Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, menunjukkan pengaruh besar terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Hasil studi dari Universitas Mataram menegaskan bahwa perbaikan akses jalan secara signifikan meningkatkan pendapatan pedagang kecil seperti penjual bakso, sate, dan jajanan tradisional. Temuan ini penting bagi pembuat kebijakan karena menunjukkan bahwa infrastruktur tidak hanya mendukung konektivitas regional, tetapi juga memberdayakan ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung masyarakat desa. Namun, dampak positif ini hanya dapat bertahan jika kebijakan pendukung seperti kompensasi, pelatihan, dan penataan usaha kecil diterapkan dengan baik.

Dalam konteks ini, program penguatan kapasitas seperti Kursus Business with Social Impact sangat relevan untuk aparatur daerah dan BUMDes agar dapat merancang intervensi yang mendukung keberlanjutan usaha kecil setelah pembangunan fisik selesai.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak:

Pembangunan jalan di Tanjung memicu peningkatan arus mobilitas warga dan kelancaran distribusi barang. Para pelaku usaha melaporkan kenaikan omzet karena akses pembeli menjadi lebih mudah. Infrastruktur juga memperkuat konektivitas menuju kawasan wisata Lombok Utara, membuka peluang sektor pariwisata dan perdagangan lokal.

Hambatan:

Tidak semua warga merasakan manfaat secara langsung. Beberapa pedagang terpaksa direlokasi selama proses pembangunan tanpa kompensasi yang memadai. Selain itu, komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih minim, menyebabkan ketidakpastian bagi usaha kecil.

Peluang:

Dengan adanya jalur dua arah dan empat lajur di sekitar pusat pemerintahan, peluang investasi dan pengembangan ekonomi lokal meningkat pesat. Pemerintah daerah berencana membangun zona khusus pedagang kaki lima (PKL) serta area istirahat yang dapat menjadi sentra ekonomi baru.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Pemberian kompensasi dan lokasi alternatif strategis bagi pedagang terdampak sebelum proyek dimulai.

2. Program pelatihan adaptasi ekonomi bagi pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan potensi jalan baru.

3. Peningkatan komunikasi publik antara pemerintah dan warga agar proses pembangunan lebih transparan dan inklusif.

4. Penyediaan akses permodalan mikro melalui kerja sama dengan bank daerah atau BUMDes untuk memperkuat kapasitas usaha masyarakat.

5. Monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan manfaat infrastruktur benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Meskipun proyek ini terbukti meningkatkan ekonomi lokal, potensi kegagalan muncul ketika aspek sosial diabaikan. Minimnya koordinasi antara instansi PUPR dan pemerintah desa dapat menyebabkan ketimpangan manfaat—di mana kelompok kecil yang sudah kuat menjadi semakin dominan, sementara pedagang kecil tetap terpinggirkan. Jika kebijakan tidak diiringi dengan pendekatan sosial-ekonomi yang partisipatif, maka pembangunan jalan hanya akan menghasilkan pertumbuhan semu tanpa pemerataan kesejahteraan.

Penutup

Pembangunan jalan di Desa Tanjung merupakan contoh konkret bahwa infrastruktur dapat menjadi katalis pembangunan ekonomi rakyat. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan terhadap masyarakat terdampak. Infrastruktur fisik harus dibarengi dengan pembangunan sosial agar manfaatnya menyentuh seluruh lapisan ekonomi. Pemerintah daerah diharapkan menjadikan proyek ini sebagai model bagi pembangunan inklusif yang berkeadilan.

Sumber

Zauqi, R. A., Suprianto, & Agustiani, E. (2024). Analysis of the Impact of Road Infrastructure Development on Community Economic Business Development in Tanjung Village, North Lombok Regency. ISRG Journal of Arts, Humanities, and Social Science, Vol. II, Issue IV. DOI: 10.5281/zenodo.13091427.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol nasional di wilayah Jakarta–Bandung memiliki efek langsung dan tidak langsung terhadap pengembangan proyek jalan lokal. Temuan ini sangat penting karena menegaskan bahwa investasi jalan tol tidak hanya memengaruhi arus lalu lintas, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur lokal di sekitarnya. Pemerintah daerah perlu memahami dinamika ini agar kebijakan transportasi tidak berjalan terpisah antara tingkat nasional dan lokal.

Studi ini juga menyoroti bagaimana pembangunan jalan tol memicu urbanisasi, perubahan penggunaan lahan, dan pertumbuhan penduduk di area sekitar, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan jaringan jalan lokal baru. Oleh karena itu, sinkronisasi antara perencanaan jalan tol nasional dan perencanaan jalan lokal menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks desentralisasi pemerintahan di Indonesia.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak positif dari proyek jalan tol adalah peningkatan konektivitas wilayah, efisiensi waktu perjalanan, dan percepatan urbanisasi. Namun, dampak negatif muncul dalam bentuk tekanan terhadap jaringan jalan lokal yang belum siap menghadapi peningkatan volume lalu lintas.

Hambatan utama yang ditemukan:

• Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

• Keterbatasan data proyek lokal, serta minimnya kapasitas analisis kebijakan berbasis spasial di tingkat lokal.

Di sisi lain, peluang besar muncul untuk menciptakan perencanaan transportasi terpadu—menggabungkan data pembangunan jalan tol, pertumbuhan penduduk, dan ekspansi kota—sehingga pembangunan jalan lokal dapat diarahkan secara efisien dan berkelanjutan.

Untuk mendukung penguatan kapasitas ini, artikel seperti Peta Jalan Ketahanan Perkotaan Masa Depan: Integrasi Manajemen Aset, Risiko Bencana, dan Kecerdasan Spasial dapat membekali aparatur daerah dengan kemampuan analisis spasial dan manajemen aset infrastruktur yang dibutuhkan.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Integrasi Perencanaan Jalan Tol dan Lokal: Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki sistem informasi terhubung untuk menyelaraskan proyek tol dengan kebutuhan jalan lokal.

2. Analisis Dampak Induksi (Induced Supply): Studi kelayakan jalan tol perlu memasukkan pengaruh terhadap kebutuhan jalan lokal, bukan hanya analisis permintaan (demand).

3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Latih dinas pekerjaan umum daerah dalam pemodelan spasial dan analisis transportasi berbasis data.

4. Insentif untuk Kolaborasi Multilevel: Berikan mekanisme insentif bagi daerah yang berhasil menyinkronkan proyeknya dengan jaringan nasional.

5. Pengawasan dan Evaluasi Periodik: Evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan jalan tol terhadap jaringan lokal setiap lima tahun.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan pembangunan jalan sering kali hanya berfokus pada proyek besar tanpa memperhitungkan efek berantai di tingkat lokal. Jika koordinasi antarlembaga tetap lemah, pembangunan jalan tol berpotensi menimbulkan ketimpangan akses dan memperburuk kemacetan di daerah penyangga. Selain itu, keputusan investasi yang tidak didasarkan pada analisis manfaat-biaya menyeluruh dapat mengakibatkan alokasi anggaran yang tidak efisien.

Penutup

Pembangunan jalan tol di Indonesia tidak boleh dilihat hanya sebagai proyek transportasi berskala nasional, melainkan sebagai katalisator pembangunan daerah. Hasil penelitian ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur memerlukan koordinasi lintas level pemerintahan agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara merata. Dengan pendekatan berbasis data dan kebijakan yang terintegrasi, pembangunan jalan dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.

Sumber

Andani, I. G. A., La Paix Puello, L., & Geurs, K. (2019). Effects of Toll Road Construction on Local Road Projects in Indonesia. The Journal of Transport and Land Use, 12(1), 179–199.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian ini menyoroti dampak proyek infrastruktur jalan terhadap interaksi sosial-spasial dan kualitas hidup warga di Kisumu, Kenya. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa pembangunan jalan tidak selalu memperburuk fragmentasi sosial, seperti banyak kekhawatiran sebelumnya. Sebaliknya, proyek perluasan jalan justru meningkatkan aksesibilitas, interaksi sosial, serta persepsi positif terhadap kualitas hidup, baik di wilayah terencana maupun tidak terencana.

Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menegaskan pentingnya memasukkan dimensi sosial dan spasial dalam setiap perencanaan infrastruktur agar pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keadilan spasial.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak:

Studi menemukan peningkatan akses ke fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan layanan kesehatan. Aksesibilitas yang lebih baik mendorong interaksi antarwarga, memperkuat jaringan sosial, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Sebanyak 90% warga di area terencana dan 86% di area tidak terencana merasa “betah” di lingkungannya setelah proyek jalan rampung.

Hambatan:

Meski demikian, masih ada tantangan berupa ketimpangan ekonomi antarwilayah, kurangnya infrastruktur penyeberangan aman, dan risiko meningkatnya polusi serta ketegangan sosial akibat perbedaan kelas sosial.

Peluang:

Peningkatan interaksi sosial menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kebijakan transportasi dengan pengembangan komunitas, memperkuat identitas kota yang inklusif, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 11 tentang kota berkelanjutan.

Untuk mendukung perencanaan yang inklusif, pelatihan seperti Peran Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Pembangunan Indonesia sangat relevan bagi aparatur perencana dalam menyusun kebijakan yang menyatukan tata ruang dan transportasi.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Desain Jalan yang Inklusif: Tambahkan fasilitas penyeberangan aman, jalur sepeda, dan ruang publik yang memfasilitasi pertemuan antarwarga dari berbagai latar sosial.

2. Integrasi Rencana Tata Ruang dan Transportasi: Hindari pembangunan jalan yang memisahkan wilayah miskin dan kaya; gunakan perencanaan yang menyatukan.

3. Kebijakan Partisipatif: Libatkan warga dari area terencana maupun tidak terencana dalam perencanaan proyek sejak tahap awal.

4. Pemantauan Sosial Berkelanjutan: Bentuk sistem monitoring yang menilai perubahan interaksi sosial dan kualitas hidup pascaproyek.

5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Dorong kegiatan ekonomi mikro di sekitar infrastruktur baru untuk memperkuat dampak positif ekonomi.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Meski hasilnya positif, penelitian ini mengingatkan bahwa peningkatan kualitas hidup tidak selalu merupakan akibat langsung dari pembangunan jalan. Faktor lain seperti intervensi pemerintah, dukungan NGO, dan program sosial turut berperan besar. Tanpa sinergi lintas sektor, ada risiko proyek serupa hanya menghasilkan “akses fisik” tanpa memperkuat integrasi sosial.

Penutup

Penelitian Khanani memberikan pelajaran penting bahwa infrastruktur jalan tidak semata-mata soal konektivitas transportasi, tetapi juga konektivitas sosial. Ketika proyek dirancang dengan mempertimbangkan interaksi antarwilayah dan kesejahteraan warga, hasilnya dapat memperkuat kohesi sosial dan memperbaiki kualitas hidup perkotaan secara menyeluruh. Kebijakan yang menggabungkan dimensi spasial dan sosial harus menjadi standar dalam pembangunan infrastruktur di negara berkembang.

Sumber

Khanani, R. S. (2019). The Impact of a Road Infrastructure Project on Socio-Spatial Interaction and Quality of Life of Planned and Unplanned Fragments in Kisumu City. University of Twente.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan tani (farm-to-market roads) di Provinsi Zamboanga Sibugay, Filipina, terbukti menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi pedesaan yang efektif. Pembangunan jalan tani terbukti meningkatkan produktivitas pertanian hingga 25%, memperluas akses pasar sebesar 30%, dan menaikkan pendapatan rumah tangga sekitar 20%.

Temuan ini penting bagi pembuat kebijakan karena menegaskan bahwa investasi pada infrastruktur transportasi pedesaan adalah investasi pada ketahanan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Hasil ini mempertegas perlunya tata kelola yang transparan dan berbasis bukti untuk memastikan efektivitas program seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) atau Dana Desa di Indonesia.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak positif:

• Peningkatan hasil panen dan penurunan biaya logistik.

• Meningkatnya partisipasi pasar dan munculnya sentra ekonomi baru di pedesaan.

• Perbaikan kesejahteraan keluarga melalui akses pendidikan dan kesehatan.

• Penguatan ekonomi lokal dan berkembangnya usaha mikro.

Hambatan utama:

• Praktik patronase politik dan birokrasi yang memperlambat realisasi proyek.

• Keterbatasan dana dan perawatan jalan pasca-pembangunan.

• Kurangnya integrasi kebijakan lintas sektor (pertanian, transportasi, ekonomi daerah).

Peluang:

• Implementasi kebijakan berbasis data dan partisipasi komunitas.

• Penguatan tata kelola dengan akuntabilitas publik dan evaluasi dampak sosial ekonomi secara berkala.

Untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur ini, pelatihan seperti Pengenalan Manajemen Aset sangat krusial bagi pemerintah daerah agar mampu mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan aset jalan tani untuk jangka panjang.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Perkuat Perencanaan Berbasis Data: Gunakan survei sosial-ekonomi dan peta spasial untuk menentukan lokasi prioritas pembangunan jalan tani.

2. Kembangkan Mekanisme Pendanaan Terpadu: Libatkan sektor swasta dan masyarakat lokal dalam skema pendanaan serta pemeliharaan jalan.

3. Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Terapkan sistem pemantauan terbuka untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proyek.

4. Tingkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah: Selenggarakan pelatihan teknis agar aparatur mampu merancang kebijakan berbasis bukti.

5. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat: Libatkan warga desa dalam proses perencanaan, pembangunan, dan evaluasi proyek agar hasilnya sesuai kebutuhan lokal.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kegagalan kebijakan infrastruktur dapat terjadi bila hanya berorientasi pada output fisik tanpa memperhatikan governance dan keberlanjutan sosial. Risiko yang diidentifikasi antara lain: proyek tidak sesuai kebutuhan lokal, ketimpangan wilayah meningkat, dan kurangnya mekanisme pemeliharaan jangka panjang. Untuk mencegahnya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mekanisme pengawasan partisipatif.

Penutup

Studi ini menegaskan bahwa jalan tani adalah fondasi pembangunan inklusif. Dengan tata kelola yang baik dan kebijakan berbasis data, pembangunan infrastruktur dapat menjadi katalis pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan. Melalui integrasi kebijakan publik dan pelatihan profesional, Indonesia dapat memperkuat efektivitas program infrastruktur pedesaan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sumber

Callanta, D. S. A., & Moreno, F. (2024). The Socioeconomic Implications of Farm-to-Market Road Infrastructure on Rural Development in Zamboanga Sibugay Province, Philippines: An Analysis of Policy and Community Outcomes. Department of Agriculture – Philippine Rural Development Project.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Menegaskan bahwa keberhasilan proyek jalan berskala besar harus diukur tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari Environmental Performance Evaluation (EPE) dan manfaat sosialnya. Tanpa evaluasi sistematis seperti ini, risiko degradasi lingkungan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan ketimpangan sosial dapat meningkat.

Temuan ini sangat penting karena sejalan dengan prinsip sustainable infrastructure development, menuntut kebijakan publik untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan ekologis dan sosial. Untuk Indonesia, di mana proyek-proyek besar menghadapi isu deforestasi dan relokasi warga, integrasi kajian lingkungan dan sosial ke dalam siklus kebijakan infrastruktur nasional adalah keharusan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Penerapan Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) yang kuat membawa dampak positif:

• Meningkatnya transparansi proyek dan kepercayaan publik.

• Pengurangan konflik sosial berkat konsultasi masyarakat.

• Efisiensi biaya jangka panjang karena mitigasi risiko dilakukan lebih awal.

Hambatan:

• Kajian lingkungan masih dianggap formalitas administratif, bukan alat pengambilan keputusan.

• Terbatasnya tenaga ahli di bidang penilaian dampak lingkungan dan sosial.

• Keterbatasan data lingkungan di tingkat daerah.

Peluang:

• Digitalisasi proses ESIA melalui geo-environmental databases.

• Kemitraan antara pemerintah, universitas, dan LSM untuk memperkuat kapasitas analisis.

• Integrasi hasil ESIA ke dalam sistem penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).

Untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam hal ini, kursus seperti Pembangunan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Diklatkerja memberikan pemahaman mendalam tentang AMDAL dan mitigasi dampak ekologis.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Wajibkan ESIA Sejak Tahap Pra-Perencanaan: Kajian sosial dan lingkungan perlu dilakukan sebelum penentuan trase, bukan setelah desain teknis selesai.

2. Bangun Sistem Data Terpadu Lingkungan dan Sosial: Kembangkan national dashboard yang memuat data dampak sosial-ekonomi dan ekologis proyek infrastruktur.

3. Perkuat Kapasitas Lembaga Evaluasi: SDM pemerintah dan konsultan harus kompeten dalam pelaksanaan ESIA melalui pelatihan berkelanjutan.

4. Terapkan Prinsip Partisipatif dan Transparan: Libatkan masyarakat lokal dalam tahap konsultasi publik untuk meningkatkan legitimasi kebijakan.

5. Gunakan Evaluasi Kinerja Lingkungan Sebagai Syarat Pendanaan: Lembaga pendanaan publik dan swasta hanya mendukung proyek yang memenuhi kriteria kinerja lingkungan minimum.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kegagalan utama terjadi ketika penilaian dampak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi dan bukan pada perubahan perilaku kelembagaan. Risiko meliputi:

• Evaluasi dilakukan terlambat (setelah proyek berjalan).

• Kurangnya integrasi antara hasil ESIA dan keputusan pendanaan proyek.

• Rendahnya keterlibatan masyarakat sipil, yang menimbulkan persepsi negatif.

Untuk menghindari hal ini, perlu diterapkan sistem audit lingkungan berkelanjutan dan laporan dampak sosial tahunan sebagai syarat penilaian kinerja proyek.

Penutup

Menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan jalan ditentukan oleh kualitas pengelolaan dampak sosial dan lingkungannya. EPE yang baik dapat memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun benar-benar membawa manfaat bagi manusia dan alam.

Melalui penguatan kapasitas teknis, transparansi data, serta kolaborasi antar lembaga, Indonesia dapat mewujudkan kebijakan infrastruktur jalan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan program pelatihan, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dapat menjadi fondasi bagi kebijakan transportasi nasional.

Sumber

U.S. Department of Transportation. (2020). PE-ENV-01108-01: Environmental Performance Evaluation Guidelines for Road Construction Projects.

Penulis: cakHP (Heru Prabowo)

Pembuka: Ekonomi, Obrolan, dan Emosi Kita

Ada masa ketika saya kira ekonomi itu semata soal angka. Soal kurs, inflasi, PDB. Tapi semakin sering saya mengamati orang antre BBM, panik belanja masker, atau mendadak euforia saham gorengan, saya makin yakin: ekonomi itu lebih mirip obrolan warung kopi ketimbang mesin kalkulator.

Pasar hidup karena kita percaya cerita, karena kita terpengaruh emosi, karena kita ingin diakui tetangga atau komunitas online. Ekonomi, dengan kata lain, adalah ekosistem komunikasi dan psikologi.

Saya tahu ini bukan ide jatuh dari langit. Sejarah panjang pemikiran sudah menyinggung hal ini. Mari kita lihat bersama, sambil saya ajak ngobrol dari Adam Smith sampai fiqh muamalah, lalu kita hubungkan ke Elon Musk, kripto, sampai hustle culture startup.

.

Adam Smith dan Perasaan Moral yang Masih Hidup di Bursa Saham

Banyak yang ingat Smith lewat “tangan tak terlihat.” Tapi Smith juga menulis Theory of Moral Sentiments. Ia bilang, manusia itu bukan hanya makhluk egois, melainkan juga makhluk yang peduli pada pandangan orang lain. Kita beli, jual, nabung, bukan sekadar demi laba, tapi juga demi pengakuan sosial.

Coba lihat hari ini: kita masih menyebut “sentimen pasar.” Saham bisa naik hanya karena “suasana hati kolektif” investor. Itu moral sentiments dalam bentuk baru.

.

Ibn Khaldun dan Asabiyyah: Solidaritas Bikin Ekonomi Jalan

Ibn Khaldun, jauh sebelum ekonomi modern lahir, sudah bicara soal asabiyyah — kohesi sosial. Baginya, peradaban berdiri di atas solidaritas. Kalau solidaritas rapuh, ekonomi pun ambruk.

Membaca Khaldun seperti membaca grup WhatsApp keluarga: kalau masih akur, gotong-royong jalan, rejeki terbagi. Begitu mulai saling curiga, komunikasi pecah, pasar jadi rapuh.

.

Marx dan Fetisisme: Barang Bicara Seperti Manusia

Marx bikin saya sadar : harga itu bukan fakta netral. Ada ideologi di dalamnya. Ia menulis tentang fetisisme komoditas: barang seolah punya nilai “alami,” padahal ia hasil relasi sosial.

Hari ini kita lihat fenomena serupa. Kripto bisa melonjak hanya karena meme “to the moon.” Itu Marx versi Twitter. Harga jadi bahasa, bukan angka semata.

.

Weber dan Schumpeter: Etos dan Spirit yang Menggerakkan

Weber bilang, kapitalisme modern lahir dari etika kerja religius: disiplin, hemat, rajin. Itu komunikasi budaya yang membentuk psikologi kolektif.

Schumpeter menambahkannya dengan spirit pengusaha: berani ambil risiko, bikin cerita baru, mengubah status quo lewat creative destruction. Apa bedanya dengan jargon startup masa kini? Pitch deck founder yang memesona investor adalah seni komunikasi sekaligus psikologi optimisme.

.

Fiqh Muamalah: Pasar Sebagai Amanah

Dalam tradisi Islam, pasar bukan ruang kosong. Ia ruang penuh etika.

- Ijab-qabul = komunikasi yang bikin akad sah.

- Larangan gharar & tadlis = melindungi psikologi kepercayaan dari ketidakpastian dan penipuan.

- Hisbah = pengawas pasar, mirip regulator hari ini.

- Pasar Madinah = prototipe marketplace tanpa monopoli dan tanpa pajak berlebihan.

- Riba = komunikasi sepihak yang eksploitatif — seperti pinjaman online berbunga mencekik.

- Ridha & tawakkal = psikologi spiritual: transaksi harus bikin hati tenang, bukan cemas.

Al-Ghazali mengingatkan perdagangan itu ibadah sosial. Ibn Taymiyyah menulis soal harga wajar. Asy-Syatibi dengan maqasid-nya menegaskan tujuan syariah: melindungi harta, akal, dan jiwa dari kerusakan.

Kalau dipikir, semua itu adalah upaya membangun ekologi trust.

 

Jembatan Benang Merah

Kalau saya rangkum:

- Smith → moral sentiments.

- Khaldun → asabiyyah.

- Marx → ideologi.

- Weber → etos budaya.

- Schumpeter → spirit inovasi.

- Fiqh muamalah → ridha, trust, amanah.

Semuanya mengaku: ekonomi bukan sekadar kalkulasi. Ekonomi adalah komunikasi dan psikologi.

.

Dunia Kita Hari Ini

Sekarang kita hidup di era meme, hoaks, Elon Musk nge-tweet Dogecoin, orang mengejar pensiun dini lewat investasi kilat.

- Sentimen pasar? Masih hidup, cuma lewat grafik candlestick.

- Asabiyyah? Berganti jadi social trust dan komunitas online.

- Fetisisme Marx? Wujudnya saham gorengan atau kripto.

- Etos Weber & spirit Schumpeter? Reinkarnasinya hustle culture startup.

- Hisbah? Bentuk barunya adalah OJK, BI, atau regulator digital yang menjaga agar marketplace tak dipenuhi dark pattern dan penipuan.

.

Catatan untuk Indonesia

Di negeri kita, percakapan ini terasa nyata :

- Ekonomi syariah tumbuh, tapi masih butuh kejelasan komunikasi akad biar orang benar-benar percaya.

- Pinjaman online marak, tapi tanpa “hisbah digital” bisa menjebak psikologi orang kecil.

- Semangat startup ada, tapi tanpa regulasi komunikasi, creative destruction bisa berubah jadi predatoris.

.

Penutup: Ekonomi Sebagai Percakapan Besar

Semakin lama saya belajar, semakin yakin: ekonomi adalah percakapan besar manusia tentang nilai, makna, dan masa depan. Dari Madinah abad ke-7 sampai Silicon Valley abad ke-21, pasar hanya hidup jika ada komunikasi yang jujur dan psikologi kolektif yang sehat.

Jadi, ketika kita bicara pembangunan atau kebijakan ekonomi, jangan hanya sibuk menghitung angka. Kita juga perlu mengurus bahasa pasar (informasi yang jelas, jujur) dan emosi pasar (rasa aman, ridha, kepercayaan). Tanpa itu semua, ekonomi hanyalah angka kosong.

.

Glosarium Mini

Sentimen pasar

Perasaan kolektif pelaku pasar (optimisme, ketakutan, euforia) yang bisa menggerakkan harga saham, kripto, atau komoditas — sering lebih kuat daripada logika fundamental.

Moral sentiments

Konsep Adam Smith tentang perasaan simpati dan empati manusia yang ikut mengatur perilaku ekonomi, bukan hanya kepentingan pribadi.

Asabiyyah

Istilah Ibn Khaldun untuk solidaritas atau kohesi sosial yang membuat masyarakat kuat dan ekonomi berkembang. Kalau melemah, peradaban ikut runtuh.

Fetisisme komoditas

Gagasan Karl Marx: barang dagangan seolah punya “nilai” sendiri, padahal nilai itu sebenarnya lahir dari hubungan sosial (pekerja, produksi). Kini sering muncul dalam bentuk “nilai” kripto atau meme stocks yang hanya digerakkan hype.

Creative destruction

Konsep Joseph Schumpeter tentang siklus kapitalisme: inovasi baru menggusur yang lama. Startup baru bisa menghancurkan bisnis mapan, tapi sekaligus menciptakan peluang.

Hustle culture

Budaya kerja ekstrem ala startup: kerja keras, tidur sedikit, selalu produktif. Disebut juga “budaya nge-gas terus,” sering dipandang glamor tapi juga bisa menekan psikologi pekerja.

Ijab-qabul

Dialog singkat “saya jual – saya beli” dalam akad transaksi. Simbol komunikasi dan kerelaan dalam jual beli menurut fiqh Islam.

Gharar

Ketidakpastian atau ketidakjelasan berlebihan dalam transaksi, misalnya jual barang yang tidak jelas ukurannya atau belum ada wujudnya. Dilarang dalam fiqh karena bisa merusak kepercayaan.

Tadlis

Penipuan atau menyembunyikan cacat barang dalam jual beli. Misalnya menjual ponsel rusak tapi bilang masih mulus.

Hisbah

Lembaga pengawas pasar dalam tradisi Islam klasik. Tugasnya mirip regulator hari ini: memastikan timbangan benar, harga transparan, dan pedagang jujur.

Riba

Tambahan (bunga) yang bersifat menekan dan eksploitatif dalam pinjaman. Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap merugikan pihak lemah dan menciptakan ketidakadilan.

Maqāṣid al-syarī‘ah

Konsep Asy-Syatibi tentang tujuan syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam ekonomi, berarti aturan harus menjaga kemaslahatan publik dan melindungi pihak rentan.

Ridha

Kerelaan hati dalam transaksi. Tanpa ridha, jual beli dianggap batil dalam fiqh muamalah.

Tawakkal

Sikap spiritual yang benar: berusaha sekuat tenaga terlebih dahulu, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah ﷻ. Inilah makna tawakkal yang ditekankan Al-Qur’an (QS. Āli ‘Imrān [3]:159). Tawakkal menumbuhkan ketenangan psikologis dalam aktivitas ekonomi — orang berdagang atau berinvestasi tetap realistis, tapi tidak diliputi rasa cemas berlebih.

.