Komisi Eropa (EC) telah menerbitkan laporan terbarunya mengenai penegakan persaingan di bidang obat-obatan dan produk medis.
Kesimpulan utamanya adalah:

• Otoritas UE dan Negara Anggota memberlakukan beberapa denda antimonopoli yang material dari tahun 2018-2022, dengan total sekitar. EUR780 juta.
• Komisi Eropa memiliki kemungkinan tiga kali lebih besar untuk mengambil tindakan terhadap merger farmasi dibandingkan rata-rata di semua sektor.
• Regulator Eropa akan terus menganggap penegakan hukum di industri ini sebagai prioritas utama.

Statistik utama dari laporan Uni Eropa
Laporan ini mengamati perilaku antimonopoli dan penegakan kontrol merger di Uni Eropa antara tahun 2018 dan 2022 (termasuk penegakan sebelum Brexit di Inggris).

Kasus-kasus yang diperiksa dalam laporan tersebut mengkonfirmasi hal itu:

• Pihak berwenang di seluruh Uni Eropa telah lama aktif dalam penegakan antimonopoli perilaku di sektor farmasi dan menjatuhkan denda antimonopoli yang cukup besar pada tahun 2018-2022. Jumlahnya mencapai sekitar EUR780 juta di seluruh otoritas Uni Eropa dan Negara-negara Anggota. 
• Komisi Eropa lebih dari tiga kali lebih mungkin mengambil tindakan terhadap merger farmasi dibandingkan dengan rata-rata di semua sektor. Pada tahun 2018-2022, Komisi Eropa 'mengintervensi' (yaitu melarang atau membebaskan 17% merger farmasi, dibandingkan dengan tingkat intervensi sebesar 5% di semua sektor. 

Jumlah denda antimonopoli secara keseluruhan yang sangat tinggi sebagian besar disebabkan oleh denda sebesar EUR444 juta yang dijatuhkan oleh Otoritas Persaingan Usaha Prancis pada tahun 2020 yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Banding Paris pada tahun 2023 (meskipun otoritas tersebut saat ini sedang mengajukan banding ke Pengadilan Kasasi). 

Komisi Eropa sendiri telah menjatuhkan denda sebesar EUR60,5 juta, dengan denda yang juga dijatuhkan oleh pihak berwenang di Spanyol, Belgia, Belanda, Rumania, Lituania, Yunani, Italia, Portugal, dan Inggris.

Laporan Uni Eropa menepis kekhawatiran bahwa otoritas persaingan usaha seharusnya menegakkan hukum dengan lebih keras lagi
Laporan ini menanggapi kekhawatiran yang diungkapkan oleh Dewan dan Parlemen Uni Eropa pada tahun 2016 dan 2017 bahwa pasien Eropa mungkin tidak dapat mengakses obat-obatan esensial yang terjangkau dan inovatif karena "kombinasi tingkat harga yang sangat tinggi dan tidak berkelanjutan, strategi bisnis yang aktif oleh perusahaan farmasi, dan kekuatan tawar-menawar yang terbatas dari pemerintah nasional terhadap perusahaan-perusahaan farmasi". 

Ini adalah laporan kedua dari jenisnya (laporan sebelumnya pada tahun 2019 mencakup periode 2009-2017). Posisi Komisi Eropa dalam laporan ini tetap bahwa penegakan persaingan usaha memainkan peran yang seharusnya dalam menjaga harga tetap kompetitif dan menjaga inovasi.

Untuk itu, KE menyoroti bagaimana penegakan hukum telah mendorong akses terhadap obat-obatan yang terjangkau, termasuk melalui:

• Tindakan terhadap penyalahgunaan dominasi yang mencegah atau menunda masuknya obat generik dan biosimilar ke pasar (juga di luar tindakan "membayar untuk penundaan" yang umum, misalnya melalui praktik pengajuan paten dan strategi meremehkan); dan
• Tindakan penegakan hukum lainnya (misalnya terhadap praktik penetapan harga yang berlebihan) dan intervensi pengendalian merger yang, menurut pandangan EC, menjaga persaingan usaha. 

EC juga menekankan bahwa, dalam pandangannya, peraturan pengendalian merger dan kasus-kasus penegakan antimonopoli telah mencegah inovasi terhambat oleh konsolidasi industri atau melalui penyalahgunaan dominasi.

Perusahaan farmasi dapat mengharapkan sektor ini tetap menjadi prioritas utama
Laporan tersebut diakhiri dengan komitmen tegas dari otoritas Uni Eropa dan Negara-negara Anggota untuk terus memantau dan proaktif dalam menyelidiki kemungkinan masalah persaingan usaha.

Komisi Eropa juga menyebutkan bahwa tindakan legislatif dan peraturan lainnya juga dapat berdampak pada tingkat harga dan inovasi, termasuk, khususnya, reformasi yang sedang berlangsung terhadap legislasi dan strategi farmasi Uni Eropa. 

Kami berharap regulator lain akan tetap aktif di sektor ini. Hal ini akan mencakup Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris yang, tidak lama setelah laporan Komisi Eropa, meluncurkan penyelidikan apakah sebuah perusahaan farmasi mungkin telah membatasi persaingan dengan membuat klaim yang menyesatkan kepada para profesional kesehatan tentang keamanan dan efektivitas produk saingannya.

Disadur dari: www.allenovery.com

Meskipun telah melakukan berbagai upaya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan produk farmasi, terutama obat-obatan inovatif, yang sebagian besar masih diimpor. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya industri farmasi yang memproduksi obat berbasis riset, meskipun pemerintah telah melakukan intervensi dalam bentuk regulasi.

"Industri farmasi di Indonesia lebih banyak berfokus pada formulasi dan pengemasan obat daripada memproduksi obat berbasis riset," jelas guru besar farmakologi dan toksikologi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Arief Nurrochmad.

Hal ini ia sampaikan dalam pidato pengukuhannya yang berjudul "Peran Farmakologi dan Toksikologi dalam Pengembangan Obat Baru: Perspektif Baru Penggunaan Big Data dan Jejaring Farmakologi," pada Selasa (6/2) di Balai Senat UGM.

Profesor Nurrochmad menekankan perlunya produksi obat berbasis riset untuk menjamin ketersediaan obat. Namun, ia mencatat bahwa pengembangan obat baru merupakan proses yang panjang dan mahal.

"Pengembangan obat baru, mulai dari ide awal hingga peluncuran produk, merupakan proses yang kompleks, memakan waktu 12-15 tahun dan biaya lebih dari 1 miliar USD," katanya.

Awalnya, target obat terapeutik harus diidentifikasi dengan menggunakan metode eksperimental tradisional. Kemudian, ahli biologi struktural muncul untuk menjelaskan struktur tiga dimensi (3D) dan karakteristik pengikatan ligan untuk mengungkapkan apakah ini layak sebagai target obat baru. 

Selanjutnya, ahli kimia obat dan farmakolog menggunakan skrining dengan hasil tinggi untuk menemukan beberapa senyawa timbal yang sangat efektif untuk penilaian keamanan lebih lanjut dan uji klinis.

Secara keseluruhan, lanjutnya, prosedur ini mahal dan membosankan. Pada tahun 2018, sebuah studi yang dilakukan oleh Moore dkk., 2008 menemukan bahwa biaya rata-rata pengujian efikasi untuk 59 obat baru yang disetujui oleh FDA selama tahun 2015-2016 adalah sebesar 19 juta USD. 

Oleh karena itu, diperlukan metode untuk mengatasi keterbatasan prosedur penemuan obat konvensional dengan memperkenalkan metode yang lebih efisien, murah, dan berbasis komputasi.

"Dibandingkan dengan metode penemuan obat tradisional, desain obat yang rasional dengan menggunakan metode desain obat berbantuan komputer terbukti lebih efisien dan ekonomis," ujarnya.

Desain obat yang rasional mengintegrasikan docking molekuler ke dalam kantong pengikatan ligan dari target terapeutik yang menjanjikan, dengan menghitung energi pengikatan setiap senyawa molekul kecil. Selain itu, metode ini juga memilih kandidat terbaik untuk memasuki tahap prosedur eksperimental selanjutnya. 

Penelitian oleh Ferreira dkk., 2015 mencatat bahwa lebih dari 100.000 struktur protein 3D saat ini disimpan di Protein Data Bank (PDB) untuk penambatan molekuler. Tidak seperti metode tradisional, desain obat yang rasional telah meningkatkan tingkat penyaringan hit lebih dari 100 kali lipat.

Profesor Nurrochmad menekankan pentingnya memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam farmakologi dan toksikologi, untuk mempercepat penemuan dan pengembangan obat. Desain kandidat obat yang lebih baik selama fase eksperimental mengurangi kemungkinan kegagalan pada tahap selanjutnya, terutama dalam uji klinis yang memakan banyak biaya.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, Profesor Nurrochmad menggarisbawahi pentingnya mengeksplorasi metode penemuan obat yang baru, efektif, dan terjangkau. Dia menyoroti potensi Artificial Intelligence (AI) dan data besar untuk merevolusi penemuan target obat dengan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat.

"Evolusi yang cepat dari big data dan AI menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempercepat penemuan target obat," pungkasnya.

Disadur dari: ugm.ac.id

Industri farmasi merupakan salah satu poin penting yang berperan dalam faktor kesehatan masyarakat. Semakin canggihnya ilmu pengetahuan di bidang farmasi, maka semakin mudah pula untuk mengidentifikasi gangguan atau gejala kesehatan.

Disadari atau tidak, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia bahkan dunia, semakin banyak jenis gangguan kesehatan yang ditemukan. Seperti adanya variasi baru dari virus corona, evaluasi untuk implementasi vaksin Covid-19 mulai dari dosis 1 hingga booster.

Menyusul terbentuknya varian baru tersebut, perusahaan farmasi terus mengembangkan inovasi terbaru demi kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjabarkan proporsi dan tantangan industri farmasi di Indonesia. Baca selengkapnya!

Memahami Potensi Industri Farmasi di Indonesia
Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat adalah semua tahapan dan proses dalam memproduksi obat.

Mulai dari pengadaan bahan pembuatan obat, produksi, pengemasan, dan pengawasan mutu hingga jaminan mutu hingga distribusi. Industri farmasi berkaitan dengan pembuatan obat, bahan obat, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

Kesehatan merupakan kebutuhan utama setiap makhluk hidup, terutama manusia, yang kehidupannya akan selalu berhubungan dengan obat-obatan, praktik perawatan kesehatan, dan sejenisnya.

Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih melingkupi seluruh negeri, meski manusia kini berusaha beradaptasi dengan kebiasaan baru, juga telah membuka kesadaran masyarakat luas akan pentingnya obat-obatan, selain peran alat kesehatan dan tenaga kesehatan.

Banyak negara berinvestasi besar-besaran dalam program penelitian kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan ini.

Industri farmasi di Indonesia merupakan sektor yang menjanjikan. Sebagai hasil dari peningkatan permintaan, Pemerintah telah memasukkan sektor alat kesehatan dan farmasi sebagai sektor prioritas untuk mewujudkan program Making Indonesia 4.0.

Tantangan Industri Farmasi di Indonesia
Potensi yang menjanjikan di bidang farmasi tidak serta merta membuka jalan mulus bagi setiap penggiat industri ini. Beberapa tantangan perlu menjadi perhatian baik bagi pelaku usaha maupun pemerintah, dan berikut adalah beberapa di antaranya.

1. Bahan baku
Sebanyak 95% bahan baku farmasi masih diperoleh dengan cara impor. Tentu saja hal ini menambah beban biaya atau ongkos produksi. Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang saat ini sudah lebih dari Rp15.000 per USD.

Ketergantungan industri farmasi terhadap barang impor membuat harga jual obat paten semakin tinggi. Dibandingkan dengan daya beli masyarakat, hal ini tidak sinkron. Meski produksinya besar, banyak masyarakat yang memilih obat generik.

Mengatasi tantangan ini, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi impor sebesar 35% pada akhir 2022. Hal ini dilakukan dengan menambah fasilitas produksi alat kesehatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2015.

2. Percepatan perizinan
Tantangan berikutnya adalah masalah perizinan. Jika belum mendapatkan izin dari instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan sebagainya, produk farmasi tidak diperbolehkan beredar.

Sementara itu, kebutuhan masyarakat meningkat dalam waktu yang singkat bahkan terkadang tidak dapat diprediksi. Kecepatan perizinan dengan proses produksi dan permintaan konsumen berbeda.

Dalam hal ini, Pemerintah telah menyiapkan peta jalan untuk mempercepat pengembangan industri farmasi. Hal ini mencakup prosedur serta target dan jangka waktu pengembangan produk.

Beberapa produk yang telah mendapatkan percepatan izin antara lain masker bedah, alat pelindung diri (APD), dan gel hand sanitizer. Tentu saja, hal ini akan diikuti oleh berbagai obat-obatan, vitamin, suplemen, alat kesehatan, dll.

Pertumbuhan ekonomi dan demografi yang signifikan telah menjadikan Indonesia ideal untuk pasar perawatan kesehatan. Ini adalah celah bisnis yang potensial untuk dieksplorasi serta berinovasi dalam bisnis di sektor kesehatan.

Disadur dari: skha.co.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Gaji pokok pada industri kimia di Indonesia 25 persen lebih tinggi dibandingkan industri lain pada umumnya. Demikian disampaikan perusahaan konsultan global bidang SDM dan organisasi, Korn Ferry, dalam laporan yang berjudul Reward in Asia Pacific Chemical Sector 2019. Chairman & Managing Director, Korn Ferry Indonesia, Satya Radjasa mengatakan, tingginya gaji di industri kimia Indonesia tersebut karena masih kurangnya tenaga ahli di bidang itu.

“Industri kimia di Indonesia yang sedang berkembang menghadapi tantangan terkait permintaan tenaga kerja dengan keahlian yang tepat. Kebutuhannya tidak hanya sebatas profesional saja, melainkan para profesional dengan keahlian industri yang tepat," kata dia dalam siaran pernya Rabu (21/08/2019).

Dia menyebutkan, studi terbaru Korn Ferry mengenai sumber daya manusia dalam industri kimia di wilayah Asia Pasifik menunjukkan bahwa lebih dari setengah perusahaan kimia di Asia Pasifik saat ini mengalami kekurangan insinyur dan tenaga ahli bidang quality assurance. Sementara itu lebih dari 40 persen perusahaan kesulitan merekrut tenaga ahli bidang Research & Development (R&D) dan bidang produksi.

"Khusus untuk Indonesia, hal ini menyebabkan proyeksi gaji pokok pada industri kimia di Indonesia meningkat sebesar 8,3 persen pada tahun 2019 dibandingkan dengan industri pada umumnya. Angka ini juga merupakan yang tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik setelah India yang diproyeksikan sebesar 9,8 persen,” ucap dia.

Menurut Cefic Chemdata International 2018, penjualan bahan kimia Indonesia pada 2017 mencapai 43 miliar euro (Rp 693 triliun). Jumlah ini kurang dari 2 persen dari penjualan bahan kimia global yang mencapai  3.475 miliar euro.

Kementerian Perindustrian Indonesia sendiri telah mengidentifikasi sektor kimia sebagai salah satu dari lima sektor prioritas dalam road map "Making Indonesia 4.0".

Industri kimia di Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan mendukung kegiatan manufaktur utama dalam industri makanan & minuman, otomotif, tekstil, farmasi, dan elektronik. Industri kimia juga merupakan penyedia solusi yang penting untuk berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi dan degradasi lingkungan.

Sumber: money.kompas.com

Ho Chi Minh City, 3 Agustus 2023 - Sepuluh perusahaan farmasi dan alat kesehatan dari Indonesia berpartisipasi dalam pameran industri medis terbesar di Vietnam, The 21st International Medical, Hospital and Pharmaceutical Exhibition (Medi-Pharm Expo), yang diselenggarakan di Ho Chi Minh City (HCMC), 3-5 Agustus 2023.

PT Sugih Intrumendo Abadi, PT Dexa Medica, PT Graha Tekno Medika, PT Oneject Indonesia, PT Prodia Diagnostic Line, PT Meditech Indonesia, PT Likuid Farmalab Indonesia, PT Kalbe International, PT Brightgene Biomedical Indonesia, dan CV Bartec Indonesia turut serta dalam pameran ini untuk memperluas pasar di Vietnam.

Medipharm diselenggarakan dua kali dalam setahun di Vietnam (Agustus di HCMC dan Desember di Hanoi). Sektor farmasi di Vietnam memiliki pertumbuhan tertinggi di kawasan ini karena peningkatan pendapatan per kapita, jumlah penduduk Vietnam yang terus meningkat, pengembangan infrastruktur medis, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan pasar farmasi di Vietnam.

Pasar farmasi Vietnam terus tumbuh mencapai nilai total US$ 6,98 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan mencapai US$ 16,1 miliar pada tahun 2026. Sementara itu, pengeluaran layanan medis Vietnam pada tahun 2019 tercatat sebesar US$17 miliar (6,6% dari PDB) dan mencapai US$23 miliar pada tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan CAGR sebesar 10,7%.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai 100 juta jiwa tahun ini, dan ekonomi yang terus berkembang, pengeluaran untuk obat-obatan diperkirakan akan tumbuh lebih cepat. Data dari Bank Dunia memperkirakan pendapatan per kapita Vietnam pada tahun 2022 mencapai USD 4.163. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Vietnam yang pesat perlu diantisipasi oleh Indonesia. Industri farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu dari beberapa industri strategis yang perlu dikembangkan secara efektif di kawasan ini.

Viet Nam memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan ekspor produk farmasi Indonesia, karena perannya sebagai rantai pasok di kawasan ini terutama untuk Kamboja dan Laos. Jumlah penduduk Vietnam yang besar dan peningkatan usia harapan hidup menjadi 76 tahun, telah mendorong pemerintah Vietnam untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, baik produk farmasi maupun alat kesehatan yang berkualitas tinggi.

Pertumbuhan industri farmasi Vietnam juga mulai berkembang, di mana 10 perusahaan teratas (lokal dan asing) menguasai 28% pangsa pasar, dibandingkan dengan Indonesia yang telah mencapai 55% pangsa pasar. Industri farmasi Vietnam saat ini sedang berlomba untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Uni Eropa. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi upaya Indonesia dalam meningkatkan daya saing produknya.

Medipharm telah memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi kompetitor dan produk utama yang dibutuhkan oleh pasar di kawasan ini serta potensi kerja sama di sektor medis yang dapat dikembangkan bersama oleh kedua negara.

Direktur Jenderal Administrasi Obat Viet Nam (DAV), Mr. Vu Tuan Cuong dalam kunjungannya ke Paviliun Indonesia mengapresiasi kualitas produk farmasi dan alat kesehatan Indonesia yang meliputi produk diagnostik in vitro, elektromedis, alat diagnostik, dan produk habis pakai.

Di sela-sela pameran, KBRI Hanoi menyelenggarakan seminar yang mengundang DAV untuk memberikan informasi terkini mengenai kebijakan Vietnam terkait registrasi obat dan alat kesehatan, serta peluang kerja sama dan investasi.

Mewakili KBRI Hanoi dan KJRI Hanoi, Konsul Jenderal RI Hanoi menegaskan potensi besar untuk kerja sama investasi dan akses pasar bagi kedua negara serta mendorong para pelaku usaha untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain serta mengunjungi lokasi pabrik untuk menjajaki kerja sama yang lebih konkret.

Seminar ini dilaksanakan secara interaktif dan membahas potensi investasi, pengembangan produk, peningkatan kapasitas produksi, dan transfer teknologi di sektor farmasi dan alat kesehatan.

Pameran ini dihadiri oleh sekitar 400 peserta pameran dari 22 negara dan wilayah dan lebih dari 11.000 pengunjung. Pameran tahun ini menegaskan kembali pentingnya pasar Vietnam sebagai negara dengan populasi terbesar ketiga di ASEAN, yang harus diikuti dengan peningkatan branding produk farmasi dan alat kesehatan Indonesia di wilayah tersebut.

Disadur dari: kemlu.go.id

Jakarta. Indonesia menerapkan strategi pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam upaya mengurangi impor farmasi tanpa perlu khawatir akan digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia sangat bergantung pada bahan-bahan farmasi dan alat kesehatan yang diimpor. Untuk mengatasi ketergantungan yang berlebihan ini, Jakarta saat ini memiliki kebijakan konten lokal yang mempromosikan input atau sumber daya dalam negeri dalam produksi industri. Peraturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memungkinkan pemerintah - termasuk rumah sakit milik pemerintah - untuk berbelanja secara online melalui e-katalog. Barang-barang yang memenuhi tingkat kandungan lokal tertentu akan diprioritaskan dalam sistem katalog digital. Dengan cara ini, Indonesia dapat mengembangkan industri dalam negerinya tanpa melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Budi mengenang masa-masa ketika Indonesia bergulat dengan pandemi Covid-19. Indonesia telah memiliki kapasitas untuk memproduksi obat-obatan. Namun, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini harus mengimpor hampir 95 persen dari bahan-bahan farmasi yang dibutuhkan untuk produksinya.

"Sekitar dua tahun 10 bulan telah berlalu sejak saya menjadi menteri kesehatan. Dari 10 bahan farmasi yang paling banyak digunakan di Indonesia, enam di antaranya sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Kami [pemerintah] meminta para produsen farmasi untuk membeli bahan-bahan yang diproduksi di dalam negeri. Jika tidak, pemerintah tidak akan membeli produk mereka," ujar Budi dalam acara Investor Daily Roundtable yang diselenggarakan oleh B-Universe di Jakarta, Kamis malam.

"Jadi mengapa kami melakukan strategi pengadaan pemerintah ini untuk mendorong industri farmasi lokal? Karena ini tidak melanggar aturan WTO," ujar Budi pada forum tersebut.

Mantan bankir ini mengatakan bahwa meskipun sistem pengadaan barang masih perlu diperbaiki, namun impor barang di sektor kesehatan telah menurun.

"Kami telah meminta rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah untuk membeli produk lokal melalui e-katalog. Sistemnya mungkin belum sempurna. Namun, pengeluaran saya [Kementerian Kesehatan] sekitar Rp 20 triliun [$ 1,3 miliar], tetapi kami telah memangkas barang impor dari 90 persen menjadi hampir 50 persen," kata Budi.

Perjanjian-perjanjian WTO pada umumnya mengadopsi apa yang disebut sebagai prinsip "perlakuan nasional", yang menyerukan agar negara-negara tidak melakukan diskriminasi terhadap barang-barang impor yang mendukung barang-barang yang diproduksi secara lokal. Hal ini termasuk Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) di mana Indonesia merupakan salah satu penandatangannya. Namun, GATT menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dikecualikan dari prinsip perlakuan nasional.

Indonesia juga merupakan negara anggota WTO yang menandatangani Perjanjian tentang Tindakan Investasi Terkait Perdagangan (TRIMS), yang mendorong perlakuan yang sama terhadap barang.

Aturan kandungan lokal di Jakarta telah memicu kekhawatiran di antara negara-negara anggota dalam pertemuan-pertemuan Komite TRIMS sebelumnya. Sebagai contoh, Uni Eropa (UE) menganggap kebijakan kandungan lokal mengkhawatirkan karena Indonesia mengimpor lebih dari 95 persen bahan baku aktif farmasi. Uni Eropa mencoba untuk mendorong Indonesia agar berfokus pada kebijakan yang memberikan insentif lebih banyak investasi di industri farmasi lokal daripada memberlakukan kebijakan konten lokal. Meskipun sama seperti GATT, aturan kandungan lokal pada produk yang dibeli untuk keperluan pemerintah tidak akan dianggap sebagai pelanggaran pakta TRIMS.

Tidak masuknya pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perjanjian WTO mendorong sejumlah negara untuk merundingkan peraturan perdagangan mengenai hal tersebut. Dengan demikian, terbentuklah Perjanjian Pengadaan Pemerintah (Government Procurement Agreement/GPA). Perjanjian ini mengharuskan negara-negara untuk tidak memberikan perlakuan khusus kepada produk yang diproduksi di dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, GPA tidak berlaku untuk Indonesia karena Indonesia belum menandatangani perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang menandatangani GPA termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Namun, Indonesia adalah negara pengamat GPA.

Disadur dari: jakartaglobe.id