Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan negara yang kaya akan sumber daya alam dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau yang membentang dari India hingga Samudra Pasifik. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, selama bertahun-tahun, Indonesia tetap menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang tidak terlihat dan penuh dengan ketidakjelasan. Perekonomian Indonesia didorong oleh kegiatan ekonomi informal, transaksi yang tidak dapat dilacak, pedagang yang tidak memiliki rekening bank, dan sama sekali tidak jelas.
Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1980-an, namun pertumbuhan tersebut dirusak oleh krisis keuangan Asia yang tak terduga pada tahun 1997. Krisis itu sendiri membuat situasi politik bergejolak dan struktur negara direformasi. Sejak saat itu, Indonesia telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai salah satu bintang ekonomi global yang sedang naik daun.
Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah berhasil menarik perhatian dunia sebagai bintang yang bersinar di Asia. Indonesia membangunkan dirinya sebagai raksasa yang tertidur. Indonesia berhasil mendorong perekonomiannya menjadi negara industri yang sangat sukses. Selama ini, ekonomi Indonesia terus tumbuh rata-rata 5% setiap tahun, tidak termasuk periode pandemi Covid-19. Bahkan kemudian, Indonesia bangkit kembali dan pulih dengan cepat setelah pandemi menghantam ekonomi global di seluruh dunia. Terakhir kali Indonesia menarik perhatian dunia adalah ketika sistem kapitalisme kroni runtuh di tengah krisis keuangan Asia, yang menandai berakhirnya 32 tahun kepemimpinan Presiden Soeharto.
Bank Dunia memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara 'berpenghasilan menengah ke atas' dan Indonesia dengan penuh semangat melanjutkan ambisinya untuk menjadi salah satu negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 seiring dengan keberuntungannya memiliki mayoritas penduduk yang masuk dalam kategori usia produktif. Untuk saat ini, Indonesia masih merupakan salah satu negara berkembang. Namun, faktanya, Indonesia memiliki pengalaman yang kaya dan beragam dalam melewati krisis ekonomi, budaya, dan politik.
Pada masa ini, Indonesia kembali menjadi sorotan dengan adanya permainan peran strategis antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Sama seperti negara-negara berkembang yang menilai kembali posisi mereka dalam tatanan dunia baru yang disebabkan oleh menurunnya supremasi Barat di balik mesin senyap kendaraan listrik dan semua aplikasi yang digunakan oleh jutaan konsumen.
Konsumen besar
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-7 berdasarkan PDB, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2024. Perekonomian bertransformasi dengan cepat dengan populasi muda dan urbanisasi yang cepat, menyalakan api pertumbuhan. Dalam 10 tahun ke depan, akan ada sekitar 90 juta konsumen tambahan dengan daya beli yang signifikan, yang dijembatani oleh layanan digital yang membantu menciptakan pasar konsumen yang lebih terintegrasi. Laju pertumbuhan kelas konsumen di Indonesia lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, kecuali Cina dan India.
Banyak orang luar berasumsi bahwa Indonesia sama seperti negara pengekspor manufaktur di Asia pada umumnya, didorong oleh pertumbuhan tenaga kerja yang berasal dari populasi yang besar atau pengekspor komoditas yang berasal dari sumber daya alam yang melimpah. Kenyataannya, konsumsi domestik dan bukannya ekspor serta jasa dan bukannya manufaktur atau sumber daya alam yang menjadi mesin pertumbuhan. Dengan populasi termuda di kawasan Asia Tenggara, di mana 25% di antaranya berusia di bawah 15 tahun, Indonesia memiliki pasar konsumen yang sangat besar.
Nilai Barang Dagangan Bruto, yang mewakili nilai barang yang dijual melalui platform pelanggan ke pelanggan atau e-commerce (misalnya Tokopedia, Shopee, TiktokShop, dll.), telah meningkat 87% dari USD 41 miliar pada tahun 2019 menjadi USD 77 miliar pada tahun 2022, dalam tiga tahun sejak pandemi Covid-19 menghantam dunia. Hal ini menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan masyarakat Indonesia, didukung oleh digitalisasi yang diprakarsai pemerintah, dan kemajuan bagaimana UMKM berubah menjadi bisnis formal dan terdaftar sebagai entitas legal yang dapat dibiayai oleh bank.
Memang, ada suatu masa ketika ekspor sumber daya alam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi kontribusinya telah menurun sejak tahun 2000, meskipun harga sumber daya alam melonjak. Pertambangan dan minyak dan gas sekarang hanya mewakili 9% dari PDB nominal Indonesia.
Komoditas strategis
Alasan lain mengapa Indonesia menarik perhatian ekonomi global adalah cadangan nikel Indonesia yang merupakan seperlima cadangan nikel dunia, sebuah bahan strategis dalam proses pembuatan baterai untuk kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga merupakan salah satu sumber kobalt terbesar, bahan baku penting lainnya untuk baterai.
Ketika negara-negara Barat, Cina, dan India meningkatkan insentif mereka untuk menarik investasi di dalam negeri, Indonesia melihat peluang ini untuk membangun kekuatan industri baru yang mengolah sumber daya penting untuk mendorong kebangkitan ekonomi dan mempercepat laju pertumbuhan.
Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah membangun insentif-insentif yang menarik bagi para investor asing. Selain itu, Indonesia memiliki tradisi untuk tidak memihak dalam konflik global yang sudah ada sejak tahun 1950-an sebagai negara Non-Blok. Hal ini menjadi pilihan yang baik bagi investor Cina dan Barat, dimana sikap ini telah mengubah Indonesia menjadi arena perusahaan dan investor yang terlibat dalam persaingan yang ketat.
Pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang menjanjikan
Hal lain yang sangat mempengaruhi minat investor dalam satu dekade terakhir adalah investasi besar-besaran di bidang infrastruktur. Sejak terpilih sebagai Presiden pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah membangun 16 bandara baru, 18 pelabuhan baru, 2.100 kilometer jalan tol operasional, dan 36 bendungan baru.
Angka-angka tersebut meningkatkan posisi Indonesia sebanyak 10 posisi (progresifitas tertinggi di dunia) dalam Indeks Daya Saing IMD, dari peringkat 44 menjadi 34. Hal ini dapat terjadi karena pengukuran daya saing tidak hanya dilihat dari besarnya pengeluaran PDB atau produksi. Daya saing juga dievaluasi berdasarkan efektivitas infrastruktur dalam mendukung industri, kekuatan institusi, dan kebijakan yang fokus pada penciptaan nilai tambah.
Dalam hal yang terakhir, kebijakan Indonesia tahun 2014 untuk melarang ekspor bahan mentah yang belum diolah baru-baru ini mulai membuahkan hasil yang positif. Kebijakan bahwa komoditas mentah tidak dapat lagi diekspor dari Indonesia tanpa nilai tambah, memaksa perusahaan-perusahaan untuk memurnikan bahan mentah di dalam negeri, sehingga memicu investasi baru, terutama di industri pengolahan logam dan menarik investor asing ke Indonesia. Hal ini telah memberikan dorongan yang paling nyata terhadap pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.
Memang, menurut laporan yang diberikan oleh Kementerian Investasi, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam investasi di daerah-daerah yang dikenal sebagai penghasil sumber daya seperti nikel dan kobalt, seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Laporan tersebut menyoroti bahwa tingkat pertumbuhan investasi di daerah-daerah ini tidak hanya substansial tetapi juga melampaui tingkat pertumbuhan investasi nasional secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan adanya minat dan optimisme yang kuat terhadap potensi daerah-daerah tersebut untuk pertambangan dan industri terkait.
Hingga saat ini, tingkat investasi ini telah melampaui apa yang diantisipasi sebelumnya. Perusahaan-perusahaan seperti LG Energy Solution dan Hyundai dari Korea Selatan telah berhasil mengimplementasikan rencana mereka dengan memulai pendirian pabrik baterai kendaraan listrik di Jawa Tengah. Selain itu, ada upaya dari pemerintah untuk menarik Tesla, produsen kendaraan listrik terkemuka, untuk mempertimbangkan mendirikan pabrik di wilayah yang sama.
Yang menonjol dari investasi yang disebutkan terakhir adalah keputusan untuk menempatkan industri ini di Jawa Tengah, sebuah wilayah dengan PDB per kapita yang saat ini hanya sekitar 3.000 dolar AS per orang. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan PDB per kapita di Jakarta dan sekitarnya, yaitu sekitar USD 19.000 per orang. Kesenjangan ini menyoroti kontras dalam pembangunan ekonomi antara Jawa Tengah dan wilayah Jakarta yang lebih makmur.
Situasi ini memberikan dampak positif dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan merata. Dengan berfokus pada daerah-daerah dengan perkembangan ekonomi yang lebih rendah, seperti Jawa Tengah dibandingkan dengan Jakarta, investasi dapat membantu menjembatani kesenjangan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan dapat menjangkau bagian populasi yang lebih luas, mendorong kemajuan yang lebih seimbang dan adil di berbagai wilayah.
Memang, tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah mencapai pertumbuhan yang inklusif dan adil, baik di kota metropolitan maupun di daerah-daerah terpencil. Namun, revolusi digital dalam beberapa tahun terakhir telah secara signifikan mengatasi beberapa masalah ketidaksetaraan di Indonesia.
Secara khusus, lonjakan pesat e-commerce telah mendemokratisasi akses ke pasar, memungkinkan setiap orang untuk menjual produk dari lokasi mana pun termasuk daerah pedesaan dan terpencil di seluruh Indonesia.Di e-commerce Indonesia, Anda dapat membeli hampir semua barang yang Anda inginkan. Pedagang akan mengirim barang ke mana saja melalui jasa kurir. Saat ini, fenomena ini telah membuat kota-kota menengah seperti Medan, Makassar, Bandung, dan Surabaya mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 7,5% selama lima tahun terakhir.
Sebagai perbandingan, Jakarta, ibukota negara, mengalami tingkat pertumbuhan yang sedikit lebih rendah, yaitu 6,3%. Kota-kota berukuran sedang ini telah memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5%. Meskipun angka ini melebihi rata-rata pertumbuhan global sebesar 3,6%, angka ini masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan yang terjadi di negara-negara seperti Cina, India, dan Vietnam.
Tantangan ke depan
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia mengalami dan menikmati pertumbuhan ekonomi sebelum krisis keuangan Asia pada tahun 1997-98. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sedikit lebih tinggi dari 7%. Namun, setelah krisis terjadi, tingkat pertumbuhan tidak dapat bangkit kembali ke tingkat sebelumnya. Sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kemampuan sektor manufaktur untuk tumbuh secepat sebelumnya.
Fakta bahwa Indonesia berhasil pulih dari krisis itu sendiri cukup melegakan masyarakatnya. Indonesia juga dapat menghindari dampak besar dari krisis keuangan 2008 karena kurangnya hubungan Indonesia dengan sistem keuangan dan perdagangan global. Bagaimanapun, selama satu dekade masa kepresidenan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2014, pertumbuhan tidak mencapai 7%, hanya berkisar di angka 5% per tahun.
Ketika Presiden Joko Widodo mengambil alih, beliau menyampaikan bahwa membangun dan memelihara infrastruktur adalah tantangan utama untuk menarik investasi asing. Kurangnya infrastruktur penting seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan pembangkit energi membuat investasi lebih lanjut menjadi enggan. Namun, setelah hampir satu dekade menguras anggaran fiskal untuk difokuskan pada infrastruktur, hal ini masih menjadi penghalang investasi.
Tingginya biaya energi dan transportasi membuat investasi lebih lanjut tidak mungkin dilakukan karena jangka waktu pengembalian investasi yang semakin berkurang. Pada tahun 2022, arus masuk bersih Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia hanya sebesar 1,6% dari PDB, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam sebesar 4,4% dari PDB dan Thailand sebesar 2,1% dari PDB. Karena FDI biasanya sejalan dengan peningkatan produktivitas dan dampak positif terhadap perekonomian, angka yang rendah ini menunjukkan ketidakefisienan investasi.
Masalah lain yang menghambat investasi dan perkembangan sektor manufaktur adalah kurangnya peningkatan produktivitas yang substansial. Hal ini mencakup masalah pasar tenaga kerja, ketidakpastian iklim usaha, dan kebijakan reformasi ekonomi yang masih bergoyang-goyang. Namun, yang paling berpengaruh adalah produktivitas output per jam pekerja Indonesia yang lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti China, Malaysia, dan Thailand.
Salah satu penyebab rendahnya produktivitas adalah rendahnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan masyarakatnya melalui pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Secara nominal, meskipun telah dibulatkan hingga mencapai 700 triliun rupiah di tahun 2022, belanja publik di sektor-sektor tersebut hanya sebesar 3,5% dari PDB. Padahal rata-rata negara berkembang di Asia menginvestasikan lebih dari 10% PDB-nya untuk pembangunan.
Isu terakhir yang menghantui perekonomian dalam jangka waktu yang lama dan menghambat investasi asing adalah korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang dirilis pada tahun 2023 menunjukkan penurunan paling drastis sejak tahun 1995. Angka CPI turun empat poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-110 dari 180 negara yang disurvei, menempatkan ekonomi Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan dengan China, India, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
Indonesia akan dapat terus mempertahankan posisi tersebut dengan secara progresif menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan memberikan gambaran yang jelas dan nyata mengenai perekonomiannya kepada dunia global. Dengan cadangan mineral strategis yang cukup besar, Indonesia siap untuk memainkan peran penting dalam industri kendaraan listrik yang sedang menjadi tren global dan semua rantai pasokan dalam lingkungan bisnis. Proyek yang berhasil akan meningkatkan kualitas hidup sepertiga miliar orang dan bahkan mengubah keseimbangan kekuatan global.
Disadur dari: setkab.go.id