Jakarta - Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman memperbarui peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada 4 alasan yang menjadi latar belakang perlunya memperbarui peta.

"Kita sebelumnya sudah mengadakan pertemuan internal dari kementerian terkait. Ada beberapa faktor yang menjadi satu gagasan kenapa ini harus diubah," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di kantor Kemenko Kemaritiman, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2017).

Pertama, adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku antara Indonesia dan Singapura pada sisi barat dan timur. Selain itu, ada perjanjian batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia-Filipina yang telah disepakati dan diratifikasi.

"Untuk Indonesia-Filipina terkait perjanjian ZEE sudah disepakati dan diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku," kata Arif.

Arif menjelaskan alasan kedua berkaitan dengan adanya keputusan arbitrase Filipina-China. Keputusan tersebut memberikan yurisprudensi hukum internasional.

"Diberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Oleh karena itu, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga kita yang hanya diberikan batas 12 mil laut," tuturnya.

Alasan ketiga, ada dampak pada perubahan nama Laut Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini dilandaskan kontinen di kawasan tersebut sejak 1970-an.

"Berikutnya, kita updating kolom laut di utara Natuna. Ini melihat kontinen di kawasan tersebut sejak tahun 1970-an menggunakan nama Blok Natuna Utara, Blok Natuna Selatan, Blok Natuna Timur, Blok Natuna Tenggara yang menggunakan referensi arah mata angin," ucap Arif.

"Jadi biar ada satu kejelasan, kesamaan antara kolom air di atasnya dengan landas kontinennya juga menyesuaikan blok-blok migas yang sudah ada dan sudah disepakati oleh tim nasional," tutur dia.

Arif mengatakan alasan keempat adalah ingin mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas. Selain itu, di kawasan dekat perbatasan Singapura sudah ada garis batas yang jelas.

"Hal ini untuk mempermudah penegakan hukum. Dengan posisi tersebut, maka peta perlu di-update sehingga aparat keamanan dan penegak hukum dari TNI AL, Bea-Cukai, KPLP, akan mudah melakukan patroli di sana karena sudah jelas," ucap Arif.

Kemenko Kemaritiman sudah melakukan pertemuan internal dengan lembaga terkait sebanyak enam kali. Pertemuan ini dilakukan sejak 2016. (lkw/dhn)

Sumber: news.detik.com

Kementerian Perindustrian bertekad untuk membangun ekosistem industri halal nasional yang terpadu sehingga mampu berdaya saing global. Langkah strategis ini memerlukan kolaborasi yang kuat di antara pemangku kepentingan terkait sehingga bisa memudahkan untuk mewujudkan sasaran yang ditetapkan.

“Indonesia diharapkan menjadi pusat produksi halal dunia pada tahun 2024 kelak. Kami optimistis target tersebut akan tercapai, dengan potensi yang dimiliki saat ini, mulai dari inovasi sektor industrinya hingga kompetensi sumber daya manusianya,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo di Jakarta.

Dody mengemukakan, setelah Kemenperin sukses menggelar Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2021, akan dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka kampanye dan promosi halal skala nasional dan internasional bersama dengan sekuruh pemangku ekonomi syariah dan halal di Indonesia.

“IHYA 2021 menjadi langkah awal atau momentum bersama antara pemerintah dengan seluruh stakeholder untuk membangun ekosistem industri halal di Indonesia,” ujarnya. Apalagi, dari ajang IHYA, muncul banyak inovasi dari individu, pengusaha, akademisi, dan perusahaan yang dapat mendukung dalam pengembangan industri halal di tanah air.

Salah satu upaya membangun ekosistem industri halal, yaitu menumbuhkan wirausaha industri baru di lingkungan pondok pesantren. Sejak tahun 2013, Kemenperin menggulirkan program Santripreneur. Hingga saat ini, telah membina sebanyak 88 pondok pesantren dengan 12.000 santri yang terlibat.

Pada rangkaian kegiatan IHYA 2021, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Tujuan MoU ini untuk menjalin sinergi dalam usaha penumbuhan dan pengembangan wirausaha mandiri di lingkungan pesantren.

Lebih lanjut, menurut Sekjen Kemenperin, penguatan wirausaha atau sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang akan mengembangan produk halal, juga perlu ditunjang dengan penggunaan teknologi digital. Hal ini dapat memacu kualitas dan produktivitasnya secara lebih efisien sehingga bisa menghasilkan produk yang kompetitif.

“Selain itu dibutuhkan perluasan akses pasar dan kemudahan akses permodalan,” imbuhnya. Bahkan, gunamewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, selain penguatan industri produk halal, juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona-zona halal, maupun sertifikasi halal.

Mengutip Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, perlu optimalisasi faktor-faktor yang mendukung Indonesia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah dunia. Pertama, Indonesia merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia (229,6 juta berdasarkan data 2020). Kedua, preferensi dan loyalitas masyarakat terhadap merek produk lokal yang cukup tinggi.

Ketiga, adalah fakta bahwa Indonesia merupakan net exporter produk makanan halal dan fesyen dengan total nilai ekspor masing-masing mencapai USD22,5 miliar USD10,5 miliar. Keempat, meningkatnya investasi di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, konsep ekonomi syariah bersifat universal dan inklusif.

“Kondisi tersebut merupakan cerminan bahwa terdapat ruang dan peluang bagi Indonesia untuk mampu memenuhi kebutuhan domestik yang begitu besar sekaligus menggaet share perdagangan produk halal di tingkat global,” pungkas Dody.

Sumber Artikel: kemenperin.go.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baru. Peta baru tersebut lebih menitikberatkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut China Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. 

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, ada beberapa hal baru yang menyebabkan peta NKRI harus diperbaharui.  

"Pertama, ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku," ujar Havas seperti dikutip dalam laman Setkab.go.id, Sabtu (15/7/2017).  

Kedua, terang Havas, adanya keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang ada di tengah laut yang tidak bisa menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen. Sehingga ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia yang hanya diberikan batas teritorial 12 mil laut. 

"Berikutnya, kita perbarui kolom laut di utara natuna," tutur dia.  Selain itu, menurut Havas, pemerintah ingin mempertegas klaim di Selat Malaka  dengan melakukan simplifikasi klaim garis batas untuk mempermudah penegakan hukum. 

Kemudian, di kawasan dekat perbatasan Singapura sudah ada garis batas yang jelas."Dengan posisi tersebut, maka peta perlu diupdate sehingga aparat keamanan dan penegak hukum dari TNI AL, Bea Cukai, KPLP, akan mudah melakukan patroli di sana karena sudah jelas," imbuh dia.  

Dalam hal ini, Havas mengaku kementerian dan lembaga terkait telah melakukan pertemuan internal selama enam kali sejak tahun 2016. 

Sementara itu, terkait dengan belum selesainya beberapa segmen batas maritim dengan negara tetangga, deputi yang juga pakar hukum laut internasional tersebut mengatakan bahwa pemerintah RI akan segera menyelesaikannya. 

"Kita siap menyelesaikannya melalui perundingan sesuai dengan UNCLOS 1982," tegas dia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tetap melakukan patroli rutin, guna menguatkan keberadaan Negara di kawasan yang menjadi klaim Indonesia.

Sumber: money.kompas.com

Dalam peta baru itu, selain penamaan Laut Natuna Timur di sebelah barat Pulau Kalimantan, ada penambahan luas wilayah yang berada di sebelah Barat Aceh.

"Kalau perluasan wilayah di sini (barat Aceh), ada satu luasan sekitar 4.000 kilometer persegi sebesar Pulau Madura. Kita itu oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) diberikan hak, kita berhasil satu-satunya negara ASEAN yang punya wilayah di luar 200 mil laut," katanya lagi.

Tak hanya itu, pemerintah sedang memperjuangkan perluasan wilayah di perairan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara dan di wilayah utara Provinsi Papua. 

Tetapi, dia tak merinci berapa luas penambahan dari dua wilayah yang sedang dikerjakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama lembaga lainnya tersebut. 

"Kami sedang riset terus, kita menggunakan kapal riset, melakukan survei desktop, besarannya masih belum final. Prosesnya masih berjalan dengan PBB untuk Utara Papua (dan Selatan Sumba), kita lakukan terus menerus," kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah sedang memperjuangkan perluasan wilayah di perairan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara dan di wilayah utara Provinsi Papua. 

"Kami sedang riset terus, kita menggunakan kapal riset, melakukan survei desktop, besarannya masih belum final. Prosesnya masih berjalan dengan PBB untuk Utara Papua (dan Selatan Sumba), kita lakukan terus menerus," kata dia.

Mantan Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa itu juga belum menjelaskan kapan riset yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lembaga terkait soal perluasan wilayah tersebut rampung. 

"Kami sedang riset terus, kami enggak mau pakai pendekatan deadline, kami enggak mau buru-buru ternyata kurang, jadi harus pelan," ujarnya. 

Dalam kajian itu, Kemenko Maritim akan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Energi Sumber Daya dan Ineral, Kementerian Luar Negeri, dan dari Universitas Institute Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. 

Kendati demikian, ia memastikan bahwa perluasan wilayah yang berada di Barat Aceh, Selatan Sumba dan Utara Papua ini, terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, yakni mineral. 

Meskipun demikian, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan secara menyeluruh. Saat ini, pemerintah masih terus mengkaji wilayah 200 mil laut yang masuk dalam kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE). 

"Tidak mengganti semua itu (Laut China Selatan). Kami masih mengkaji yang ada di daerah kita saja," kata Luhut usai pembukaan kongres Teknologi Nasional 2017 di Jakarta, Senin 17 Juli 2017.

Sumber: www.viva.co.id

Startup edutech Quipper menghadirkan materi dan fitur baru untuk mendukung belajar siswa. Quipper juga memutakhirkan aplikasi dan memperkenalkan figur inspiratif 'Teman Belajar Quipper.' Peningkatan dan update layanan dan fitur baru Quipper ini bertujuan agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan nyaman untuk mengejar ketertinggalan capaian belajar atau learning loss akibat pandemi.

Sekadar informasi, dua tahun terakhir saat pandemi, learning loss memicu capaian belajar yang menurun. Untuk itu, dibutuhkan pemulihan pada sektor pendidikan agar bisa bangkit dari ketertinggalan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi learning loss adalah dengan melakukan pembelajaran tatap muka 100 persen.

Dikatakan oleh Subkor Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMP dan SMA Disdik DKI, Horale Tua Simanullang, kini sebagian besar sekolah telah melakukan PTM 100 persen. "Kami terus mendorong proses belajar dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," katanya. Di samping PTM 100 persen, teknologi terbukti menjadi solusi dalam pembelajaran jarak jauh, PTM, atau pembelajaran campuran. Sejumlah sekolah telah menerapkan teknologi dalam berbagai metode pembelajaran.

Perlu digarisbawahi juga, kesehatan mental menjadi salah satu faktor penyebab learning loss. Untuk itulah, Quipper sebagai platform teknologi yang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Indonesia menghadirkan fitur, materi baru, dan memperkenalkan teman belajar bagi para siswa. Head of Marketing Quipper Indonesia Dedy Purwanto menyebut, Quipper mengusung campaign #JadiLebihSiap untuk menambah semarak momen kembali ke sekolah.

"Quipper ingin hadir di setiap momen belajar siswa, baik yang sedang beradaptasi dengan pembelajaran tatap muka, mempertahankan prestasi belajar, hingga mengantarkan mereka meraih sekolah atau kampus impian melalui teman belajar figur inspiratif dan menambah sejumlah fitur dan materi baru," katanya.

Untuk tambahan materi baru, Quipper mengumumkan Paket Intensif SIMAK UI, Quipper Video After School, dan Quiper Video English. Sementara fitur baru yang dihadirkan meliputi Tes Kesiapan Belajar, Tes Uji Potensi, Profil Belajar, Prestasi Belajar, Forum Diskusi, Koin & XP, Live Class, serta Virtual Coaching.

Kini, Quipper juga hadir untuk pengguna iOS dan bisa diakses melalui smartphone atau desktop. Quipper Video Masterclass Manager Hanani Faiza menyebut, kenyamanan dan kebutuhan belajar siswa jadi prioritas Quipper untuk memberi pengalaman belajar berkualitas.

Sesuaikan Kebutuhan Siswa

Untuk itulah, Quipper menambah fitur dan materi baru secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. "Masing-masing materi dan fitur memiliki tujuannya sendiri. Seperti materi Kurikulum Merdeka untuk menunjang siswa yang telah mengikuti implementasi kurikulum tersebut di sekolah," katanya.

Kemudian, materi Quipper Video English fokus pada pembelajaran Bahasa Inggris di luar kurikulum sekolah. Lalu, adanya fitur Profil Belajar dan Tes Kesiapan Belajar bertujuan untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya. Fitur Forum Diskusi, Live Class, dan Virtual Coaching bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar online yang interaktif.

Sementara, fitur Prestasi Belajar dan Koin & XP hadir untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Quipper juga berkolaborasi dengan sjumlah figur publik berprestasi seperti Reybong, Jemimah Cita, dan Alshad Ahmad. Tujuannya untuk menginspirasi siswa, baik di bidang akademik atau non-akademik.

Sumber: liputan6.com

Neraca percobaan atau Trial balance adalah sebuah daftar semua akun-akun dalam laporan pembukuan atau akuntansi yang berisi saldo yang terdapat pada buku besar. Daftar ini berisi nama akun dan nilainya. Nilai yang disajikan adalah saldo debit maupun kredit. Saldo debit ditampilkan di sisi (kolom) debit dan saldo kredit ditampilkan di sisi kredit. 

Laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan keuangan lainnya dapat dihasilkan berdasarkan akun-akun yang disajikan dalam neraca percobaan.

Neraca sado percobaan adalah laporan internal dalam perusahaan yang berguna dalam sistem akuntansi dan pembukuan manual yang akan menentukan jika terdapat saldo pada neraca yang tidak seimbang, maka terdapat adanya kesalahan pada pencatatan jurnal atau neraca saldo.

Definisi

Neraca percobaan juga disebut sebagai daftar saldo. Kadang sering juga disebut dengan neraca saldo. Secara umum, neraca percobaan merupakan daftar yang memuat seluruh akun dalam pembukuan yang berisikan saldo akhir pada akhir periode akuntansi tertentu. Neraca percobaan juga diartikan sebagai pengumpulan saldo-saldo akhir dari setiap akun pada buku besar. Neraca percobaan adalah pencatatan singkat dan ringkas dari semua akun dalam buku besar akun.

Fungsi neraca saldo percobaan

Fungsi dari neraca saldo yaitu untuk memastikan bahwa semua entri yang dimasukkan ke dalam buku besar telah sesuai dan selalu seimbang. Neraca saldo akan mencantumkan saldo akhir di setiap akun yang terdapat pada buku besar umum dan jumlah total dari sisi debit dan sisi kredit harus selalu cocok dan seimbang.

Secara umum, fungsi dari neraca saldo percobaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyajikan data kepada pemilik usaha atau perusahaan mengenai daftar konsolidasi semua saldo buku besar.
2. Merupakan metode terpendek untuk memverifikasi mengenai keakuratan data entri hitung yang dibuat dalam buku besar.
3. Jumlah total sisi atau kolom debit harus sama dengan total sisi atau kolom kredit, kalau tidak sama, berarti terjadi kesalahan yang terdapat dalam beberapa akun atau pencatatan dalam jurnal.
4. Membantu dalam persiapan pembuatan laporan keuangan akhir seperti: Laporan arus kas, laporan laba rugi, dan neraca.

Sumber artikel: WIkipedia