Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Perubahan besar yang sedang terjadi di industri konstruksi global tidak bisa dilepaskan dari gelombang digitalisasi. Artikel Sustainability (2020) menyoroti bagaimana teknologi digital seperti Building Information Modeling (BIM), Internet of Things (IoT), big data, kecerdasan buatan (AI), dan sistem kolaborasi berbasis platform telah mengubah cara proyek konstruksi direncanakan, dikelola, dan dijalankan. Temuan ini sangat penting untuk kebijakan publik karena konstruksi merupakan salah satu sektor penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, sekaligus sektor dengan rantai pasok yang kompleks dan sering kali kurang efisien.

Digitalisasi memberi peluang untuk mempercepat transisi menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan. Dengan teknologi yang tepat, konsumsi energi dapat ditekan, limbah konstruksi bisa diminimalisasi, dan kualitas hidup masyarakat meningkat melalui infrastruktur yang lebih ramah lingkungan. Namun, jika kebijakan publik tidak responsif terhadap tren ini, ada risiko besar bahwa industri konstruksi Indonesia maupun negara lain akan tertinggal. Ketertinggalan tersebut bukan hanya soal teknologi, melainkan juga menyangkut daya saing ekonomi, reputasi internasional, dan yang paling penting: kemampuan negara dalam memenuhi target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pentingnya temuan ini juga terlihat dari konteks lokal. Indonesia, misalnya, tengah menghadapi tantangan besar berupa kebutuhan infrastruktur yang masif, urbanisasi cepat, serta komitmen pengurangan emisi sesuai Paris Agreement. Digitalisasi dalam konstruksi dapat menjadi kunci untuk menjawab semua tantangan ini sekaligus. Tetapi, tanpa kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten, teknologi berpotensi hanya diadopsi secara parsial, menghasilkan ketimpangan antara perusahaan besar dan kecil, serta gagal memberikan dampak positif yang merata.

Dengan demikian, temuan ini relevan bukan hanya untuk kalangan akademik atau industri, tetapi terutama untuk pembuat kebijakan. Digitalisasi harus dipandang sebagai alat strategis untuk membangun sistem konstruksi yang lebih efisien, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Di lapangan, implementasi digitalisasi dalam industri konstruksi sudah mulai terlihat, meskipun masih terbatas. Dampaknya cukup signifikan di berbagai negara maju yang telah lebih dulu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam regulasi dan praktik bisnis. Misalnya, Inggris mewajibkan penggunaan BIM untuk proyek pemerintah sejak 2016, yang terbukti meningkatkan transparansi, mengurangi kesalahan desain, dan menekan biaya proyek. Di Tiongkok, penerapan big data dan IoT dalam konstruksi gedung-gedung tinggi berhasil meningkatkan keselamatan kerja dengan memantau kondisi struktur secara real time.

Bagi Indonesia, dampak positif yang dapat dirasakan dari digitalisasi konstruksi sangat besar. Efisiensi biaya dan waktu terlihat nyata dalam studi-kasus lokal, seperti dalam artikel Evaluasi Implementasi Building Information Modeling (BIM) di Indonesia: Studi Kasus Nyata dan Strategi Pengembangan, di mana proyek-proyek strategis berhasil menurunkan biaya desain dan mempercepat koordinasi antar tim. Selain itu, peningkatan kualitas dan keamanan juga makin diperkuat lewat laporan seperti Digitalisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Proyek Konstruksi: Solusi Masa Depan atau Tantangan Budaya?, yang menyebut bagaimana sensor IoT dan BIM dapat meningkatkan pengawasan keselamatan di lokasi kerja dan memperkecil kecelakaan akibat kondisi yang tidak terukur. Selain itu, pengurangan dampak lingkungan bisa dicapai melalui penggunaan teknologi hijau dan IoT dalam proyek—seperti yang diulas dalam Menuju Masa Depan Hijau: Analisis Penerapan Teknologi Konstruksi Ramah Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur, di mana penggunaan sensor IoT dan simulasi desain BIM membantu mengoptimalkan material dan konsumsi energi.

Namun, perjalanan menuju digitalisasi penuh tidak tanpa hambatan. Biaya implementasi teknologi masih menjadi penghalang utama, terutama bagi kontraktor kecil dan menengah. Investasi perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan sumber daya manusia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Hambatan berikutnya adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak praktisi di lapangan yang sudah terbiasa dengan metode konvensional dan enggan beralih ke sistem digital yang dianggap rumit. Keterbatasan keterampilan digital juga menjadi persoalan serius. Tanpa pelatihan yang memadai, teknologi canggih sekalipun tidak akan memberi manfaat optimal.

Meski demikian, peluang yang ada jauh lebih besar daripada hambatan. Digitalisasi membuka kesempatan bagi terciptanya ekosistem kolaboratif yang lebih inklusif. Perusahaan-perusahaan konstruksi bisa saling terhubung dalam satu platform digital, berbagi data proyek, dan bekerja sama secara lebih efisien. Artikel Strategi Nasional Menghadapi Kesenjangan Keterampilan Digital di Industri Konstruksi untuk Era Industri 4.0 menunjukkan bahwa salah satu langkah strategis adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan digital yang fokus agar pekerja bukan hanya mampu menggunakan perangkat digital, tapi memahami konteks penggunaannya, sehingga adopsi teknologi lebih optimal. Regulasi nasional dan insentif juga disebut dalam Implementasi Building Information Modeling Untuk Percepatan Pembangunan sebagai faktor pendukung kuat agar penggunaan BIM dan teknologi digital bisa lebih tersebar, tidak hanya di proyek besar tapi juga di skala menengah dan kecil.

Rekomendasi Kebijakan Praktis

Untuk memastikan bahwa digitalisasi benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan, kebijakan publik harus dirancang dengan hati-hati. Ada beberapa langkah praktis yang bisa dipertimbangkan.

Pertama, pemerintah perlu membuat regulasi yang mendorong adopsi teknologi digital pada proyek-proyek strategis. Seperti Inggris yang mewajibkan BIM, Indonesia bisa menetapkan aturan serupa untuk proyek infrastruktur pemerintah. Regulasi ini akan menciptakan standar nasional yang jelas sekaligus mendorong industri untuk beradaptasi.

Kedua, kebijakan insentif perlu dirancang untuk mengatasi hambatan biaya. Pemerintah bisa memberikan potongan pajak, subsidi perangkat lunak, atau skema pembiayaan khusus bagi perusahaan konstruksi yang mengadopsi teknologi digital. Insentif ini penting agar digitalisasi tidak hanya menjadi domain perusahaan besar, tetapi juga bisa diakses oleh kontraktor kecil dan menengah.

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Pemerintah bersama perguruan tinggi, politeknik, dan asosiasi profesi bisa mengembangkan kurikulum baru yang fokus pada keterampilan digital di bidang konstruksi. Program pelatihan daring, sertifikasi digital, dan workshop reguler bisa mempercepat transformasi keterampilan tenaga kerja.

Keempat, pemerintah perlu membangun infrastruktur digital yang memadai, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang. Akses internet yang cepat dan stabil adalah syarat mutlak bagi keberhasilan digitalisasi. Tanpa itu, kesenjangan digital hanya akan memperlebar ketidakadilan antara kota besar dan daerah terpencil.

Kelima, kebijakan harus memastikan bahwa digitalisasi digunakan untuk tujuan keberlanjutan, bukan sekadar efisiensi. Setiap proyek konstruksi digital sebaiknya disertai indikator hijau, seperti pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, atau penggunaan material ramah lingkungan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mendukung keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Meskipun digitalisasi menawarkan banyak peluang, ada potensi kegagalan kebijakan jika tidak dirancang dengan baik. Salah satu risiko terbesar adalah adopsi setengah hati. Jika regulasi hanya bersifat imbauan tanpa mekanisme pengawasan, banyak perusahaan yang akan memilih jalan aman dengan tetap menggunakan metode konvensional. Hal ini akan menciptakan kesenjangan di mana sebagian kecil perusahaan maju pesat dengan teknologi, sementara mayoritas tetap tertinggal.

Risiko lain adalah digitalisasi yang tidak inklusif. Jika kebijakan hanya menguntungkan perusahaan besar, kontraktor kecil akan semakin tersisih. Alih-alih menciptakan ekosistem yang lebih efisien dan kolaboratif, digitalisasi justru bisa memperkuat oligopoli di sektor konstruksi. Potensi kegagalan juga muncul jika fokus hanya pada aspek teknis, sementara aspek sosial dan budaya diabaikan. Misalnya, adopsi teknologi tanpa pelatihan yang memadai hanya akan menciptakan frustrasi di kalangan pekerja lapangan.

Selain itu, ada risiko bahwa digitalisasi disalahgunakan untuk kepentingan komersial semata. Perusahaan mungkin mengadopsi teknologi hanya untuk meningkatkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan atau kesejahteraan pekerja. Jika hal ini terjadi, digitalisasi justru bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kritik juga perlu diarahkan pada kemungkinan bahwa kebijakan digitalisasi terlalu fokus pada jangka pendek. Banyak negara mengadopsi teknologi baru tanpa menyiapkan strategi pemeliharaan jangka panjang. Akibatnya, sistem digital yang sudah diinvestasikan dengan mahal menjadi usang atau tidak terpakai karena tidak ada rencana pembaruan.

Penutup

Digitalisasi dalam industri konstruksi bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan strategis yang harus direspons oleh kebijakan publik. Temuan Sustainability (2020) memberikan pesan kuat bahwa teknologi digital adalah kunci untuk menjawab tantangan pembangunan hijau, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, peluang besar ini hanya bisa dimanfaatkan jika pemerintah, industri, dan masyarakat bekerja sama dalam menciptakan ekosistem yang inklusif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Bagi Indonesia, digitalisasi bisa menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan klasik konstruksi, mulai dari inefisiensi biaya, rendahnya kualitas, hingga tingginya angka kecelakaan kerja. Dengan regulasi yang jelas, insentif yang tepat, pelatihan sumber daya manusia, infrastruktur digital yang memadai, serta fokus pada tujuan hijau, transformasi ini bisa menjadi kenyataan. Namun, kebijakan harus dijalankan dengan konsisten dan diawasi dengan ketat agar tidak terjebak dalam formalitas atau hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pada akhirnya, digitalisasi harus dipandang sebagai alat untuk membangun masa depan konstruksi yang lebih hijau, lebih aman, dan lebih manusiawi. Inilah saatnya kebijakan publik berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan transformasi besar ini.

Sumber

Zheng, L., et al. (2020). Digitalization in the Construction Industry: Challenges and Opportunities for Green and Sustainable Development. Sustainability, 12(2729).

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Indonesia bukanlah isu teknis semata, melainkan persoalan strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Artikel Afrida (2022) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang sedang digencarkan pemerintah membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi, etos kerja profesional, serta pengakuan kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional. Tanpa kompetensi yang memadai, infrastruktur yang dibangun dengan biaya besar berisiko mengalami penurunan kualitas, kegagalan struktural, atau bahkan kecelakaan yang merugikan masyarakat luas.

Pentingnya temuan ini bagi kebijakan publik terletak pada kenyataan bahwa sektor konstruksi adalah salah satu penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Pemerintah mendorong percepatan proyek strategis nasional mulai dari jalan tol, pelabuhan, bendungan, hingga ibu kota negara baru. Namun, di balik gencarnya pembangunan tersebut, masih terdapat kesenjangan antara jumlah pekerja yang tersedia dengan jumlah pekerja yang benar-benar memiliki kompetensi terukur. Banyak tenaga kerja yang bekerja tanpa sertifikasi, tanpa pelatihan berkelanjutan, dan dengan keterbatasan pemahaman terhadap standar keselamatan kerja. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin Indonesia bisa bersaing di tingkat global bila fondasi SDM konstruksinya masih rapuh?

Kebijakan publik memiliki peran penting dalam menjawab pertanyaan ini. Melalui regulasi, insentif, serta program strategis, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendorong percepatan kompetensi. Dengan demikian, temuan Afrida (2022) memberikan dasar kuat untuk merumuskan kebijakan nasional yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia yang menjadi motor penggeraknya. Hal ini sejalan dengan ulasan Diklatkerja tentang tantangan sertifikasi kompetensi pekerja konstruksi di Indonesia.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Di lapangan, program percepatan kompetensi sudah mulai terlihat dampaknya. Pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Balai Jasa Konstruksi, dan platform digital seperti SIBIMA Konstruksi telah menghasilkan ribuan tenaga kerja bersertifikat. Pekerja yang telah melalui program ini mampu menunjukkan kualitas kerja yang lebih baik, tingkat kesalahan yang lebih rendah, serta kesadaran lebih tinggi terhadap pentingnya keselamatan kerja. Investor asing dan mitra pembangunan internasional juga menaruh kepercayaan lebih besar ketika mengetahui bahwa proyek konstruksi di Indonesia ditangani oleh tenaga kerja yang tersertifikasi sesuai standar.

Namun, dampak positif ini masih terbatas karena adanya hambatan struktural. Biaya sertifikasi sering kali dianggap terlalu tinggi oleh pekerja informal maupun buruh harian, sehingga mereka enggan mengikuti program. Akses juga menjadi persoalan serius karena fasilitas pelatihan dan sertifikasi banyak terkonsentrasi di kota besar, sementara proyek dan pekerja terbanyak justru berada di daerah. Selain itu, kesadaran pekerja terhadap pentingnya sertifikasi masih rendah. Bagi sebagian besar pekerja, sertifikat hanyalah kertas formalitas yang tidak memberi nilai tambah pada keseharian mereka, apalagi jika perusahaan tempat mereka bekerja tidak memberikan insentif berupa kenaikan upah atau kesempatan promosi.

Di balik hambatan tersebut, terdapat peluang besar untuk mempercepat transformasi. Digitalisasi pembelajaran dan sertifikasi membuka jalan bagi akses yang lebih luas. Dengan platform daring, pelatihan bisa menjangkau pekerja di daerah terpencil tanpa harus meninggalkan lokasi proyek. Selain itu, kerja sama antara institusi pendidikan vokasi dan industri membuka ruang bagi penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kesadaran global tentang pentingnya standar kompetensi internasional juga memberi peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di luar negeri, asalkan sertifikasi yang mereka miliki diakui secara lintas batas.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Meski tampak menjanjikan, strategi percepatan kompetensi juga mengandung risiko kegagalan. Salah satu kritik utama adalah kecenderungan untuk mengejar kuantitas sertifikat tanpa memperhatikan kualitas pelatihan. Jika orientasi hanya pada angka, sertifikasi bisa berubah menjadi formalitas administratif yang tidak mencerminkan keterampilan nyata. Artikel Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi: Kunci Peningkatan atau Formalitas Administratif? menyoroti kecenderungan ini dan memperingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, sertifikasi hanya akan menambah lapisan birokrasi.

Penutup

Strategi percepatan pengembangan kompetensi tenaga kerja konstruksi adalah agenda vital bagi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan berdaya saing global. Temuan Afrida (2022) memberikan pijakan kuat bahwa tanpa SDM kompeten, pembangunan fisik hanya akan menjadi simbol tanpa daya tahan jangka panjang. Kebijakan publik harus memastikan bahwa setiap program kompetensi berorientasi pada kualitas, bukan sekadar angka.

Dengan subsidi biaya, digitalisasi sistem pelatihan, integrasi kurikulum vokasi, kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi berbasis kinerja, Indonesia dapat mempercepat transformasi kompetensi tenaga kerja konstruksinya. Namun, semua strategi ini harus diiringi dengan pengawasan ketat, kesadaran akan potensi kegagalan, dan fokus pada manfaat nyata bagi pekerja. Hanya dengan cara ini, percepatan kompetensi bisa menjadi pondasi kokoh bagi masa depan pembangunan nasional.

Sumber

Afrida, S. (2022). Strategic Programs to Accelerate Competency Development of Construction Workers. JISDeP Vol. 3 No. 1.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Laporan Sapere (2020) menyoroti skema self-certification di sektor konstruksi, yakni mekanisme di mana kontraktor atau pekerja dapat menyatakan sendiri kepatuhan mereka terhadap standar teknis tanpa pemeriksaan independen. Temuan ini penting bagi kebijakan publik karena menyangkut keseimbangan antara efisiensi regulasi dan perlindungan konsumen. Di satu sisi, sistem ini dapat memangkas birokrasi dan mempercepat proses perizinan. Namun di sisi lain, ada risiko meningkatnya pelanggaran mutu dan keselamatan jika mekanisme pengawasan tidak kuat.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak positif penerapan self-certification adalah efisiensi waktu dan biaya, terutama pada proyek skala kecil dan menengah. Kontraktor tidak lagi harus melalui proses verifikasi panjang yang melibatkan lembaga eksternal. Namun hambatan muncul dari potensi moral hazard, karena kontraktor yang tidak berintegritas dapat menyalahgunakan sistem. Selain itu, hambatan lain adalah kurangnya literasi hukum dan teknis di kalangan kontraktor kecil sehingga berisiko membuat klaim kepatuhan tanpa memahami standar secara penuh. Meski demikian, peluang besar muncul bila sistem ini dikombinasikan dengan teknologi digital, misalnya integrasi sertifikasi mandiri dalam sistem Building Information Modelling (BIM) atau aplikasi pengawasan daring. 

Lima Rekomendasi Kebijakan Praktis

Pertama, terapkan self-certification hanya pada proyek dengan tingkat risiko rendah hingga menengah, sementara proyek besar tetap memerlukan verifikasi eksternal. Kedua, buat platform digital nasional yang memungkinkan kontraktor mengunggah bukti kepatuhan (foto, dokumen teknis, sertifikat material) yang dapat diakses publik. Ketiga, tingkatkan literasi teknis dan hukum melalui pelatihan bagi kontraktor kecil dan menengah, sejalan dengan gagasan dalam artikel Kompetensi vs Kinerja Tenaga Kerja Konstruksi yang menekankan keterkaitan kompetensi dengan hasil kerja. Keempat, sediakan mekanisme audit acak (random audit) agar kontraktor tetap terdorong untuk patuh. Kelima, kombinasikan self-certification dengan sertifikasi kompetensi tenaga kerja agar jaminan mutu tetap terjaga.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Skema self-certification bisa gagal apabila hanya mengandalkan kepercayaan tanpa pengawasan. Tanpa audit berkala, sistem ini rawan disalahgunakan, terutama oleh kontraktor yang ingin menekan biaya dengan mengorbankan mutu. Selain itu, kebijakan ini bisa memperbesar kesenjangan: perusahaan besar yang punya sistem mutu internal akan lebih siap, sedangkan UMKM konstruksi berisiko tertekan karena minim sumber daya. Artikel Sertifikasi Kompetensi Jasa Konstruksi: Kunci atau Formalitas? menegaskan bahwa tanpa integritas implementasi, sertifikasi—baik mandiri maupun eksternal—berpotensi hanya menjadi formalitas administratif.

Penutup

Self-certification dalam konstruksi adalah pisau bermata dua: menawarkan efisiensi regulasi, tetapi juga membawa risiko jika tidak didukung pengawasan, digitalisasi, dan penguatan kompetensi. Temuan Sapere (2020) memberi pelajaran penting bagi Indonesia untuk berhati-hati dalam mengadopsi skema serupa. Dengan kebijakan yang selektif, berbasis risiko, serta dilengkapi teknologi dan audit acak, self-certification bisa menjadi instrumen inovatif dalam mempercepat pembangunan tanpa mengorbankan keselamatan dan kualitas.

Sumber

Sapere Research Group (2020). Self-Certification in Construction Industry Trades: A Report.

Di tengah krisis iklim yang semakin mendesak, dunia membutuhkan para inovator yang tidak hanya kreatif, tetapi juga sadar lingkungan. Profesi desainer dan inovator—mereka yang merancang produk, sistem, dan layanan yang kita gunakan setiap hari—menempati posisi kunci dalam upaya ini. Paradoksnya, sebuah penelitian terbaru di Inggris justru menunjukkan gambaran yang sangat mengkhawatirkan: institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi garda depan perubahan, justru gagal dalam menyiapkan para desainer masa depan.

Studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Sustainability ini mengevaluasi kondisi pendidikan keberlanjutan di tingkat pascasarjana, khususnya dalam disiplin desain di Inggris. Temuan utamanya begitu mengejutkan dan membangkitkan pertanyaan serius: sekitar 80% dari kursus yang diteliti dinilai "lemah" atau "sangat lemah" dalam hal integrasi pendidikan keberlanjutan.¹ Ini bukan sekadar statistik belaka; ini adalah cerminan dari kegagalan sistematis yang memiliki konsekuensi langsung bagi masa depan planet kita. Laporan ini bukan hanya tentang angka-angka, melainkan tentang cerita di balik data: cerita tentang para pendidik yang berjuang, kebijakan pemerintah yang lambat, dan calon desainer yang tidak siap menghadapi tantangan terbesar di abad ini.

Mengapa Pendidikan Desain Adalah Garis Depan Penyelamatan Bumi?

Penting untuk memahami mengapa profesi desainer memiliki peran yang begitu krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Para akademisi telah lama menyoroti peran desainer sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses Pengembangan Produk Baru (New Product Development, atau NPD). Keputusan yang diambil pada tahap desain awal sebuah produk atau layanan dapat memiliki dampak yang luar biasa pada jejak lingkungan dan sosialnya. Sebagai contoh, pemilihan material, cara produk diproduksi, hingga bagaimana produk tersebut akan didaur ulang atau dibuang pada akhir siklus hidupnya, semuanya ditentukan di meja kerja desainer.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, penelitian ini mengutip temuan akademisi yang menyatakan bahwa desainer dapat memiliki dampak hingga 80% terhadap keberlanjutan sebuah produk baru.¹ Angka yang mencengangkan ini menunjukkan bahwa keputusan desain adalah pangkal dari segalanya. Dampak 80% ini bisa diibaratkan seperti memprogram sebuah robot yang akan membangun rumah masa depan. Jika Anda salah memasukkan kode di awal—misalnya, dengan memilih bahan yang boros energi atau meminimalkan daya tahan—seluruh struktur yang dibangun akan cacat dan tidak ramah lingkungan, terlepas dari seberapa efisien proses pembangunannya.

Peran penting ini juga sejalan dengan tujuan global yang lebih besar. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya SDG 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, secara eksplisit menargetkan inovasi produk dan pengembangan industri sebagai area kritis untuk transisi menuju masa depan yang lebih hijau.¹ Ini menempatkan desainer di garis depan upaya global untuk mengurangi dampak lingkungan, menggarisbawahi urgensi bagi pendidikan mereka untuk secara serius merangkul keberlanjutan.

Peringatan Kritis dari Kampus: Rapor Merah untuk Pendidikan Keberlanjutan

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif, di mana para peneliti meniru “perjalanan” seorang calon mahasiswa yang mencari kursus pascasarjana desain dengan fokus pada keberlanjutan. Mereka menggunakan platform online seperti The Universities and College Admissions Service (UCAS) dan Find a Masters. Dari sekitar 350 kursus pascasarjana desain yang tersedia di Inggris, hanya 14 yang teridentifikasi berpotensi memiliki unsur keberlanjutan berdasarkan kata kunci, dan setelah melalui proses penyaringan yang ketat, hanya 9 kursus yang terbukti memiliki bukti nyata adanya pendidikan keberlanjutan di dalam kurikulum mereka.¹ Ini berarti, hanya sekitar 3% dari total program yang ada di Inggris yang menunjukkan komitmen pada topik ini.

Untuk mengevaluasi kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh 9 kursus ini, studi tersebut menggunakan model "Levels of Response to Sustainability Education" oleh Sterling (2004), yang mengklasifikasikan respons pendidikan terhadap keberlanjutan ke dalam empat tingkatan:

• Level 1 (Sangat Lemah): Disebut sebagai "zero learning," di mana tidak ada perubahan pada struktur kursus saat ini dan tidak ada pendidikan keberlanjutan yang terintegrasi.
• Level 2 (Lemah): Strategi "add-on," di mana keberlanjutan diajarkan sebagai topik terpisah atau tambahan yang tidak terhubung dengan subjek utama desain, sehingga membatasi dampak dan relevansinya bagi mahasiswa.
• Level 3 (Kuat): Disebut sebagai strategi "built-in," di mana pendidikan keberlanjutan terintegrasi langsung dengan disiplin ilmu utama, memungkinkan mahasiswa menerapkan apa yang mereka pelajari pada masalah dunia nyata.
• Level 4 (Sangat Kuat): Strategi "transformasi," yang menuntut reformasi total kurikulum dan institusi, di mana seluruh program atau bahkan universitas berpusat pada keberlanjutan.

Setelah evaluasi mendalam, hasilnya sangat mencemaskan. Dari 9 kursus yang berhasil lolos saringan, lima di antaranya dinilai "Lemah," dan tiga lainnya dinilai "Sangat Lemah".¹ Yang lebih parah lagi, hanya

dua kursus yang berhasil mencapai level "Kuat," dan tidak ada satu pun yang mencapai level tertinggi "Sangat Kuat".¹ Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun ada segelintir program yang menyertakan keberlanjutan, mayoritas melakukannya dengan cara yang dangkal dan tidak efektif. Masalahnya bukan sekadar "kurangnya pendidikan," melainkan "kualitas pendidikan yang buruk" bahkan di antara program yang seharusnya menjadi yang terdepan.

Kisah di Balik Angka: Mengapa Situasi Begitu Mendesak?

Temuan ini membangkitkan pertanyaan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Para peneliti mungkin terkejut bukan hanya pada rendahnya jumlah kursus yang peduli, tetapi pada kualitas yang sangat minim dari kursus-kursus tersebut. Ini adalah indikasi bahwa terlepas dari retorika publik yang gencar tentang pentingnya keberlanjutan, institusi pendidikan tinggi belum berhasil menerjemahkan komitmen itu menjadi kurikulum yang efektif.

Kesenjangan ini berdampak pada berbagai pihak:

• Mahasiswa: Mereka memasuki pasar kerja dengan kesenjangan pengetahuan yang kritis. Tuntutan industri untuk desainer yang kompeten dalam keberlanjutan semakin meningkat, tetapi para lulusan tidak memiliki bekal yang memadai untuk memenuhi permintaan tersebut.¹
• Industri: Perusahaan kehilangan potensi inovasi dan terobosan produk yang dapat mengurangi dampak lingkungan karena kurangnya talenta desainer yang terlatih dalam keberlanjutan. Ini menghambat kemampuan mereka untuk merespons pasar yang semakin menuntut produk ramah lingkungan.
• Masyarakat Luas: Kemajuan menuju target iklim dan keberlanjutan global menjadi terhambat karena profesi kunci yang bertanggung jawab untuk inovasi tidak memiliki bekal yang tepat untuk memimpin perubahan.¹

Situasi ini semakin rumit oleh beberapa faktor eksternal yang disoroti dalam penelitian. Pertama, peran pemerintah. Meskipun kebijakan seperti EA2025 dan insentif pajak berupaya mendorong industri untuk lebih berkelanjutan, legislasi yang ada seringkali terlalu umum, kuno, dan lambat untuk mengikuti kecepatan perkembangan teknologi.¹ Pemerintah Inggris sendiri mengakui bahwa "perubahan legislasi bisa lambat, sementara kecepatan perkembangan teknologi atau bukti baru tentang kerusakan lingkungan mungkin memerlukan tindakan cepat".¹

Sebuah kesenjangan kebijakan yang lebih serius juga teridentifikasi: pemerintah berfokus pada pendidikan keberlanjutan di tingkat K-12 (usia 5-15 tahun), tetapi tidak memberikan mandat serupa di pendidikan tinggi.¹ Ini menciptakan kegagalan sistematis dalam "estafet" pendidikan keberlanjutan. Sementara generasi muda dididik untuk peduli, institusi yang seharusnya melatih mereka untuk bertindak justru tertinggal. Selain itu, ada tantangan internal lain, seperti keengganan sebagian pendidik untuk mengubah konten mata kuliah mereka atau keterbatasan pengetahuan mereka sendiri tentang keberlanjutan. Mahasiswa juga kesulitan belajar dalam konteks hipotetis, yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk pembelajaran berbasis kasus nyata, proyek studio, dan kolaborasi dengan industri.

Sebuah Peta Jalan Menuju Pendidikan yang "Kuat" dan Berdampak

Sebagai respons terhadap tantangan ini, penelitian ini mengusulkan sebuah Model Kerangka Kerja Pendidikan Berkelanjutan yang dirancang untuk membantu kursus desain pascasarjana bertransisi dari level "lemah" atau "sangat lemah" menjadi level "kuat".¹ Model ini memvisualisasikan perjalanan akademis sebagai sebuah roda yang terus berputar, menekankan siklus pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan konstan.

• Fase 1: Pondasi Akademis (Term 1). Mengingat banyak mahasiswa belum mendapatkan pendidikan keberlanjutan di tingkat sarjana, fase ini berfokus pada pembangunan fondasi yang kuat. Kerangka kerja menyarankan adanya modul pengantar yang mengajarkan konsep-konsep dasar keberlanjutan, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.¹
• Fase 2: Aplikasi dan Kolaborasi (Term 2). Setelah fondasi terbentuk, fase kedua ini menekankan pada aplikasi praktis. Kerangka kerja menyarankan modul wajib "Desain untuk Keberlanjutan," yang berfokus pada solusi berkelanjutan dalam konteks desain. Model ini mendorong penggunaan pembelajaran berbasis studio dan kolaborasi dengan mitra industri untuk mengerjakan live briefs. Metode ini membantu mengatasi masalah "pembelajaran hipotetis" dan menyiapkan mahasiswa untuk tantangan dunia nyata.
• Fase 3: Proyek Transformasi dan Refleksi (Term 3). Fase ini adalah puncak dari kurikulum. Mahasiswa mengerjakan proyek penelitian individu utama yang memiliki komponen keberlanjutan wajib. Mereka didorong untuk bekerja dengan mitra industri untuk mensimulasikan tantangan nyata dan menerapkan alat-alat seperti Analisis Daur Hidup (Life Cycle Assessment atau LCA) untuk mengevaluasi produk mereka.¹ Fase ini memberdayakan mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dan selaras dengan teori "Desain untuk Transisi," yang mendorong pembelajaran dan tindakan berkelanjutan.¹

Selain itu, model ini juga menempatkan tanggung jawab penting pada pimpinan program. Pada akhir tahun ajaran, mereka harus meninjau masukan dari mahasiswa tentang pendidikan keberlanjutan yang mereka terima dan menyesuaikan kurikulum untuk tahun berikutnya. Pimpinan program juga disarankan untuk secara aktif meninjau kebijakan dan regulasi pemerintah terkait keberlanjutan dalam industri, memastikan bahwa pengajaran tetap relevan dengan tuntutan dunia kerja.¹

Kritik dan Realitas: Peran Lembaga Akreditasi dan Pemerintah

Penting untuk melihat model yang diusulkan ini dalam konteks tantangan yang ada. Salah satu temuan yang paling kontradiktif adalah peran badan akreditasi. Organisasi seperti The Institution of Engineering Designers (IED) dan the Institution of Engineering and Technology (IET) telah menyatakan komitmen mereka untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai syarat akreditasi.¹ Namun, dalam penelitian ini, dua kursus yang diakreditasi oleh lembaga-lembaga ini justru hanya mendapat peringkat "lemah".¹

Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan kritis: mengapa kursus yang diakreditasi oleh badan-badan yang proaktif dalam keberlanjutan masih tertinggal? Ini menunjukkan bahwa kriteria akreditasi yang ada mungkin hanya memenuhi persyaratan minimum, bukan mendorong keunggulan atau inovasi. Akreditasi bisa menjadi sekadar "latihan memenuhi daftar" (check-box exercise) alih-alih menjadi dorongan nyata untuk perubahan substantif.

Hal ini kembali menggarisbawahi perlunya dorongan dari pemerintah. Meskipun pemerintah Inggris mengakui perlunya perubahan cepat, legislasi yang ada seringkali tidak fleksibel dan lambat untuk diimplementasikan.¹ Studi ini secara implisit menyoroti ketegangan antara otonomi universitas dan kebutuhan mendesak untuk bertindak demi kebaikan bersama. Meskipun otonomi memungkinkan inovasi, dalam kasus pendidikan keberlanjutan, ia justru menjadi hambatan karena tidak ada mandat yang jelas bagi universitas untuk mengintegrasikan keberlanjutan secara mendalam ke dalam kurikulum mereka.

Dampak Nyata dan Kesimpulan: Mendesak Transisi Menuju Masa Depan yang Lebih Hijau

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan mengkhawatirkan: desainer adalah kunci untuk masa depan yang berkelanjutan, namun pendidikan yang mereka terima berada dalam krisis. Kegagalan ini disebabkan oleh kombinasi masalah kurikulum, keengganan institusi, dan kurangnya dorongan yang memadai dari pemerintah dan badan akreditasi. Namun, penelitian ini juga menawarkan solusi yang nyata dan terukur.

Jika Model Kerangka Kerja Pendidikan Berkelanjutan yang diusulkan ini diterapkan secara luas dan didukung oleh kebijakan yang lebih tegas, pendidikan desain pascasarjana di Inggris akan mengalami transformasi yang signifikan. Dalam waktu lima tahun, kita bisa melihat gelombang desainer baru yang menghasilkan terobosan produk dan sistem yang mampu secara masif mengurangi biaya lingkungan dan sosial, serta mendorong tercapainya target-target iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Laporan ini bukan sekadar studi kasus tentang Inggris, melainkan sebuah cermin untuk seluruh dunia, menunjukkan apa yang salah dan menawarkan peta jalan yang jelas untuk memperbaikinya. Ini adalah panggilan aksi bagi para pembuat kebijakan, pimpinan universitas, dan pendidik untuk segera bertindak dan mengambil tanggung jawab mereka dalam mempersiapkan generasi desainer yang benar-benar mampu menyelamatkan Bumi.

Sumber Artikel:

https://doi.org/10.3389/frsus.2023.114868

Pendahuluan: Sebuah Revolusi Senyap di Ruang Kuliah Teknik

Dunia kerja abad ke-21 telah berubah secara fundamental, dan dengan itu, tuntutan terhadap profesi insinyur pun mengalami pergeseran drastis. Jika di masa lalu, insinyur dilatih untuk menjadi ahli yang menguasai rumus, teori, dan perhitungan statis, kini mereka diharapkan menjadi pemecah masalah yang adaptif, inovatif, dan mampu berkolaborasi dalam tim multidisiplin. Mereka tidak hanya dituntut untuk menemukan jawaban yang benar, tetapi juga merumuskan pertanyaan yang tepat di tengah permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur. Pergeseran ini telah memicu sebuah revolusi senyap di jantung pendidikan tinggi teknik, dan inti dari revolusi tersebut adalah adopsi masif metode pembelajaran yang dikenal sebagai Problem- and Project-Based Learning (PBL).¹

Sebuah laporan penting dari Taylor & Francis, yang diterbitkan dalam European Journal of Engineering Education, telah melakukan analisis mendalam terhadap fenomena ini. Makalah berjudul "Forms of implementation and challenges of PBL in engineering education: a review of literature" ini bukanlah sekadar studi kasus tunggal, melainkan sebuah tinjauan sistematis yang menyaring dan menganalisis 108 artikel penelitian empiris yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2019.¹ Tinjauan ini adalah upaya ilmiah yang luar biasa untuk memetakan secara komprehensif lanskap implementasi PBL dan mengungkap tantangan universal yang sering kali terabaikan di baliknya.

Tinjauan ini sangat relevan untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan tinggi, mulai dari pendidik, pembuat kebijakan, hingga para mahasiswa itu sendiri. Temuan yang dipaparkan di sini tidak hanya menunjukkan seberapa jauh pergeseran telah terjadi secara global, tetapi juga menyingkap mengapa sebagian besar upaya reformasi ini masih menghadapi hambatan signifikan. Laporan ini menyoroti bahwa pergeseran menuju PBL bukanlah proses yang sederhana, melainkan sebuah transformasi kompleks yang menyentuh setiap aspek, dari metodologi pengajaran di kelas hingga kebijakan di tingkat institusi.

Memahami DNA PBL dan Tingkat Adopsinya yang Mengejutkan

Apa Itu Problem-Based Learning (PBL)? Sebuah Pergeseran Paradigma

Pada dasarnya, PBL adalah pendekatan pedagogis di mana pembelajaran dimulai dengan sebuah masalah atau proyek. Alih-alih menerima pengetahuan melalui ceramah, siswa didorong untuk menjadi "pemilik" dari proses pembelajaran mereka sendiri.¹ Mereka bekerja dalam tim-tim kecil untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata yang sering kali bersifat terbuka (

open-ended) dan tidak terstruktur (ill-structured). Analogi yang paling tepat untuk menggambarkan perubahan ini adalah pergeseran dari "paradigma mendengarkan-dan-mencatat" yang pasif menjadi "paradigma mengerjakan-dan-menyelesaikan" yang aktif. Tujuan utamanya adalah untuk melatih para insinyur masa depan agar tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang solid, tetapi juga keterampilan yang dapat ditransfer (transferable skills), seperti kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berkolaborasi.¹

Kerangka teoretis Savin-Baden (2014) digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk mengategorikan berbagai variasi PBL. Kerangka ini mengidentifikasi sembilan jenis praktik PBL yang berbeda, yang menunjukkan bahwa implementasi metode ini sangat beragam. Beberapa di antaranya berfokus pada "PBL untuk manajemen pengetahuan," yang bertujuan untuk menguji akuisisi pengetahuan siswa, hingga "PBL untuk pembelajaran berbasis desain" atau "PBL untuk kemampuan praktis," yang secara eksplisit menargetkan pengembangan keterampilan praktis dan desain.¹ Keberagaman ini menunjukkan bahwa PBL bukanlah satu metode tunggal, melainkan sebuah spektrum pendekatan yang dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbeda.

Empat Level Implementasi: Sebuah Spektrum Adopsi Global

Tinjauan sistematis ini menemukan bahwa implementasi PBL tersebar di empat tingkatan yang berbeda di berbagai institusi pendidikan teknik di seluruh dunia.¹ Data kuantitatif yang terkumpul dari 108 artikel memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana metode ini diadopsi.

Pertama, yang paling umum ditemukan adalah implementasi di Level Mata Kuliah (Course Level).¹ Lebih dari dua pertiga studi yang ditinjau—tepatnya 73 artikel—menggambarkan implementasi PBL pada tingkat ini.¹ Pada level ini, PBL sering kali berupa modul atau proyek kecil yang disisipkan ke dalam mata kuliah tradisional. Tujuannya adalah untuk memberikan sedikit pengalaman praktis tanpa mengubah struktur kurikulum secara keseluruhan. Proyek di level ini biasanya berlangsung selama satu semester dan dapat berupa masalah yang terstruktur dengan baik atau proyek yang lebih terbuka.

Kedua, ada implementasi di Level Lintas Mata Kuliah (Cross-Course Level).¹ Tingkat ini ditemukan dalam 6 artikel yang ditinjau dan melibatkan penggabungan beberapa mata kuliah terkait untuk mendukung satu proyek besar.¹ Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dari berbagai subjek secara simultan, mencerminkan sifat interdisipliner dari masalah di dunia nyata.

Ketiga, implementasi di Level Kurikulum (Curriculum Level).¹ Ini adalah tingkat adopsi yang paling ambisius, di mana PBL menjadi tulang punggung dari seluruh program studi.¹ Penelitian ini mengidentifikasi 23 artikel yang melaporkan penggunaan PBL sebagai metode pembelajaran utama di sebagian besar atau bahkan seluruh program sarjana atau pascasarjana. Di beberapa universitas, seperti Aalborg University di Denmark, metode ini telah menjadi model utama selama puluhan tahun.

Keempat, yang terakhir adalah Level Proyek (Project Level).¹ Tingkat ini berfokus pada proyek jangka pendek atau panjang yang berada di luar kurikulum formal, seperti sekolah musim panas, program pertukaran, atau kolaborasi langsung dengan industri.¹ Tinjauan ini mencakup 6 kasus proyek yang terorganisir di luar struktur akademis tradisional.

Satu hal yang paling mengejutkan dari temuan ini adalah adanya paradoks yang signifikan antara tingkat adopsi dan potensi efektivitas. Tinjauan ini menunjukkan bahwa implementasi PBL yang paling umum (yaitu pada level mata kuliah) justru adalah yang paling rentan terhadap kegagalan jangka panjang.¹ Hal ini terjadi karena PBL pada level tunggal cenderung "kekurangan riak dalam kurikulum secara keseluruhan," yang pada akhirnya membatasi efektivitasnya dalam mengembangkan kompetensi siswa secara longitudinal.¹ Ini mengindikasikan bahwa upaya reformasi yang hanya mengintegrasikan PBL sebagai "tambalan" pada mata kuliah yang sudah ada mungkin tidak akan menghasilkan manfaat transformasional yang dijanjikan. Untuk benar-benar berhasil, PBL harus menjadi bagian integral dari desain kurikulum yang koheren, bukan sekadar pelengkap.

Cerita di Balik Data: Tantangan Universal yang Menghantui

Meskipun laporan ini menunjukkan tingkat adopsi PBL yang meluas, penelitian ini juga secara eksplisit mengungkapkan serangkaian tantangan universal yang dihadapi di semua tingkatan implementasi.¹ Tantangan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga menyentuh aspek individu, kelembagaan, dan budaya.

Beban Ganda: Kisah Guru dan Siswa di Tengah Transisi

Di level individu, transisi menuju PBL menciptakan beban ganda baik bagi para pengajar maupun mahasiswa. Bagi para guru, tantangan terbesar adalah mentransformasi peran mereka dari seorang "dosen" atau pemberi materi menjadi seorang "fasilitator" atau pembimbing.¹ Makalah ini mencatat bahwa banyak dosen mengalami kesulitan karena kurangnya pelatihan pedagogis dalam metode PBL, yang membuat mereka tidak yakin bagaimana merancang aktivitas, menyeimbangkan antara membantu dan membiarkan siswa bekerja secara mandiri, atau bahkan menghadapi masalah dalam pembagian kelompok.¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa revolusi pendidikan ini tidak bisa hanya berfokus pada siswa; ia juga membutuhkan re-edukasi dan dukungan yang memadai bagi para pendidik yang berada di garis depan.

Mahasiswa juga menghadapi kesulitan yang tidak kalah beratnya. Mereka yang terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional, di mana pengetahuan disajikan secara terstruktur dan linear, sering kali kekurangan keterampilan kunci yang dibutuhkan dalam PBL.¹ Ini termasuk bagaimana berkolaborasi dalam tim, cara menangani konflik, atau bagaimana mengatasi "penumpang gelap" yang tidak berkontribusi.¹ Menggunakan analogi, seorang mahasiswa yang terbiasa menghafal di bangku kelas sekarang diminta untuk menjadi kapten kapal di tengah lautan masalah yang tak terstruktur. Makalah ini secara eksplisit mencatat laporan dari beberapa studi bahwa proses ini bahkan dapat menyebabkan siswa merasa cemas atau tertekan.¹ Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan belajar mandiri, seperti bagaimana mengidentifikasi masalah dan menerjemahkan pengetahuan teoretis ke dalam solusi praktis.¹

Meredam Inovasi: Hambatan dari Sistem dan Lingkungan

Tantangan di level institusi merupakan hambatan terbesar yang menghambat keberhasilan PBL dalam skala yang lebih luas.¹ Laporan ini berulang kali menyoroti kurangnya dukungan yang memadai dari fakultas dan universitas, seperti keterbatasan sumber daya, rasio dosen-mahasiswa yang tinggi, dan dukungan finansial yang tidak mencukupi.¹ Kurangnya dukungan ini menciptakan sebuah lingkaran setan: guru merasa terbebani dengan beban kerja yang lebih berat, siswa tidak mendapat bimbingan yang cukup, dan efektivitas PBL pun menjadi terbatas. Reformasi pendidikan yang sukses tidak bisa hanya terjadi di level kelas, tetapi harus didukung oleh kebijakan dan alokasi sumber daya yang memadai dari tingkat universitas.

Lebih jauh, penelitian ini mengungkapkan adanya dilema fundamental dalam sistem penilaian. PBL bertujuan untuk mengembangkan keterampilan yang sulit diukur, seperti kolaborasi dan pemecahan masalah.¹ Oleh karena itu, banyak institusi mengadopsi metode penilaian inovatif seperti penilaian sejawat (peer-assessment) dan penilaian diri (self-assessment).¹ Namun, makalah ini mencatat adanya tantangan dalam memastikan kejujuran dan validitas dalam metode penilaian tersebut, yang membuat banyak institusi masih bergantung pada metode tradisional seperti ujian akhir.¹ Ketergantungan pada ujian tradisional menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap metode penilaian yang inovatif, yang pada gilirannya dapat menghambat adopsi penuh PBL.

Pada level budaya, terutama dalam proyek internasional, PBL mengungkapkan tantangan unik terkait perbedaan latar belakang. Makalah ini mencatat bahwa perbedaan budaya, kebiasaan kerja, dan cara berpikir yang berbeda menjadi hambatan besar dalam kolaborasi tim.¹ Selain itu, hambatan bahasa, terutama bagi siswa yang bukan penutur asli, menjadi kesulitan lain yang harus diatasi, yang dapat memengaruhi pengalaman belajar dan hasil kerja mereka.¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa seiring dengan semakin terglobalisasinya pendidikan, PBL menjadi cerminan dari tantangan globalisasi itu sendiri, di mana pemecahan masalah teknis tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengatasi perbedaan budaya dan bahasa.

Jalan ke Depan: Merajut Rekomendasi untuk Ekosistem Pendidikan

Mengapa Desain Terstruktur Adalah Kunci?

Berdasarkan analisis terhadap ratusan studi, makalah ini menyimpulkan bahwa keberhasilan jangka panjang dari PBL sangat bergantung pada desain kurikulum yang terstruktur dan berkelanjutan.¹ Mengingat bahwa implementasi pada level mata kuliah yang paling umum sering kali tidak memberikan dampak longitudinal yang signifikan, ada dorongan kuat untuk mengintegrasikan PBL sebagai bagian dari perencanaan kurikulum yang koheren.¹

Ini berarti para pendidik dan pengelola kurikulum perlu memikirkan bagaimana berbagai jenis PBL dapat dikombinasikan di berbagai tingkat—dari proyek sederhana di tahun pertama hingga proyek interdisipliner yang kompleks di tahun-tahun akhir.¹ Tujuan pembelajaran yang spesifik harus ditetapkan untuk setiap tahap perkembangan siswa, memastikan bahwa PBL tidak hanya menjadi "pengalaman yang menyenangkan," tetapi sebuah alat yang kuat untuk pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Merancang PBL sebagai sebuah strategi kurikulum yang berkelanjutan, bukan sekadar metode pengajaran, adalah kunci untuk menghindari "perangkap adopsi parsial" dan benar-benar mewujudkan manfaat transformatifnya.

Dampak Nyata dan Kritisisme Realistis

Jika diterapkan secara terstruktur dan didukung penuh, metode PBL memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan antara teori akademis dan kebutuhan industri, mempercepat adaptasi lulusan baru, dan secara tidak langsung, dapat mengurangi biaya pelatihan perusahaan dalam waktu lima tahun ke depan. PBL akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmunya, tetapi juga memiliki inisiatif, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi.

Namun, laporan ini juga menyertakan kritik realistis yang menunjukkan keterbatasan studi. Makalah ini secara eksplisit mengakui bahwa tinjauan ini hanya menganalisis artikel berbahasa Inggris dan dari empat basis data tertentu (EBSCO, ERIC, Web of Science, dan SCOPUS).¹ Oleh karena itu, temuan yang ada mungkin tidak mencakup spektrum penuh praktik PBL secara global, terutama yang dilaporkan dalam bahasa atau di publikasi non-akademis lainnya.¹ Keterbatasan ini memperkuat narasi bahwa laporan ini adalah titik awal dari wawasan, bukan titik akhir dari sebuah penelitian.

Penutup: Titik Awal Insinyur Masa Depan

Pada akhirnya, PBL bukan sekadar metode mengajar yang baru, melainkan sebuah filosofi yang berupaya membentuk insinyur masa depan yang relevan, inovatif, dan siap menghadapi tantangan kompleks di dunia nyata. Transisi ini adalah proses yang menantang dan membutuhkan kolaborasi dari seluruh ekosistem pendidikan tinggi.

Tantangan yang diungkapkan dalam tinjauan ini—mulai dari kurangnya pelatihan bagi dosen, kesulitan adaptasi bagi mahasiswa, hingga hambatan sistemik dari institusi—bukanlah alasan untuk menunda reformasi, melainkan panduan yang jelas tentang di mana fokus harus diletakkan. Masa depan pendidikan teknik akan bergantung pada kemampuan kita untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara terstruktur dan kolektif.

Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai metodologi dan data rinci dari tinjauan ini, Anda dapat mengakses makalah aslinya melalui tautan di bawah ini.

Sumber Artikel:

https://doi.org/10.1080/03043797.2020.1718615

Dari Mesin ke Manusia: Mengapa Profesi Insinyur Berubah Total

Insinyur. Kata itu seringkali membangkitkan citra seorang ahli yang tangguh dalam rumus, presisi, dan perhitungan yang rumit. Namun, apakah gambaran tersebut masih relevan di tengah gelombang perubahan ilmiah dan teknologi yang konstan hari ini? Sebuah penelitian mendalam yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Education mengungkap sebuah perdebatan fundamental yang sedang berkecamuk di balik pintu kampus-kampus pendidikan tinggi: kurikulum teknik tradisional kini dianggap usang oleh sebagian pihak, sementara tuntutan dunia kerja terus berevolusi.¹

Laporan ini bukanlah sekadar studi akademis, melainkan sebuah narasi yang mencoba menjawab pertanyaan krusial: Apakah insinyur yang lulus hari ini benar-benar siap menghadapi tantangan global yang kompleks? Makalah penelitian berjudul Engineering education challenges and strengths: reflecting on key-stakeholder's perspectives ini mengupas tuntas persepsi para pemangku kepentingan kunci dalam profesi insinyur, mulai dari asosiasi profesional hingga masyarakat pendidikan teknik. Hasilnya menunjukkan adanya sebuah krisis identitas profesi. Profesi insinyur, yang secara historis dilihat sebagai ahli teknis, kini dituntut untuk menjadi "pemecah masalah abad ke-21" yang tidak hanya menguasai kecerdikan teknis, tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan adaptasi, kecerdasan emosional, komunikasi, dan etika yang kuat.¹

Pergeseran ini melampaui sekadar penambahan mata kuliah baru. Ini adalah sebuah pergeseran dari insinyur sebagai "pelaksana" yang bekerja sesuai cetak biru menjadi "perancang sistem" yang harus memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari setiap proyek yang mereka bangun. Kesenjangan ini menciptakan tekanan pada institusi pendidikan tinggi untuk mereformasi sistem mereka secara fundamental, bukan hanya menambal kurikulum lama dengan pengetahuan baru. Para pembuat kebijakan dan pengelola institusi pendidikan di seluruh dunia kini harus berhadapan dengan pertanyaan: bagaimana mendidik lulusan yang tidak hanya menguasai materi teknis, tetapi juga mampu mengartikulasikan kebutuhan masyarakat dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bahkan belum kita ketahui di masa depan?¹

Suara dari Medan Perang Pendidikan: Perdebatan Sengit di Balik Pintu Kampus

Untuk memahami inti dari pergeseran ini, para peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan tujuh perwakilan utama dari institusi-institusi penting seperti Asosiasi Profesional Insinyur Portugal dan European Society for Engineering Education (SEFI).¹ Dari percakapan mendalam ini, terungkap sebuah perdebatan paling sengit yang berpusat pada satu pilar fundamental pendidikan teknik: matematika.

Di satu sisi, ada pandangan yang sangat konservatif, diwakili oleh narasumber berinisial E. Beliau berpendapat bahwa "komponen teknis yang kuat" dan "fokus pada matematika, fisika, dan kimia" adalah "pilar fundamental" yang tidak boleh diganggu gugat. Menurutnya, inilah yang membedakan pendidikan teknik dan menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Tanpa basis matematika yang kuat, seorang insinyur tidak akan mampu memahami dunia di sekeliling mereka dan menemukan solusi untuk masalah-masalah masyarakat. Ini adalah narasi yang menekankan bahwa kekuatan pendidikan teknik terletak pada keunggulan teknis yang tak tertandingi.¹

Namun, narasi ini diimbangi oleh pandangan yang jauh lebih progresif dan bahkan radikal. Narasumber lain (interviewee B) menyarankan agar "peran matematika... perlu dipikirkan kembali dan ditempatkan dalam konteks di mana ia benar-benar esensial." Ini bukan berarti meniadakan matematika, tetapi menjadikannya sebagai alat yang relevan, bukan sekadar teori yang terisolasi. Lebih lanjut, pandangan ini didukung oleh narasumber C yang berani berargumen bahwa "setengah dari kurikulum harus jelas di bidang teknik, dan setengahnya lagi secara opsional, diindeks ke valensi lain yang mungkin dimiliki insinyur... seni, humaniora, mengapa tidak?".¹

Debat tentang matematika ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi merupakan pertempuran ideologis antara tradisi dan inovasi. Pandangan tradisionalis berpegang pada keyakinan bahwa ilmu keras adalah fondasi tak tergoyahkan. Di sisi lain, pandangan progresif melihat masa depan insinyur ada di persimpangan disiplin ilmu. Ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada materi itu sendiri, melainkan pada resistensi budaya dan institusional untuk berubah. Jika pendidikan teknik tidak dapat menyelesaikan debat internal ini, kurikulum akan terus terperangkap di tengah-tengah: tidak cukup teknis untuk memenuhi standar tradisional, dan tidak cukup holistik untuk memenuhi kebutuhan masa depan.

Menuju Insinyur Holistik: Ketika STEAM Menjadi Mata Uang Baru

Di tengah perdebatan yang intens itu, sebuah solusi yang terus muncul ke permukaan adalah pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).¹ Pendekatan ini secara eksplisit mengintegrasikan seni dan humaniora ke dalam kurikulum teknik, dengan tujuan menciptakan lulusan yang memiliki pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh terhadap masalah-masalah dunia nyata. Beberapa narasumber percaya bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan manajemen tim, yang sangat dibutuhkan di era ini.¹

Pendekatan STEAM mendorong apa yang para peneliti sebut sebagai "pembelajaran terintegrasi dan integratif." Ini berbeda dengan metode pengajaran tradisional yang cenderung memisahkan setiap disiplin ilmu.¹ Pergeseran ini seperti mengubah proses belajar dari sekadar menghafal resep (prosedural) menjadi benar-benar memahami ilmu memasak di baliknya (konseptual). Pendekatan ini mempromosikan keterlibatan sensorimotor yang menopang pengalaman belajar dan membantu siswa menerapkan strategi, pengetahuan, dan keterampilan untuk keadaan baru.¹

Selain kurikulum, metode pengajaran juga harus berubah secara fundamental. Makalah ini menyoroti pergeseran dari "Mode 1," di mana penekanan hanya pada pembelajaran teoritis, menuju "Mode 3," di mana ada fokus lebih besar pada kemajuan sosial. Ini dicapai melalui strategi pembelajaran aktif seperti problem-based learning (PBL) dan collaborative-based learning (CBL), yang mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menyerap informasi tetapi juga membangun pengetahuan secara kolaboratif.¹

Sebuah anekdot dari narasumber A memberikan ilustrasi kuat akan pergeseran ini. Beliau bercerita tentang seorang mahasiswinya yang merasa yakin bahwa ia dipekerjakan bukan hanya karena nilai akademik, tetapi "lebih karena kegiatan ekstrakurikuler yang ia ikuti." Kisah ini menunjukkan bahwa pasar kerja sudah menghargai "pembelajaran seumur hidup" dan "keterampilan non-teknis" yang seringkali tidak didapat dari kurikulum formal. Oleh karena itu, tanggung jawab universitas kini meluas melampaui kelas dan laboratorium, menciptakan lingkungan di mana siswa dapat mengembangkan kompetensi yang dapat ditransfer ke berbagai konteks.¹

Sebuah Cetak Biru untuk Masa Depan: Atribut Kunci Lulusan Global

Visi insinyur holistik bukanlah gagasan yang eksklusif atau baru, melainkan respons global terhadap perubahan lanskap industri dan sosial.¹ Institusi-institusi internasional yang berwenang, seperti yang tergabung dalam International Engineering Alliance, telah menetapkan standar global untuk "Atribut Lulusan" yang berfungsi sebagai cetak biru untuk pendidikan teknik masa depan.¹

Meskipun setiap negara memiliki pendekatan kurikulum yang berbeda, standar ini memastikan "kesetaraan substansial" di mana lulusan dari program yang terakreditasi memiliki seperangkat kompetensi yang diakui secara global.¹ Ini adalah pengakuan formal bahwa pendidikan teknis yang berfokus pada hard skills saja tidak lagi setara secara internasional. Sebagai contoh, Canadian Engineering Accreditation Board (CEAB) telah mengidentifikasi 12 atribut penting yang harus dimiliki oleh setiap insinyur lulusan. Alih-alih menyajikannya dalam tabel, atribut ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Basis pengetahuan teknik yang kuat: Pemahaman mendalam tentang matematika, sains, dan prinsip-prinsip teknik.
• Analisis masalah yang mendalam: Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah kompleks.
• Kemampuan investigasi: Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen, serta menganalisis data secara kritis.
• Penguasaan alat-alat teknik: Kemampuan untuk menggunakan teknik, sumber daya, dan alat-alat teknik modern yang relevan.
• Keterampilan desain: Kemampuan untuk merancang solusi yang memenuhi kebutuhan spesifik.
• Kerja tim dan individu: Kemampuan untuk bekerja secara efektif sebagai anggota tim atau individu.
• Keterampilan komunikasi yang efektif: Kemampuan untuk menjelaskan ide-ide kompleks kepada audiens yang beragam, dari kolega hingga masyarakat umum.
• Profesionalisme: Pemahaman tentang tanggung jawab profesional dan etika.
• Pemahaman dampak sosial dan lingkungan: Pemahaman tentang implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari solusi teknik.
• Etika dan kesetaraan: Pemahaman yang kuat tentang etika dan keadilan.
• Pemahaman ekonomi: Kesadaran tentang faktor-faktor ekonomi dalam proyek teknik.
• Pembelajaran seumur hidup: Kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan.¹

Adanya standar global yang terperinci ini menciptakan tekanan besar pada universitas untuk menyesuaikan diri agar lulusan mereka tetap kompetitif di pasar global. Ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang kurikulum bukan hanya isu lokal, melainkan respons yang disinkronkan secara global untuk menciptakan insinyur sebagai warga dunia yang berkesadaran sosial.

Keterbatasan Studi dan Catatan Kaki: Kritik Realistis dan Jalan ke Depan

Meskipun memberikan wawasan berharga, studi ini memiliki beberapa keterbatasan penting yang perlu dicermati, sebuah praktik yang juga diakui oleh para peneliti itu sendiri.¹ Pertama, studi ini didasarkan pada sampel yang terbatas, hanya mewawancarai tujuh perwakilan kunci. Meskipun para narasumber adalah tokoh senior yang mewakili institusi-institusi penting, pandangan mereka mungkin secara inheren tertanam dalam perspektif pribadi dan belum tentu mewakili seluruh populasi pemangku kepentingan.¹

Kedua, konteks studi ini spesifik pada institusi-institusi di Portugal dan Eropa. Keterbatasan ini berarti temuan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke negara atau kawasan lain, di mana kondisi sosial, budaya, dan tuntutan pasar mungkin sangat berbeda. Misalnya, persepsi pemangku kepentingan di Asia atau Amerika bisa jadi sangat berbeda mengenai peran dan profil ideal seorang insinyur. Memahami keterbatasan ini sangat penting untuk memberikan analisis yang berimbang dan tepercaya.¹

Sebagai jalan ke depan, para peneliti menyarankan untuk memperluas studi dengan mendengarkan pemangku kepentingan lain seperti mahasiswa, alumni, dan pemberi kerja untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.¹ Dengan mengajukan pertanyaan yang belum terjawab, seperti "Bagaimana sikap guru terhadap adopsi alat STEAM?" atau "Siapa yang dapat berkontribusi pada refleksi ini?", studi ini membuka pintu bagi dialog publik dan penelitian di masa depan, yang pada akhirnya akan memperkaya kurikulum pendidikan teknik.

Kesimpulan: Membangun Jembatan antara Masa Lalu dan Masa Depan

Hasil dari penelitian ini dengan jelas menunjukkan adanya sebuah ketegangan yang mendalam antara kurikulum teknik tradisional yang berakar pada ilmu keras dan tuntutan industri global yang menuntut insinyur yang lebih holistik. Perdebatan sengit mengenai peran matematika dan pentingnya integrasi seni dan humaniora (pendekatan STEAM) mencerminkan pergulatan institusi pendidikan untuk beradaptasi dengan realitas yang berubah.¹

Di satu sisi, ada pengakuan universal akan perlunya fondasi yang kuat dalam sains, matematika, dan pengetahuan teknis yang menjadi ciri khas profesi insinyur.¹ Namun, di sisi lain, ada konsensus yang berkembang bahwa itu saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata yang kompleks dan interdisipliner. Lulusan harus dilengkapi dengan kemampuan untuk bekerja dalam tim, menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang, dan memahami dampak sosial dari pekerjaan mereka.¹

Jika visi kurikulum yang holistik ini diterapkan secara luas, bukan sekadar di segelintir universitas, pendidikan teknik dapat menjadi mesin penggerak sejati untuk inovasi sosial dan ekonomi. Lulusannya tidak hanya akan mampu merancang sistem yang lebih efisien, tetapi juga menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan, etis, dan inklusif bagi tantangan terbesar peradaban manusia. Dalam lima tahun ke depan, pendekatan ini bisa jadi akan menghasilkan generasi insinyur yang tidak hanya membangun jembatan fisik, tetapi juga membangun jembatan pemahaman antara teknologi dan kemanusiaan.

Sumber Artikel:

https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1297267