Pendahuluan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi isu kritis di industri konstruksi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini menganalisis studi kasus proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan, yang mengungkap rendahnya kesadaran pekerja terhadap K3 dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Berdasarkan data kuisioner dan observasi lapangan, penelitian ini menyoroti paradigma pekerja yang menganggap APD bukan prioritas, serta minimnya komitmen perusahaan dalam menerapkan program K3. 

 Temuan Utama 

1. Rendahnya Kesadaran Pekerja 

    70% pekerja merasa tidak nyaman menggunakan APD seperti helm, sepatu boots, atau masker. 

    60% menganggap APD bukan kebutuhan dasar, dan lebih memilih bekerja "apa adanya" (Saragi & Sinaga, 2021). 

    Hanya 30% pekerja yang memahami jaminan K3 dari perusahaan. 

2. Peran Perusahaan yang Lemah 

    Perusahaan cenderung memprioritaskan efisiensi biaya daripada keselamatan, dengan hanya 40% menyediakan pelatihan K3. 

    Pengawasan pemerintah dinilai tidak maksimal, sehingga sanksi pelanggaran K3 jarang diterapkan. 

3. Fasilitas K3 yang Tidak Memadai 

    Meski 85% proyek menyediakan APD, hanya 50% pekerja yang konsisten menggunakannya. 

    Pemeriksaan kesehatan berkala hanya dilakukan oleh 20% perusahaan (Tabel 1, hasil kuisioner). 

 Studi Kasus & Angka Kecelakaan Kerja 

 Data Nasional: Hingga 2015, tercatat 110.285 kasus kecelakaan kerja di Indonesia, dengan 1,8% mengakibatkan cacat permanen (BPS, 2021). 

 Proyek Rumah Susun Medan: 

• Kategori risiko tinggi (40%), seperti kerja di ketinggian tanpa pengaman.
• Kategori risiko sedang (50%), termasuk penggunaan mesin tanpa pelatihan.
• Kategori risiko rendah (10%), seperti area administrasi. 

 Kendala & Solusi 

Dari Sisi Pekerja: 

• Kendala: Pola pikir tradisional, minimnya edukasi. 
• Solusi: Sosialisasi K3 melalui pelatihan interaktif dan insentif bagi pekerja yang patuh. 

Dari Sisi Perusahaan: 

• Kendala: Biaya dianggap mahal, manajemen lemah. 
• Solusi: Integrasi K3 dalam anggaran proyek dan audit rutin oleh pemerintah. 

 Kritik & Rekomendasi 

 Kritik: Penelitian ini belum menyertakan analisis biayamanfaat penerapan K3, yang bisa memperkuat argumen ekonomis. 

 Rekomendasi: 

• Kolaborasi dengan universitas untuk program pelatihan K3. 
• Penerapan teknologi seperti sensor IoT untuk memantau penggunaan APD. 

 Kesimpulan 

Tantangan utama K3 di proyek konstruksi berasal dari budaya kerja dan kurangnya komitmen perusahaan. Perlu pendekatan holistik, mulai dari edukasi hingga regulasi ketat, untuk menekan angka kecelakaan kerja. 

Sumber :  Saragi, T. E., & Sinaga, R. E. (2021). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan. CONSTRUCT: Jurnal Teknik Sipil, 1(1), 4148. 

Pendahuluan: Pentingnya SMKK di Industri Konstruksi

Industri konstruksi di Indonesia masih menjadi salah satu sektor dengan tingkat kecelakaan kerja tertinggi. Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan kecenderungan menganggap K3 sebagai beban biaya, bukan investasi, menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan. Dalam konteks inilah, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menjadi sangat vital untuk diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, mengingat proyek-proyek konstruksi sering kali melibatkan banyak pekerja, penggunaan alat berat, dan risiko yang kompleks51.

Latar Belakang Studi Kasus

Studi ini mengulas implementasi SMKK pada proyek Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A. Proyek ini dijalankan oleh PT. ASA Nusantara Konstruksi, dengan nilai kontrak tahap 1 dan 2 sebesar Rp 32,32 miliar dan melibatkan lebih dari 100 pekerja setiap hari. Dengan skala dan kompleksitas pekerjaan yang tinggi, proyek ini dikategorikan sebagai proyek dengan risiko kecelakaan kerja yang signifikan, sehingga penerapan SMKK menjadi keharusan mutlak51.

Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan survei, wawancara, observasi lapangan, dan audit internal. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, dan audit berdasarkan kriteria SMKK yang mengacu pada PP No. 50 Tahun 2012, PP No. 14 Tahun 2021, serta Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, laporan proyek, dan penelitian terkait sebelumnya. Audit SMKK dilakukan dengan menggunakan 166 sub-elemen kriteria yang harus dipenuhi dalam kategori tingkat lanjutan51.

Hasil Audit dan Temuan Utama

Audit SMKK pada proyek ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai tingkat kepatuhan terhadap standar keselamatan konstruksi:

• Dari 166 sub-elemen kriteria audit, 149 kriteria (89,76%) dinyatakan terpenuhi, sementara 17 kriteria (10,24%) tidak terpenuhi (kategori minor).
• Tidak ditemukan ketidaksesuaian kategori mayor, yang berarti seluruh temuan ketidaksesuaian bersifat minor dan dapat segera diperbaiki.
• Tingkat pencapaian penerapan SMKK secara keseluruhan dikategorikan memuaskan menurut standar nasional yang berlaku51.

Faktor Penghambat Penerapan SMKK

Walaupun tingkat penerapan sudah memuaskan, penelitian menemukan beberapa faktor yang masih menghambat pemenuhan SMKK secara optimal:

• Kurangnya dokumen prosedur dan format khusus untuk perubahan-perubahan di lapangan yang berdampak pada K3.
• Minimnya pendokumentasian dan pelatihan tenaga kerja, sehingga terjadi inkonsistensi dalam pemenuhan persyaratan dan acuan K3.
• Kurangnya pelatihan penyegaran (refreshment training) bagi tenaga kerja, menyebabkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur K3 tidak merata di semua level pekerja51.

Studi Kasus dan Data Lapangan

Proyek ini menjadi contoh nyata bagaimana SMKK diimplementasikan di lapangan:

• Lebih dari 100 pekerja terlibat setiap hari dalam proyek dengan nilai kontrak lebih dari Rp 32 miliar.
• Audit dilakukan terhadap 12 elemen kriteria, meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.
• Tingkat pencapaian 89,76% menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi aspek keselamatan, namun masih menyisakan ruang perbaikan, terutama dalam hal dokumentasi dan pelatihan51.

Tinjauan Komparatif dan Kritik

Jika dibandingkan dengan penelitian lain, capaian 89,76% ini sudah relatif baik. Namun, angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi Indonesia secara nasional masih tinggi. Data BPJamsostek menunjukkan pada 2021 terdapat 234.270 kasus kecelakaan kerja di Indonesia, naik 5,65% dari tahun sebelumnya. Di Sulawesi Selatan, pada 2020 tercatat 397 kecelakaan kerja berat dengan 24% berakibat fatal. Mayoritas (73%) kecelakaan disebabkan oleh perilaku tidak aman, seperti mengabaikan APD dan prosedur K351.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menyoroti masalah serupa: perilaku pekerja dan budaya keselamatan masih menjadi tantangan utama. Banyak perusahaan hanya fokus pada pemenuhan dokumen dan audit, namun belum sepenuhnya membangun budaya K3 yang kuat di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan pada proyek Sungguminasa, di mana aspek pelatihan dan pendokumentasian masih menjadi titik lemah.

Solusi dan Rekomendasi Perbaikan

Penulis menawarkan beberapa solusi konkret untuk meningkatkan penerapan SMKK:

• Membuat prosedur dan format khusus terkait perubahan di lapangan yang berdampak pada K3, sehingga setiap perubahan dapat terdokumentasi dengan baik.
• Pendokumentasian penerapan prosedur menggunakan sistem informasi baru, agar seluruh proses lebih transparan dan mudah diaudit.
• Pelatihan penyegaran secara berkala untuk semua tenaga kerja, guna memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap SMKK tetap terjaga.
• Penguatan komitmen manajemen dan pembentukan budaya kerja yang menjadikan K3 sebagai bagian integral dari setiap aktivitas konstruksi51.

Relevansi dengan Tren Industri dan Tantangan Masa Depan

Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap standar keselamatan global dan digitalisasi sektor konstruksi, penerapan SMKK yang berkelanjutan menjadi keharusan. Banyak perusahaan kini mulai mengadopsi teknologi digital untuk monitoring K3 secara real-time, seperti aplikasi pelaporan insiden dan audit digital. Proyek Sungguminasa dapat menjadi pelopor dalam mengadopsi inovasi ini, sehingga tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga siap bersaing di tingkat internasional.

Selain itu, perubahan budaya dan perilaku pekerja harus menjadi prioritas utama. Investasi pada pelatihan, reward-punishment system, serta keterlibatan aktif manajemen dalam setiap aspek K3 terbukti efektif di negara-negara maju. Di Indonesia, hal ini masih menjadi tantangan, namun harus mulai diterapkan secara konsisten.

Opini dan Nilai Tambah

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemetaan implementasi SMKK di proyek konstruksi Indonesia. Nilai pencapaian 89,76% adalah bukti bahwa komitmen perusahaan sudah cukup tinggi, namun masih ada ruang perbaikan terutama pada aspek soft skill, pelatihan, dan dokumentasi. Jika perusahaan mampu menutup celah ini, bukan tidak mungkin target zero accident bisa tercapai.

Dari sisi industri, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi proyek-proyek lain, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Penerapan SMKK yang konsisten dan berkelanjutan akan meningkatkan citra perusahaan, produktivitas, dan kualitas hasil konstruksi.

Kesimpulan

Implementasi SMKK pada proyek Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A sudah mencapai tingkat memuaskan (89,76%), namun masih perlu perbaikan pada aspek dokumentasi, pelatihan, dan pendokumentasian perubahan di lapangan. Faktor penghambat utama adalah kurangnya dokumen prosedur khusus, minimnya pelatihan, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya mengutamakan K3. Rekomendasi utama adalah penguatan sistem dokumentasi, pelatihan rutin, dan adopsi teknologi digital untuk mendukung penerapan SMKK yang lebih efektif.

Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, perusahaan tidak hanya memenuhi regulasi nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing di era konstruksi modern yang menuntut standar keselamatan tinggi dan budaya kerja yang profesional.

Sumber : Putra, W. D., & Saraswati, R. A. (2023). Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1a). Journal on Education, 5(3), 7528-7538.

Pendahuluan: Tantangan Nyata Industri Konstruksi Indonesia

Industri konstruksi di Indonesia terus berkembang pesat sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Namun, di balik geliat pertumbuhan ini, sektor konstruksi masih menyimpan catatan kelam soal keselamatan kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan RI tahun 2022 mencatat 1.149 kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi, dengan 221 kasus berakibat fatal. Angka ini menunjukkan urgensi perbaikan sistemik dalam pengelolaan keselamatan kerja, khususnya pada mekanisme pelaporan keluhan yang selama ini belum berjalan optimal.

Salah satu akar masalahnya adalah minimnya mekanisme pelaporan keluhan yang efektif. Banyak pekerja enggan melaporkan potensi bahaya karena takut sanksi atau intimidasi, sehingga risiko kecelakaan tetap tinggi dan budaya keselamatan sulit tumbuh. Dalam konteks inilah, penelitian oleh Utami, Fernandes, dan Sakti (2024) menawarkan solusi inovatif: merancang sistem pelaporan keluhan berbasis Data Flow Diagram (DFD) untuk memperkuat budaya kerja aman di proyek konstruksi.

Mengapa Sistem Pelaporan Keluhan Sangat Penting?

Pelaporan keluhan yang efektif merupakan jantung dari upaya pencegahan kecelakaan kerja. Keluhan yang tersampaikan dengan cepat dan tepat memungkinkan penanganan dini sebelum masalah berkembang menjadi insiden serius. Komunikasi dua arah yang terbuka antara pekerja dan manajemen bukan hanya soal formalitas, tapi penentu utama terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan banyak pekerja memilih diam. Mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan atau mendapat perlakuan tidak adil jika melaporkan potensi bahaya. Akibatnya, banyak kasus kecelakaan yang sebenarnya bisa dicegah, justru terjadi karena masalah-masalah kecil tidak pernah sampai ke meja pengambil keputusan.

Studi Kasus: Merancang Sistem Pelaporan Keluhan Berbasis DFD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada pekerja konstruksi. Tujuannya adalah merancang sistem pelaporan keluhan yang mudah, aman, dan terintegrasi, sehingga seluruh proses pelaporan berjalan efektif dan efisien.

DFD (Data Flow Diagram) dipilih sebagai alat utama untuk memetakan alur informasi dan proses pelaporan keluhan. Dengan DFD, semua pihak yang terlibat-mulai dari pekerja, kontraktor, pemilik proyek, pengawas HSE, hingga instansi pemerintah-memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem.

Analisis Kebutuhan Sistem

Penelitian ini membedakan kebutuhan sistem menjadi dua kategori utama: fungsional dan non-fungsional.

Kebutuhan Fungsional:

• Pengajuan keluhan secara anonim atau terbuka, melalui berbagai saluran (formulir online, aplikasi mobile, telepon).
• Identifikasi bahaya berdasarkan keluhan yang masuk, menggunakan kata kunci, kategori, atau lokasi.
• Penilaian risiko setiap keluhan, dengan mempertimbangkan jenis bahaya, kemungkinan, dan dampaknya.
• Pelacakan dan tindak lanjut keluhan, termasuk penugasan penanggung jawab dan monitoring progres.
• Tindakan korektif atas temuan bahaya.
• Pelaporan berkala tentang tren dan status keluhan untuk evaluasi manajemen.

Kebutuhan Non-Fungsional:

• Keamanan data dan privasi pelapor, termasuk enkripsi dan pembatasan akses.
• Kemudahan penggunaan bagi pekerja dengan berbagai tingkat literasi digital.
• Ketersediaan sistem 24/7 dan kompatibilitas lintas perangkat.
• Skalabilitas untuk menangani peningkatan jumlah keluhan seiring pertumbuhan proyek.
• Lokalisasi ke bahasa Indonesia agar mudah dipahami seluruh pekerja.
• Penerimaan sistem oleh semua pemangku kepentingan.

Alur Data dan Peran Setiap Aktor

Penelitian ini mengidentifikasi lima aktor utama dalam sistem pelaporan keluhan:

1. Pekerja: Melaporkan keluhan terkait keselamatan, membutuhkan saluran yang mudah dan perlindungan identitas.
2. Kontraktor: Bertanggung jawab menindaklanjuti keluhan, membutuhkan data dan insight untuk perbaikan.
3. Pemilik Proyek: Memastikan proyek berjalan aman, membutuhkan laporan status keluhan untuk pengambilan keputusan.
4. Pengawas HSE: Memantau pelaksanaan K3, membutuhkan akses ke data keluhan untuk pengawasan dan tindak lanjut.
5. Instansi Pemerintah: Menegakkan regulasi, membutuhkan data nasional untuk monitoring dan penegakan hukum.

Alur utama sistem adalah: pekerja melaporkan keluhan → sistem mengidentifikasi dan menilai risiko → penanggung jawab menindaklanjuti → tindakan korektif → pelaporan dan monitoring. Dengan sistem ini, setiap keluhan terekam, ditindaklanjuti, dan hasilnya terdokumentasi dengan baik.

Hasil Implementasi dan Dampak Nyata

Hasil dari rancangan sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efektivitas penyampaian keluhan pekerja. Pekerja merasa lebih nyaman dan aman untuk melapor, karena identitas mereka terlindungi dan proses pelaporan menjadi lebih transparan serta responsif. Selain itu, kontraktor dan manajemen proyek mendapatkan data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.

Studi ini juga menyoroti bahwa perbaikan sistem pelaporan keluhan berdampak langsung pada penurunan angka kecelakaan kerja. Ketika keluhan ditangani lebih cepat, potensi bahaya bisa dihilangkan sebelum berkembang menjadi insiden. Hal ini berkontribusi pada terciptanya budaya kerja yang lebih aman dan produktif di proyek konstruksi.

Konteks Industri dan Relevansi Tren Terkini

Transformasi digital di sektor konstruksi kini menjadi keniscayaan. Adopsi sistem pelaporan keluhan berbasis DFD sejalan dengan tren digitalisasi manajemen K3 di berbagai negara maju. Di era Industri 4.0, penggunaan aplikasi mobile, dashboard digital, dan integrasi data real-time menjadi standar baru dalam pengelolaan keselamatan kerja.

Penelitian ini juga relevan dengan upaya pemerintah dan swasta dalam menekan angka kecelakaan kerja nasional. Dengan sistem pelaporan yang efektif, perusahaan tidak hanya memenuhi regulasi, tapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholder.

Kritik, Opini, dan Perbandingan dengan Penelitian Lain

Dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek teknis K3, penelitian ini fokus pada aspek komunikasi dan pelibatan pekerja sebagai subjek utama. Ini adalah terobosan penting, karena selama ini banyak sistem K3 gagal karena tidak melibatkan pekerja secara aktif dalam pelaporan dan pengawasan.

Namun, tantangan utama tetap pada penerimaan budaya baru di kalangan pekerja dan manajemen. Sistem secanggih apapun tidak akan efektif jika pekerja masih takut melapor atau manajemen tidak menindaklanjuti keluhan secara serius. Oleh karena itu, perlu ada edukasi, sosialisasi, dan komitmen kuat dari semua pihak agar sistem benar-benar berjalan optimal.

Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Putri & Lestari (2023), yang menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam mencegah kecelakaan kerja. Studi Riyadi et al. (2023) menegaskan bahwa komunikasi efektif meningkatkan produktivitas dan keselamatan tim. Dengan demikian, sistem pelaporan keluhan berbasis DFD dapat menjadi model yang layak diadopsi secara nasional.

Rekomendasi untuk Implementasi di Proyek Konstruksi

• Lakukan sosialisasi dan pelatihan intensif bagi seluruh pekerja tentang pentingnya pelaporan keluhan dan cara menggunakan sistem.
• Jamin perlindungan identitas pelapor agar pekerja tidak takut melapor.
• Terapkan reward and punishment untuk memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti dan tidak diabaikan.
• Gunakan teknologi digital (aplikasi mobile, dashboard online) agar sistem mudah diakses kapan saja.
• Libatkan semua aktor-pekerja, kontraktor, pemilik proyek, pengawas HSE, dan pemerintah-dalam evaluasi rutin sistem untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.

Kesimpulan: Menuju Budaya Kerja Konstruksi yang Lebih Aman dan Responsif

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem pelaporan keluhan berbasis DFD adalah inovasi penting untuk membangun budaya keselamatan kerja yang kuat di sektor konstruksi Indonesia. Dengan sistem ini, pelaporan keluhan menjadi lebih mudah, aman, dan terintegrasi, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat ditekan secara signifikan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen semua pihak, edukasi berkelanjutan, dan adopsi teknologi digital yang sesuai kebutuhan lapangan.

Inovasi sistem pelaporan keluhan bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tapi investasi jangka panjang untuk kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan bisnis konstruksi di Indonesia.

Sumber : Utami, N. A., Fernandes, M. M., & Sakti, E. M. S. (2024). Untuk Peningkatan Keselamatan Area. TEKINFO, 25(1), 115–121.

Pendahuluan

Industri konstruksi merupakan salah satu sektor dengan risiko kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan signifikan pada angka kecelakaan kerja, dengan 234.270 kasus pada 2021, naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang mencatat 221.740 kasus. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang efektif pada proyek konstruksi.

Studi yang dilakukan oleh Pajri, Widyatami, dan Mentari (2024) menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi penerapan K3 pada proyek konstruksi Gedung Resto Apung Muara Angke, Jakarta Utara. Tinjauan ini akan mengelaborasi temuan penting dari penelitian tersebut dan mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas dalam industri konstruksi di Indonesia.

Latar Belakang Permasalahan K3 di Indonesia

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek krusial dalam industri konstruksi yang sering terabaikan. Fakta bahwa 80-85% kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian pekerja sendiri menunjukkan betapa pentingnya aspek manusia dalam manajemen K3. Selain kelalaian, faktor-faktor seperti perilaku tidak hati-hati, ketidakpatuhan terhadap SOP, dan pengabaian penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi kontributor utama kecelakaan kerja di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan pentingnya penerapan K3 yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada pekerja konstruksi tetapi juga memperhatikan faktor non-pekerja dan aspek keamanan pasca-konstruksi hingga tahap pemeliharaan di sekitar lokasi proyek.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan Pajri et al. menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui riset lapangan, kuesioner, pengutipan langsung, dan riset kepustakaan. Studi ini melibatkan 90 responden yang terdiri dari:

• 73 responden dari kontraktor utama
• 12 responden dari konsultan perencana/pengawas
• 5 responden dari pemilik proyek

Profil responden didominasi oleh pekerja berusia 26-30 tahun (41,1%), berjenis kelamin laki-laki (71,1%), dengan pendidikan Strata 1 (55,6%), dan pengalaman kerja kurang dari 5 tahun (60%).

Penelitian ini menganalisis tiga variabel independen (X) yaitu:

1. Level Jenjang Pendidikan (X1)
2. Tingkat Jabatan (X2)
3. Pengalaman Bekerja (X3)

Dan satu variabel dependen (Y) yaitu Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan (K3).

Hasil Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti berada dalam kategori "tinggi" menurut persepsi responden:

1. Level Jenjang Pendidikan (X1) memiliki rata-rata 3,791 (kategori tinggi)
   • Indikator tertinggi adalah pemahaman terhadap rambu-rambu keselamatan dan pentingnya mengikuti safety talk di tempat kerja.
2. Tingkat Jabatan (X2) memiliki rata-rata 3,862 (kategori tinggi)
   • Indikator tertinggi adalah suasana dan hubungan kerja yang kondusif untuk bekerja.
3. Pengalaman Bekerja (X3) memiliki rata-rata 3,683 (kategori tinggi)
   • Indikator tertinggi adalah perhatian terhadap rambu-rambu keselamatan dan kepatuhan pada SOP yang diterapkan di tempat kerja.
4. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan (K3) (Y) memiliki rata-rata 3,853 (kategori tinggi)
   • Indikator tertinggi adalah pemberian penindakan/hukuman terhadap pelanggaran penggunaan APD dan pelanggaran SOP.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil uji regresi linier berganda menghasilkan persamaan berikut: Y = 1,227 + 0,272 X₁ + 0,334 X₂ + 0,437 X₃

Persamaan ini menunjukkan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y). Kenaikan pada setiap variabel independen akan menyebabkan peningkatan pada variabel K3.

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,675 menunjukkan bahwa 67,5% variabel K3 dipengaruhi oleh ketiga variabel independen, sedangkan 32,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan nilai relatif kontribusi, Pengalaman Bekerja memberikan pengaruh paling dominan (43,99%), diikuti oleh Tingkat Jabatan (30,93%), dan Level Jenjang Pendidikan (25,08%).

Analisis Mendalam tentang Pengaruh Tiap Variabel

1. Pengaruh Level Jenjang Pendidikan terhadap K3

Tingkat pendidikan pekerja berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan implementasi K3. Pekerja dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi cenderung lebih mudah menerima dan menerapkan prinsip-prinsip K3. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja yang memahami rambu-rambu keselamatan dan pentingnya safety talk cenderung lebih peduli terhadap aspek keselamatan.

Temuan ini menegaskan pentingnya program pelatihan dan edukasi K3 yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pekerja. Peneliti menyarankan bahwa perusahaan konstruksi perlu mengupayakan pemberian informasi yang jelas, terperinci, dan menyeluruh tentang K3 untuk meningkatkan pengetahuan pekerja.

2. Pengaruh Tingkat Jabatan terhadap K3

Tingkat jabatan seseorang dalam hierarki organisasi proyek konstruksi berpengaruh signifikan terhadap implementasi K3. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen pimpinan proyek sangat menentukan keberhasilan penerapan K3. Ketika pimpinan menunjukkan komitmen kuat terhadap K3, hal ini akan mendorong pekerja pada level di bawahnya untuk turut memperhatikan aspek keselamatan.

Suasana kerja yang kondusif juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesadaran K3. Ketika manajemen menciptakan lingkungan kerja yang mendukung implementasi K3, pekerja cenderung lebih patuh terhadap protokol keselamatan.

Para ahli dalam penelitian ini menekankan bahwa sikap level jabatan yang masih menganggap sepele K3 perlu mendapat perhatian khusus. Diperlukan komitmen kuat dari manajemen dan kedisiplinan/konsistensi para petugas safety induction dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya K3.

3. Pengaruh Pengalaman Bekerja terhadap K3

Pengalaman bekerja memberikan kontribusi terbesar (43,99%) terhadap implementasi K3. Pekerja yang berpengalaman cenderung lebih memahami risiko dan bahaya di lokasi konstruksi, sehingga lebih waspada dan mengutamakan aspek keselamatan.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan fenomena menarik bahwa terkadang pekerja berpengalaman justru cenderung mengabaikan protokol keselamatan karena merasa sudah terbiasa dengan lingkungan kerja. Sebagai contoh, beberapa pekerja yang telah mengetahui peraturan tetap tidak melaksanakannya, seperti enggan menggunakan sarung tangan dan baju pelindung karena merasa kurang nyaman.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja yang bertindak dengan benar pun bisa mengalami kecelakaan kerja karena kurangnya pelatihan, pengetahuan yang terbatas, atau sikap yang tidak mendukung. Tindakan keselamatan yang benar merupakan akumulasi dari pengetahuan dan sikap yang tepat.

Penerapan K3 di Proyek Gedung Resto Apung Muara Angke

Penelitian menemukan bahwa penerapan K3 pada proyek konstruksi Gedung Resto Apung Muara Angke sudah dilaksanakan dengan baik, yang ditunjukkan dengan beberapa program dan inisiatif berikut:

1. Program Sosialisasi K3
   • Perusahaan melakukan sosialisasi K3 kepada pekerja dan staff
   • Bekerja sama dengan pihak eksternal untuk keperluan K3 pekerja
2. Penerapan Safety Sign dan Spanduk K3
   • Safety sign dan spanduk K3 telah terpasang di lokasi proyek
   • Symbol atau petunjuk bahaya lainnya sudah diterapkan untuk menjaga keselamatan
   • Upaya untuk mencapai target zero accident
3. Penerapan Alat Pelindung Diri (APD)
   • APD tersedia dan memenuhi syarat (helm, rompi, body harness untuk pekerjaan di ketinggian)
   • Meskipun demikian, masih ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD secara konsisten
4. Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPR)
   • IBPR dilakukan di lapangan saat terjadi kendala pengerjaan proyek
   • Sistem pengawasan dan kontrol berjalan dengan baik
   • Pelaporan dan penanganan masalah K3 dilakukan secara langsung
5. Prosedur Job Safety Analysis (JSA)
   • JSA diterapkan untuk mencegah kecelakaan yang dapat berakibat pada timbulnya korban jiwa
   • Prosedur ini juga bertujuan mencegah kerusakan pada alat-alat kerja

Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi K3

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi K3 pada proyek konstruksi:

1. Peningkatan Program Edukasi dan Pelatihan
   • Menyelenggarakan program pelatihan K3 secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan pekerja
   • Memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang K3
   • Meningkatkan kesadaran akan pentingnya safety talk sebelum memulai pekerjaan
2. Penguatan Komitmen Manajemen
   • Mendorong pimpinan proyek untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap K3
   • Menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk implementasi K3
   • Melakukan evaluasi K3 secara konsisten melalui inspeksi dan audit
3. Peningkatan Pengawasan dan Sanksi
   • Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan APD
   • Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran protokol keselamatan
   • Menerapkan sistem reward untuk pekerja yang konsisten mematuhi peraturan K3
4. Pemberdayaan Pekerja Berpengalaman
   • Memanfaatkan pengalaman pekerja senior untuk mentoring pekerja junior
   • Melibatkan pekerja berpengalaman dalam penyusunan prosedur keselamatan
   • Mendorong budaya saling mengingatkan antar pekerja tentang aspek keselamatan
5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
   • Melakukan monitoring dan evaluasi K3 secara berkala
   • Melakukan review terhadap insiden atau near-miss untuk pembelajaran
   • Mengupdate protokol keselamatan sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar industri

Kontribusi Penelitian dalam Konteks yang Lebih Luas

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi K3 di industri konstruksi Indonesia. Temuan bahwa pengalaman bekerja memberikan kontribusi terbesar (43,99%) terhadap implementasi K3 menggarisbawahi pentingnya merekrut dan mempertahankan pekerja berpengalaman, sekaligus memberikan pelatihan yang memadai untuk pekerja yang kurang berpengalaman.

Selain itu, peran tingkat jabatan (30,93%) yang cukup signifikan menegaskan pentingnya pendekatan top-down dalam implementasi K3. Komitmen dari pimpinan proyek dan manajemen senior menjadi kunci keberhasilan program K3.

Meskipun level jenjang pendidikan memberikan kontribusi paling kecil (25,08%), namun tetap signifikan dan tidak bisa diabaikan. Peningkatan pengetahuan pekerja melalui program edukasi dan pelatihan tetap menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesadaran dan implementasi K3.

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan oleh Pajri, Widyatami, dan Mentari (2024) mengungkapkan bahwa Level Jenjang Pendidikan, Tingkat Jabatan, dan Pengalaman Bekerja secara signifikan mempengaruhi implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi Gedung Resto Apung Muara Angke. Ketiga variabel tersebut berpengaruh sebesar 67,5% terhadap implementasi K3, dengan Pengalaman Bekerja memberikan kontribusi terbesar (43,99%).

Studi ini juga menemukan bahwa penerapan K3 pada proyek tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, ditunjukkan dengan adanya program sosialisasi K3, penerapan safety sign dan spanduk K3, penerapan APD, prosedur Job Safety Analysis (JSA), dan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPR) yang dilaporkan ke manajemen.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penerapan K3, diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala, peningkatan program edukasi dan pelatihan, penguatan komitmen manajemen, peningkatan pengawasan dan sanksi, serta pemberdayaan pekerja berpengalaman.

Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi K3, industri konstruksi Indonesia dapat bergerak menuju praktik kerja yang lebih aman dan sehat, yang pada akhirnya akan mengurangi angka kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas.

Sumber : Pajri, S., Widyatami, F. S., & Mentari, S. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Konstruksi Pembangunan Gedung Resto Apung Muara Angke. Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-ilmu Teknik Sipil, 8(1), 1-8.

Pendahuluan: Mengapa K3 Krusial di Sektor Konstruksi?

Industri konstruksi di Indonesia terus berkembang pesat, menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur. Namun, di balik kemajuan tersebut, sektor konstruksi juga menyimpan risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Data Kementerian Pekerjaan Umum (2016) menunjukkan bahwa sektor konstruksi dan manufaktur menyumbang 32% kecelakaan kerja nasional, jauh di atas sektor transportasi (9%), kehutanan (4%), dan pertambangan (2%). Fakta ini menegaskan pentingnya perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja konstruksi.

Landasan Hukum dan Konsep K3

Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan pekerja melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan ini meliputi:

• Keselamatan dan kesehatan kerja
• Perlindungan hak dasar pekerja
• Jaminan sosial dan kesejahteraan
• Perlindungan khusus bagi pekerja perempuan

UU No. 13/2003, khususnya Pasal 87, mewajibkan setiap perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. SMK3 diatur lebih lanjut dalam PP No. 50 Tahun 2012, bertujuan meningkatkan efektivitas perlindungan K3, mencegah kecelakaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

Studi Kasus: Implementasi K3 di CV. Mupakat Jaya Teknik

CV. Mupakat Jaya Teknik adalah perusahaan konstruksi yang berbasis di Blitar, Jawa Timur, dengan 25 pekerja tetap dan proyek-proyek besar seperti pembangunan gedung sekolah, jembatan, hingga kantor pemerintah. Penelitian Nur Rofiah (2016) mengkaji implementasi perlindungan K3 di perusahaan ini dari sudut pandang UU No. 13/2003 dan mashlahah mursalah (prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam).

Temuan Utama:

1. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)
   • Perusahaan telah menyediakan APD, namun banyak pekerja enggan menggunakannya.
   • Tidak ada sanksi atau pengawasan ketat atas pelanggaran penggunaan APD.
2. Penerapan SMK3
   • CV. Mupakat Jaya Teknik belum menerapkan SMK3 secara formal, padahal perusahaan dengan potensi bahaya tinggi diwajibkan menerapkannya.
   • Tidak ada pelatihan K3 terstruktur, audit internal, atau sistem dokumentasi insiden.
3. Budaya K3
   • Kesadaran pekerja terhadap pentingnya K3 masih rendah.
   • Tidak ada program promosi kesehatan atau pencegahan kecelakaan yang berkelanjutan.
4. Pengawasan dan Penegakan
   • Pengawasan internal lemah, tidak ada petugas khusus K3.
   • Pemeriksaan kesehatan pekerja tidak rutin dilakukan.

Angka-angka Penting:

• 32% kecelakaan kerja nasional berasal dari sektor konstruksi dan manufaktur.
• 25 pekerja tetap di CV. Mupakat Jaya Teknik, namun belum ada sistem K3 yang berjalan efektif.

Analisis Perspektif Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah menekankan pentingnya kemaslahatan umum dan pencegahan mudarat (bahaya) tanpa harus menunggu dalil eksplisit dari syariat. Dalam konteks K3, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs), yang sangat ditekankan dalam maqashid syariah.

Implementasi K3 yang baik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga perintah moral dan agama. Perlindungan ini tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan.

Kritik dan Opini

Kegagalan penerapan K3 di CV. Mupakat Jaya Teknik mencerminkan masalah klasik di sektor konstruksi Indonesia: lemahnya budaya keselamatan, minimnya pengawasan, dan rendahnya penegakan hukum. Padahal, investasi pada K3 terbukti menurunkan angka kecelakaan, mengurangi biaya kompensasi, dan meningkatkan produktivitas.

Jika dibandingkan dengan perusahaan konstruksi besar yang sudah menerapkan SMK3 secara ketat, gap-nya sangat jelas: perusahaan besar cenderung memiliki angka kecelakaan lebih rendah, sistem pelaporan insiden yang baik, serta budaya K3 yang tertanam kuat. Sebaliknya, perusahaan skala menengah-kecil seperti CV. Mupakat Jaya Teknik sering menganggap K3 sebagai beban biaya, bukan investasi.

Studi Kasus Lain dan Tren Industri

Di tingkat nasional, beberapa perusahaan BUMN konstruksi seperti PT Wijaya Karya dan PT PP telah berhasil menurunkan angka kecelakaan kerja hingga di bawah 1% per tahun setelah menerapkan SMK3 dan program pelatihan K3 berkelanjutan. Mereka juga rutin melakukan audit, simulasi evakuasi, dan insentif bagi pekerja yang patuh pada aturan K3.

Tren global menunjukkan bahwa perusahaan yang serius menerapkan K3 mampu menghemat biaya operasional hingga 20% akibat penurunan kecelakaan dan absensi pekerja. Selain itu, sertifikasi SMK3 kini menjadi syarat wajib dalam banyak tender proyek pemerintah dan swasta.

Rekomendasi dan Solusi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan CV. Mupakat Jaya Teknik maupun perusahaan konstruksi lain:

1. Wajibkan penggunaan APD dengan pengawasan ketat dan sanksi tegas.
2. Segera terapkan SMK3 sesuai PP No. 50 Tahun 2012, termasuk pelatihan rutin, audit internal, dan pelaporan insiden.
3. Tingkatkan edukasi dan budaya K3 melalui kampanye, poster, dan reward bagi pekerja yang disiplin.
4. Libatkan pekerja dalam penyusunan SOP K3 agar mereka merasa memiliki dan memahami pentingnya keselamatan.
5. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan monitoring kondisi lingkungan kerja.
6. Kolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan pendampingan dan pelatihan K3.

Kesimpulan

Perlindungan K3 di sektor konstruksi adalah kebutuhan mutlak, bukan sekadar formalitas hukum. Studi kasus CV. Mupakat Jaya Teknik membuktikan bahwa tanpa komitmen manajemen, pengawasan, dan edukasi yang berkelanjutan, upaya K3 hanya akan menjadi slogan tanpa makna. Implementasi K3 yang baik tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi perusahaan dan masyarakat luas, sejalan dengan prinsip mashlahah mursalah.

Originalitas dan relevansi penelitian ini sangat penting untuk mendorong perubahan budaya keselamatan di sektor konstruksi Indonesia, terutama pada perusahaan menengah-kecil yang selama ini masih abai terhadap K3.

Sumber : Rofiah, N. (2016). Implementasi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Konstruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Mashlahah Mursalah). Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 7(1).

Mengapa K3 Penting di Industri Konstruksi?

Industri konstruksi di Indonesia menjadi tulang punggung pembangunan nasional, namun di balik kemajuannya, sektor ini dikenal sebagai salah satu penyumbang terbesar kecelakaan kerja. Kecelakaan di proyek konstruksi bukan hanya berdampak pada kerugian fisik, tapi juga ekonomi, reputasi perusahaan, hingga psikologi pekerja. Data dari penelitian ini menyoroti betapa pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten dan terukur, terutama pada proyek-proyek besar seperti New SFB di Cikarang.

Latar Belakang dan Tantangan K3 di Proyek Konstruksi

Perpindahan ekonomi dari sektor pertanian ke industri telah mendorong pembangunan infrastruktur secara masif. Namun, karakteristik proyek konstruksi yang dinamis, lokasi kerja yang terbuka, kondisi cuaca yang berubah-ubah, dan dominasi tenaga kerja yang belum terlatih, membuat sektor ini sangat rentan terhadap kecelakaan. Kecelakaan kerja di sektor konstruksi seringkali menimpa usia produktif dan berdampak jangka panjang, baik secara materil maupun non-materil.

Pemerintah sebenarnya telah mengatur K3 melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-01/Men/1980, tetapi implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Rendahnya kesadaran akan pentingnya K3 dan lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama masih tingginya angka kecelakaan kerja.

Studi Kasus: Proyek New SFB Cikarang oleh PT. Dwi Tunggal Surya Jaya

Penelitian yang dilakukan Wahidin, Soedarmin Soenyoto, dan Azharie Hasan ini mengambil lokasi di proyek New SFB, kawasan industri JABABEKA III Cikarang, Bekasi. Penelitian berlangsung pada November hingga Desember 2012, dengan fokus pada tiga jenis pekerjaan utama: beton, baja, dan bata.

Metodologi Penelitian

• Metode: Deskriptif dengan analisis kuantitatif
• Sampel: 30% dari total pekerja pada tiap bidang pekerjaan (beton, baja, bata), yaitu 30 orang
• Teknik Pengumpulan Data: Dokumentasi, observasi terstruktur (checklist), dan wawancara terstruktur dengan project manager, kepala seksi K3, kepala teknik, supervisor, dan pekerja.

Hasil Penelitian: Data Capaian Penerapan K3

Penelitian ini mengukur tingkat penerapan K3 pada tiga jenis pekerjaan utama di proyek New SFB:

• Pemasangan Rangka Baja: 81,48%
• Pekerjaan Beton: 78,81%
• Pemasangan Bata: 74,43%

Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan K3 sudah cukup baik, namun masih ada ruang perbaikan, terutama pada pekerjaan bata yang memiliki tingkat penerapan terendah.

Studi Kasus Lapangan

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa hal penting:

• Pada pekerjaan baja, penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sarung tangan, dan sepatu safety sudah cukup konsisten, namun masih ada beberapa pekerja yang mengabaikan aturan karena alasan kenyamanan.
• Pada pekerjaan beton, risiko terpeleset dan tertimpa material masih sering terjadi, meskipun prosedur K3 sudah disosialisasikan.
• Pada pekerjaan bata, tingkat kepatuhan pada K3 paling rendah. Banyak pekerja tidak menggunakan masker dan sarung tangan, terutama saat cuaca panas.

Analisis Kritis dan Opini

Penerapan K3 di proyek New SFB sudah berada di atas rata-rata nasional, namun belum mencapai standar ideal. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

• Budaya K3: Masih ada pekerja yang menganggap K3 sebagai formalitas, bukan kebutuhan.
• Pengawasan: Pengawasan dari manajemen sudah ada, tetapi belum maksimal, terutama pada jam-jam sibuk.
• Pelatihan: Pelatihan K3 sudah dilakukan, namun perlu lebih sering dan interaktif agar pekerja benar-benar memahami risiko dan cara pencegahan kecelakaan.

Jika dibandingkan dengan proyek-proyek konstruksi di negara maju, penerapan K3 di Indonesia memang masih tertinggal. Di Jepang dan Australia, misalnya, tingkat kepatuhan terhadap K3 bisa mencapai lebih dari 90% karena adanya insentif, sanksi tegas, dan budaya kerja yang disiplin. Di Indonesia, masih banyak pekerja yang mengabaikan APD karena dianggap mengganggu kenyamanan atau memperlambat kerja.

Tren Industri dan Pembelajaran dari Studi Lain

Tren global menunjukkan bahwa investasi pada K3 dapat menurunkan biaya operasional hingga 20% karena berkurangnya kecelakaan, absensi, dan kompensasi. Di Indonesia, beberapa perusahaan besar mulai menerapkan sistem reward bagi pekerja yang patuh pada K3, serta audit internal rutin untuk memastikan standar K3 tetap terjaga.

Penelitian lain oleh Angkat (2008) juga menemukan bahwa biaya kecelakaan kerja bisa jauh lebih besar daripada biaya pencegahan melalui K3. Ini meliputi biaya pengobatan, kompensasi, premi asuransi, hingga kerugian reputasi dan peluang bisnis.

Rekomendasi dan Solusi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan penerapan K3 di proyek konstruksi seperti New SFB:

1. Tingkatkan edukasi dan pelatihan K3 secara berkala agar pekerja benar-benar memahami pentingnya K3.
2. Perkuat pengawasan di lapangan, terutama pada jam-jam sibuk dan pekerjaan dengan risiko tinggi.
3. Berikan insentif bagi pekerja yang patuh pada aturan K3 dan sanksi tegas bagi pelanggar.
4. Libatkan pekerja dalam penyusunan SOP K3 agar mereka merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab.
5. Perbarui dan lengkapi fasilitas APD sesuai kebutuhan dan kenyamanan pekerja.
6. Lakukan audit internal secara rutin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam penerapan K3.

Kesimpulan

Penerapan K3 di proyek New SFB Cikarang oleh PT. Dwi Tunggal Surya Jaya sudah cukup baik, terutama pada pekerjaan baja dan beton, namun masih perlu peningkatan pada pekerjaan bata. Tantangan utama terletak pada budaya kerja, pengawasan, dan pelatihan yang berkelanjutan. Dengan komitmen manajemen, edukasi yang efektif, serta insentif dan sanksi yang jelas, penerapan K3 dapat ditingkatkan sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang kondisi K3 di lapangan, sekaligus menjadi alarm bagi seluruh pelaku industri konstruksi untuk tidak menganggap remeh pentingnya keselamatan kerja. Dengan penerapan K3 yang optimal, bukan hanya pekerja yang terlindungi, tetapi juga perusahaan dan masyarakat luas yang diuntungkan.

Sumber : Wahidin, Soedarmin Soenyoto, & Azharie Hasan. (2014). Penerapan K3 pada Pelaksanaan Proyek New SFB di Cikarang yang Dilaksanakan PT. Dwi Tunggal Surya Jaya. Jurnal Bentang, 2(2).