Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z Hartawi, mengatakan pengurus akan terus berupaya memaksimalkan fungsi organisasi di setiap jajaran terkait perubahan peraturan pemerintah. Hal ini terkait meningkatnya persyaratan kriteria kemampuan usaha pelaku usaha konstruksi dengan maksud tercipta tata kelola usaha yang baik dan hasil pekerjaan konstruksi berkualitas. 

Upaya keras Gapensi untuk membuat solusi-solusi yang strategis, taktis, praktis, dalam bentuk penyesuaian AD/ART dan Peraturan Organisasi melalui forum Mukernas serta evaluasi dan menata ulang program organisasi dan program kerja melalui Forum Musyawarah Kerja Nasional," ujar Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/1/2022).

Gapensi dan para pelaku sektor jasa konstruksi diharapkan dapat mengikuti amanat regulasi pemerintah semudah mungkin dalam pelaksanaannya. "Beberapa solusi perlu kebijakan relaksasi pemerintah dengan beberapa pertimbangan yang harus mendapat perhatian pemerintah,” ujar dia menambahkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta PP turunannya, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengamanatkan Pemerintah Pusat agar menciptakan sistem perizinan terpadu sebagai upaya untuk mempermudah perizinan berusaha menggunakan teknologi informasi. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Iskandar menyebutkan Gapensi telah mendapatkan amanat dari Kementerian PUPR sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT Gamana Krida Bhakti yang dibentuk untuk memfasilitasi, membimbing dan memberdayakan anggota Gapensi. Khususnya dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor PUPR melalui penerbitan sertifikat badan usaha (Sertifikat Standar Terferifikasi). 

”Dalam hal sertifikasi ini, kami adalah salah satu lembaga sertifikasi yang memiliki sistem sertifikasi digital teritegrasi dengan digitalisasi perizinan Kementerian PUPR dan sistem OSS Kementerian Investasi dan BKPM sehingga bisa mendukung kemudahan perizinan bagi pelaku usaha jasa konstruksi,” ujar dia menjelaskan. 

Ketua Panitia Penyelenggara M2G, Andi Rukman N Karumpa, mengatakan rangkaian acara M2G diawali dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gapensi pada 8 Januari 2022 lalu. Munasus dan Mukernas akan digelar 21-22 Januari mendatang. Acara akan dihadiri tiga menteri yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia, dan Mentri BUMN Erick Tohir. 

Andi Rukman berharap melalui acara ini akan terjadi sinergitas upaya menjalankan regulasi pemerintah terhadap pelaku jasa konstruksi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan regulasi. “Kami terus berupaya menjadi mitra pemerintah untuk memberikan masukan dalam mewujudkan dan mendukung regulasi pemerintah,” kata dia.

Sumber Artikel: republika.co.id

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan merelaksasi kebijakan dan izin berusaha untuk sektor konstruksi.

Menurutnya, sektor konstruksi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena memiliki multiplier effect terhadap sektor lain.

Selain itu, sektor ini juga masih bisa bertahan meski di tengah pandemi Covid-19.

“Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21 persen atau 143,29 triliun anggaran Kementerian PUPR TA 2021 dari total pagu anggaran Rp 152,09 triliun," kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (22/01/2022).

Basuki menjelaskan, salah satu kebijakan yang akan direlaksasi adalah perubahan reference asset dari tiga tahun menjadi 10 tahun.

“Saya rasa ini masuk akal karena 3 tahun belakangan ini kita semua dilanda pandemi. Relaksasi izin ini juga dilakukan untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Kemudahan izin juga seiring dengan tujuan dibentuknya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja untuk meningkatkan kemudahan berusaha.

"Kalau kesulitan berusaha itu ada di dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi untuk kemudahan izin berusaha, tapi saya minta untuk tidak merelaksasi kualitas pekerjaan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Iskandar Hartawi mengatakan, relaksasi ini sekaligus menjawab keresahan para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam Gapensi.

“Kami harap pemerintah dapat memberikan ruang kemudahan berusaha bagi para anggota kami,” kata Iskandar.

Lepas dari itu, Kementerian PUPR terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia.

Salah satunya melalui penandatanganan lelang dini yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022.

Lelang dini ini terdiri dari sekitar 800 paket pekerjaan senilai Rp 20 triliun.

Sumber Artikel: kompas.com

Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki perusahaan konstruksi terbanyak selama periode 2020-2021, mengungguli 33 provinsi lainnya di Indonesia.

Angka ini terungkap dalam publikasi resmi Badan Pusat Statistika (BPS) yakni ‘Konstruksi dalam Angka’ 2021 yang dirilis pada Jumat (31/12/2021).

Tercatat, Jatim memiliki 24.596 kontraktor yang terdiri dari 20.280 perusahaan berskala kecil, 2.303 perusahaan berskala menengah dan 102 perusahaan berskala besar.

Sementara 1.911 perusahaan lainnya tidak termasuk dalam kualifikasi.

Jumlah perusahaan konstruksi di Jatim ini mengalami lonjakan 26,59 persen dari tahun 2020, yang hanya berjumlah 19.430 perusahaan.

Di posisi ke dua, ada Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang tercatat memiliki 15.961 perusahaan konstruksi.

Masing-masing 12.191 perusahaan skala kecil, 1.366 perusahaan skala menengah, 36 perusahaan skala besar dan 2.368 perusahaan non-kualifikasi.

Pertumbuhan perusahaan konstruksi di Jateng juga meningkat 39,36 persen pada tahun 2021, dibandingkan dengan jumlah perusahaan tahun 2020 yakni 11.453 perusahaan saja.

Sementara itu, DKI Jakarta, yang menyandang status sebagai ibu kota negara, berada di urutan ketiga tercatat hanya memiliki 14.505 perusahaan konstruksi.

Jumlah tersebut terbagi atas 3.888 perusahaan skala kecil, 8.473 perusahaan skala menengah, 1.024 perusahaan dengan skala besar dan 1.120 yang non kualifikasi.

Pertumbuhan perusahaan konstruksi di DKI Jakarta naik cukup pesat pada tahun 2021, meroket hingga 49,32 persen dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 9.714 perusahaan.

Di posisi keempat dan kelima, ada provinsi Jawa Barat (12.884 perusahaan) dan Sulawesi Selatan (11.424 perusahaan).

Selanjutnya, Provinsi Sumatera Utara dengan 10.206 perusahaan konstruksi.

Sedangkan provinsi dengan perusahaan konstruksi paling sedikit adalah Gorontalo, yang tercatat hanya mempunyai 878 persusahaan konstruksi.

Secara total di seluruh Indonesia terdapat 203.304 perusahaan konstruksi.

Jumlah tersebut terdiri atas 150.373 perusahaan skala kecil, 27.656 perusahaan skala besar dan 1.750 perusahaan skala besar. Sedangkan 23.622 perusahaan lainnya masuk dalam kategori non kualifikasi.

Sumber Artikel: kompas.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Dalam aturan ini disebutkan, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat sesuai standar teknis.

Untuk mengurus PBG, terdapat syarat yang harus disiapkan pemilih bangunan agar bisa mendapatkan PBG yaitu menyiapkan dokumen rencana teknis dan perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi.

Dokumen rencana teknis meliputi data rencana arsitektur, struktur, utilitas, dan spesifikasi teknik bangunan gedung.

Artikel ini menjadi terpopuler di kanal Properti Kompas.com, Kamis (3/2/2022).

Akhir tahun 2022, jalan tol terpanjang di Indonesia, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) sepanjang 206,65 kilometer akan dimulai akhir tahun 2022.

Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) Jo Mancelly mengatakan Tol Getaci nantinya tersambung dengan Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) atau Jalan Tol Dalam Kota Bandung yang sudah direncanakan.

Kehadiran Jalan Tol BIUTR dan Tol Getaci diyakini memberikan dampak positif bagi Kota Bandung dan juga bagi daerah-daerah lain di sekitarnya.

Kedua jalan tol tersebut dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang serta mengurai kemacetan yang sering kali terjadi terutama pada waktu libur.

Sudah tuntas dikerjakan, kehadiran Jalan Tol Binjai - Langsa Seksi 1 Binjai - Stabat sepanjang 11,8 kilometer memberikan banyak manfaat.

Salah satunya adalah memangkas waktu tempuh dari Stabat menuju Bandara Kualanamu dari yang semula 1 jam menjadi 45 menit.

“Jalan Tol Binjai - Stabat terhubung langsung ke Tol Medan - Binjai. Kehadirannya akan memangkas waktu tempuh dari Stabat ke Bandara Kualanamu, dari semulanya 2 jam menjadi 45 menit saja,” ujar Erick dalam rilis, Rabu (2/2/2022).

Sumber Artikel: kompas.com

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 12,51 triliun pada tahun 2022.

Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Pemberitahuan Penyusunan dan Penetapan Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Induk Kementerian/Lembaga (K/L) tertanggal 5 November 2020.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

"Pagu Ditjen Cipta Karya tahun 2022 sesuai dengan Surat Menkeu tanggal 5 November 2022 mengenai penetapan DIPA Induk Kementerian/Lembaga adalah sebesar Rp 12,51 triliun," tegas Diana.

Tak jauh berbeda dengan program tahun 2021, anggaran yang diperoleh Ditjen Cipta Karya tahun ini akan diperuntukkan untuk beberapa sektor.

Ini dimulai dari kebutuhan air minum sebesar Rp 2,34 triliun yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 1.637 liter per detik.

Kemudian, perluasan SPAM sebesar 144.254 sambungan rumah (SR), optimalisasi SPAM 350 SR, serta SPAM berbasis masyarakat 276.600 SR.

Untuk penataan kawasan permukiman, anggaran yang dikucurkan senilai Rp 2,17 triliun, antara lain permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 802 hektar dan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat ini merupakan Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilaksanakan di 450 kecamatan, serta Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 265 kelurahan.

Lalu, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana (sarpas) pendidikan Rp 2,53 triliun.

Ini terdiri dari rehabilitasi dan renovasi sarpas sekolah atau madrasah yang tersebar di 696 sekolah di seluruh Indonesia, serta pembanguna dan rehabilitasi 22 unit Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTN/PTKIN).

Selanjutnya, pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana olahraga dan pasar dengan total nilai Rp 1,02 triliun.

Untuk sanitasi sebesar Rp 1,96 triliun akan digunakan untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 8.410 kartu keluarga (KK), sistem pengelolaan persampahan 21.000 KK, dan sanitasi berbasis masyarakat 95.930 KK.

Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR juga mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,26 triliun dalam pembangunan gedung.

Ini antara lain dalam pembangunan penyelenggaraan bangunan gedung sebesar 65.458 meter persegi dan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 19 kawasan.

Adapun anggaran Rp 1,23 triliun dikucurkan bagi dukungan manajemen lainnya.

Sumber Artikel: kompas.com

Selama tahun 2021, program Padat Karya Tunai (PKT) bidang Cipta Karya telah menyerap 417.381 orang tenaga kerja.

Untuk realisasi keuangan PKT bidang Cipta Karya, dana yang terserap sebesar Rp 5,53 triliun atau 99,49 persen dari alokasi tahun lalu yakni Rp 5,56 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumatuti mengatakan, untuk progres fisik PKT tahun lalu mencapai 99,27 persen.

"Perlu kami sampaikan, realisasi keuangan kegiatan Ditjen Cipta Karya, khususnya PKT, yaitu 99,49 persen dan fisiknya 99,27 persen. Menyerap tenaga kerja sebanyak 417.381 orang," jelas Diana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Rabu (16/2/2022).

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam PKT Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yakni Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)/Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perdesaan yang dilakukan di 5.809 lokasi.

Kemudian, Sanitasi Perdesaan Padat Karya dilaksanakan di 1.771 lokasi dan Sanitasi Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan di 5.419 lokasi.

Lalu, program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) dilaksanakan di 182 lokasi, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.500 lokasi, juga Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 2.105 lokasi.

Selain itu, ada kontraktual proyek dengan pola padat karya yang pelaksanaannya dilakukan di 1.237 lokasi.

Di samping program PKT, Ditjen Cipta Karya juga menjalankan beberapa program lainnya pada tahun lalu dengan realisasi anggaran Rp 24,94 triliun.

Angka tersebut menerminkan 96,41 persen dari total alokasi anggaran yang diberikan pada tahun 2021 yakni Rp 26,34 triliun.

Ini terdiri dari air minum Rp 6,99 triliun, sanitasi Rp 5,15 triliun, dan kawasan permukiman Rp 4,81 triliun.

Lalu, rehabilitasi dan renovasi sarana olahraga dan pasar Rp 1,21 triliun, bangunan gedung Rp 2,5 triliun, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan Rp 4,28 triliun.

Sumber Artikel: kompas.com