Sektor manufaktur Indonesia memulai tahun 2025 dengan sinyal pemulihan yang kuat. Berdasarkan laporan Purchasing Managers’ Index (PMI®) dari S&P Global, aktivitas industri meningkat untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, dengan indeks naik menjadi 51,9 poin pada Januari  angka tertinggi sejak pertengahan 2024. Nilai di atas ambang batas 50,0 menandakan ekspansi, mengindikasikan bahwa sektor manufaktur kembali berada dalam fase pertumbuhan setelah menghadapi tekanan global yang panjang sepanjang 2023–2024, termasuk perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian rantai pasok.

Pemulihan ini tidak terjadi secara kebetulan. Kenaikan PMI mencerminkan konsolidasi fundamental ekonomi Indonesia: stabilitas makroekonomi, daya beli domestik yang relatif terjaga, serta kebijakan industri yang mulai berorientasi pada peningkatan efisiensi dan daya saing ekspor. Sektor manufaktur, yang selama ini menjadi kontributor penting terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan PDB, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar global dan dorongan kuat dari sektor hilir industri berbasis sumber daya.

Lebih jauh, tren positif ini memiliki makna strategis dalam konteks jangka panjang. Manufaktur bukan hanya mesin produksi, tetapi juga penggerak produktivitas nasional. Kinerja industri mencerminkan sejauh mana perekonomian mampu memanfaatkan tenaga kerja, modal, dan teknologi secara efisien. Karena itu, peningkatan PMI awal tahun ini menjadi indikator penting bahwa agenda transformasi industri menuju ekonomi bernilai tambah tinggi mulai menunjukkan hasil nyata.

Dengan ekspansi permintaan, peningkatan perekrutan tenaga kerja, dan optimisme bisnis yang menguat, Januari 2025 menjadi awal yang menjanjikan bagi sektor manufaktur Indonesia. Tantangannya kini adalah memastikan momentum ini dapat dipertahankan di tengah tekanan biaya dan inflasi input global yang masih tinggi.

Kinerja manufaktur Indonesia pada awal 2025 menunjukkan pola ekspansi yang semakin solid. Berdasarkan data S&P Global, indeks pesanan baru (new orders) meningkat secara signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, didorong oleh kebangkitan permintaan domestik dan perbaikan kondisi pasar ekspor. Perusahaan manufaktur melaporkan peningkatan produksi di berbagai subsektor mulai dari barang konsumsi, elektronik, hingga bahan kimia menandakan bahwa momentum pertumbuhan kini mulai menyentuh lapisan industri yang lebih luas, bukan hanya sektor unggulan tertentu.

Kenaikan permintaan dalam negeri menjadi motor utama ekspansi ini. Setelah periode inflasi tinggi di 2023 yang menekan daya beli, stabilitas harga pada akhir 2024 dan meningkatnya keyakinan konsumen telah menghidupkan kembali permintaan terhadap produk manufaktur lokal. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam mendorong belanja infrastruktur dan memperkuat pengadaan industri nasional turut memberikan efek pengganda yang signifikan. Sektor swasta merespons dengan meningkatkan aktivitas pembelian bahan baku dan memperluas kapasitas produksi untuk mengantisipasi lonjakan pesanan di kuartal pertama 2025.

Tidak hanya pasar domestik, permintaan ekspor juga mulai membaik setelah perlambatan global di tahun sebelumnya. Membaiknya kondisi logistik internasional dan stabilisasi harga komoditas mendorong pesanan baru dari negara mitra utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Meski pemulihan ekspor masih bersifat hati-hati, tren ini memberi sinyal positif bagi kinerja perdagangan manufaktur Indonesia, terutama di sektor bernilai tambah seperti komponen elektronik dan produk kimia industri.

Salah satu indikator penting dari laporan PMI adalah waktu pengiriman pemasok (supplier delivery times) yang membaik, menandakan efisiensi logistik yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa rantai pasok nasional, yang sempat terganggu oleh krisis global dan kenaikan biaya transportasi, kini mulai pulih. Namun demikian, beberapa perusahaan masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan bahan impor tertentu, terutama yang terkait dengan komponen teknologi menengah-tinggi, sehingga efisiensi pasokan tetap menjadi fokus kebijakan industri ke depan.

 

Kinerja dan Dinamika Permintaan

Kinerja manufaktur Indonesia pada awal 2025 menunjukkan pola ekspansi yang semakin solid. Berdasarkan data S&P Global, indeks pesanan baru (new orders) meningkat secara signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, didorong oleh kebangkitan permintaan domestik dan perbaikan kondisi pasar ekspor.
Perusahaan manufaktur melaporkan peningkatan produksi di berbagai subsektor mulai dari barang konsumsi, elektronik, hingga bahan kimia menandakan bahwa momentum pertumbuhan kini mulai menyentuh lapisan industri yang lebih luas, bukan hanya sektor unggulan tertentu.

Kenaikan permintaan dalam negeri menjadi motor utama ekspansi ini. Setelah periode inflasi tinggi di 2023 yang menekan daya beli, stabilitas harga pada akhir 2024 dan meningkatnya keyakinan konsumen telah menghidupkan kembali permintaan terhadap produk manufaktur lokal. Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam mendorong belanja infrastruktur dan memperkuat pengadaan industri nasional turut memberikan efek pengganda yang signifikan. Sektor swasta merespons dengan meningkatkan aktivitas pembelian bahan baku dan memperluas kapasitas produksi untuk mengantisipasi lonjakan pesanan di kuartal pertama 2025.

Tidak hanya pasar domestik, permintaan ekspor juga mulai membaik setelah perlambatan global di tahun sebelumnya. Membaiknya kondisi logistik internasional dan stabilisasi harga komoditas mendorong pesanan baru dari negara mitra utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Meski pemulihan ekspor masih bersifat hati-hati, tren ini memberi sinyal positif bagi kinerja perdagangan manufaktur Indonesia, terutama di sektor bernilai tambah seperti komponen elektronik dan produk kimia industri.

Salah satu indikator penting dari laporan PMI adalah waktu pengiriman pemasok (supplier delivery times) yang membaik, menandakan efisiensi logistik yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa rantai pasok nasional, yang sempat terganggu oleh krisis global dan kenaikan biaya transportasi, kini mulai pulih. Namun demikian, beberapa perusahaan masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan bahan impor tertentu, terutama yang terkait dengan komponen teknologi menengah-tinggi, sehingga efisiensi pasokan tetap menjadi fokus kebijakan industri ke depan.

Peningkatan aktivitas produksi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja baru, sebuah sinyal vital bagi produktivitas nasional. Dengan bertambahnya kapasitas operasi, banyak perusahaan melaporkan peningkatan perekrutan staf dan tenaga teknis untuk menjaga stabilitas output. Fenomena ini menunjukkan bahwa ekspansi manufaktur awal tahun bukan hanya bersifat reaktif terhadap permintaan pasar, tetapi juga bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat struktur tenaga kerja dan kesiapan menghadapi pertumbuhan lanjutan.

Secara keseluruhan, dinamika permintaan yang membaik di awal 2025 menunjukkan titik balik penting bagi sektor manufaktur Indonesia. Kombinasi antara pulihnya konsumsi domestik, stabilisasi ekspor, dan perbaikan rantai pasok memberi dasar yang kuat untuk ekspansi berkelanjutan. Namun, untuk menjaga momentum ini, diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan baku, memperkuat infrastruktur logistik, dan memperluas akses teknologi bagi industri kecil-menengah agar dampak pertumbuhan dapat tersebar lebih merata.

 

Optimisme dan Penyerapan Tenaga Kerja

Optimisme pelaku industri menjadi salah satu temuan paling menonjol dari laporan S&P Global PMI Januari 2025.
Setelah menghadapi ketidakpastian global sepanjang 2023–2024, perusahaan manufaktur kini menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih kuat terhadap prospek bisnis ke depan. Indeks ekspektasi output mencatat peningkatan tajam, menandakan bahwa mayoritas pelaku industri memperkirakan pertumbuhan permintaan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2025.

Optimisme ini tidak muncul secara spontan, melainkan berakar pada perubahan kondisi fundamental industri.
Stabilitas nilai tukar, turunnya inflasi domestik, serta mulai pulihnya rantai pasok global menciptakan ruang bagi perusahaan untuk merencanakan ekspansi dengan lebih percaya diri. Selain itu, dorongan kebijakan pemerintah untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat basis manufaktur dalam negeri juga berkontribusi menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Salah satu dampak langsung dari meningkatnya kepercayaan ini adalah perluasan tenaga kerja industri.
Data S&P Global menunjukkan bahwa pada Januari 2025, tingkat perekrutan tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia meningkat pada laju tercepat dalam dua setengah tahun terakhir. Perusahaan mulai menambah jumlah staf produksi, teknisi, serta tenaga administratif untuk mendukung peningkatan output dan menjaga kelancaran operasi.

Fenomena ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, sektor manufaktur kembali berfungsi sebagai motor penciptaan lapangan kerja formal, setelah beberapa tahun mengalami perlambatan akibat pandemi dan tekanan biaya produksi.
Kedua, peningkatan perekrutan juga menandakan pergeseran strategi industri dari bertahan ke ekspansi, sebuah langkah yang penting dalam memperkuat kapasitas produktif nasional.

Namun, peningkatan jumlah tenaga kerja belum tentu otomatis meningkatkan produktivitas jika tidak diikuti oleh peningkatan kualitas dan kompetensi. Banyak pelaku industri kini mulai menyadari perlunya investasi dalam pelatihan kerja, sertifikasi keahlian, dan digitalisasi proses produksi. Tren ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat upskilling dan reskilling tenaga kerja industri melalui program vokasi dan kemitraan dengan dunia usaha. Dengan demikian, ekspansi tenaga kerja di awal 2025 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan bukan sekadar menambah kapasitas manual.

Selain aspek tenaga kerja, optimisme industri juga tercermin dari peningkatan aktivitas investasi internal. Banyak perusahaan melaporkan rencana untuk memperbarui peralatan produksi dan meningkatkan efisiensi energi, termasuk adopsi teknologi berbasis otomasi dan digitalisasi rantai pasok. Langkah ini bukan hanya untuk menekan biaya jangka panjang, tetapi juga sebagai strategi menghadapi kompetisi global yang semakin ketat.

Optimisme yang tumbuh di awal tahun juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang penting. Dengan meningkatnya kesempatan kerja di sektor manufaktur, pendapatan rumah tangga di kawasan industri berpotensi naik, yang pada gilirannya memperkuat konsumsi domestik menciptakan siklus produktivitas positif antara tenaga kerja, permintaan, dan produksi. Jika siklus ini dapat dijaga, maka manufaktur akan kembali memainkan perannya sebagai lokomotif utama pertumbuhan inklusif di Indonesia.

Singkatnya, peningkatan kepercayaan bisnis dan ekspansi tenaga kerja di awal 2025 bukan hanya tanda pemulihan, tetapi awal dari fase restrukturisasi industri yang lebih sehat dan produktif. Namun, tantangan tetap ada: menjaga keseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan peningkatan efisiensi agar produktivitas tidak hanya tumbuh dalam angka, tetapi juga dalam kualitas.
Dengan dukungan kebijakan pelatihan yang tepat, kemitraan industri pendidikan, dan penerapan teknologi yang inklusif, sektor manufaktur Indonesia berpotensi memperkuat pondasi produktivitas nasional secara berkelanjutan.

 

Tantangan: Tekanan Biaya dan Inflasi Input 

Di balik optimisme dan ekspansi produksi yang menguat, industri manufaktur Indonesia masih harus berhadapan dengan tantangan klasik yang terus membayangiyaitu tekanan biaya produksi dan inflasi input.
Laporan S&P Global mencatat bahwa biaya input, terutama bahan baku dan energi, mengalami kenaikan signifikan pada Januari 2025, sehingga menekan margin keuntungan banyak produsen.
Meski tidak setinggi lonjakan pasca-pandemi, tren kenaikan ini tetap menjadi faktor pembatas bagi percepatan produktivitas nasional.

 

1. Akar Tekanan Biaya: Faktor Global dan Domestik

Kenaikan biaya input sebagian besar dipicu oleh fluktuasi harga komoditas global serta gangguan rantai pasok regional. Harga minyak mentah dunia yang masih tinggi menular pada biaya energi dan logistik, sementara ketegangan geopolitik di beberapa kawasan perdagangan utama menyebabkan keterlambatan pasokan bahan mentah industri, seperti logam dasar dan bahan kimia impor.

Di tingkat domestik, tekanan juga datang dari kenaikan ongkos transportasi dan logistik, terutama bagi produsen di luar Pulau Jawa yang masih bergantung pada distribusi antarpulau. Keterbatasan efisiensi infrastruktur dan biaya pengiriman yang tinggi mempersempit ruang bagi perusahaan untuk menekan harga jual, sehingga daya saing produk Indonesia di pasar global menjadi lebih rentan.

2. Strategi Perusahaan: Menahan Harga, Menjaga Permintaan

Meski menghadapi tekanan biaya, sebagian besar perusahaan manufaktur memilih untuk tidak langsung menaikkan harga jual.
Langkah ini mencerminkan strategi hati-hati dalam menjaga loyalitas pelanggan dan mempertahankan permintaan yang baru pulih. S&P Global melaporkan bahwa kenaikan harga jual pada Januari hanya bersifat moderat, jauh lebih lambat dibanding kenaikan harga input.

Kebijakan menahan harga ini memang menekan margin keuntungan jangka pendek, namun di sisi lain menunjukkan kedewasaan manajerial dan stabilitas pasar. Perusahaan semakin sadar bahwa menjaga permintaan tetap stabil jauh lebih penting daripada sekadar menutupi biaya produksi. Strategi efisiensi internal, digitalisasi proses, dan diversifikasi bahan baku menjadi solusi yang banyak ditempuh untuk menahan laju inflasi biaya.

Beberapa perusahaan besar mulai beralih ke sumber energi yang lebih efisien, seperti gas alam dan panel surya industri, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor. Sementara itu, pelaku industri menengah dan kecil mulai menerapkan sistem manajemen stok berbasis digital dan pembelian kolektif untuk menekan harga bahan baku melalui skala ekonomi.

3. Dampak Terhadap Rantai Pasok dan Kinerja Produksi

Tekanan biaya input tidak hanya memengaruhi harga jual akhir, tetapi juga menyulitkan perencanaan produksi jangka menengah.
Ketika harga bahan baku berfluktuasi cepat, perusahaan cenderung menahan ekspansi kapasitas karena ketidakpastian biaya.
Hal ini dapat menghambat kelancaran rantai pasok, terutama bagi sektor yang bergantung pada produksi berkelanjutan seperti tekstil, elektronik, dan makanan olahan.

Di sisi lain, ketergantungan pada bahan impor membuat sektor manufaktur Indonesia rentan terhadap volatilitas nilai tukar. Meskipun stabilitas rupiah cukup terjaga pada awal 2025, potensi pelemahan global dapat memicu tekanan baru terhadap biaya impor bahan mentah.
Karena itu, penguatan sektor hulu dan substitusi impor menjadi agenda penting dalam strategi jangka menengah pemerintah.

4. Peran Pemerintah: Menjaga Stabilitas dan Mendorong Efisiensi

Untuk menjaga momentum ekspansi manufaktur, pemerintah perlu memperkuat peran kebijakan industri dan fiskal dalam meredam dampak inflasi biaya.
Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi:

• Stabilisasi harga energi dan transportasi logistik, terutama untuk sektor berorientasi ekspor;

• Peningkatan efisiensi rantai distribusi bahan baku, melalui integrasi sistem digital dan optimalisasi pelabuhan utama;

• Insentif bagi industri efisien energi, termasuk pajak rendah bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau; dan

• Fasilitasi kemitraan bahan baku antarperusahaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat implementasi kebijakan Making Indonesia 4.0 yang menekankan efisiensi berbasis teknologi digital dan otomasi. Dengan sistem produksi yang lebih pintar dan adaptif, industri dapat mengantisipasi fluktuasi biaya dengan lebih cepat dan akurat.

5. Implikasi Terhadap Produktivitas Nasional

Tekanan biaya yang tinggi menuntut perusahaan untuk tidak hanya berhemat, tetapi juga berinovasi. Dalam konteks produktivitas nasional, inflasi input dapat menjadi katalis positif jika mendorong efisiensi proses produksi, optimalisasi tenaga kerja, dan adopsi teknologi baru. Dengan kata lain, tekanan biaya dapat menjadi ujian bagi ketahanan industri sekaligus peluang untuk memperbaiki struktur efisiensi jangka panjang.

Namun, agar transformasi ini berhasil, dukungan kebijakan harus konsisten  baik dalam bentuk insentif fiskal, peningkatan kapasitas SDM industri, maupun koordinasi kelembagaan antara kementerian ekonomi dan perindustrian.

 

Makna Strategis bagi Perekonomian Nasional 

Ekspansi sektor manufaktur di awal 2025 memiliki makna strategis yang jauh melampaui pencapaian statistik bulanan. Ia mencerminkan kebangkitan kembali salah satu pilar utama ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir menunjukkan gejala stagnasi. Kenaikan indeks PMI menjadi 51,9 poin bukan hanya indikasi ekspansi aktivitas industri, tetapi juga sinyal awal bahwa mesin produktivitas nasional mulai bergerak lebih efisien.

 

1. Manufaktur sebagai Penggerak Produktivitas dan Ketenagakerjaan

Sektor manufaktur memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi terhadap perekonomian.
Setiap peningkatan aktivitas manufaktur mendorong pertumbuhan di sektor pendukung  mulai dari logistik, energi, hingga jasa keuangan sekaligus memperluas lapangan kerja formal dengan produktivitas lebih tinggi. Dengan meningkatnya permintaan dan perekrutan tenaga kerja baru, ekspansi manufaktur di awal 2025 berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga serta memperkuat daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi domestik.

Lebih jauh, kinerja positif sektor manufaktur juga memperlihatkan keberhasilan sebagian kebijakan struktural yang digulirkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, seperti program hilirisasi sumber daya alam, Making Indonesia 4.0, dan revitalisasi industri padat karya berbasis ekspor. Jika kebijakan ini terus dikonsolidasikan, maka manufaktur dapat kembali menjadi penggerak utama produktivitas nasional bukan hanya dari sisi output, tetapi juga dari kualitas tenaga kerja dan kapasitas teknologi industri.

2. Momentum Pemulihan sebagai Titik Awal Transformasi Struktural

Kinerja industri di awal tahun ini juga menandai titik balik menuju transformasi struktural yang lebih matang.
Selama ini, kontribusi manufaktur terhadap PDB Indonesia terus menurun, sementara sektor jasa tumbuh pesat namun belum berorientasi pada nilai tambah tinggi. Kenaikan PMI menunjukkan bahwa industri manufaktur mulai pulih dan memiliki peluang untuk mengembalikan peran strategisnya sebagai penggerak pertumbuhan produktif.

Namun, agar momentum ini tidak bersifat sementara, diperlukan konsistensi kebijakan industri dan koordinasi lintas lembaga.
Kebijakan moneter, fiskal, dan ketenagakerjaan harus diarahkan pada satu tujuan besar: memperkuat efisiensi dan daya saing industri nasional. Tanpa koordinasi, ekspansi industri akan mudah terhambat oleh tekanan biaya, infrastruktur yang tidak merata, atau mismatch keterampilan tenaga kerja.

3. Konektivitas Antara Pertumbuhan Industri dan Visi Indonesia Emas 2045

Dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan manufaktur memiliki posisi sentral.
Visi tersebut menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dengan struktur ekonomi berbasis inovasi dan produktivitas tinggi.
Sektor manufaktur, dengan kemampuan menghasilkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja produktif, dan memperkuat ekspor, merupakan kunci untuk mewujudkan lompatan ekonomi tersebut.

Kinerja positif pada Januari 2025 menunjukkan bahwa fondasi menuju tujuan itu mulai terbentuk.
Namun, keberlanjutan pertumbuhan hanya dapat dijaga jika ekspansi industri diikuti dengan reformasi produktivitas yang mendalam:

• Peningkatan investasi teknologi dan digitalisasi produksi,

• Penguatan pendidikan vokasi dan upskilling tenaga kerja,

• Insentif bagi riset dan inovasi industri, serta

• Tata kelola rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan.

Jika keempat elemen ini terintegrasi, maka manufaktur tidak hanya menjadi penyumbang PDB, tetapi juga pembentuk peradaban produktif yang memadukan inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan sosial.

4. Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Global

Makna lain dari kebangkitan manufaktur adalah meningkatnya ketahanan ekonomi nasional terhadap gejolak eksternal.
Ketika basis produksi dalam negeri menguat, ketergantungan terhadap impor barang jadi akan berkurang, sementara kapasitas ekspor produk bernilai tambah akan meningkat. Hal ini sejalan dengan arah National Industrial Policy 2025–2029 yang menekankan diversifikasi struktur ekspor dan pengurangan defisit neraca transaksi berjalan.

Di tingkat global, ekspansi manufaktur juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai regional (regional value chains), terutama di Asia Tenggara. Dengan peningkatan kualitas produksi dan efisiensi logistik, Indonesia berpotensi menjadi pusat manufaktur menengah-tinggi di kawasan menggeser posisi tradisionalnya sebagai eksportir bahan mentah.

5. Dari Momentum ke Konsolidasi Produktivitas Nasional

Ekspansi manufaktur di awal tahun ini adalah momentum berharga namun tanpa konsolidasi, ia bisa cepat meredup.
Karena itu, dibutuhkan agenda produktivitas nasional yang konsisten, di mana sektor industri menjadi jangkar bagi kebijakan lintas bidang: pendidikan, investasi, dan riset. Pendekatan ini akan memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terukur secara makro, tetapi juga berakar pada efisiensi mikro dan kemampuan inovasi di tingkat perusahaan.

 

Kebangkitan sektor manufaktur Indonesia pada awal 2025 menandai awal fase baru pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan permintaan, ekspansi tenaga kerja, dan optimisme bisnis menunjukkan bahwa fondasi industri mulai menguat kembali. Namun, tantangan inflasi biaya dan efisiensi rantai pasok tetap menuntut perhatian serius agar momentum ini tidak berhenti pada pertumbuhan jangka pendek.

Ke depan, keberhasilan Indonesia dalam menjaga tren positif ini akan bergantung pada konsistensi kebijakan produktivitas, digitalisasi industri, dan penguatan sumber daya manusia. Jika dijaga dengan tepat, kebangkitan manufaktur ini bukan hanya tanda pemulihan melainkan langkah nyata menuju ekonomi produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan yang menjadi fondasi Visi Indonesia Emas 2045.

 

Refrensi:

S&P Global. (2025, January). Indonesia Manufacturing PMI®: Manufacturing sector starts the year with strong expansion. S&P Global Market Intelligence.

 

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Kebijakan transportasi sering kali menilai proyek jalan hanya berdasarkan efisiensi ekonomi, tanpa mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan. Walter Hook (Institute for Transportation and Development Policy) menyoroti pentingnya memperhitungkan dampak eksternal seperti polusi udara, kebisingan, kecelakaan, dan pemisahan sosial (severance) dalam analisis ekonomi proyek jalan.

Pendekatan ini penting bagi Indonesia karena banyak proyek jalan di kota besar—seperti pembangunan jalan tol dan ring road—dapat meningkatkan kecepatan kendaraan, tetapi juga menciptakan hambatan bagi pejalan kaki dan pengguna non-motor. Tanpa perhitungan sosial yang menyeluruh, kebijakan publik berisiko mendorong ketimpangan mobilitas dan memperburuk akses masyarakat berpenghasilan rendah.

Kursus seperti Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik di Diklatkerja menjadi relevan untuk memperkuat kemampuan teknokrat dan perencana kebijakan dalam merancang analisis sosial ekonomi yang komprehensif dan adil. Business with Social Impact.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi tradisional (misalnya Highway Development and Management Model – HDM) sering mengabaikan:

• Dampak terhadap pengguna non-motor seperti pejalan kaki dan pesepeda.

• Biaya sosial akibat polusi, kecelakaan, dan pemindahan penduduk (involuntary resettlement).

• Ketimpangan antara moda transportasi: jalan mobil disubsidi besar-besaran, sedangkan angkutan umum ditekan subsidi.

Sebagai contoh, proyek jalan di Surabaya yang diteliti oleh GTZ (2002) justru meningkatkan waktu tempuh warga miskin akibat sistem jalan satu arah dan penghalang pejalan kaki. Akibatnya, mobilitas masyarakat rendah malah menurun.

Namun, peluang muncul melalui penerapan Strategic Environmental Assessment (SEA) dan kebijakan “Least-Cost Planning” yang mempertimbangkan alternatif transportasi seperti busway dan jalur sepeda. Inisiatif seperti Kursus Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat membantu memperkuat perencanaan lintas moda yang berorientasi sosial. Berikut adalah kursus yang relevan Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Masukkan Biaya Sosial dalam Evaluasi Ekonomi Proyek Setiap proyek jalan harus menghitung biaya eksternal (polusi, kecelakaan, pemisahan sosial) dalam analisis cost-benefit.

2. Terapkan Strategic Environmental Assessment (SEA) Pastikan dampak lingkungan dan sosial dianalisis sejak tahap awal perencanaan.

3. Perkuat Pendekatan Mode-Based Targeting Prioritaskan pembiayaan untuk infrastruktur yang digunakan kelompok berpendapatan rendah (jalan kaki, sepeda, transportasi publik).

4. Integrasikan Evaluasi Sosial dan Fiskal Analisis proyek tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga efek terhadap keuangan pemerintah dan subsidi antar moda.

5. Dorong Transparansi dan Partisipasi Publik Publikasikan hasil social impact assessment dan kontrak proyek untuk memastikan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan jalan bisa gagal bila hanya menekankan efisiensi kendaraan bermotor. Risiko kegagalannya mencakup:

• Proyek jalan meningkatkan ketimpangan akses dan memperburuk keselamatan publik.

• Evaluasi sosial hanya bersifat formalitas dan tidak berpengaruh pada keputusan pendanaan.

• Tidak ada keseimbangan antara subsidi untuk mobil pribadi dan transportasi publik.

Untuk menghindarinya, pemerintah harus menerapkan tata kelola transportasi berkeadilan yang menilai proyek berdasarkan manfaat sosial, bukan sekadar kecepatan kendaraan.

Penutup

Pendekatan baru dalam evaluasi proyek jalan harus menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan sebagai inti kebijakan. Seperti ditekankan oleh Walter Hook, transportasi bukan hanya tentang efisiensi ekonomi, tetapi juga tentang siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Melalui pelatihan seperti yang diselenggarakan oleh Diklatkerja, para pembuat kebijakan di Indonesia dapat membangun sistem transportasi yang lebih inklusif, aman, dan ramah lingkungan.

Sumber

Hook, W. (2003). Appraising the Social Costs and Benefits of Road Projects. Institute for Transportation and Development Policy (ITDP).

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Laporan Assessing the Social and Economic Effects of Transport Infrastructure Projects in the EU (European Commission, 2020) menyoroti bagaimana proyek infrastruktur transportasi memiliki dampak sosial dan ekonomi yang jauh melampaui sekadar efisiensi mobilitas. Dalam konteks kebijakan publik, proyek transportasi berperan penting dalam menurunkan ketimpangan wilayah, meningkatkan akses terhadap pasar kerja, dan memperkuat konektivitas lintas negara anggota.

Temuan utama laporan ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek infrastruktur tidak hanya diukur dari kecepatan atau volume transportasi, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut meningkatkan kualitas hidup, inklusi sosial, dan daya saing regional. Pendekatan evaluasi berbasis dampak (impact-based evaluation) menjadi kunci dalam menilai efektivitas investasi publik di sektor transportasi.

Bagi Indonesia, temuan ini sangat relevan mengingat adanya proyek-proyek besar seperti Tol Trans Jawa, Pelabuhan Patimban, dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Evaluasi proyek-proyek tersebut seharusnya tidak berhenti pada indikator ekonomi makro, tetapi juga mengukur bagaimana pembangunan infrastruktur berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di sekitar jalur transportasi.

Pelatihan seperti Kursus Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik di Diklatkerja dapat membantu pembuat kebijakan dan praktisi memahami metodologi evaluasi berbasis bukti seperti yang diterapkan Uni Eropa. Big Data Analytics: Data Visualization and Data Science.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Beberapa hasil implementasi di Uni Eropa menunjukkan:

• Dampak positif berupa peningkatan konektivitas antarwilayah, pertumbuhan ekonomi lokal, dan akses tenaga kerja ke pusat industri.

• Efek sosial signifikan, seperti menurunnya angka pengangguran di wilayah terpencil serta meningkatnya mobilitas masyarakat berpenghasilan rendah.

• Inovasi lingkungan, melalui integrasi proyek transportasi dengan kebijakan hijau (green mobility).

Namun, laporan ini juga menemukan hambatan serius:

• Keterbatasan dalam koordinasi antarinstansi pemerintah.

• Kurangnya evaluasi jangka panjang atas dampak sosial dan lingkungan.

• Ketimpangan dalam distribusi manfaat antara wilayah maju dan tertinggal.

Peluang besar terbuka melalui adopsi kebijakan data-driven transport planning dan partisipasi publik dalam proses evaluasi.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Gunakan Pendekatan Multi-Dimensional Evaluation Penilaian proyek transportasi harus mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2. Bangun Database Nasional Infrastruktur Transportasi Data terintegrasi membantu dalam analisis dampak lintas wilayah dan waktu.

3. Integrasikan Kebijakan Transportasi dengan Pembangunan Wilayah Pastikan setiap proyek mendukung konektivitas wilayah tertinggal.

4. Perkuat Kemitraan Publik–Swasta dalam Pendanaan dan Pemeliharaan Dorong kolaborasi untuk keberlanjutan infrastruktur.

5. Tingkatkan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Profesional Program seperti Kursus Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah penting untuk meningkatkan kompetensi pengelola proyek nasional. Project Management dan EPC.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan infrastruktur dapat gagal bila terlalu berorientasi pada pembangunan fisik dan mengabaikan dampak sosial. Beberapa potensi kegagalan yang ditemukan Uni Eropa juga bisa terjadi di Indonesia:

• Tidak adanya mekanisme evaluasi jangka panjang.

• Ketimpangan antarwilayah makin melebar.

• Minimnya transparansi dalam publikasi hasil evaluasi.

Kebijakan transportasi perlu diiringi dengan tata kelola berbasis partisipasi publik agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Penutup

Evaluasi sosial dan ekonomi infrastruktur transportasi bukan sekadar laporan administratif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelajaran dari Uni Eropa menegaskan pentingnya evidence-based policy dalam setiap investasi transportasi publik.

Dengan mengintegrasikan metodologi evaluasi sosial ekonomi dan memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan seperti di Diklatkerja, Indonesia dapat memastikan setiap proyek transportasi berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan rakyat dan daya saing nasional.

Sumber

European Commission. (2020). Assessing the Social and Economic Effects of Transport Infrastructure Projects in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Pembangunan infrastruktur transportasi berskala besar seperti International Coastal Road (ICR) di Mesir bukan hanya proyek konektivitas fisik, tetapi juga transformasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Studi oleh Elkady, Fikry, Elsayad, dan Eldeeb (2023) menunjukkan bahwa sejak ICR dibangun pada 2002, Kota Burg Elburullus mengalami perubahan signifikan dalam struktur ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kota yang dulunya bergantung pada perikanan kini berkembang menjadi kawasan urban baru, namun juga menghadapi tantangan sosial seperti kesenjangan pendapatan dan migrasi tenaga kerja.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini sangat relevan dengan pembangunan infrastruktur pesisir seperti Jalan Trans Pantai Selatan (Pansela) dan proyek tol laut. Pembangunan jalan di wilayah pesisir harus mempertimbangkan dampak terhadap komunitas tradisional, terutama nelayan, agar tidak terjadi disrupsi ekonomi lokal. Pelatihan seperti Kursus Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik di Diklatkerja dapat membantu pengambil kebijakan memahami keterkaitan antara infrastruktur, keberlanjutan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Business with Social Impact.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Pembangunan ICR mempercepat urbanisasi di wilayah utara Delta Nil, menggandakan luas kota Burg Elburullus dan menciptakan kawasan baru bernama El Gouna. Dampak positif yang diidentifikasi meliputi:

• Aksesibilitas meningkat, memperluas peluang kerja dan perdagangan.

• Peningkatan investasi dan harga tanah, mendorong pertumbuhan ekonomi.

• Kualitas infrastruktur sosial seperti sekolah dan rumah sakit meningkat.

Namun, dampak negatifnya juga signifikan:

• Menurunnya pendapatan nelayan tradisional akibat berkurangnya akses ke danau.

• Migrasi tenaga kerja dan ketimpangan sosial antara warga lama dan pendatang.

• Peningkatan biaya hidup dan kriminalitas di kawasan baru.

Meskipun demikian, peluang tetap terbuka untuk menciptakan model pembangunan pesisir yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dan perencanaan spasial yang inklusif.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Rancang Ulang Kebijakan Infrastruktur Pesisir Berbasis Partisipasi Melibatkan masyarakat lokal, terutama kelompok nelayan, dalam setiap tahap perencanaan proyek.

2. Bangun Sistem Kompensasi dan Rehabilitasi Sosial Pastikan masyarakat terdampak mendapatkan dukungan ekonomi dan pelatihan kerja alternatif.

3. Integrasikan Pembangunan Jalan dengan Program Lingkungan Terapkan solusi nature-based untuk melindungi ekosistem pesisir dari dampak urbanisasi.

4. Kembangkan Skema Kemitraan Publik–Swasta untuk Kawasan Pesisir Dorong investasi hijau di sektor pariwisata dan industri ramah lingkungan.

5. Perkuat Kapasitas Pemerintah Daerah Melalui pelatihan seperti Kursus Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah agar mampu menilai dampak sosial ekonomi secara menyeluruh. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Pembangunan ICR menunjukkan bahwa kebijakan infrastruktur tanpa pendekatan sosial dapat memperburuk ketimpangan dan menimbulkan masalah sosial baru. Risiko kegagalan yang teridentifikasi meliputi:

• Urbanisasi tidak terencana yang memicu degradasi lingkungan.

• Meningkatnya kemiskinan akibat hilangnya mata pencaharian tradisional.

• Lemahnya tata kelola lokal dan minimnya koordinasi antarinstansi.

Untuk menghindari kegagalan serupa, diperlukan kebijakan adaptif yang mengutamakan keadilan spasial, keseimbangan ekologi, dan pemberdayaan masyarakat.

Penutup

Pembangunan International Coastal Road memberikan pelajaran penting bahwa infrastruktur besar harus diimbangi dengan strategi sosial yang kuat. Dalam konteks Indonesia, setiap proyek pesisir perlu menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan, bukan korban modernisasi.

Melalui kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui Diklatkerja, Indonesia dapat mengembangkan kebijakan infrastruktur pesisir yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

Sumber

Elkady, A.A., Fikry, M.A., Elsayad, Z.T., & Eldeeb, A.S. (2023). Evaluate the Socio-Economic Impact of the International Coastal Road (ICR) on Burg Elburullus City. REAL CORP 2023 Proceedings, Ljubljana, Slovenia.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Laporan U.S. Department of Transportation (DOT, 2023) menyoroti pentingnya menilai biaya dan manfaat sosial dalam setiap proyek infrastruktur transportasi. Pendekatan ini tidak hanya menghitung efisiensi ekonomi seperti waktu tempuh atau biaya bahan bakar, tetapi juga memperhitungkan keadilan sosial, keselamatan, dan dampak lingkungan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek transportasi yang dirancang dengan mempertimbangkan efek sosial—seperti akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan publik—memberikan nilai manfaat sosial hingga 1,8 kali lebih besar dibanding proyek yang hanya fokus pada aspek ekonomi semata.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini sangat relevan mengingat proyek besar seperti Tol Trans Jawa, LRT Jabodebek, dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung masih sering dinilai hanya dari sisi ekonomi makro. Dengan pendekatan penilaian sosial ekonomi seperti yang diuraikan oleh DOT, kebijakan infrastruktur nasional dapat menjadi lebih inklusi sosial dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan seperti Kursus Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik di Diklatkerja dapat memperkuat kapasitas teknokrat dan analis kebijakan dalam mengadopsi metode evaluasi berbasis bukti. Business with Social Impact.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Hasil implementasi Social and Economic Impact Assessment (SEIA) di berbagai negara menunjukkan sejumlah dampak positif:

• Peningkatan konektivitas sosial-ekonomi, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

• Penurunan tingkat kecelakaan hingga 25% di wilayah dengan desain jalan berbasis keselamatan.

• Pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar infrastruktur baru, dengan munculnya bisnis kecil dan lapangan kerja baru.

Namun, terdapat beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan penilaian sosial ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia:

• Keterbatasan data sosial dan lingkungan yang dapat digunakan untuk analisis dampak.

• Kurangnya koordinasi antar kementerian, misalnya antara Kementerian PUPR dan Kemenhub.

• Minimnya partisipasi publik dalam proses evaluasi proyek.

Peluang besar muncul melalui digitalisasi data spasial dan penggunaan teknologi seperti Geographic Information Systems (GIS) untuk mengukur dampak sosial ekonomi secara real-time.

Kursus Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Diklatkerja dapat membantu meningkatkan keterampilan perencana daerah dalam pemanfaatan data tersebut. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Integrasikan Analisis Sosial Ekonomi ke dalam Studi Kelayakan Proyek Semua proyek transportasi nasional harus menyertakan komponen evaluasi sosial dan lingkungan sejak tahap perencanaan.

2. Bangun Sistem Data Terpadu Infrastruktur Nasional Pemerintah perlu mengembangkan data hub untuk mengumpulkan dan memantau indikator sosial ekonomi dari proyek infrastruktur secara berkelanjutan.

3. Perkuat Kapasitas SDM Analis Kebijakan Publik Melalui pelatihan seperti Evaluasi dan Audit Program Pemerintah, aparatur dapat memahami teknik pengukuran dampak sosial yang komprehensif.

4. Dorong Kolaborasi Publik-Swasta dan Komunitas Libatkan masyarakat lokal dan sektor swasta dalam proses perencanaan agar proyek lebih kontekstual dan berdampak luas.

5. Kembangkan Panduan Nasional SEIA (Social and Economic Impact Assessment) Indonesia perlu memiliki pedoman nasional yang menstandarkan metode evaluasi sosial ekonomi untuk semua proyek infrastruktur besar.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan infrastruktur berpotensi gagal bila penilaian dampak sosial hanya menjadi formalitas administratif. Risiko utama mencakup:

• Fokus berlebihan pada output fisik tanpa memperhatikan outcome sosial.

• Kurangnya mekanisme audit independen yang menilai keberlanjutan proyek.

• Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pascaproyek.

Untuk menghindarinya, pemerintah perlu memperkuat transparansi data dan memastikan mekanisme akuntabilitas multi-level governance, di mana hasil evaluasi dipublikasikan secara terbuka kepada publik.

Penutup

Evaluasi sosial ekonomi bukan sekadar alat ukur efisiensi proyek, melainkan instrumen kebijakan untuk memastikan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui penerapan pendekatan seperti yang dikembangkan oleh DOT (2023), Indonesia dapat memperkuat tata kelola infrastruktur agar tidak hanya menciptakan konektivitas fisik, tetapi juga pemberdayaan sosial dan pertumbuhan ekonomi merata.

Dengan dukungan pelatihan teknis dan kebijakan publik di Diklatkerja, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi model pembangunan infrastruktur berbasis keadilan sosial di kawasan Asia Tenggara.

Sumber

U.S. Department of Transportation (DOT). (2023). Assessing the Social and Economic Impacts of Transportation Infrastructure Projects. Washington D.C.: USDOT.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian dalam prosiding E3S Web of Conferences (IAECST 2020) menyoroti bagaimana pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya berdampak pada efisiensi logistik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi wilayah. Infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi publik berperan sebagai katalis integrasi ekonomi antarwilayah, terutama dalam mendorong konektivitas antara kawasan industri dan permukiman pedesaan.

Dalam konteks kebijakan publik, temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan berkelanjutan (sustainable infrastructure planning). Infrastruktur yang dirancang tanpa memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Pelatihan seperti Kursus Evaluasi Dampak Sosial dan Ekonomi Infrastruktur Publik di Diklatkerja dapat membantu pembuat kebijakan memahami keterkaitan antara pembangunan transportasi dan kesejahteraan masyarakat. Business with Social Impact.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif:

• Peningkatan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan UMKM lokal.

• Akses masyarakat terhadap layanan publik meningkat (pendidikan, kesehatan, dan pasar).

• Penurunan biaya logistik hingga 15–25%, memperkuat daya saing daerah.

• Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan investasi di sektor transportasi.

Hambatan yang Ditemukan:

• Keterbatasan pendanaan untuk pemeliharaan infrastruktur transportasi.

• Perencanaan yang masih sektoral dan belum terintegrasi antarinstansi.

• Kurangnya partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan proyek.

Namun demikian, peluang besar muncul melalui digitalisasi sistem transportasi, penerapan teknologi hijau (green infrastructure), serta kolaborasi publik-swasta (PPP). Program seperti Kursus Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat memperkuat kapasitas teknis aparatur daerah dalam mengelola infrastruktur secara berkelanjutan. Manajemen Konstruksi dan Infrastruktur.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Integrasikan Analisis Sosial-Ekonomi dalam Perencanaan Transportasi Evaluasi proyek harus melibatkan indikator sosial, bukan hanya efisiensi teknis.

2. Dorong Penggunaan Teknologi Hijau Prioritaskan sistem transportasi rendah emisi untuk mendukung target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

3. Kembangkan Skema Pembiayaan Inovatif Terapkan PPP dan pendanaan berbasis kinerja untuk menjaga keberlanjutan proyek.

4. Perkuat Kapasitas Pemerintah Daerah Melalui pelatihan profesional seperti Manajemen Infrastruktur Berkelanjutan. Evaluating the Socio-Economic Impacts of Rural Roads.

5. Libatkan Masyarakat dalam Proses Evaluasi Partisipasi publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proyek.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan pembangunan transportasi berisiko gagal jika hanya fokus pada pencapaian fisik dan tidak menilai dampak sosial-lingkungan. Risiko utama meliputi:

• Infrastruktur tidak sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

• Proyek cepat rusak karena minimnya pemeliharaan.

• Dampak lingkungan meningkat akibat perencanaan yang tidak holistik.

Kebijakan yang sukses membutuhkan pendekatan integrated infrastructure governance, yang menggabungkan perencanaan teknis, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Penutup

Pembangunan transportasi bukan hanya soal konektivitas fisik, melainkan juga upaya membangun konektivitas sosial dan ekonomi yang inklusif. Studi E3S Conference menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan transportasi bergantung pada keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Melalui dukungan pelatihan kebijakan publik dan manajemen infrastruktur di Diklatkerja, Indonesia dapat membangun sistem transportasi yang tidak hanya cepat dan modern, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber

E3S Web of Conferences (IAECST 2020). The Role of Transportation Infrastructure in Regional Socio-Economic Development.