Sebagai elemen kunci kesehatan masyarakat, keamanan pangan mencakup berbagai teknik dan spesialisasi yang dirancang untuk mencegah penyakit bawaan makanan. Melindungi kesehatan konsumen mulai dari penanganan dan persiapan hingga penyimpanan dan transportasi bergantung pada kepatuhan terhadap protokol keamanan pangan. Dalam artikel ini, kita akan melihat pentingnya keamanan pangan, berbagai jenis kontaminasi, prosedur penanganan yang aman, hukum internasional, dan bagaimana inspeksi keamanan pangan membantu memastikan rantai pasokan makanan yang sehat.

Keamanan pangan, biasa disebut kebersihan pangan, adalah penerapan tindakan yang disengaja untuk mencegah penyakit bawaan makanan. Bidang ini berkaitan dengan berbagai teknik penanganan, penyiapan, penyimpanan, dan transportasi makanan yang dirancang untuk menurunkan bahaya kesehatan yang terkait dengan makan. Salah satu tanda utama epidemi penyakit bawaan makanan adalah adanya beberapa kasus penyakit yang sama setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi.

Polutan kimia, biologi, dan fisik merupakan beberapa sumber kontaminasi pangan. Kontaminasi fisik meningkatkan kemungkinan kerusakan atau tersedak ketika benda asing seperti logam, plastik, rambut, atau batang tanaman masuk ke dalam makanan. Tindakan pencegahannya termasuk memakai alat pelindung diri, menggunakan wadah penyimpanan tertutup, dan menjaga kebersihan area yang dikhususkan untuk persiapan makanan. Kontaminasi kimia terjadi ketika makanan bersentuhan dengan bahan alami atau buatan, seperti pestisida atau polutan lingkungan. Cara utama untuk mencegah kontaminasi bahan kimia adalah dengan secara ketat mematuhi protokol keselamatan dan memeriksa bahan kemasan dengan cermat. Kontaminasi biologis, yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti bakteri atau virus, dapat dikurangi dengan mematuhi standar kebersihan, protokol sanitasi, dan suhu memasak yang tepat.

Keamanan pangan dari pasar hingga konsumen dijamin dengan mematuhi prosedur penanganan makanan yang benar, klaim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Prosedur-prosedur ini terdiri dari menjaga makanan tetap didinginkan pada suhu yang tepat untuk mencegah pertumbuhan bakteri; memisahkan makanan untuk mencegah kontaminasi silang; menjaga manusia, hewan peliharaan, dan hama bebas dari patogen; dan menyiapkan makanan dengan air dan bahan-bahan yang aman. Barang makanan harus dipanaskan, didinginkan, dan terkontaminasi silang sebagai bagian dari penyimpanan yang higienis. Mendinginkan makanan yang mudah rusak dalam waktu dua jam setelah penyiapan, mengontrol suhu freezer dan lemari es, dan mengonsumsinya dalam batas waktu yang disarankan adalah cara-cara penting untuk menghindari penyakit bawaan makanan.

Standar internasional ISO 22000 dikembangkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) dan membahas sistem manajemen keamanan pangan. Spesifikasi untuk administrasi sistem, analisis bahaya, komunikasi interaktif, titik kendali penting, dan program yang diperlukan dijelaskan. Mengikuti sertifikasi ISO 22000 memastikan bahwa proses produksi pangan mematuhi standar yang diakui secara global, sehingga menurunkan risiko penyakit bawaan makanan dan menjamin keselamatan konsumen.

Baik untuk menghindari penyakit bawaan makanan maupun memastikan bahwa undang-undang dipatuhi bergantung pada inspeksi keamanan pangan. Pemerintah di seluruh dunia menggunakan langkah-langkah perlindungan kesehatan, seperti inspeksi keamanan pangan, untuk menilai dan memantau prosedur yang digunakan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi makanan. Sampel makanan diuji, fasilitas penanganan makanan dievaluasi, dan segala risiko kontaminasi didokumentasikan selama inspeksi.

Tergantung pada yurisdiksinya, metode pemeriksaan keamanan pangan mungkin bersifat direktif seperti membuat standar khusus untuk bisnis atau sebagai pemeriksaan kepatuhan seperti menilai seberapa efektif peraturan dipatuhi. Melalui teknik kualitatif dan observasi, pengawas menilai proses penanganan makanan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hukuman dan tindakan penegakan hukum merupakan dua contoh insentif kepatuhan yang mendorong dunia usaha untuk menerapkan undang-undang keamanan pangan yang ketat.

Dengan jutaan kasus yang dilaporkan setiap tahunnya, penyakit bawaan makanan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di seluruh dunia. WHO dan CDC memperkirakan bahwa Amerika saja melaporkan jutaan kasus penyakit bawaan makanan setiap tahunnya, yang menyebabkan rawat inap dan kematian. Frekuensi penyakit bawaan makanan menyoroti perlunya penerapan undang-undang dan protokol keamanan pangan yang kuat untuk melindungi kesehatan masyarakat umum.

Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan, mulai dari petani hingga konsumen. Dengan menerapkan standar global, menegakkan peraturan kebersihan yang ketat, dan melakukan inspeksi keamanan pangan secara rutin, kita dapat menurunkan risiko penyakit bawaan makanan dan menjaga kesehatan masyarakat. Penelitian, pendidikan, dan penegakan peraturan harus terus menjamin bahwa setiap orang mempunyai akses terhadap pasokan pangan yang sehat dan aman.

Sumber:

en.wikipedia.org

Kementerian Perindustrian terus berupaya agar para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) dapat meningkatkan penjualannya di tengah situasi pandemi Covid-19, khususnya memasarkandi pasar digital atau online. Apalagi, saat ini terjadi perubahan perilaku belanja masyarakat akibat banyaknya pembatasan sosial, sehingga penjualan produk secara online menjadi peluang yang perlu dioptimalkan.

“Kemenperin telah menyelenggarakan berbagai program pembinaan dan pendampingan kepada pelaku IKMagar mereka bisa menjadi bagian dari rantai pasok industri di dalam negeri maupun global,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta, Jumat (14/1).

Dirjen IKMA menyebutkan, sejumlah program strategis tersebut di antaranya melalui link & match atau kemitraan dengan industri skala besar dan BUMN, membangun ekosistem digital dengan masuk ke dalam platform marketplace,dan melalui pengadaan barang pemerintah dan BUMN.

Guna menggencarkan digitalisasi pemasaran produk IKM nasional, Kemenperin melalui Ditjen IKMA telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Ina Produk Indonesia (Inaproduct.com) untuk menyediakan platform digitalisasi data IKM melalui Direktori Produk Indonesia. “Hal ini sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran produk IKM,” ujar Reni.

Ruang lingkup kerja sama Kemenperin dan Ina Produk meliputi penyediaan dan pertukaran data dan informasi, digitalisasi data IKM, serta peningkatan kapasitas SDM serta usaha IKM melalui pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran. “Nantinya, Ina Produk dan Kemenperin akan bersama-sama mengidentifikasi potensi IKM, dan meningkatkan promosi serta akses pemasaran di dalam dan luar negeri,” ungkap Reni.

Dirjen IKMA berharap dengan tersajinya profil IKM di database secara komprehensif yang terintegrasi dengan Inaproduct.com, akan memperluas akses pemasaran dan meningkatkan daya saing IKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. “Selain itu, kita bisa mengevaluasi kinerja IKM termasuk bagaimana agar menciptakan produknya bisa digemari oleh konsumen,” imbuhnya.

Menurut Reni, Kemenperin telah memulai program perluasan akses pasar IKM dengan memanfaatkan internet marketing sejak 2017, yaitu melalui e-Smart IKM (dapat diakses melalui www.esmartikm.id). Program e-Smart IKM merupakan sistem database IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk dalam bentuk katalog online yang terintegrasi dengan marketplace atau e-commerce, sosial media maupun WhatsApp pelaku IKM sehingga memudahkan konsumen menjangkau produk IKM.

Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 4.600 pelaku IKM telah mengikuti webinar e-Smart IKM. Selain itu, sebanyak 3.256 IKM masuk dalam tahapan program sustainability, yang meliputi kegiatan workshop e-Smart IKM, webinar, dan pendampingan digital marketing.“Program e-Smart IKM ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ditargetkan sebanyak 30 juta UMKM atau IKM akan masuk ke platform digital pada 2023,” paparnya.

Reni menambahkan, program peningkatan jumlah IKM yang onboarding di pasar digital ini, merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan yang harus dihadapi IKM dalam menghadapi akses pemasaran yang terbatas, dan perubahan perilaku belanja konsumen yang lebih banyak memilih transaksi di pasar e-commerce. Bank Indonesia memproyeksi transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2022 mencapai Rp530 triliun, lebih tinggi dari transaksi e-commerce pada tahun 2021 yang diperkirakan menyentuh Rp403 triliun.

“Data tersebut tentunya harus dilihat sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku IKM untuk turut merebut pangsa pasar e-commerce. Pelaku IKM jangan hanya menjadi penonton dari besarnya potensi pasar digital dan e-commerce di Indonesia,” tegas Reni.

Founder Inaproduct.comBudihardjo Iduansjahmengemukakan, situs Direktori Produk Indonesia dalam Inaproduct.com menjadi salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan oleh IKM untuk memperluas jaringan ke pasar dalam dan luar negeri melalui pemasaran online. Beragam fasilitas akan tersedia di dalam situs Direktori Produk Indonesia, antara lain fasilitas bagi para pelaku IKM yang saling berinteraksi dan bertransaksi dengan para pembeli dari luar negeri.

“Dengan begitu, supply chain akan terjaga dan berkesinambungan. Kami yakin kami punya semangat yang sama memberdayakan IKM dengan tagline: IKM kuat, industri kuat,” tutur Budihardjo.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Sumber: kemenperin.go.id

Di sektor industri manufaktur, mesin dan peralatan menjadi salah satu unsur penting untuk menunjang produktivitas. Melalui pemanfaatan teknologi modern pada mesin dan peralatan di sektor industri, akan memacu pula daya saing karena prosesnya semakin efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas.

Selama ini, mesin dan peralatan yang digunakan para pelaku industri kecil dan menengah (IKM) masih terbilang sederhana dan mayoritas telah berusia di atas 25 tahun. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian memberikan bantuan fasilitas keringanan pembiayaan pembelian mesin dan peralatan bagi pelaku IKM agar mereka dapat melakukan peremajaan mesin atau peralatan produksinya.

“Kami bertekad agar para pelaku IKM di tanah air dapat terus meningkatkan teknologi, efisiensi, dan produktivitas dengan memiliki mesin dan peralatan yang baru, sehingga mereka bisa berdaya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita di Jakarta, Rabu (12/1).

Reni menjelaskan, pihaknya memiliki pogram restrukturisasi mesin dan peralatan bagi pelaku IKM. Program ini berupa fasilitas penggantian biaya untuk pembelian mesin atau peralatan baru, dengan nilai minimal penggantian Rp10 juta dan maksimal Rp 500 juta. “Adapun persentase potongan harga, yaitu 25 persen dari harga pembelian untuk mesin dan peralatan buatan luar negeri, dan 40 persen dari harga pembelian untuk mesin dan peralatan buatan dalam negeri,” terangnya.

Pelaku usaha yang berhak menerima fasilitas tersebut, yaitu industri kecil yang memiliki tenaga kerja paling banyak 19 orang, dengan nilai investasi kurang dari Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Selain itu, industri menengah tertentu dengan tenaga kerja minimal 19 orang dan nilai investasi paling sedikit Rp1 miliar, atau tenaga kerja minimal 20-99 orang dengan investasi maksimal Rp15 miliar.

“IKM ini bisa berbadan hukum atau perorangan, yang terpenting harus memiliki izin usaha di bidang industri yang sesuai dengan KBLI bidang usaha,” ujar Reni. Adapun mesin peralatan yang dapat diberikan reimbursement, yaitu yang dibuat atau diproduksi paling lama tiga tahun sebelum tahun pengajuan, bukan mesin bekas atau rekondisi atau rekayasa, dan mesin peralatan harus sudah terpasang di lokasi produksi IKM.

Pada tahun 2021, Ditjen IKMA Kemenperin telah memberikan fasilitas restrukturisasi mesin dan peralatan dengan total nilai potongan sebesar Rp12,1 miliar. Adapun nilai investasi yang dilakukan oleh IKM yang mendapatkan fasilitas tersebut mencapai Rp77,7 miliar.

“Bantuan keringanan pembiayaan untuk pembelian mesin peralatan ini dikelola oleh Direktorat IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan (PFBB), Direktorat Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan (IA IKM KSK), serta Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut (LMEAA),” sebut Reni.

Pada tahun 2021, Kemenperin telah menyetujui 46 permohonan IKM di bawah binaan Direktorat IKM PFBB untuk diberikan fasilitas restrukturisasi tersebut. Sebagian besar (71%) merupakan industri skala menengah, yang mayoritas berasal dari Jawa Barat.

Kemenperin juga telah menyetujui pemberian restrukturisasi kepada 54 IKM di bawah binaan Direktorat IA IKM KSK, yang 82%-nya merupakan industri kecil dengan pemohon paling banyak berasal dari Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan program restrukturisasi di Direktorat IKM LMEAA, diberikan kepada 16 IKM, yang mayoritas merupakan industri menengah.

“Dengan program restrukturisasi ini, IKM yang memiliki kendala permodalan untuk investasi mesin dan peralatan baru, dan sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, tetap dapat membeli mesin dan peralatan baru,” tutur Reni.

Agar semakin banyak pelaku IKM yang terbantu dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, Ditjen IKMA Kemenperin akan kembali menggelar program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan tahun 2022.

Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.

Sumber: kemenperin.go.id

Sembilan aplikasi prioritas yang diharapkan akan tersedia pada kuartal ketiga tahun 2024, akan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik seperti KTP digital, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa program sembilan aplikasi prioritas ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. 

Pemerintah Indonesia mendorong strategi pemerintahan digital selangkah lebih maju setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional pada 18 Desember lalu.

Peraturan ini akan menjadi acuan utama bagi instansi pemerintah dalam membuat aplikasi layanan publik. Perpres ini juga menunjuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai badan teknologi pemerintah. Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), optimis bahwa peraturan ini akan mengatasi silo-silo pemerintahan digital di Indonesia.

 “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan memiliki layanan digital terintegrasi yang mengedepankan interoperabilitas data dan berorientasi pada kebutuhan warga negara (citizen-centric),” ujar Anas, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2023.

 Anas mengatakan bahwa selama ini masyarakat dibingungkan dengan banyaknya aplikasi pemerintah, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pelayanan yang cepat. Dengan terbitnya Perpres 82/2023, Pemerintah akan fokus pada sembilan aplikasi prioritas, memangkas 27.000 aplikasi layanan publik yang saling tumpang tindih.  

Pemerintah sebelumnya telah mengidentifikasi lebih dari 24.000 aplikasi yang terduplikasi, lapor GovInsider. “Masyarakat tidak lagi bingung ketika harus mengisi data berulang kali, bolak-balik ke berbagai instansi untuk mendapatkan layanan. Presiden menginstruksikan kami untuk membuat aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat,” janjinya.

9 aplikasi untuk 9 layanan prioritas
 
Dalam Perpres tersebut, pemerintah telah menetapkan sembilan aplikasi super prioritas yang bertujuan untuk mendukung sembilan layanan publik. Aplikasi-aplikasi tersebut akan mencakup layanan publik yang terintegrasi serta layanan infrastruktur publik digital yang esensial.

Superapps terintegrasi ini akan mencakup layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, dan layanan kepolisian terintegrasi. Dalam hal infrastruktur publik digital, Pemerintah akan mengembangkan aplikasi super yang mencakup identitas digital, layanan keuangan digital, dan platform pertukaran data nasional. 

Selain itu, akan ada juga aplikasi untuk layanan portal layanan publik, termasuk layanan infrastruktur pusat data nasional, serta aplikasi yang menawarkan layanan administrasi untuk pegawai negeri. Menurut Anas, kesembilan aplikasi super yang menurut peraturan harus diluncurkan ke publik selambat-lambatnya pada kuartal ketiga tahun 2024 ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. 

“Masyarakat tidak perlu lagi membawa identitas fisik untuk mengakses layanan, cukup dengan menunjukkan identitas digital melalui smartphone. Demikian juga dengan pengurusan dokumen, pendaftaran layanan kesehatan dan pendidikan, dan banyak lagi yang akan menjadi lebih mudah.”

Menurut peraturan baru ini, beberapa aplikasi Pemerintah yang paling sukses akan diperluas untuk mengintegrasikan layanan baru dan berfungsi sebagai superapps baru. Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain adalah Platform Merdeka Mengajar, aplikasi pendidikan, aplikasi kesehatan, dan aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

Beberapa aplikasi lainnya telah diluncurkan dan masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, termasuk Satu Data Indonesia dan layanan SIM online. 

Peran Peruri sebagai GovTech Indonesia
 
Dalam acara tersebut, Menteri BUMN menjelaskan beberapa pertimbangan penunjukan Peruri sebagai GovTech. Alasan pertama adalah bahwa GovTech harus memulai proyek dan inisiatif sekarang, sedangkan membentuk badan layanan umum baru untuk melakukannya akan memakan waktu.

 Kedua, Peruri adalah BUMN yang sepenuhnya didanai oleh Pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk menunjuk Peruri karena tidak berorientasi pada keuntungan, tidak seperti BUMN lain yang merupakan perusahaan terbatas dan perusahaan publik, seperti PT Telkom. 

“Selain itu, Peruri dinilai lebih siap karena sudah mulai menyediakan layanan digital,” kata Menteri Anas. Sebagai GovTech, Peruri akan diberikan kewenangan yang cukup luas untuk berkolaborasi dengan BUMN atau badan usaha swasta, dan diperbolehkan merekrut tenaga kerja tambahan, termasuk tenaga terampil di bidang teknologi.

 Menurut Anas, kantor transformasi digital di Kementerian Kesehatan dan edukasi teknologi pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya telah menunjukkan keberhasilan dalam pemerintahan digital. Kedua lembaga ini juga menjadi tolok ukur bagaimana unit teknologi dapat berkolaborasi dengan kementerian. Namun, kemampuan mereka terbatas karena adanya pembatasan dalam perekrutan talenta digital, katanya.

Dengan penunjukan Peruri, proses integrasi akan berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan. “Peruri tidak akan mengambil alih inisiatif yang telah dilakukan oleh kementerian, tetapi akan mendukung institusi pemerintah dalam mencapai tujuan yang diharapkan,” jelas Anas. Menteri mengatakan bahwa negara-negara dengan peringkat indeks pengembangan pemerintahan tertinggi telah berhasil meningkatkan layanan pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional mereka berkat GovTech.

 “Peringkat EGDI Indonesia pada tahun 2020 berada di posisi 88, dan pada tahun 2022 naik ke posisi 77. Kami yakin dengan hadirnya GovTech akan mempercepat integrasi layanan pemerintah dan peringkat EGDI Indonesia akan terus meningkat ke posisi yang lebih baik,” katanya. 

Disadur dari: govinsider.asia
 

Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia bermitra dalam investasi Millennium Challenge Corporation senilai $649 juta untuk mengatasi salah satu hambatan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu intermediasi keuangan yang mahal dan kurang berkembang.

Indonesia kompak infrastruktur dan keuangan akan berfokus pada peningkatan pembiayaan infrastruktur - terutama infrastruktur transportasi dan logistik - dan meningkatkan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki kebutuhan infrastruktur yang besar namun investasi komersial yang terbatas, sehingga menghambat barang untuk menjangkau pasar baru dan masyarakat Indonesia tidak dapat berpartisipasi penuh dalam pasar global.

Sementara itu, UMKM Indonesia merupakan sumber utama kegiatan ekonomi dan lapangan kerja bagi mayoritas penduduk Indonesia, tetapi banyak UMKM Indonesia - terutama yang dimiliki oleh perempuan - memiliki akses terbatas terhadap pinjaman dan modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Indonesia infrastruktur dan keuangan kompak akan mengatasi tantangan ini melalui tiga proyek: Proyek Peningkatan Layanan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik Proyek Pengembangan Pasar Keuangan (Financial Markets Development Project/ FMDP); dan Proyek Akses Keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dimiliki oleh Perempuan (MSME Finance Project).

Proyek 1 - proyek peningkatan layanan aksesibilitas transportasi dan logistik
Proyek atlas akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kota di lima provinsi untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dan pedoman investasi, menciptakan cetak biru untuk perencanaan dan persiapan infrastruktur yang lebih baik di tingkat kota di seluruh Indonesia.

Investasi di lima provinsi prioritas yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali, yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia, akan meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi infrastruktur transportasi serta meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas, menghasilkan penghematan waktu bagi para komuter, meningkatkan penggunaan moda transportasi umum, dan mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi. Proyek ini juga akan mendukung rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia dengan berfokus pada proyek-proyek infrastruktur transportasi nol emisi.

Proyek 2 -proyek pengembangan pasar keuangan
Indonesia memiliki kebutuhan infrastruktur yang sangat besar di seluruh kepulauan yang luas, tetapi struktur pinjaman saat ini berisiko tinggi dan menghalangi perusahaan-perusahaan sektor swasta untuk berinvestasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah, Proyek PMK bertujuan untuk bekerja sama dengan para pemberi pinjaman dan sektor swasta
untuk meningkatkan pembiayaan hibah dan mengurangi risiko serta mendanai proyek-proyek infrastruktur berkualitas tinggi, sejalan dengan Strategi Pengembangan Pasar Keuangan Pemerintah Indonesia dan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (kemitraan transisi energi adil).

Proyek PMK bertujuan untuk mencapai financial close pada sekitar 10 transaksi perintis, termasuk instrumen utang daerah dan obligasi hijau, yang kemudian dapat direplikasi di seluruh Indonesia. Proyek ini akan menciptakan peluang bagi pemberi pinjaman baru, terutama pemberi pinjaman Indonesia, untuk berinvestasi di infrastruktur transportasi, membuat pasar lebih kompetitif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Proyek 3 - MSME proyek pembiayaan 
Meskipun 99% dari seluruh perusahaan di Indonesia adalah UMKM, perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki akses yang penting terhadap kredit, hanya menyumbang 21,3% dari seluruh pinjaman bank, sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi. Berinvestasi di UMKM memiliki dampak yang luas, karena pertumbuhan UMKM tidak hanya secara langsung meningkatkan pendapatan pemilik UMKM, tetapi juga berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan membantu menumbuhkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Perempuan, meskipun merupakan mayoritas pengusaha UMKM, menghadapi hambatan sosio-ekonomi dan hukum, yang menghalangi kemampuan mereka untuk mendapatkan NPWP dan registrasi usaha, yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan pinjaman. Proyek Pembiayaan UMKM akan mendukung pertumbuhan UMKM dan mengatasi hambatan khusus yang dihadapi pengusaha perempuan dengan memberikan pelatihan kapasitas bisnis dan bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

Hal ini akan mencakup penyediaan pelatihan literasi digital dan keuangan serta kegiatan peningkatan kapasitas bisnis. Proyek Keuangan UMKM juga akan mengujicobakan fasilitas keuangan inklusif gender untuk meningkatkan pinjaman yang diberikan kepada UMKM milik perempuan sekaligus memperkuat data keuangan dan teknis pemerintah secara keseluruhan tentang UMKM untuk memungkinkan pembuatan kebijakan berbasis bukti dan berbasis data yang lebih baik.

Tentang MCC
Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah lembaga independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Didirikan pada tahun 2004, MCC memberikan hibah dan bantuan dengan jangka waktu terbatas kepada negara-negara yang memenuhi standar ketat dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap hak-hak demokratis.

Disadur dari: usembassy.gov

Hubungan Indonesia -Tiongkok telah mencapai dimensi baru dalam beberapa tahun terakhir. Pembukaan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (HSR) baru-baru ini - sebuah perusahaan patungan antara perusahaan milik negara Tiongkok dan Indonesia - menandai tonggak penting dalam hubungan bilateral. Proyek besar ini telah mengatasi perbedaan pendapat dan diterima sebagai sebuah kebanggaan nasional. Badan-badan pemerintah Indonesia tidak lagi malu-malu untuk menunjukkan kedekatan mereka dengan rekan-rekan Tiongkok, karena sensitivitas politik telah menjadi bagian dari masa lalu.

Kampanye media sosial para elit negara telah membentuk kembali modal Tiongkok sebagai elemen penting dalam rencana pembangunan Indonesia yang sangat digembar-gemborkan-mulai dari investasi di bidang manufaktur kendaraan listrik (EV) dan teknologi digital, perpanjangan rute HSR dari Bandung ke Surabaya dan investasi di bidang transisi energi, hingga pengembangan kota ramah lingkungan Rempang yang kontroversial.

Beberapa pengamat, termasuk Dewi Fortuna Anwar, menafsirkan hubungan Indonesia yang membaik dengan Cina sebagai hasil dari strategi lindung nilai dan pragmatisme ekonomi Jakarta. Seperti yang dikatakan oleh sebuah kolom baru-baru ini di The Economist, dorongan yang terakhir ini terkait dengan latar belakang Presiden Jokowi sebagai seorang pengusaha, yang melihat kepentingan nasional Indonesia dalam istilah ekonomi yang sempit, dan akan meladeni siapa pun yang dapat memberikan kesepakatan yang menguntungkan.

Namun, hubungan ekonomi yang membaik ini didukung oleh lebih dari sekadar pragmatisme ekonomi atau keistimewaan masing-masing pemimpin. Ini adalah cara-cara keterlibatan Cina yang berbeda yang telah begitu menarik bagi para elit Indonesia. Modus keterlibatan, dalam konteks ini, tidak boleh disamakan dengan politik ekonomi secara umum, atau terutama dengan penggunaan langkah-langkah ekonomi koersif oleh Cina untuk membuat negara lain bertindak sesuai dengan keinginannya.

Sebaliknya, berbagai komponen politik dan ekonomi merupakan cara-cara keterlibatan - dan di antara komponen-komponen ini adalah pendekatan keseluruhan suatu negara terhadap pembangunan ekonomi.Apa yang menonjol dalam konteks hubungan Cina-Indonesia adalah bahwa pendekatan Cina terhadap kerja sama pembangunan dengan Indonesia selaras dengan strategi pembangunan Indonesia. Lebih penting lagi, seperti yang saya kemukakan di sini, pendekatan tersebut telah memberikan kelonggaran bagi para elit negara Indonesia untuk tidak hanya mengejar strategi pembangunan atas dasar kepentingan nasional, tetapi juga untuk memanfaatkan pembangunan demi tujuan-tujuan legitimasi politik mereka.

Komplementaritas kelembagaan
Pendekatan Cina terhadap kerja sama pembangunan didukung oleh fitur-fitur kelembagaan tertentu: pengambilan keputusan yang cepat; cakrawala pembiayaan jangka panjang yang praktis; dan keterbukaan terhadap negosiasi berjenjang untuk mengakomodasi kebutuhan para pemimpin negara tuan rumah.

Fitur-fitur ini sangat sesuai dengan lanskap ekonomi politik Indonesia yang beragam. Indonesia telah berusaha mempertahankan tatanan ekonomi internasional yang liberal, misalnya dengan mendorong perjanjian perdagangan bebas, dan pada saat yang sama menentang keputusan WTO yang memberlakukan larangan ekspor mineral secara sepihak. Ia berkomitmen untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam infrastruktur, sementara membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan milik negara untuk mengalahkan investasi swasta. Pemerintah menekankan pentingnya developmentalisme negara, namun tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang konservatif-sesuatu yang telah lama menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk mendanai pengembangan industri padat modal seperti hilirisasi nikel dan produksi baterai.

Singkatnya, masalah pembangunan Indonesia telah lama terjerat dalam keterbukaan dan nasionalisme ekonomi, boom dan bust komoditas, teknokrasi dan politik. Dalam konstelasi kebijakan seperti itu, Indonesia membutuhkan mitra pembangunan yang memiliki toleransi risiko yang tinggi, dan yang cukup fleksibel untuk menghadapi ayunan pendulum politik dan kebijakan. Dalam hal ini, Cina unggul, berkat kebijakan fiskal yang longgar dan ketersediaan “modal sabar” yang ditandai dengan toleransi risiko yang lebih besar dan kesediaan untuk menghadapi gejolak kebijakan di negara tuan rumah, dibandingkan dengan modal Barat dan modal swasta.

Dalam kasus HSR Jakarta-Bandung, terlepas dari kontroversi seputar masalah utang dan profitabilitas, yang sering diabaikan adalah bahwa fitur yang menonjol dari pembiayaan pembangunan Cina-memberi kelonggaran bagi para elit negara untuk memberikan konsesi melalui negosiasi berjenjang-telah memberikan legitimasi politik bagi para elit negara di Indonesia.

Dalam praktik pembangunan ortodoks, seperti yang dapat dengan mudah ditelusuri dalam dokumen-dokumen OECD atau Bank Dunia, kepemilikan negara dalam sebuah proyek pembangunan telah lama menjadi prinsip utama yang paling utama. Intinya adalah bahwa negara penerima atau tuan rumah harus memiliki kepentingan langsung dalam pemrograman bantuan dan rasa kepemilikan di semua tahap. Dalam praktiknya, Indonesia telah menemukan bahwa donor multilateral dan pemerintah Barat berusaha mengendalikan apa yang masuk dalam agenda pembangunan dan cakupan proyek, dan enggan untuk menyerahkan agenda dalam program bantuan dan investasi mereka kepada pemerintah Indonesia secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Cina.

Modalitas pembiayaan Cina, yaitu investasi berbasis ekuitas seperti dalam kasus HSR Jakarta-Bandung, terlepas dari ketidakjelasan dalam persyaratan pembiayaan “bisnis-ke-bisnis”, merupakan fakta bahwa konsorsium Cina memiliki 40% dari proyek tersebut dan mereka juga berkewajiban untuk membayar pembengkakan biaya. Pandangan yang dangkal terhadap distribusi biaya nyata dan kepemilikan mendukung kesan yang tersebar luas bahwa Indonesia berada di kursi pengemudi, mengendalikan keputusan pembiayaan dan pengembangan proyek lebih lanjut, sehingga membantu meningkatkan legitimasi politik para elit negara lokal.

Hal ini merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa nasionalisme ekonomi telah mendapatkan tempat yang lebih luas di Indonesia: Cara-cara keterlibatan Cina di atas segalanya sesuai dengan iklim politik saat ini. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Jokowi baru-baru ini di Belt and Road Forum di Beijing pada Oktober 2023, di mana ia mengatakan bahwa salah satu keuntungan dari BRI adalah bahwa BRI menawarkan “sinergi yang memberikan rasa memiliki bagi negara tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri. Rasa kepemilikan sangat penting untuk keberlanjutan proyek.”

Selain itu, inti dari hubungan dengan Cina adalah logika produktifisme yang merangkul pembangunan yang dipimpin oleh negara, terutama dalam proyek-proyek pemurnian sumber daya dan infrastruktur, dengan BUMN yang berada di posisi tertinggi dalam perekonomian. Produktivitas semacam ini berpandangan bahwa tujuan strategis negara - meskipun mungkin mencakup masalah akses sumber daya, modal sosial, lingkungan, dan politik - dapat dipahami sebagai prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang berbasis pasar yang akan mengalir ke dalam manfaat sosial yang nyata.

Meskipun BUMN Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian, BUMN juga terkenal tidak efisien, salah urus, dan menjadi sapi perah bagi kelompok-kelompok politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para komisaris BUMN biasanya adalah sekutu dekat presiden, dan bahwa proses pengambilan keputusan perusahaan tidak terlepas dari intervensi politik.

Sementara banyak investor Barat yang meninggalkan Indonesia karena tidak puas dengan nasionalisme sumber daya alamnya dan menghindar untuk terlibat dengan BUMN, perusahaan-perusahaan Cina datang untuk mengisi kekosongan tersebut. Hasilnya, investasi-investasi Cina di Indonesia telah meluas ke aktivitas-aktivitas bernilai tambah yang sekarang dianggap sebagai landasan pembangunan nasional. Jokowi dan sekutu-sekutu politiknya memahami bahwa, berbeda dengan kebiasaan di masa lalu, pinjaman dan modal negara saat ini diinvestasikan di sektor-sektor hilir dan proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan. Inisiatif-inisiatif ini dianggap sebagai langkah penting dalam tangga menuju pembangunan.

Modal dari Tiongkok dengan demikian telah memberikan kelonggaran bagi Jokowi untuk menciptakan warisannya sendiri, yang sekarang telah disaring menjadi Visi Indonesia Emas 2045 untuk status negara maju dan tujuan yang lebih luas yaitu swasembada ekonomi.

Kawasan Industri Morowali, sebuah monumen hilirisasi sumber daya mineral, dan kereta api cepat Jakarta-Bandung hanyalah sebagian dari cerita. Serangkaian kesepakatan baru termasuk Rempang Eco City, sebuah kawasan industri baru yang akan menjadi rumah bagi pabrik pengolahan pasir kuarsa dan pabrik panel surya yang merupakan usaha patungan antara Xinyi Group dari Tiongkok dan Otoritas Kawasan Bebas Batam; pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 9 gigawatt yang didukung oleh China Power yang sedang dibangun di sepanjang Sungai Kayan di Kalimantan Utara, yang dimaksudkan untuk memberi listrik pada kawasan industri hijau yang terafiliasi dengan Tiongkok, Indonesia Strategis Industri; baterai kendaraan listrik (EV) senilai U$ 1 miliar. 1 miliar untuk pabrik baterai kendaraan listrik (EV) dengan Indonesian Battery Corporation, sebuah perusahaan patungan antara empat BUMN besar Indonesia dan konglomerat Korea; dan MoU yang baru-baru ini ditandatangani antara perusahaan listrik negara Indonesia PLN dan State Grid Corporation of China yang, bersama dengan tujuh MoU lainnya, membawa nilai total investasi China dalam inisiatif energi hijau di Indonesia menjadi U$54 miliar.

Melihat perkembangan ini, sulit untuk tidak mendapatkan kesan bahwa kepentingan ekonomi para elit negara dan perusahaan-perusahaan negara Cina selaras dengan strategi pertumbuhan pemerintah Indonesia, dan sebalikaknya.

Investasi Cina di Asia Tenggara, 2005-2019: pola dan signifikansi
Kekhawatiran akan kedaulatan muncul atas kepemilikan asing atas aset-aset nasional yang penting, dan kontrol asing atas penyediaan layanan di sektor-sektor penting. Pada gilirannya, agenda pembangunan Barat - tata kelola pemerintahan yang adil dan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan reformasi pembangunan - dianggap tidak cukup dalam hal ini. Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) adalah salah satu contohnya.

Rencana investasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dalam transisi energi di Indonesia telah menghadapi perlawanan politik, dimana pemerintah Indonesia menggambarkan program tersebut sebagai perwakilan dari kolonialisme hijau yang baru: seperti yang dikatakan oleh Erick Thohir, Menteri BUMN dalam sebuah wawancara dengan media, “kami ingin [tujuan iklim] ini sesuai dengan rencana besar kami, yaitu cetak biru Indonesia, bukan cetak biru negara lain.”

Kesepakatan JETP untuk Indonesia, meskipun diperkirakan akan terdiri dari bantuan sebesar U$20 miliar, terdiri dari kurang dari 1% hibah, dan sisanya berupa pinjaman, sesuatu yang diyakini oleh pemerintah Indonesia akan menjadi jebakan pinjaman baru bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Para pengkritik JETP melihatnya sebagai sebuah toko bicara yang tidak memiliki komitmen. Seperti yang dikeluhkan oleh menteri kabinet senior dan tangan kanan Jokowi, Luhut Pandjaitan, dalam sebuah wawancara dengan media tidak lama setelah kunjungannya ke Washington baru-baru ini, “ketika saya pergi ke Washington bulan lalu, kami menjelaskan hal itu (JETP), mereka mengatakan ya, lalu saya berkata, di mana uangnya untuk transisi hijau? Mereka hanya bicara”.

Modalitas pembiayaan Cina di bidang energi - berdasarkan pendekatan“bisnis ke bisnis” yang secara langsung melibatkan PLN - dipandang sebagai solusi yang lebih layak di Indonesia. Cina memang berada dalam posisi strategis: dengan PLN, pemegang monopoli transmisi dan distribusi energi, sebagai pemangku kepentingan utama dalam kerja sama Cina-Indonesia dalam menghijaukan jaringan energi, proyek ini dapat dengan mudah dipercepat.

Melihat ke depan beroperasi di bawah logika akumulasi tertentu, modal Cina dapat memiliki dampak yang berbeda dengan membantu mengembangkan sektor-sektor domestik yang tidak menarik bagi modal swasta global. Tentu saja, model produktif ini mungkin lebih praktis daripada paradigma pembangunan Barat, tetapi tidak lebih partisipatif atau inklusif. Beberapa proyek telah mengabadikan keluhan yang telah lama dipegang oleh penduduk lokal yang melihat diri mereka terpinggirkan dan dirampas oleh manifestasi dari strategi pertumbuhan yang dipimpin oleh negara di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), misalnya, menemukan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat gabungan dari polisi, tentara, dan petugas ketertiban umum sebagai bagian dari upaya untuk membuka jalan bagi pembangunan kota ramah lingkungan di pulau Rempang. Dengan semakin memanasnya pemilihan presiden, “kartu China” mungkin akan dimainkan lagi. Namun, seperti yang terjadi di banyak negara, sentimen ini tidak akan bertahan lama setelah pemimpin yang baru terpilih berkuasa. Akan selalu ada jawaban lama untuk masalah baru, dan China akan selalu ada.

Saat ini, calon presiden Prabowo Subianto-yang pernah menggunakan isu Tiongkok untuk menyerang Jokowi pada Pilpres 2019-telah menegaskan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan luar negeri dan proyek-proyek utama nasional Jokowi. Hal ini mengimplikasikan bahwa investasi RRT akan terus meningkat.

Sementara para politisi sibuk dengan isu Palestina untuk menarik perhatian para pemilih Muslim, Prabowo memamerkan pertemuannya baru-baru ini dengan Kamar Dagang Indonesia-Zhengzhou melalui akun Instagram pribadinya. Di sisi lain, lawan Prabowo, Ganjar Pranowo, memberikan pernyataan yang lebih netral, berjanji bahwa ia akan menavigasi persaingan AS-China yang semakin meningkat jika ia terpilih. Sementara itu, sikap calon yang tidak diunggulkan dari pihak oposisi, Anies Baswedan, terhadap hubungan Indonesia-RRT masih belum jelas, dan timnya tidak banyak berkomentar mengenai Tiongkok.

Namun, terlepas dari perbedaan dalam pernyataan publik mereka, menarik untuk melihat bagaimana RRT tidak lagi diidentifikasi dalam konteks ideologis belaka, tetapi dilihat sebagai mitra pembangunan utama. Masih belum jelas apa yang membentuk perkembangan ini. Apakah ini sebagian karena diplomasi publik Tiongkok bekerja dengan baik? Ataukah karena kepentingan material dari jaringan elit-yang berafiliasi dengan ketiga pesaing ini-semakin terkait dengan Cina?

Disadur dari: newmandala.org