Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan tenaga kerja di sektor konstruksi. Namun, studi Yusuph Bakari Mhando (2021) menunjukkan bahwa tingkat penggunaan alat pelindung diri (APD) di kalangan pekerja konstruksi di Tanzania masih sangat rendah. Lebih dari 60% responden mengaku tidak menggunakan APD secara konsisten, meski mengetahui risiko kecelakaan di lokasi kerja.

Penelitian ini menyoroti persoalan klasik dalam manajemen K3: pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan praktik. Banyak pekerja memahami pentingnya helm, sarung tangan, atau sepatu safety, tetapi tetap mengabaikannya karena alasan ketidaknyamanan, kurangnya pengawasan, atau minimnya peraturan perusahaan.

Temuan ini memiliki nilai penting secara global. Negara berkembang sering menghadapi masalah serupa: APD tersedia, tetapi tidak digunakan dengan benar. Artinya, kebijakan keselamatan tidak hanya membutuhkan regulasi dan penyediaan alat, melainkan juga transformasi perilaku pekerja dan budaya organisasi.

Sebagaimana disampaikan pada artikel “Membentuk Budaya K3 Konstruksi di Indonesia”, upaya membangun budaya keselamatan yang kuat membutuhkan kolaborasi lintas level — mulai dari kebijakan pemerintah hingga pelatihan di lapangan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Penelitian di Arusha Urban, Tanzania, menemukan beberapa faktor utama penyebab rendahnya penggunaan APD:

1. Keterbatasan Ketersediaan dan Kualitas APD
   Banyak perusahaan konstruksi kecil tidak menyediakan APD sesuai standar, atau hanya menyediakan sebagian peralatan tanpa pelatihan penggunaannya.

2. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Disiplin
   Supervisor sering tidak menegur pelanggaran pemakaian APD, sehingga pekerja merasa aman tanpa perlindungan.

3. Faktor Kenyamanan dan Iklim Panas
   Dalam kondisi tropis seperti Tanzania, banyak pekerja menganggap APD tidak nyaman — misalnya helm atau masker yang menyebabkan panas berlebih.

4. Minimnya Edukasi dan Kesadaran Risiko
   Meskipun banyak yang tahu bahaya konstruksi, hanya sebagian kecil yang memahami dampak jangka panjang dari paparan material berbahaya seperti semen atau debu silika.

5. Kurangnya Teladan dari Manajemen
   Jika pengawas atau manajer proyek tidak konsisten memakai APD, pekerja cenderung meniru perilaku tersebut.

Dampaknya sangat serius: meningkatnya risiko cedera kepala, luka tangan, gangguan pernapasan, dan bahkan kematian akibat kecelakaan di tempat kerja.

Namun, penelitian ini juga menemukan peluang besar untuk perbaikan, terutama jika kebijakan diarahkan pada:

• Penegakan hukum yang lebih kuat,

• Edukasi berbasis perilaku, dan

• Pelatihan keselamatan berkelanjutan.

Program pelatihan seperti “Kepatuhan Perusahaan dalam Penerapan Standar K3 melalui SMK3” di Diklatkerja menjadi contoh konkret bagaimana pelatihan daring dapat membantu memperkuat budaya keselamatan, bahkan di lingkungan kerja berisiko tinggi.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Wajibkan Audit K3 Berkala di Sektor Konstruksi
   Pemerintah perlu mengatur audit K3 setidaknya dua kali setahun untuk setiap proyek konstruksi aktif. Audit ini menilai ketersediaan dan kepatuhan penggunaan APD, dengan laporan terbuka kepada publik.

2. Standarisasi APD Sesuai Iklim Tropis dan Kondisi Lokal
   Desain APD harus disesuaikan dengan kondisi panas dan kelembapan tinggi agar pekerja merasa nyaman. Penelitian menunjukkan bahwa APD yang ergonomis meningkatkan tingkat kepatuhan hingga 45%.

3. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran di Lapangan
   Pelatihan tidak cukup dilakukan satu kali. Diperlukan sistem edukasi berkelanjutan dengan pendekatan visual dan simulatif.

4. Sanksi dan Insentif yang Proporsional
   Kombinasi hukuman (misalnya denda bagi pelanggar) dan insentif (bonus bagi tim dengan zero accident) dapat mendorong kepatuhan lebih efektif dibanding sekadar peringatan tertulis.

5. Kepemimpinan dan Keteladanan Manajerial
   Pimpinan proyek wajib menjadi role model dalam penerapan APD. Keteladanan manajemen adalah faktor paling berpengaruh terhadap perubahan perilaku pekerja di lapangan.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kegagalan utama dalam implementasi kebijakan K3 biasanya terjadi ketika fokus hanya pada regulasi, bukan pada perilaku manusia. Tanpa memperhatikan aspek budaya kerja dan kenyamanan pekerja, APD cenderung diabaikan meskipun tersedia.

Kebijakan juga berisiko gagal bila tidak disertai monitoring independen dan evaluasi berkelanjutan. Banyak proyek besar di negara berkembang hanya melaksanakan inspeksi awal, tetapi tidak melakukan pengawasan lanjutan selama fase konstruksi.

Selain itu, minimnya kolaborasi antara pemerintah, kontraktor, dan lembaga pelatihan menyebabkan kebijakan keselamatan berhenti di atas kertas. Dibutuhkan model koordinasi lintas lembaga agar regulasi dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan.

Penutup

Penelitian Yusuph Bakari Mhando menjadi cermin bahwa kebijakan K3 tidak cukup hanya bersifat administratif. Penyediaan APD harus dibarengi dengan pendekatan psikologis dan sosial untuk mengubah kebiasaan kerja.

Rendahnya pemakaian APD bukanlah masalah peralatan semata, tetapi masalah budaya dan kepemimpinan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan Tanzania, memiliki peluang besar untuk belajar satu sama lain dalam membangun ekosistem keselamatan kerja yang berorientasi manusia, bukan sekadar peraturan.

Dengan kombinasi regulasi, edukasi, dan inovasi, sektor konstruksi dapat menjadi contoh nyata bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan nyawa manusia.

Sumber

Mhando, Yusuph Bakari. (2021). Factors of Inefficient Use of Personal Protective Equipment (PPE): A Survey of Construction Workers at Arusha Urban in Tanzania. Journal of Civil Engineering and Management Innovations (JCEMI), Vol. 3(1).

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Industri konstruksi memainkan peran kunci dalam pembangunan infrastruktur nasional, namun sekaligus menjadi sumber risiko tinggi bagi keselamatan pekerja. Berdasarkan studi Suárez Sánchez dkk. (2017), lebih dari 80% publikasi K3 di konstruksi terfokus pada tiga domain utama: penilaian risiko, pencegahan bahaya, dan analisis kecelakaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan holistik terhadap sistem keselamatan yang tidak hanya reaktif, tetapi proaktif.

Di Indonesia, kecelakaan konstruksi sering melibatkan korban, kerusakan properti, serta implikasi hukum dan reputasi. Kebijakan yang hanya bersifat regulatif saja tidak cukup — penting untuk memperkuat kebijakan melalui data, edukasi, budaya, dan teknologi. Sebagai contoh, situs Diklatkerja menyediakan artikel “K3 di Sektor Konstruksi: Panduan Lengkap” sebagai bahan rujukan praktis dalam upaya mengurangi kecelakaan kerja.

Di samping itu, Diklatkerja juga menawarkan kursus yang relevan seperti “Kepatuhan Perusahaan dalam Penerapan Standar K3 melalui SMK3” dan kegiatan pelatihan di kategori K3 Industri / K3 Konstruksi ni memperlihatkan bahwa platform tersebut bisa dijadikan mitra dalam menerapkan rekomendasi kebijakan yang akan kita bahas.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak positif penerapan K3 yang baik:

• Menurunkan angka kecelakaan, cedera, bahkan kematian di lokasi proyek.

• Meningkatkan produktivitas karena gangguan akibat insiden dapat diminimalkan.

• Meningkatkan kepercayaan pemangku proyek dan investor terhadap manajemen proyek yang berkelanjutan.

Hambatan utama di lapangan:

1. Ketimpangan regulasi dan pelatihan
   Banyak proyek masih belum disertai regulasi lokal atau pelatihan komprehensif, terutama proyek di daerah terpencil.

2. Kurangnya integrasi sistem K3 secara menyeluruh
   Beberapa perusahaan hanya menerapkan bagian dari sistem manajemen—misalnya hanya SOP, tanpa evaluasi berkelanjutan.

3. Minimnya budaya keselamatan (safety climate)
   Pekerja mungkin tahu SOP-nya, tetapi jika manajemen dan rekan kerja tidak konsisten dalam menegakkan keselamatan, kepatuhan akan melemah.

4. Kesulitan adaptasi teknologi
   Teknologi seperti sensor pintar, real-time monitoring, atau BIM masih jarang digunakan secara menyeluruh karena biaya dan kapabilitas teknis.

Namun muncul peluang yang dapat dipacu:

• Adopsi teknologi terkini: Artikel “Teknologi Canggih dalam K3 Konstruksi” menyoroti penggunaan BIM, VR, dan sensor pintar sebagai alat bantu manajemen keselamatan proyek.

• Belajar dari proyek nyata: di proyek Sahid Jogja Lifestyle City, meskipun ada SOP dan program safety talk, tantangan besar muncul dari perilaku pekerja dan ketersediaan APD.

• Penguatan kerangka budaya K3: artikel “Membentuk Budaya K3 Konstruksi di Indonesia” membahas kebutuhan penguatan iklim keselamatan melalui komitmen manajemen, komunikasi, dan akuntabilitas.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

Berikut lima rekomendasi yang realistis dan bisa diintegrasikan dalam kebijakan nasional:

1. Pendirian Pusat Data Nasional K3 Konstruksi

   • Membangun sistem pelaporan insiden dan kecelakaan secara real-time yang dikelola oleh lembaga pemerintah (misalnya Kemenaker atau Kementerian PUPR).

   • Data ini menjadi dasar kebijakan, evaluasi proyek, dan alokasi sumber daya.

   • Untuk memacu penggunaan sistem ini, integrasikan dengan persyaratan dalam lelang proyek pemerintah.

2. Integrasi K3 dalam Kurikulum Teknik dan Vokasi

   • Memasukkan modul keselamatan konstruksi sebagai bagian wajib di jurusan teknik sipil, arsitektur, dan SMK teknik.

   • Aplikasi praktis di laboratorium dan proyek kampus untuk membiasakan pekerja masa depan.

   • Kerjasama dengan lembaga pelatihan seperti Diklatkerja untuk menyediakan materi pendamping.

3. Wajibkan Sertifikasi K3 (ISO/OHSAS) bagi Kontraktor Besar

   • Diambil sebagai syarat dalam pengadaan proyek pemerintah: hanya kontraktor yang terverifikasi dapat memenangkan lelang.

   • Dilengkapi audit independen setiap tahun.

   • Sertifikasi tersebut harus diikuti pelatihan dan evaluasi internal berkala.

4. Skema Insentif dan Reward bagi Perusahaan Aman

   • Pemerintah pusat atau daerah memberikan keringanan pajak, bonus proyek, atau prioritas tender bagi perusahaan yang memiliki skor K3 tinggi (misalnya zero accident).

   • Publikasi penghargaan dan sertifikat sebagai promosi reputasi.

5. Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga & Penguatan Kelembagaan K3

   • Bentuk komite nasional K3 konstruksi yang melibatkan Kemenaker, Kementerian PUPR, Bappenas, BPJamsostek, perguruan tinggi, dan asosiasi konstruksi.

   • Bentuk lembaga audit K3 independen yang bisa melakukan inspeksi dan sertifikasi.

   • Dorong publikasi studi kasus dan evaluasi kebijakan secara berkala.

Untuk mendukung rekomendasi ini, platform Diklatkerja bisa menjadi mitra strategis dalam penyediaan kursus terkait sistem manajemen K3, budaya keselamatan, dan penggunaan teknologi dalam K3 — misalnya kursus di kategori K3 Industri / K3 Konstruksi yang sudah tersedia di situs mereka.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Jika kebijakan hanya berbasis kepatuhan (compliance-based) tanpa membangun safety climate, maka kepatuhan bisa bersifat formal dan tidak berkelanjutan.

• Kebijakan yang tidak disertai pendanaan riset berkelanjutan dan evaluasi akan cepat usang seiring teknologi berkembang.

• Resiko konflik antar lembaga atau kementerian jika tidak ada kerangka koordinasi yang jelas.

• Jika skema insentif-sanksi tidak dijalankan konsisten, perusahaan akan merasa tidak ada konsekuensi nyata.

• Dalam praktik lelang, perusahaan mungkin manipulasi data K3 agar memenuhi syarat, tanpa penerapan riil.

Penutup

Transformasi sektor konstruksi Indonesia menuju keselamatan kerja yang kuat merupakan tantangan besar, tetapi sangat krusial. Tidak cukup hanya regulasi, kita perlu sinergi antara data, edukasi, budaya, dan teknologi. Kebijakan publik yang merespons tren global dan kondisi lokal dapat memberi jaminan bahwa pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan keselamatan manusia.

Apabila kebijakan ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan fisik dan keselamatan pekerja berjalan beriringan.

Sumber

Suárez Sánchez, F. A., Carvajal Peláez, G. I., & Catalá Alís, J. (2017). Occupational Safety and Health in Construction: A Review of Applications and Trends. Industrial Health, 55(3), 210–218.

Pendahuluan

Fenomena petir tidak hanya menjadi pemandangan dramatis di langit, tetapi juga menyimpan risiko besar terhadap keselamatan manusia dan infrastruktur. Indonesia, sebagai negara tropis yang berada di jalur konveksi aktif, mengalami frekuensi sambaran petir jauh lebih tinggi dibanding negara-negara subtropis. Dalam konteks ini, penelitian berjudul *"Analisis Kerapatan Sambaran Petir Wilayah Provinsi Banten Periode Juli 2020 – Juni 2021" karya Yosita Cecilia menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya memetakan intensitas petir, tetapi juga mengaitkannya dengan kepadatan penduduk untuk menyusun strategi mitigasi risiko.

Petir dan Urgensi Penelitian Spasial

Petir jenis Cloud-to-Ground (CG) merupakan tipe yang paling berbahaya karena langsung menyambar permukaan bumi. Di daerah padat penduduk, sambaran jenis ini berpotensi menimbulkan kerusakan fisik hingga korban jiwa. Berdasarkan data BMKG, kerapatan sambaran petir di Indonesia berkisar 5–15 kali per km² per tahun, jauh di atas rata-rata Eropa atau Jepang yang hanya 1–3 kali per km².

Dalam konteks Provinsi Banten, dengan karakteristik geografis yang diapit oleh Laut Jawa dan Selat Sunda serta kepadatan penduduk yang tinggi (1.232 jiwa/km²), risikonya kian kompleks. Oleh karena itu, pemetaan spasial sambaran petir menjadi alat penting untuk prediksi dan perencanaan mitigasi bencana.

Metode: Kolaborasi Data Observasi dan Teknologi Geospasial

Penelitian ini menggunakan metode interpolasi Inverse Distance Weighting (IDW) berbasis perangkat lunak QGIS 3.14 untuk memvisualisasikan distribusi sambaran petir. Data primer diambil dari sensor petir Lightning Detector LD-250 yang beroperasi real-time di BMKG Stasiun Geofisika Klas I Tangerang. Dengan total 500.459 sambaran petir selama periode satu tahun (Juli 2020–Juni 2021), data ini kemudian diproses menjadi peta tematik.

Klasifikasi dilakukan berdasarkan jumlah sambaran per km²:

• Tanpa sambaran: 0–1 kali

• Rendah: 1–7 kali

• Sedang: 7–12 kali

• Tinggi: >12 kali

Temuan Utama

Wilayah Rawan dan Aman

Peta hasil analisis menunjukkan bahwa daerah seperti Pandeglang, bagian selatan Lebak, dan Serang selatan tergolong aman (tanpa sambaran). Sementara Tangerang Timur, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan tergolong wilayah berkerapatan sambaran tinggi.

Hubungan dengan Kepadatan Penduduk

Analisis regresi linier menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,546, artinya terdapat pengaruh antara kepadatan penduduk dan kerapatan petir, meskipun tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti topografi, tutupan lahan, dan iklim mikro juga berperan besar dalam persebaran petir.

Studi Kasus dan Dampak Praktis

Di wilayah Tangerang Selatan, yang dikenal sebagai kawasan urban berkembang pesat, frekuensi sambaran petir tinggi dapat membahayakan gedung tinggi, jaringan listrik, dan peralatan elektronik. Dalam beberapa kasus, petir bahkan menyebabkan kematian mendadak, kebakaran, dan kerusakan sistem komunikasi.

Tren urbanisasi cepat di Banten juga berdampak pada perubahan tutupan lahan. Permukaan yang semula vegetatif berubah menjadi beton, yang memperkuat efek pulau panas dan meningkatkan kemungkinan terbentuknya awan Cumulonimbus pemicu petir.

Kritik dan Perbandingan

Penelitian ini unggul dalam pengolahan data spasial dan visualisasi. Namun, bisa lebih kuat jika menggunakan data multivariat yang melibatkan variabel seperti kelembaban, suhu, dan jenis penggunaan lahan. Sebagai perbandingan, studi oleh Faizatin et al. (2014) di Pasuruan memasukkan faktor-faktor atmosferik dan menghasilkan pemetaan yang lebih komprehensif.

Selain itu, pengujian hubungan dengan kepadatan penduduk seharusnya dilengkapi analisis spasial-temporal menggunakan metode seperti Geographically Weighted Regression (GWR) untuk mengakomodasi heterogenitas wilayah.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Hasil penelitian ini sebaiknya menjadi dasar:

• Mitigasi risiko bencana: Penggunaan penangkal petir wajib untuk bangunan tinggi di wilayah berisiko tinggi.

• Perencanaan tata ruang: Pengembangan kawasan sebaiknya mempertimbangkan indeks kerawanan petir.

• Pendidikan masyarakat: Kampanye tentang bahaya petir dan langkah perlindungan pribadi perlu digalakkan terutama di daerah dengan klasifikasi tinggi.

• Integrasi sistem peringatan dini: BMKG dapat mengembangkan dashboard publik berbasis GIS yang menyajikan data real-time sambaran petir.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa integrasi antara observasi ilmiah dan teknologi geospasial dapat menghasilkan peta risiko yang strategis. Meskipun hubungan statistik antara kepadatan penduduk dan sambaran petir belum signifikan, kombinasi faktor lingkungan dan manusia jelas mempengaruhi risiko petir.

Sebagai provinsi dengan dinamika geografis dan demografis tinggi, Banten membutuhkan pendekatan mitigasi petir yang tidak hanya teknis tetapi juga sosial dan kebijakan.

 

Sumber

Yosita Cecilia. Analisis Kerapatan Sambaran Petir Wilayah Provinsi Banten Periode Juli 2020 – Juni 2021. Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Dalam dunia konstruksi modern, efisiensi waktu dan biaya menjadi kunci utama keberhasilan suatu proyek. Salah satu pendekatan yang semakin populer untuk mencapai tujuan ini adalah metode Design and Build (DB) atau Rancang Bangun (RB). Sebuah studi kasus mendalam mengenai pembangunan Masjid Al-Huda Universitas Merdeka Malang memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana pendekatan RB, dengan segala tantangan dan dinamikanya, dapat menghasilkan penyelesaian proyek yang tepat waktu dan fungsional. Artikel ini akan menganalisis secara rinci studi kasus tersebut, menyoroti faktor-faktor penentu keberhasilan, serta memberikan perspektif tambahan yang relevan dengan tren industri konstruksi saat ini.

Mendesaknya Kebutuhan: Latar Belakang Proyek Masjid Al-Huda

Lebih dari sekadar pekerjaan konstruksi, pembangunan Masjid Al-Huda Universitas Merdeka Malang mencerminkan kesadaran kolektif terhadap kebutuhan ruang spiritual yang layak dan segera dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama di momentum penting bulan Ramadhan 2023. Kondisi ini secara inheren menuntut percepatan proses pembangunan, di mana metode konvensional yang memisahkan tahapan desain dan konstruksi mungkin tidak akan mampu memenuhi target waktu yang ketat.

Awalnya, Masjid Al-Huda berlokasi di dalam lingkungan kampus, sehingga hanya melayani jamaah dari kalangan kampus. Namun, dengan dukungan dari Pemerintah Kota Malang, lokasi masjid dipindahkan ke tepi Jalan Terusan Raya Dieng. Perubahan lokasi ini strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan masjid, menjadikannya fasilitas peribadatan umum yang juga dapat diakses oleh warga sekitar Universitas Merdeka Malang. Proyek ini didanai melalui swakelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka (YPTM), yang sebagian besar berasal dari dana wakaf jamaah, mengindikasikan bahwa proyek ini juga memiliki nilai sosial dan amal yang tinggi. Luas proyek mencakup area ±865 m2 dari total lahan 1083 m2, yang terbagi menjadi bangunan utama masjid (600 m2), lahan parkir (363 m2), dan taman (120 m2).

Transisi Menuju Rancang Bangun: Solusi di Tengah Keterbatasan

Pada mulanya, proyek ini melibatkan tiga pihak utama: YPTM sebagai pemilik, tim perencana/pengawas, dan PT. KIM sebagai kontraktor pelaksana. Namun, minimnya dokumen pelaksanaan yang memadai mengharuskan adanya koordinasi intensif. Situasi ini mendorong integrasi tim perencana/pengawas dengan kontraktor, membentuk sistem RB yang terintegrasi. terbukti efektif untuk proyek dengan tenggat waktu ketat, karena mengintegrasikan tim perancang dan pelaksana dalam satu sistem kerja terpadu yang mempercepat proses sekaligus meningkatkan efisiensi.

Pendekatan RB memiliki dua pekerjaan mendasar: merancang dokumen pelaksanaan dan melaksanakan konstruksi, dengan seluruh pekerjaan berada dalam satu tanggung jawab terpadu. Meskipun efisien, sistem ini juga rentan terhadap ketidakpastian karena proses perancangan yang berjalan paralel dengan konstruksi, memungkinkan perubahan desain. Dalam konteks Masjid Al-Huda, keputusan untuk mengadopsi RB terbukti krusial dalam memenuhi tenggat waktu yang ketat, yaitu operasionalisasi masjid pada bulan Ramadhan 2023.

Dinamika Pelaksanaan: Faktor Kritis dalam Proyek RB

Keberhasilan proyek RB sangat bergantung pada sinergi dan kemampuan berbagai pihak yang terlibat. Dalam studi kasus Masjid Al-Huda, beberapa faktor signifikan telah diidentifikasi:

1. Kemampuan Tim Perencana/Perancang

Tim perencana/perancang memegang peranan sentral dalam proyek RB, terutama dalam mengakomodasi keinginan pemilik dan memastikan kelancaran pelaksanaan. Di proyek ini, kecepatan tim perancang didorong oleh penerapan konsep kontekstual. Konsep kontekstual mengarahkan perancangan objek agar selaras dengan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini, fasade gedung kampus Unmer Malang yang sudah ada. Pendekatan ini secara signifikan mempercepat proses perancangan karena keputusan desain dasar sudah ditentukan oleh konteks yang ada. Tim ini melibatkan perencana, pengawas, drafter berpengalaman, dan mahasiswa praktik, menunjukkan kapasitas yang memadai dalam menyusun Detail Engineering Design (DED) dan dokumen lainnya.

2. Kemampuan Tim Pelaksana (Kontraktor)

Tim konstruksi, yang dalam kasus ini adalah PT. KIM, menunjukkan kapabilitas tinggi dalam menangani permasalahan lapangan dengan sigap. Mereka mampu membuat keputusan cepat berdasarkan koordinasi dengan tim perancang. Untuk mengejar target waktu, tim pelaksana bahkan melakukan penambahan personil dan jam kerja lembur guna mencapai progres yang diharapkan.

3. Kemampuan Manajer Proyek

Manajer proyek berperan sebagai koordinator utama yang memastikan komunikasi berjalan lancar antarpihak terkait. Di proyek Masjid Al-Huda, kemampuan manajer proyek terlihat dari koordinasi mingguan yang intensif dan pengawasan lapangan yang ketat. Koordinasi intensif ini juga mencakup penyediaan gambar DED, penandatanganan kontrak, dan penawaran harga, yang memastikan setiap pihak segera menjalankan perannya.

4. Kemampuan Pemilik (Owner)

YPTM sebagai pemilik tidak hanya memfasilitasi, tetapi juga mengakomodasi dan mengawasi progres proyek secara intensif, bahkan setiap hari. Kemampuan manajerial owner, termasuk penetapan jadwal yang ketat dan ketersediaan personil, sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Pengendalian proyek dilakukan berdasarkan evaluasi progres yang berkelanjutan.

5. Faktor Proses Pengadaan (Procurement)

Proses pengadaan menjadi faktor dominan yang menentukan progres pekerjaan. Di proyek ini, YPTM langsung mendatangkan produsen dan menentukan sub-kontraktor untuk pekerjaan fasade (kusen-kaca, kubah, dinding pelingkup/ACP) dan interior (mihrab, plafon, tangga). Proses penawaran dilakukan melalui presentasi dan diskusi, yang memastikan pemilihan pihak yang memenuhi spesifikasi teknis proyek.

6. Faktor Lingkup Proyek

Perubahan lingkup proyek, baik penambahan maupun pengurangan pekerjaan, dapat sangat memengaruhi kelancaran dan waktu penyelesaian. Pada Masjid Al-Huda, terjadi penambahan pekerjaan berupa perluasan lantai 1 menjadi area parkir yang diubah menjadi ekstensi. Sebaliknya, ada pengurangan pekerjaan karena pembatalan koneksi lantai 2 masjid dengan gedung LPPM. Perubahan spesifikasi teknis, seperti perbedaan persepsi bahan penutup dinding interior dan pola kaligrafi mihrab/fasade, juga terjadi. Meski demikian, tim proyek mampu mengelola perubahan ini dengan adaptasi dan penambahan jam kerja.

Konseptualisasi Desain Kontekstual: Sebuah Pendekatan Cerdas

Salah satu aspek yang paling menarik dari proyek ini adalah penerapan konsep perancangan kontekstual. Konsep ini melibatkan penyesuaian desain objek baru dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta keselarasan dan keutuhan. Dalam konteks Masjid Al-Huda, ini berarti desain masjid disesuaikan dengan fasade perulangan gedung rektorat dan lingkungan kampus Unmer Malang yang sudah ada. Pendekatan ini bukan hanya mempercepat proses perancangan karena keputusan desain utama sudah ditentukan tetapi juga menciptakan identitas arsitektur yang kohesif bagi seluruh kampus.

Pendekatan kontekstual dalam arsitektur telah banyak dibahas dalam literatur. Misalnya, studi oleh Jefri dan Puspitasari (2019) dan Prasetyo dan Trisnowati (2023) menyoroti pentingnya arsitektur kontekstual dalam menciptakan bangunan yang harmonis dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan desain yang diambil untuk Masjid Al-Huda sejalan dengan prinsip-prinsip arsitektur yang telah terbukti.

Refleksi dan Pembelajaran dari Proyek Design and Build

Keberhasilan Masjid Al-Huda menunjukkan bahwa metode RB sangat efektif untuk proyek dengan tenggat waktu yang ketat dan tingkat urgensi yang tinggi. Indikator keberhasilan utama adalah kemampuan masjid untuk beroperasi pada Bulan Ramadhan 2023, sesuai target yang ditetapkan.

Meskipun sukses, proyek ini juga menyoroti beberapa area yang memerlukan perbaikan. Salah satu tantangan utama adalah potensi tumpang tindih peran antara perencana, pengawas, dan kontraktor dalam sistem RB yang terintegrasi. Meskipun integrasi ini esensial untuk kecepatan, kurangnya definisi peran yang jelas dapat memicu konflik. Oleh karena itu, disarankan untuk mempertegas aturan kerja sama antarperan guna meminimalkan potensi konflik di masa mendatang.

Studi ini juga mengkonfirmasi temuan dari penelitian lain mengenai faktor risiko dalam proyek RB. Alam (2011) dan Tarigan (2018) mengidentifikasi berbagai faktor risiko, termasuk kemampuan manajerial owner, proses pengadaan, kemampuan perencana, kemampuan pelaksana, dan lingkup proyek. Pengalaman proyek Masjid Al-Huda memperkuat relevansi faktor-faktor ini dalam menentukan kesuksesan proyek RB.

Proyek Design and Build di Era Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan

Melihat keberhasilan proyek Masjid Al-Huda, ada peluang besar untuk mengintegrasikan teknologi modern demi optimalisasi lebih lanjut dalam proyek RB. Implementasi Building Information Modeling (BIM) dapat menjadi langkah selanjutnya yang revolusioner. BIM memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara tim desain dan konstruksi, mengurangi kesalahan desain, dan mempercepat proses pembangunan secara keseluruhan. Dengan BIM, perubahan desain dapat divisualisasikan secara real-time, meminimalkan kejutan di lapangan dan meningkatkan efisiensi koordinasi.

Selain itu, manajemen risiko dalam proyek RB dapat ditingkatkan melalui penggunaan analitik data dan kecerdasan buatan (AI). Dengan menganalisis data dari proyek-proyek sebelumnya, AI dapat memprediksi potensi risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi yang proaktif, jauh sebelum masalah tersebut muncul. Ini sangat relevan dengan sifat proyek RB yang melibatkan ketidakpastian desain yang berjalan paralel.

Kesimpulan

Proyek Masjid Al-Huda Universitas Merdeka Malang adalah contoh nyata keberhasilan penerapan metode Design and Build dalam menghadapi kendala waktu yang ketat. Kunci keberhasilan terletak pada integrasi tim yang kuat, kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkup proyek, serta dedikasi seluruh pihak yang terlibat. Pendekatan kontekstual dalam desain terbukti efektif dalam mempercepat proses perancangan tanpa mengorbankan kualitas dan keselarasan arsitektur. Meskipun tantangan berupa potensi tumpang tindih peran perlu diatasi dengan definisi kerja sama yang lebih jelas, proyek ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sinergi dan manajemen yang efektif dapat mewujudkan proyek konstruksi yang kompleks dalam waktu yang singkat.

Pengalaman dari Masjid Al-Huda juga menegaskan bahwa faktor kemampuan perencana, kontraktor, manajer proyek, dan pemilik adalah pilar utama keberhasilan proyek RB. Dalam konteks yang lebih luas, proyek ini juga membuktikan bahwa adopsi pendekatan inovatif seperti RB jika ddidukung oleh kolaborasi intensif, dapat menjadi solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak di masa depan.

Sumber Artikel

Penelitian ini dapat diakses di:

• Rizki Prasetiya. (2024). Masjid Al-Huda Universitas Merdeka Malang: Proyek Design and Build. MINTAKAT: Jurnal Arsitektur, 25(1), 1-12.

  • ISSN (Print): 1411-7193

  • ISSN (Online): 2654-4059

  • (Tidak ada tautan langsung atau DOI yang disediakan dalam dokumen, sehingga tidak dapat ditambahkan.)

Tantangan Besar Dunia Konstruksi Indonesia

Industri konstruksi di Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal kualitas tenaga kerja. Meskipun sektor konstruksi berperan sebagai tulang punggung pembangunan nasional, kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa tenaga kerja masih didominasi oleh pekerja tradisional dengan latar pendidikan rendah dan pengalaman yang beragam. Pemerintah telah merespons isu ini dengan mewajibkan sertifikasi kompetensi melalui Undang-undang No. 2 Tahun 2017, namun efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Apakah sertifikasi benar-benar mampu meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja konstruksi, atau hanya menjadi beban administratif?

Artikel ini mengulas secara kritis hasil penelitian Embun Sari Ayu, Indra Khaidir, dan Willy Widrev (2022) yang menganalisis hubungan antara kemampuan dan pengalaman pekerja konstruksi terhadap sertifikasi kompetensi jasa konstruksi di Kota Padang. Dengan mengangkat studi kasus nyata, data statistik, serta membandingkan dengan tren global dan penelitian lain, artikel ini bertujuan memberikan perspektif baru yang lebih relevan dan aplikatif bagi pembaca, pelaku industri, dan pembuat kebijakan.

Latar Belakang: Mengapa Sertifikasi Kompetensi Menjadi Isu Penting?

Realitas Tenaga Kerja Konstruksi di Indonesia

• Mayoritas pekerja konstruksi di Indonesia adalah tenaga kerja tradisional, banyak di antaranya hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah.
• Banyak pekerja tumbuh tanpa pengetahuan teknik yang memadai, hanya mengandalkan pengalaman lapangan.
• Sertifikasi kompetensi diwajibkan oleh UU No. 2 Tahun 2017, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama bagi pekerja berpengalaman tapi berpendidikan rendah.

Tantangan Sertifikasi di Lapangan

• Sertifikasi sering dianggap formalitas administratif, bukan alat pengembangan kompetensi.
• Banyak perusahaan konstruksi masih mempekerjakan pekerja tanpa sertifikat, terutama di proyek-proyek kecil dan daerah.
• Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema: menerapkan aturan secara ketat bisa meningkatkan pengangguran, namun melonggarkan aturan berisiko menurunkan kualitas pekerjaan.

Metodologi Penelitian: Studi Kasus Kota Padang

Penelitian ini mengambil sampel 90 responden dari 7 proyek konstruksi di Kota Padang, terdiri dari mandor, tukang, dan pekerja. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta regresi linier berganda melalui aplikasi SPSS.

Variabel Utama

• Kemampuan tukang tradisional dalam bekerja
• Pengalaman kerja
• Kompetensi tukang tradisional
• Sertifikasi kompetensi jasa konstruksi

Temuan Kunci: Potret Nyata Tenaga Kerja Konstruksi di Padang

1. Penyebaran Sertifikasi Masih Rendah

• Hanya 34% pekerja konstruksi di Kota Padang yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
• Sebanyak 66% pekerja belum bersertifikasi, mayoritas bekerja di proyek-proyek informal atau tradisional.
• Jika aturan sertifikasi diterapkan secara ketat, 59 dari 90 pekerja dalam sampel berpotensi kehilangan pekerjaan.

2. Profil Pendidikan dan Pengalaman

• Mayoritas pekerja adalah lulusan SMP (38%) dan SD (30%), hanya 16% yang lulusan SMA.
• 64% responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 tahun, sedangkan 36% kurang dari 1 tahun.
• Pekerja usia 31-40 tahun mendominasi (57%), diikuti pekerja di atas 40 tahun (36%).

3. Hubungan Kemampuan, Pengalaman, dan Sertifikasi

• Hasil regresi menunjukkan kemampuan dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kompetensi tukang.
• Namun, kemampuan dan pengalaman hanya menjelaskan 43,9% variasi kompetensi (Adjusted R Square 0,439), sisanya dipengaruhi faktor lain seperti pendidikan, motivasi, dan lingkungan kerja.
• Kemampuan tukang tradisional memiliki pengaruh lebih dominan (36%) dibandingkan pengalaman kerja (33,29%) terhadap kompetensi.
• Persamaan regresi:
  Y=4,333+0,386X1+0,529X2Y = 4,333 + 0,386X_1 + 0,529X_2Y=4,333+0,386X1+0,529X2
  Artinya, peningkatan 1% kemampuan tukang akan meningkatkan kompetensi sebesar 38,6%, sedangkan peningkatan pengalaman 1% meningkatkan kompetensi 52,9%.

4. Sertifikasi Bukan Jaminan Peningkatan Pendapatan

• Banyak tukang yang sudah bersertifikat mengaku tidak mengalami kenaikan pendapatan signifikan.
• Sertifikasi belum sepenuhnya diakui sebagai nilai tambah oleh pengguna jasa, terutama di proyek-proyek kecil.

Studi Kasus Lapangan: Realitas Sertifikasi di Proyek Konstruksi

Kasus 1: Tukang Berpengalaman tapi Tidak Bersertifikat

Seorang tukang batu berusia 45 tahun dengan pengalaman kerja 20 tahun tetap sulit mendapatkan proyek-proyek besar karena tidak memiliki sertifikat. Padahal, dari sisi keahlian dan produktivitas, ia diakui rekan-rekannya sebagai salah satu yang terbaik di proyek.

Kasus 2: Tukang Muda Bersertifikat tapi Minim Pengalaman

Seorang lulusan SMK teknik bangunan baru lulus sertifikasi, namun saat bekerja di lapangan, ia masih sering melakukan kesalahan teknis dan harus dibimbing tukang senior. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi tanpa pengalaman lapangan belum cukup menjamin kompetensi riil.

Analisis Kritis: Sertifikasi, Pengalaman, dan Tantangan Industri

Kelebihan Penelitian

• Menggunakan data lapangan aktual dari proyek konstruksi di Kota Padang.
• Analisis statistik yang komprehensif, termasuk uji validitas, reliabilitas, dan regresi linier berganda.
• Memberikan gambaran nyata tentang profil pekerja konstruksi Indonesia.

Keterbatasan

• Sampel terbatas pada Kota Padang, sehingga generalisasi ke daerah lain perlu kehati-hatian.
• Tidak membahas faktor eksternal lain seperti motivasi, budaya kerja, atau kebijakan perusahaan.
• Penelitian bersifat kuantitatif, sehingga aspek kualitatif (persepsi, motivasi, hambatan sosial) belum tergali mendalam.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

• Studi serupa di negara maju (misal, Inggris dan Jerman) menunjukkan sertifikasi kompetensi sangat dihargai dan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan serta mobilitas kerja.
• Di Indonesia, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Brockmann et al. (2008) yang menyoroti perbedaan konsep kompetensi antara negara Eropa dan negara berkembang.
• Penelitian lain di sektor konstruksi Asia Tenggara juga menemukan bahwa pengalaman kerja dan pelatihan informal masih menjadi faktor utama peningkatan kompetensi, sementara sertifikasi lebih bersifat administratif.

Implikasi Kebijakan: Apa yang Harus Dilakukan?

1. Sertifikasi Harus Diikuti Penguatan Pelatihan dan Pengakuan Industri

• Pemerintah perlu memperluas akses pelatihan berbasis kompetensi, bukan sekadar ujian formal.
• Sertifikasi harus diakui sebagai nilai tambah oleh industri, misal dengan insentif upah atau prioritas dalam tender.

2. Perlindungan Pekerja Tradisional

• Implementasi sertifikasi harus bertahap agar tidak menimbulkan lonjakan pengangguran.
• Program “recognition of prior learning” (RPL) perlu diperluas, agar pekerja berpengalaman bisa mendapatkan sertifikat tanpa harus mengikuti pelatihan dari awal.

3. Kolaborasi Pemerintah, Industri, dan Lembaga Pendidikan

• SMK dan politeknik harus menjadi pusat pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri.
• Industri konstruksi harus lebih aktif terlibat dalam penentuan standar kompetensi dan pelatihan.

4. Digitalisasi dan Inovasi Sertifikasi

• Sistem sertifikasi digital dan portofolio online bisa meningkatkan transparansi dan mobilitas tenaga kerja.
• Pengembangan aplikasi pelatihan daring dapat menjangkau pekerja di daerah terpencil.

Tren Global: Kompetensi, Sertifikasi, dan Masa Depan Konstruksi

• Transformasi digital di sektor konstruksi menuntut pekerja memiliki keterampilan baru, seperti penggunaan perangkat lunak desain, manajemen proyek digital, dan teknologi konstruksi hijau.
• Negara-negara maju telah mengintegrasikan sertifikasi dengan sistem pendidikan vokasi, sehingga lulusan baru otomatis memiliki sertifikat kompetensi.
• Di Indonesia, tantangan terbesar adalah mengubah paradigma bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan alat untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup pekerja.

Opini: Sertifikasi Bukan Segalanya, Tapi Sangat Penting

Sertifikasi kompetensi jasa konstruksi memang bukan satu-satunya faktor penentu kualitas tenaga kerja. Pengalaman lapangan, pelatihan berkelanjutan, dan motivasi pribadi tetap sangat penting. Namun, tanpa sertifikasi, pekerja Indonesia akan sulit bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi tenaga kerja.

Pemerintah perlu memastikan proses sertifikasi benar-benar mengukur kompetensi riil, bukan sekadar administrasi. Industri juga harus didorong untuk menghargai pekerja bersertifikat dengan insentif nyata. Di sisi lain, pekerja tradisional perlu difasilitasi agar pengalaman mereka diakui secara formal.

Rekomendasi Strategis untuk Indonesia

• Perluas akses pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan industri.
• Dorong pengakuan industri terhadap sertifikasi sebagai nilai tambah.
• Terapkan sistem RPL untuk pekerja berpengalaman.
• Kembangkan sistem sertifikasi digital dan aplikasi pelatihan daring.
• Perkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.

Kesimpulan: Menuju Industri Konstruksi Indonesia yang Lebih Kompeten dan Kompetitif

Penelitian Embun Sari Ayu dkk. menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi jasa konstruksi penting, namun tidak cukup jika tidak diiringi pelatihan, pengakuan industri, dan perlindungan bagi pekerja tradisional. Pengalaman dan kemampuan tetap menjadi faktor utama, namun sertifikasi dapat menjadi jembatan menuju profesionalisme dan daya saing global. Indonesia harus belajar dari negara-negara maju dalam mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi, dan pengakuan industri secara sistematis.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif, inovatif, dan kolaboratif, sektor konstruksi Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi juga siap menghadapi tantangan global.

Sumber

Embun Sari Ayu, Indra Khaidir, Willy Widrev. (2022). "Analisis Hubungan Kemampuan dan Pengalaman Pekerja Konstruksi Terhadap Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi". Jurnal Rekayasa Sipil, Vol. 18 No. 2, Juli 2022, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas.

Latar Belakang: Ketegangan Air di Tengah Tekanan Sosial

Pertumbuhan populasi global yang cepat memicu kekhawatiran krisis air, dengan prediksi kekurangan 40% air bersih dunia pada tahun 2030. Studi ini menyasar pada pengelolaan sumber daya air pertanian di DAS Gavshan, Iran, melalui pendekatan model dinamis sistem (SD) dalam kerangka sosial-hidrologi.

Tujuan dan Metodologi Studi

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi interaksi antara sistem sosial dan hidrologi.
2. Memprediksi dinamika sosial, ekonomi, dan pertanian.
3. Menentukan skenario manajemen air paling efektif.

Teknik yang digunakan:

• Model Dinamik Sistem (SD) dalam software Vensim
• Kuesioner 87 petani untuk mengukur keberlanjutan sosial
• Data iklim harian (1990–2020), statistik populasi, dan pertanian lokal
• Simulasi 30 tahun (2020–2050)
• Evaluasi lima skenario kebijakan

Studi Kasus: DAS Gavshan, Provinsi Kermanshah

• Luas DAS: 7736 km²
• Fungsi utama: Penyedia air rumah tangga untuk 2 juta jiwa, irigasi 31.000 ha, dan PLTA 9,2 MW
• Tantangan utama: Efisiensi irigasi rendah (45%), kebocoran jaringan pipa, limbah pertanian

Desain Skenario Sosial-Hidrologi

• Baseline: Tanpa intervensi, dengan konsumsi air per kapita 230 m³/hari dan efisiensi irigasi 45%
• Skenario 1–4: Meningkatkan efisiensi irigasi hingga 70%, menurunkan konsumsi per kapita hingga 200 m³/hari, dan mendaur ulang air limbah untuk irigasi (hingga 30 juta m³/tahun)

Hasil Utama: Efisiensi Air dan Daur Ulang Limbah Kunci Ketahanan

Temuan penting:

• Tanpa perubahan, air tanah menyusut dari 5 menjadi <1 juta m³, dan air permukaan dari 22 menjadi 7 juta m³ pada 2050.
• Skenario 3 dan 4 (efisiensi tinggi dan daur ulang limbah) menambah hingga 30 juta m³ air pertanian dan meningkatkan hasil panen 4–5 ton/ha.
• GDP diproyeksikan naik 50% (Skenario 3) dan 80% (Skenario 4) hingga 2050.

Simulasi Sosial dan Ekonomi: Dampak pada Kesejahteraan

Model SD memperlihatkan keterkaitan antara:

• Pertumbuhan penduduk → Kebutuhan air meningkat
• Efisiensi irigasi dan daur ulang limbah → Hasil panen naik → Pendapatan petani meningkat
• Kesejahteraan sosial meningkat:
  • Partisipasi sosial: 45–60%
  • Kepercayaan sosial: 52,6%
  • Solidaritas sosial: 74,4%

Analisis Sensitivitas dan Validasi

Model SD diuji dengan regresi historis, menghasilkan R² = 0,98, menunjukkan akurasi tinggi dalam memprediksi pola curah hujan dan simpanan air.

Hasil simulasi sensitivitas:

• Konsumsi per kapita diturunkan 30% masih belum cukup mengimbangi permintaan
• Penerapan irigasi efisien dan limbah daur ulang lebih efektif dalam menurunkan ketegangan air

Kritik dan Implikasi Kebijakan

Kekuatan:

• Integrasi sosial-ekonomi-hidrologi dalam 1 model
• Skenario berbasis kebijakan realistis
• Validasi empiris kuat

Kelemahan:

• Belum mencakup dinamika kebutuhan air industri & lingkungan
• Tidak memasukkan pengaruh inflasi dan harga produk pertanian

Rekomendasi kebijakan:

• Bangun instalasi pengolahan air limbah
• Perbarui jaringan pipa irigasi tua
• Gunakan teknologi modern untuk daur ulang limbah yang aman

Kesimpulan: Model Hybrid SD sebagai Solusi Krisis Air Pertanian

Artikel ini membuktikan bahwa model SD dalam pendekatan sosial-hidrologi:

• Efektif memetakan interaksi sosial-ekonomi-lingkungan
• Menyediakan skenario berbasis data untuk ketahanan air dan pertanian
• Menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi di wilayah lain dengan tantangan serupa

 

Sumber Artikel:
Javanbakht-Sheikhahmad, F., Rostami, F., Azadi, H., Veisi, H., Amiri, F., Witlox, F. (2024). Agricultural Water Resource Management in the Socio-Hydrology: A Framework for Using System Dynamics Simulation. Water Resources Management, 38:2753–2772.