JAKARTA – Pedoman pencatatan pengalaman Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), dan pencatatan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), tertera pada Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 19 Tahun 2021. Sementara untuk dasar pembentukan Surat Edaran ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi diperlukan pedoman teknis dalam pencatatan pengalaman melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Maksud dan tujuan dibentuknya Surat Edaran ini adalah sebagai bentuk pedoman teknis dan untuk menjamin pelayanan pencatatan pengalaman Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), dan pencatatan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), yang dilaksanakan sesuai dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah Pedoman Pencatatan Pengalaman BUJK, Profesional TKK, dan Pencatatan LSBU :

1. Pedoman Pencatatan Pengalaman Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK)
2. Persyaratan Dokumen Pengalaman BUJK.

Persyaratan Dokumen Pengalaman BUJK termasuk usaha orang perseorangan yang harus diunggah pada SIJK Terintegrasi adalah dokumen kontrak yang terdiri dari:

–     Dokumen tender beserta perubahannya

–     Surat perjanjian beserta perubahannya termasuk KSO

–     Bill of Quantity final

–     Berita acara serah terima Pertama (BAST-1) / Berita Acara Provisional Hand Over (PHO)

–     Berita acara serah terima Kedua (BAST-2) / Berita Acara Final Hand Over (FHO)

1. Tata Cara Pencatatan Pengalaman BUJK sebagai berikut :

• BUJK menyampaikan kepada LSBU komponen data pengalaman BUJK dan mengunggah persyaratan dokumen pengalaman BUJK
• LSBU menerima komponen data pengalaman BUJK dan persyaratan dokumen pengalaman BUJK dari BUJK pemohon
• LSBU melakukan verifikasi dan validasi terhadap komponen data pengalaman dan persyaratan dokumen pengalaman yang diunggah BUJK
• Data pengalaman dan persyaratan dokumen pengalaman yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi akan tercatat pada SIJK Terintegrasi di LPJK
• LPJK melakukan uji petik verifikasi dan validasi terhadap pengalaman BUJK yang tercatat dalam SIJK Terintegrasi

2. Pedoman Pencatatan Pengalaman Profesional Tenaga Kerja Konstruksi (TKK)
3. Persyaratan Dokumen Pengalaman Profesional TKK

Persyaratan dokumen pengalaman profesional TKK yang harus diunggah pada SIJK Terintegrasi meliputi :

• Kontrak Kerja
• Surat Penugasan / Surat Perintah Kerja
• Daftar Tenaga Ahli yang tercantum dalam dokumen kontrak
• Surat Referensi Pemberi Kerja dari BUJK

1. Tata Cara Pencatatan Pengalaman Profesional TKK

• TKK menyampaikan kepada LSP komponen data pengalaman TKK dan mengunggah persyaratan dokumen pengalaman TKK
• LSP menerima komponen data pengalaman TKK dan persyaratan dokumen pengalaman TKK dari TKK pemohon
• LSP melakukan verifikasi dan validasi terhadap komponen data pengalaman dan persyaratan dokumen pengalaman yang diunggah TKK
• Data pengalaman dan persyaratan dokumen pengalaman yang sudah melalui proses verifikasi dan validasi akan tercatat pada SIJK terintegrasi di LPJK
• LPJK melakukan uji petik verifikasi dan validasi terhadap pengalaman TKK yang tercatat dalam SIJK terintegrasi

3. Pedoman Pencatatan LSBU
4. Tata Cara Pencatatan LSBU adalah sebagai berikut:

• Pencatatan LSBU dilakukan oleh Sekretariat LPJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah sertifikat lisensi LSBU diterbitkan
• Pencatatan LSBU dilakukan melalui SIJK terintegrasi

1. Penghapusan Pencatatan LSBU dilakukan apabila:

• Masa berlaku lisensi LSBU sudah berakhir
• Lisensi LSBU dicabut oleh LPJK

Catatan : Data Pencatatan LSBU yang dihapus menjadi data arsip di SIJK Terintegrasi

Sumber: pu.go.id

JAKARTA – Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengembangkan skema akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dibidang Jasa Konstruksi. Skema tersebut dibuat dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pengembangan jasa konstruksi di Indonesia.

Menurut Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad, yang hadir sebagai salah satu panelis dalam Launching Skema Akreditasi LSBU Sektor Jasa Konstruksi yang dilakukan secara virtual, menyampaikan “industri konstruksi merupakan salah satu sektor yang mentransformasi sumber daya konstruksi, mulai dari proses perencanaan hingga pengoperasian produk konstruksi. Proses ini dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK). BUJK Inilah menjadi kunci bagaimana input-input sumber daya bisa diproses”.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Ir. Taufik Widjoyono, menyampaikan “Saya kira ini menjadi sangat penting karena hari merupakan launching dari skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) di Sektor Jasa Konstruksi. Kita telah sepakat tujuan dari lahirnya skema ini adalah untuk menciptakan tata kelola yang baik, dalam arti kita mengharapkan kedepannya jauh lebih transparansi, akuntabilitas juga semakin ditonjolkan, responsibilitas dari semua pihak dapat dipertanggung jawabkan dan kemundian tentunya kita mengharapkan LSBU ini dapat melayani semuanya dengan sangat baik”.

Sebelum memulai usaha, LSBU wajib memiliki lisensi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Lisensi LSBU mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dan skema yang diusulkan. Lisensi LSBU berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang. Pemantauan dan evaluasi LSBU dilakukan minimal 1 kali per tahun. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai pertimbangan dalam permohonan perpanjangan lisensi dan penambahan skema sertifikasi.

Disisi lain Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi BSN Sugeng Raharjo mengatakan,”Akreditasi ini memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan agar menembus pasar global. Jadi kebutuhan pengakuan internasional ini tidak bisa dikesampingkan. Hingga saat ini, ada 14 skema akreditasi yang diakui internasional. Akreditasi internasional yang terbaru adalah akreditasi Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) dan Validation and Verification (ISO/IEC 17029)”.

Persyaratan akreditasi LSBU yaitu SNI ISO/IEC 17065:2012, kebijakan dan persyaratan tambahan, serta skema sertifikasi LSBU. LSBU yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi secara bertahap. Dimulai dari sanksi peringatan tertulis, pembekuan lisensi, hingga pencabutan lisensi. Pada PP Nomor 5 Tahun 2021, terdapat empat sertifikat standar perizinan berusaha susbektor jasa konstruksi, yaitu lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Sertifikasi Badan Usaha (SBU), dan Sertifikasi Kerja (SKK) subsektor Jasa Konstruksi.

Dengan adanya sistem akreditasi, sertifikasi dan lisensi di sektor jasa konstruksi diharapkan terciptanya tata kelola yang baik, memperkuat penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan serta memastikan terjaganya kualitas, kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan di jasa konstruksi.

Sumber: pu.go.id

JAKARTA – Kementerian PUPR terus mendorong Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) serta Tenaga Kerja Kostruksi lainnya, untuk dapat menginput data pengalamannya melalui aplikasi Digital Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) https://simpan.pu.go.id/. SIMPAN merupakan aplikasi yang memuat data/dokumen dan informasi pengalaman serta kinerja penyedia jasa khususnya Badan Usaha dan Profesional di bidang Jasa Konstruksi.

Secara prinsip, data/informasi pada aplikasi SIMPAN didapat melalui proses inputing data yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Usaha dan Profesional dengan menggunakan data referensi pengalaman yang terdapat pada SPSE, e-Monitoring PUPR, dan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI). Beberapa field data pada aplikasi SIMPAN juga ditambahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Memanfaatkan teknologi digital untuk proses pengadaan barang/jasa, Kementerian PUPR akan mencerminkan 7 (tujuh) prinsip dasar pengadaan barang/jasa yaitu efektif, efisien, adil, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel. Selain itu SIMPAN diharapkan mampu meminimalisir penyimpanan dan mendorong profesionalitas seluruh pihak.

Sumber: pu.go.id

Penajam Paser Utara - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempercepat pembangunaan Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini guna mendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bendungan yang memiliki luas genangan 280 hektare dan kapasitas tampung 10,6 juta m3 ini sudah cukup lama direncanakan, utamanya untuk memenuhi kebutuhan air baku Kota Balikpapan. Selanjutnya dengan adanya IKN akan dioptimalkan untuk penyediaan air baku berkapasitas 2.500 liter/detik dan mereduksi banjir 55%.

"Dengan adanya Bendungan Sepaku Semoi  penyediaan air baku IKN masih cukup hingga 2030. Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu, sementara untuk pengendalian banjir di IKN jaringan drainase-nya sedang kita desain untuk segera dikerjakan," kata  Menteri Basuki. 

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, membangun IKN Nusantara yang merupakan kawasan dan peradaban baru tentunya harus didukung dengan infrastruktur dasar seperti air baku, jalan, dan perumahan. “Dibangunnya Bendungan Sepaku Semoi tentunya akan menjadi urat nadi dari IKN Nusantara," terang Fatah saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (20/4/2022). 

Fatah menambahkan peran air sangat vital bagi kehidupan, untuk itu dengan adanya air baku yang disuplai dari Bendungan Sepaku Semoi akan sangat bermanfaat bagi IKN Nusantara. 

Saat ini konstruksi Bendungan Sepaku Semoi mencapai 45%. Progres ini meliputi pekerjaan penyiapan bangunan pelimpah, bangunan pengelak, dan tubuh bendungan meliputi main caver dam. 

Bendungan ini ditargetkan selesai akhir tahun. Namun, akan dipercepat di mana pekerjaan fisik selesai pada awal 2023 dan pertengahan 2023 sudah impounding (pengisian awal). Bendungan Sepaku Semoi dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak hingga tahun 2023 senilai Rp556 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Brantas Abipraya- PT Sacna- dan PT. BRP (KSO).

Sebelumnya Sekjen PUPR Mohammad Zainal Fatah meninjau pembangunan Rumah Susun (Rusun) Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar Provinsi Kalimantan Timur yang diperuntukan bagi ASN Kementerian PUPR yang bertugas di Provinsi Kalimantan Timur. 

Rusun dibangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II berjumlah 1 tower sebanyak 44 unit tipe 45 dengan kapasitas 176 penghuni. Rusun ini dikerjakan oleh kontraktor PT Wahyu Adi Guna dengan anggaran sebesar Rp9,99 miliar dari APBN tahun 2020-2021.

"Konstruksi rusun Alhamdulillah telah selesai. Dengan selesainya konstruksi tentu diperlukan perawatan, untuk itu saya berharap agar tetap dijaga dan dirawat dengan baik, terutama masalah kebersihan juga harus di jaga," harap Fatah. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur Harya Muldanto, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim Rojali Indra Saputra, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Kalimantan Timur Hujarat,  Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan infrastruktur IKN Kementerian PUPR

Sumber: pu.go.id

Jakarta -  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan prasarana jalan nasional tol dan non-tol serta jembatan siap untuk dilalui pemudik pada Lebaran Tahun 2022.  

Menteri Basuki mengatakan dukungan prasarana jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR merupakan salah satu faktor lancarnya perjalanan mudik.

"Kelancaran perjalanan mudik ini tergantung pada tiga hal, pertama adalah prasarana infrastruktur yang tersedia, kedua regulasi/manajemen lalu lintas, ketiga adalah perilaku pengguna prasarana atau pemudik," kata Menteri Basuki di Jakarta, Rabu (20/4/2022). 

Menteri Basuki mengatakan secara umum kesiapan jalan dan jembatan untuk jalur mudik tahun 2022 sudah dalam kondisi yang baik. Di Pulau Jawa, seluruh jalan nasional di Pulau Jawa seperti ruas Pejagan-Purwokerto-Prupuk sudah dalam kondisi bagus dan juga perbaikan jalan nasional Lamongan-Gresik sepanjang 16 km juga sudah rampung. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi kemacetan di ruas jalan tersebut.

"Dari Cirebon ke Cilacap sudah bagus sebagai sirip-sirip jalan Pantura, Tengah dan Selatan. Jadi di Pulau Jawa ini ada 3 jalur, Pantura di Utara, Tengah dan Selatan atau jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela) dengan pemandangannya yang indah," kata Menteri Basuki. 

Sementara untuk jembatan di Pulau Jawa, Menteri Basuki menyebutkan terdapat Jembatan Ploso di Kabupaten Jombang yang baru diresmikan dan Jembatan Ngaglik di Kabupaten Lamongan di Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang sudah selesai diperbaiki. 

"Jembatan Ploso di Jombang itu yang di atas Sungai Brantas, pengganti dari jembatan lama yang kalau dilalui bergetar dan macet sekarang sudah ada Jembatan Ploso yang sekitar dua minggu lalu sudah kita buka. Sementara Jembatan Ngaglik di Lamongan telah beroperasi dan dapat dilintasi oleh kendaraan mulai Minggu (17/4/2022)," kata Menteri Basuki.

Selanjutnya di Sumatera, Menteri Basuki menyatakan perbaikan Jalan Nasional Lintas Timur (Jalintim) di Sumatera Selatan juga sudah selesai. "Saya sudah seminggu lalu ke sana, sudah saya minta ditambah menjadi lima tim untuk perbaikan 150 lubang yang ada, dan sekarang sudah selesai," ujarnya.

Kemudian untuk kesiapan jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera, Menteri Basuki menyatakan sudah siap 100% untuk dilalui. "Hanya untuk Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area saja saya instruksikan perlu segera dipasang toilet sementara berupa bilik-bilik toilet, minimal 50 unit untuk pria dan 50 unit untuk wanita agar tidak terjadi antrean di rest area," tuturnya.

Terakhir Menteri Basuki mengajak kepada para pemudik untuk senantiasa mematuhi semua aturan lalu lintas yang disiapkan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia agar terwujud Mudik Aman Mudik Sehat di Lebaran Tahun 2022.

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus medukung terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PUPR yang kompeten, profesional, berdaya saing tinggi, dan siap kerja. Untuk mewujudkannya, Politeknik Pekerjaan Umum (PU) di Kota Semarang, Jawa Tengah, secara resmi membuka pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2022/2023 yang dimulai pada 23 Mei - 26 Juni 2022.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan keberadaan Politeknik PU merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan.

“Keunikan dari Politeknik PU adalah adanya program belajar spesial, dimana para siswa akan lebih banyak belajar di lapangan dibanding di kelas. Selain magang kerja selama satu semester, mahasiswa juga dibekali porsi praktek yang lebih besar daripada teori. Serta sertifikasi kompetensi sebagai pendamping ijazah. Sehingga nanti lulusannya mampu langsung bekerja. Alatnya yang digunakan sesuai dengan yang dipakai Kementerian PUPR," ucap Menteri Basuki.

PMB dibuka untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa terkecuali dengan kuota 225 Mahasiswa dan Mahasiswi (75 Mahasiswa/program studi). Seluruh mahasiswa akan memenuhi tiga program studi (prodi) yang meliputi, Diploma 3 (D3) Teknologi Konstruksi Bangunan Air, D3 Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan, dan D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung.

Para peserta PMB harus merupakan lulusan tahun 2021 atau 2022 dari SMA/MA (IPA) atau SMK Kejuruan tertentu. Peserta dapat memilih maksimal 2 prodi pada pengisian formulir pendaftaran dan mengunggah berkas administrasi di www.pmb.politeknikpu.ac.id.

Untuk tahapan seleksi akan dilakukan melalui tiga rangkaian, dimulai dari Seleksi Administratif, kemudian dilanjutkan Ujian Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) secara online, dan terakhir validasi data administrasi bagi yang dinyatakan lulus.

Kemudian untuk pengumuman peserta yang lulus tahap awal pada 6 Juli 2022, dilanjutkan Ujian SKD pada 20 Juli 2022, dan Pengumuman Kelulusan dan Validasi PMB Gelombang I pada 28 Juli – 3 Agustus 2022 serta Pengumuman Kelulusan dan Validasi PMB Gelombang II pada 5 Agustus – 10 Agustus 2022.

Seluruh proses pendaftaran dan pengunggahan berkas administrasi dilakukan secara online. Untuk info lebih lanjut mengenai persyaratan berkas administrasi dan berkas lainnya dapat dilihat melalui website www.pmb.politeknikpu.ac.id atau nomor Whatsapp di 081225517276. 

Politeknik PU merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) rintisan baru di bawah Kementerian PUPR yang dibuka sejak tahun 2019. Politeknik PU merupakan salah satu bentuk terobosan Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga konstruksi terampil, dalam menghadapi tantangan global maupun tantangan nasional bidang Pekerjaan Umum serta mendukung pengembangan SDM yang merupakan salah satu dari lima program prioritas pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. 

Keunggulan Politeknik PU dibandingkan politeknik lain di antaranya, lulusan akan mendapatkan sertifikasi kompetensi level terampil, kompetensi lulusan sesuai kebutuhan di lapangan, OJT dan kerja praktik, workshop dan laboratorium (peralatan sesuai yang digunakan di lapangan). Kemudian terdapat keunggulan dalam hal kurikulum mata kuliah khusus yang tidak diajarkan di politeknik lain dan keterlibatan industri konstruksi (BUMN) secara langsung sebagai pembimbing tugas akhir, serta tugas akhir wajib menggunakan studi kasus dan data pelaksanaan proyek infrastruktur PUPR.

Biaya kuliah di Politeknik PU cukup terjangkau, yaitu berupa Uang Kuliah Tunggal sebesar 6 juta Rupiah tiap semester. Dengan biaya tersebut, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan memanfaatkan fasilitas kampus yg lengkap dan modern.

Sumber: pu.go.id