Pendidikan jarak jauh (bahasa Inggris: distance education) adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Pembelajaran elektronik (e-learning) atau pembelajaran daring (online) merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet.^[1]

Kemajuan yang terjadi dalam dunia teknologi komunikasi dan informasi memunculkan peluang maupun tantangan baru dalam dunia pendidikan. Peluang baru yang muncul termasuk akses yang lebih luas terhadap konten multimedia yang lebih kaya, dan berkembangnya metode pembelajaran baru yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain kemajuan teknologi dengan beragam inovasi digital yang terus berkembang juga menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggara pendidikan untuk terus menyesuaikan infrastruktur pendidikan dengan teknologi baru tersebut.^[2]

Pelajar Meksiko yang mengambil pendidikan jarak jauh selama Pandemi COVID-19.

Pendidikan jarak jauh bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1892 ketika Universitas Chicago meluncurkan program pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk tingkat pendidikan tinggi. Metode pembelajaran jarak jauh terus berkembang dengan menggunakan beragam teknologi komunikasi dan informasi termasuk radio, televisi, satelit, dan internet.^[3] Meluasnya penggunaan internet oleh publik di berbagai negara pada tahun 1996 menjadi suatu fenomena yang berkembang dan diikuti oleh kemunculan beragam konten digital di dalamnya.^[4] Pada tahun yang sama, John Bourne mengembangkan Asychronous Learning Network Web yang merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pendidikan kapan saja dan di mana saja melalui internet.^[3]

Sistem pendidikan konvensional

Pendidikan merupakan suatu proses akademis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan agama sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk mampu menghadapi berbagai tantangan dalam proses kehidupan. Dalam pendidikan terjadi proses komunikasi yang terorganisasi dan berkelanjutan untuk menumbuhkan aktivitas belajar dalam diri pembelajar sehingga pembelajar dapat mengembangkan kemampuannya dalam menemukan, mengolah, dan mengevaluasi berbagai informasi dan pengetahuan untuk kemudian berkontribusi dalam pencarian solusi atas masalah yang ada dan berpartisipasi aktif di masyarakat.^[5] Dalam sistem pendidikan konvensional, metode yang digunakan adalah melalui pertemuan tatap muka antara pengajar dan peserta didik. Dengan kata lain, pengajar dan pembelajar berada di ruang yang sama pada waktu yang bersamaan juga untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi.

Karakteristik pendidikan konvensional

Pendidikan konvensional adalah pendidikan formal yang menggunakan sistem klasikal dalam menyampaikan materi ajar baik di sekolah, akademi, universitas, dan sejenisnya.^[6] Beberapa karakteristik dasar dari sistem pendidikan konvensional antara lain:^[7]

• Pengajar dan peserta didik berada dalam ruang yang sama pada waktu yang sama untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar.
• Kegiatan belajar-mengajar dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka.
• Pengajar menentukan tujuan belajar, materi ajar, dan evaluasi proses belajar dari peserta didiknya.
• Proses komunikasi antara pengajar dan peserta didik dilakukan secara langsung atau bersifat analog.
• Menitikberatkan pada peran pengajar sebagai sumber informasi dan dalam pengelolaan kelas selama proses belajar-mengajar berlangsung.^[8]

Teknologi komunikasi dalam pendidikan konvensional

Dalam sistem pendidikan konvensional, teknologi komunikasi yang digunakan untuk mendukung proses belajar-mengajar mencakup baik teknologi analog maupun teknologi digital dengan titik berat pada proses penyampaian informasi secara analog. Teknologi analog merujuk kepada segala bentuk teknologi yang dibuat untuk menyerupai bentuk asli dan yang dapat ditangkap oleh pancaindra manusia, sedangkan teknologi digital merupakan teknologi berbasis komputerisasi yang basis datanya terdiri dari bilangan nol dan satu.^[4]

Proses komunikasi yang berlangsung dalam pertemuan tatap muka menekankan pada interaksi dan relasi sosial yang terbangun di antara pengajar dan peserta didik. Pengajar menyampaikan materi ajar kepada peserta didik secara langsung dengan berbagai ekspresi dan gerakan (gesture) yang mendukungnya, dan peserta didik dapat memberikan tanggapan serta mengekspresikan diri secara langsung juga. Teknologi komunikasi penunjang yang biasanya digunakan dalam pendidikan konvensional mencakup antara lain kertas, buku, papan tulis, spidol, televisi, radio, alat peraga, komputer, proyektor, dan lain-lain.

Keunggulan dan kelemahan pendidikan konvensional

Keunggulan dari metode pendidikan konvensional antara lain:

• Tingginya tingkat interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik yang akan mempercepat terbentuknya relasi dan nilai-nilai dalam proses belajar-mengajar.^[9]
• Pertemuan tatap muka antara pengajar dan peserta didik mendukung terselenggaranya proses belajar-mengajar yang terfokus dan terkontrol sehingga pembelajaran dapat dioptimalkan.^[10]

Kelemahan dari metode pendidikan konvensional antara lain:

• Kebergantungan kepada lokasi, tempat, dan kehadiran dari para peserta proses belajar-mengajar baik pengajar maupun peserta didik.
• Biaya pendidikan relatif tinggi sebagai akibat dari timbulnya berbagai biaya untuk menunjang operasional sehari-hari pada lembaga penyelenggara pendidikan konvensional.

Sistem pendidikan jarak jauh

Pendidikan jarak jauh adalah suatu kajian kependidikan yang terus berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Karena itu juga pendidikan jarak jauh sering dipersepsikan sebagai suatu inovasi dalam metode pembelajaran abad 21 yang memiliki daya jangkau lintas ruang, waktu, dan sosioekonomi. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat memiliki pilihan alternatif untuk mengakses pendidikan. Secara umum, pendidikan jarak jauh memiliki prinsip yang mencakup antara lain:^[11]

• Akses, yakni terkait dengan keinginan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi, bersifat massal, ekonomis, serta meminimalkan kendala jarak dan waktu.
• Pemerataan yang merujuk kepada asas keadilan dan persamaan hak bagi siapa saja untuk mengenyam pendidikan tanpa dibatasi oleh berbagai kendala.
• Kualitas, yaitu berkenaan dengan jaminan standar pengajar, materi bahan ajar dan ujian, dan proses pembelajaran interaktif yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

Karakteristik pendidikan jarak jauh

Pendidikan jarak jauh memiliki beberapa karakteristik dasar, yaitu:^[7]

• Pengajar dan peserta didik tidak berada dalam satu ruang yang sama saat proses belajar-mengajar berlangsung.
• Penyampaian materi ajar dan proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi.
• Menekankan pada cara belajar mandiri namun ada lembaga yang mengaturnya.
• Keterbatasan pada pertemuan tatap muka. Biasanya pertemuan tatap muka dilakukan secara periodik antara peserta didik dengan pengajar atau tutor.
• Fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain masing-masing peserta didik dapat mengatur waktu belajarnya sendiri sesuai dengan ketersediaan waktu dan kesiapannya.

Teknologi komunikasi dalam pendidikan jarak jauh

Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi. Hal ini dikarenakan dalam pendidikan jarak jauh tidak terjadi kontak secara langsung antara pengajar dan peserta didik. Proses komunikasi antara keduanya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Walau demikian, pertemuan tatap muka tetap dapat dilakukan dengan frekuensi yang terbatas. Teknologi komunikasi dan informasi yang banyak digunakan dalam pendidikan jarak jauh adalah komputer dan internet.

Pemanfaatan komputer dan internet memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengakses materi-materi ajar yang juga sudah dikemas dalam bentuk digital di mana pun dan kapan pun. Dengan menggunakan komputer dan internet juga, pengajar dan peserta didik dapat melakukan interaksi baik menggunakan aplikasi surat elektronik, video konferensi, atau forum diskusi dalam jaringan.^[12] Meski penggunaan berbagai teknologi digital dalam pendidikan jarak jauh membuat batas-batas geografis seakan lenyap, namun proses komunikasi yang dimediasi oleh komputer dan internet memiliki keterbatasan dalam menangkap ekspresi dan gerakan (gesture) dari pengajar dan peserta didik. Teknologi komunikasi pendukung lainnya yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh antara lain buku elektronik, compact disc (CD) atau digital versatile disc (DVD) untuk rekaman audio dan video, dan perangkat pengolah informasi seperti tablet atau laptop.

Keunggulan dan kelemahan pendidikan jarak jauh

Keunggulan dari metode pendidikan jarak jauh antara lain:

• Proses pembelajaran dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh keharusan pengajar dan peserta didik untuk berada di ruang dan waktu yang sama.
• Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media pembelajaran menimbulkan biaya yang lebih rendah baik bagi penyelenggara pendidikan jarak jauh maupun peserta didik.
• Materi ajar dan berbagai interaksi dalam bentuk tulisan yang dikemas secara digital memungkinkan peserta didik untuk dapat membaca kembali informasi yang tercatat di dalamnya.

Kelemahan dari metode pendidikan jarak jauh antara lain:

• Minimnya kontak langsung antara pengajar dan peserta didik memperlambat proses terbangunnya relasi sosial dan nilai-nilai yang menjadi tujuan dasar dari pendidikan.
• Rendahnya kontrol terhadap proses pembelajaran sebagai impikasi dari cara belajar mandiri yang menjadi titik berat dari pendidikan jarak jauh.
• Keterbatasan teknologi komunikasi dan informasi yang tidak dapat menggantikan sepenuhnya proses komunikasi dan interaksi secara langsung yang terjadi dalam pendidikan konvensional.

Demografi Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia berkisar 250 juta jiwa dan membuat Indonesia menjadi negara dengan kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia. Menurut estimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), populasi penduduk Indonesia akan terus meningkat dan akan mencapai 290 juta jiwa pada tahun 2045. Dengan laju pertambahan penduduk Indonesia setiap tahunnya berada di angka 2.5 persen juga akan terus menambah jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64) di masa mendatang. Struktur usia yang mendominasi komposisi penduduk Indonesia adalah kelompok usia produktif dengan rata-rata usia penduduknya adalah 28.2 tahun pada tahun 2011. Angka tersebut merupakan median age yang berarti setengah dari populasi Indonesia berada pada usia 28.2 tahun lebih dan separuhnya lagi berusia di bawah 28.2 tahun. Kelompok usia muda akan dapat menjadi pilar kekuatan kerja Indonesia dengan kondisi bahwa kelompok usia tersebut mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan kerja yang memadai juga.^[13]

Kondisi geografis Indonesia

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari 13.487 pulau dengan 6000 di antaranya masih tidak berpenghuni. Setengah dari penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa memilih untuk tinggal di pulau Jawa walau luas pulau Jawa hanya 6,9 persen dari total 37 persen luas daratan di Indonesia. Besarnya kepulauan di Indonesia yang disertai dengan pembangunan yang belum merata mengakibatkan tidak meratanya juga infrastruktur dan fasilitas di berbagai bidang termasuk pendidikan. Keterbatasan jumlah perguruan tinggi di suatu pulau kerap mendorong sebagian penduduk memilih untuk mengenyam pendidikan tinggi di pulau lainnya. Implikasi yang timbul dari pilihan tersebut adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan bukan hanya untuk pendidikan yang akan ditempuh, melainkan juga untuk biaya hidup lainnya.

Perkembangan pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia

Metode pendidikan secara tatap muka dikenal sebagai model utama pendidikan. Namun demikian, pendidikan jarak jauh juga sudah lama berkembang khususnya dengan peserta didik usia dewasa. Di Indonesia, pembelajaran jarak jauh (distance learning) adalah bagian dari pendidikan jarak jauh (distance education) yang telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 terkait sistem pendidikan nasional.

Perguruan tinggi di Indonesia

Berdasarkan data DIKTI dan Kemendikbud, jumlah lembaga perguruan tinggi di Indonesia adalah 4.273, sementara jumlah siswa lulusan SMA dan SMK pada tahun 2014 adalah 2.804.664.^[14][15] Lembaga perguruan tinggi di Indonesia memiliki daya tampung yang terbatas untuk menyerap siswa lulusan SMA dan SMK, yaitu hanya sekitar 50 persen saja. Akumulasi siswa lulusan SMA dan SMK yang tidak terserap akan terus meningkat setiap tahunnya jika daya tampung lembaga perguruan tinggi tidak ditingkatkan dan kendala keterbatasan finansial bagi sebagian penduduk belum teratasi. Berbagai strategi diupayakan untuk meningkatkan daya tampung perguruan tinggi melalui penambahan perguruan tinggi maupun pengembangan sistem pendidikan jarak jauh untuk memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia.

Angka partisipasi perguruan tinggi

Angka partisipasi kasar (APK) adalah perbandingan jumlah peserta didik di jenjang tertentu dengan jumlah penduduk dalam kelompok umur yang sesuai. APK perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2014 hanya mencapai 30 persen. Yang termasuk dalam kategori APK ini adalah jumlah penduduk berusia 19-23 tahun yang sudah mengenyam pendidikan tinggi. Meski APK perguruan tinggi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi persentasenya masih terbilang rendah. APK perguruan tinggi Indonesia berada di bawah Malaysia, yaitu 60 persen dan Korea Selatan, yakni 90 persen. APK perguruan tinggi Indonesia diperkirakan akan meningkat signifikan ke angka 60-70 persen pada tahun 2045.^[15] Dengan dikembangkannya sistem pendidikan jarak jauh yang tidak dibatasi jarak geografis dan dengan biaya yang relatif lebih rendah diharapkan akan meningkatkan layanan pendidikan bagi kelompok penduduk yang tidak dapat mengikuti pendidikan konvensional secara tatap muka.

Penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh

Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia pada mulanya hanya terbatas pada Universitas Terbuka yang menyediakan layanan pendidikan tanpa mengharuskan pengajar dan peserta didik untuk berada dalam ruang yang sama guna mengikuti proses belajar-mengajar. Seiring dengan upaya perluasan akses pendidikan tinggi di Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan terobosan dengan mengizinkan perguruan tinggi lainnya untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan kriteria dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada perguruan tinggi. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini, lembaga-lembaga yang semula hanya menyelenggarakan pendidikan konvensional mulai mengembangkan program pendidikan jarak jauh.

Masa depan pendidikan jarak jauh

Seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang terus berkembang, metode pendidikan bermediasikan komputer dan internet khususnya, tidak lagi dianggap sebagai suatu teknologi eksperimental karena pendidikan tinggi perlu mempertimbangkan pertumbuhan peserta didik di era serba digital dan berbasis pengetahuan yang kompetitif ini. Pendidikan jarak jauh dapat melayani lebih banyak peserta didik sehingga diperkirakan sistem pendidikan ini akan terus berkembang di banyak lembaga pendidikan tinggi. Keberhasilannya akan turut ditentukan bukan hanya oleh ketersediaan teknologi komunikasi dan informasi, melainkan juga oleh kualitas materi ajar, pengajar, peserta didik, metode pedagogi, interaksi yang dapat diakomodir, dan sistem pendukung lainnya yang dibangun oleh penyelenggara pendidikan jarak jauh.^[16]

Terlepas dari teknologi digital dapat mengatasi kendala jarak geografis dalam rangka terselenggaranya proses belajar-mengajar, namun ada komunikasi yang tidak dapat digantikan oleh penggunaan teknologi digital. Ada jenis komunikasi yang tetap mengharuskan komunikator dan komunikan duduk di ruangan yang sama dan berinteraksi satu sama lain. Bahkan teknologi layar video definisi tinggi atau hologram tiga dimensi tidak akan dapat menggantikan sepenuhnya komunikasi konvensional secara tatap muka. Dengan kata lain, pertemuan langsung tetap diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu, termasuk dalam proses belajar-mengajar. Itulah sebabnya metode pendidikan jarak jauh tidak akan menggantikan pembelajaran maupun komunikasi langsung dan secara pribadi. Pendidikan jarak jauh akan meningkatkan sistem pendidikan konvensional, namun tidak akan menghilangkannya.^[17]

Ramalan masa depan pendidikan jarak jauh dalam metode Delfi

Dalam upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi tren yang akan muncul dalam suatu lingkungan tertentu, para perencana organisasi biasanya melihat sejumlah alat strategi pembangunan termasuk metode Delfi untuk membantu organisasi dalam memutuskan dan membuat perencanaan. Metode Delfi dipandang baik digunakan sebagai alat peramalan masa depan yang berguna untuk mengetahui masalah yang menjadi fokus riset para ahli di bidangnya, bukan sekadar fokus dari populasi masyarakat pada umumnya. Metode Delfi dibentuk untuk mencari tahu konsensus umum para ahli tentang suatu isu di masa depan. Karena metode Delfi memberikan gambaran yang cukup jelas tentang ke mana organisasi akan mengarah dan apa yang mungkin dilakukan di masa depan, metode ini sangat berguna dalam perencanaan skenario, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi dan pendaftaran peserta didik.^[18]

Salah satu hasil penelusuran pandangan dan opini para ahli dalam bidang pendidikan jarak jauh dikemukakan oleh Noa Aharony dan Jenny Bronstein dari Universitas Bar-Ilan. Dalam tulisannya yang berjudul “Sebuah Investigasi Delfi terkait Masa Depan Pendidikan Jarak Jauh” (A Delphi Investigation into the Future of Distance Education) diperoleh informasi bahwa dari 35 ahli yang diminta untuk menilai 16 pernyataan sesuai dengan apa yang mereka pikir mungkin akan terjadi (probabilitas) dan apa yang mereka ingin lihat terjadi (keinginan), temuan menunjukkan mayoritas ahli meramalkan bahwa penggunaan teknologi baru akan mengubah teori dan metodologi pendidikan konvensional. Hal ini akan berdampak pada keterampilan dan upaya para pengajar, umpan balik, interaksi dan proses penilaian pembelajaran. Namun terkait masa depan pendidikan jarak jauh, para ahli melihat terlepas dari adanya kecenderungan penyediaan layanan pendidikan jarak jauh formal secara penuh di masa depan, tetapi para ahli ragu bahwa pendidikan jarak jauh akan sepenuhnya menggantikan pendidikan konvensional. Selain itu, para ahli juga melihat peran teknologi seluler dan jejaring sosial sebagai fasilitator dalam proses berbagi informasi dalam sistem pendidikan jarak jauh yang menciptakan suasana kerja sama dan interaksi yang mudah di antara pengguna. Para ahli berpandangan bahwa asimilasi teknologi seluler dan jejaring sosial akan mempengaruhi metode pendidikan jarak jauh dan pedagogi.^[19]

Masa depan pendidikan jarak jauh di Indonesia

Rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi di Indonesia yang merupakan implikasi dari keterbatasan daya tampung perguruan tinggi dan faktor kemampuan finansial yang tidak merata mendorong pemerintah Indonesia mengupayakan perluasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat di berbagai wilayah. Pendidikan jarak jauh dipandang sebagai salah satu solusi yang memungkinkan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi di Indonesia. Sistem pendidikan jarak jauh memiliki fleksibilitas yang tinggi, daya jangkau yang luas, dan lebih terjangkau daripada pendidikan konvensional. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pendidikan jarak jauh sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia ditunjukkan dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum yang ikut mengatur pendidikan jarak jauh, antara lain:

• Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
• UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
• Peraturan pemerintah (PP) nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
• Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi
• Permendikbud nomor 20 tahun 2011 tentang penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi

Upaya untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia juga direspon baik oleh para penyelenggara pendidikan konvensional. Beberapa penyelenggara pendidikan konvensional mulai turut mengembangkan sistem pendidikan jarak jauh ini. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan jarak jauh di Indonesia adalah kesiapan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, khususnya ketersediaan koneksi internet. Meski konektivitas jaringan internet di berbagai wilayah Indonesia sudah cukup baik, namun masih ada wilayah-wilayah yang masih belum dapat terhubung dengan internet. Pemerintah Indonesia berusaha menyiasatinya melalui program pengadaan satelit yang ditargetkan akan selesai dan dapat digunakan pada tahun 2016.

Penyelenggaran pendidikan jarak jauh di Indonesia tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pendidikan konvensional secara tatap muka karena tujuan penyelenggaraanya adalah untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi sebagaimana termaktub dalam Permendikbud nomor 109 tahun 2013.^[20]

Sumber: id.wikipedia.org

 

Kesenjangan digital (bahasa Inggris: digital divide) adalah kesenjangan antara yang kaya teknologi dengan yang miskin teknologi.^[1] Kesenjangan antara antarnegara (seperti kesenjangan digital di Amerika Serikat) dapat mengacu kepada kesenjangan antar individu, rumah tangga, bisnis, atau wilayah geografis, biasanya dengan tingkat sosial-ekonomi yang berbeda atau kategori demografi lain. Kesenjangan antarnegara atau kawasan dunia disebut kesenjangan digital global,^[2] yaitu kesenjangan teknologi antara negara berkembang dan negara maju di tingkat internasional.^[3]

Definisi

Kesenjangan digital merupakan sebuah permasalahan yang muncul di dalam masyarakat karena adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang kurang merata. Permasalahan ini kerap dialami oleh masyarakat rural (masyarakat perdesaan) karena masyarakat urban (masyarakat perkotaan) lebih dahulu mendapatkan kesempatan untuk merasakan dampak pembangunan infrastruktur TIK jika dibandingan dengan masyarakat rural.^[4]

Kesenjangan digital dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kesenjangan digital tradisional dan kesenjangan terkait outcome. Kesenjangan digital tradisional terdiri atas kesenjangan akses terhadap internet dan teknologi digital serta kesenjangan kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal. Adapun kesenjangan terkait outcome merupakan hasil dari kemampuan tersebut ketika dikonversikan ke dalam berbagai jenis kapital lainnya (misalnya kapital ekonomi seperti pendapatan).^[5]

Kesenjangan digital juga kesenjangan kemampuan digital antara orang-orang yang telah mempunyai akses teknologi yang pada akhirnya berdampak pada ketidaksetaraan hasil.^[6] Kesenjangan digital mengacu kepada kesenjangan antara mereka dalam mengakses internet. Bagi yang tidak mendapakan akses internet yang baik, maka tidak mendapakan hasil yang baik.^[7] Kesenjangan digital juga dapat diartikan sebagai kesenjangan ekonomi dan sosial terkait akses, penggunaan, atau dampak teknologi informasi dan komunikasi (TIK).^[8] Kesenjangan digital juga mengacu kepada mereka yang mendapat mamfaat digital dengan yang tidak.^[9][10]

Van Dijk memberikan penjelasan bahwa kesenjangan digital dapat dikaji berdasarkan aspek material acces, skill access, motivational, dan usage.^[11] Menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), kesenjangan digital terjadi antara tingkat individu, rumah tangga, dan area geografis yang memiliki perbedaan tingkat sosial ekonomi berdasarkan kesempatan untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi.^[12]

Latar belakang

Istilah kesenjangan digital pertama kali diperkenalkan oleh The National Telecommunication and Information Administration (NTIA), sebuah badan pemerintah federal Amerika Serikat yang mengurusi bidang telekomunikasi dan informasi dalam laporannya.^[13] Oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1990-an pada masa pemerintahan Clinton, istilah kesenjangan yang mereka sebut dengan istilah digital divide diperkenalkan. Kemudian dengan cepat diserap oleh negara lain dan memberikan penyebutan berdasarkan bahasa masing-masing. Pada 1996, kesenjangan digital pun menjadi isu dunia. Kondisi ini tidak hanya dialami negara berkembang tapi juga negara maju.^[14]

Upaya pencegahan

Bank Dunia menyebut jika kesenjangan digital akan akses internet di Indonesia masih begitu lebar. Hal ini terbukti dari sebanyak 49% penduduk dewasa di Indonesia masih belum memiliki akses internet.^[15] Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, di lain pihak menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi permasalahan ini di Indonesia adalah menerapkan strategi melalui penguatan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer. Perluasan akses internet harus berjalan beriringan dengan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah juga berupaya membekali masyarakat Indonesia dengan literasi digital.^[16] Namun, pemerintah yang menggunakan teknologi digital untuk program kesejahteraan sosial juga harus memastikan adanya penyertaan dalam sistem dan lembaga ketika program ini melekat.^[17

Sumber: id.wikipedia.org

 

Dewasa ini Building Information Modeling (BIM) banyak digunakan para pelaku di bidang konstruksi, termasuk di Indonesia. Selain kemudahan, implementasi BIM untuk menerapkan dan menekan biaya pembangunan suatu konstruksi.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Dr. Ir. Putut Marhayudi, MM, MBA, IPU., dalam webinar “ BIM as Sustainable Digital Construction in New Era ”, dalam webinar Sabtu (6/11). Kegiatan webinar ini merupakan rangkaian Pekan Konstruksi Digital CREATION 5th 2021 bekerja sama dengan Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan Archilantis, di bawah bimbingan CoE Smart and Green Building Information Modeling , TILC SV UGM.

Putut dalam kesempatan itu banyak membahas implementasi dan regulasi BIM di Indonesia. Guna mendukung percepatan pembangunan, pemerintah Indonesia mencoba memanfaatkan sebuah teknologi yang maju dalam bidang konstruksi, yaitu dengan menerapkan BIM di setiap pembangunan.

“Dengan menggunakan BIM, kita akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti reducing claims, reducing the project duration and reducing costs,” terangnya.

Ia menyampaikan implementasi BIM di Indonesia telah ditetapkan di beberapa peraturan-peraturan seperti pada PERMEN PUPR 22/2018 yang berisi telah diwajibkannya untuk menggunakan BIM bagi seluruh bangunan gedung milik negara yang tidak sederhana. Ada juga peraturan dari SE DIRJEN BINA MARGA 11/2021 yang menjelaskan bahwa perencanaan teknis, konstruksi serta pemeliharaan jalan dan jembatan sudah bisa dilakukan dengan penerapan BIM.

Putut mengungkapkan saat ini BIM telah mencapai pada level 3 (full integration, 6D-8D). Namun di Indonesia, penggunaan BIM masih berada di level 2 (full collaboration) dan untuk meningkatkan level ini PUPR menyusun sebuah roadmap of BIM. Diharapkan dengan adanya roadmap of BIM ini, pada tahun 2024, BIM di Indonesia bisa mencapai pada construction evolution 4.0.

Dean of Commercialisation  dan Associate Professor dari Universiti Malaysia Pahang, Assoc. Prof. Dr. Ahmad Tarmizi Haron, menyampaikan perubahan proses konstruksi di Malaysia dari sistem non BIM menjadi menggunakan sistem BIM implementasi BIM di Malaysia. Ia menuturkan masuknya BIM di Malaysia dimulai pada saat adanya perubahan sistem industri yang ingin memanfaatkan digitalisasi, salah satunya dengan mengimplementasikan BIM.

“Dalam proses menuju implementasi BIM, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pada saat itu, salah satunya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya BIM dalam dunia industri maupun institusi akademik,”jelasnya.

Dalam webinar tersebut turut menghadirkan Senior Vice President Engineering Division dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk., Luki Danardi, ST, M.Eng., IPM., yang membahas tentang pemanfaatan BIM yang terintegrasi dengan GIS dalam menjalankan proyek konstruksi. Lalu, Chief Business Officer dari VREX, Norwegia, Philippe Acas, menyampaikan materi mengenai pemanfaatan teknologi Virtual Reality (VR) yang dapat digunakan pada proyek konstruksi.

Sumber: ugm.ac.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan teknologi Building Information Modelling (BIM) akan menjadi mandatory tools (alat wajib) dalam pelaksanaan tugas pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengungkapkan hal itu dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (29/3/2021).

“Dengan tugas yang semakin kompleks, banyak, dan sumber daya terbatas, BIM bisa membantu kami untuk menjadi alat ataupun instrumen dalam menghasilkan produk infrastruktur lebih cepat, efisien dan berkualitas,” ucap Endra. Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menambahkan, penerapan roadmap BIM Kementerian PUPR telah dimulai dari fase adopsi, digitalisasi, kolaborasi hingga integrasi sistem. Pada tahun 2024, diharapkan sudah terintegrasi dalam cloud system yakni cloud construction management.

Sistem itu merupakan salah satu perwujudan integrasi proses konstruksi mulai dari perencanaan, perijinan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

“Saya berharap pemanfaatan BIM ke depan bukan hanya diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga operasional, tetapi juga mencakup pada tahap pengadaan barang dan jasa serta audit,” ujar Iwan. Untuk diketahui, BIM merupakan metode dalam konstruksi infrastruktur yang mengintegrasikan model virtual berikut data teknisnya.

Selain itu, teknologi ini mensimulasikan seluruh informasi pada sebuah proyek pembangunan ke dalam model tiga dimensi (3D). Pada metode BIM, informasi bangunan yang bisa diolah tidak hanya terbatas pada perancangan saja, tetapi juga selama dan setelah proses konstruksi.

Saat ini, payung hukum penerapan BIM di lingkungan Kementerian PUPR untuk bangunan gedung negara dengan luas lebih dari 2.000 meter persegi dan di atas 2 lantai. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Ke depan, penerapan BIM diharapkan tidak hanya pada bangunan gedung negara saja, namun bisa diterapkan di seluruh proyek infrastruktur PUPR.

Sumber: kompas.com

 

Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (earthworking) dan memindahkan bahan bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya (power train), serta sistem kendali.^[1] Pemanfaatan alat berat telah dilakukan sejak zaman Romawi. Vitruvius dalam bukunya De architectura tercatat menggunakan derek sederhana.

Definisi alat berat tidak hanya pada pekerjaan konstruksi. Dalam pertanian, truk pengangkut, traktor dan sebagainya juga disebut sebagat alat berat.^[2]

Dalam bidang teknik sipil alat-alat berat digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan atau pengilahan tanah. Saat ini alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek, terutama proyek-proyek konstruksi dengan skala yang besar.^[3]

Wacker Neuson wheel loaders at a trade fair

A typical European backhoe-loader; these usually have a side-shift backhoe mount and vertical stabilizers.

A tracked loader

A Caterpillar D10N bulldozer equipped with a single shank ripper.

Link-Belt excavator trenching.

Modern grader with a second blade in Jyväskylä, Finland

A typical Telescopic handler

A Gehl skid loader

Image of an electric forklift with component descriptions

Truk mixer pengaduk beton yang dilengkapi dengan pompa beton

Ekskavator dengan penghancur hidrolik yang terpasang pada lengannya

Pompa beton dengan selang yang terbentang dan bekerja sama dengan truk pengaduk beton

Derek menara (tower crane), salah satu jenis derek tetap

Dump truk sedang menurunkan muatannya

Bucket wheel excavator di tambang terbuka Garzweiler

Sumber: id.wikipedia.org

 

Bendung atau Tebat^{[butuh rujukan]} adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. Dalam banyak kasus, bendung merupakan sebuah kontruksi yang jauh lebih kecil dari bendungan yang menyebabkan air menggenang membentuk kolam tetapi mampu melewati bagian atas bendung. Bendung mengizinkan air meluap melewati bagian atasnya sehingga aliran air tetap ada dan dalam debit yang sama bahkan sebelum sungai dibendung. Bendung bermanfaat untuk mencegah banjir, mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai lebih mudah dilalui.

Bendung yang sering disalah artikan oleh orang awam sebagai bendungan

Sebuah bendung di sungai Humber dekat Raymore Park, Toronto, Ontario

Bendung di Bogor, Jawa Barat

 

Contoh bendung di Indonesia adalah Bendung Katulampa. Bendung ini tidak digunakan untuk menahan atau menyimpan air, namun memberi informasi ketinggian air yang bisa berguna untuk peringatan dini banjir yang akan memasuki Jakarta beberapa jam setelahnya.

Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia membagi bendung menjadi dua, yaitu bendung tetap dan bendung gerak:^[1]

• Bendung tetap adalah bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier.
• Bendung gerak dalah bangunan yang sebagian besar konstruksinya terdiri dari pintu yang dapat digerakan untuk mengatur ketinggian muka air di sungai

Fungsi

Sebuah bendung di Thorp, Washington

Bendung menjadikan pakar hidrologi dan insinyur melakukan pengukuran laju aliran volumetrik sederhana dalam sungai berukuran medium atau di lokasi pembuangan industri. Karena geometri dari tnggi bendung diketahui dan semua air mengalir melewati bagian atas bendung, ketinggian air di belakang bendung dapat dihitung menjadi laju aliran atau debit. Perhitungan berdasarkan pada fakta bahwa fluida akan melewati kedalaman kritis dari aliran di sekitar belahan bendungan. Jika air tidak bergerak melewati bendung, maka perhitungan dapat lebih rumit, atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

Perhitungan debit secara sederhana yaitu:

{\displaystyle Q=CL{H^{n}}}

Di mana:

• Q adalah debit
• C adalah konstanta bendung
• L adalah lebar belahan
• H adalah tinggi air yang melewati belahan
• n adalah nilai yang bervariasi sesuai struktur (misal 3/2 untuk bendung horisontal, 5/2 untuk belahan berbentuk V)

Ketika digunakan di dalam pengukuran debit, penting untuk diketahui bahwa belahan bendung harus bebas dari karat atau sampah yang menghambat. Kekasaran belahan bendung akan mengakibatkan perhitungan menjadi berbeda dari tabel standar yang telah ditetapkan. Air juga harus dipastikan bebas dari gelembung udara sebelum melewati bendung.^[2]

Selain digunakan untuk pengukuran, bendung juga dimanfaatkan untuk mengaliri saluran irigasi. Muka air yang tinggi menyebabkan air dapat mengalir melalui saluran irigasi karena sifat air yang bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah.

Dampak

• Karena bendung akan meningkatkan kadar udara terlarut secara drastis setelah melewati bendung, hal ini dapat menyebabkan gangguan ekologis sungai meski dampaknya hanya bersifat lokal di sekitar bendung saja.
• Bendung dapat menyebabkan gangguan pada fauna setempat, seperti ikan salmon yang bermigrasi melewati sungai.
• Lompatan hidrolik (hydraulic jump) yang terjadi setelah air melewati bendung dapat menenggelamkan seseorang yang terjebak sehingga berbahaya bagi pelaku olahraga air. Istilah drowning machine digunakan pada pelaku olahraga kano dan kayak terhadap beberapa struktur bendung yang dinilai membahayakan.^[3][4]
• Bendung dapat menjadi titik di mana sampah dan benda lainnya terkumpul.

Sumber: id.wikipedia.org