Tempo.co, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menggandeng perusahaan energi asal cina, sinopec, untuk mempercepat upaya transisi energi dan memperluas peluang pengembangan bisnis secara global. "Di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan transisi energi, kolaborasi dengan mitra menjadi sangat penting untuk mengatasi isu-isu tersebut dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis Pertamina melalui transfer pengetahuan dan teknologi," kata direktur utama pertamina, nicke widyawati, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/11).

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Nicke Widyawati dan Chairman Sinopec Group, Ma Yongsheng, di Shanghai pekan lalu. Nota kesepahaman ini mencakup berbagai kegiatan bisnis, mulai dari sektor hulu, hilir, energi terbarukan, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Di sektor hulu, Pertamina dan Sinopec akan memperluas kerja sama dalam pengembangan hidrokarbon non-konvensional, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (CCUS), enhanced oil recovery (EOR), dan pengeboran ultra-dalam. "Ini termasuk memperkuat program penelitian dan pengembangan serta pengembangan bisnis hulu," jelas nicke.

Sementara itu, kolaborasi hilir meliputi bisnis bahan bakar dan non-bahan bakar, pelumas, penerbangan, petrokimia, serta transportasi dan logistik. Sebagai bagian dari kerja sama energi terbarukan, kedua belah pihak akan menjajaki potensi pengembangan energi panas bumi, hidrogen, dan tenaga surya.

"Ada juga kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas di kedua belah pihak," tambah Nicke. Sebelumnya, anak perusahaan pertamina, Pertamina hulu energi, telah menandatangani kesepakatan dengan Sinopec. Oleh karena itu, nicke berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan kedua perusahaan energi tersebut.

Disadur dari: tempo.co

Jakarta (antara) - PT pertamina (Persero) mengundang investasi global di bidang infrastruktur energi hijau untuk mendukung visi Indonesia dalam transisi energi. "Ini adalah bisnis masa depan kami, karena saat ini, proposisi pendapatan kami sebagian besar disumbangkan oleh bahan bakar fosil lebih dari 95 persen. Ke depannya, (kami ingin agar) pendapatan yang berasal dari energi terbarukan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu," kata Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini dalam sebuah diskusi panel ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) di Jakarta, Rabu.

Indonesia menjadi tuan rumah AIPF di Jakarta pada 5-6 September. Forum ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dan kolaborasi yang inklusif antara negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra di Kawasan Indo-Pasifik. Dalam rangka meningkatkan investasi di proyek-proyek energi terbarukan, katanya, Pertamina berupaya untuk menyalurkan lebih banyak lokasi belanja modal hingga US$145 miliar.

Perusahaan telah menyiapkan dua strategi utama untuk mengembangkan proyek energi hijau, yaitu dengan melakukan dekarbonisasi bisnis yang sudah ada dan membangun bisnis bahan bakar rendah karbon. Martini mengatakan bahwa strategi ini akan diterapkan untuk mengamankan ketahanan energi nasional dan juga untuk mengekspor energi hijau.

"Inilah yang ingin kami lakukan dengan amonia hijau, hidrogen, CCUS, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya pikir kita harus menjalankan dua strategi tersebut, karena kita harus lebih fokus untuk berinvestasi pada energi terbarukan yang telah kita masukkan ke dalam peta jalan nol karbon," katanya. Melalui strategi-strategi tersebut, Pertamina ingin memanfaatkan potensi energi Indonesia yang sangat besar dari panas bumi, yang saat ini telah beroperasi dengan kapasitas lebih dari 700 megawatt. Perusahaan berharap dapat meningkatkan produksi energi panas bumi hingga 200 megawatt dalam dua tahun ke depan.

Pertamina siap untuk mendiskusikan beberapa peluang dalam pengembangan energi hijau dengan mitra internasional, menurut Martini. "Kami sedang mengupayakan model operasi yang lebih ramah lingkungan, dengan bukti bahwa skor ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) kami sangat meyakinkan saat ini dimana kami berada di peringkat kedua untuk sub-industri migas yang terintegrasi, jadi kami benar-benar berkomitmen bahwa operasi kami benar-benar mendukung ESG. Ini adalah faktor daya tarik kami sehingga kami bisa lebih mudah mengajak mitra strategis kami untuk berinvestasi di infrastruktur hijau kami," jelasnya.

Dalam AIPF yang diselenggarakan sebagai salah satu acara unggulan dalam rangkaian KTT ASEAN ke-43 yang diselenggarakan oleh Indonesia, Pertamina menjajaki sembilan area potensial untuk kerja sama pembangunan infrastruktur hijau. Di sektor energi dan migas, di antaranya adalah mempersiapkan kerja sama pembangunan infrastruktur terminal hijau terpadu kalibaru, Terminal terpadu tapanuli tengah, peluang kerja sama carbon capture and storage/carbon capture utilization & storage (CCU/CCUS), dan jaringan pipa gas Dumai-Siak untuk produksi green hydrogen dan solusi berbasis alam.

Langkah konkret perusahaan dalam mengembangkan infrastruktur hijau tidak hanya dilakukan di lingkungan Pertamina Group, namun juga bersama perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam indonesia Battery Corporation (IBC) dalam mengembangkan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).

Pertamina berkomitmen untuk mendukung target net zero emission (NZE) 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Disadur dari: en.antaranews.com

Jakarta - 31 Jan 2024: Fitch Ratings telah mengafirmasi peringkat jangka panjang issuer default rating (IDR) PT Pertamina (Persero) dalam mata uang asing di 'BBB' dengan outlook Stabil. Fitch juga menegaskan peringkat senior tanpa jaminan Pertamina, dan peringkat untuk program surat utang jangka menengah global senilai USD20 miliar dan surat utang senior tanpa jaminan yang sudah ada di 'BBB'.

Peringkat Pertamina disetarakan dengan peringkat induknya, pemerintah Indonesia (BBB/Stable), sesuai dengan Kriteria Pemeringkatan Entitas Terkait Pemerintah dari Fitch. Penyetaraan peringkat ini didasarkan pada kemungkinan 'Sangat Kuat' bahwa Pertamina akan menerima dukungan pemerintah sebagai perusahaan minyak nasional Indonesia (NOC).

Standalone credit profile (SCP) Pertamina tetap berada di level yang mencerminkan operasi yang terintegrasi secara vertikal, posisi dominan di pasar energi Indonesia, dan posisi biaya yang kompetitif di segmen bisnis hulu. Namun demikian, kekuatan-kekuatan ini sebagian dibatasi oleh risiko yang berkaitan dengan pengendalian harga bahan bakar eceran oleh Pemerintah dan penerimaan kompensasi tepat waktu oleh pertamina atas kekurangan pendapatan akibat pembatasan harga bahan bakar.

Fitch percaya bahwa pemberlakuan Undang-undang pada tahun 2022 yang berkaitan dengan pendapatan kompensasi dan penerimaan kompensasi yang tepat waktu oleh Pertamina selama tahun 2022 dan 2023 akan berdampak positif terhadap profil kreditnya. Catatan pembayaran yang konsisten di bawah pemerintahan baru, setelah pemilihan umum mendatang, dapat mengarah pada revisi ke atas dari SCP.

Faktor pendorong utama paringkat

Tanggung jawab dukungan pemerintah yang sangat kuat:

Kami menilai keterlibatan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan Pertamina sebagai 'Sangat Kuat'. Sebagai pemilik tunggal Pertamina, pemerintah menunjuk dewan direksi dan manajemen senior, serta mengarahkan dan menyetujui investasi. Pemerintah juga secara efektif menjaga harga bahan bakar tertentu yang dijual oleh Pertamina di bawah harga pasar. Pertamina berfungsi sebagai perusahaan induk negara untuk sektor minyak dan gas, yang memainkan peran penting dalam ketahanan energi negara, termasuk memenuhi kewajiban pelayanan publik negara.

Kami juga menilai preseden dukungan dari pemerintah sebagai 'sangat kuat' karena pemerintah mendukung Pertamina melalui berbagai mekanisme, termasuk penggantian subsidi untuk bahan bakar yang dijual di bawah mandat kewajiban pelayanan publik dan kompensasi untuk biaya di bawah pemulihan untuk bahan bakar lainnya. Pemerintah di masa lalu juga telah memberikan beberapa blok minyak dan gas yang besar kepada Pertamina setelah berakhirnya kontrak bagi hasil, yang membantu meningkatkan profil bisnis dan keuangannya.

Insentif dukungan sangat kuat:

Fitch menilai peran Pertamina dalam mempertahankan kebijakan pemerintah sebagai 'sangat kuat' karena Pertamina memainkan peran kunci dalam ketahanan energi nasional. Gagal bayar akan menggagalkan investasi besar yang direncanakan di sektor minyak dan gas Indonesia dan secara signifikan mempengaruhi ketersediaan bahan bakar di negara ini. Kami juga menilai risiko penularan menjadi 'sangat kuat' jika Pertamina gagal bayar, karena konsekuensi keuangan bagi negara dan BUMN lainnya akan menjadi material. Pertamina dianggap sebagai emiten acuan di Indonesia.

Pembayaran kompensasi tepat waktu:

Pemerintah terus berupaya untuk segera menyelesaikan pembayaran kompensasi kepada Pertamina. Pemerintah telah membayar seluruh kompensasi yang jatuh tempo hingga akhir 3Q23, dan hanya menyisakan jumlah yang jatuh tempo di 4Q23. Hal ini didorong oleh penerapan undang-undang baru pada tahun 2022 yang memfasilitasi pembayaran kompensasi setiap tiga bulan oleh pemerintah. Skenario pemeringkatan konservatif Fitch mengantisipasi bahwa 85% dari kompensasi yang terhutang, termasuk iuran 4Q dari tahun sebelumnya, akan dicairkan pada tahun ini, dengan mempertimbangkan kemungkinan penundaan setelah pemilu.

Ebitda yang kuat:

Kami memperkirakan EBITDA Pertamina akan tetap kuat, didukung oleh pertumbuhan volume yang moderat di segmen hulu dan hilir. Kami memperkirakan ekspansi volume produk akhir sebesar 1%-2%, didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun ke depan. Di segmen hulu, kami memperkirakan pertumbuhan produksi akan melambat menjadi 3%-4% dalam tiga tahun ke depan, berbeda dengan pertumbuhan tahunan sebesar 8% pada tahun 2022 dan 2023 yang dibantu oleh penambahan dan perluasan blok Rokan. Belanja modal hulu Pertamina harus mendukung pertumbuhan volume, dalam pandangan kami.

Inisiatif belanja modal yang signifikan:

Fitch memperkirakan belanja modal Pertamina akan terus meningkat selama empat tahun ke depan (estimasi 2023: USD6,5 miliar, 2022: USD4,5 miliar) karena proyek-proyek yang sedang berlangsung di segmen hulu dan hilir. Kami memperkirakan belanja modal tahunan akan meningkat secara bertahap menjadi sekitar USD15 miliar pada tahun 2027, yang didistribusikan secara merata antara mempertahankan dan meningkatkan produksi dari ladang minyak dan gas Pertamina yang sudah tua, serta meningkatkan kapasitas dan kompleksitas kilang selama empat tahun ke depan.

Belanja modal hulu Pertamina akan digunakan untuk meningkatkan produksi dari blok-blok besar yang sudah ada dan yang baru saja diakuisisi, seperti Masela dan proyek-proyek terkait. Segmen hilir bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sekitar sepertiga menjadi 1,4 juta barel per hari, meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar sekitar 70%, dan secara signifikan meningkatkan kapasitas petrokimia selama empat tahun ke depan. Ekspansi strategis ini menyumbang hampir setengah dari total belanja modal grup dalam empat tahun ke depan. Pertamina berencana untuk mengalokasikan sekitar 10% dari total belanja modal untuk bisnis energi baru, untuk mendukung inisiatif transisi energi.

Profil keuangan yang memadai:

Fitch memperkirakan EBITDA net leverage Pertamina akan meningkat secara bertahap selama empat tahun ke depan, mencapai sekitar 2x lipat pada tahun 2026, seiring dengan meningkatnya harga minyak dan belanja modal. Meskipun terjadi peningkatan, kami memperkirakan profil keuangan akan tetap nyaman untuk SCP-nya, sehingga menyisakan ruang yang cukup untuk investasi anorganik. Perusahaan tetap oportunis dalam potensi akuisisi, tetapi Fitch tidak memperhitungkan akuisisi apapun dalam kasus pemeringkatan dan memperlakukan akuisisi yang muncul sebagai risiko peristiwa.

Ringkasan penurunan peringkat 

Peringkat pertamina disamakan dengan peringkat induknya, pemerintah Indonesia. Pertamina merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia, menyumbang sebagian besar produksi minyak dan gas bumi, dan memiliki hampir monopoli dalam penyulingan dan ritel produk minyak bumi.

Disadur dari: fitchratings.com

Sebuah analisis baru mencantumkan perusahaan-perusahaan minyak Malaysia dan Indonesia sebagai dua dari empat perusahaan minyak milik negara di dunia yang akan menghadapi biaya tertinggi untuk melanjutkan ekspansi minyak. Turunnya permintaan bahan bakar kotor ini dapat berdampak pada perekonomian nasional mereka. Raksasa minyak dan gas malaysia, petronas, membukukan peningkatan terbesar kelima dalam jalur investasi secara global dalam dua tahun terakhir, kata sebuah analisis.

Seiring dengan semakin mahalnya biaya produksi minyak dan menurunnya permintaan minyak seiring dengan masa depan di mana kenaikan suhu global dibatasi hingga 1,5 derajat Celcius, perusahaan-perusahaan minyak nasional menghadapi risiko tidak dapat memberikan imbal hasil yang sesuai dengan dana masyarakat. Di Asia Tenggara, risiko ini paling besar dihadapi oleh perusahaan minyak milik negara Malaysia, petronas, dan mitranya di Indonesia, Pertamina, menurut natural resources governance institute (NRGI), sebuah organisasi nirlaba independen.

Cadangan gas yang baru disetujui di malaysia dan vietnam mengancam batas kenaikan suhu 1,5°C: laporan

Kedua perusahaan tersebut termasuk di antara empat perusahaan minyak nasional teratas di dunia yang menonjol karena memiliki "minyak berbiaya tinggi yang beresiko tinggi untuk tidak memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Patrick Heller, kepala program NRGI. Dua perusahaan lainnya adalah Ecopetrol dari Kolombia dan National Petroleum Corporation dari Nigeria.

Temuan-temuan ini diambil dari laporan NGRI yang diterbitkan minggu lalu, berjudul Riskier Bets, Smaller Pockets dan yang meneliti pengeluaran publik perusahaan-perusahaan minyak nasional di tengah-tengah transisi energi. Laporan ini menganalisa 58 perusahaan minyak nasional di seluruh dunia, dengan menggunakan data dari database NRGI dan Rystad Energy. Dari rencana investasi sebesar US$1,8 triliun untuk pengembangan hulu baru, hampir setengahnya dapat menjadi tidak menguntungkan pada tahun 2050, jika permintaan minyak global turun sesuai dengan janji net-zero nasional, demikian laporan NGRI.

Terlepas dari risiko fiskal yang tinggi, Petronas dan Pertamina telah meningkatkan rencana investasi mereka sejak 2021, laporan NRGI menunjukkan, dengan Petronas membukukan peningkatan terbesar kelima dalam rencana investasi secara global dalam dua tahun terakhir. Diikuti oleh Pertamina dan PTT, perusahaan milik negara Thailand.

Gabungan investasi mereka, dan investasi NOC lainnya di Asia Pasifik seperti PTT Thailand dan CNOOC, CNPC, dan Sinopec dari Cina, menjadikan kawasan ini sebagai wilayah dengan pertumbuhan investasi terbesar. "Pertaruhan-pertaruhan tersebut semakin berisiko bagi iklim dan semakin berisiko bagi warganya," ujar Heller dalam sebuah konferensi pers virtual pada hari Kamis yang berfokus pada peran yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan minyak nasional dalam krisis iklim.

Temuan NGRI ini sejalan dengan penelitian-penelitian lain, termasuk laporan terbaru dari Carbon Tracker. Berjudul PetroStates of Decline, laporan ini menemukan bahwa negara-negara penghasil minyak yang bergantung pada pendapatan yang terkait dengan minyak bumi menghadapi risiko fiskal yang substansial dari transisi energi, karena penurunan permintaan minyak dan gas akan memberikan tekanan pada harga komoditas. Dari 40 negara yang dianalisa, 28 negara akan kehilangan lebih dari separuh pendapatan yang diharapkan bahkan jika transisi energi berjalan dengan moderat.

"Meskipun perusahaan-perusahaan minyak nasional ini sering kali memiliki biaya produksi yang lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan sejenis yang terdaftar di bursa saham dan dapat bertahan untung lebih lama, mereka sangat rentan terhadap penurunan harga minyak karena permintaan yang menjauh dari minyak dan gas, analis senior di tim pertambangan minyak dan gas carbon tracker yang turut menulis laporan ini.

Negara-negara Afrika ditemukan sangat berisiko terkena dampak fiskal, tetapi Malaysia juga termasuk dalam daftar petrostate yang rentan menurut Carbon Tracker, yaitu negara-negara yang sangat bergantung pada pendapatan minyak dan gas untuk anggaran nasional mereka. Pada tahun 2022, pendapatan yang terkait dengan minyak bumi mencapai 28 persen dari anggaran federal Malaysia, dibandingkan dengan kurang dari 10 persen untuk Indonesia. Pemerintah Malaysia memperkirakan persentase ini akan menurun menjadi 23 persen tahun ini.

"Kami melihat adanya peningkatan umum dalam hutang negara di antara perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi dan kelayakan kredit yang lebih rendah, yang akan berdampak pada biaya pinjaman mereka dan memperparah masalah-masalah yang dihadapi akibat penurunan pendapatan minyak dan gas bumi. Dengan menggunakan data dari Rystad Energy, Dana Moneter Internasional dan analisis CTI, Carbon Tracker memetakan kerentanan pendapatan pemerintah di negara-negara petrostate selama transisi energi yang berjalan lambat. Gambar: Pelacak Karbon

Tidak siap menghadapi transisi

NGRI juga menganalisis pernyataan publik dari perusahaan minyak nasional di seluruh dunia untuk mengukur kesiapan mereka dalam menghadapi transisi menuju penurunan permintaan minyak dan gas dalam jangka panjang. "Dari 21 perusahaan yang kami amati, hanya sembilan perusahaan yang mengakui bahwa transisi energi mengharuskan mereka mengubah strategi bisnis inti mereka," kata Heller. Hanya lima perusahaan yang mengatakan bahwa mereka memiliki rencana, dan bahkan rencana tersebut tidak terlalu rinci, katanya.

Prince dari Carbon Tracker juga mengatakan hal yang sama, dengan mengatakan bahwa meskipun ketergantungan fiskal yang sangat besar di beberapa negara terhadap pendapatan minyak dan gas, banyak perusahaan minyak nasional tidak mengalami tekanan yang sama untuk beralih dari bisnis inti mereka seperti halnya perusahaan-perusahaan lain.

Tolok ukur minyak dan gas dari World Benchmarking Alliance yang diterbitkan pada bulan Juni 2023 mengkonfirmasi pengamatan ini. Ditemukan bahwa tingkat kesiapan rencana transisi untuk perusahaan minyak nasional tiga kali lebih rendah daripada perusahaan minyak internasional.

"Ini bukan berarti bahwa perusahaan minyak internasional adalah contoh praktik yang baik, karena jelas bukan, tetapi dalam banyak kasus, [karena] kurangnya pengungkapan, transparansi dan rencana produksi, kami melihat bahwa rencana transisi perusahaan minyak nasional lebih rendah," kata Joachim Roth, pemimpin kebijakan iklim di World Benchmarking Alliance.

"Apa yang kami temukan adalah bahwa tidak ada perusahaan minyak nasional yang secara efektif merencanakan transisi yang adil," ujarnya pada konferensi pers yang sama. Mengutip Petronas, Roth mengatakan bahwa meskipun beberapa perusahaan minyak milik negara memposisikan diri mereka memiliki strategi transisi energi, pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa hanya sedikit yang memiliki strategi yang koheren secara keseluruhan yang menilai dampak sosial.

Dugong melawan Adnoc

Pemandangan udara pulau Bu Tinah, yang terletak di lepas pantai barat Abu Dhabi dan berada di dalam Cagar Biosfer Laut Marawah. Perusahaan-perusahaan minyak nasional sangat menonjol di COP28 tahun ini di Dubai, karena presiden konferensi ini juga merupakan kepala eksekutif dari produsen minyak yang didukung oleh pemerintah Uni Emirat Arab, Adnoc. Kehadiran para eksekutif minyak dan gas yang kuat dan laporan-laporan bahwa kesepakatan-kesepakatan minyak dan gas sedang dibahas dalam konferensi perubahan iklim ini telah memicu kontroversi seputar acara tersebut.

Kini, kelompok-kelompok lingkungan hidup meminta perhatian pada rencana Adnoc untuk mengebor minyak di cagar biosfer laut marawah yang dilindungi, yang diakui oleh UNESCO dan merupakan rumah bagi populasi duyung terbesar kedua di dunia. UEA telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung laut berdasarkan undang-undang.

Dalam situs webnya untuk pengembangan Hail dan Ghasha, Adnoc mengakui bahwa ladang minyak tersebut terletak di dalam Cagar Biosfer Laut Marawah, yang merupakan rumah bagi ekosistem pesisir yang beraneka ragam dan populasi duyung yang signifikan. Bagian dari rencana perusahaan minyak nasional ini untuk meminimalkan jejak lautnya adalah dengan membangun pulau-pulau buatan untuk "menyediakan habitat bagi kehidupan laut dengan meniadakan kebutuhan untuk mengeruk lebih dari 100 lokasi sumur". Adnoc juga mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan badan lingkungan hidup setempat untuk melakukan analisis dampak lingkungan, yang hasilnya akan menjadi dasar bagi program pemantauan keanekaragaman hayatinya.

Namun, ada risiko yang signifikan di sekitar proyek ini. Bahan bakar yang dipompa dari lokasi Marawah adalah gas ultra asam, yang lebih korosif daripada bentuk gas alam lainnya karena konsentrasi hidrogen sulfida yang lebih tinggi. Secara historis, gas ultra asam belum pernah ditambang karena tantangan teknis yang signifikan yang dihadapi dalam mengangkutnya.

"Bagi kami, ini adalah tanda bahwa akhir dari sumber daya yang mudah diakses telah tercapai. Jadi sekarang mereka mencari tempat yang lebih menantang masuk ke lingkungan yang lebih sensitif, "Inisiatif ini, yang mengkampanyekan agar dunia beralih sepenuhnya ke energi terbarukan, juga berada di balik kampanye dugong melawan bahan bakar fosil.

Dengan menyatakan bahwa mereka ingin proyek ini beroperasi sebagai proyek emisi nol-nol, namun hanya menghitung emisi Cakupan 1, yang dihasilkan dari operasi perusahaan, dan tidak termasuk emisi Cakupan 2 dan 3, yang merupakan emisi tidak langsung dan dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil yang diproduksi.

"Saya menyebutnya sebagai penyangkalan Cakupan 3, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengembangan Ghasha dan Hail menghentikan sementara proyek tersebut dan menarik kolaborasi mereka, serta UEA membatalkan rencana pengeboran di dalam cagar biosfer.

Disadur dari: eco-business.com

Indonesia memperkuat kerja sama energi antar negara melalui PT Pertamina (Persero), perusahaan minyak dan gas bumi milik negara, menandatangani perjanjian eksplorasi dan produksi terobosan dengan tanzania petroleum development company (TPDC), perusahaan milik negara dari Tanzania. 

Kolaborasi penting ini diresmikan dalam kunjungan resmi presiden joko widodo (jokowi) ke tanzania. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara nicke widyawati, direktur utama PT pertamina (Persero), dengan perwakilan dari TPDC yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan Presiden Tanzania, Samia Suluhu.

Nota kesepahaman ini menandakan dimulainya kolaborasi Pertamina di Tanzania yang bertujuan untuk meningkatkan eksplorasi hidrokarbon dan seluruh rantai nilai minyak mentah. Kedua entitas juga akan menjajaki peluang kemitraan potensial di sektor minyak dan gas di Tanzania, yang mencakup proyek eksplorasi, produksi, dan pipa gas.

Nicke berkomentar mengenai kemitraan energi strategis antara TPDC dan Pertamina, dengan menyatakan bahwa hal ini merupakan tonggak sejarah yang memperkuat hubungan antara Tanzania dan Indonesia, mengingat TPDC dan Pertamina adalah perusahaan negara yang sepenuhnya dimiliki oleh negara. Melalui MoU tersebut, kedua badan usaha milik negara telah sepakat untuk berkolaborasi di sektor hulu dan hilir minyak dan gas, termasuk peluang investasi di sektor hilir di stasiun gas alam terkompresi (CNG) dan pasokan gas alam cair (LNG) Mini.

Selain itu, perjanjian ini juga mencakup inisiatif pengembangan kapasitas bagi karyawan TPDC, memfasilitasi kesempatan pelatihan dan pendidikan di Indonesia. Acara penandatanganan ini dihadiri oleh anak perusahaan dari Subholding Hulu Pertamina, PT pertamina internasional eksplorasi dan produksi (PIEP).

Berposisi sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina terus berkomitmen untuk mendukung target net zero emission 2060 dengan mendorong program-program berdampak yang selaras dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan semua upaya ini selaras dengan penerapan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
Dalam pertemuan sebelumnya, presiden Jokowi menyoroti pembahasan kerja sama perdagangan dan investasi dalam pembicaraannya dengan presiden samia suluhu hassan di dar es salaam state house, tanzania.
pembahasan yang dilakukan Jokowi mencakup dua hal utama. 

Pertama, ia mendorong pembentukan perjanjian perdagangan preferensial untuk mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral, yang diperkirakan akan meningkat sebesar 20,7% pada tahun 2022. "Pertama, Indonesia mendorong pembentukan perjanjian perdagangan preferensial untuk lebih mengoptimalkan potensi perdagangan antara kedua negara, yang mengalami peningkatan 20,7% pada tahun 2022," kata Jokowi pada 22 Agustus 2023.

"Kedua, indonesia ingin meningkatkan investasi di tanzania, termasuk pengelolaan blok gas mnazi bay oleh BUMN indonesia, serta konversi gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk. Kolaborasi ini sangat penting secara strategis dan akan memperkuat kemitraan antara negara-negara berkembang," lanjut jokowi. Untuk melindungi dan mempromosikan investasi bersama antara kedua negara, Jokowi mengusulkan pembentukan perjanjian investasi bilateral.

Disadur dari: indonesiabusinesspost.com

Perusahaan energi milik negara PT Pertamina diam-diam telah menerima penyertaan modal negara (pmn) sebesar Rp 3,37 triliun (us$40,47 miliar), berdasarkan peraturan presiden (PP) yang ditandatangani pada 3 oktober lalu. PT Pertamina telah menerima pmn ini untuk memperkuat struktur permodalan badan usaha milik negara (BUMN) dan juga mendanai kapasitas kegiatan usahanya.

Tenggara strategics (the jakarta post) jakarta rabu, 18 oktober 2023 seorang petugas berjalan melintasi pom bensin milik perusahaan induk energi milik negara pertamina di kuningan, jakarta selatan. Perusahaan energi milik negara PT pertamina (persero) diam-diam telah menerima penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,37 triliun (us$40,47 miliar), berdasarkan peraturan presiden (PP) yang ditandatangani pada 3 oktober lalu.

Pertamina menerima pmn ini untuk memperkuat struktur permodalan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut dan juga mendanai kapasitas kegiatan usahanya. Menariknya, bumn ini menerima pmn ini melalui PP no. 48/2023 tentang pmn yang diperuntukkan bagi PT Pertamina. Penggunaan PP ini berarti bahwa pmn tersebut diberikan semata-mata melalui kewenangan presiden tanpa melalui persetujuan DPR.

 Untuk mengantisipasi kritik yang tak terelakkan bahwa hal ini merupakan penyalahgunaan wewenang presiden, pasal 2 PP tersebut menyatakan bahwa pmn tersebut merupakan aset milik negara yang berasal dari pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) yang diberikan kepada kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) dari tahun 2009 hingga 2017. Ini berarti bahwa pmn tersebut tidak menciptakan alokasi baru dalam apbn 2024, karena hanya mengalihkan dana dan aset dari apbn tahun-tahun sebelumnya yang sudah dialokasikan.

Perincian dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 45,8 persen, atau Rp1,55 triliun, dari pmn tersebut berasal dari jaringan distribusi gas bumi kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang sebelumnya merupakan bagian dari direktorat jenderal minyak dan gas bumi. Sisanya, 54,2% atau Rp 1,83 triliun dari pmn tersebut berasal dari spbu milik negara dan infrastruktur pendukungnya. Pertamina, sebagai salah satu aktor utama dalam inisiatif transisi energi di indonesia, telah melakukan berbagai proyek berskala besar, mulai dari pengembangan industri energi baru dan terbarukan hingga pengembangan infrastruktur kendaraan listrik. Tentu saja, ini berarti bumn ini membutuhkan modal dalam jumlah besar untuk melaksanakan proyek-proyek ini.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pmn tambahan ini datang hanya sebulan setelah kementerian keuangan menyetujui alokasi Rp 42,8 triliun dalam apbn 2023-2024 untuk lima bumn, yaitu rp 1,5 triliun untuk pt sarana multigriya finansial (SMF), Rp 28,8 triliun untuk hutama karya, Rp 1,7 triliun untuk pt len industri, Rp10 triliun untuk PLN, dan Rp 659,1 miliar untuk PT lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia (LPPNPI). Di antara kelima bumn tersebut, hutama karya menjadi sorotan utama karena banyak media yang memberitakan tentang perusahaan konstruksi yang bermasalah dan kegagalannya dalam membayar utang. Sudut pandang setiap kamis apakah anda ingin memperluas wawasan anda atau tetap terinformasi dengan perkembangan terbaru, "sudut pandang" adalah sumber yang tepat bagi siapa pun yang ingin terlibat dengan isu-isu yang paling penting.

Dengan mendaftar, anda menyetujui kebijakan privasi the jakarta post daftar persepsi umum masyarakat terhadap pmn telah bergeser menjadi keyakinan bahwa pmn digunakan terutama untuk menalangi bumn yang gagal. Sentimen ini diperparah dengan pemberitaan baru-baru ini, yaitu pemberitaan mengenai proyek perluasan kilang pertamina balikpapan yang mengalami pembengkakan biaya sebesar 30 persen akibat masalah manajemen dan organisasi. Hal ini menimbulkan kesan di kalangan masyarakat bahwa pmn lebih cenderung digunakan untuk melunasi pembengkakan biaya daripada untuk mendanai ekspansi bisnis.

Terlebih lagi, pertamina memiliki proyek-proyek yang sedang berjalan yang tidak dapat dipungkiri merupakan proyek padat modal. Diantaranya adalah proyek untuk mencampur pertalite dengan ethanol 7 persen dan menciptakan pertamax green 92, yang pada dasarnya menciptakan produk bahan bakar dengan kandungan bahan bakar beroktan lebih rendah. Direktur utama dan ceo pertamina nicke widyawati menjelaskan bahwa pertalite dikategorikan sebagai ron 90, sedangkan pertamax green 92 akan dikategorikan sebagai ron 92. Sesuai dengan inisiatif pemerintah untuk transisi energi, bahan bakar bersubsidi utama akan berubah dari pertalite ke pertamax green 92 jika proyek ini berhasil.

Meskipun perubahan ini akan menjadi langkah signifikan menuju transisi energi dan membantu negara mencapai komitmen keberlanjutan, ada beberapa pertanyaan mengenai kelayakan komersial dari perubahan ini. Salah satu bahan yang diperlukan untuk memproduksi ethanol 7 persen adalah gula, yang mana indonesia merupakan importir besar. Menurut badan pusat statistik (BPS), indonesia telah mengimpor sekitar 3,5 juta ton gula tahun ini hanya dari bulan januari hingga agustus. Sumber-sumber di kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM) mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk mengganti bensin pertalite dengan pertamax green 92 dipicu oleh membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah khawatir konsumsi pertalite melebihi kuota yang ditetapkan untuk tahun ini. Hingga 21 september, konsumsi pertalite telah mencapai 66,5 persen dari kuota tahun 2023 sebesar 32,56 juta kiloliter. Pertamina mengambil segala langkah yang mungkin untuk mencegah bahan bakar bersubsidi pertalite habis. Oleh karena itu, pertamina sedang mempertimbangkan dua opsi: mengganti pertalite dengan bensin beroktan 92 atau meluncurkan bahan bakar beroktan 95. Dengan konsep green energy, pertamina lebih memilih opsi pertama dan meluncurkan bahan bakar beroktan 92 sebagai produk bersubsidi pengganti pertalite. "namun, semua itu masih menunggu persetujuan dari dewan perwakilan rakyat (DPR)," ujar salah satu sumber.

Pemerintah sendiri, lanjutnya, belum mencapai kata sepakat mengenai rencana ini. Konsep green fuel yang diusung pertamina berpotensi belum siap untuk dikomersialisasikan. Skema yang akan ditempuh mirip dengan model penghapusan premium, yaitu dengan menambah pasokan pertalite. Namun, saat ini pertamina perlu meningkatkan pasokan bensin beroktan 92 dan secara bertahap mengurangi pasokan pertalite. "karena kalau langsung dihilangkan (pertalite), akan menimbulkan kepanikan di masyarakat," kata sumber tersebut. Apalagi poin utamanya adalah untuk mengurangi subsidi bbm.

Itu sebabnya beberapa spbu mulai membatasi penjualan pertalite secara bertahap. Rencananya, bensin beroktan 90 akan dicampur dengan 7 persen ethanol untuk menghasilkan bahan bakar beroktan 92. Namun, sumber lain menyebutkan bahwa ketersediaan etanol untuk program ini mungkin tidak mencukupi. Disclaimer konten ini disediakan oleh tenggara strategics bekerja sama dengan the jakarta post untuk menyajikan analisis terbaru yang komprehensif dan dapat diandalkan tentang lanskap politik dan bisnis indonesia.

Akses edisi terbaru tenggara backgrounder untuk membaca artikel-artikel di bawah ini: pemburu politik menjadi buruan dalam kampanye anti-korupsi di indonesia kekhawatiran uu aparatur sipil negara yang baru akan menghidupkan kembali dwifungsi tni indonesia terus mengatasi kebakaran hutan di tengah tekanan yang meningkat pertimbangan ekonomi dalam pengembangan alat utama sistem senjata bisnis dan ekonomi pemerintah memperketat impor barang tertentu untuk merestrukturisasi perdagangan.

Dalam negeri bank mandiri melepas kepemilikan saham karena imbal hasil yang tidak menguntungkan pelaksana tugas menteri pertanian menghadapi masalah impor beras pemerintah mengklaim manajemen lalu lintas 'mudik' 2024 sukses china mengatakan aukus berisiko proliferasi nuklir di pasifik bunga bangkai mekar di kebun raya jawa barat artikel terkait analisis: mendukung atau menentang kepresidenan Prabowo tanpa oposisi? Analisis: pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang bsd, pik setelah dimasukkan sebagai psn analisis calon presiden yang kalah akan mencari jalan keluar.

Tapi untuk apa? Analisis: indonesia eximbank yang bermasalah dilanda penipuan senilai Rp 2,5 triliun analisis hadiah hiburan untuk PDI-P: kursi ketua dpr lebih lanjut dalam opini lihat lebih lanjut academia proyeksi kekuatan dan kekuatan terpadu: kunci perang masa depan tni academia kebijakan pembatasan impor yang tidak tepat menimbulkan kegaduhan editorial tidak ada kejutan sorot politik putusan mk pastikan kemenangan prabowo editorial tidak ada kejutan politik tiga hakim yang berbeda pendapat kalah suara dalam pemungutan suara ulang lihat lebih lanjut peraturan OJK akan melegitimasi perusahaan pemberi pinjaman kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank politik peringkat persetujuan jokowi mencapai titik tertinggi.

Hasil survei menunjukkan bahwa putusan MK memastikan kemenangan Prabowo editorial tidak ada kejutan politik tiga hakim yang berbeda pendapat kalah suara dalam pemungutan suara ulang pasar indeks harga saham gabungan (IHSG) turun 0. 19% karena ketegangan iran-israel dan potensi pemangkasan suku bunga the fed nusantara bentrokan antara tni dan opm berlanjut di papua di tengah meningkatnya ketegangan ekonomi surplus perdagangan meningkat di bulan maret karena pertumbuhan ekspor bulanan yang kuat.

Disadur dari: thejakartapost.com