Pengertian akuntansi biaya
Akuntansi biaya adalah metode akuntansi manajerial yang bertujuan untuk menangkap total biaya produksi bisnis dengan mengukur biaya variabel dari setiap fase produksi serta biaya tetap, seperti biaya sewa. Para sejarawan percaya bahwa akuntansi biaya pertama kali diperkenalkan selama revolusi industri ketika ekonomi penawaran dan permintaan global yang baru memaksa produsen untuk mulai memantau biaya tetap dan variabel mereka untuk mengotomatiskan proses produksi mereka.

Akuntansi biaya memungkinkan perusahaan kereta api dan baja untuk mengelola biaya dan membuat diri mereka lebih kompetitif. Pada awal abad ke-20, akuntansi biaya telah menjadi subjek yang dibahas secara luas dalam literatur manajemen bisnis. Departemen manajemen internal perusahaan menggunakan akuntansi biaya untuk menentukan biaya variabel dan biaya tetap yang terkait dengan proses manufaktur. Bagian ini pertama-tama akan menghitung dan melaporkan biaya-biaya ini secara individual, kemudian membandingkan biaya input dengan hasil produksi untuk membantu menilai kinerja keuangan dan membuat keputusan bisnis yang potensial.

Jenis-jenis akuntansi biaya
Penetapan biaya pekerjaan
Job Costing umumnya digunakan dalam industri seperti konstruksi, manufaktur, dan desain khusus. Dalam metode ini, biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead dialokasikan ke setiap pekerjaan atau pesanan. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menentukan profitabilitas setiap pekerjaan dan membuat keputusan tentang penetapan harga dan alokasi sumber daya.

Penetapan biaya proses
Biaya proses digunakan dalam industri yang menghasilkan produk identik atau serupa dalam jumlah besar, seperti pengolahan bahan kimia atau manufaktur makanan. Dalam metode ini, biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead dialokasikan ke setiap proses atau tahap produksi, bukan ke masing-masing produk. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menentukan biaya per unit produksi dan membuat keputusan tentang penetapan harga dan alokasi sumber daya.

Penetapan biaya standar
Penetapan biaya standar adalah metode akuntansi biaya yang melibatkan penetapan biaya standar untuk bahan, tenaga kerja, dan overhead dan kemudian membandingkan biaya aktual dengan standar. Hal ini memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi area yang tidak efisien dan melakukan perbaikan untuk mengurangi biaya. Penetapan biaya standar biasanya digunakan dalam industri seperti manufaktur, di mana produksi sangat terstandarisasi.

Penentuan biaya berbasis aktivitas
Activity-Based Costing digunakan untuk mengidentifikasi pemicu biaya dari setiap aktivitas dan mengalokasikan biaya yang sesuai. ABC umumnya digunakan dalam industri di mana biaya overhead cukup besar dan sulit untuk dialokasikan, seperti industri jasa.

Bagaimana akuntansi biaya bekerja
Ada beberapa langkah utama yang terlibat dalam akuntansi biaya:

• Mengklasifikasikan biaya: Setelah biaya diidentifikasi, biaya harus diklasifikasikan menurut sifat dan fungsinya. Misalnya, biaya dapat diklasifikasikan sebagai biaya variabel atau tetap, langsung atau tidak langsung, atau produk atau periode.
• Menetapkan biaya: Setelah biaya diklasifikasikan, biaya tersebut harus dibebankan ke produk atau layanan yang terkait. Hal ini melibatkan pengalokasian biaya ke produk tertentu berdasarkan sumber daya yang dikonsumsi dalam produksinya.
• Menganalisis data biaya: Setelah data biaya dikumpulkan dan diorganisir, data tersebut dapat dianalisis untuk mengidentifikasi area pengurangan biaya dan peluang untuk perbaikan.
• Membuat keputusan yang tepat: Langkah terakhir dalam akuntansi biaya adalah menggunakan data biaya untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Hal ini dapat melibatkan penetapan harga berdasarkan biaya produksi suatu produk, atau mengidentifikasi area di mana biaya dapat dikurangi untuk meningkatkan profitabilitas.

Pentingnya akuntansi biaya
Akuntansi biaya memberikan informasi yang akurat kepada manajer tentang biaya yang terkait dengan berbagai produk, layanan, dan operasi. Informasi ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area bisnis yang memerlukan perbaikan dan membuat keputusan yang tepat tentang pengurangan biaya dan langkah-langkah efisiensi. Selain itu, akuntansi biaya membantu dalam menetapkan harga untuk produk dan layanan yang memastikan profitabilitas dengan tetap kompetitif.

Selain itu, akuntansi biaya sangat penting untuk penganggaran dan peramalan karena menyediakan data yang akurat tentang biaya dan tren masa lalu, membantu bisnis merencanakan masa depan. Akuntansi biaya juga membantu dalam mengevaluasi kinerja berbagai departemen dan karyawan dengan menyediakan data tentang metrik biaya dan efisiensi.

Keuntungan akuntansi biaya
Membantu dalam menentukan biaya produksi suatu produk atau layanan secara akurat.

• Membantu dalam menentukan harga jual suatu produk atau jasa Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan outsourcing, keputusan membuat atau membeli, strategi penetapan harga, dll.
• Membantu mengevaluasi kinerja berbagai departemen dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
• Membantu dalam mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang terkait dengan pelaporan keuangan dan undang-undang perpajakan.

Kekurangan akuntansi biaya

• Fokus pada data masa lalu: Akuntansi biaya terutama berurusan dengan data historis, yang dapat membatasi kegunaannya dalam memprediksi tren masa depan atau membuat keputusan strategis.
• Ruang lingkup terbatas: Akuntansi biaya biasanya berfokus pada biaya yang terkait dengan produksi barang dan jasa.
• Perbedaan antara Akuntansi Biaya dan Akuntansi Keuangan

Akuntansi biaya terkadang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan oleh manajemen dalam bisnis, sedangkan akuntansi keuangan biasanya digunakan oleh investor atau kreditor luar. Akuntansi keuangan mengungkapkan status keuangan dan hasil perusahaan melalui laporan keuangan kepada pihak luar, yang memberikan informasi mengenai penjualan, pengeluaran, aset, dan kewajibannya. Akuntansi biaya dapat sangat berguna dalam penganggaran dan pengaturan sistem pengurangan biaya sebagai metode untuk manajemen, yang akan meningkatkan laba bersih perusahaan di masa depan.

Perbedaan utama antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan adalah bahwa sementara biaya dikategorikan menurut jenis transaksi dalam akuntansi keuangan, akuntansi biaya mengklasifikasikan biaya sesuai dengan kebutuhan informasi manajemen. Akuntansi biaya, karena digunakan oleh manajemen sebagai metode internal, tidak harus mengikuti persyaratan umum, seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dan, akibatnya, penggunaannya berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain atau dari satu departemen ke departemen lain.

Disadur dari: cleartax.in

Artikel ini, yang mengkaji pendekatan Indonesia terhadap Ukraina dan Cina, merupakan bagian dari seri yang sedang berlangsung mengenai ketatanegaraan AS dan negara-negara Selatan yang dikembangkan oleh Program Ketatanegaraan Amerika dari Carnegie Endowment. Untuk artikel-artikel lain dalam seri ini, klik di sini.

Ketika KTT G20 dibuka di Bali pada November 2022, kebencian atas invasi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina masih tinggi. Menurut tuan rumah, Presiden Indonesia Joko Widodo, ini adalah KTT G20 yang “paling sulit” yang pernah ada. “Kita tidak boleh membagi dunia menjadi beberapa bagian,” kata Jokowi. “Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lagi.

Komentar-komentar ini menggambarkan sikap Indonesia terhadap perang di Ukraina dan persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai negara berkembang yang ingin menjaga stabilitas regional, Indonesia sangat prihatin dengan kecenderungan ke arah blok-blok yang saling bermusuhan.

Para diplomat Indonesia sering mengutip pernyataan perdana menteri pendirinya, Mohammad Hatta, yang mengatakan pada tahun 1948 bahwa Indonesia “mendayung di antara dua karang,” memetakan jalan tengah di antara negara-negara besar. Indonesia mengambil pendekatan regional terhadap tatanan dunia dan melihat ASEAN sebagai forum utama untuk mengelola isu-isu keamanan. Terkait Ukraina, pendekatan ini telah membawa Indonesia pada kebijakan netralitas yang ketat.

Pendekatan indonesia terhadap ukraina
Hanya dua minggu setelah Rusia menginvasi Ukraina, Widodo, yang lebih dikenal sebagai Jokowi, menyatakan bahwa “Ukraina dan Rusia adalah teman Indonesia” - sebuah posisi yang tidak akan terbayangkan oleh ibu kota negara Barat mana pun.3 Sejak saat itu, Indonesia memilih untuk bersikap netral dan tidak ikut serta dalam rezim sanksi, dengan alasan bahwa sanksi tersebut akan meningkatkan ketegangan dan membahayakan warga sipil di seluruh dunia.

Jakarta juga menolak untuk mengirimkan senjata kepada Ukraina, dengan alasan bahwa konstitusi Indonesia melarang pemberian bantuan militer kepada negara lain. (Indonesia juga tidak memiliki peralatan yang akan berguna bagi Ukraina. Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia mendukung beberapa resolusi awal PBB yang mengutuk invasi tersebut dan menuntut Rusia untuk menarik diri dari Ukraina, namun abstain dalam resolusi yang menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia.

Seperti Afrika Selatan, Brasil, dan Turki, Indonesia telah berusaha untuk menegosiasikan penghentian perang. Pada Juni 2022, Jokowi melakukan perjalanan ke Rusia dan Ukraina dan berusaha untuk merekayasa détente di antara pihak-pihak yang bertikai. Ia berhasil mendapatkan jaminan dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pengiriman makanan dan pupuk yang aman dari zona perang.

Jokowi mengatakan bahwa ia ingin Indonesia menjadi “jembatan perdamaian” antara Ukraina dan Rusia.7 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengajukan rencana perdamaian untuk tujuan ini, meskipun hanya dalam kapasitas pribadinya, bukan atas nama pemerintah Indonesia.8 Banyak pejabat Barat mengkritik rencana Prabowo, karena rencana tersebut tidak mengharuskan penarikan Rusia sepenuhnya dari wilayah Ukraina.9

Christopher S. Chivvis
Christopher S. Chivvis adalah direktur Program Tata Negara Amerika di Carnegie Endowment. Indonesia sangat menginginkan diakhirinya pertempuran di Ukraina, sebagian besar karena dampak negatifnya terhadap ekonomi. Perang ini sangat memukul perekonomian Indonesia, menyebabkan inflasi dan gangguan rantai pasokan, terutama di sektor makanan. Indonesia bergantung pada Ukraina untuk gandum dan Rusia untuk pupuk.

Mie adalah makanan pokok dalam diet orang Indonesia, dan mie instan “Indomie” adalah makanan yang sangat populer dan terjangkau. Ketika perang mengganggu akses Indonesia terhadap gandum, terjadi kelangkaan Indomie di supermarket dan harga melambung tinggi. Oleh karena itu, beberapa orang Indonesia menyebut perjalanan presiden mereka ke Rusia dan Ukraina sebagai “misi Indomie,” yang menunjukkan betapa ketahanan pangan mendorong inisiatif perdamaian Jokowi.

Perang juga telah menghambat impor peralatan dan teknologi militer Rusia oleh Indonesia, yang digunakan Jakarta untuk beberapa sistem militernya yang lebih penting, termasuk jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30. Indonesia telah mengurangi impor persenjataan Rusia selama lima tahun terakhir, kemungkinan besar sebagai tanggapan atas sanksi dan kontrol ekspor Barat terhadap Rusia setelah aneksasi Krimea pada 2014.

Pada tahun 2021, di bawah ancaman sanksi CAATSA, Jakarta membatalkan rencana untuk membeli pesawat Su-35 dari Rusia dan beralih ke Prancis untuk membeli jet tempur Rafale. Indonesia sekarang mengimpor lebih banyak peralatan militer dari mitra lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Prancis daripada dari Rusia. Namun, perang telah menghalangi pasokan beberapa suku cadang yang masih dibutuhkan Indonesia dari Moskow, dan hal ini menjadi faktor lain yang mendorong prakarsa perdamaian Jakarta.

Di luar ketahanan pangan dan peralatan militer Rusia, pendekatan Jakarta terhadap perang ini diperumit oleh perannya yang muncul di panggung global. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia adalah pemain besar di Asia Tenggara. Indonesia juga bercita-cita untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung dunia dan telah berusaha untuk memanfaatkan keketuaannya di G20 ASEAN untuk tujuan ini. Mengingat keanggotaan Rusia di G20 dan skeptisisme banyak anggota ASEAN terhadap perang di Ukraina, posisi kepemimpinan ini telah mendorong, jika bukan mengharuskan, Jakarta untuk mengambil pendekatan yang lebih netral.

Elina Noor
Elina Noor adalah peneliti senior di Program Asia di Carnegie di mana ia berfokus pada perkembangan di Asia Tenggara, khususnya dampak dan implikasi teknologi dalam membentuk kembali dinamika kekuasaan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan bangsa di wilayah tersebut. Keinginan yang mendalam untuk non-blok juga merasuki pemikiran kebijakan luar negeri di Jakarta. Masyarakat Indonesia masih ingat akan pembunuhan massal pada tahun 1965 hingga 1966, ketika Washington mendukung pembersihan anti-komunis rezim Suharto yang menewaskan hingga satu juta warga sipil Indonesia, yang sebagian besar di antaranya tidak bersalah.

Sejarah Perang Dingin ini membuat Indonesia berhati-hati untuk bersekutu dengan kekuatan mana pun dan sensitif terhadap pelanggaran kedaulatan nasionalnya. Prinsip bahwa Indonesia “tidak berpihak pada kekuatan dunia” sangat kuat. Jokowi juga menyindir bahwa Indonesia tidak berniat untuk terlibat dalam “diplomasi megafon” mengenai perang di Ukraina-sebuah kritik implisit terhadap pendekatan Barat.

Pendekatan jakarta terhadap persaiangan Amerika Serikat - Tiongkok  
Indonesia telah merasakan dampak ekonomi dari perang di Ukraina, namun pertempuran masih berlangsung hampir 10.000 kilometer jauhnya. Sebaliknya, Cina adalah tetangga dan kekuatan besar. Baik Tiongkok maupun Amerika Serikat adalah mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika Jokowi menekankan bahwa ia “sangat khawatir” dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dia khawatir bahwa “jika tidak dikelola, hal ini dapat menyebabkan konflik terbuka atau bahkan perang.

Hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina-mitra dagang terbesar dan sumber investasi asing terbesar kedua-membuat Jakarta tidak bisa berpihak secara eksklusif kepada Amerika Serikat. Sejak tahun 2014, Jokowi telah memimpin Indonesia melalui periode pertumbuhan ekonomi yang pesat. Strategi pembangunannya bergantung pada pembangunan infrastruktur yang signifikan, yang sebagian besar melibatkan badan usaha milik negara yang mengambil dana dari perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk membangun jalan raya baru, bandara, pembangkit listrik, dan jalur kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta. Investasi-investasi tersebut membuat para pejabat Indonesia sulit untuk mengkritik Tiongkok secara terbuka.

Beatrix Geaghan-Breiner
Beatrix Geaghan-Breiner adalah asisten peneliti di American Statecraft Program di Carnegie. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, namun tetap tidak bersuara menentang penganiayaan yang dilakukan Cina terhadap warga Uighur. Sebaliknya, Indonesia menolak mosi PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Cina di Xinjiang, yang memicu tuduhan bahwa Jakarta terikat pada investasi Beijing. Pengaruh ekonomi Cina yang terus meningkat juga terkait dengan politik dalam negeri Indonesia, sebagian karena proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) mendatangkan banyak tenaga kerja Cina ke Indonesia, yang terkadang berkontribusi pada ketegangan etnis.

Indonesia memang memiliki kekhawatiran keamanan terhadap Beijing, tetapi Indonesia lebih memilih untuk menanganinya secara diam-diam, tanpa keterlibatan kekuatan luar. Indonesia secara khusus mengkhawatirkan kapal-kapal nelayan Cina yang melanggar zona ekonomi eksklusifnya di dekat Kepulauan Natuna. Bagi Jakarta, kedaulatan atas perairan ini tidak dapat ditawar, dan telah berupaya menanggapi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dari negara mana pun. Antara tahun 2014 dan 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, telah meledakkan dan menenggelamkan lebih dari 500 kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Banyak dari kapal-kapal tersebut berasal dari Vietnam dan Cina.

Sejak saat itu, Indonesia memilih pendekatan yang lebih bijaksana terhadap pelanggaran yang dilakukan Tiongkok. Meskipun beberapa pengamat berpendapat bahwa diplomasi Indonesia tidak cukup agresif, pengamat lain menunjukkan bahwa Jakarta mendapatkan keuntungan dengan menyingkirkan megafon dan mempertahankan wilayah dan hak-hak hukumnya-pendekatan taktis untuk mencapai tujuan strategis. Indonesia ingin melindungi dirinya sendiri tetapi tetap menghindari terjerat dalam persaingan strategis dengan Cina.

Ambisi Indonesia untuk pembangunan ekonomi mendorongnya untuk mencari hubungan yang baik dengan Cina dan Amerika Serikat dan memaksa Jakarta untuk melakukan tindakan penyeimbangan yang sulit. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia ingin menjadikan dirinya sebagai produsen utama baterai kendaraan listrik. Untuk itu, Jakarta mendorong perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika Serikat yang akan memungkinkan bisnis Indonesia yang beroperasi dalam rantai pasokan kendaraan listrik untuk mendapatkan perlakuan bea masuk preferensial di Amerika Serikat dan mendapatkan keuntungan dari subsidi produksi kendaraan listrik tahun 2022. Namun, kekhawatiran Amerika Serikat terhadap investasi China di industri nikel Indonesia menghambat kemajuan kesepakatan tersebut.

Sementara mengejar kebijakan keseimbangannya, Jakarta ingin memodernisasi militernya. Untuk itu, mereka meminta bantuan Washington untuk pelatihan dan peralatan. Amerika Serikat sudah menjadi mitra keamanan terbesar Indonesia; setiap tahun, kedua negara mengadakan lebih dari 220 kegiatan pertahanan, mulai dari pertukaran ahli yang lebih kecil hingga latihan militer multilateral berskala besar, seperti Super Garuda Shield, latihan tahunan yang melibatkan sembilan belas negara. Washington dan Jakarta berniat meningkatkan kerja sama pertahanan mereka lebih jauh dengan memperdalam interoperabilitas dan mengganti pesawat jet Rusia Indonesia dengan pesawat AS.

Pada tahun 2023, Indonesia mendedikasikan bagian terbesar dari anggarannya untuk pertahanan yang pernah ada, tetapi agresi Tiongkok bukanlah pendorong utama modernisasi militernya.34 Banyak negara Asia Tenggara-termasuk Indonesia-telah melakukan kampanye modernisasi militer selama beberapa dekade dalam upaya untuk memperkuat pertahanan diri mereka, bukan hanya untuk mengimbangi Tiongkok.

Beberapa sekutu AS di Indo-Pasifik, seperti Jepang, Filipina, dan Australia, mungkin lebih berharga bagi kepentingan militer regional Washington, tetapi geografi Indonesia memiliki kepentingan yang jauh lebih strategis. Jika Amerika Serikat ingin memproyeksikan kekuatannya ke utara dari Australia menuju Laut Cina Selatan atau Selat Taiwan, maka Amerika Serikat harus melewati perairan Indonesia. Washington juga akan membutuhkan bantuan Indonesia untuk menutup akses Cina ke Selat Malaka-sebuah langkah yang diramalkan oleh beberapa perencana pertahanan dalam kontinjensi blokade Taiwan.

Terlepas dari kekhawatirannya terhadap Cina, Indonesia prihatin bahwa upaya AS untuk membangun koalisi anti-Cina regional dapat menjadi kontraproduktif terhadap kepentingannya untuk berdamai dengan Beijing. Indonesia sangat kritis terhadap rencana AS dan Inggris untuk mempersenjatai Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir, yang kemungkinan besar juga akan melewati perairan Indonesia, dan dengan demikian merusak kebijakannya dalam mempertahankan zona bebas nuklir. Demikian juga, Jakarta melihat perjanjian dan peningkatan Dialog Keamanan Kuadrensial AS-India-Jepang-Australia (Quad) sebagai ancaman terhadap peran sentral ASEAN dalam arsitektur kelembagaan Asia - sebuah arsitektur yang dianggap penting oleh Jakarta untuk mencegah hegemoni salah satu negara di Indo-Pasifik.

Indonesia mungkin berusaha untuk memanfaatkan persaingan Washington dengan Beijing untuk mendapatkan dukungan material dari Amerika Serikat untuk modernisasi militer. Menteri Pertahanan Prabowo bertemu dengan Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin pada Agustus 2023 dan menyetujui pernyataan bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya bahwa “klaim maritim ekspansif RRT di Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional.

Hal itu merupakan pergeseran dari sikap Indonesia yang biasanya netral terhadap Tiongkok. Segera setelah itu, diumumkan bahwa Jakarta akan menerima F-15 dan helikopter Black Hawk dari Washington-sebuah indikasi bahwa Indonesia mungkin dapat memperoleh keuntungan dari retorika yang ditujukan kepada Cina, meskipun Indonesia terus menjaga hubungan dengan Beijing dan mempertahankan sikap netral dalam persaingan negara-negara adidaya.

Dengan demikian, Indonesia tidak akan memilih sisi dalam persaingan AS-Tiongkok dan menolak pemaksaan pilihan biner sama sekali. Seiring dengan bergabungnya Indonesia ke dalam jajaran negara-negara besar di Asia, Indonesia akan memprioritaskan kemandirian strategis. Dalam prosesnya, Jakarta akan terus melangkah dengan hati-hati dengan Cina dan menemukan cara-cara kreatif untuk mendapatkan keuntungan di era baru transisi iklim dan persaingan strategis.

Disadur dari: carnegieendowment.org

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan negara yang kaya akan sumber daya alam dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau yang membentang dari India hingga Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, selama bertahun-tahun, Indonesia tetap menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang tidak terlihat dan penuh dengan ketidakjelasan. Perekonomian Indonesia didorong oleh kegiatan ekonomi informal, transaksi yang tidak dapat dilacak, pedagang yang tidak memiliki rekening bank, dan sama sekali tidak jelas.

Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1980-an, namun pertumbuhan tersebut dirusak oleh krisis keuangan Asia yang tak terduga pada tahun 1997. Krisis itu sendiri membuat situasi politik bergejolak dan struktur negara direformasi. Sejak saat itu, Indonesia telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai salah satu bintang ekonomi global yang sedang naik daun.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah berhasil menarik perhatian dunia sebagai bintang yang bersinar di Asia. Indonesia membangunkan dirinya sebagai raksasa yang tertidur. Indonesia berhasil mendorong perekonomiannya menjadi negara industri yang sangat sukses. Selama ini, ekonomi Indonesia terus tumbuh rata-rata 5% setiap tahun, tidak termasuk periode pandemi Covid-19. Bahkan kemudian, Indonesia bangkit kembali dan pulih dengan cepat setelah pandemi menghantam ekonomi global di seluruh dunia. Terakhir kali Indonesia menarik perhatian dunia adalah ketika sistem kapitalisme kroni runtuh di tengah krisis keuangan Asia, yang menandai berakhirnya 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto.

Bank Dunia memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara 'berpenghasilan menengah ke atas' dan Indonesia dengan penuh semangat melanjutkan ambisinya untuk menjadi salah satu negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 seiring dengan keberuntungannya memiliki mayoritas penduduk yang masuk dalam kategori usia produktif. Untuk saat ini, Indonesia masih merupakan salah satu negara berkembang. Namun, faktanya, Indonesia memiliki pengalaman yang kaya dan beragam dalam melewati krisis ekonomi, budaya, dan politik.

Pada masa ini, Indonesia kembali menjadi sorotan dengan adanya permainan peran strategis antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Sama seperti negara-negara berkembang yang menilai kembali posisi mereka dalam tatanan dunia baru yang disebabkan oleh menurunnya supremasi Barat di balik mesin senyap kendaraan listrik dan semua aplikasi yang digunakan oleh jutaan konsumen.

Konsumen besar
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-7 berdasarkan PDB, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2024. Perekonomian bertransformasi dengan cepat dengan populasi muda dan urbanisasi yang cepat, menyalakan api pertumbuhan. Dalam 10 tahun ke depan, akan ada sekitar 90 juta konsumen tambahan dengan daya beli yang signifikan, yang dijembatani oleh layanan digital yang membantu menciptakan pasar konsumen yang lebih terintegrasi. Laju pertumbuhan kelas konsumen di Indonesia lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, kecuali Cina dan India.

Banyak orang luar berasumsi bahwa Indonesia sama seperti negara pengekspor manufaktur di Asia pada umumnya, didorong oleh pertumbuhan tenaga kerja yang berasal dari populasi yang besar atau pengekspor komoditas yang berasal dari sumber daya alam yang melimpah. Kenyataannya, konsumsi domestik dan bukannya ekspor serta jasa dan bukannya manufaktur atau sumber daya alam yang menjadi mesin pertumbuhan. Dengan populasi termuda di kawasan Asia Tenggara, di mana 25% di antaranya berusia di bawah 15 tahun, Indonesia memiliki pasar konsumen yang sangat besar.

Nilai Barang Dagangan Bruto, yang mewakili nilai barang yang dijual melalui platform pelanggan ke pelanggan atau e-commerce (misalnya Tokopedia, Shopee, TiktokShop, dll.), telah meningkat 87% dari USD 41 miliar pada tahun 2019 menjadi USD 77 miliar pada tahun 2022, dalam tiga tahun sejak pandemi Covid-19 menghantam dunia. Hal ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan masyarakat Indonesia, didukung oleh digitalisasi yang diprakarsai pemerintah, dan kemajuan bagaimana UMKM berubah menjadi bisnis formal dan terdaftar sebagai entitas legal yang dapat dibiayai oleh bank.

Memang, ada suatu masa ketika ekspor sumber daya alam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi kontribusinya telah menurun sejak tahun 2000, meskipun harga sumber daya alam melonjak. Pertambangan dan minyak dan gas sekarang hanya mewakili 9% dari PDB nominal Indonesia.

Komoditas strategis
Alasan lain mengapa Indonesia menarik perhatian ekonomi global adalah cadangan nikel Indonesia yang merupakan seperlima cadangan nikel dunia, sebuah bahan strategis dalam proses pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu sumber kobalt terbesar, bahan baku penting lainnya untuk baterai.

Ketika negara-negara Barat, Cina, dan India meningkatkan insentif mereka untuk menarik investasi di dalam negeri, Indonesia melihat peluang ini untuk membangun kekuatan industri baru yang mengolah sumber daya penting untuk mendorong kebangkitan ekonomi dan mempercepat laju pertumbuhan.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah membangun insentif-insentif yang menarik bagi para investor asing. Selain itu, Indonesia memiliki tradisi untuk tidak memihak dalam konflik global yang sudah ada sejak tahun 1950-an sebagai negara Non-Blok. Hal ini menjadi pilihan yang baik bagi investor Cina dan Barat, dimana sikap ini telah mengubah Indonesia menjadi arena perusahaan dan investor yang terlibat dalam persaingan yang ketat.

Pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang menjanjikan
Hal lain yang sangat mempengaruhi minat investor dalam satu dekade terakhir adalah investasi besar-besaran di bidang infrastruktur. Sejak terpilih sebagai Presiden pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah membangun 16 bandara baru, 18 pelabuhan baru, 2.100 kilometer jalan tol operasional, dan 36 bendungan baru.

Angka-angka tersebut meningkatkan posisi Indonesia sebanyak 10 posisi (progresifitas tertinggi di dunia) dalam Indeks Daya Saing IMD, dari peringkat 44 menjadi 34. Hal ini dapat terjadi karena pengukuran daya saing tidak hanya dilihat dari besarnya pengeluaran PDB atau produksi. Daya saing juga dievaluasi berdasarkan efektivitas infrastruktur dalam mendukung industri, kekuatan institusi, dan kebijakan yang fokus pada penciptaan nilai tambah.

Dalam hal yang terakhir, kebijakan Indonesia tahun 2014 untuk melarang ekspor bahan mentah yang belum diolah baru-baru ini mulai membuahkan hasil yang positif. Kebijakan bahwa komoditas mentah tidak dapat lagi diekspor dari Indonesia tanpa nilai tambah, memaksa perusahaan-perusahaan untuk memurnikan bahan mentah di dalam negeri, sehingga memicu investasi baru, terutama di industri pengolahan logam dan menarik investor asing ke Indonesia. Hal ini telah memberikan dorongan yang paling nyata terhadap pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Memang, menurut laporan yang diberikan oleh Kementerian Investasi, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam investasi di daerah-daerah yang dikenal sebagai penghasil sumber daya seperti nikel dan kobalt, seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Laporan tersebut menyoroti bahwa tingkat pertumbuhan investasi di daerah-daerah ini tidak hanya substansial tetapi juga melampaui tingkat pertumbuhan investasi nasional secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan adanya minat dan optimisme yang kuat terhadap potensi daerah-daerah tersebut untuk pertambangan dan industri terkait.

Hingga saat ini, tingkat investasi ini telah melampaui apa yang diantisipasi sebelumnya. Perusahaan-perusahaan seperti LG Energy Solution dan Hyundai dari Korea Selatan telah berhasil mengimplementasikan rencana mereka dengan memulai pendirian pabrik baterai kendaraan listrik di Jawa Tengah. Selain itu, ada upaya dari pemerintah untuk menarik Tesla, produsen kendaraan listrik terkemuka, untuk mempertimbangkan mendirikan pabrik di wilayah yang sama.

Yang menonjol dari investasi yang disebutkan terakhir adalah keputusan untuk menempatkan industri ini di Jawa Tengah, sebuah wilayah dengan PDB per kapita yang saat ini hanya sekitar 3.000 dolar AS per orang. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan PDB per kapita di Jakarta dan sekitarnya, yaitu sekitar USD 19.000 per orang. Kesenjangan ini menyoroti kontras dalam pembangunan ekonomi antara Jawa Tengah dan wilayah Jakarta yang lebih makmur.

Situasi ini memberikan dampak positif dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan merata. Dengan berfokus pada daerah-daerah dengan perkembangan ekonomi yang lebih rendah, seperti Jawa Tengah dibandingkan dengan Jakarta, investasi dapat membantu menjembatani kesenjangan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan dapat menjangkau bagian populasi yang lebih luas, mendorong kemajuan yang lebih seimbang dan adil di berbagai wilayah.

Memang, tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah mencapai pertumbuhan yang inklusif dan adil, baik di kota metropolitan maupun di daerah-daerah terpencil. Namun, revolusi digital dalam beberapa tahun terakhir telah secara signifikan mengatasi beberapa masalah ketidaksetaraan di Indonesia.

Secara khusus, lonjakan pesat e-commerce telah mendemokratisasi akses ke pasar, memungkinkan setiap orang untuk menjual produk dari lokasi mana pun termasuk daerah pedesaan dan terpencil di seluruh Indonesia.Di e-commerce Indonesia, Anda dapat membeli hampir semua barang yang Anda inginkan. Pedagang akan mengirim barang ke mana saja melalui jasa kurir. Saat ini, fenomena ini telah membuat kota-kota menengah seperti Medan, Makassar, Bandung, dan Surabaya mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7,5% selama lima tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, Jakarta, ibukota negara, mengalami tingkat pertumbuhan yang sedikit lebih rendah, yaitu 6,3%. Kota-kota berukuran sedang ini telah memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5%. Meskipun angka ini melebihi rata-rata pertumbuhan global sebesar 3,6%, angka ini masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan yang terjadi di negara-negara seperti Cina, India, dan Vietnam.

Tantangan ke depan
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia mengalami dan menikmati pertumbuhan ekonomi sebelum krisis keuangan Asia pada tahun 1997-98. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sedikit lebih tinggi dari 7%. Namun, setelah krisis terjadi, tingkat pertumbuhan tidak dapat bangkit kembali ke tingkat sebelumnya. Sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kemampuan sektor manufaktur untuk tumbuh secepat sebelumnya.

Fakta bahwa Indonesia berhasil pulih dari krisis itu sendiri cukup melegakan masyarakatnya. Indonesia juga dapat menghindari dampak besar dari krisis keuangan 2008 karena kurangnya hubungan Indonesia dengan sistem keuangan dan perdagangan global. Bagaimanapun, selama satu dekade masa kepresidenan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2014, pertumbuhan tidak mencapai 7%, hanya berkisar di angka 5% per tahun.

Ketika Presiden Joko Widodo mengambil alih, beliau menyampaikan bahwa membangun dan memelihara infrastruktur adalah tantangan utama untuk menarik investasi asing. Kurangnya infrastruktur penting seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan pembangkit energi membuat investasi lebih lanjut menjadi enggan. Namun, setelah hampir satu dekade menguras anggaran fiskal untuk difokuskan pada infrastruktur, hal ini masih menjadi penghalang investasi.

Tingginya biaya energi dan transportasi membuat investasi lebih lanjut tidak mungkin dilakukan karena jangka waktu pengembalian investasi yang semakin berkurang. Pada tahun 2022, arus masuk bersih Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia hanya sebesar 1,6% dari PDB, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam sebesar 4,4% dari PDB dan Thailand sebesar 2,1% dari PDB. Karena FDI biasanya sejalan dengan peningkatan produktivitas dan dampak positif terhadap perekonomian, angka yang rendah ini menunjukkan ketidakefisienan investasi.

Masalah lain yang menghambat investasi dan perkembangan sektor manufaktur adalah kurangnya peningkatan produktivitas yang substansial. Hal ini mencakup masalah pasar tenaga kerja, ketidakpastian iklim usaha, dan kebijakan reformasi ekonomi yang masih bergoyang-goyang. Namun, yang paling berpengaruh adalah produktivitas output per jam pekerja Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti China, Malaysia, dan Thailand.

Salah satu penyebab rendahnya produktivitas adalah rendahnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan masyarakatnya melalui pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Secara nominal, meskipun telah dibulatkan hingga mencapai 700 triliun rupiah di tahun 2022, belanja publik di sektor-sektor tersebut hanya sebesar 3,5% dari PDB. Padahal rata-rata negara berkembang di Asia menginvestasikan lebih dari 10% PDB-nya untuk pembangunan.

Isu terakhir yang menghantui perekonomian dalam jangka waktu yang lama dan menghambat investasi asing adalah korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis pada tahun 2023 menunjukkan penurunan paling drastis sejak tahun 1995. Angka CPI turun empat poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-110 dari 180 negara yang disurvei, menempatkan ekonomi Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan dengan China, India, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Indonesia akan dapat terus mempertahankan posisi tersebut dengan secara progresif menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan memberikan gambaran yang jelas dan nyata mengenai perekonomiannya kepada dunia global. Dengan cadangan mineral strategis yang cukup besar, Indonesia siap untuk memainkan peran penting dalam industri kendaraan listrik yang sedang menjadi tren global dan semua rantai pasokan dalam lingkungan bisnis. Proyek yang berhasil akan meningkatkan kualitas hidup sepertiga miliar orang dan bahkan mengubah keseimbangan kekuatan global.

Disadur dari: setkab.go.id

Joko Widodo meninggalkan warisan ekonomi yang beragam bagi penggantinya. Memperbaiki sistem pajak yang lemah dan transisi energi yang lamban akan menjadi dua tantangan besar bagi presiden Indonesia berikutnya. Seiring Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mendekati akhir masa jabatan lima tahun keduanya, sudah waktunya untuk membuat penilaian awal atas warisan ekonominya, mempertimbangkan masalah-masalah apa saja yang belum terselesaikan, dan mengidentifikasi beberapa tantangan bagi presiden berikutnya.

Masyarakat Indonesia, yang hidup dengan konsekuensinya, cenderung lebih kritis terhadap pemerintah mereka dibandingkan masyarakat asing. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya dicemooh karena dianggap terlalu lamban. Hal ini tidak terjadi pada Jokowi, paling tidak karena program infrastruktur yang masif, yang telah memberikan kesan pemerintahan yang bergerak, seperti halnya kunjungan-kunjungan Jokowi yang populer di seluruh nusantara. Dia mengakhiri dua masa jabatannya dengan peringkat persetujuan yang luar biasa yaitu sekitar 70 persen. Tidak ada presiden lain di era demokrasi Indonesia yang dapat mempertahankan dukungan sekuat ini. Indonesia menghadapi banyak masalah, namun jelas, ia tidak disalahkan.

Dalam hal manajemen ekonomi makro dan infrastruktur, Indonesia dapat dikatakan berada dalam posisi yang baik untuk dekade berikutnya. Sejak resesi COVID-19, pertumbuhan PDB secara keseluruhan telah pulih menjadi sekitar 5%. Meskipun tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 7%, pernah dicapai pada masa rezim Orde Baru Soeharto (1966-1998), perekonomian Indonesia saat itu jauh lebih kecil. Indonesia tidak pernah mencapai rasio investasi/PDB yang tinggi seperti yang pernah dicapai oleh Cina yang mencapai 10 persen selama tahun-tahun booming, namun angka tersebut kini telah turun menjadi 5 persen.

Penilaian Kemiskinan Bank Dunia baru-baru ini (2023) memetakan penurunan kemiskinan yang stabil dan menyimpulkan bahwa kemiskinan ekstrem telah 'pada dasarnya dihilangkan', meskipun 16 persen penduduk Indonesia tetap miskin dan lebih banyak lagi yang rentan.

Pengelolaan ekonomi oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga cukup memuaskan. Terlepas dari gejolak COVID, inflasi telah terjaga di kisaran 5% sementara suku bunga dan nilai tukar tetap stabil. Fokus Jokowi yang diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur telah menjadi kekuatan dan kelemahan.

Jakarta telah diuntungkaoleh investasi substansial pertama dalam transportasi umum perkotaan sejak era kolonial; Jawa Barat mungkin akan diuntungkan oleh Kereta Cepat yang dibangun oleh Cina yang kontroversial ke Bandung (meskipun terminalnya berada di pinggir kota); layanan kereta api konvensional menjadi lebih efisien; jaringan jalan tol telah diperluas; dan pelayaran antar pulau dan pelabuhan yang lebih baik telah mendorong integrasi pasar domestik.

Kelemahannya adalah bahwa belanja infrastruktur baik untuk perekonomian hanya jika hal itu meningkatkan produktivitas. Program Jokowi telah didorong maju, seringkali secara oportunis, tanpa banyak penilaian sebelumnya, dan tanpa banyak kontrol biaya oleh Kementerian Keuangan. Tingkat pemborosan masih menjadi pertanyaan.

Dua pemerintahan Jokowi tidak terlalu berhasil dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB, yang merupakan kendala utama dalam membiayai pengeluaran infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya meraih sedikit keberhasilan dengan amnesti pajak dan reformasi birokrasi.

Penghindaran dan penghindaran pajak telah mengakar kuat dan hanya ada sedikit kemauan politik untuk memberikan sanksi atas pelaporan yang kurang dan menutup celah-celah yang ada. Sebaliknya, untuk membiayai proyek-proyek besar, dua pemerintahan Jokowi (2014-2019 dan 2019-2024) telah berimprovisasi dengan merampok dana perusahaan milik negara, yang telah menyebabkan semua jenis distorsi dan tidak berkelanjutan. Masalahnya bahkan lebih akut lagi di tingkat lokal, di mana desentralisasi telah mengalihkan wewenang untuk kesehatan masyarakat dan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah tanpa kekuatan pendanaan yang sepadan.

Pendekatan Jokowi dapat disandingkan dengan pendekatan pemerintahan SBY sebelumnya. Dengan latar belakang sebagai perwira staf Angkatan Darat dan didukung pada masa jabatan keduanya oleh seorang teknokrat handal sebagai wakil presiden Dr. Boediono, SBY mengarahkan dua pemerintahan yang berfokus pada pembuatan kebijakan - yaitu menetapkan parameter dan melaksanakan program-program.

Sebaliknya, Jokowi yang berasal dari latar belakang bisnis, adalah seorang pembuat kesepakatan. Setiap proyek infrastruktur adalah kesepakatan lain. Mantan jenderal Angkatan Darat Luhut Panjaitan, yang secara resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, namun secara de facto menjabat sebagai perdana menteri, diam-diam mengoordinasikan siapa yang mendapatkan kontrak, siapa yang membayar, dan siapa yang mendapatkan keuntungan tambahan.

Pendekatan serupa telah diterapkan pada berbagai kesepakatan perdagangan dan industri yang proteksionis di bawah rubrik nasionalisme sumber daya. Semua kesepakatan ini dipromosikan sebagai 'hal yang baik' namun hanya ada sedikit penilaian atas manfaat bersih bagi masyarakat dan sedikit transparansi.

Kesepakatan terbesar dari semuanya, tentu saja, adalah kebijakan utama untuk memindahkan ibu kota negara ke kota baru Nusantara di Kalimantan Timur untuk menghindari penurunan permukaan tanah, genangan air, banjir, dan kemacetan di Jakarta. Biayanya sangat besar, begitu juga dengan peluang korupsi. Apakah pemindahan ini merupakan penggunaan dana publik yang terbaik masih diperdebatkan, namun proyek ini tampaknya memiliki momentum yang tak terbendung.

Pengawasan menjadi jauh lebih kecil kemungkinannya setelah parlemen membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini merupakan kemunduran dramatis dalam perang melawan korupsi dan telah memicu sinisme publik terhadap elit politik. Sulit untuk melihat KPK diizinkan untuk mendapatkan kembali kemandiriannya yang luar biasa dan kemampuannya untuk memberikan sanksi kepada para menteri dan anggota parlemen.

Namun demikian, apa yang mungkin lebih baik ditangani demi kebaikan bangsa adalah pelaporan pendapatan dan kekayaan yang tidak dilaporkan secara masif dan akibatnya pajak yang tidak dibayarkan. Alternatifnya adalah kenaikan signifikan dalam pajak konsumsi PPN, yang akan sangat tidak populer karena dampak regresifnya. Ini adalah masalah pilihan publik.  Tanpa pendapatan yang memadai untuk mendanai program-program pemerintah pusat dan daerah, Indonesia akan terus digerakkan dengan rem, siapa pun yang akan duduk di kursi presiden berikutnya.

Melihat ke depan ke masa kepresidenan berikutnya, kekhawatiran terbesar dari perspektif ekonomi adalah bahwa akan ada lebih banyak lagi pembuatan kebijakan yang kurang terinformasi dengan baik dan bahkan lebih banyak lagi pembuatan kesepakatan yang kurang dinilai dan kurang dicermati. Dengan tingkat penerimaan pajak yang rendah, Indonesia tidak akan lolos dari 'jebakan pendapatan menengah' jika menghambur-hamburkan pendapatan untuk proyek-proyek yang tidak dirancang dengan baik atau memboroskannya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Koalisi untuk pemerintahan yang baik terlihat lebih lemah dari sebelumnya.

Naga lain yang mengintai adalah pemanasan global dengan ketidakstabilan iklim yang semakin memburuk dan naiknya permukaan air laut. Karena puluhan juta orang tinggal di permukaan laut, kota-kota besar dan kecil di Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut, badai, dan banjir bandang. Selain itu, ada juga ancaman terhadap pasokan makanan dan kesehatan masyarakat.

Jokowi telah berbicara dengan bijaksana mengenai perubahan iklim, namun belum memberikan modal politik atau finansial untuk mempercepat transisi energi yang lamban. Biaya akan ditanggung dengan satu atau lain cara, jika tidak dengan tindakan, maka dengan tidak bertindak. Tantangan ini juga diserahkan kepada siapa pun yang akan menjadi presiden berikutnya. Pakar Indonesia Howard Dick adalah Profesor Kehormatan di Fakultas Bisnis dan Ekonomi di University of Melbourne.

Disadur dari: asialink.unimelb.edu.au

Aspirasi Indonesia untuk bergabung dengan klub yang terdiri dari negara-negara demokrasi yang kaya ini akan menjadi tugas yang berat karena Indonesia masih harus menempuh jalan panjang untuk menyelaraskan tata kelola pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lainnya dengan norma-norma kelompok ini, demikian ungkap para analis. 

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang beranggotakan 38 negara mengatakan minggu lalu bahwa mereka telah memutuskan untuk memulai diskusi dengan Indonesia untuk memberikan keanggotaan. Jakarta, pada bagiannya, ingin bergabung dengan klub elit ini sebagai sarana untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Indonesia mungkin merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun Indonesia masih merupakan negara berkembang, menurut statistik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan ekonomi global. Jika diterima menjadi anggota OECD, Indonesia akan menjadi anggota Asia Tenggara pertama dari kelompok yang berbasis di Paris ini, tetapi kemungkinan besar akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum hasil dari tawaran keanggotaannya diketahui. Jepang dan Korea Selatan adalah satu-satunya anggota Asia dari kelompok ini.

Menjadi bagian dari OECD bukan berarti tanpa tantangan, kata Bhima Yudistira, seorang ekonom dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS). “Bergabung dengan OECD akan membutuhkan banyak aturan yang harus diselaraskan dengan standar OECD, terutama terkait perizinan, persaingan usaha, dan perdagangan,” kata Bhima kepada BeritaBenar. 

Pada dasarnya, badan eksklusif ini menetapkan standar dan praktik terbaik di bidang-bidang tersebut serta investasi, perpajakan, lingkungan, tata kelola pemerintahan, antikorupsi dan hak asasi manusia, kata Bhima. OECD juga bekerja sama dengan para anggotanya dan mitra-mitra lainnya untuk berbagi data, analisis dan saran kebijakan mengenai berbagai isu ekonomi, sosial dan lingkungan. Meskipun Indonesia mungkin bercita-cita untuk menjadi anggota OECD dengan berupaya meningkatkan daya saing ekonominya dan mempercepat transformasi strukturalnya, ada jurang pemisah antara aspirasi dan kenyataan.

Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) Mathias Cormann (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo ketika ia tiba untuk menghadiri KTT para pemimpin G20 di Nusa Dua, di pulau Bali, Indonesia, 15 November 2022. 

Upaya Indonesia untuk bergabung dengan OECD merupakan bagian dari visi jangka panjangnya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, ketika Indonesia akan merayakan ulang tahun ke-100 perjuangan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda, demikian ungkap pemerintah. 

Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia perlu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mendiversifikasi ekonominya, meningkatkan sumber daya manusianya, dan mengatasi tantangan-tantangan sosial dan lingkungannya, demikian pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

“Aksesi Indonesia ke OECD adalah salah satu strategi pemerintah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yang membutuhkan peran dan dukungan semua pemangku kepentingan,” kata Ferry Ardiyanto, asisten deputi di kementerian ekonomi, dalam sebuah pernyataan. Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann memuji keputusan kelompok ini untuk memulai pembicaraan aksesi dengan Indonesia sebagai sesuatu yang “bersejarah”. 

“Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, yang memberikan kepemimpinan penting di seluruh wilayahnya dan di luar wilayahnya,” katanya dalam sebuah pernyataan. Namun, belum ada hal bersejarah yang terjadi. Indonesia harus menjalani tinjauan komprehensif oleh 23 komite OECD dan membutuhkan persetujuan bulat dari 38 negara anggota sebelum diizinkan masuk ke dalam klub suci tersebut. Dan itu bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Orang-orang yang mengenakan topeng yang menggambarkan Syahrul Yasin Limpo, mantan menteri pertanian, dan Firli Bahuri, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu, yang dituduh melakukan pemerasan, berunjuk rasa di luar gedung KPK di Jakarta, 23 November 2023. (Ajeng Dinar Ulfiana)

Namun, jauh sebelum semua itu, Indonesia mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi beberapa kriteria OECD, kata para analis. Contohnya, masalah korupsi di Indonesia yang masih ada di tingkat tertinggi. Korupsi konon telah menjadi fokus beberapa pemerintahan sejak era demokrasi dimulai pada tahun 1998, tetapi hampir tidak ada kemajuan yang dicapai. Bahkan, para kritikus mengatakan bahwa situasi telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang sedang menjabat selama dua periode.

Pada bulan November lalu, sebuah kasus terkenal mengungkapkan bahwa seekor rubah mungkin telah menjaga kandang ayam, atau bisa jadi, beberapa rubah mungkin terlibat. Rantai korupsi dalam kasus ini sangat luar biasa, mencerminkan bagaimana momok ini bekerja ke bawah dari eselon atas. Kepala lembaga anti-korupsi utama negara ini (KPK) diberhentikan sementara - dan kemudian dipecat pada bulan Desember - setelah dicurigai meminta suap dari seorang mantan menteri dengan imbalan keringanan hukuman dalam kasus korupsi yang menimpanya.

Sedangkan sang menteri telah mengundurkan diri pada bulan Oktober setelah diperiksa karena diduga meminta suap dari bawahannya. Tidak mengherankan jika Indonesia menduduki peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023 dari Transparency International. Indeks ini mengukur seberapa korup sektor publik di setiap negara, menurut para ahli dan pebisnis.

OECD memiliki agenda anti-korupsi yang kuat, yang mencakup instrumen untuk mencegah, mendeteksi, dan memberikan sanksi terhadap korupsi di sektor publik dan swasta. Masalah lain yang dihadapi Indonesia adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. 

Jakarta telah meratifikasi sebagian besar perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional, namun masih dituduh melakukan pelanggaran serius seperti pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul. Di antara masalah-masalah hak asasi manusia lainnya di negara ini adalah dugaan pelanggaran oleh pasukan keamanan di wilayah Papua yang masih bergolak, diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ, dan hukum yang mengkriminalisasi penistaan agama.

Terak panas mengalir dari truk ke tempat pembuangan di pabrik pengolahan nikel yang dioperasikan oleh PT Vale Indonesia di Sorowako, provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, 28 Juli 2023. (Jojon)

Pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan juga diduga marak terjadi di sektor pengolahan nikel di Indonesia - negara yang memiliki cadangan nikel terbesar. Dalam upayanya untuk menjadi negara maju, Indonesia dengan cepat mengembangkan industri ini, didorong oleh permintaan global akan nikel untuk baterai kendaraan listrik, ponsel pintar, dan perangkat lainnya.

Batu bara, bahan bakar fosil yang paling kotor, memasok 65% kebutuhan energi Indonesia dan sektor energi menyumbang hampir separuh dari emisi negara ini. Namun, Indonesia tidak memasukkan pembangkit listrik tenaga batu bara dalam rencananya untuk menghentikan penggunaan batu bara, di mana negara-negara kaya telah menjanjikan pendanaan sebesar 20 miliar dolar AS.

Di antara tantangan-tantangan lain terhadap keanggotaan OECD yang dikritik oleh para pengkritik adalah sistem hukum Indonesia yang kompleks, yang menurut mereka menyebabkan inkonsistensi dan ketidakefisienan. Selain itu, seringnya perubahan peraturan perundang-undangan, tumpang tindihnya yurisdiksi, dan korupsi yang meluas hanya karena lemahnya penegakan hukum, tambah mereka.

Staf produsen sepatu kecil menandai produk baru saat mereka membuat video perkenalan perusahaan mereka untuk diposting di media sosial di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 27 September 2023. (Aditya Aji)

Namun, jika Indonesia berhasil melakukan reformasi komprehensif yang disyaratkan oleh keanggotaan OECD, dan diterima menjadi anggota, Indonesia dapat memperoleh banyak manfaat, kata Bhima dari CELIOS. Sebagai contoh, katanya, perbaikan dalam penegakan hukum di Indonesia dapat, antara lain, membantu memerangi korupsi dan penghindaran pajak, dan meningkatkan perlindungan lingkungan dan transisi energi. 

Negara Asia Tenggara ini juga dapat belajar mengembangkan kapasitas industri dan teknologinya dari praktik-praktik terbaik anggota OECD, tambahnya. “Beberapa standar yang diadopsi dari OECD dapat memperkuat posisi Indonesia di tingkat global dan membuatnya lebih terbuka terhadap peluang-peluang investasi yang berkualitas dari negara-negara maju,” katanya. 

“Indonesia dapat belajar banyak dari OECD tentang bagaimana mempersiapkan struktur ekonomi yang lebih baik, seperti memperkuat sektor manufaktur dan teknologi'. Sektor bisnis Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dari keanggotaan OECD, kata Drajad Wibowo, seorang ekonom senior di Institute for Development of Economics and Finance.

“Ini akan menciptakan lingkungan yang adil dan percaya diri bagi perusahaan-perusahaan dari negara-negara OECD untuk bekerja sama, berinvestasi, dan berdagang dengan Indonesia,” katanya kepada BeritaBenar. “Tantangannya adalah bagi tim teknis untuk bersiap-siap menghadapi proses aksesi, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh OECD.

Disadur dari: benarnews.org

Ringkasan
Meskipun Indonesia telah unggul dalam menarik investasi asing langsung, kapasitas sumber daya manusia dan inovasinya belum dapat mengimbangi. Untuk memenuhi tujuan pembangunannya, Indonesia harus mempertimbangkan untuk menegosiasikan kembali kondisi investasinya dan mengamankan lebih banyak investasi di sektor-sektor utama seperti industri semikonduktor, sambil mengatasi tantangan-tantangan seperti menyeimbangkan kepentingan sektor publik dan swasta, dan mengelola potensi konflik dari badan usaha milik negara dan regulator.

Indonesia telah berhasil mengungguli banyak negara ASEAN lainnya dalam menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) selama lima tahun terakhir. Namun, tren positif ini belum berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, salah satu tujuan pembangunan Indonesia yang paling penting. Investasi Indonesia di bidang penelitian dan pengembangan (R&D) dan pendidikan tinggi merupakan yang terendah di antara negara-negara G20, yang mengakibatkan kemampuan inovatif Indonesia tertinggal dibandingkan dengan perkembangan global.

Kurangnya investasi Indonesia dalam penelitian dan pengembangan (R&D) dan pendidikan tinggi, yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan tantangan tata kelola pemerintahan, telah membuat ekonomi Indonesia condong ke arah ekspor sumber daya alam dan manufaktur bernilai rendah. Persepsi budaya dan kurangnya kebijakan terpadu yang menghubungkan pendidikan, serta penelitian dan pengembangan dan kebijakan industri, juga berkontribusi terhadap tren ini. Pendekatan ini telah membatasi keterampilan canggih dan kapasitas inovatif tenaga kerja, sehingga mengganggu kemampuannya untuk sepenuhnya memanfaatkan teknologi dan pengetahuan yang dibawa oleh PMA.

Indonesia berisiko menjadi sekadar tujuan industri bernilai rendah, tidak seperti negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura, yang telah mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan berinvestasi besar-besaran di sektor-sektor berteknologi tinggi melalui pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Menyadari hal ini, Indonesia harus mengalihkan fokusnya pada pengembangan sumber daya manusia agar dapat bersaing secara global dalam industri teknologi tinggi.

Indonesia telah bertaruh besar pada industri kendaraan listrik (EV) dan baterai untuk memanfaatkan sumber daya nikelnya. Namun, ada beberapa industri lain di mana Indonesia dapat mendorong lebih banyak investasi untuk mencapai tujuan pembangunannya, seperti energi terbarukan dan semikonduktor. Berinvestasi di bidang energi terbarukan dan semikonduktor menawarkan keuntungan-keuntungan utama bagi pembangunan Indonesia. Indonesia berencana untuk meratifikasi RUU Energi Baru dan Terbarukan pada tahun 2024, yang menekankan keinginan Indonesia untuk beralih dari bahan bakar fosil. Signifikansi historis minyak dalam membentuk geopolitik global juga cenderung berkurang dengan munculnya sumber-sumber energi alternatif.

Mengembangkan industri semikonduktor akan memajukan kemampuan teknologi, menggeser ekonomi dari manufaktur bernilai rendah ke bernilai tinggi, dan menarik FDI bernilai tinggi. Sektor-sektor ini tidak hanya mendiversifikasi ekonomi tetapi juga membangun ketahanan terhadap pergeseran ekonomi global, menandai langkah strategis dari ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam menjadi ekonomi yang maju secara teknologi. Cadangan nikel yang besar di Indonesia sangat penting bagi industri semikonduktor. Sebagai produsen nikel terkemuka, Indonesia dapat secara signifikan mempengaruhi rantai pasokan baterai, yang secara langsung menghubungkan sumber dayanya dengan sektor semikonduktor yang sedang berkembang.

Kekurangan semikonduktor baru-baru ini telah mendorong langkah global menuju swasembada dan memperoleh keunggulan kompetitif dalam industri yang sangat penting ini. Seiring dengan pergeseran dinamika geopolitik global, ada dorongan yang semakin besar untuk memperluas pilihan sumber semikonduktor. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengintegrasikan pertambangan nikel dengan manufaktur baterai dan semikonduktor, yang berpotensi meningkatkan perannya dalam industri teknologi global dan meningkatkan kemampuan manufakturnya.

Indonesia tidak perlu beralih dari sumber daya alamnya, melainkan memikirkan kembali strategi pertumbuhannya untuk memenuhi tujuan pembangunannya. Model ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam membuat Indonesia rentan terhadap volatilitas pasar global dan masalah lingkungan, serta secara historis membatasi ruang lingkup diversifikasi industri dan kemajuan sumber daya manusia.

Meskipun Indonesia telah mulai memanfaatkan aset-aset seperti nikel untuk industri-industri yang sedang berkembang seperti produksi baterai, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam investasi sumber daya manusia. Kekurangan dalam mengembangkan tenaga kerja terampil dan mendorong inovasi merupakan area penting yang perlu diperhatikan agar Indonesia dapat sepenuhnya merealisasikan potensi dari strategi ekonominya yang telah direformasi. Dengan berfokus pada pendidikan, pelatihan, dan penelitian dan pengembangan, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya untuk mendukung dan mendorong sektor-sektor yang sedang berkembang, sehingga memastikan jalur pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Indonesia juga dapat meningkatkan investasi di bidang penelitian dan pengembangan dan sumber daya manusia dengan memperkenalkan persyaratan dalam kebijakan FDI. Persyaratan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan pemerintah untuk membentuk investasi dan menciptakan pasar bersama dengan sektor swasta.

Indonesia dapat menggunakan persyaratan dalam kebijakan PMA untuk meningkatkan litbang dan sumber daya manusia, dengan langkah-langkah yang memungkinkan seperti mandat transfer teknologi, kuota tenaga kerja lokal, dan persyaratan investasi litbang. Namun, memberlakukan persyaratan ini menimbulkan tantangan, termasuk menyeimbangkan daya tarik investasi dengan persyaratan yang ketat, memastikan kepatuhan terhadap komitmen internasional, dan menghindari risiko pembalasan perdagangan.

Sebagai contoh, pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memungkinkan wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu untuk menerima pengurangan 100 persen dari penghasilan bruto untuk biaya yang dikeluarkan, dengan pengurangan tambahan untuk kolaborasi yang menghasilkan paten atau komersialisasi. Inisiatif Global Minimum Tax bertujuan untuk menstandarisasi tarif pajak perusahaan, tetapi dapat membuat keringanan pajak Indonesia untuk R&D menjadi kurang menarik bagi perusahaan multinasional, sehingga mempengaruhi investasi asing dalam R&D.  

Selain itu, kondisi yang terlalu ketat dapat menghalangi investor untuk melakukan investasi. Mengadopsi sikap tegas terhadap komoditas seperti larangan ekspor nikel Indonesia dapat mempercepat pengembangan dan adopsi teknologi yang tidak bergantung pada nikel, seperti lithium. Lithium mendapatkan daya tarik sebagai bahan baterai EV pilihan karena lebih murah daripada nikel dan dapat diperoleh dengan biaya transportasi yang lebih rendah dan rantai pasokan yang lebih aman.

Agar persyaratan menjadi efektif, Indonesia harus menyeimbangkan otonomi dan keterikatannya dalam berurusan dengan perusahaan dan entitas swasta lainnya. Indonesia memiliki kekuatan regulasi yang substansial terhadap perusahaan swasta tetapi menghadapi tantangan dalam menjalankannya secara efektif.

Populasi dan geografisnya yang beragam menimbulkan tantangan logistik. Inefisiensi birokrasi, ketidakkonsistenan kebijakan karena perubahan politik dan kurangnya kapasitas dan keahlian di badan-badan regulasi merupakan rintangan yang signifikan. Masalah korupsi dan transparansi semakin memperumit regulasi yang efektif. Konflik kepentingan dapat muncul ketika BUMN dan pejabat Indonesia sangat terlibat dalam industri, baik sebagai entitas penghasil laba maupun sebagai regulator.

Sebagai contoh, di industri nikel Indonesia, BUMN PT Aneka Tambang (Antam) merupakan contoh potensi konflik kepentingan karena peran gandanya dalam operasi komersial dan pengaruh regulasi. Antam, pemain kunci dalam penambangan dan pengolahan nikel, memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan, sementara Antam juga terkait dengan badan pengatur yang bertanggung jawab atas standar lingkungan dalam pertambangan. Untuk mengatasi konflik kepentingan ini, diperlukan pengawasan lingkungan yang kuat dan independen, audit lingkungan yang transparan, dan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan.

Disadur dari: eastasiaforum.org