Mengapa Rights of Nature Penting di Eropa dan Dunia

Isu Rights of Nature (RoN) atau Hak-Hak Alam kini menjadi perdebatan global yang semakin relevan di tengah krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kegagalan sistem hukum konvensional dalam melindungi lingkungan. Di Eropa, diskursus ini mendapat momentum seiring dorongan untuk Green Deal dan reformasi tata kelola lingkungan yang lebih inklusif. Studi Jan Darpö (2021) yang diulas di sini, mengupas secara kritis apakah konsep RoN benar-benar membawa nilai tambah bagi hukum lingkungan Uni Eropa (UE), atau sekadar simbolisme tanpa dampak nyata1.

Konsep Rights of Nature: Filosofi, Sejarah, dan Perkembangan Global

Dari Antroposentris ke Ekosentris

RoN menantang paradigma hukum tradisional yang menempatkan manusia sebagai pusat (antroposentris), dan menawarkan pendekatan ekosentris: alam memiliki hak inheren, bukan sekadar objek eksploitasi manusia. Filosofi ini berakar pada pemikiran Christopher Stone (“Should Trees Have Standing?”, 1972) dan berkembang melalui gerakan lingkungan, hukum adat, serta advokasi masyarakat adat di Amerika Latin dan Pasifik1.

Evolusi Global: Dari Ekuador ke New Zealand

• Ekuador (2008): Konstitusi pertama di dunia yang mengakui hak-hak alam (Pacha Mama), memungkinkan siapa pun menggugat pelanggaran hak alam di pengadilan.
• Bolivia (2010): Undang-Undang Hak Ibu Bumi (Ley de Derechos de la Madre Tierra) memperkuat hak-hak alam secara hukum.
• New Zealand (2014): Sungai Whanganui dan hutan Te Urewara diakui sebagai entitas hukum dengan “legal personhood”, dikelola bersama pemerintah dan suku Maori.
• India (2017): Pengadilan Uttarakhand mengakui Sungai Gangga dan Yamuna sebagai “legal persons”, meski kemudian dibatalkan Mahkamah Agung.
• Amerika Serikat: Beberapa kota seperti Toledo (Ohio) mengesahkan “Lake Erie Bill of Rights”, meski banyak yang dibatalkan pengadilan1.

Angka-angka Penting

• 310: Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas negara di dunia, melibatkan 150 negara dan 42% populasi global.
• 60%: Layanan ekosistem dunia yang telah terdegradasi atau digunakan secara tidak berkelanjutan.
• 1: Hanya satu negara (Ekuador) yang mengadopsi RoN di tingkat konstitusi secara penuh hingga saat ini1.

Studi Kasus: Implementasi Rights of Nature di Berbagai Negara

1. Ekuador: Vilcabamba River Case

• Tahun: 2011
• Kasus: Dua warga menggugat pemerintah karena proyek jalan yang merusak Sungai Vilcabamba.
• Hasil: Pengadilan memerintahkan pemulihan sungai, menegaskan hak-hak alam di atas kepentingan pembangunan.
• Catatan: Banyak kasus RoN di Ekuador gagal di pengadilan, terutama jika bertentangan dengan agenda ekstraksi sumber daya nasional1.

2. Kolombia: Atrato River Case

• Tahun: 2016
• Kasus: Ombudsman mengajukan “acción de tutela” untuk menghentikan deforestasi dan pencemaran Sungai Atrato.
• Hasil: Mahkamah Konstitusi mengakui sungai sebagai subjek hukum, menunjuk pemerintah dan komunitas adat sebagai “guardian”.
• Dampak: Model ini diadopsi untuk Amazon dan sungai lain, namun implementasi di lapangan menghadapi tantangan keamanan dan kapasitas1.

3. New Zealand: Whanganui River & Te Urewara

• Tahun: 2014 (Whanganui), 2017 (Te Urewara)
• Kasus: Penyelesaian antara pemerintah dan suku Maori, mengakui sungai dan hutan sebagai entitas hukum.
• Hasil: Pengelolaan bersama, hak dan kewajiban jelas, serta dana khusus untuk pemulihan ekosistem.
• Keunikan: Model ini berbasis rekonsiliasi adat dan pengakuan identitas spiritual alam1.

4. India: Ganges & Yamuna Rivers

• Tahun: 2017
• Kasus: Pengadilan Uttarakhand mengakui sungai sebagai “legal persons”.
• Hasil: Keputusan dibatalkan Mahkamah Agung karena alasan yuridis dan implementasi.
• Catatan: Menunjukkan tantangan RoN di negara dengan sistem hukum plural dan tekanan ekonomi tinggi1.

5. Eropa: Simbolisme dan Tantangan Praktis

• Kasus: Belum ada pengakuan RoN di tingkat konstitusi atau undang-undang nasional di negara-negara Eropa.
• Inisiatif Lokal: Beberapa kota di Spanyol dan Belanda mengadopsi peraturan lokal, namun seringkali simbolis dan mudah dibatalkan.
• Uni Eropa: Perlindungan lingkungan diatur melalui prinsip “sustainable development”, “precautionary principle”, dan “polluter pays”, namun belum mengakui hak-hak alam secara eksplisit1.

Analisis Hukum: Rights of Nature dalam Konteks Uni Eropa

Pilar Hukum Lingkungan UE

• Konstitusi UE (TEU, TFEU, CFR): Menyebutkan perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan integrasi prinsip kehati-hatian.
• Aarhus Convention: Menjamin hak atas informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan dalam isu lingkungan.
• Directives & Regulations: Birds Directive, Habitats Directive, Water Framework Directive, dan lain-lain, mengatur konservasi dan penggunaan sumber daya alam1.

Perbandingan Model RoN dan Sistem UE

• Legal Personhood vs. ENGO Standing: UE lebih memilih model pemberian hak gugat kepada organisasi lingkungan (ENGO) daripada “legal personhood” untuk entitas alam.
• Akses Keadilan: UE telah memperluas akses ke pengadilan bagi masyarakat dan ENGO, namun belum membuka ruang bagi “actio popularis” penuh seperti yang diidealkan RoN.
• Kritik: RoN dinilai lebih simbolis di Eropa, karena sistem hukum sudah menyediakan mekanisme perlindungan lingkungan yang relatif kuat, meski implementasi dan penegakan masih lemah1.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain dan Studi Lain

• Amerika Latin: RoN sering digunakan sebagai alat advokasi masyarakat adat dan anti-ekstraktivisme, namun sering berbenturan dengan agenda pembangunan nasional.
• New Zealand: Model pengakuan hak alam berbasis rekonsiliasi adat dinilai lebih efektif karena didukung tata kelola bersama dan dana khusus.
• Amerika Serikat: Banyak peraturan lokal RoN dibatalkan pengadilan karena bertentangan dengan konstitusi federal.
• Eropa: Perlindungan lingkungan lebih mengandalkan prinsip hukum dan partisipasi publik, bukan pengakuan hak alam secara eksplisit1.

Kritik, Tantangan, dan Peluang Rights of Nature di Eropa

Kritik Utama

• Simbolisme dan Anecdotal Evidence: Banyak kasus RoN bersifat simbolis, dengan tingkat keberhasilan rendah di pengadilan.
• Paradigma Hukum: RoN belum terbukti membawa perubahan paradigma nyata dalam penegakan hukum lingkungan di Eropa.
• Enforcement Lemah: Tantangan utama tetap pada penegakan hukum, bukan pada status hukum alam itu sendiri1.

Tantangan Implementasi

• Fragmentasi Administratif: Batas wilayah dan perbedaan prioritas antarnegara menghambat kolaborasi lintas batas.
• Keterbatasan Data dan Sains: Penilaian ilmiah independen masih lemah dalam banyak rezim perizinan.
• Partisipasi Publik: Meski akses keadilan diperluas, partisipasi masyarakat dan LSM masih perlu diperkuat1.

Peluang dan Inovasi

• Prinsip Non-Regression: Usulan memasukkan prinsip larangan kemunduran lingkungan di tingkat konstitusi UE.
• Ecological Impact Tracing: Penelusuran dampak ekologi secara komprehensif dalam setiap izin dan kebijakan.
• Ombudsman Lingkungan: Pembentukan lembaga pengawas independen di tingkat nasional dan UE untuk memperkuat penegakan hukum1.

Rekomendasi Kebijakan dan Implikasi Praktis

1. Reformasi Hukum Primer UE

• Tambahkan prinsip “intrinsic value of biodiversity”, “ecological integrity”, dan “non-regression” dalam traktat UE.
• Perkuat adaptivitas dan standar lingkungan dalam setiap regulasi dan direktif1.

2. Penguatan Penegakan dan Monitoring

• Wajibkan evaluasi ilmiah independen dalam setiap proses perizinan.
• Bentuk dana remediasi untuk pemulihan kerusakan keanekaragaman hayati, didanai dari pajak industri berisiko tinggi1.

3. Inovasi Tata Kelola

• Kembangkan mekanisme kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor, belajar dari model New Zealand dan Amerika Latin.
• Perluas akses keadilan bagi masyarakat dan kelompok kepentingan, tidak hanya ENGO1.

4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi

• Tingkatkan pendidikan dan pelatihan hakim serta aparatur negara di bidang sains lingkungan.
• Dorong partisipasi publik dan transparansi data lingkungan melalui platform digital dan forum konsultasi1.

Menuju Tata Kelola Lingkungan yang Lebih Inklusif

Studi ini menegaskan bahwa Rights of Nature menawarkan inspirasi penting untuk reformasi hukum lingkungan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konteks politik, budaya, dan kelembagaan. Di Eropa, RoN lebih relevan sebagai sumber ide untuk memperkuat prinsip-prinsip lingkungan dalam hukum primer dan sekunder, serta mendorong inovasi tata kelola dan penegakan hukum. Tantangan utama tetap pada implementasi, penegakan, dan partisipasi publik yang bermakna. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip RoN secara kontekstual, Eropa dapat memperkuat ketahanan lingkungan dan mengurangi risiko krisis ekologi di masa depan1.

Sumber Artikel

Jan Darpö. Can Nature Get It Right? A Study on Rights of Nature in the European Context. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, PE 689.328, March 2021.

Pendahuluan: Teknologi Maju Tak Cukup Tanpa Tata Kelola Inklusif

Infrastruktur air modular semakin dipertimbangkan sebagai solusi atas keterbatasan sistem konvensional yang besar, tersentralisasi, dan kaku. Namun, transisi ini bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga tantangan besar dalam tata kelola. Artikel ini merangkum dan menganalisis paper dari Katrin Pakizer dan Eva Lieberherr (2018) yang mereview tata kelola alternatif bagi infrastruktur air modular secara sistematis, terutama dalam konteks negara-negara OECD dan ekonomi berkembang.

Konteks Masalah: Ketergantungan pada Sistem Sentralisasi

Sebagian besar negara maju masih mengandalkan sistem air konvensional yang tersentralisasi dan hierarkis, padahal sistem ini rentan terhadap:

• Penuaan infrastruktur
• Teknologi usang
• Perubahan iklim
• Pertumbuhan populasi dan urbanisasi

Sementara sistem modular yang terdiri dari unit-unit kecil, otomatis, dan diproduksi massal memiliki potensi untuk lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Namun, adopsi sistem modular sering terhambat oleh defisit inovasi, yaitu kecenderungan sektor air untuk bertahan pada sistem lama karena biaya awal tinggi, umur aset panjang (30–100 tahun), dan risiko perubahan kelembagaan.

Fokus Studi: Tinjauan Eksploratif Tata Kelola Alternatif

Penelitian ini mengevaluasi 115 publikasi yang relevan dan mengidentifikasi 11 studi kasus nyata dari 8 negara, termasuk Jepang, Jerman, Australia, Kanada, dan Finlandia. Fokus utama kajian ini:

• Instrumen kebijakan (formal dan informal)
• Bentuk organisasi dan aktor yang terlibat
• Mekanisme sosial seperti akuntabilitas dan norma masyarakat

Temuan Utama: Masih Dominannya Instrumen Formal

Sebagian besar studi mengandalkan instrumen kebijakan formal, seperti:

• Regulasi kualitas air dan standar instalasi
• Inspeksi dan monitoring langsung oleh negara
• Hukum khusus seperti Johkasou Law di Jepang yang mewajibkan sistem pengolahan air limbah on-site

Instrumen pasar seperti subsidi, lelang, dan insentif ekonomi juga muncul, misalnya dalam mendorong pemasangan kebun hujan dan tangki air di Amerika Serikat (Thurston et al., 2010).

Sementara itu, instrumen informal masih jarang digunakan, tapi efektif dalam tahap perencanaan, seperti:

• Kampanye edukasi masyarakat
• Benchmarking antar komunitas (misalnya di Finlandia)
• Pertemuan warga dan forum komunikasi langsung

Studi Kasus Kunci: Pelajaran dari Jepang dan Finlandia

• Jepang mewajibkan sistem pengolahan air limbah Johkasou untuk daerah tanpa saluran pembuangan. Hukum ini juga mengatur siapa yang bertanggung jawab memasang, mengelola, dan mengevaluasi teknologi.
• Finlandia menunjukkan bahwa infrastruktur mikro berbasis komunitas bisa berhasil bila didorong oleh kolektivitas, rasa percaya, dan akuntabilitas horizontal antarwarga.

Bentuk Organisasi: Publik Tetap Sentral, Tapi Komunitas Naik Peran

Tidak ada satu pun studi kasus yang sepenuhnya dikelola swasta. Sebagian besar layanan tetap berada di bawah pengawasan publik atau melalui koperasi air masyarakat.

Pengelolaan berbasis komunitas menjadi semakin penting, terutama untuk infrastruktur berskala rumah tangga atau desa. Misalnya, sistem air hujan di Australia atau koperasi air di Texas dan New Mexico yang dijalankan melalui kemitraan publik-swasta lokal.

Mekanisme Sosial: Dari Akuntabilitas Vertikal ke Horizontal

Dalam sistem modular, bentuk akuntabilitas cenderung bergeser dari vertikal (atas ke bawah) ke horizontal (antarwarga). Ini dicontohkan dengan:

• Partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
• Rasa kepemilikan komunitas terhadap infrastruktur
• Munculnya prinsip keadilan prosedural, di mana warga merasa dihargai karena dilibatkan

Nilai-nilai seperti altruisme, kepercayaan, dan kerja sama sukarela menjadi kunci dalam kelangsungan sistem modular berbasis masyarakat.

Kritik dan Analisis Tambahan: Relevansi untuk Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan serupa: keterbatasan dana, ketimpangan pelayanan air, dan tekanan urbanisasi. Sistem modular dapat menjadi solusi alternatif, terutama di wilayah pinggiran dan rural, namun:

• Regulasi harus mendukung inovasi, bukan menghambatnya
• Peran masyarakat perlu diperkuat dengan edukasi dan dukungan teknis
• Kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta harus berbasis prinsip keadilan dan transparansi

Kesimpulan: Tata Kelola Modular Butuh Reformasi Bertahap

Studi ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi modular menjanjikan, tata kelola dan regulasi yang adaptif tetap jadi kunci keberhasilan. Dibutuhkan:

• Kombinasi instrumen formal dan informal
• Peran aktif komunitas lokal
• Akuntabilitas berbasis kolaborasi, bukan hanya kontrol

Modularisasi infrastruktur air bukan hanya proyek teknis, tetapi transformasi sosial-politik yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan partisipatif. Ke depan, penelitian harus menggali lebih dalam hubungan timbal balik antara teknologi dan institusi untuk merancang tata kelola yang benar-benar inovatif dan berkelanjutan.

Sumber : Pakizer, K., & Lieberherr, E. (2018). Alternative governance arrangements for modular water infrastructure: An exploratory review. Competition and Regulation in Network Industries, 19(1-2), 53–68.

Pengantar: Ketika Kota Jadi Produk Digital

Kota-kota kini berlomba menjadi “cerdas”—mengintegrasikan teknologi, data, dan kolaborasi publik-swasta untuk mengatasi persoalan urban. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Astrid Voorwinden dalam disertasinya di University of Groningen, keberhasilan proyek smart city bukan hanya soal teknologi, melainkan soal bagaimana nilai-nilai publik dijaga dalam pusaran digitalisasi dan komersialisasi. Artikel ini menganalisis riset tersebut, menyoroti studi kasus, konsep hukum, serta tantangan etika dan kelembagaan dalam implementasi smart city.

Smart City: Istilah yang Komersial, Tak Netral

Definisi “smart city” masih kabur dan bervariasi. Secara umum, kota cerdas digambarkan sebagai kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi, dan keberlanjutan. Namun, Voorwinden menyatakan bahwa istilah ini sejak awal dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran, bukan kerangka ilmiah. Dengan citra positif yang dibentuk—dari “kota pintar” hingga “kota masa depan”—label ini kerap menyembunyikan agenda bisnis dan dominasi aktor swasta dalam tata kelola kota.

Studi Kasus: Gagalnya Quayside, Toronto

Proyek smart city paling kontroversial muncul di Quayside, Toronto, yang digagas oleh Sidewalk Labs—anak usaha Alphabet (induk Google). Proyek ini awalnya disambut antusias karena menawarkan inovasi seperti sensor jalan, pengelolaan limbah otomatis, dan transportasi otonom.

Namun, #BlockSidewalk—gerakan masyarakat sipil—muncul karena:

• Kurangnya transparansi kontrak dan konsultasi publik
• Potensi pelanggaran privasi dari pengumpulan data massal
• Minimnya peran pemerintah kota dan perencana tata kota
• Ketergantungan pada “Urban Data Trust” yang tidak independen

Akhirnya, proyek ini dibatalkan pada 2020, memperkuat kritik bahwa smart city sering kali lebih menguntungkan korporasi dibanding warganya.

Tantangan Hukum dan Regulasi Smart City

Voorwinden menyoroti bahwa sebagian besar literatur hukum masih terlalu fokus pada isu data dan teknologi, belum cukup membahas relasi kuasa antara pemerintah kota dan mitra swasta. Ia mengajukan lima pertanyaan utama:

1. Risiko apa yang dihadirkan proyek smart city terhadap nilai publik?
2. Bagaimana kolaborasi publik-swasta bisa melemahkan akuntabilitas?
3. Bagaimana pemerintah kota dapat menjaga otonomi dan integritas?
4. Apa bentuk tata kelola hukum yang tepat dalam konteks ini?
5. Bagaimana memastikan partisipasi publik yang bermakna?

Urban Living Labs dan Tantangan Praktis

Voorwinden mempelajari praktik kolaborasi melalui Urban Living Labs (ULLs)—proyek eksperimental di mana teknologi diuji langsung di lingkungan kota. Di Belanda, misalnya, ULL sering didanai swasta, namun pemerintah minim pengawasan hukum.

Hasil temuan menunjukkan:

• Struktur hukum ULL tidak seragam dan rentan bias komersial
• Kepemilikan data tidak selalu jelas
• Partisipasi warga hanya formalitas, bukan substansi

ULL merepresentasikan model “sandbox governance” yang butuh peraturan ketat agar tidak justru merusak nilai publik.

Kasus Amsterdam: Fragmentasi dan Kelembagaan

Studi lapangan di Amsterdam memperlihatkan bagaimana pemerintah kota kesulitan mengkoordinasikan proyek smart city akibat:

• Fragmentasi antardepartemen
• Ketidakjelasan peran aktor swasta
• Kurangnya evaluasi independen

Meski memiliki program resmi, tata kelola proyek digital cenderung terpecah-pecah. Hal ini menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan korporasi tanpa akuntabilitas publik yang memadai.

Soft Law: Alternatif atau Ilusi?

Voorwinden juga mengulas peran “soft law”—pedoman non-mengikat seperti kode etik digital, prinsip data terbuka, atau deklarasi hak digital warga. Meski fleksibel dan partisipatif, pendekatan ini punya keterbatasan:

• Tidak selalu memiliki sanksi
• Sulit diawasi implementasinya
• Rentan dibajak menjadi alat legitimasi formalitas

Karena itu, ia merekomendasikan kombinasi antara soft law dengan kerangka hukum formal dan kebijakan berbasis hak asasi manusia.

Kritik dan Nilai Tambah: Perspektif Global Selatan

Satu hal yang kurang disorot dalam disertasi ini adalah konteks Global Selatan, termasuk Indonesia. Di banyak kota berkembang, implementasi smart city sering hanya kosmetik: mengganti lampu jalan dengan “smart lighting” tanpa memperbaiki layanan dasar.

Isu ketimpangan digital, literasi teknologi rendah, dan keterbatasan kapasitas lembaga juga membuat pendekatan seperti ULL atau data trust menjadi tidak relevan tanpa adaptasi lokal.

Di sisi lain, Voorwinden sangat tepat menyoroti bagaimana “nilai publik” harus menjadi pusat desain teknologi kota, bukan sekadar bonus tambahan.

Kesimpulan: Regulasi Proyek Kota Cerdas Butuh Paradigma Etis

Proyek smart city bukanlah soal teknologi, melainkan soal siapa yang berkuasa, siapa yang dilayani, dan siapa yang dikorbankan. Kolaborasi publik-swasta perlu transparansi, kontrol demokratis, dan perlindungan hak warga.

Kota cerdas yang ideal bukan hanya responsif, tapi adil dan partisipatif. Bukan hanya pintar secara teknis, tapi juga bijaksana secara sosial.

Sebagai kesimpulan, Voorwinden menegaskan bahwa hukum harus bergerak melampaui perlindungan data dan mulai membangun kerangka regulasi menyeluruh untuk menjaga nilai-nilai publik dalam tata kelola kota digital.

Sumber : Voorwinden, A. (2023). Smart cities: private means, public ends? Challenges in regulation and governance of smart city projects [Doctoral dissertation, University of Groningen]. University of Groningen.

Pendahuluan: Ketika Air, Cerita, dan Teknologi Menjadi Strategi Ekspor

Dalam era krisis iklim dan tekanan global terhadap infrastruktur air, Denmark tidak hanya menawarkan teknologi, tetapi juga narasi. Narasi ini bukan sekadar cerita sukses, melainkan alat diplomasi—yang oleh Jonas Falzarano Jessen disebut sebagai Water Diplomacy—untuk menjadikan solusi air Denmark diterima luas di pasar internasional. Artikel ini merangkum dan menganalisis temuan etnografis Jessen tentang bagaimana digitalisasi, diplomasi lunak, dan kapitalisasi cerita digunakan Denmark untuk memperkuat posisi globalnya.

Latar Belakang: Water Diplomacy dan Narasi Eksklusif Denmark

Jessen mengamati transformasi dalam cara Denmark menyampaikan solusi air. Bukan lagi melalui penjualan langsung, tetapi melalui pendekatan “soft sell” yang dilakukan oleh “water ambassadors”. Alih-alih menjual produk, mereka menjual cerita: bagaimana teknologi Denmark membantu mengurangi kehilangan air, menyelamatkan lingkungan, dan menjadi tulang punggung kesejahteraan sosial.

Dalam sebuah wawancara, Liam—water ambassador Denmark di Italia—mengatakan:

“Kami tidak datang sebagai penjual, tapi sebagai kolega. Tapi pada akhirnya, semua ini tetap tentang penjualan—hanya saja dikemas dalam cerita.”

Studi Kasus: Diplomasi Air Denmark di Italia

Salah satu contoh kuat datang dari perjalanan Liam ke Reggio Emilia, Italia. Di sana, ia tidak langsung menjual teknologi, tapi mendengarkan tantangan lokal: pipa tua, daerah pegunungan yang sulit dijangkau, dan limbah yang menjadi sumber air utama sungai.

Liam lalu membandingkan dengan dua proyek unggulan Denmark:

• Aarhus ReWater: Targetkan jadi pabrik pengolahan air limbah paling efisien di dunia pada 2028. Konsepnya: air limbah = sumber daya.
• LEAKman Project: Kombinasi 9 perusahaan dan universitas Denmark untuk menciptakan sistem kontrol kebocoran air yang bisa disesuaikan dengan utilitas mana pun. Hasilnya: kehilangan air nasional ditekan hingga rata-rata 7%, salah satu yang terendah di dunia.

Dengan ini, Denmark tidak menawarkan barang, melainkan “solusi yang telah terbukti berhasil”, dan itu membuat delegasi Italia merasa narasi Denmark bisa jadi masa depan mereka.

Infrastruktur Kebijakan: Undang-Undang dan Strategi Nasional

Transformasi sektor air Denmark tak lepas dari kebijakan progresif:

• Water Tax Act (1993): Pajak atas air yang hilang memaksa perusahaan utilitas air menjadi efisien.
• Water Sector Reform Act (2009): Mengubah perusahaan air publik menjadi entitas semi-swasta, berorientasi efisiensi tanpa mencari untung.

Kedua regulasi ini mendorong investasi inovasi dan kolaborasi publik-swasta yang menjadi basis ekspor teknologi air Denmark.

Digitalisasi: Katalisator Skala dan Cerita

Denmark mengandalkan teknologi prediktif, AI, dan sensor digital sebagai bagian dari narasi keberhasilan. Dalam dokumen strategi ekspor air tahun 2021, pemerintah menyatakan:

“Denmark harus menjadi pemimpin global dalam solusi air cerdas yang berkelanjutan.”

Teknologi digital ini—seperti pemantauan kebocoran secara real-time, citra satelit, hingga AI untuk prediksi investasi infrastruktur—menjadi media untuk menyampaikan nilai keberlanjutan, bukan sekadar alat teknis.

Diplomasi yang Tak Tampak: Antara Cerita dan Pasar

Meski diplomasi ini tampak seperti pertukaran ide, tujuan akhirnya tetap ekonomi: menembus pasar global air, memperkuat posisi Denmark dalam ekspor teknologi, dan menopang kesejahteraan negara.

Namun Jessen menunjukkan bahwa keberhasilan ini bergantung pada praktik yang tak bisa ditiru sembarangan—seperti kunjungan fisik, relasi personal, dan kemampuan bercerita yang kontekstual. Inilah yang ia sebut sebagai praktik nonskalabel yang memungkinkan skalabilitas komersial.

Dengan kata lain, bukan teknologinya yang dijual, melainkan narasinya yang bisa disesuaikan dan dihidupkan oleh para diplomat air.

Kritik dan Analisis Tambahan

Keberhasilan Denmark dalam narasi air digital patut diakui. Namun beberapa pertanyaan patut diajukan:

1. Apakah narasi ini inklusif atau eksklusif? Narasi Denmark memosisikan diri sebagai teladan, tetapi bagaimana dengan negara-negara Global South yang memiliki konteks berbeda?
2. Apakah teknologi dan cerita ini bisa direplikasi di sistem politik yang tidak transparan atau tidak demokratis?
3. Apakah digitalisasi menutupi ketimpangan lokal? Teknologi canggih tak selalu bisa dioperasikan oleh semua pihak, dan bisa menciptakan ketergantungan baru.

Selain itu, pendekatan naratif yang terlalu fokus pada ekspor bisa mengabaikan kebutuhan domestik, khususnya jika digunakan untuk sekadar branding tanpa evaluasi dampak jangka panjang.

Kesimpulan: Diplomasi Cerita sebagai Aset Strategis

Water Diplomacy ala Denmark bukan sekadar ekspor teknologi, tapi ekspor cara bercerita dan cara membangun hubungan lintas negara. Cerita menjadi jembatan antara pasar dan nilai, antara teknologi dan diplomasi, antara efisiensi dan keberlanjutan.

Denmark membuktikan bahwa dalam dunia yang kian digital dan terhubung, soft power bukan hanya soal budaya—tapi juga soal air. Dan air, seperti cerita, bisa mengalir ke mana saja, asalkan dibingkai dengan strategi yang tepat.

Sumber : Jessen, J. F. (2024). Water Diplomacy: Scaling Water Stories through Digitalisation in Denmark. Anthropological Journal of European Cultures, 33(2), 88–107.

Sungai Yangtze, Pusat Strategis dan Tantangan Ekologi

Sungai Yangtze adalah urat nadi ekonomi, budaya, dan ekologi Tiongkok. Membentang lebih dari 6.300 km dan melintasi 11 provinsi serta kota besar, sungai ini menopang 40% populasi dan 40% PDB nasional. Namun, industrialisasi, urbanisasi, dan pertanian intensif telah memunculkan masalah serius: polusi industri dan domestik, degradasi keanekaragaman hayati, serta fragmentasi tata kelola lingkungan. Paper “Collaborative governance in action: driving ecological sustainability in the Yangtze River basin” (Xia et al., 2024) menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana tata kelola kolaboratif lintas provinsi dapat menjadi solusi strategis bagi tantangan ekologi Sungai Yangtze, dengan menyoroti faktor-faktor kunci, mekanisme penyebab, dan studi kasus nyata di lapangan123.

Latar Belakang: Fragmentasi Tata Kelola dan Urgensi Kolaborasi

Kompleksitas Ekosistem dan Fragmentasi Institusi

Ekosistem Sungai Yangtze sangat kompleks dan terintegrasi. Masalah di satu wilayah, seperti eutrofikasi di Danau Taihu (melibatkan Zhejiang dan Jiangsu), dapat berdampak pada seluruh DAS. Fragmentasi tata kelola—akibat batas administratif, perbedaan kebijakan, dan lemahnya koordinasi—sering membuat upaya penanganan polusi dan degradasi ekologi berjalan parsial dan tidak efektif12.

Kolaborasi Lintas Wilayah: Pilar Undang-Undang Perlindungan Sungai Yangtze

Sejak 2021, Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Sungai Yangtze yang menekankan pentingnya tata kelola terkoordinasi lintas provinsi dan kota. Pendekatan ini menuntut integrasi kebijakan, harmonisasi regulasi, dan kolaborasi aktif antarwilayah untuk menjaga integritas ekosistem sungai sebagai satu kesatuan12.

Kerangka Teoritis: Faktor Penentu Tata Kelola Kolaboratif

DBO Theory dan Collaborative Governance

Studi ini mengembangkan kerangka analisis berbasis teori DBO (expectation-belief-opportunity) dan collaborative governance. Tujuh faktor utama yang memengaruhi efektivitas kolaborasi lintas provinsi diidentifikasi sebagai berikut:

• Faktor eksternal: Legal (hukum), institusional (kelembagaan), dan teknis (teknologi digital, data sharing).
• Faktor internal: Relasional (kepercayaan, interdependensi), perseptual (kesadaran dan persepsi risiko), interaktif (komunikasi dan feedback), dan efektivitas (keyakinan dan kemauan berpartisipasi)12.

Metodologi: Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA)

Penelitian ini menganalisis 19 kasus tata kelola kolaboratif di DAS Yangtze menggunakan fsQCA, yang mampu mengidentifikasi kombinasi faktor penyebab (bukan hanya satu faktor tunggal) yang membentuk efektivitas kolaborasi. Sampel mencakup provinsi utama di sepanjang Sungai Yangtze, dari Qinghai hingga Shanghai, termasuk wilayah dengan tingkat ekonomi dan tantangan ekologi yang beragam13.

Temuan Utama: Tiga Jalur Menuju Kolaborasi Efektif

1. Teknologi Memperkuat Relasi: Studi Kasus Guangxi

Jalur pertama menyoroti peran teknologi digital dalam memperkuat hubungan dan interaksi antarprovinsi. Di Guangxi, platform big data seperti Yulin Jiu Zhoujiang River Basin telah memungkinkan monitoring polusi secara real-time, berbagi data, dan koordinasi respons lintas wilayah. Hasilnya, kualitas air permukaan di wilayah ini stabil di atas 96% selama lima tahun terakhir, menunjukkan dampak nyata digitalisasi terhadap efektivitas kolaborasi123.

• Faktor kunci: Persepsi tinggi terhadap masalah ekologi, relasi kuat, interaksi aktif, teknologi digital canggih, meski tanpa dukungan hukum dan kelembagaan yang kuat.

2. Institusi Memperkuat Interaksi: Studi Kasus Anhui

Jalur kedua menunjukkan bahwa institusi dan mekanisme formal sangat penting untuk memperkuat interaksi dan efektivitas kolaborasi. Anhui menonjol melalui penandatanganan berbagai perjanjian kerja sama dengan provinsi lain (misal, Nanjing, Hangzhou, Xuzhou) dan lembaga riset, serta integrasi penegakan hukum administratif dan pidana untuk perlindungan lingkungan. Upaya ini meningkatkan rasio kualitas air baik di DAS Yangtze menjadi 94,8% dan tingkat kepuasan publik atas lingkungan mencapai 92,8%123.

• Faktor kunci: Persepsi tinggi, institusi kuat, interaksi intensif, efektivitas partisipasi, meski relasi informal dan teknologi belum optimal.

3. Sinergi Internal-Eksternal: Studi Kasus Chongqing

Jalur ketiga menekankan pentingnya kombinasi faktor internal (persepsi, relasi, efektivitas partisipasi) dan eksternal (hukum, teknologi). Chongqing sukses mengembangkan platform “Basin Water Environment Intelligent Management” bersama universitas dan lembaga riset, serta melakukan penegakan hukum bersama dengan Sichuan. Hasilnya, 98,6% dari 74 titik pemantauan kualitas air di wilayah ini memenuhi standar, dan 1.424 PLTA kecil berhasil direstrukturisasi, 242 di antaranya ditutup demi perlindungan ekologi123.

• Faktor kunci: Kesadaran tinggi, relasi erat, partisipasi aktif, hukum dan teknologi mendukung, meski interaksi dan institusi formal belum maksimal.

Studi Kasus Tambahan: Delta Sungai Yangtze dan Kebijakan Kolaboratif

Penelitian lain di Delta Sungai Yangtze (Jiangsu, Zhejiang, Shanghai) menemukan bahwa 87,5% kebijakan kolaborasi lingkungan air dikeluarkan oleh pemerintah lokal, dengan fokus utama pada perlindungan sumber daya air dan pengendalian polusi limbah. Namun, kebijakan pemulihan ekosistem dan audit pejabat masih kurang mendapat perhatian. Rekomendasi utama: beri otonomi lebih besar pada pemerintah lokal untuk penanganan limbah, gunakan kebijakan diferensiasi sesuai karakteristik wilayah, dan tingkatkan stabilitas kebijakan4.

Analisis Kritis: Pelajaran, Tantangan, dan Implikasi

Kekuatan Model Kolaboratif

• Holistik dan adaptif: Pendekatan lintas provinsi memungkinkan respons lebih cepat dan terkoordinasi terhadap polusi, bencana, dan perubahan ekosistem.
• Digitalisasi: Teknologi digital mempercepat pertukaran informasi, monitoring, dan pengambilan keputusan berbasis data.
• Konsensus dan persepsi: Kesadaran kolektif akan urgensi masalah ekologi menjadi pendorong utama partisipasi aktif dan sinergi lintas wilayah.

Tantangan Implementasi

• Fragmentasi institusi: Perbedaan kapasitas, prioritas, dan sumber daya antardaerah masih menjadi kendala utama.
• Kesenjangan teknologi: Tidak semua provinsi memiliki akses atau kemampuan mengadopsi teknologi digital canggih.
• Ketimpangan relasi dan interaksi: Hubungan yang kurang harmonis atau minim kepercayaan dapat menghambat efektivitas kolaborasi.
• Keterbatasan hukum dan kebijakan: Meski hukum nasional sudah menekankan kolaborasi, implementasi di lapangan masih belum merata.

Perbandingan dengan Studi Lain

Penelitian ini memperkaya literatur tata kelola kolaboratif dengan menggabungkan analisis faktor internal dan eksternal secara sistemik. Studi lain di kawasan Sungai Yangtze juga menyoroti pentingnya insentif ekonomi, regulasi risiko, dan integrasi kebijakan lintas sektor (pertanian, energi, industri) untuk memperkuat kolaborasi dan mengatasi eksternalitas negatif5.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Strategis

1. Percepat digitalisasi tata kelola: Bangun platform data bersama, sistem monitoring real-time, dan dashboard transparan untuk semua provinsi.
2. Perkuat institusi formal dan mekanisme insentif: Dorong perjanjian kerja sama lintas provinsi, integrasi penegakan hukum, dan audit kinerja pejabat terkait lingkungan.
3. Tingkatkan kapasitas dan kepercayaan: Fasilitasi dialog rutin, pelatihan bersama, dan pertukaran sumber daya untuk membangun trust dan relasi produktif.
4. Harmonisasi kebijakan dan regulasi: Sinkronkan peraturan pusat dan daerah, serta dorong adaptasi kebijakan sesuai karakteristik lokal.
5. Libatkan masyarakat dan sektor swasta: Buka ruang partisipasi publik dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memperluas inovasi dan pendanaan ekologi.

Koneksi dengan Tren Industri dan Agenda Global

• ESG dan SDGs: Kolaborasi lintas provinsi sangat relevan dengan SDG 6 (Clean Water and Sanitation), SDG 13 (Climate Action), dan SDG 17 (Partnerships for the Goals). Perusahaan multinasional di DAS Yangtze kini dituntut memperhatikan jejak ekologi dan tata kelola air lintas wilayah sebagai bagian dari strategi ESG mereka.
• Green finance dan teknologi: Inovasi pembiayaan hijau dan adopsi teknologi digital (IoT, AI, big data) menjadi katalis penting untuk memperkuat kolaborasi dan efisiensi pengelolaan sumber daya air.

Menuju Tata Kelola Ekologis Sungai Yangtze yang Sinergis

Paper ini membuktikan bahwa tata kelola kolaboratif lintas provinsi, dengan dukungan teknologi, institusi kuat, dan kesadaran kolektif, adalah kunci menjaga ketahanan ekologi Sungai Yangtze. Tidak ada satu jalur tunggal menuju sukses—kombinasi faktor internal (persepsi, relasi, interaksi, efektivitas) dan eksternal (hukum, institusi, teknologi) harus diselaraskan untuk membangun sinergi yang berkelanjutan. Pengalaman Guangxi, Anhui, dan Chongqing menjadi bukti bahwa model kolaborasi adaptif dapat meningkatkan kualitas air, mengurangi polusi, dan memperkuat ketahanan ekologi kawasan. Tantangan tetap besar, namun dengan inovasi, digitalisasi, dan komitmen bersama, Sungai Yangtze dapat menjadi laboratorium tata kelola ekologi masa depan yang layak dicontoh di tingkat global.

Sumber Asli Artikel

Xia Y, Tian Z, Ding C. (2024). Collaborative governance in action: driving ecological sustainability in the Yangtze River basin. Frontiers in Environmental Science, 12:1463179.

Air Bersih, Hak Asasi, dan Tantangan Global

Air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, melainkan hak asasi manusia yang menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak lain seperti kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang bermartabat. Dalam konteks global, pengakuan atas hak ini semakin menguat seiring krisis air bersih yang melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Paper “Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” oleh Fachriza Cakrafaksi Limuris (Jurnal Jentera, 2021) mengupas secara mendalam posisi strategis hak atas air bersih dalam kerangka hukum internasional dan nasional, serta tantangan implementasinya di Indonesia12.

Hak Atas Air Bersih dalam Perspektif HAM Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Turunannya

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 menjadi tonggak utama pengakuan hak-hak dasar manusia di seluruh dunia. Pasal 25 UDHR menegaskan setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatan. Meskipun air bersih tidak disebutkan secara eksplisit, hak ini diakui sebagai komponen vital dari standar hidup yang layak134.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) 1966 memperkuat hal ini melalui Pasal 11 dan 12, yang menegaskan hak atas standar hidup layak dan kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Komentar Umum No. 15 Komite PBB (2003) secara eksplisit menyatakan bahwa hak atas air adalah hak asasi manusia yang tak terpisahkan dari hak atas standar hidup layak dan kesehatan123.

Resolusi PBB 2010: Pengakuan Global

Pada 28 Juli 2010, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 64/292 yang secara tegas mengakui hak atas air minum yang aman dan bersih serta sanitasi sebagai hak asasi manusia. Negara-negara diminta menyediakan sumber daya, transfer teknologi, dan kerja sama internasional untuk memastikan akses air bersih dan sanitasi bagi semua orang, terutama di negara berkembang13.

Dimensi Hak Atas Air: Kebebasan dan Kepemilikan Hak

Paper ini menguraikan dua dimensi utama hak atas air:

• Kebebasan: Jaminan akses non-diskriminatif terhadap air minum yang aman dan sanitasi, serta perlindungan dari gangguan atau pemutusan akses secara sewenang-wenang.
• Kepemilikan Hak: Hak atas sistem pasokan air dan manajemen yang adil, hak untuk mendapatkan air dalam jumlah memadai, hak atas akses air di tahanan, serta hak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan air di tingkat nasional dan lokal12.

Standar Minimum Hak Atas Air

Menurut Komentar Umum No. 15 dan Fact Sheet No. 35 PBB, unsur-unsur hak atas air meliputi:

• Kecukupan: WHO merekomendasikan 50-100 liter air per orang per hari untuk kebutuhan dasar. Akses minimum 20-25 liter per hari dianggap tidak memadai untuk kesehatan optimal.
• Keamanan: Air harus bebas dari mikroba, parasit, zat kimia, dan bahaya radiologi. Kualitas air juga harus dapat diterima secara estetis (tidak berbau, berwarna, atau berasa).
• Akses Fisik: Fasilitas air dan sanitasi harus mudah dijangkau, aman, dan memperhatikan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
• Keterjangkauan: Biaya air tidak boleh menghalangi akses, terutama bagi kelompok miskin. Rumah tangga tidak boleh dibebani biaya air secara tidak proporsional12.

Krisis Air Bersih: Fakta Global dan Nasional

Data dan Tren Global

• Hanya 0,5% air dunia yang tersedia bagi manusia dan ekosistem; sisanya berupa air beku di kutub1.
• 70% air tawar dunia digunakan untuk pertanian.
• Pada 2010, kebutuhan pangan global naik 70%, menyebabkan kebutuhan air pertanian melonjak 19%.
• Lebih dari 1 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses air layak, dan jumlah ini terus bertambah, terutama di wilayah perkotaan13.

Tantangan di Indonesia

• Peningkatan populasi dan urbanisasi memperbesar tekanan pada sumber air.
• Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menurunkan kelestarian dan kualitas air.
• Pencemaran air oleh limbah domestik, industri, dan pertanian menjadi penyebab utama krisis air bersih di banyak wilayah14.
• Sungai-sungai di kota besar seperti Jakarta mengalami pencemaran berat, mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Studi Kasus: Implementasi Hak Atas Air di Indonesia

Swastanisasi Air dan Akses Publik

Pengelolaan air di Indonesia pernah didominasi swasta, terutama di kota-kota besar. Namun, pengalaman menunjukkan swastanisasi seringkali tidak meningkatkan akses air bersih secara adil. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XI/2013 menegaskan negara harus tetap menjadi pengelola utama sumber daya air demi kemakmuran rakyat1.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2019: Titik Balik Regulasi

UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air menjadi tonggak baru perlindungan hak atas air di Indonesia. UU ini mengatur:

• Prioritas utama: Hak rakyat atas air untuk kebutuhan pokok sehari-hari (60 liter/orang/hari).
• Prioritas kedua: Air untuk pertanian rakyat.
• Prioritas ketiga: Air untuk kebutuhan usaha yang menunjang kebutuhan pokok1.
• Konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air menjadi tiga pilar utama pengelolaan sumber daya air.

UU ini juga menegaskan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan air serta perlindungan masyarakat adat dalam konservasi air.

Studi Lapangan: Krisis Air di Daerah Perkotaan dan Pedesaan

Penelitian di berbagai daerah seperti Jakarta, Lampung, dan kawasan pedesaan menunjukkan:

• Kota besar: Pencemaran sungai dan air tanah oleh limbah domestik dan industri menyebabkan air tidak layak konsumsi. Banyak warga miskin kota bergantung pada air galon atau sumur dangkal yang kualitasnya tidak terjamin.
• Pedesaan: Akses air bersih masih mengandalkan air tanah dan mata air yang rentan terhadap pencemaran dan perubahan iklim. Infrastruktur air bersih belum merata, terutama di wilayah terpencil14.

Analisis Kritis: Tantangan Implementasi dan Keadilan Sosial

Hambatan Struktural

• Keterbatasan Infrastruktur: Banyak daerah belum memiliki jaringan air bersih yang memadai.
• Keterbatasan Anggaran: Investasi pemerintah untuk air bersih masih jauh dari kebutuhan.
• Ketimpangan Akses: Kelompok miskin dan marginal sering menjadi korban utama krisis air14.

Dimensi Keadilan dan Partisipasi

• Hak atas air bukan hanya soal akses fisik, tetapi juga keadilan dalam distribusi, keterjangkauan harga, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
• Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air, termasuk dengan memastikan tidak ada diskriminasi, pemutusan akses sewenang-wenang, atau privatisasi yang merugikan publik123.

Integrasi dengan Agenda Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

• Pengelolaan air harus selaras dengan pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan pengendalian pencemaran.
• Konservasi sumber air, pengendalian limbah, dan edukasi masyarakat menjadi kunci pencegahan krisis air di masa depan.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Strategis

1. Penguatan Regulasi dan Implementasi UU SDA: Segera terbitkan peraturan pelaksana yang mendukung UU No. 17/2019 agar perlindungan hak atas air benar-benar terwujud di lapangan.
2. Investasi Infrastruktur Air Bersih: Prioritaskan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan air bersih, terutama di daerah tertinggal dan kawasan rawan bencana.
3. Pengendalian Pencemaran dan Konservasi: Perkuat penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan dorong program konservasi sumber air berbasis masyarakat.
4. Keterlibatan Masyarakat dan Transparansi: Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan air, serta buka akses informasi publik terkait kualitas dan distribusi air.
5. Perlindungan Kelompok Rentan: Pastikan kelompok miskin, perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas dalam kebijakan air bersih dan sanitasi.

Koneksi dengan Tren Global dan Industri

• SDGs: Hak atas air bersih sangat terkait dengan SDG 6 (Clean Water and Sanitation) dan SDG 10 (Reduced Inequalities).
• ESG: Perusahaan nasional dan multinasional kini dituntut memperhatikan aspek hak asasi dan lingkungan dalam rantai pasok air.
• Inovasi Teknologi: Digitalisasi monitoring kualitas air, smart metering, dan solusi berbasis komunitas semakin penting untuk memperluas akses dan efisiensi pengelolaan air.

Opini dan Perbandingan dengan Studi Lain

Paper ini memperkuat temuan global bahwa hak atas air bersih adalah hak asasi manusia yang tak bisa ditawar. Namun, tantangan terbesar di Indonesia adalah implementasi—mulai dari regulasi, pendanaan, hingga pengawasan. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang relatif kuat, namun butuh political will dan kolaborasi lintas sektor agar hak ini benar-benar dirasakan seluruh rakyat.

Air Bersih, Hak Asasi yang Wajib Dipenuhi Negara

Hak atas air bersih adalah hak asasi manusia yang fundamental dan jembatan menuju hak-hak lain. Indonesia sudah berada di jalur yang benar dengan ratifikasi konvensi internasional dan pengesahan UU No. 17/2019. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Prioritas ke depan adalah memperkuat regulasi, investasi infrastruktur, pengendalian pencemaran, serta memastikan keadilan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, hak atas air bersih tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga realitas yang dirasakan setiap warga negara.

Sumber Asli Artikel

Fachriza Cakrafaksi Limuris. Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jurnal Jentera Volume 4, No. 2 Desember 2021, hlm. 515–532.