Artikel ini, yang mengkaji pendekatan Indonesia terhadap Ukraina dan Cina, merupakan bagian dari seri yang sedang berlangsung mengenai ketatanegaraan AS dan negara-negara Selatan yang dikembangkan oleh Program Ketatanegaraan Amerika dari Carnegie Endowment. Untuk artikel-artikel lain dalam seri ini, klik di sini.
Ketika KTT G20 dibuka di Bali pada November 2022, kebencian atas invasi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina masih tinggi. Menurut tuan rumah, Presiden Indonesia Joko Widodo, ini adalah KTT G20 yang “paling sulit” yang pernah ada. “Kita tidak boleh membagi dunia menjadi beberapa bagian,” kata Jokowi. “Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lagi.
Komentar-komentar ini menggambarkan sikap Indonesia terhadap perang di Ukraina dan persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebagai negara berkembang yang ingin menjaga stabilitas regional, Indonesia sangat prihatin dengan kecenderungan ke arah blok-blok yang saling bermusuhan.
Para diplomat Indonesia sering mengutip pernyataan perdana menteri pendirinya, Mohammad Hatta, yang mengatakan pada tahun 1948 bahwa Indonesia “mendayung di antara dua karang,” memetakan jalan tengah di antara negara-negara besar. Indonesia mengambil pendekatan regional terhadap tatanan dunia dan melihat ASEAN sebagai forum utama untuk mengelola isu-isu keamanan. Terkait Ukraina, pendekatan ini telah membawa Indonesia pada kebijakan netralitas yang ketat.
Pendekatan indonesia terhadap ukraina
Hanya dua minggu setelah Rusia menginvasi Ukraina, Widodo, yang lebih dikenal sebagai Jokowi, menyatakan bahwa “Ukraina dan Rusia adalah teman Indonesia” - sebuah posisi yang tidak akan terbayangkan oleh ibu kota negara Barat mana pun.3 Sejak saat itu, Indonesia memilih untuk bersikap netral dan tidak ikut serta dalam rezim sanksi, dengan alasan bahwa sanksi tersebut akan meningkatkan ketegangan dan membahayakan warga sipil di seluruh dunia.
Jakarta juga menolak untuk mengirimkan senjata kepada Ukraina, dengan alasan bahwa konstitusi Indonesia melarang pemberian bantuan militer kepada negara lain. (Indonesia juga tidak memiliki peralatan yang akan berguna bagi Ukraina. Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia mendukung beberapa resolusi awal PBB yang mengutuk invasi tersebut dan menuntut Rusia untuk menarik diri dari Ukraina, namun abstain dalam resolusi yang menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia.
Seperti Afrika Selatan, Brasil, dan Turki, Indonesia telah berusaha untuk menegosiasikan penghentian perang. Pada Juni 2022, Jokowi melakukan perjalanan ke Rusia dan Ukraina dan berusaha untuk merekayasa détente di antara pihak-pihak yang bertikai. Ia berhasil mendapatkan jaminan dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pengiriman makanan dan pupuk yang aman dari zona perang.
Jokowi mengatakan bahwa ia ingin Indonesia menjadi “jembatan perdamaian” antara Ukraina dan Rusia.7 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengajukan rencana perdamaian untuk tujuan ini, meskipun hanya dalam kapasitas pribadinya, bukan atas nama pemerintah Indonesia.8 Banyak pejabat Barat mengkritik rencana Prabowo, karena rencana tersebut tidak mengharuskan penarikan Rusia sepenuhnya dari wilayah Ukraina.9
Christopher S. Chivvis
Christopher S. Chivvis adalah direktur Program Tata Negara Amerika di Carnegie Endowment. Indonesia sangat menginginkan diakhirinya pertempuran di Ukraina, sebagian besar karena dampak negatifnya terhadap ekonomi. Perang ini sangat memukul perekonomian Indonesia, menyebabkan inflasi dan gangguan rantai pasokan, terutama di sektor makanan. Indonesia bergantung pada Ukraina untuk gandum dan Rusia untuk pupuk.
Mie adalah makanan pokok dalam diet orang Indonesia, dan mie instan “Indomie” adalah makanan yang sangat populer dan terjangkau. Ketika perang mengganggu akses Indonesia terhadap gandum, terjadi kelangkaan Indomie di supermarket dan harga melambung tinggi. Oleh karena itu, beberapa orang Indonesia menyebut perjalanan presiden mereka ke Rusia dan Ukraina sebagai “misi Indomie,” yang menunjukkan betapa ketahanan pangan mendorong inisiatif perdamaian Jokowi.
Perang juga telah menghambat impor peralatan dan teknologi militer Rusia oleh Indonesia, yang digunakan Jakarta untuk beberapa sistem militernya yang lebih penting, termasuk jet tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30. Indonesia telah mengurangi impor persenjataan Rusia selama lima tahun terakhir, kemungkinan besar sebagai tanggapan atas sanksi dan kontrol ekspor Barat terhadap Rusia setelah aneksasi Krimea pada 2014.
Pada tahun 2021, di bawah ancaman sanksi CAATSA, Jakarta membatalkan rencana untuk membeli pesawat Su-35 dari Rusia dan beralih ke Prancis untuk membeli jet tempur Rafale. Indonesia sekarang mengimpor lebih banyak peralatan militer dari mitra lain seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Prancis daripada dari Rusia. Namun, perang telah menghalangi pasokan beberapa suku cadang yang masih dibutuhkan Indonesia dari Moskow, dan hal ini menjadi faktor lain yang mendorong prakarsa perdamaian Jakarta.
Di luar ketahanan pangan dan peralatan militer Rusia, pendekatan Jakarta terhadap perang ini diperumit oleh perannya yang muncul di panggung global. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia adalah pemain besar di Asia Tenggara. Indonesia juga bercita-cita untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung dunia dan telah berusaha untuk memanfaatkan keketuaannya di G20 ASEAN untuk tujuan ini. Mengingat keanggotaan Rusia di G20 dan skeptisisme banyak anggota ASEAN terhadap perang di Ukraina, posisi kepemimpinan ini telah mendorong, jika bukan mengharuskan, Jakarta untuk mengambil pendekatan yang lebih netral.
Elina Noor
Elina Noor adalah peneliti senior di Program Asia di Carnegie di mana ia berfokus pada perkembangan di Asia Tenggara, khususnya dampak dan implikasi teknologi dalam membentuk kembali dinamika kekuasaan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan bangsa di wilayah tersebut. Keinginan yang mendalam untuk non-blok juga merasuki pemikiran kebijakan luar negeri di Jakarta. Masyarakat Indonesia masih ingat akan pembunuhan massal pada tahun 1965 hingga 1966, ketika Washington mendukung pembersihan anti-komunis rezim Suharto yang menewaskan hingga satu juta warga sipil Indonesia, yang sebagian besar di antaranya tidak bersalah.
Sejarah Perang Dingin ini membuat Indonesia berhati-hati untuk bersekutu dengan kekuatan mana pun dan sensitif terhadap pelanggaran kedaulatan nasionalnya. Prinsip bahwa Indonesia “tidak berpihak pada kekuatan dunia” sangat kuat. Jokowi juga menyindir bahwa Indonesia tidak berniat untuk terlibat dalam “diplomasi megafon” mengenai perang di Ukraina-sebuah kritik implisit terhadap pendekatan Barat.
Pendekatan jakarta terhadap persaiangan Amerika Serikat - Tiongkok
Indonesia telah merasakan dampak ekonomi dari perang di Ukraina, namun pertempuran masih berlangsung hampir 10.000 kilometer jauhnya. Sebaliknya, Cina adalah tetangga dan kekuatan besar. Baik Tiongkok maupun Amerika Serikat adalah mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika Jokowi menekankan bahwa ia “sangat khawatir” dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dia khawatir bahwa “jika tidak dikelola, hal ini dapat menyebabkan konflik terbuka atau bahkan perang.
Hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina-mitra dagang terbesar dan sumber investasi asing terbesar kedua-membuat Jakarta tidak bisa berpihak secara eksklusif kepada Amerika Serikat. Sejak tahun 2014, Jokowi telah memimpin Indonesia melalui periode pertumbuhan ekonomi yang pesat. Strategi pembangunannya bergantung pada pembangunan infrastruktur yang signifikan, yang sebagian besar melibatkan badan usaha milik negara yang mengambil dana dari perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk membangun jalan raya baru, bandara, pembangkit listrik, dan jalur kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta. Investasi-investasi tersebut membuat para pejabat Indonesia sulit untuk mengkritik Tiongkok secara terbuka.
Beatrix Geaghan-Breiner
Beatrix Geaghan-Breiner adalah asisten peneliti di American Statecraft Program di Carnegie. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, namun tetap tidak bersuara menentang penganiayaan yang dilakukan Cina terhadap warga Uighur. Sebaliknya, Indonesia menolak mosi PBB untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Cina di Xinjiang, yang memicu tuduhan bahwa Jakarta terikat pada investasi Beijing. Pengaruh ekonomi Cina yang terus meningkat juga terkait dengan politik dalam negeri Indonesia, sebagian karena proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) mendatangkan banyak tenaga kerja Cina ke Indonesia, yang terkadang berkontribusi pada ketegangan etnis.
Indonesia memang memiliki kekhawatiran keamanan terhadap Beijing, tetapi Indonesia lebih memilih untuk menanganinya secara diam-diam, tanpa keterlibatan kekuatan luar. Indonesia secara khusus mengkhawatirkan kapal-kapal nelayan Cina yang melanggar zona ekonomi eksklusifnya di dekat Kepulauan Natuna. Bagi Jakarta, kedaulatan atas perairan ini tidak dapat ditawar, dan telah berupaya menanggapi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur dari negara mana pun. Antara tahun 2014 dan 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan, di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti, telah meledakkan dan menenggelamkan lebih dari 500 kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Banyak dari kapal-kapal tersebut berasal dari Vietnam dan Cina.
Sejak saat itu, Indonesia memilih pendekatan yang lebih bijaksana terhadap pelanggaran yang dilakukan Tiongkok. Meskipun beberapa pengamat berpendapat bahwa diplomasi Indonesia tidak cukup agresif, pengamat lain menunjukkan bahwa Jakarta mendapatkan keuntungan dengan menyingkirkan megafon dan mempertahankan wilayah dan hak-hak hukumnya-pendekatan taktis untuk mencapai tujuan strategis. Indonesia ingin melindungi dirinya sendiri tetapi tetap menghindari terjerat dalam persaingan strategis dengan Cina.
Ambisi Indonesia untuk pembangunan ekonomi mendorongnya untuk mencari hubungan yang baik dengan Cina dan Amerika Serikat dan memaksa Jakarta untuk melakukan tindakan penyeimbangan yang sulit. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia ingin menjadikan dirinya sebagai produsen utama baterai kendaraan listrik. Untuk itu, Jakarta mendorong perjanjian perdagangan bebas terbatas dengan Amerika Serikat yang akan memungkinkan bisnis Indonesia yang beroperasi dalam rantai pasokan kendaraan listrik untuk mendapatkan perlakuan bea masuk preferensial di Amerika Serikat dan mendapatkan keuntungan dari subsidi produksi kendaraan listrik tahun 2022. Namun, kekhawatiran Amerika Serikat terhadap investasi China di industri nikel Indonesia menghambat kemajuan kesepakatan tersebut.
Sementara mengejar kebijakan keseimbangannya, Jakarta ingin memodernisasi militernya. Untuk itu, mereka meminta bantuan Washington untuk pelatihan dan peralatan. Amerika Serikat sudah menjadi mitra keamanan terbesar Indonesia; setiap tahun, kedua negara mengadakan lebih dari 220 kegiatan pertahanan, mulai dari pertukaran ahli yang lebih kecil hingga latihan militer multilateral berskala besar, seperti Super Garuda Shield, latihan tahunan yang melibatkan sembilan belas negara. Washington dan Jakarta berniat meningkatkan kerja sama pertahanan mereka lebih jauh dengan memperdalam interoperabilitas dan mengganti pesawat jet Rusia Indonesia dengan pesawat AS.
Pada tahun 2023, Indonesia mendedikasikan bagian terbesar dari anggarannya untuk pertahanan yang pernah ada, tetapi agresi Tiongkok bukanlah pendorong utama modernisasi militernya.34 Banyak negara Asia Tenggara-termasuk Indonesia-telah melakukan kampanye modernisasi militer selama beberapa dekade dalam upaya untuk memperkuat pertahanan diri mereka, bukan hanya untuk mengimbangi Tiongkok.
Beberapa sekutu AS di Indo-Pasifik, seperti Jepang, Filipina, dan Australia, mungkin lebih berharga bagi kepentingan militer regional Washington, tetapi geografi Indonesia memiliki kepentingan yang jauh lebih strategis. Jika Amerika Serikat ingin memproyeksikan kekuatannya ke utara dari Australia menuju Laut Cina Selatan atau Selat Taiwan, maka Amerika Serikat harus melewati perairan Indonesia. Washington juga akan membutuhkan bantuan Indonesia untuk menutup akses Cina ke Selat Malaka-sebuah langkah yang diramalkan oleh beberapa perencana pertahanan dalam kontinjensi blokade Taiwan.
Terlepas dari kekhawatirannya terhadap Cina, Indonesia prihatin bahwa upaya AS untuk membangun koalisi anti-Cina regional dapat menjadi kontraproduktif terhadap kepentingannya untuk berdamai dengan Beijing. Indonesia sangat kritis terhadap rencana AS dan Inggris untuk mempersenjatai Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir, yang kemungkinan besar juga akan melewati perairan Indonesia, dan dengan demikian merusak kebijakannya dalam mempertahankan zona bebas nuklir. Demikian juga, Jakarta melihat perjanjian dan peningkatan Dialog Keamanan Kuadrensial AS-India-Jepang-Australia (Quad) sebagai ancaman terhadap peran sentral ASEAN dalam arsitektur kelembagaan Asia - sebuah arsitektur yang dianggap penting oleh Jakarta untuk mencegah hegemoni salah satu negara di Indo-Pasifik.
Indonesia mungkin berusaha untuk memanfaatkan persaingan Washington dengan Beijing untuk mendapatkan dukungan material dari Amerika Serikat untuk modernisasi militer. Menteri Pertahanan Prabowo bertemu dengan Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin pada Agustus 2023 dan menyetujui pernyataan bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya bahwa “klaim maritim ekspansif RRT di Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional.
Hal itu merupakan pergeseran dari sikap Indonesia yang biasanya netral terhadap Tiongkok. Segera setelah itu, diumumkan bahwa Jakarta akan menerima F-15 dan helikopter Black Hawk dari Washington-sebuah indikasi bahwa Indonesia mungkin dapat memperoleh keuntungan dari retorika yang ditujukan kepada Cina, meskipun Indonesia terus menjaga hubungan dengan Beijing dan mempertahankan sikap netral dalam persaingan negara-negara adidaya.
Dengan demikian, Indonesia tidak akan memilih sisi dalam persaingan AS-Tiongkok dan menolak pemaksaan pilihan biner sama sekali. Seiring dengan bergabungnya Indonesia ke dalam jajaran negara-negara besar di Asia, Indonesia akan memprioritaskan kemandirian strategis. Dalam prosesnya, Jakarta akan terus melangkah dengan hati-hati dengan Cina dan menemukan cara-cara kreatif untuk mendapatkan keuntungan di era baru transisi iklim dan persaingan strategis.
Disadur dari: carnegieendowment.org