasi kepercayaan sejak hari pertama.   

Bukti ini sangat kuat. Kinerja proyek yang buruk bukanlah serangkaian insiden acak. Ia adalah gejala dari sebuah penyakit mendasar: tingkat kematangan kemitraan yang rendah. Model ini bukan hanya alat untuk mendeskripsikan sebuah kondisi, tapi juga sebuah alat prediksi. Dengan mengukur level kemitraan di awal, kita bisa meramalkan potensi keberhasilan sebuah proyek dan melakukan intervensi sebelum semuanya terlambat.

Opini Saya: Sebuah Ide Revolusioner dengan Satu Hambatan Praktis

Setelah membaca paper ini berkali-kali, saya yakin bahwa ini adalah sebuah karya yang berpotensi mengubah cara industri konstruksi—dan mungkin banyak industri lain—beroperasi. Kehebatannya terletak pada keberaniannya untuk mengambil konsep yang selama ini dianggap "mengawang-awang" dan sulit diukur, seperti kepercayaan dan kolaborasi, lalu mengubahnya menjadi sebuah kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan dapat ditingkatkan. Ini adalah jembatan yang sangat dibutuhkan antara ilmu manajemen dan realitas brutal di lapangan.

Namun, jika ada satu kritik halus yang ingin saya sampaikan, itu adalah ini: meski temuannya hebat, kerangka penilaian dengan 24 KPI-nya mungkin terasa agak terlalu akademis dan rumit untuk diimplementasikan secara langsung oleh seorang manajer proyek yang sibuk berjibaku dengan tenggat waktu dan masalah di lapangan.

Paper ini telah memberikan kita alat diagnosis yang luar biasa, sebuah "MRI" untuk kesehatan hubungan proyek. Tapi, ia belum memberikan "resep" atau "toolkit" praktis yang sederhana bagi seorang manajer untuk secara aktif memindahkan timnya dari Level 1 ke Level 2. Ada sebuah "celah implementasi" antara kerangka kerja yang brilian ini dan penerapannya dalam rapat mingguan atau komunikasi sehari-hari. Langkah selanjutnya yang ideal adalah mengembangkan panduan praktis, modul lokakarya, atau bahkan sebuah aplikasi sederhana berdasarkan KPI ini untuk membantu tim melakukan penilaian mandiri dan merencanakan langkah-langkah perbaikan kemitraan mereka.

Tiga Hal yang Bisa Anda Lakukan Besok untuk Membangun 'Pernikahan Proyek' yang Solid

Teori ini luar biasa, tapi bagaimana cara menerapkannya besok pagi di kantor Anda? Berdasarkan semangat dari temuan penelitian ini, berikut adalah tiga langkah praktis yang bisa Anda mulai, terlepas dari apa pun industri Anda:

1. Adakan "Rapat Tujuan", Bukan Hanya "Rapat Proyek". Terinspirasi dari KPI teratas "Tujuan dan manfaat kemitraan" , dedikasikan satu sesi penuh di awal proyek hanya untuk membahas mengapa proyek ini penting bagi setiap pihak (pemilik, klien, tim internal) dan bagaimana cara ideal mereka ingin bekerja sama. Tuliskan hasilnya dalam satu halaman sebagai "Konstitusi Tim" atau "Piagam Kemitraan".   

2. Tunjuk "PIC Komunikasi" di Setiap Tim. Berdasarkan deskripsi Level 2 yang menyebutkan pentingnya "menunjuk PIC untuk memimpin program kemitraan" , pastikan setiap kelompok pemangku kepentingan memiliki satu orang yang secara eksplisit bertanggung jawab untuk menjaga alur komunikasi tetap sehat dan terbuka. Ini mencegah miskomunikasi mahal yang sering terjadi karena asumsi "saya kira dia sudah tahu".   

3. Jadwalkan "Pemeriksaan Kesehatan Hubungan" Bulanan. Jangan tunggu sampai ada masalah besar. Adakan pertemuan 30 menit setiap bulan yang tujuannya bukan membahas progres teknis, melainkan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti: "Dalam skala 1-10, seberapa baik kolaborasi kita bulan ini?", "Apa satu hal yang berjalan sangat baik?", dan "Apa satu hal yang bisa kita perbaiki dalam cara kita bekerja sama bulan depan?". Ini adalah cara sederhana untuk menerapkan prinsip pengukuran berkelanjutan dari paper ini.

Membangun keterampilan untuk memfasilitasi rapat-rapat seperti ini membutuhkan keahlian khusus. Jika Anda ingin mendalami cara memimpin tim yang sangat kolaboratif, ada banyak sumber daya yang tersedia, seperti kursus online tentang kepemimpinan kolaboratif di Diklatkerja.

Pada akhirnya, kerangka kerja dalam penelitian ini bukan hanya tentang membangun gedung yang lebih baik; ini tentang menemukan cara kerja yang lebih manusiawi, lebih efektif, dan lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Ini adalah pengingat bahwa proyek terbesar yang kita bangun bukanlah struktur fisik, melainkan struktur kepercayaan di antara manusia.

Jika Anda tertarik untuk menyelami data dan metodologi di baliknya, saya sangat merekomendasikan Anda untuk membaca paper aslinya.

(https://doi.org/10.3390/buildings14061494)

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Riset Occupational Accidents and Injuries in Construction Industry in Jeddah City (2020) oleh Abukhashabah, Summan, dan Balkhyour mengungkap pola kecelakaan kerja konstruksi yang sangat relevan: kejadian jatuh dari ketinggian, sengatan listrik, paparan panas ekstrem, seringkali disebabkan oleh kombinasi kelemahan pengawasan, pelatihan yang kurang memadai, dan ketidakpatuhan terhadap standar K3. Temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi keselamatan kerja saja tidak cukup tanpa mekanisme implementasi, pengawasan, dan perubahan budaya kerja yang nyata.

Bagi kebijakan publik, hal ini menunjukkan bahwa intervensi harus multipihak: tidak cukup membuat undang-undang atau standar keamanan; pelaksanaan di lapangan, edukasi pekerja, pengawasan rutin, dan akuntabilitas harus dijadikan elemen penting. Di Indonesia, konteks ini sangat relevan karena industri konstruksi menyumbang angka kecelakaan kerja tinggi.

Sebagai contoh lokal, kursus Peran Keselamatan Konstruksi dalam Mewujudkan Konstruksi Berkelanjutan (AK3L), yang menekankan bahwa penerapan K3 konstruksi mampu mengurangi risiko, menjamin kepatuhan regulasi, dan melindungi tenaga kerja serta lingkungan.

Juga, artikel Menulis Rencana Keselamatan Konstruksi: Yang Perlu Anda Ketahui memaparkan bahwa rencana keselamatan konstruksi (site-specific safety plan) adalah dokumen penting yang harus disusun sedari awal proyek agar bahaya bisa teridentifikasi dan mitigasi diterapkan. Intinya: kebijakan K3 harus menyertakan persyaratan rencana keselamatan proyek sebagai bagian integral regulasi.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak

Implementasi sistem K3 yang buruk berdampak langsung pada keselamatan pekerja, biaya proyek, dan reputasi industri konstruksi. Dalam studi Jeddah, insiden seperti jatuh dari tinggi dan sengatan listrik menyebabkan cedera berat dan kerugian finansial bagi perusahaan. Jika proyek di Indonesia mengalami kegagalan serupa, biaya rekompensasi, litigasi, maupun penangguhan proyek bisa sangat besar.

Di samping itu, dampak tidak langsung muncul lewat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah, terutama proyek yang bersinggungan dengan publik (jalan tol, jembatan, infrastruktur kota). Bila masyarakat merasa proyek pembangunan membahayakan, resistensi sosial bisa meningkat.

Hambatan

1. Pelatihan K3 yang tidak memadai & formalitas
   Banyak pekerja konstruksi di lapangan belum mendapatkan pelatihan yang benar-benar aplikatif. Dalam artikel Mengungkap 6 Kunci Sukses Pelatihan Keselamatan Konstruksi menyebut bahwa efektivitas pelatihan bergantung pada faktor keberhasilan kritis (CSF), seperti keterlibatan manajemen, konteks lokal, dan relevansi materi terhadap bahaya nyata di lapangan. 

2. Kesenjangan persepsi antara manajemen dan pekerja
   Artikel Manajemen Keselamatan Konstruksi: Perspektif Pekerja dan Implikasi Kebijakan menunjukkan bahwa meskipun manajemen menganggap sistem K3 sudah ada, banyak pekerja merasakan bahwa itu sekadar formalitas yang jarang diterapkan secara konsisten. 

3. Peralatan kerja berisiko tinggi yang rusak atau tidak sesuai standar
   Dalam konstruksi, penggunaan alat seperti tangga, perancah, dan alat pelindung jatuh (fall protection) sangat kritis. Artikel K3 Konstruksi: 3 Peralatan Penting Bekerja di Ketinggian menjelaskan pentingnya pemeliharaan dan penggunaan alat tersebut secara tepat agar tidak menjadi sumber kecelakaan. 

4. Lemahnya penegakan regulasi dan audit lapangan
   Pengawasan proyek swasta seringkali lemah atau sporadis. Banyak perusahaan kecil yang lolos dari inspeksi atau tidak terjangkau pengawasan regulasi.

5. Tekanan target waktu dan biaya proyek
   Dalam praktik, manajemen proyek sering memberikan tekanan untuk memenuhi tenggat waktu dan menekan biaya, yang bisa menyebabkan pengabaian prosedur keselamatan demi percepatan.

Peluang

• Integrasi sistem K3 ke dalam kontrak proyek
  Pemerintah bisa membuat regulasi bahwa setiap proyek yang dibiayai publik wajib menyertakan klausul penalti bila standar keselamatan diabaikan.

• Platform online dan aplikasi pengawasan K3
  Penerapan sistem digital untuk verifikasi pelatihan pekerja, laporan insiden real-time, audit lapangan berbasis data, dan dashboard pemantauan keselamatan.

• Kolaborasi dengan asosiasi kontraktor dan serikat pekerja
  Menyertakan pekerja langsung dalam desain kebijakan K3 agar praktik aman bukan sekadar beban tambahan, tetapi bagian dari budaya kerja.

• Program subsidi pelatihan dan alat keselamatan untuk kontraktor kecil
  Untuk menjangkau sektor informal atau sub-kontraktor kecil, pemerintah bisa memberikan dukungan agar mereka mampu mematuhi standar K3.

• Audit independen berkala
  Menugaskan lembaga eksternal (audit keselamatan profesional) untuk memantau pelaksanaan K3 di proyek berskala menengah dan besar.

Relevansi untuk Indonesia

Konteks Indonesia sangat paralel dengan situasi di Jeddah. Sektor konstruksi di Indonesia terus berkembang pesat di berbagai pulau dan kota. Namun data menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terus terjadi, terutama di proyek-perkotaan dan pembangunan infrastruktur publik.

Beberapa hal spesifik relevan:

• Requirement proyek publik mewajibkan K3
  Di Indonesia, proyek-proyek publik sudah mewajibkan sistem manajemen K3 (SMK3) sebagai syarat tender. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal karena sebaik apapun regulasi, bila tidak diawasi, akan menjadi formalitas.

• Pendidikan dan pelatihan K3 di sekolah vokasi & politeknik
  Pemerintah perlu memasukkan materi praktik K3 konstruksi di kurikulum SMK teknik sipil, bangunan, dan pekerjaan umum agar lulusan memasuki dunia kerja dengan kesadaran keselamatan awal. Ini relevan dengan kursus Peran Keselamatan Konstruksi dalam Mewujudkan Konstruksi Berkelanjutan. 

• Standarisasi dan audit lokal K3
  Penerapan audit lokal dan penegakan standar K3 minimal (seperti 10 aturan keselamatan di proyek konstruksi) yang dijelaskan dalam artikel 10 Aturan Keselamatan di Lokasi Konstruksi menjadi landasan praktis untuk proyek di Indonesia. 

• Komponen regulator lokal & daya keterjangkauan alat keselamatan
  Projek di daerah terpencil sering menghadapi tantangan distribusi alat keselamatan, biaya logistik, dan minimnya pengawasan dari instansi pemerintah. Kebijakan nasional harus mempertimbangkan subsidi atau bantuan logistik alat keselamatan ke wilayah terpencil.

• Budaya keselamatan proyek besar sebagai contoh
  Artikel Menggali Budaya Keselamatan di Proyek Konstruksi Besar (kasus proyek Jokeri Finlandia) menekankan bahwa budaya keselamatan harus dibangun dari top-down dan bottom-up. Proyek besar yang menerapkan budaya kuat bisa menjadi model untuk proyek nasional di Indonesia.

Dengan memperhatikan konteks Indonesia, adaptasi kebijakan K3 dari riset Jeddah harus memperhitungkan diversitas geografis, kondisi pekerja, kapasitas pengawasan, dan kultur lokal.

Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Kewajiban Rencana Keselamatan Konstruksi (Safety Plan) sejak Pra-konstruksi
   Regulasi tender harus mengharuskan setiap kontraktor menyertakan rencana keselamatan proyek (site-specific safety plan) sesuai pedoman lokal.

2. Pelatihan K3 Mandiri & Sertifikasi Wajib bagi Semua Pekerja
   Pemerintah pusat/daerah dan LPJK bisa menyediakan modul pelatihan K3 konstruksi wajib dan sertifikasi berbasis digital yang bisa diakses pekerja di mana pun.

3. Posisi Safety Officer Bersertifikat di Proyek Konstruksi
   Menetapkan peraturan bahwa proyek publik minimal harus memiliki satu petugas K3 bersertifikat per 50 atau 100 pekerja, tergantung skala.

4. Insentif & Sanksi dalam Tender Publik
   Kontraktor yang memiliki catatan K3 baik mendapatkan nilai tambah dalam evaluasi tender. Sementara yang melanggar harus dikenakan penalti atau diskualifikasi.

5. Audit K3 Independen & Teknologi Pengawasan
   Gunakan auditor eksternal untuk inspeksi K3 berkala, dan teknologi seperti kamera CCTV, sensor alamiah, dan aplikasi pelaporan real-time agar pengawasan lebih efektif.

6. Subsidi & Bantuan Peralatan Keselamatan untuk Kontraktor Kecil
   Pemerintah harus menyiapkan paket alat keselamatan (APD, alat pelindung jatuh) untuk kontraktor kecil atau daerah terpencil agar mereka tidak tertinggal dari standar.

7. Kampanye Keselamatan dan Pemberdayaan Budaya Keselamatan
   Jalankan kampanye berkelanjutan tentang pentingnya K3 di kalangan pekerja, kontraktor, dan publik—termasuk penggunaan kaidah “Zero Harm?” secara kritis berdasarkan data lokal

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Jika kebijakan difokuskan terlalu tekstual dan formal tanpa adaptasi lokal, banyak kontraktor di daerah tertinggal akan kesulitan memenuhinya.

• Tanpa regulasi pelaksana dan audit nyata, kebijakan akan menjadi beban administratif tanpa efek nyata.

• Biaya pelatihan, sertifikasi, dan alat bisa menjadi hambatan besar jika tidak diimbangi subsidi atau dukungan khusus bagi kontraktor kecil.

• Teknologi pengawasan mungkin tidak tersedia di proyek kecil atau daerah terpencil sehingga pemerataan implementasi sulit.

• Resistensi dari manajemen proyek yang melihat K3 sebagai tambahan biaya dan hambatan waktu dapat menghambat penerapan.

Penutup

Penelitian di Jeddah menegaskan: sektor konstruksi adalah sektor rawan kecelakaan, dan akar penyebabnya tak hanya faktor teknis—tapi budaya, pelatihan, pengawasan, dan regulasi. Bagi Indonesia, riset ini menjadi cermin bahwa kebijakan K3 harus bersinergi secara menyeluruh: regulasi, pelatihan, pengawasan, implementasi teknologi, dan budaya keselamatan. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan cepat tanpa mengorbankan keselamatan manusia.

Sumber

Abukhashabah, E., Summan, A., & Balkhyour, M. (2020). Occupational Accidents and Injuries in Construction Industry in Jeddah City. Saudi Journal of Biological Sciences.

Riset berjudul "Heavy Machinery Operators: Necessary Competencies to Reduce Construction Accidents" (Bedi et al., 2021) menyajikan analisis mendalam tentang hubungan antara kecelakaan alat berat dan kompetensi operator di industri konstruksi. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis data wawancara dari 15 manajer konstruksi dari perusahaan G7 di Malaysia. Ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dari studi sebelumnya yang mengandalkan kuesioner. Dengan menyajikan temuan secara tematis, riset ini mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan dan kompetensi penting yang dibutuhkan untuk meminimalisir risiko. Temuan yang disajikan mencakup hubungan sebab-akibat yang kompleks, dari masalah mekanis hingga faktor manusia dan kondisi lingkungan.

Penyebab Kecelakaan dan Kompetensi Operator

Studi ini mengelompokkan penyebab kecelakaan alat berat ke dalam tiga kategori utama: proses, manusia, dan lingkungan.

• Proses: Temuan utama adalah pemeliharaan yang tidak memadai (insufficient maintenance), yang dapat menyebabkan cacat mekanis jangka panjang dan cedera serius pada operator. Tiga dari lima belas manajer yang diwawancarai secara khusus menyebutkan pemeliharaan yang tidak memadai sebagai penyebab utama kecelakaan.
• Orang: Kategori ini mencakup kelalaian operator, pelatihan yang tidak memadai, dan faktor manusia. Tujuh manajer proyek menyebutkan pelatihan yang tidak memadai sebagai penyebab utama, menyoroti kecenderungan perusahaan untuk mempekerjakan operator tidak kompeten demi menghemat biaya.
• Lingkungan: Fokusnya adalah pada kondisi lokasi (site condition). Manajer proyek percaya bahwa kondisi tanah yang tidak stabil akibat cuaca buruk atau ruang kerja yang terbatas (blind spots) dapat memicu kecelakaan.

Untuk mengurangi kecelakaan, studi ini mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan, yang diklasifikasikan ke dalam pengetahuan dan keterampilan kerja.

• Pengetahuan: Ini mencakup pelatihan keselamatan dan briefing keselamatan. Sebanyak 11 dari 15 manajer proyek (73%) menekankan pentingnya pelatihan keselamatan yang komprehensif, sementara 10 manajer (67%) menyoroti perlunya briefing harian.
• Keterampilan Kerja: Kategori ini mencakup inspeksi alat berat, inspeksi kondisi lokasi, dan komunikasi. Sembilan manajer (60%) menekankan pentingnya inspeksi harian sebagai langkah preventif, sementara lima manajer menyebutkan inspeksi kondisi lokasi sebagai kunci.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun memberikan wawasan berharga, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.

• Skala dan Konteks: Studi ini menggunakan sampel yang relatif kecil (15 manajer proyek) dan terbatas pada konteks geografis di Malaysia. Temuan bersifat deskriptif, sehingga sulit untuk digeneralisasi.
• Analisis Kuantitatif: Penelitian ini tidak menggunakan metode statistik yang ketat untuk mengukur hubungan antar variabel secara signifikan. Sebagai contoh, meskipun ditemukan bahwa inspeksi alat berat (9 "hits") dan inspeksi kondisi lokasi (5 "hits") adalah keterampilan penting, tidak ada analisis yang mengukur koefisien korelasi atau dampak kausalitas dari setiap variabel terhadap tingkat kecelakaan.
• Desain Pelatihan: Meskipun pelatihan yang tidak memadai diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama (7 "hits"), penelitian ini tidak mengeksplorasi komponen spesifik dari program pelatihan yang efektif.

Baca lebih lanjut disini: https://doi.org/10.1088/1755-1315/641/1/012007

Latar Belakang Teoretis

Di tengah laju mobilitas modern yang menjadi urat nadi peradaban, keselamatan transportasi hadir bukan sebagai pilihan, melainkan sebuah keharusan fundamental. Buku "Keselamatan Transportasi," yang disusun oleh sebuah tim akademisi yang luas, hadir sebagai respons komprehensif terhadap tantangan persisten ini. Latar belakang masalah yang diangkat sangat jelas: meskipun transportasi menawarkan kemudahan yang tak ternilai, ia juga menyimpan potensi bahaya yang signifikan, di mana kecelakaan masih menjadi salah satu masalah utama di dunia yang merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan kerugian materi yang tak terhitung setiap tahunnya.  

Kerangka teoretis yang diusung oleh buku ini bersifat holistik dan multi-disiplin. Para penulis memposisikan keselamatan transportasi sebagai sebuah sistem terintegrasi yang tidak dapat direduksi menjadi satu faktor tunggal. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari interaksi dinamis antara berbagai elemen, termasuk manusia, kendaraan, infrastruktur, regulasi, dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis implisit yang mendasari karya ini adalah bahwa peningkatan keselamatan yang signifikan hanya dapat dicapai melalui pendekatan sistemik yang mengintervensi berbagai titik dalam rantai transportasi. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk menyajikan sebuah panduan yang terstruktur, menguraikan prinsip-prinsip dasar, teknologi, tantangan, dan strategi peningkatan keselamatan di berbagai moda—darat, kereta api, udara, dan laut—guna mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.  

Metodologi dan Kebaruan

Sebagai sebuah karya kolektif dalam format e-book, metodologi yang digunakan adalah sintesis pengetahuan (knowledge synthesis) yang ekstensif. Para penulis secara sistematis mengumpulkan, mengorganisir, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber, termasuk peraturan pemerintah (seperti regulasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia), standar internasional (misalnya, dari ICAO dan IMO), literatur akademis, dan studi kasus kecelakaan. Pendekatan ini memungkinkan penyajian topik yang luas dan kompleks menjadi bab-bab yang terstruktur dan mudah dicerna.  

Struktur buku ini sendiri merupakan cerminan dari pendekatan metodologisnya: diawali dengan pembahasan prinsip-prinsip dasar yang berlaku universal, kemudian dilanjutkan dengan penyelaman mendalam ke dalam konteks spesifik dari setiap moda transportasi utama. Kebaruan dari karya ini tidak terletak pada penemuan data primer baru, melainkan pada kompilasi dan penyajiannya yang komprehensif dalam bahasa Indonesia. Buku ini secara efektif berfungsi sebagai buku panduan yang menjembatani antara teori, regulasi, dan praktik, menjadikannya sumber daya yang berharga bagi mahasiswa, praktisi, dan pembuat kebijakan yang berkecimpung dalam ekosistem transportasi nasional.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Analisis terhadap konten buku ini menghasilkan beberapa temuan dan penekanan tematik yang konsisten di seluruh bab.

1. Pendekatan Sistemik dan Proaktif: Buku ini secara konsisten menekankan bahwa keselamatan adalah hasil dari sebuah sistem yang dirancang dengan baik, bukan sekadar upaya reaktif pasca-insiden. Ini mencakup manajemen risiko yang proaktif, mulai dari desain infrastruktur yang aman (pencahayaan memadai, marka jalan jelas), penggunaan teknologi keselamatan (sensor anti-tabrakan, rem otomatis), hingga penanggulangan kejadian darurat yang terencana. Pendekatan ini menggeser paradigma dari menyalahkan individu (human error) semata menjadi analisis sistemik yang juga mempertimbangkan faktor kendaraan dan lingkungan.

2. Peran Sentral Regulasi dan Penegakan Hukum: Di setiap moda transportasi yang dibahas, peran kerangka hukum dan regulasi yang kuat menjadi pilar utama. Mulai dari aturan lalu lintas di jalan raya, standar operasional untuk transportasi publik, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara, hingga konvensi maritim internasional seperti SOLAS dan ISM Code, regulasi berfungsi sebagai fondasi untuk standardisasi praktik keselamatan. Namun, buku ini juga secara implisit menyoroti bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya penegakan yang konsisten dan pengawasan yang ketat.  

3. Inovasi Teknologi sebagai Akselerator Keselamatan: Para penulis secara ekstensif membahas bagaimana inovasi teknologi menjadi kekuatan pendorong utama dalam mitigasi risiko. Di transportasi darat, teknologi seperti Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS), Blind Spot Monitoring, dan kamera 360 derajat menjadi standar baru. Di sektor kereta api, konsep pemeliharaan prediktif yang didukung oleh  

   Internet of Things (IoT) dan Big Data Analytics memungkinkan deteksi potensi kegagalan sebelum terjadi. Di dunia penerbangan, teknologi canggih untuk navigasi,  

   komunikasi, dan radar cuaca menjadi vital, sementara di sektor maritim, radar dan peralatan navigasi modern merupakan bagian tak terpisahkan dari standar SOLAS.  

4. Dimensi Manusia: Pendidikan, Pelatihan, dan Budaya: Meskipun teknologi terus berkembang, buku ini berulang kali menegaskan bahwa faktor manusia tetap menjadi elemen sentral dan sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan. Oleh karena itu, investasi dalam  

   pendidikan dan kesadaran publik, pelatihan berkelanjutan bagi para operator (pengemudi, pilot, kru), serta pembangunan "budaya keselamatan" yang kuat di tingkat organisasi menjadi sangat krusial. Ini mencakup segala hal, mulai dari kampanye penggunaan sabuk pengaman hingga simulasi dan latihan darurat yang rutin bagi kru penerbangan dan pelayaran.  

5. Pentingnya Investigasi dan Pembelajaran Pasca-Insiden: Buku ini menyoroti peran vital dari laporan keselamatan dan investigasi kecelakaan yang objektif. Lembaga seperti KNKT di Indonesia atau NTSB di Amerika Serikat tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami penyebab akar (root cause) dari sebuah insiden. Laporan yang dihasilkan menjadi dasar untuk perbaikan prosedur, pengembangan teknologi baru, dan penyempurnaan regulasi, menciptakan sebuah siklus pembelajaran berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan. Proses  

   audit internal dan eksternal, seperti yang diamanatkan oleh ISM Code, juga menjadi mekanisme penting untuk verifikasi dan perbaikan berkelanjutan.  

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Sebagai sebuah karya tinjauan yang komprehensif, keterbatasan utama dari buku ini adalah sifatnya yang lebih sebagai sintesis pengetahuan daripada penghasil riset empiris orisinal. Dengan jumlah penulis yang banyak, terdapat potensi variasi dalam kedalaman dan gaya penulisan antar bab, meskipun secara umum tema-tema utamanya tetap konsisten. Selain itu, meskipun buku ini berhasil memaparkan berbagai solusi ideal dan standar internasional, analisis yang lebih kritis mengenai tantangan implementasi spesifik di negara berkembang—seperti keterbatasan anggaran, kendala infrastruktur, dan penegakan hukum yang lemah, yang sempat disinggung—dapat diperdalam lebih lanjut untuk memberikan konteks yang lebih tajam.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Secara praktis, buku ini memiliki implikasi yang sangat signifikan sebagai sumber daya pendidikan dan referensi kebijakan di Indonesia. Ia menyediakan sebuah kerangka kerja yang terstruktur bagi para pemangku kepentingan untuk memahami kompleksitas keselamatan transportasi dan mengidentifikasi area-area prioritas untuk intervensi.

Untuk penelitian di masa depan, karya ini membuka banyak jalan. Studi empiris dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas berbagai intervensi yang diusulkan dalam konteks lokal, misalnya, mengukur dampak kampanye keselamatan tertentu terhadap perilaku pengendara di kota-kota di Indonesia. Penelitian lebih lanjut juga dapat berfokus pada analisis biaya-manfaat dari adopsi teknologi keselamatan canggih pada armada transportasi publik nasional. Sebagai refleksi akhir, "Keselamatan Transportasi" berhasil menyajikan sebuah argumen yang kuat bahwa keselamatan bukanlah sebuah produk, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menuntut kolaborasi, inovasi, dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat.

Sumber

Wulansari, I., Tumpu, M., Ampangallo, B. A., Londongsalu, J., Padang, I., Tukimun, Sahari, D. D., Matana, H., Takdir, R. A., & Radjawane, L. E. (2025). Keselamatan Transportasi. Arsy Media.  

Latar Belakang Teoretis

Penelitian ini berakar pada sebuah paradoks yang mendefinisikan industri konstruksi modern: di satu sisi, ia merupakan salah satu sektor paling berbahaya di dunia, dengan risiko dinamis (misalnya, tabrakan) dan statis (misalnya, paparan debu dan bahan kimia) yang melekat. Di sisi lain, meskipun berada di tengah era inovasi digital yang menawarkan berbagai alat canggih—seperti Kecerdasan Buatan (AI),  

Building Information Modeling (BIM), Virtual Reality (VR), dan teknologi sensor—industri ini secara luas dipersepsikan sebagai tradisional dan lamban dalam mengadopsi perubahan.  

Masalah inti yang diidentifikasi oleh penulis adalah adanya kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang signifikan. Sebagian besar riset mengenai alat keselamatan digital telah dilakukan dalam lingkungan penelitian yang terkontrol atau proyek percontohan, sementara pengetahuan mengenai implementasinya di lingkungan lokasi konstruksi yang otentik dan kompleks masih sangat kurang. Dengan berlandaskan pada  

Technology Acceptance Model (TAM) sebagai kerangka teoretis, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengidentifikasi berbagai teknologi dan alat digital yang relevan dalam konteks Swedia, serta untuk memperluas pemahaman mengenai sikap dan perilaku yang ada terhadap implementasi alat-alat tersebut dalam manajemen keselamatan konstruksi.  

Metodologi dan Kebaruan

Untuk mengeksplorasi dimensi manusiawi dari adopsi teknologi, penulis mengadopsi metode penelitian kualitatif yang kuat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan kerja lapangan (fieldwork), yang memungkinkan penggalian wawasan yang kaya dan bernuansa dari berbagai pemangku kepentingan di industri konstruksi Swedia. Partisipan wawancara mencakup beragam peran, mulai dari pemimpin inovasi di perusahaan konstruksi besar, manajer dan pelatih keselamatan, CEO, manajer proyek, hingga desainer BIM/CAD. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan analisis tematik.  

Kebaruan dari karya ini terletak pada fokusnya yang tajam untuk bergerak melampaui studi kelayakan teknis dan menyelami kompleksitas implementasi di dunia nyata. Dengan secara eksplisit menargetkan "sikap dan perilaku" di lingkungan konstruksi yang otentik, penelitian ini memberikan kontribusi unik dalam memahami mengapa adopsi teknologi keselamatan yang menjanjikan sering kali terhambat oleh faktor-faktor manusia dan organisasi.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Analisis tematik terhadap data wawancara dan observasi lapangan menghasilkan serangkaian temuan yang saling terkait, yang melukiskan gambaran kompleks tentang keadaan adopsi teknologi keselamatan saat ini.

1. Struktur Industri sebagai Penghalang Inheren: Ditemukan bahwa sifat industri konstruksi yang berbasis proyek dan tradisional menjadi tantangan fundamental. Setiap proyek konstruksi berfungsi seperti "perusahaannya sendiri", yang secara signifikan menghambat transfer pengetahuan (knowledge transfer) dari satu proyek ke proyek berikutnya. Akibatnya, banyak tim harus "memulai dari awal lagi" di setiap proyek baru, dan pelajaran berharga mengenai implementasi teknologi sering kali hilang. Terdapat pula kesenjangan digital yang jelas antara fase perencanaan dan produksi; sementara alat digital seperti BIM umum digunakan pada tahap desain, tahap konstruksi di lapangan sebagian besar masih bersifat analog, mengandalkan "pena, kertas, dan gambar cetak".  

2. Sikap yang Ambivalen: Sikap para profesional terhadap teknologi baru bersifat ambivalen. Di satu sisi, ada antusiasme dan pandangan positif yang luas mengenai potensi alat digital untuk meningkatkan keselamatan. Namun, di sisi lain, ada juga skeptisisme dan "ketakutan akan hal yang tidak diketahui". Seorang manajer proyek bahkan secara terang-terangan menyatakan, "Saya takut pada AI," yang mencerminkan kekhawatiran mengenai sisi negatif dari implementasi yang belum sepenuhnya dipahami. Ada juga keraguan apakah para pekerja di lapangan, yang sering kali lebih tradisional, akan berhasil mengadopsi alat-alat baru tersebut.  

3. Perilaku dan Budaya Organisasi: Penelitian ini mengungkap beberapa perilaku disfungsional yang menghambat kemajuan. Salah satu yang paling menonjol adalah budaya "saling menyalahkan" (blame game), di mana manajemen puncak cenderung menyalahkan pekerja di lapangan atas insiden keselamatan, alih-alih melihat masalah secara sistemik. Terdapat pula kontradiksi antara retorika manajemen puncak tentang pentingnya keselamatan dengan tindakan nyata mereka. Di tingkat pekerja, ditemukan bahwa motivasi untuk mengikuti aturan keselamatan sering kali bukan didasari oleh kesadaran akan keselamatan diri, melainkan untuk "tidak tertangkap" oleh pengawas, sebuah perilaku yang didorong oleh tekanan waktu yang ketat.  

4. Hambatan Sistemik dan Prosedural: Kurangnya standardisasi menjadi masalah yang berulang. Hal ini tidak hanya berlaku pada proses kerja, tetapi juga pada kebijakan keselamatan itu sendiri. Ditemukan adanya kebingungan di kalangan pekerja karena perusahaan yang berbeda memiliki aturan yang berbeda—bahkan terkadang bertentangan—mengenai penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai cara menggunakan alat-alat baru secara efektif dapat menyebabkan demotivasi dan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya menghambat adopsi.  

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Sebagai sebuah studi kualitatif yang berfokus pada konteks Swedia, generalisasi temuan ke negara atau budaya industri lain harus dilakukan dengan hati-hati. Ketergantungan pada data wawancara, meskipun memberikan kedalaman, juga berarti bahwa temuan ini didasarkan pada persepsi dan pengalaman subjektif dari sekelompok individu yang terbatas.

Secara kritis, meskipun tesis ini berhasil mengidentifikasi adanya budaya "saling menyalahkan", analisis yang lebih dalam mengenai struktur kekuasaan organisasi dan insentif ekonomi (misalnya, bagaimana klausul kontrak dan model tender mempengaruhi prioritas keselamatan) dapat memperkaya pemahaman tentang akar penyebab perilaku tersebut.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi teknologi yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar alat yang canggih; ia menuntut adanya kebijakan yang jelas dan konsisten, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, komunikasi yang lebih baik antar semua pemangku kepentingan, dan yang terpenting, pergeseran budaya dari reaktivitas dan saling menyalahkan menuju proaktivitas dan tanggung jawab bersama.  

Untuk penelitian di masa depan, karya ini membuka beberapa jalan. Studi kasus longitudinal yang melacak proses implementasi satu alat digital spesifik dari awal hingga akhir proyek dapat memberikan data empiris tentang bagaimana sikap dan perilaku berubah seiring waktu. Penelitian kuantitatif pada skala yang lebih besar dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel budaya organisasi tertentu (misalnya, tingkat kepercayaan psikologis) dengan metrik adopsi teknologi dan tingkat kecelakaan. Terakhir, penelitian intervensi yang merancang dan menguji program untuk meningkatkan transfer pengetahuan antar proyek akan sangat berharga untuk mengatasi salah satu masalah paling mendasar yang diidentifikasi dalam studi ini.

Sumber

Matti, M., & Jahan Anwar Zahid, M. S. E. (2024). Perspectives on Implementation of Digital Tools and Technologies within Construction Safety Management: An Interview Study. Master of Science thesis, KTH Royal Institute of Technology.

Pendahuluan: Relevansi SMK3 dalam Industri Konstruksi

Industri konstruksi adalah sektor berisiko tinggi, sehingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi sangat krusial. Artikel karya I Komang Alit Astrawan Putra dan I Gusti Bagus Angga Surya Dharma yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Kurva Teknik Vol. 12 No. 1 (2023) ini membahas secara komprehensif bagaimana implementasi SMK3 dilakukan dalam proyek pembangunan jalan strategis di Bali yang menghubungkan Kota Singaraja dan Kabupaten Badung.

Artikel ini mengkaji implementasi SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018, PP No. 50 Tahun 2012, dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, memberikan data kuantitatif serta studi kasus yang memperlihatkan efektivitas penerapannya dalam lingkungan kerja konstruksi nyata.

Penerapan SMK3 dan Relevansi Regulasi

SMK3 dalam proyek ini diimplementasikan melalui pendekatan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) yang merujuk pada Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Tujuan utamanya adalah menekan angka kecelakaan kerja, meningkatkan efektivitas kerja, dan memastikan proyek berjalan sesuai standar keselamatan internasional dan nasional.

SMK3 yang diterapkan mengacu pada lima elemen utama:

1. Penetapan kebijakan K3
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan dan Operasi
4. Pemeriksaan dan Evaluasi
5. Tinjauan dan Peningkatan Manajemen

Model manajemen ini mengikuti siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) dan selaras dengan prinsip tanggung jawab korporat.

Studi Kasus: Proyek Jalan Singaraja – Mengwitani

Ruang Lingkup Proyek

Proyek ini membentang di wilayah Bali Utara menuju selatan, mencakup beberapa titik strategis:

• Titik 7A (182 m), 7B (278 m), 7C (141 m) → Desa Wanagiri, Gitgit, dan Pegayaman.
• Titik 8 → Total panjang trase 1.564 m, termasuk 2 jembatan sepanjang 160 m.

Destinasi wisata di sekitar proyek seperti Danau Beratan, Air Terjun Gitgit, dan Kebun Raya Eka Karya menjadi faktor yang menambah urgensi peningkatan keselamatan kerja karena tingginya mobilitas di kawasan tersebut.

Evaluasi Kinerja SMK3: Angka dan Analisis

1. Kinerja Keseluruhan Implementasi SMK3

Penilaian terhadap 17 parameter utama yang diambil dari ISO 45001 dan PP No. 50 Tahun 2012 menunjukkan nilai 74,8%, yang dikategorikan baik. Beberapa elemen penting dalam penilaian ini adalah:

• Kebijakan K3: 90 (skor tinggi)
• Perencanaan: 86
• Komunikasi dan konsultasi: 85
• Pengendalian Operasional: 80
• Audit internal: 81

Namun, aspek seperti pengendalian rekaman informasi dan tinjauan manajemen hanya mencetak skor 79, menunjukkan ruang untuk perbaikan.

2. Kelengkapan Fasilitas K3

Tingkat kelengkapan fasilitas K3 di lapangan dinilai sebesar 71%, yang juga dikategorikan baik. Beberapa fasilitas utama yang tersedia dan dinilai antara lain:

• APD Lengkap: helm, rompi, masker, boots (nilai 5)
• Safety gloves dan safety glasses: hanya mencapai nilai 3 karena kurang lengkap
• Rambu & pagar pengaman: nilai 3, artinya layak tapi tidak lengkap
• Spanduk K3 dan lampu peringatan: hanya dinilai 2, menunjukkan keberadaan seadanya dan tidak optimal

3. Total Penilaian Kombinasi

Dengan menggabungkan kedua aspek tersebut menggunakan rumus persentase total, diperoleh nilai gabungan sebesar 72,9% (dibulatkan menjadi 73%) yang menempatkan proyek ini dalam kategori “cukup baik”. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 masih membutuhkan peningkatan, khususnya pada dokumentasi dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih lengkap.

Kritik dan Analisis Tambahan

Meskipun proyek telah mencatat skor yang cukup baik, sejumlah evaluasi mendalam masih diperlukan, khususnya pada aspek berikut:

• Sumber daya dan struktur organisasi K3 masih memerlukan penyesuaian untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan tanggung jawab.
• Informasi dan dokumentasi K3 masih belum dilakukan secara terintegrasi.
• Tinjauan manajemen perlu lebih aktif dan strategis, bukan sekadar administratif.
• Fasilitas visual K3 seperti spanduk dan lampu peringatan harus diperlakukan sebagai sarana edukasi pekerja, bukan formalitas.

Aspek paling krusial dalam keberhasilan SMK3 adalah keterlibatan aktif manajemen proyek dan penanaman budaya sadar risiko kepada seluruh pekerja. Dengan pendekatan berbasis risk-based thinking, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Perbandingan dengan Studi Lain

Dibandingkan studi dari Ibrahim (2020) pada proyek Gedung DPRD Sleman, yang hanya mencetak skor kinerja SMK3 sebesar 65%, proyek ini tergolong lebih maju. Namun, jika dibandingkan dengan proyek konstruksi berskala besar di Jakarta yang dilaporkan oleh Fatimah et al. (2021) dengan skor 85%, pelaksanaan di Bali ini masih bisa ditingkatkan lagi.

Hal ini membuka ruang untuk benchmarking, di mana pengelola proyek dapat belajar dari proyek lain dalam penerapan teknologi K3 terkini atau sistem monitoring berbasis digital.

Rekomendasi Strategis

Untuk meningkatkan efektivitas SMK3 dalam proyek-proyek serupa ke depan, berikut beberapa rekomendasi:

• Penerapan teknologi digital K3, seperti aplikasi pelaporan insiden secara real-time.
• Pelatihan berkelanjutan dan gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi pekerja.
• Insentif berbasis K3 kepada pekerja atau tim yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap prosedur keselamatan.
• Kolaborasi dengan instansi eksternal, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk audit eksternal dan supervisi berkala.

Kesimpulan: Investasi dalam Keselamatan Adalah Investasi dalam Keberhasilan

Penerapan SMK3 pada proyek pembangunan infrastruktur Singaraja – Mengwitani menunjukkan bahwa keselamatan kerja bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi peningkatan efisiensi dan mutu proyek. Skor 73% secara keseluruhan mencerminkan komitmen yang kuat dari perusahaan, meskipun masih terdapat ruang evaluasi signifikan terutama dalam aspek penyediaan fasilitas dan dokumentasi.

Dengan meningkatkan elemen-elemen yang masih lemah dan mengadopsi inovasi terbaru dalam manajemen keselamatan kerja, proyek-proyek konstruksi di Indonesia dapat menjadi lebih aman, efisien, dan berdaya saing global.

Sumber : Putra, I. K. A. A., & Dharma, I. G. B. A. S. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Pekerjaan Proyek Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Ilmiah Kurva Teknik, 12(1), 103–111.