REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kementerian Perindustrian dan PT Surveyor Indonesia (Persero) bersepakat mendukung kemajuan industri farmasi Indonesia untuk bertumbuh dan berkembang sehingga makin layak menuju pasar global. Kepala Pusat P3DN Nila Kumalasari mengatakan P3DN memfasilitasi sertifikat TKDN sebanyak 9 ribu sertifikat dengan anggaran kurang lebih sebesar Rp 112 miliar pada tahun anggaran 2021. 

Hal ini disampaikan Nila saat menjadi narasumber acara Talk Series Surveyor Indonesia di Jakarta, Senin (15/11). "Alhamdulilah saat ini sudah terlampau dan bahkan lebih. Tahun depan kami merencanakan menambah anggaran itu," ujar  Nila dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/11).

Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia (PTSI) Saifuddin Wijaya menyampaikan sejumlah tantangan dalam proses sertifikasi TKDN terkait persoalan kerahasiaan.

"Proses sertifikasi TKDB sebenarnya tidak banyak kendala, apalagi sudah ada self assessment. Kendalanya justru masalah kerahasiaan," ujar Saifuddin.

Saifuddin mengatakan Surveyor Indonesia sebagai verifikator sudah berkomitmen menjaga kerahasiaan tersebut lewat nondisclosure agreement (NDA) yang telah ditandatangani bersama. Kata Saifuddin, PTSI melakukan verifikasi untuk industri farmasi berdasarkan bobot bukan perhitungan cost base. 

"Harapannya dengan sistem pembobotan bisa menjaga kerahasiaan formula obat dari proses hingga bahan baku yang dinilai," ucap Saifudjdint. 

Direktur Utama PTSI M Haris Witjaksono mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari partisipasi PTSI dalam program sosialisasi TKDN. "Kendala-kendala yang ada bisa dikomunikasikan secara gamblang sehingga bisa mendapatkan solusi," ungkap Haris.

Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi, Kementerian Kesehatan, Agusdini Banun, mengatakan Indonesia saat ini masih sangat rentan dengan kemandirian terhadap bahan baku obat dan alat kesehatan. "Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian bekerja sama mendorong kemandirian tersebut," kata Agusdini.

Presiden Direktur PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia Pamian Siregar berharap TKDN dapat mendorong kemandirian industri sehingga mampu mendorong bahan baku obat di dalam negeri. 

"Karena itu kami berharap kebijakan tentang TKDN di industri farmasi ini bisa terus dikembangkan sehingga bisa bersaing dengan produk impor dari segi harga," ucap Pamian.

Kepala Divisi Perencanaan dan Strategi Bisnis PT Bio Farma (Persero) Taufik Wilmansyah mengatakan Bio Farma mendapatkan manfaat nyata dari adanya sertifikasi TKDN pada beberapa produknya. 

"Program sertifikasi TKDN, terutama dengan adanya E-Katalog, angin segar buat industri farmasi. Kami mengeluarkan PCR Test bersertifikasi TKDN dengan verifikasi dari PTSI, dan program tersebut banyak digunakan selama pandemi," kata Taufik. 

Sumber: ekonomi.republika.co.id
 

Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) memprediksi pertumbuhan industri akan melambat pada kuartal terakhir tahun ini sebab kontribusi yang menurun dari obat-obatan terkait Covid-19. Direktur Eksekutif GP Farmasi Elfiano Rizaldi menyatakan pertumbuhan 9,71% pada industri kimia, farmasi, dan obat tradisional dalam kuartal III/2021 banyak ditunjang sang permintaan obat terkait Covid-19 ketika terjadi lonjakan masalah pada Indonesia. Tidak hanya obat terkait Covid, namun jua multivitamin & penunjang kesehatan lainnya. "Di kuartal empat, permintaan obat Covid telah lebih minim bahkan minim sekali, akan tetapi buat pasien non-Covid belum pulang normal," tutur Elfiano ketika dihubungi Bisnis, Kamis (16/12/2021). Dia mensinyalir warga masih terdapat kekhawatiran dari warga buat mendapatkan layanan kesehatan secara pribadi pada tempat tinggal sakit.

Sementara itu, Elfiano menaksir pertumbuhan industri buat sepanjang tahun ini akan berkisar 9 % hingga 9,5 persen. Sebelumnya, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) industri kimia, farmasi, & obat tradisional tumbuh ekspansif selama 3 kuartal berturut-turut dalam tahun ini, yakni 11,46 persen, 9,15 persen, dan 9,71 persen. Disebutkan bahwa pertumbuhan terutama didukung sang peningkatan produksi obat-obatan buat memenuhi permintaan domestik dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Adapun, dengan perkiraan optimistis tidak akan gelombang Covid-19 berikutnya dalam tahun depan, pertumbuhan industri akan melambat 3% sampai 4% dalam 2022. "Kemungkinan pasien non-Covid masih belum pulang normal dalam tahun depan," ujarnya.

Dia pula berkata menurunnya perkara Covid-19 pada Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan industri mengalami kelebihan stok obat terkait pandemi. Karenanya, apabila terjadi gelombang ketiga pandemi sebab masuknya varian Omicron ke Indonesia, Elfiano mengungkapkan industri farmasi telah siap dengan stok obat yang memadai. "Kalau terjadi gelombang ketiga, dengan guidance dari WHO yang masih tetap memakai obat Covid varian Delta, kami sangat siap menyediakan obat-obatan terkait Covid," jelasnya.

Sumber: ekonomi.bisnis.com

Moody's, lembaga pemeringkat kredit multinasional, memperkirakan industri farmasi global akan terus tumbuh meskipun wabah COVID-19 telah melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Moody's, pertumbuhan EBITDA industri farmasi akan meningkat sebesar 2 hingga 4 persen selama 12 hingga 18 bulan ke depan, naik sedikit dari perkiraan sebelumnya sebesar 1 hingga 3 persen.

Meskipun durasi dan tingkat keparahan epidemi masih sulit diprediksi, penggunaan intervensi medis terus meningkat. Selain itu, meskipun banyak perusahaan mengembangkan berbagai produk yang dapat menyembuhkan atau mencegah penyebaran virus corona, situasi keuangan mereka masih belum menentu karena banyak faktor terkait, termasuk tingkat harga, persaingan, dan durasi epidemi.

Terkait industri farmasi dalam negeri, Mantan Anggota Komite ke-9 DPR RI Sri Wulan meminta industri farmasi dalam negeri tetap menggunakan bahan baku lokal. “Kita kaya akan bahan mentah, tapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik karena kita mengimpor hampir 95% bahan mentah kita. “Kandungan lokal hanya menyumbang 4-5%,” ujarnya. kata Sri Wulan.
Menurut Sri Wulan, menjadi tantangan bagi industri farmasi Indonesia untuk memproduksi obat dari sumber daya lokal. Untuk itu diharapkan kebijakan pemerintah dapat mengatasi kendala tersebut.

Pulau Madura, dekat Kota Surabaya dan terkenal dengan produksi garamnya, dijadikan contoh, namun permasalahannya adalah kurangnya akses terhadap teknologi yang dapat membuat garam Madura memenuhi standar medis. Bahan baku .
Ia mengatakan pemerintah dapat meningkatkan peluang penelitian untuk memanfaatkan berbagai obat-obatan dalam negeri dengan tepat.

Saat ini Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Energi sedang melakukan penelitian obat dan kosmetika berbasis sumber daya alam lokal untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku Balai Besar Pengemasan Kimia (BBKK) Jakarta. Direktur Institut Ekonomi dan Perdagangan Industri Korea mengatakan, "Kami akan melakukan ini dengan membangun struktur pengembangan obat tanaman yang sesuai dengan standar CPOTB menggunakan komputer sederhana dan teknologi 4.0 sebagai model industri obat alami." (BPPI) Doddy Rahadi, Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja industri kimia, farmasi, dan oriental pada triwulan I tahun 2020 mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik yaitu sebesar 5,59%. “Namun, kami terus bekerja keras untuk mengurangi impor dari sektor farmasi,” kata Doddy.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Farmasi dan Kesehatan Indonesia, departemen dan instansi terkait harus bersinergi untuk mengembangkan industri farmasi yang mandiri dan berdaya saing.

Sumber: ekonomi.republika.co.id

Direktur Utama PT Biofarma (Persero) Honesti Basyir mengatakan industri farmasi dalam negeri kurang baik, terutama dari segi penyakit. Hal ini tidak lepas dari besarnya impor bahan baku medis hingga 90%.
“Di masa pandemi, tentu semua negara punya produk yang sama. Ya, negara yang punya teknologi untuk memproduksi bahan baku, akan punya barang untuk negaranya,” kata e Honesti pekan lalu. Ia mengatakan, Indonesia harus banyak belajar mengenai kemandirian kesehatan nasional. Honesti yakin masih banyak ruang untuk perbaikan di sektor kesehatan Indonesia.

"Di masa pandemi ini kita merasakan betapa terisolasinya kita di bidang kesehatan. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Pelayanan kesehatan tidak hanya terkait dengan kesehatan, tetapi dengan perekonomian, dengan masyarakat dan dengan kehidupan," Honesti dikatakan. Anda dapat mengendalikan COVID-19. Dia mengatakan epidemi ini memotivasi dirinya untuk bekerja keras mempercepat kemandirian kesehatan.
“Baru setahun yang lalu pembatasan ini dilakukan, dan kemudian epidemi pecah. Selain reformasi, kita juga berada di garda depan dalam pengendalian epidemi,” ujarnya.

Honesti Pharmaceutical Holding mengumumkan mulai membuat portofolio dengan membagi fokus masing-masing BUMN: Biopharma fokus pada produksi vaksin dan antisera, India Pharma fokus pada produksi alat kesehatan dan herbal, Kimia Pharma fokus pada bahan kimia dan jasa farmasi. mulai memproduksi obat untuk pengobatan COVID-19. Honesti mengatakan perusahaan obat tersebut berupaya mendukung kemandirian kesehatan nasional.
“Kemandirian pelayanan kesehatan harus kita ciptakan agar tidak terus bergantung pada bahan baku impor. Lanjut Honesti.
Honesti menghargai upaya mewujudkan kemandirian negara dapat dicapai melalui kerjasama berbagai pihak. kelompok,". Perusahaan pemerintah dan swasta, hingga 200 perusahaan farmasi di Indonesia, berdasarkan impor bahan baku farmasi dari 90% menjadi 70% pada tahun 2024, kata Honesti.

Honesti tidak bisa melepaskan tingginya impor bahan baku medis dengan mentalitas lebih murah mendatangkan investasi sendiri. Mahalnya biaya produksi obat memang bisa ditekan jika kita menggandeng industri kimia dasar di sektor hulu.
“Kami berharap dapat memberikan dukungan agar bahan kimia dasar dapat digunakan untuk memproduksi bahan baku obat-obatan,” ujarnya.

Sumber: www.republika.co.id

Kementerian Keuangan, Perindustrian, dan Energi mengumumkan industri farmasi dalam negeri siap menggunakan bahan baku farmasi (BBO) yang diproduksi lima perusahaan dalam negeri, termasuk Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP). “Industri manufaktur farmasi siap menggunakan BBO in-house berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain stabilitas BBO, keakuratan persyaratan BBO, konsistensi BBO, evaluasi, lead time dan harga yang kompetitif”. Muhammad Khayam, Direktur Jenderal Departemen Industri Kimia, Material dan Tekstil (IKFT), menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di Jakarta, Minggu (12/12).

Khayam melaporkan bahwa KFSP mampu memproduksi 11 molekul BBO komersial, antara lain Clopidogrel, Simvastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin, Entecavir, Lamivudine, Zidovudine, Efavirenz, Tenofovir, Remdesivir, dan Povidone Iodine. Saat ini, 11 BBO lainnya sedang disempurnakan, termasuk candesartan, valsartan, amlodipine, glimepiride, bisoprolol, RIFampin, paracetamol, pantoprazole, risperidone, meloxicam, dan telmisartan. Saat ini industri BBO lainnya adalah PT Ferron Par Pharmaceutical yang memproduksi BBO Omeprazole Injection, PT Riasima Abadi Farma yang memproduksi BBO Paracetamol, PT Kalbio Global Medika, dan PT Daewoong Infion yang memproduksi BBO Erythropoietin. Banyak industri yang sudah memulai pengujian BBO oleh KFSP sehingga dapat mengubah sumber BBO dari impor ke lokal.

Tindakan lain yang akan dilakukan antara lain menetapkan prioritas pengembangan dan mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0 bagi industri farmasi, menetapkan insentif yang lebih baik untuk mendorong investasi di sektor farmasi, dan membangun fasilitas baru manufaktur farmasi Indonesia. (OMAI) .) pengembangan, dll. Barang Milik Industri Kimia (BBKK) Kementerian Perindustrian. Selain itu, kami menata lokasi industri untuk sektor industri farmasi untuk mendukung terciptanya ekosistem yang lebih baik.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Perdagangan, Perindustrian dan Energi No. 16 Tahun 2020 tentang Aturan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Obat. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, statistik TKDN obat tidak lagi menggunakan metode berbasis harga, melainkan menggunakan metode berbasis proses. Penghitungan nilai TKDN obat olahan dilakukan dengan pembobotan 50% untuk kandungan bahan baku bahan aktif farmasi (API), 30% untuk proses penelitian dan pengembangan, dan 15% untuk proses produksi. persen dan nilai defaultnya adalah 5 persen.

"Langkah ini tidak hanya mendorong pengembangan industri BBO, tetapi juga membantu meningkatkan penelitian dan pengembangan obat-obatan baru dan mempercepat program pengurangan impor untuk mendukung kesehatan obat"; kemudian berhenti.

Sumber: news.republika.co.id

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bareng Kementerian BUMN melalui PT Surveyor Indonesia mendorong peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri farmasi dalam negeri.
Untuk mendorong hal tersebut, Kemenperin melalui Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) akan menambah aturan dalam rangka memfasilitasi sertifikat TKDN.

"Pada Tahun Anggaran 2021 ini kami memfasilitasi sertifikat TKDN sebanyak 9.000 sertifikat dengan aturan kurang lebih sebanyak Rp 112 miliar. Alhamdulilah waktu ini telah terlampau & bahkan lebih. Tahun depan kami merencanakan menambah aturan itu,” ujar Kepala Pusat P3DN Nila Kumalasari dalam informasi tertulisnya, Selasa (16/11/2021).
Sementara itu, Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia Saifudin Wijaya membicarakan hambatan yang dihadapi dalam tunjangan profesi TKDN pada dalam industri farmasi.

"Proses tunjangan profesi TKDN sebenarnya tak banyak kendala, apalagi telah terdapat self assessment. Kendalanya justru perkara kerahasiaan. Surveyor Indonesia menjadi verifikator, telah berkomitmen buat menjaga kerahasiaan tadi lewat NDA (Non-Disclosure Agreement) yang ditandatangani bersama,” celoteh dia.

Oleh sebab itu, lanjut Saifudin, pihaknya sudah melakukan pembuktian buat industri farmasi menurut bobot, bukan perhitungan cost base. Diharapkan dengan metode tadi mampu mengurangi hambatan yang dihadapi.
"Harapannya dengan sistem pembobotan dapat menjaga kerahasiaan formula obat dari proses sampai bahan standar yang dinilai,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Produksi & Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan Agusdini Banun mengakui bahwa ketika ini industri farmasi pada Indonesia belum sepenuhnya mandiri. Industri farmasi dalam negeri dari beliau ketika ini masih bergantung dengan negara lain dalam hal bahan standar obat-obatan.
"Indonesia waktu ini masih sangat rentan dengan kemandirian, dalam arti kemandirian terhadap bahan standar obat & alat kesehatan. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan & Kementerian Perindustrian bekerja sama mendorong kemandirian tersebut," ungkapnya.

Sedangkan itu, Presiden Direktur PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia Pamian Siregar berharap supaya kebijakan mengenai TKDN pada industri farmasi ini dapat terus dikembangkan. Hal ini perlu dilakukan supaya dapat bersaing dengan produk luar negeri.

"Saat ini, yang kita lihat dari objektif TKDN ini merupakan buat mendorong kemandirian industri sebagai akibatnya mampu mendorong bahan standar obat pada dalam negeri. Karena itu kami berharap kebijakan mengenai TKDN pada industri farmasi ini dapat terus dikembangkan sebagai akibatnya dapat bersaing dengan produk impor dari segi harga," ungkap dia.

Disadur dari: money.kompas.com