Indonesia tengah bergerak menuju fase pembangunan baru yang lebih modern dan berkelanjutan. Untuk keluar dari middle income trap dan mencapai visi Indonesia Emas 2045, negara membutuhkan transformasi ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan hijau menjadi pilar utama dalam perjalanan panjang menuju ekonomi berpendapatan tinggi yang inklusif dan tahan krisis.

Pembangunan Hijau sebagai Jalan Keluar dari Middle Income Trap

Indonesia telah berada dalam middle income trap selama puluhan tahun. Lonjakan ke kategori negara berpendapatan tinggi membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas enam persen setiap tahun. Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pendorong utama, sebab pertumbuhan ekonomi modern kini tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan, produktivitas sumber daya manusia, dan ketahanan sosial.

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di dalamnya terkandung cita-cita menjadikan lingkungan hidup sebagai kekuatan fondasional bagi ekonomi jangka panjang, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Ekonomi Sirkular sebagai Mesin Transformasi Baru

Perubahan besar dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dilakukan dengan pola yang sama. Ekonomi sirkular menawarkan pendekatan baru dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, dengan fokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dan desain ulang model produksi.

Dalam kerangka transformasi ekonomi nasional, ekonomi sirkular menjadi bagian penting dari strategi ekonomi hijau. Ia berdiri sejajar dengan transisi energi dan pembangunan rendah karbon. Melalui konsep ini, Indonesia dapat membangun ekosistem industri yang lebih efisien, mengurangi limbah, dan meningkatkan produktivitas tanpa menambah tekanan terhadap sumber daya alam.

Penguatan ekonomi sirkular juga menjadi elemen penting dalam menjawab tantangan urbanisasi, modernisasi industri, dan kebutuhan untuk memperluas rantai nilai domestik.

Integrasi Ekonomi Hijau dalam Transformasi Nasional

Pembangunan hijau bukan sektor tunggal, melainkan strategi mencakup berbagai bidang—dari kesehatan, pendidikan, teknologi, hingga logistik. Pemerintah menempatkan ekonomi hijau sebagai salah satu dari tujuh game changer untuk mencapai Indonesia 2045. Ini melibatkan:

• pengembangan energi bersih,

• penerapan standar industri hijau,

• modernisasi manufaktur,

• pengembangan kota baru yang berkelanjutan,

• hingga integrasi rantai nilai domestik yang lebih kuat.

Kerangka ini menunjukkan bahwa pembangunan hijau bukan agenda sampingan, tetapi arah utama transformasi ekonomi.

Belajar dari Kota-Kota Dunia yang Sukses Menerapkan Ekonomi Sirkular

Berbagai kota global telah membuktikan bahwa ekonomi sirkular memberikan dampak positif yang besar. Baik melalui pemanfaatan limbah biomassa, inkubator bisnis sirkular, hingga insentif energi surya, hasilnya nyata: penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengurangan emisi, dan inovasi ekonomi lokal.

Contoh seperti Pécs, Phoenix, hingga Melbourne memperlihatkan bahwa strategi sirkular yang tepat dapat menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi yang jauh melebihi biaya implementasinya. Bagi Indonesia, pengalaman ini memberikan gambaran bagaimana pendekatan terintegrasi dapat mempercepat kemajuan.

Mendorong Pengelolaan Sampah yang Lebih Efisien

Sampah makanan menjadi isu global dan Indonesia tidak luput dari permasalahan tersebut. Dengan sepertiga makanan dunia terbuang setiap tahun, perlu kebijakan yang bukan hanya menekan limbah, tetapi juga memaksimalkan potensi pangan yang masih dapat dimanfaatkan.

Berbagai negara menerapkan kebijakan inovatif seperti pengaturan ukuran porsi, penyimpanan pangan berteknologi rendah energi, redistribusi makanan, hingga penggunaan silo kecil dan peti plastik untuk mengurangi kehilangan pascapanen. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi kebijakan nasional untuk mengurangi limbah dan meningkatkan ketahanan pangan.

Kebijakan Pemerintah dalam Mempercepat Ekonomi Sirkular

Indonesia telah mulai menyiapkan fondasi kebijakan untuk mendukung ekonomi sirkular. Kebijakan tersebut mencakup penerapan Standar Industri Hijau, peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, hingga regulasi bangunan hijau untuk sektor konstruksi. Ketiga kebijakan ini memberi arah yang lebih jelas bagi dunia industri untuk bertransformasi.

Melalui standar industri hijau, produsen didorong untuk memperbaiki proses produksi, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi energi. Peta jalan pengurangan sampah memberi tekanan positif kepada produsen agar bertanggung jawab pada siklus hidup produknya. Sementara regulasi konstruksi hijau membantu menurunkan emisi dari sektor bangunan yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi nasional.

Stimulus Fiskal sebagai Penggerak Perubahan

Untuk mempercepat pembangunan hijau, pemerintah menyediakan stimulus fiskal yang menyasar sektor-sektor strategis seperti:

• peremajaan perkebunan,

• penguatan pengelolaan sampah melalui UMKM,

• pemasangan PLTS atap untuk gedung pemerintahan.

Selain dampak ekonomi yang signifikan, kebijakan ini menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan menurunkan emisi dalam jangka panjang. Melalui kombinasi penguatan ekonomi lokal, pengurangan sampah, dan peningkatan energi bersih, stimulus ini menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal dapat mempercepat transformasi.

Insentif Pajak untuk Mendukung Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah masih menjadi masalah besar di Indonesia, sehingga pemerintah menyediakan berbagai insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor ini. Insentif tersebut mencakup pengurangan penghasilan kena pajak, penyusutan dan amortisasi dipercepat, tarif pajak dividen lebih rendah, hingga perpanjangan masa kompensasi kerugian.

Sektor yang mendapat prioritas termasuk produksi pupuk organik, pengelolaan sampah berbahaya dan non-berbahaya, serta aktivitas remediasi. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas investasi dan mempercepat penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah nasional.

Kesimpulan: Arah Transformasi Menuju Ekonomi Hijau Indonesia 2045

Transformasi menuju ekonomi hijau adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen kuat, kolaborasi seluruh pihak, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia telah menempatkan pembangunan hijau sebagai bagian inti dari transformasi ekonomi nasional. Dengan memperkuat ekonomi sirkular, mendorong investasi hijau, dan menciptakan kebijakan yang inklusif dan modern, Indonesia dapat membangun masa depan yang berdaya saing, resilien, dan seimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

 

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Indonesia sedang berada pada persimpangan penting dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang hijau dan berkelanjutan. Meski agenda transisi energi, ekonomi sirkular, dan penguatan industri hijau semakin diperkuat di berbagai kebijakan nasional, perjalanan menuju pembangunan hijau tidak sederhana. Banyak tantangan struktural, ekonomi, dan kelembagaan yang harus dibenahi agar proses transformasi bisa berjalan efektif.

Akses Teknologi, Pendanaan, dan Kapasitas Kelembagaan Masih Rendah

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi hambatan fundamental ketika ingin mempercepat ekonomi sirkular maupun agenda hijau lainnya. Keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan minimnya investasi menjadi penghalang besar. Selain itu, kapasitas kelembagaan untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengawasi kebijakan transisi masih belum cukup kuat.

Di lapangan, pelaku usaha seringkali bimbang: apa sebenarnya manfaat yang benar-benar dapat diperoleh dari ekonomi sirkular? Dan sektor mana yang paling siap untuk menerapkannya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan masih terputusnya pemahaman antara kebijakan dan implementasi.

Ketergantungan Tinggi pada Energi Fosil

Meskipun porsi energi baru terbarukan (EBT) meningkat, Indonesia masih bergantung kuat pada bahan bakar fosil, khususnya batubara. Beberapa provinsi bahkan memiliki struktur ekonomi yang sangat bergantung pada sektor ini sehingga perubahan menuju energi hijau dianggap mengancam stabilitas ekonomi daerah.

Kontribusi pertambangan batubara terhadap PDB regional masih sangat besar, terutama di Kalimantan. Ketika harga batubara naik, daerah mengalami pertumbuhan signifikan; ketika harga turun, ekonomi mereka ikut melambat. Ketergantungan tinggi ini membuat transisi energi hijau menjadi tantangan politik dan ekonomi yang tidak mudah.

Pengembangan Industri Hijau Masih Sangat Terbatas

Industri ramah lingkungan di Indonesia masih berada pada tahap awal. Nilai tambah dari industri hijau hanya menyentuh persentase kecil dari total manufaktur nasional. Lebih memprihatinkan lagi, jumlah perusahaan yang telah mengantongi sertifikat industri hijau masih di bawah 1%.

Tiga kendala utama yang memperlambat perkembangan ini adalah:

• minimnya investasi hijau,

• kurangnya tenaga ahli dan SDM terlatih,

• dan keterbatasan akses teknologi bersih.

Jika tidak ada akselerasi besar-besaran di sektor manufaktur, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan industri global yang semakin menuntut keberlanjutan.

Tantangan Besar dalam Pembiayaan dan Investasi Hijau

Salah satu tantangan paling krusial adalah pendanaan. Untuk mencapai target pengurangan emisi sesuai komitmen nasional (NDC), Indonesia membutuhkan pembiayaan hijau hingga ribuan triliun rupiah antara 2018–2030. Kebutuhan pendanaan tersebut mencakup sektor energi bersih, pengelolaan lahan, mitigasi risiko iklim, hingga perbaikan sistem pengelolaan sampah.

Walaupun anggaran iklim nasional terus meningkat, kontribusinya masih jauh dari kebutuhan aktual. Proyeksi jangka panjang menunjukkan bahwa proporsi pendanaan untuk energi bersih harus semakin besar seiring waktu, mencapai lebih dari 75% kebutuhan setelah 2030.

Tantangan Investasi Hijau yang Lebih Besar dari Perkiraan

Transformasi menuju ekonomi hijau tidak hanya memerlukan teknologi, tetapi juga investasi rutin dan jangka panjang. Sektor energi, pengelolaan sampah, kehutanan, dan lahan menjadi fokus utama untuk menarik investasi hijau. Namun, realitas menunjukkan bahwa:

• target bauran EBT masih jauh dari optimal,

• pengurangan sampah plastik masih belum mencapai skala yang diharapkan,

• dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai target emisi masih sangat besar.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya pada penyediaan investasi, tetapi juga kesiapan sistem untuk menerima dan memanfaatkan investasi tersebut secara efektif.

Hambatan yang Dihadapi Dunia Industri dalam Menerapkan Ekonomi Sirkular

Pelaku industri menghadapi kendala internal yang tidak kalah berat. Survei perusahaan di Indonesia menunjukkan beberapa hambatan paling dominan:

• kesulitan mengubah kebiasaan perusahaan,

• keterbatasan infrastruktur,

• tantangan teknis dalam implementasi,

• regulasi yang belum sepenuhnya mendukung,

• pasar produk daur ulang yang belum berkembang,

• dan kurangnya informasi serta modal.

Sebagian perusahaan juga menganggap bahwa ekonomi sirkular tidak secara langsung menghasilkan keuntungan, sehingga minat untuk berinvestasi dalam model bisnis sirkular masih rendah.

Merumuskan Jalan Maju untuk Indonesia

Melihat seluruh tantangan ini, jelas bahwa pembangunan hijau membutuhkan pendekatan yang jauh lebih terkoordinasi. Beberapa langkah strategis perlu diperkuat:

• memperluas investasi dan insentif industri hijau,

• mempercepat transisi energi yang realistis dan terjangkau,

• membuka akses teknologi ramah lingkungan,

• memperbaiki kualitas regulasi dan tata kelola,

• dan memperkuat kapasitas kelembagaan di pusat maupun daerah.

Selain itu, edukasi publik dan dunia usaha tentang manfaat jangka panjang ekonomi hijau harus diperluas agar perubahan perilaku dapat terjadi secara sistematis.

Pembangunan hijau bukan proyek jangka pendek—ia adalah perjalanan panjang menuju ekonomi yang lebih adil, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin transformasi ini, tetapi hanya jika tantangan-tantangan struktural tersebut diatasi dengan kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten.

 

Daftsr Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

 

Indonesia sedang memasuki fase penting dalam perjalanan pembangunannya. Krisis global, tekanan lingkungan, dan perubahan perilaku konsumen memaksa seluruh negara untuk meninjau ulang strategi pembangunan mereka. Dalam konteks ini, ekonomi sirkular muncul sebagai pendekatan yang bukan hanya relevan, tetapi krusial untuk masa depan Indonesia. Konsep ini membawa gagasan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus berbanding lurus dengan eksploitasi sumber daya; justru sebaliknya, efisiensi material dan desain sistem menjadi faktor utama untuk menciptakan nilai baru yang berkelanjutan.

Transformasi Ekonomi: Membangun yang Lebih Baik dari Sebelumnya

Pemulihan ekonomi pasca krisis tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum gangguan terjadi. Indonesia membutuhkan transformasi struktural yang memastikan perekonomian menjadi lebih produktif, inklusif, dan ramah lingkungan. Pendekatan build forward better menegaskan bahwa pertumbuhan berkualitas harus menyatu dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, model pembangunan masa depan harus bersifat adaptif dan berbasis keberlanjutan.

Menurunkan Emisi untuk Mengamankan Masa Depan Ekonomi

Salah satu pilar penting transformasi adalah komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Melalui strategi pembangunan rendah karbon, proyeksi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru dapat meningkat jika intervensi hijau dijalankan secara konsisten. Penurunan intensitas emisi yang sangat drastis menjadi pondasi menuju target net-zero pada 2060. Hal ini bukan hanya isu lingkungan, melainkan upaya melindungi daya dukung ekonomi agar tidak runtuh akibat tekanan perubahan iklim.

Industri Masa Depan: Lebih Efisien, Lebih Bersih, Lebih Inovatif

Perubahan paradigma industri kini tidak bisa dihindarkan. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menunjukkan bagaimana ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam kegiatan produksi, mulai dari pakaian berbahan botol plastik daur ulang hingga desain produk elektronik yang mengutamakan transparansi dan keberlanjutan. Industri dituntut tidak hanya menciptakan produk, tetapi mengelola seluruh siklus hidupnya — dari desain, pemakaian, hingga pemulihan material.

Transformasi ini bukan sekadar tren global. Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat modernisasi industrinya melalui pemanfaatan material daur ulang, sistem layanan produk, model berbagi, perpanjangan usia produk, dan pemulihan sumber daya dari limbah. Kelima pendekatan ini membuka ruang bagi inovasi lintas sektor.

Menggantikan Pola Linier dengan Sistem Sirkular

Pendekatan ekonomi linier — mengambil, membuat, membuang — telah menyebabkan tekanan besar terhadap sumber daya alam. Ekonomi sirkular hadir dengan logika berbeda: material dirancang agar dapat digunakan kembali, dipulihkan, atau didaur ulang, menciptakan siklus tertutup yang lebih efisien. Dengan sistem ini, pertumbuhan ekonomi tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan, tetapi dapat berjalan beriringan.

Sektor Prioritas: Area yang Menentukan Keberhasilan Transformasi

Untuk mempercepat adopsi ekonomi sirkular, perlu ada fokus pada sektor-sektor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap PDB, jumlah tenaga kerja, dan volume limbah nasional. Lima sektor utama memiliki potensi transformasi terbesar: makanan dan minuman, tekstil, konstruksi, perdagangan grosir dan eceran, serta elektronika.

Kelima sektor ini mewakili sepertiga perekonomian Indonesia dan melibatkan lebih dari 43 juta pekerja. Praktik mereka saat ini masih menghasilkan limbah dalam jumlah besar, dan diprediksi akan terus meningkat jika tidak ada perubahan. Dengan mengadopsi pendekatan sirkular, potensi efisiensi meningkat drastis — mulai dari pengurangan limbah hingga optimasi bahan baku.

Manfaat Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial yang Signifikan

Studi pemodelan menunjukkan bahwa penerapan ekonomi sirkular pada tahun 2030 dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar. Kontribusi tambahan terhadap PDB diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah. Selain itu, efisiensi operasional dari penggunaan kembali material dan pemrosesan limbah bisa menghasilkan penghematan biaya yang besar bagi industri.

Dari sisi lingkungan, pengurangan limbah diperkirakan mencapai 18–52% dan penurunan emisi lebih dari 120 juta ton CO₂. Konsumsi air dan energi juga akan turun drastis melalui sistem produksi yang lebih efisien.

Namun manfaat terbesar datang dari aspek sosial. Ekonomi sirkular diproyeksikan menciptakan hingga 4,4 juta lapangan kerja baru, dengan mayoritas pekerja perempuan mendapatkan manfaat signifikan. Transformasi ini tidak hanya menawarkan peluang ekonomi, tetapi juga memperluas inklusivitas di pasar kerja.

Sektor dengan Dampak Ekonomi Terbesar

Subsektor makanan dan minuman muncul sebagai pendorong terbesar manfaat ekonomi, terutama dari pengurangan kerugian rantai pasokan. Di posisi berikutnya, industri tekstil mendapatkan manfaat besar dari penggunaan kembali material dan efisiensi proses produksi. Sementara sektor konstruksi, plastik, dan elektronika menunjukkan peningkatan nilai ekonomi melalui pemulihan material dan desain ulang produk.

Menuju Perekonomian yang Lebih Tangguh dan Kompetitif

Ekonomi sirkular bukan hanya strategi lingkungan — ini adalah strategi pembangunan dan industrialisasi. Dengan menerapkan pendekatan sirkular, Indonesia dapat menciptakan struktur ekonomi yang:

• lebih efisien,

• lebih tangguh terhadap guncangan global,

• lebih kompetitif,

• lebih rendah emisi,

• dan lebih mampu menyediakan lapangan kerja.

Transisi ini membutuhkan inovasi, investasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Namun manfaat jangka panjangnya jauh melampaui biaya dan usaha yang diperlukan.

 

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

 

Perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, tetapi ancaman multidimensi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, sosial, dan pembangunan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia—sebuah negara kepulauan besar dengan kerentanan tinggi—dampak perubahan iklim semakin terasa dari tahun ke tahun. Realitas ini menuntut perubahan mendasar dalam strategi pembangunan nasional, dengan ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan yang dinilai paling efektif untuk menciptakan ketahanan jangka panjang.

Materi kebijakan yang disampaikan pada forum nasional menunjukkan gambaran lengkap mengenai risiko yang dihadapi Indonesia serta urgensi untuk mengalihkan arah pembangunan menuju model yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Perubahan Iklim sebagai Megatren Global 2045

Dalam proyeksi megatren 2045, perubahan iklim ditempatkan sejajar dengan faktor besar lain seperti kemajuan teknologi, urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dinamika geopolitik, hingga transformasi ekonomi global. Posisi ini menggambarkan bahwa perubahan iklim akan menentukan seperti apa struktur perekonomian dunia terbentuk beberapa dekade ke depan.

Indonesia, dengan target menuju negara maju pada 2045, tidak dapat mengabaikan megatren ini. Tanpa respons kebijakan yang kuat, risiko yang muncul bukan hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi hambatan besar terhadap pencapaian visi pembangunan jangka panjang.

Tingkat Kerentanan Indonesia yang Sangat Tinggi

Data pada materi memperlihatkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi risiko yang serius, mulai dari air, pangan, ekosistem darat maupun laut, hingga kesehatan masyarakat.

Beberapa indikator utama yang memperkuat tingginya kerentanan tersebut:

• Kenaikan suhu 0,45–0,75°C dalam beberapa dekade terakhir, mendorong cuaca ekstrem dan perubahan pola musim.

• Perubahan pola curah hujan ±2,5 mm/hari, menciptakan frekuensi banjir dan kekeringan yang meningkat.

• Kenaikan permukaan laut 0,8–1,2 cm/tahun yang mengancam permukiman pesisir, infrastruktur pelabuhan, dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

• 18.000 km garis pantai berada pada tingkat kerentanan tinggi, membuka risiko banjir rob, erosi, hingga kehilangan lahan.

• Luas 5,8 juta km² wilayah laut berbahaya bagi kapal kecil, yang dapat menurunkan produktivitas perikanan dan menambah risiko keselamatan.

Selain itu, produksi padi—sebagai basis ketahanan pangan—diprediksi mengalami penurunan di sejumlah wilayah akibat anomali iklim. Dampak ini dapat mengganggu rantai pasok pangan domestik.

Frekuensi dan Intensitas Bencana Hidrometeorologi yang Meningkat

Indonesia mengalami lebih dari 5400 bencana hidrometeorologi pada 2021, angka yang termasuk yang tertinggi sepanjang satu dekade. Banjir, tanah longsor, angin kencang, badai, dan puting beliung menjadi bencana paling sering terjadi.

Fakta bahwa 99% bencana Indonesia adalah hidrometeorologi menandakan bahwa perubahan iklim telah memperparah kerentanan struktural yang sudah ada:

• perubahan tutupan lahan,

• urbanisasi cepat,

• degradasi lingkungan,

• sistem drainase yang tidak memadai.

Selain kerugian materi, bencana ini berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu mobilitas, memicu kerusakan aset produktif, dan memperlambat aktivitas ekonomi harian.

4. Peningkatan Risiko Ekonomi: Ancaman bagi Pertumbuhan Nasional

Dampak perubahan iklim bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga muncul dalam bentuk kerugian ekonomi yang besar. Pemodelan ekonomi menunjukkan:

• Potensi kerugian 0,66%–3,45% dari PDB pada 2030 jika tidak ada intervensi.

• Kerugian dipicu oleh penurunan produktivitas pertanian, kerusakan pesisir, penurunan ketersediaan air, hingga penyakit tropis seperti demam berdarah.

Studi jangka menengah menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024:

• kerugian ekonomi dapat mencapai Rp 544 triliun,

• dan dengan intervensi kebijakan ketahanan iklim, potensi kerugian dapat ditekan menjadi Rp 57 triliun.

Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan adaptasi dan mitigasi sebagai instrumen yang bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.

5. Bukti Ilmiah: Pemanasan Global Dipicu Aktivitas Manusia

Grafik dan visual pada materi memperlihatkan beberapa fakta penting:

• Suhu global telah naik 1,09°C dibanding periode pra-industri.

• 90% pencairan gletser sejak 1990-an berasal dari aktivitas manusia.

• Kenaikan permukaan laut saat ini hampir tiga kali lipat dibanding awal abad ke-20.

Dengan kata lain, pemanasan global bukan fenomena alam biasa. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengubah pola produksi, konsumsi, dan pengelolaan sumber daya.

Mengapa Ekonomi Sirkular Menjadi Kebutuhan Mendesak?

Ekonomi sirkular menawarkan pendekatan baru yang dapat menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Indonesia selama ini masih mengandalkan model ekonomi linier: produksi → konsumsi → limbah. Model ini rentan terhadap gejolak sumber daya, tidak efisien, dan mempercepat degradasi lingkungan.

Ekonomi sirkular mengubah paradigma tersebut melalui:

• desain produk yang tahan lama dan mudah didaur ulang,

• pengurangan penggunaan material primer,

• maksimalisasi penggunaan kembali material,

• optimalisasi daur ulang,

• pengurangan emisi dan limbah secara signifikan.

Bagi Indonesia, ekonomi sirkular bukan hanya strategi lingkungan, tetapi fondasi pertumbuhan baru. Penerapannya dapat:

• mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam,

• menurunkan emisi gas rumah kaca,

• membuka peluang investasi baru,

• menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan,

• memperkuat ketahanan ekonomi.

Dengan sumber daya besar dan populasi produktif, Indonesia memiliki potensi menjadi pemain utama dalam ekonomi sirkular jika kebijakan yang tepat diterapkan.

Arah Kebijakan: Mempercepat Transisi Berkelanjutan

Materi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan transisi membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, peneliti, hingga masyarakat.

Fokus utamanya mencakup:

1. Penguatan kerangka regulasi untuk mengintegrasikan ekonomi sirkular dalam rencana pembangunan nasional.

2. Investasi pada teknologi hijau, manajemen sampah, pengolahan air, dan energi terbarukan.

3. Transformasi industri menuju supply chain rendah karbon.

4. Pengembangan riset dan inovasi, termasuk pemodelan risiko iklim.

5. Edukasi dan partisipasi publik dalam perubahan pola konsumsi.

Pendekatan ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya beradaptasi, tetapi juga memanfaatkan peluang ekonomi baru yang muncul dari transisi global menuju ekonomi hijau.

Kesimpulan: Momentum Transformasi untuk Indonesia 2045

Dampak perubahan iklim tidak bisa dihindari, tetapi dapat diminimalkan. Saat risiko terus meningkat, Indonesia perlu bergerak dari respon reaktif menuju strategi transformasional. Dengan ekonomi sirkular sebagai pilar utama, Indonesia dapat membangun pertumbuhan yang tangguh, rendah karbon, dan berkelanjutan.

Penerapan ekonomi sirkular bukan sekadar solusi teknis, tetapi arah baru pembangunan nasional. Langkah ini bukan hanya mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi menuju 2045—tahun ketika Indonesia menargetkan diri menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

 

Daftar Pustaka

Materi “Strategi Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi Sirkular,” Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, FGD PPI Seri 2, 12 September 2023.

Percepatan transformasi digital dan peningkatan konsumsi perangkat elektronik mendorong pertumbuhan sektor elektronik di Indonesia. Namun, dinamika tersebut juga menimbulkan tantangan baru: meningkatnya volume limbah elektronik (e-waste) yang mengandung berbagai bahan baku kritis (Critical Raw Materials – CRM) seperti logam tanah jarang, nikel, dan kobalt. Material ini memiliki nilai strategis tinggi, baik secara ekonomi maupun geopolitik, namun pengelolaannya masih belum optimal di Indonesia.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam peta jalan Ekonomi Sirkular 2025–2045, sektor elektronik menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi potensi dampak lingkungan dari limbah elektronik berbahaya tetapi juga membuka peluang inovasi baru melalui penerapan ekodesain, tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR), hingga pemulihan material bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan kembali dalam industri.

Mengapa E-Waste Menjadi Tantangan Penting?

Di Indonesia, pertumbuhan barang elektronik seperti telepon pintar, televisi, lemari es, dan laptop semakin pesat seiring dengan pertumbuhan kelas menengah. Namun, sebagian besar perangkat yang sudah mencapai akhir masa pakai (Product Lifetime) berakhir di TPA atau dibuang secara sembarangan, sering kali bercampur dengan limbah B3 lainnya.

Masalah lain yang muncul:

• Paparan PCB (Printed Circuit Board) yang mengandung logam berat dan bahan beracun.

• Potensi kehilangan nilai ekonomi dari material seperti emas, tembaga, dan paladium.

• Minimnya fasilitas Material Recovery Facility (MRF) yang mampu mengolah e-waste secara aman.

Ekodesain dan Ecolabel: Menciptakan Produk Elektronik Ramah Lingkungan

Salah satu pendekatan dalam industri elektronik untuk mendukung ekonomi sirkular adalah dengan mengadopsi prinsip ekodesain—yaitu merancang produk agar mudah diperbaiki, didaur ulang, dan memiliki masa pakai lebih lama. Misalnya:

• Desain modular untuk memudahkan penggantian suku cadang,

• Penggunaan material yang kompatibel dengan proses daur ulang,

• Pengurangan komponen berbahan berbahaya atau tidak dapat didaur ulang.

Selain itu, melalui skema ecolabel, produsen dapat memberikan informasi mengenai dampak lingkungan, tingkat energi, dan bahan pendukung keberlanjutan kepada konsumen secara transparan. Hal ini memberikan insentif bagi konsumen untuk memilih produk yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memberikan nilai tambah bagi produsen yang berkomitmen.

Extended Producer Responsibility (EPR) dan PRO

Skema Extended Producer Responsibility menggeser beban pengelolaan limbah dari konsumen ke produsen. Di Indonesia, EPR dipraktikkan dalam beberapa model:

• Produsen langsung mengelola limbah produknya,

• Bermitra dengan Producer Responsibility Organization (PRO) yang mengoordinasikan upaya pengambilan dan daur ulang.

Melalui pendekatan ini, produsen bertanggung jawab penuh atas:

• Pengumpulan produk yang sudah tidak digunakan,

• Pengolahan material,

• Pendanaan daur ulang dan infrastruktur pemulihan bahan.

Dengan demikian, sistem EPR menjadi model kunci dalam memastikan keberlanjutan siklus produk dari awal produksi hingga akhir masa pakai.

Kendaraan Listrik dan Tantangan Baterai

Peralihan menuju Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia meningkatkan urgensi pengelolaan baterai bekas sebagai limbah elektronik dengan dampak lingkungan potensial. Baterai berisi komponen berbahaya seperti lithium, kobalt, dan nikel yang dapat mencemari tanah serta air jika dibuang sembarangan. Namun, baterai bekas juga merupakan “tambang baru” material strategis yang bisa dipulihkan.

Inovasi dalam teknologi daur ulang baterai dan penyimpanan energi sekunder belakangan ini menjadi fokus utama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik ramah lingkungan.

Penutup

Mewujudkan pengelolaan e-waste yang mendukung ekonomi sirkular bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kolaborasi menyeluruh dari industri, konsumen, dan startup teknologi. Melalui penerapan ekodesain, ecolabel, EPR, dan fasilitas pemulihan material modern, Indonesia dapat memperkuat sektor elektronik tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari rantai nilai global berbasis keberlanjutan.

Dengan langkah strategis dan implementasi bertahap, target ekonomi sirkular di sektor elektronik bukan hanya sekadar visi, melainkan realitas ekonomi hijau yang membawa manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi.

 

Daftar Pustaka

Badan Standardisasi Nasional. (2021). Penerapan Ekolabel dan Ekodesain dalam industri elektronik. Jakarta: BSN.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik lingkungan hidup Indonesia 2023. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id

Ellen MacArthur Foundation. (2016). Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition. Retrieved from https://ellenmacarthurfoundation.org

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). Laporan Pengelolaan Sampah Nasional 2023. Jakarta: KLHK.

OECD. (2020). Extended Producer Responsibility: Updated guidance for efficient waste management. OECD Publishing.

United Nations University. (2020). The global e-waste monitor: Quantities, flows, and the circular economy potential. UNU & ITU.

Waste4Change. (2023). E-waste management capacity and opportunities in Indonesia. Retrieved from https://waste4change.com

Ekonomi sirkular telah berkembang menjadi salah satu pendekatan global yang dianggap paling efektif dalam menjawab krisis lingkungan, keunggulan kompetitif industri, dan tuntutan efisiensi sumber daya. Berbeda dengan sistem ekonomi linear konvensional yang mengandalkan model "ambil–buat–buang" (take–make–waste), ekonomi sirkular menempatkan nilai berkelanjutan dari sumber daya sebagai inti dari proses produksi dan konsumsi. Dalam model ini, limbah bukan lagi dianggap sebagai beban, tetapi sebagai input baru yang dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi.

Di Indonesia, urgensi implementasi ekonomi sirkular semakin terasa. Dengan produksi sampah yang mencapai lebih dari 65 juta ton per tahun dan tingkat daur ulang resmi yang masih rendah, pengelolaan limbah telah menjadi tantangan multidimensi—melibatkan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Namun, tantangan ini juga membuka peluang bagi aktor-aktor baru yang inovatif, dan di sinilah startup memainkan peran yang semakin sentral.

Startup berbasis teknologi kini muncul sebagai penggerak ekonomi sirkular di Indonesia. Mereka hadir bukan hanya untuk menciptakan platform pengelolaan limbah atau optimasi rantai pasok, tetapi juga sebagai katalis transformasi model bisnis tradisional menuju sistem yang berkelanjutan. Dengan kecepatan, fleksibilitas, dan kedekatan mereka dengan teknologi data, startup menawarkan solusi baru dalam skala yang cepat dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh lagi, ekonomi sirkular tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga potensi ekonomi yang signifikan. Laporan McKinsey (2020) menunjukkan bahwa penerapan model ekonomi sirkular dapat menciptakan nilai ekonomi global hingga USD 4,5 triliun pada tahun 2030. Bagi Indonesia, pasar ekonomi sirkular diperkirakan dapat membuka peluang industri hijau, pengurangan biaya logistik limbah produksi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor daur ulang, pengolahan material, hingga edukasi lingkungan.

Transformasi ini memerlukan kolaborasi lintas sektor: pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan startup sebagai inovator utama. Oleh karena itu, menelaah peran startup berbasis data dan teknologi dalam mendukung implementasi ekonomi sirkular bukan sekadar pembahasan akademis, tetapi strategi nasional dalam membangun masa depan ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

 

Tantangan Lingkungan dan Peluang Inovasi untuk Startup

Indonesia menghadapi krisis lingkungan yang semakin nyata, mulai dari degradasi lahan, polusi plastik laut, hingga perubahan iklim yang berdampak langsung pada kesehatan, produktivitas, dan keberlanjutan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, startup hadir sebagai inovator lincah yang mampu merespon dinamika pasar dan kebutuhan lingkungan melalui solusi berbasis teknologi.

1. Sampah Padat dan Krisis Plastik

Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Setiap tahunnya, sekitar 3,2 juta ton plastik masuk ke ekosistem laut. Di sisi lain, tingkat pengelolaan sampah resmi baru mencapai 39,3% (KLHK, 2023), dengan lebih dari 60% sampah berakhir di TPA atau lingkungan terbuka.

Startup yang bergerak di sektor ini menawarkan peluang inovasi, seperti:

• Platform pengumpulan sampah digital, menghubungkan warga, pengepul, dan pengolah limbah.

• Marketplace bahan daur ulang, yang memudahkan industri mendapatkan supply material sirkular.

• IoT untuk pemantauan tempat sampah, membantu pemerintah memantau volume sampah real-time.

2. Limbah Organik dan Kehilangan Pangan

Sektor pangan menyumbang limbah organik terbesar di Indonesia. Ironisnya, ini terjadi dalam situasi di mana ketahanan pangan nasional masih menjadi isu kritis. Limbah organik juga meningkatkan emisi gas metana yang berdampak buruk pada iklim.

Startup menghadirkan solusi berbasis data dan konsumsi berkelanjutan, misalnya:

• Aplikasi food rescue dan redistribusi makanan yang mendekati kedaluwarsa,

• Teknologi kompos digital di skala rumah tangga dan komunitas,

• Platform edukasi konsumen untuk mengurangi food waste di tingkat rumah tangga.

3. Energi Bersih dan Daur Ulang Material

Tantangan berikutnya datang dari kebutuhan energi dan degradasi sumber daya alam. Industri manufaktur kecil menengah (IKM), misalnya, sering kali tidak memiliki akses modal atau teknologi ramah lingkungan.

Startup energi terbarukan dan daur ulang seperti:

• Rekosistem (recycle-as-a-service),

• Koinpack (sistem pengembalian kemasan dalam model reuse),

• Biquon (konversi limbah non-organik menjadi energi),

telah menunjukkan bahwa inovasi bisa hadir dalam skala kecil dan berdampak besar.

Dukungan Ekosistem untuk Skalabilitas Startup Hijau

Tidak semua startup hijau berhasil berkembang tanpa dukungan ekosistem yang baik. Untuk mewujudkan dampak berkelanjutan, mereka membutuhkan kolaborasi dari:

a. Pemerintah

Melalui kebijakan seperti:

• Perpres No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah,

• PP No. 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik,

• dan Extended Producer Responsibility (EPR) untuk produsen kemasan.

Regulasi ini mulai menuntut industri untuk bertanggung jawab atas jejak sampah mereka, sekaligus membuka peluang bagi startup pengelola limbah dan pemulihan material.

b. Korporasi

Program piloting supply chain circularity serta pendanaan melalui venture capital telah mulai mengalir ke startup yang mampu menyelaraskan misi lingkungan dan profitabilitas.

c. Teknologi

Kemajuan komputasi awan, AI, dan big data membantu startup mengolah informasi lingkungan dalam skala besar, membuat rantai pasok sirkular lebih efisien dan terukur.

 

Studi Kasus Startup Ekonomi Sirkular di Indonesia

Untuk mengukur sejauh mana inovasi startup dapat memengaruhi transisi ke ekonomi sirkular, penting untuk melihat contoh nyata. Sejumlah startup di Indonesia sudah berhasil mengembangkan solusi digital dan model bisnis baru yang menggabungkan efisiensi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut beberapa di antaranya:

1. Octopus: Sistem Digital untuk Ekosistem Plastik Berkelanjutan

Octopus adalah platform digital yang berfokus pada pengumpulan dan pengelolaan sampah plastik. Melalui aplikasinya, pengguna dapat menukarkan sampah plastik terpilah dengan poin, dan para pengepul resmi (mitra lapangan) menerima insentif atas setiap aktivitas pengambilan sampah. Startup ini menggabungkan:

• Sistem logistik berbasis aplikasi,

• Pelibatan masyarakat dan pemulung,

• Teknologi pelacakan untuk memastikan jejak daur ulang transparan.

Dampaknya:

• Meningkatkan nilai ekonomi sampah plastik,

• Mengurangi kebocoran sampah ke lingkungan,

• Memperkuat posisi pemulung dalam rantai sirkular formal.

2. Gringgo: Pemantauan Sampah Berbasis AI dan Blockchain

Gringgo mengembangkan platform digital untuk memetakan dan memantau sampah kota menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan blockchain. Gringgo bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk:

• Mengidentifikasi jenis dan jumlah sampah di lingkungan tertentu,

• Menyediakan data bagi ekosistem daur ulang lokal,

• Membantu operator pengangkutan sampah menentukan rute optimal.

Pendekatan ini telah diterapkan di beberapa kota untuk mendukung target pengurangan sampah ke TPA sebesar 30% pada 2025, sesuai target nasional.

3. Koinpack: Kemasan Returnable untuk Produk Konsumen

Menjawab masalah sampah kemasan sekali pakai, Koinpack memperkenalkan sistem kemasan returnable (dapat dikembalikan) untuk produk FMCG seperti sabun, deterjen, dan minyak goreng. Konsumen membeli produk dalam kemasan ulang, mengembalikan kemasannya setelah dipakai, dan mendapatkan poin atau insentif digital.

Model ini berkontribusi pada:

• Mengurangi sampah kemasan sekali pakai,

• Menjadikan kemasan sebagai bagian rantai penggunaan ulang,

• Meningkatkan keterlibatan konsumen dalam sistem sirkular.

4. Rekosistem: Solusi Pengelolaan Limbah Organik dan Anorganik

Rekosistem adalah perusahaan recuperasi sampah (waste management) yang bekerja sama dengan perusahaan dan komunitas untuk menangani limbah organik maupun anorganik. Melalui sistem jemput sampah berbayar dan identifikasi jenis limbah digital, Rekosistem menjadi perantara antara konsumen, produsen, dan perusahaan daur ulang.

Dampaknya termasuk:

• Memperluas jangkauan pemrosesan limbah terpadu,

• Memberikan akses layanan daur ulang yang mudah diakses,

• Mendukung strategi ESG perusahaan-perusahaan besar.

Mengapa Startup Menjadi Kunci Transformasi?

Keberhasilan startup di atas bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga kemampuan mereka untuk:

• Beroperasi secara lincah dalam ekosistem yang kompleks,

• Menggeser perilaku masyarakat melalui sistem insentif,

• Menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak ada (misalnya, recycling as a service),

• Menarik kolaborasi lintas sektor secara cepat dan iteratif.

Secara keseluruhan, startup telah menunjukkan bahwa model bisnis berbasis ekonomi sirkular bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menguntungkan, dengan potensi dampak sosial dan lingkungan yang nyata.

 

Rekomendasi Kebijakan untuk Mendorong Peran Startup dalam Ekonomi Sirkular

Untuk mempercepat transisi ke ekonomi sirkular, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan strategis dan terukur yang tidak hanya menciptakan ekosistem pendukung, tetapi juga memfasilitasi lahirnya inovasi baru. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam konteks Indonesia:

1. Mendorong Integrasi Startup dalam Program Nasional Pengelolaan Sampah

Startup berbasis teknologi memiliki kemampuan untuk mempercepat pengumpulan data, memperbaiki rantai pasok daur ulang, dan menjangkau daerah-daerah yang kurang terlayani. Pemerintah dapat:

• Memasukkan platform startup ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN),

• Menetapkan skema kemitraan resmi antara pemda dan startup pengelola limbah untuk memastikan pemantauan dan transparansi.

Hal ini dapat mempercepat pencapaian target 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah pada tahun 2025.

2. Memperkuat Insentif untuk Produk dan Kemasan Sirkular

Untuk memobilisasi industri dan startup, pemerintah dapat memberikan:

• Incentive fiscal seperti tax rebate atau green financing bagi perusahaan yang menerapkan Design for Recycle (D4R) atau model returnable packaging,

• Subsidi penelitian bagi startup yang mengembangkan material kemasan baru berbasis bioresin dan konsep reuse.

Kombinasi regulasi dan insentif membantu mendorong produsen untuk bergerak lebih cepat dan mendorong permintaan terhadap solusi sirkular.

3. Penguatan Skema Extended Producer Responsibility (EPR)

Kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas kemasan pasca-konsumen perlu dilengkapi dengan aturan yang mencakup:

• Kolaborasi mandatory dengan pengumpul sampah digital dan pihak logistik,

• Penyediaan pendanaan inovasi untuk startup pengelola limbah,

• Pelaporan berbasis data jelas (traceable) untuk setiap jenis sampah yang dikumpulkan.

Ini membuka ruang bagi startup untuk berperan sebagai mitra resmi dalam sistem pengelolaan sampah berbasis tanggung jawab produsen.

4. Pengembangan Inkubator dan Akselerator Fokus Ekonomi Sirkular

Agar startup hijau dapat tumbuh berkelanjutan, dibutuhkan lebih banyak inkubator dan akselerator yang fokus pada model bisnis ramah lingkungan. Kehadiran program sejenis dengan dukungan:

• Mentorship ahli di bidang lingkungan dan teknologi,

• Pendanaan tahap awal (seed funding),

• Akses ke percontohan lapangan (pilot site) berbasis kota/kabupaten,

akan menjadi fondasi untuk memperkuat pipeline startup hijau yang matang secara teknis dan bisnis.

5. Pendidikan dan Kampanye Publik Berbasis Inovasi Digital

Untuk memastikan keberlanjutan solusi startup, pendidikan publik sangat penting. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan platform edukasi, komunitas, dan startup untuk mengadakan:

• Kampanye literasi lingkungan melalui media sosial,

• Edukasi pemilahan sampah berbasis aplikasi gamifikasi,

• Kolaborasi dengan sekolah dan universitas untuk pengembangan ekosistem digital lingkungan.

Langkah ini memastikan bahwa masyarakat bukan hanya pengguna solusi startup, tetapi juga mitra perubahan di lapangan.

 

Penutup

Upaya mendorong ekonomi sirkular melalui keberadaan startup digital berbasis teknologi bukan hanya memungkinkan secara teknis, tetapi strategis secara ekonomi. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, pendekatan berbasis kolaborasi, dan teknologi cerdas, Indonesia dapat menjadi pemimpin ekonomi sirkular di Asia Tenggara. Di tangan startup, tantangan lingkungan bisa diubah menjadi peluang inovasi dan pertumbuhan yang inklusif.

 

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik lingkungan hidup Indonesia 2023. Jakarta: BPS RI. https://www.bps.go.id

Ellen MacArthur Foundation. (2021). Completing the picture: How the circular economy tackles climate change. Retrieved from https://ellenmacarthurfoundation.org

Gringgo Indonesia Foundation. (2022). Kemitraan digital untuk pemetaan sistem persampahan. Gringgo.id.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Diakses dari https://sipsn.menlhk.go.id

McKinsey & Company. (2020). The circular economy: Moving from theory to practice. McKinsey Global Institute.

Octopus Indonesia. (2023). Build a transparent and fair recycling ecosystem. Octopus Applications.

Startup Ranking. (2024). Indonesia startup ecosystem overview. Retrieved from https://www.startupranking.com/countries/id

World Bank Group. (2022). Circular economy and the future of waste management in Southeast Asia. Washington, DC: World Bank Publications.