Pendahuluan 

Cedera kerja, terutama yang serius, merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang sering diabaikan. Di Denmark, cedera menempati peringkat ketiga penyebab utama hilangnya tahun produktif setelah penyakit kardiovaskular dan kanker. Studi ini mengeksplorasi risiko cedera serius di antara pekerja pria Denmark, khususnya di industri konstruksi, serta mengevaluasi efektivitas intervensi keselamatan berbasis komunikasi manajemen. 

 Temuan Utama 

 1. Ketimpangan Risiko Cedera Antar Industri (Studi A) 

- Industri Berisiko Tinggi: Konstruksi, pemadam kebakaran, dan rumah potong hewan menunjukkan risiko cedera tertinggi. 

- Fraksi Berlebih (Excess Fraction): 22–39% cedera terkait dengan kondisi kerja yang berbahaya, menunjukkan potensi pencegahan yang signifikan. 

- Contoh Kasus: Pekerja konstruksi memiliki risiko cedera kepala dan punggung 20–39% lebih tinggi dibandingkan industri lain. 

 2. Ukuran Perusahaan & Risiko Cedera (Studi B) 

- Gradien Risiko: Pekerja di perusahaan besar (20+ karyawan) menghadapi risiko cedera lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil (0–4 karyawan). 

- Peran Pekerjaan: Tukang pipa, tukang kayu, dan pekerja tidak terampil memiliki risiko cedera 12–19% lebih tinggi. 

- Implikasi Kebijakan: Temuan ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa perusahaan kecil lebih berisiko, sehingga memerlukan penyesuaian strategi pencegahan. 

 3. Kegagalan Intervensi Keselamatan (Studi C) 

- Desain Intervensi: Pelatihan koordinator keselamatan untuk meningkatkan komunikasi antara manajemen dan pekerja. 

- Hasil Null: Tidak ada peningkatan signifikan dalam komunikasi keselamatan atau kondisi fisik tempat kerja. 

- Penyebab Kegagalan: Masalah implementasi (kurangnya partisipasi koordinator) dan desain teori yang terlalu disederhanakan. 

 Analisis & Rekomendasi 

 Keterbatasan Data Nasional 

Denmark tidak memiliki sistem surveilans cedera nasional yang komprehensif, mengandalkan data yang terfragmentasi dari berbagai sumber. Hal ini menghambat upaya pencegahan berbasis bukti. 

 Solusi Potensial 

1. Database Cedera Nasional: Meningkatkan pelacakan cedera kerja untuk identifikasi risiko yang lebih akurat. 

2. Pendekatan Sosio-Epidemiologi: Mempertimbangkan faktor sosial seperti kelas pekerjaan dan ketimpangan pendapatan dalam analisis cedera. 

3. Intervensi Multilevel: Menggabungkan pendekatan teknis (mis., alat keselamatan) dengan perubahan perilaku (pelatihan manajemen). 

 Studi Kasus: Perbandingan dengan Swedia 

Denmark memiliki tingkat cedera kerja serius dua kali lipat lebih tinggi daripada Swedia, meskipun kondisi ekonomi dan budaya serupa. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh kebijakan keselamatan yang kurang ketat dan underreporting di Denmark. 

 Kritik & Opini 

- Kekuatan: Studi ini menggunakan dataset nasional yang besar dan metodologi kuat (termasuk uji acak terkontrol). 

- Kelemahan: Intervensi keselamatan gagal karena masalah implementasi, bukan teori. Perlu evaluasi kualitatif untuk memahami hambatan sosial di tempat kerja. 

- Relevansi Global: Temuan ini berlaku untuk negara dengan industri konstruksi padat karya, seperti Indonesia, di mana cedera kerja sering kurang dilaporkan. 

 Kesimpulan 

Cedera kerja serius di Denmark, terutama di industri konstruksi, mencerminkan ketimpangan sosial dan kegagalan kebijakan. Solusinya memerlukan pendekatan holistik, mulai dari surveilans yang lebih baik hingga intervensi berbasis bukti yang melibatkan seluruh hierarki pekerja. 

Sumber : Pedersen, B. H., et al. (2017). Injury risk and prevention among male workers in Denmark: A public health approach. University of Copenhagen. 

Pendahuluan

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam industri konstruksi merupakan elemen vital, terutama dalam proyek-proyek berskala besar dan kompleks. Artikel ilmiah karya Marko Salomäki yang berjudul "On the connections between occupational safety, health management, and safety culture development in construction: Insights from a large-scale infrastructure alliance project" memaparkan bagaimana manajemen K3 dan budaya keselamatan dibentuk dan dikembangkan dalam proyek aliansi konstruksi Raide-Jokeri di Finlandia. Proyek ini menjadi studi kasus konkret untuk memahami bagaimana K3 dapat diintegrasikan dalam kerangka kerja kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan.

Apa Itu Proyek Aliansi dan Mengapa Penting?

Konteks dan Kompleksitas

Proyek Raide-Jokeri adalah pembangunan jalur rel ringan sepanjang 25 km yang menghubungkan Itäkeskus (Helsinki) dan Keilaniemi (Espoo), dengan nilai anggaran mencapai €550 juta. Dibangun dalam lingkungan urban yang padat, proyek ini melibatkan lebih dari 200 perusahaan subkontraktor dan banyak pemangku kepentingan seperti pemerintah kota, kementerian, kepolisian, pemadam kebakaran, bahkan universitas dan sekolah sekitar.

Model Aliansi: Solusi untuk Kompleksitas?

Berbeda dengan model kontrak tradisional, proyek ini menggunakan pendekatan Project Alliancing, di mana semua pihak utama (kontraktor, pemilik, konsultan) berbagi risiko dan keuntungan. Model ini memerlukan budaya kerja yang sangat kolaboratif dan sistem manajemen K3 yang fleksibel namun efektif.

Fokus Penelitian: K3 dan Budaya Keselamatan

Penelitian ini mengeksplorasi 4 aspek utama:

1. Fondasi kinerja K3 yang baik dalam proyek aliansi.
2. Kompleksitas komunikasi dari berbagai pemangku kepentingan selama pandemi COVID-19.
3. Perkembangan budaya keselamatan di proyek Raide-Jokeri.
4. Tren performa K3 berdasarkan indikator kunci (KPI).

Metodologi: Mixed Methods Research

Salomäki menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu kombinasi antara data kuantitatif (survei budaya keselamatan, KPI) dan kualitatif (wawancara mendalam, pemetaan stakeholder). Ini penting karena budaya keselamatan adalah sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga tidak cukup hanya diukur dengan angka.

Survei Budaya Keselamatan

Dua survei dilakukan terhadap personel lapangan—pertama pada awal proyek dan kedua menjelang akhir. Hasilnya menunjukkan perkembangan signifikan dari kesadaran dan perilaku terkait keselamatan kerja.

Indikator Kinerja Utama (KPI)

KPI seperti Accident Frequency Rate (AFR) dan Lost Time Incident (LTI) digunakan untuk mengevaluasi performa K3 secara objektif. Data menunjukkan tren perbaikan, seiring dengan diterapkannya berbagai program seperti:

• Safety Walks
• Toolbox Talks
• Training Supervisor
• Safety Bonuses

Strategi dan Implementasi di Lapangan

Manajemen K3: Siapa Bertanggung Jawab?

• Manajer K3 penuh waktu: memimpin investigasi kecelakaan, mengatur pelatihan, dan mengelola kampanye keselamatan.
• Koordinator keselamatan: mengelola dokumentasi, rapat koordinasi, dan inspeksi lapangan.
• OSSS (on-site safety supervisor): memastikan tindakan keselamatan di setiap blok kerja.
• Perwakilan pekerja: menjembatani komunikasi antara manajemen dan pekerja.

Alat Bantu Manajemen K3 yang Dipakai

Beberapa praktik yang terbukti efektif meliputi:

• Toolbox Talks (diskusi keselamatan mingguan): berhasil meningkatkan kesadaran risiko.
• MVR/TR Checklist: inspeksi mingguan untuk mengukur level keselamatan situs konstruksi.
• Survei dan Feedback: memberikan dasar untuk aksi perbaikan berdasarkan masukan nyata.
• Sanction Policy: penerapan hukuman tegas terhadap pelanggaran K3 mulai diterapkan serius pada 2021.

Tantangan Utama: Pandemi COVID-19 dan Stakeholder Kompleks

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan besar terhadap fleksibilitas manajemen proyek. Banyak stakeholder, dari kementerian hingga otoritas lokal, memberikan instruksi dan regulasi yang seringkali bertentangan. Hal ini menciptakan "lapisan kompleksitas" yang memengaruhi keputusan cepat dalam hal keselamatan.

Contohnya:

• Pembatasan jumlah orang dalam pertemuan membatasi efektivitas toolbox talk.
• Konflik regulasi antara otoritas lokal dan nasional membuat manajemen kebingungan.
• Stakeholder universitas mengharuskan jeda konstruksi karena instrumen riset sensitif terhadap getaran.

Hasil dan Implikasi

Peningkatan Keselamatan Terukur

Setelah menerapkan berbagai strategi, performa K3 di proyek meningkat signifikan:

• Tingkat kecelakaan turun.
• Persentase observasi keselamatan yang ditindaklanjuti meningkat dari 68% ke 94% dalam beberapa bulan.
• Partisipasi dalam pelatihan dan investigasi meningkat.

Budaya Keselamatan yang Berkembang

Survei menunjukkan pergeseran sikap pekerja dari pasif menjadi aktif dalam pelaporan dan keterlibatan K3. Ini mencerminkan munculnya safety culture yang kuat, meskipun dalam konteks organisasi yang sementara dan dinamis.

Analisis Kritis & Insight Tambahan

Perbandingan dengan Proyek Tradisional

Berbeda dari model tradisional, pendekatan aliansi memberi ruang lebih luas bagi kolaborasi lintas organisasi. Ini berdampak langsung pada kecepatan respon terhadap isu K3.

Apa yang Bisa Dicontoh?

• Penempatan manajer K3 yang aktif dan vokal.
• Penyesuaian kebijakan berdasarkan kondisi real-time, termasuk insentif yang efektif.
• Integrasi pelatihan K3 sejak awal, bukan sebagai pelengkap.

Kesimpulan: Apa yang Bisa Dipelajari?

Studi ini membuktikan bahwa dalam proyek aliansi besar dan kompleks, manajemen K3 dan budaya keselamatan bisa dibentuk dan dikembangkan secara signifikan. Dibutuhkan:

• Kepemimpinan aktif dan kolaboratif.
• Sistem monitoring yang jelas dan responsif.
• Pengakuan terhadap peran budaya kerja lintas organisasi.

Implikasi luas dari riset ini melampaui Finlandia dan dapat diaplikasikan ke proyek konstruksi besar di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang tengah giat membangun infrastruktur.

Sumber : Salomäki, Marko. On the connections between occupational safety, health management, and safety culture development in construction: Insights from a large-scale infrastructure alliance project. Acta Univ. Oul. C 930, 2024.

Pendahuluan: Latar Belakang dan Urgensi

Industri konstruksi dikenal sebagai salah satu sektor paling berisiko tinggi dalam hal kecelakaan kerja, terutama pada perusahaan kecil dengan jumlah pekerja terbatas. Berdasarkan laporan dari Eurostat dan U.S. Census Bureau, perusahaan kecil mendominasi lanskap industri konstruksi di Eropa dan Amerika, namun memiliki tingkat cedera kerja lebih tinggi dibanding perusahaan besar.

Penelitian ini—dilakukan oleh Ozmec, Karlsen, Kines, Andersen, dan Nielsen—bertujuan untuk mengeksplorasi praktik keselamatan kerja dalam perusahaan konstruksi kecil, dengan menyoroti peran pekerja, pemilik-pengelola (owner–manager), dan interaksi dengan pelanggan. Fokus utamanya bukan hanya pada regulasi, tetapi pada bagaimana keselamatan dinegosiasikan secara sosial di lingkungan kerja sehari-hari.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif multi-kasus yang melibatkan 10 perusahaan kecil di bidang pertukangan, perpipaan, dan pekerjaan batu (masonry). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-struktural, dan percakapan informal, kemudian dianalisis dengan metode fenomenologis berbasis thematic content analysis.

Temuan Utama: Keselamatan Sebagai Praktik Negosiasi

1. Keselamatan sebagai Tanggung Jawab Pribadi

Alih-alih mematuhi aturan secara literal, pekerja justru menerjemahkan keselamatan berdasarkan pengalaman pribadi, insting, dan penilaian situasional. Sebagai contoh, seorang tukang ledeng senior berkata bahwa meskipun aturannya membatasi angkat beban maksimal 15 kg, ia meminta rekan membawa pemanas seberat 30 kg ke lantai 7, karena tidak realistis menugaskan delapan orang untuk satu alat.

2. Interaksi antara Pekerja dan Pemilik

Hubungan antara pekerja dan owner–manager diwarnai oleh ketegangan antara kepercayaan dan kontrol. Dalam satu studi kasus, seorang tukang batu menolak memasang keramik yang tidak sesuai spesifikasi dan terus mencoba menghubungi owner–manager, yang tidak merespons. Absennya sang manajer justru dipersepsikan sebagai tanda kepercayaan, bukan kelalaian.

Selain itu, keselamatan tidak pernah menjadi topik bersama yang didiskusikan. Pekerja merasa tidak memiliki wewenang untuk mengingatkan rekan kerja dari perusahaan lain terkait penggunaan alat pelindung, karena norma sosial menganggapnya sebagai hal “tidak sopan”.

3. Keselamatan dan Interaksi dengan Pelanggan

Pelanggan menjadi aktor penting dalam praktik keselamatan. Banyak pekerjaan dilakukan di rumah pribadi, yang tidak dapat dikendalikan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu, pekerja harus menyeimbangkan keselamatan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi kerja. Dalam banyak kasus, demi mempertahankan hubungan baik, pekerja melakukan tugas meski dalam kondisi berisiko.

Analisis Kritis dan Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa keselamatan bukan sekadar produk dari sistem formal atau prosedur manajerial, melainkan hasil dari negosiasi sosial yang kompleks. Berikut adalah beberapa implikasi penting:

• Keselamatan dipengaruhi oleh posisi sosial dan budaya organisasi: Norma komunikasi, batasan hierarki, serta nilai-nilai profesionalitas dan kebanggaan terhadap pekerjaan memengaruhi apakah dan bagaimana keselamatan dikomunikasikan.
• Pemilik perusahaan sering dilihat sebagai ‘otoritas pengontrol’ ketimbang mitra diskusi keselamatan: Hal ini memperburuk kesenjangan komunikasi internal.
• Keselamatan tidak bersifat kolektif, melainkan individualistis: Tiap pekerja membuat keputusan berdasarkan pengalaman, intuisi, dan persepsi risiko pribadi.
• Pekerja muda lebih patuh terhadap aturan keselamatan, tetapi tidak cukup berpengaruh terhadap budaya kerja yang sudah terbentuk: Mereka justru dianggap terlalu “rewel” dan tidak cukup tangguh oleh senior mereka.

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya

Penelitian ini memperkaya literatur sebelumnya seperti dari Eakin (1992) yang menyatakan bahwa perusahaan kecil sering “menyerahkan urusan keselamatan” kepada pekerja tanpa dukungan sistemik. Juga sejalan dengan pendekatan community of practice dari Lave & Wenger (1991), di mana keselamatan dipelajari secara sosial melalui pengalaman dan bukan hanya instruksi.

Namun, penelitian ini melampaui studi sebelumnya dengan menunjukkan bagaimana identitas pekerja, posisi dalam hierarki, dan hubungan sosial dengan pelanggan membentuk praktik keselamatan yang khas dan tidak seragam.

Kesimpulan: Rekomendasi untuk Intervensi Keselamatan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan keselamatan di perusahaan konstruksi kecil harus:

1. Mengakui peran kontekstual dan interpersonal dalam praktik keselamatan.
2. Mendorong pendekatan yang lebih partisipatif, di mana pekerja merasa memiliki suara dalam kebijakan keselamatan.
3. Mengadaptasi pelatihan berbasis pengalaman nyata daripada hanya prosedur formal.
4. Meningkatkan komunikasi lintas peran, baik antarpekerja, pemilik, maupun dengan pelanggan.

Keselamatan bukan sekadar aturan yang dipatuhi, tetapi produk dari budaya kerja, relasi kekuasaan, dan interaksi sosial yang hidup.

Sumber : Ozmec, M. N., Karlsen, I. L., Kines, P., Andersen, L. P. S., & Nielsen, K. J. (2014). Negotiating safety practice in small construction companies. Safety Science.

Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik di dunia. Laporan National Occupational Safety and Health Profile of Finland (2006) oleh Kementerian Urusan Sosial dan Kesehatan Finlandia mengungkap bagaimana pendekatan holistik, kolaborasi tripartit, dan regulasi modern menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Artikel ini membahas strategi, tantangan, dan keberhasilan Finlandia, dilengkapi data statistik dan studi kasus relevan. 

 1. Kerangka Legislatif K3 Finlandia 

Finlandia memiliki fondasi hukum K3 yang komprehensif, mencakup: 

- Undang-Undang K3 (738/2002): Menetapkan kewajiban employer untuk identifikasi risiko, eliminasi bahaya, dan kolaborasi dengan pekerja. 

- Undang-Undang Layanan Kesehatan Kerja (1383/2001): Memastikan layanan kesehatan preventif dan kuratif bagi 90% pekerja (termasuk 85% tenaga kerja total). 

- Asuransi Kecelakaan Kerja (608/1948): Memberikan kompensasi 100% untuk biaya pengobatan dan kehilangan pendapatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 

Studi Kasus: Pada 2002, hanya 65 kematian kerja yang tercatat—angka terendah dalam sejarah Finlandia, berkat penegakan hukum yang ketat (Statistik Finlandia, 2002). 

 2. Kolaborasi Tripartit: Kunci Keberhasilan 

Finlandia mengadopsi model tripartit (pemerintah, pengusaha, serikat pekerja) untuk merumuskan kebijakan K3. Contoh nyata: 

- Komite Penasihat K3 Nasional: Anggotanya berasal dari kementerian, asosiasi pengusaha (seperti Confederation of Finnish Industries/EK), dan serikat pekerja (seperti Central Organization of Finnish Trade Unions/SAK). 

- Perjanjian Kolektif: 80% pekerja tercakup dalam pelatihan K3 berbasis kesepakatan bersama. 

Angka Penting: 

- 475 inspektur K3 mengawasi 220.000 tempat kerja (2004). 

- 54.757 perwakilan K3 di tingkat perusahaan (termasuk 12.439 kepala keselamatan dan 9.581 perwakilan pekerja). 

 3. Infrastruktur Pendukung 

 A. Layanan Kesehatan Kerja (OHS) 

- Cakupan: 90% pekerja di sektor formal. 

- Pembiayaan: 50–60% biaya OHS ditanggung pemerintah melalui Social Insurance Institution. 

- Contoh Inovasi: Layanan OHS untuk usaha mikro (93% dari total perusahaan) disediakan oleh pusat kesehatan masyarakat. 

 B. Riset dan Data 

- Finnish Institute of Occupational Health (FIOH): Lembaga riset multidisiplin dengan 700 jenis layanan, termasuk pengujian alat pelindung diri dan analisis risiko kimia. 

- Registrasi Penyakit Akibat Kerja: Pada 2002, gangguan pendengaran dan cedera regangan berulang mendominasi kasus (Gambar 6.2 dalam laporan). 

 4. Tantangan dan Respons 

 A. Penuaan Tenaga Kerja 

- Data Kritis: 27% pekerja berusia 50+ pada 2003 (Statistik Finlandia, 2004). 

- Strategi: Program VETO (2003–2007) fokus pada peningkatan kapasitas kerja lansia melalui penyesuaian tugas dan pelatihan. 

 B. Kesenjangan Layanan 

- Masalah: 300.000 wiraswasta belum tercakup OHS. 

- Solusi: Insentif pajak dan kemitraan dengan penyedia layanan swasta. 

 5. Pelajaran untuk Global 

Finlandia membuktikan bahwa: 

1. Regulasi yang jelas + kolaborasi stakeholder = penurunan kecelakaan kerja (fatalitas turun 75% sejak 1975). 

2. Investasi dalam riset (seperti FIOH) menghasilkan solusi berbasis bukti. 

3. Keterlibatan pekerja dalam keputusan K3 meningkatkan kepatuhan. 

Kritik: Sistem ini mungkin sulit diterapkan di negara dengan sektor informal besar karena biaya tinggi. 

Sumber : National Occupational Safety and Health Profile of Finland. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health, 2006. Publications 2006:8. ISSN 1236-2050. 

Occupational Safety and Health in France: Practitioners and Policy karya Franck Guarnieri dkk. (2010) merupakan studi kuantitatif berskala nasional yang membedah transformasi profesi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Prancis. Dengan melibatkan 803 responden praktisi K3, laporan ini menawarkan gambaran komprehensif mengenai tipologi praktisi, dinamika kebijakan pencegahan, hingga tantangan dan kebutuhan baru dalam dunia K3 modern.

Konteks dan Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, profesi K3 di Prancis mengalami perubahan signifikan. Perubahan regulasi, tuntutan masyarakat, serta kompleksitas organisasi kerja menuntut peran K3 tidak lagi sekadar administratif, melainkan strategis dan kolaboratif. Praktisi K3 kini harus mampu mengelola risiko, memastikan kepatuhan standar, serta menjadi jembatan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan-baik internal maupun eksternal perusahaan.

Studi ini menyoroti bahwa persepsi tanggung jawab hukum perusahaan terhadap risiko kerja meningkat tajam, mendorong kebutuhan akan sistem manajemen K3 yang stabil dan adaptif.

Tujuan dan Metodologi

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama:

• Membangun tipologi praktisi K3 melalui profiling, mengidentifikasi tiga tipe utama: OSH manager, fieldworker, dan officer.
• Menganalisis praktik kebijakan pencegahan di lapangan, termasuk faktor penghambat dan penentu keberhasilan implementasi.
• Mengidentifikasi kebutuhan baru terkait pemanfaatan teknologi, database, dan perangkat lunak dalam pengambilan keputusan K3.

Metode yang digunakan meliputi survei telepon terhadap 803 praktisi K3 dari daftar 12.000 nama, dipadukan dengan data perusahaan (omzet, jumlah pegawai, rasio ekspor) dari database ASTREE. Analisis dilakukan dengan teknik statistik multivariat dan regresi logistik untuk mengungkap pengaruh variabel-variabel kunci secara mendalam.

Tipologi Praktisi K3 di Prancis

Studi ini berhasil mengelompokkan praktisi K3 ke dalam tiga profil utama:

• OSH Manager: Biasanya bertanggung jawab di perusahaan besar, memiliki peran strategis dalam merancang dan mengawasi kebijakan K3, serta sering terlibat dalam proses sertifikasi (misal OHSAS 18001, ILO-OSH 2001).
• OSH Fieldworker: Lebih banyak terjun langsung ke lapangan, menangani implementasi teknis dan operasional kebijakan K3, serta menjadi penghubung antara pekerja dan manajemen.
• OSH Officer: Berperan administratif, mendukung tugas-tugas dokumentasi, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan regulasi.

Studi kasus dari perusahaan industri besar menunjukkan bahwa OSH manager biasanya memiliki akses lebih baik ke sumber daya dan pelatihan, sementara fieldworker di perusahaan kecil sering menghadapi keterbatasan anggaran dan otoritas.

Tipologi Perusahaan dan Hubungannya dengan Praktisi K3

Penelitian ini juga membedakan perusahaan berdasarkan ukuran dan sektor:

• Perusahaan industri besar bersertifikasi: Memiliki struktur K3 yang matang, sumber daya memadai, dan tingkat kepatuhan tinggi.
• Perusahaan konstruksi besar bersertifikasi: Menghadapi tantangan unik terkait mobilitas tenaga kerja dan risiko proyek.
• SME industri dan jasa: Sering kali belum tersertifikasi, dengan sumber daya terbatas dan sistem K3 yang masih berkembang.
• Subkontraktor kecil: Paling rentan terhadap risiko K3 karena keterbatasan dana, personel, dan akses ke pelatihan.

Angka-angka dari studi menunjukkan, misalnya, bahwa hanya sebagian kecil SME jasa yang telah mengadopsi sistem manajemen K3 formal, sementara hampir semua perusahaan industri besar telah menerapkan standar internasional.

Kebijakan Pencegahan: Evolusi Lambat dan Implementasi Tidak Merata

Kebijakan pencegahan di Prancis berkembang lambat dan implementasinya sangat heterogen. Studi menemukan bahwa:

• Faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan K3 adalah dukungan manajemen puncak, ketersediaan sumber daya, dan keterlibatan aktif stakeholder.
• Hambatan utama meliputi keterbatasan dana, kurangnya pelatihan, resistensi budaya organisasi, dan kompleksitas regulasi.

Sebagai contoh, pada sektor konstruksi, keterlibatan subkontraktor yang belum tersertifikasi sering menjadi titik lemah sistem K3, menyebabkan celah dalam pengawasan dan pelaporan insiden.

Tantangan dan Perkembangan Terkini

Praktisi K3 kini menghadapi tantangan baru, seperti:

• Tekanan untuk menjadi lebih mandiri dan diakui sebagai ahli, bukan sekadar pelaksana regulasi.
• Kebutuhan akan inovasi teknologi: Penggunaan software compliance, database risiko, dan pelatihan berbasis digital semakin penting.
• Perubahan hubungan dengan badan pengawas: Praktisi K3 cenderung ingin mengurangi ketergantungan pada badan eksternal dan memperkuat otonomi profesional.

Studi ini menyoroti bahwa kurangnya pelatihan lanjutan dan akses ke sumber daya digital adalah masalah utama, terutama di perusahaan kecil. Namun, perusahaan besar mulai memanfaatkan data analytics dan perangkat lunak manajemen risiko untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Studi Kasus: Implementasi K3 di Perusahaan Industri Besar vs. SME

Salah satu temuan menarik adalah perbedaan nyata antara perusahaan besar dan SME. Di perusahaan industri besar, OSH manager memiliki akses ke pelatihan reguler, anggaran khusus, dan dukungan IT untuk pelaporan insiden. Sebaliknya, di SME, OSH fieldworker sering merangkap tugas lain, dengan waktu terbatas untuk fokus pada K3, dan mengandalkan pelatihan informal.

Data survei menunjukkan bahwa 70% OSH manager di perusahaan besar merasa cukup didukung oleh manajemen, sedangkan hanya 35% fieldworker di SME yang merasakan hal serupa. Hal ini berdampak pada efektivitas kebijakan pencegahan dan tingkat kecelakaan kerja.

Perbandingan dengan Tren Internasional

Jika dibandingkan dengan tren global, transformasi profesi K3 di Prancis sejalan dengan negara-negara maju lain seperti Jerman dan Inggris, di mana sertifikasi, digitalisasi, dan integrasi K3 ke dalam strategi bisnis menjadi kunci. Namun, tingkat heterogenitas dan tantangan di sektor SME masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Kritik dan Opini

Kekuatan utama studi ini terletak pada pendekatan kuantitatif yang solid dan analisis tipologi yang tajam. Namun, terdapat beberapa keterbatasan:

• Sampel tidak sepenuhnya representatif seluruh populasi praktisi K3 di Prancis, karena diambil dari database tertentu.
• Kurangnya eksplorasi mendalam pada aspek budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap efektivitas kebijakan K3.

Meski demikian, laporan ini sangat relevan sebagai referensi bagi pembuat kebijakan, praktisi, maupun akademisi yang ingin memahami dinamika profesi K3 di era modern.

Implikasi untuk Industri dan Platform Pembelajaran

Bagi industri, temuan ini menegaskan pentingnya:

• Investasi pada pelatihan berkelanjutan untuk semua tipe praktisi K3.
• Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring, pelaporan, dan analisis risiko.
• Penguatan budaya keselamatan melalui keterlibatan seluruh level organisasi.

Untuk platform pembelajaran, peluang besar terbuka dalam menyediakan modul pelatihan online, database regulasi, serta simulasi interaktif yang dapat diakses oleh praktisi di berbagai sektor dan ukuran perusahaan.

Kesimpulan

Transformasi profesi K3 di Prancis menunjukkan bahwa peran praktisi semakin strategis dan multidimensional. Keberhasilan kebijakan pencegahan sangat ditentukan oleh kombinasi dukungan manajemen, sumber daya, pelatihan, serta adaptasi teknologi. Tantangan terbesar terletak pada SME dan subkontraktor kecil yang masih tertinggal dalam adopsi sistem manajemen K3 modern.

Studi ini menjadi rujukan penting untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan peluang pengembangan profesi K3 di masa depan-baik di Prancis maupun secara global.

Sumber : Guarnieri, F., Besnard, D., Miotti, H., Martin, C., & Rallo, J.-M. (2010). Occupational safety and health in France: Practitioners and policy - AFNOR Report.

Pendahuluan

Denmark dikenal sebagai negara maju dengan sistem kesejahteraan yang kuat. Namun, dalam laporan ilmiah “Migrants’ Work Environment in the Danish Construction Sector” (Overgård et al., 2023), tergambar realitas yang jauh dari ideal bagi buruh migran di sektor konstruksi. Dengan pertumbuhan pesat tenaga kerja migran—naik dua kali lipat dalam satu dekade terakhir—muncul ketimpangan signifikan dalam akses terhadap keselamatan kerja, hak, dan kondisi lingkungan kerja. Laporan setebal lebih dari 300 halaman ini menyajikan gabungan data kuantitatif dan kualitatif dari 84 pekerja migran dan 37 informan profesional, serta analisis dari berbagai data administratif nasional.

Latar Belakang dan Signifikansi Penelitian

Dalam periode 2013–2023, pekerja migran meningkat drastis dari 8.782 menjadi 25.014 di sektor konstruksi Denmark. Sebagian besar berasal dari Polandia (11.585 orang), Rumania (4.024), dan Lituania (2.741). Mereka mengisi posisi yang sering dianggap “3D” (dirty, dangerous, demanding) dan bekerja di lingkungan yang sangat berbeda dibandingkan pekerja lokal. Meskipun secara hukum memiliki hak yang sama, dalam praktiknya banyak pekerja migran:

• Tidak mendapat pelatihan K3 memadai
• Dipekerjakan dalam sistem subkontrak yang rumit
• Tidak memiliki jaminan kerja yang stabil

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, melibatkan:

• 84 wawancara mendalam dengan pekerja migran
• 37 wawancara dengan profesional di bidang K3
• Analisis 5 database administratif nasional, termasuk catatan kecelakaan kerja dan data tenaga kerja (CPR, RAS, LPR, EASY, BFL)

Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data dan penelusuran hubungan antara etnisitas, jenis pekerjaan, status kontrak, dan frekuensi kecelakaan.

Hasil Penelitian Utama

1. Pekerja Migran Mendapat Beban dan Risiko Lebih Tinggi

Banyak migran ditempatkan pada pekerjaan kasar, berat, dan berbahaya seperti pembongkaran, pengangkutan, atau pembersihan puing. Mereka sering tidak diberikan pelatihan awal, alat pelindung yang layak, atau briefing keselamatan.

“Pekerja migran sering tidak tahu standar keselamatan Denmark karena informasi tidak diberikan dalam bahasa mereka.”

2. Kecelakaan Tinggi, Pelaporan Rendah

Berdasarkan analisis register:

• Migran lebih rentan mengalami kecelakaan kerja serius.
• Namun, tingkat pelaporan sangat rendah, karena:
  • Takut dipecat
  • Tidak tahu harus melapor ke mana
  • Kurangnya kepercayaan terhadap sistem

3. Ketidaksetaraan Struktural dalam Budaya K3

Budaya keselamatan yang berlaku hanya tercermin di permukaan. Dalam praktiknya, para buruh migran tidak dilibatkan dalam proses K3. Mereka juga tidak memiliki representasi dalam struktur AMO (organisasi keselamatan di tempat kerja).

4. Ketimpangan Gaji dan Waktu Kerja

Pekerja migran rata-rata:

• Bekerja lebih dari 50 jam per minggu
• Menerima upah di bawah standar Denmark
• Mendapat tekanan untuk tidak mengambil cuti sakit meski terluka

Studi Kasus: Perbedaan Nasib Pekerja Lokal dan Migran

Seorang pekerja migran asal Polandia yang bekerja selama 3 tahun di Denmark melaporkan bahwa dia jatuh dari tangga di lokasi proyek, namun tidak melapor karena khawatir kehilangan pekerjaan. Hasilnya:

• Tidak mendapatkan perawatan medis
• Kembali bekerja dengan cedera
• Tidak mendapatkan kompensasi

Sebaliknya, rekan kerja warga lokal yang mengalami insiden serupa dapat cuti penuh dan kompensasi dari perusahaan.

Analisis Kritis: Mengapa Sistem Ini Gagal untuk Migran?

1. Budaya Keselamatan Bersifat Normatif, Tidak Inklusif

Meskipun secara teoritis konsep safety culture dipraktikkan, dalam kenyataannya tidak ada upaya sistematis melibatkan pekerja migran dalam pembuatan kebijakan keselamatan.

2. Subkontrak Multilapis Menyulitkan Akses Keadilan

Banyak pekerja bekerja melalui agen tenaga kerja asing. Ini membuat:

• Sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab saat terjadi kecelakaan
• Tidak ada sistem kontrol atau audit berlapis yang efektif

3. Hambatan Bahasa dan Sosial

• Kurangnya materi keselamatan dalam bahasa ibu pekerja
• Budaya organisasi yang tidak inklusif
• Tidak adanya pelatihan lintas budaya untuk pengawas atau manajer proyek

Perbandingan Internasional dan Isu “Social Dumping”

Fenomena ini tidak unik di Denmark. Namun, laporan ini menguatkan dugaan terjadinya social dumping, yakni kondisi di mana buruh migran:

• Diupah lebih rendah dari standar lokal
• Tidak mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang layak
• Dianggap hanya sebagai tenaga kerja, bukan manusia utuh

Rekomendasi dan Langkah Perbaikan

Penelitian ini mengajukan sejumlah solusi konkret:

1. Peningkatan pelatihan K3 dalam bahasa yang dipahami pekerja migran
2. Reformasi sistem subkontrak, agar lebih transparan dan bertanggung jawab
3. Peningkatan representasi pekerja migran dalam struktur AMO
4. Kampanye nasional untuk mendorong pelaporan kecelakaan tanpa takut sanksi
5. Penyediaan tempat tinggal yang layak dan stabil, karena lingkungan hidup memengaruhi kesehatan kerja

Kesimpulan: Menuju Pekerjaan yang Layak (Decent Work)

Konsep decent work dari ILO menjadi relevan. Laporan ini menegaskan bahwa pekerjaan hanya bisa dianggap layak jika aman, adil, dan manusiawi. Pekerja migran membutuhkan:

• Perlindungan hukum nyata, bukan hanya formalitas
• Akses terhadap keadilan dan kompensasi
• Keterlibatan dalam keputusan keselamatan
• Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

Ini bukan hanya isu etika, tapi juga keberlanjutan industri secara keseluruhan. Tanpa perbaikan menyeluruh, Denmark dan negara lain dengan ketergantungan tinggi pada tenaga migran akan menghadapi tantangan serius dalam hal ketimpangan sosial dan keberlangsungan tenaga kerja.

Sumber : Overgård, C. H., Jespersen, M., Høgedahl, L., Lund Thomsen, T., Sørensen, L. B., & Møller, N. B. (2023). Migrants’ work environment in the Danish construction sector. Centre for Labour Market Research (CARMA), Aalborg University.