PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau biasa disingkat menjadi BKI, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang diberi wewenang untuk mengklasifikasi kapal niaga berbendera Indonesia. Klasifikasi merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin, dan listrik kapal untuk memberikan penilaian mengenai kelaiklautan kapal untuk berlayar.^[4]

Perusahaan ini juga menggunakan nama ID Survey sebagai identitas dari holding BUMN yang bergerak di bidang jasa survei.

Sejarah

Perusahaan ini didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Juli 1964 sebagai sebuah perusahaan negara (PN). Pada tahun 1977, status perusahaan ini diubah menjadi persero.

Pada bulan Mei 2021, pemerintah resmi menunjuk perusahaan ini sebagai induk holding BUMN jasa survei yang beranggotakan Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Pada bulan Desember 2021, perusahaan ini meluncurkan "ID Survey" sebagai identitas dari holding.

Penghargaan

BKI meraih penghargaan dalam kategori The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2022.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan dalam mencegah infeksi ransomware Brain Cipher dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pihaknya bersama penanggung jawab sistem PDNS, Telkomsigma telah memutus akses pusat data lainnya dari PDNS  di Surabaya itu.

Adapun pemutusan akses dari PDNS 2 tersebut dilakukan pada PDNS 1 yang ada di Serpong, Tangerang Selatan dan juga pusat data cadangan di Batam, Kepulauan Riau. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Polri, dan Telkom selaku pengelola PDN telah berusaha untuk memulihkan data tersebut. Namun, berbagai upaya yang dilakukan tidak berhasil mengatasi serangan ransomware tersebut. Akhirnya, pemerintah menyatakan bahwa mereka gagal memulihkan data yang ada di PDN. 

“Kami berupaya keras melakukan pemulihan dengan sumber daya yang kami miliki. Data yang sudah terkena ransomware tidak bisa kami pulihkan. Jadi sekarang kami menggunakan sumber daya yang masih ada,” kata Direktur Network dan IT Solution Telkom, Herlan Wijanarko. 

Ia bahkan menurunkan tim khusus secara langsung ke dua lokasi pusat data tersebut agar dapat memeriksa keamanan siber yang sudah ditingkatkan itu. "Ini sudah kita lakukan penguatan. Tim dari BSSN kita on-site disana untuk meyakinkan bahwa di Batam maupun di Serpong itu tidak terjadi (serangan siber), ini salah satu upaya kita," kata Hinsa

Dalam penanggulangan PDNS 2 dan pemulihan layanan publik sebagai imbas serangan siber itu, BSSN ikut terlibat dalam hal investigasi digital forensik untuk menelusuri lebih jelas asal-usul serangan tersebut.

Nantinya hasil investigasi itu bakal ditelusuri bersama dengan tim Cyber Crime Kepolisian RI (POLRI) untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat. "Kita lakukan terus investigasi ini, kerja sama tentunya dengan POLRI untuk bisa memastikan bagaimana ini, nanti kita akan bisa lihat dengan teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti," ujarnya

Sumber: tvonenews.com

 Fakta baru menyeruak dalam dugaan serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Ternyata, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menjadi bagian dari penyedia layanan komputasi awan.

Fakta itu terungkap dalam keterangan VP Investor Relations Telkom, Octavius Oky Prakarsa dalam menjawab pertanyaan dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dalam pernyataannya, Telkom bersama Lintasarta dan Telkomsigma memenangkan lelang pengelolaan komputasi awan PDNS. Di sini, Telkomsigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang merupakan bagian dari layanan PDNS.

Lebih lanjut, Octavius merinci, pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB terjadi gangguan pada layanan PDNS dan dilaporkan telah mengganggu sistem autogate dan perlintasan bandara oleh Ditjen Imigrasi. Setelah dilakukan analisis gangguan dan hasil koordinasi dan eskalasi ke principle cloud platform pada PDNS ditemukenali dan terkonfirmasi bahwa terjadi serangan ransomware Brain Chiper pada Pusat Data 2.

"Serangan ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2," kata Octavius.

Atas temuan itu, Ovtavius pun menerangkan, Telkomsigma telah mengaktifkan Crisis Center Gangguan PDNS di Grha Merah Putih (GMP) Telkom Gatot Subroto pada 20 Juni 2024 pukul 10.30 WIB.

Fungsi utama Crisis Center yang dimaksud antara lain, sebagai pusat konsolidasi dan koordinasi seluruh entitas dan stakeholder terkait (Kominfo, BSSN, Bareskrim, Customer terdampak), koordinasi untuk langkah-langkah recovery layanan, dan menyusun strategi untuk solusi ultimate pembangunan serta normalisasi layanan PDNS di Pusat Data 2.

Dia pun menegaskan, tim Crisis Center berkolaborasi dengan pihak BSSN, Bareskrim dan Kominfo melakukan proses audit forensik dan Root Cause Analysis. Pihak BSSN pun, katanya, sudah memberikan beberapa poin rekomendasi untuk perbaikan secara kesisteman layanan PDNS.

"Baik terkait people, process maupun technology, sehingga sistem PDNS yang baru memiliki resiliansi yang lebih baik," tutur Octavius.

Dari situ, BSSN mendorong dilakukan perbaikan tata Kelola keamanan siber dan manajemen resiko pada PDNS melibatkan unit kerja terkait di BSSN termasuk setiap layanan yang akan dihosting di PDNS harus lulus proses security assessment oleh BSSN. Kemudian, BSSN juga mendorong tenant PDNS untuk melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di PDSN secara berkala, serta membentuk CSIRT khusus PDNS.

Sebagai tambahan informasi, Octavius menyebutkan, progres recovery terus dilakukan secara intensif. "Adapun hingga 25 Juni 2024 progress recovery PDNS sudah mencapai 44 tenant," kata Octavius menambahkan.

Sumber: fakta.com

Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Telkom Sigma mengalami serangan ransomware oleh hacker atau peretas. Saat terjadi serangan, Telkom Sigma memutus sambungan pusat data sementara di Surabaya dengan server di Jakarta dan Batam.

PDN Sementara ini selain terletak di Surabaya, ada juga di Serpong dan cloud storage di Batam. Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko menyampaikan kondisi data yang diserang peretas terkunci di pusat data di Surabaya. Sehingga tidak ada yang bisa mengakses. “Kami putus akses dari luar,” kata Herlan di Kominfo, Jakarta.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Hinsa Siburian mengatakan stakeholder terkait sedang mengusahakan agar malware yang terjadi di Surabaya tidak menular ke server lainnya. “Sudah diputus antara Surabaya dengan Serpong - Jakarta dan juga demikian juga yang di Batam,” ujar dia. Ia menyampaikan, langkah berikutnya yang dilakukan yakni penguatan sistem terhadap data maupun pusat data di Serpong dan Batam.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi kejadian serupa di layanan server di kedua lokasi tersebut. “Kami lakukan penguatan dan tim dari BSSN on-site disana untuk meyakinkan bahwa di Batam maupun di Serpong itu tidak terjadi, ini salah satu upaya kami,” kata dia.

Saat ini tim cyber crime Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), BSSN, dan KSO Telkom Sigma Lintasarta sedang fokus menginvestasi dan menyelesaikan kasus ini dari hulu ke hilir. BSSN mengumumkan PDN Sementara diserang oleh Brain Cipher Ransomware, dengan varian versi terbaru yakni ransomware lockbit 3.0.

“Insiden Pusat Data Nasional Sementara ini karena serangan siber dalam bentuk ransomware, dengan nama Brain Cipher Ransomware,” kata Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jakarta. Hinsa menjelaskan masih kekurangan barang bukti. Sebab, buktinya terenkripsi. "Serangan ini mengenkripsi data. Ini pekerjaan kami untuk memecahkan enkripsi data tersebut. Kami akan melaporkan kemajuan atas upaya yang dilakukan,” kata dia.

Sumber: katadata.co.id

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (tengah)(MI / Adam Dwi)

KETUA Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid, mendesak agar pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN) tidak dimonopoli oleh satu atau dua korporasi.

Meutya menyebut Indonesia sempat memasang target untuk memiliki empat PDN, namun rencana tersebut tak pernah terwujud.

Adapun Pusat Data Nasional (PDN) saat ini dikelola oleh dua korporasi, yakni PT Telkom, yang mengelola PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur.

Lalu, ada PT Lintasarta, yang menjadi penyedia layanan untuk PDNS 1, yang berlokasi di Serpong, Banten.

"Tidak boleh dimonopoli atau hanya beberapa pelaksana atau perusahaan pelaksana saja," ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Kominfo dan BSSN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Meutya membandingkan jumlah pusat data nasional yang dimiliki oleh Indonesia dengan sejumlah negara di ASEAN.

Meutya membeberkan, pusat data di Malaysia, Vietnam, Singapura dikelola oleh puluhan penyedia layanan. Tak seperti Indonesia yang hanya satu atau dua pengelola layanan.

Meutya menuturkan, Vietnam saat ini memiliki 28 (PDN) dengan 44 penyedia layanan. Malaysia punya 49 PDN, yang dioperasikan oleh 23 penyedia layanan.

Sementara, Singapura punya 87 pusat data yang dioperasikan oleh 40 penyedia layanan.

Meutya menegaskan akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas masalah penambahan PDN.

"Kemudian nanti untuk konsep berikutnya kita akan agendakan rapat lagi kalau ini sudah pulih, misalnya penambahan PDN," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BSSN Letjen Hinsa Siburia menanggapi gangguan terhadap server PDN. Menurut dia, terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware.

Hinsa menjelaskan Ransomware adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lock bit 3.0. Dampak dari serangan server PDN cukup luas dan layanan keimigrasian menjadi yang paling terdampak.

Layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional sempat terganggu. Seluruh autogate sempat tidak berfungsi, namun kini berangsur pulih.

Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menyebut penyerang Server PDN meminta uang tebusan. Jumlahnya tak main-main USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar.

"Iya menurut tim (minta) USD8 juta," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. 

Sumber: mediaindonesia.com

Komisi I DPR terus mengumpulkan informasi soal serangan server Pusat Data Nasional (PDN). Ada sejumlah hal yang sudah didapat Komisi I untuk disampaikan ke pemerintah agar penanganan segera dituntaskan.

“Pak Menteri sudah mengupdate bahwa memang terjadi gangguan yang terjadi pada PT Telkom. Jadi data kita dititipkan di sana, tetap yang tanggung jawab ini Kominfo dan juga lembaga-lembaga lain ya, karena ini kan lintas lembaga juga,” kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Meutya mengatakan, pihaknya juga terus mendorong percepatan pemulihan server PDN tersebut. Ia mengatakan, perbaikan terus dilakukan secara bertahap.

“Kemarin juga kami dilaporkan juga bahwa syukurnya akan dilakukan perbaikan secara bertahap, yang pertama di Keimigrasian supaya antrean tidak menumpuk,” ujarnya.

“Tapi sepertinya ada sektor-sektor lain yang juga terdampak, ini sedang dimitigasi di mana saja terdampak dan itu akan diselesaikan satu persatu,” lanjutnya.

Dampak serangan server PDN, pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta sempat mengalami kendala. Untuk memaksimalkan pelayanan imigrasi, diterjunkan tambahan 100 personel yang ditempatkan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) Bandara Soetta. Ini dilakukan karena selama layanan mengalami gangguan pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual.

Saat ini, layanan autogate di Bandara Soetta sudah kembali beroperasi secara bertahap.

Sementara itu, ahli IT mencurigai server PDN tidak mengalami gangguan teknis melainkan mendapat serangan siber berupa ransomware. Dugaan ini muncul karena membutuhkan waktu lama bagi server PDN untuk kembali normal. Hingga hari ketiga, server PDN belum pulih.

Ransomware adalah serangan siber disertai tuntutan pembayaran tebusan finansial.

Sumber: kumparan.com