Latar Belakang Teoretis

Pusat Latihan dan Rehabilitasi Atlet Berperforma Tinggi di Rajasthan dirancang untuk memodernisasi ekosistem olahraga melalui pendekatan ilmiah, memadukan pelatihan fisik, analitik performa, dan pemulihan cedera dalam satu fasilitas terpadu. Teori yang mendasari pembangunan fasilitas ini adalah paradigma “sport science–driven performance”, yaitu pendekatan yang menyeimbangkan beban latihan, pemantauan biometrik, dan rehabilitasi terukur untuk memaksimalkan output atlet.

Dalam konteks India, terutama negara bagian Rajasthan yang memiliki sejarah panjang dalam pengembangan atlet angkat besi, atletik, dan olahraga tempur, fasilitas konvensional seringkali tertinggal dari standar global. Permasalahan klasik berupa minimnya ruang latihan profesional, kurangnya tenaga ahli sport science, serta absennya sistem pemulihan berbasis klinis menyebabkan banyak atlet tidak dapat mempertahankan performa puncak secara berkelanjutan.

Intervensi smart city dalam proyek ini menghadirkan konsep bahwa infrastruktur olahraga dapat menjadi instrumen pembangunan manusia, khususnya melalui peningkatan kemampuan atlet untuk bersaing pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan merangkul perkembangan ilmu fisiologi olahraga, biomekanika, dan teknologi monitoring, pusat ini dirancang sebagai model baru pembinaan atlet di India Barat.

Metodologi dan Kebaruan

Metodologi studi yang digunakan menekankan observasi desain, struktur fasilitas, serta penilaian fungsi ruang berdasarkan standar pusat kinerja internasional. Secara garis besar, metodologi mencakup:

1. Analisis Struktur dan Tata Ruang Fisik

Dokumen menunjukkan bahwa fasilitas dibangun untuk mengakomodasi beragam cabang olahraga melalui:

• gymnasium berstandar internasional,

• strength & conditioning zone,

• area rehabilitasi,

• ruang terapi dingin dan panas,

• studio biomekanika,

• lapangan latihan multifungsi.

Analisis ini menilai apakah distribusi ruang mendukung siklus latihan–pemulihan secara ideal.

2. Evaluasi Integrasi Sport Science

Studi meninjau:

• perangkat pengukuran fisiologis,

• sistem pemantauan kinerja,

• peralatan terapi fisik,

• dan ruang konsultasi sport medicine.

Kebaruan fasilitas ini bertumpu pada integrasi tiga pilar utama: performance enhancement, injury prevention, dan clinical-grade rehabilitation, yang sebelumnya tidak tersedia dalam satu lokasi terpadu di Rajasthan.

3. Penilaian Program Operasional dan Tujuan Jangka Panjang

Proyek ini juga dievaluasi berdasarkan dukungan terhadap atlet tingkat provinsi dan nasional, kontribusi terhadap akademi olahraga lokal, dan potensinya sebagai pusat penelitian sport science.

Kebaruan terbesar hadir dalam bentuk visi pemerintah daerah untuk menjadikan infrastruktur olahraga sebagai bagian dari pembangunan kota cerdas — bukan hanya pusat latihan, tetapi juga pusat inovasi olahraga.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

1. Peningkatan Mutu Pelatihan melalui Fasilitas Modern

Studi menunjukkan bahwa pusat ini menyediakan lingkungan yang sangat mendukung latihan intensif. Peralatan kekuatan, ruang latihan tertutup, serta area mobilitas–fleksibilitas memungkinkan program pelatihan individual yang lebih presisi. Atlet tidak lagi harus berlatih di fasilitas yang tersebar; seluruh kebutuhan mereka tersedia dalam satu kompleks.

Kondisi ini mengurangi waktu transit, meminimalkan gangguan latihan, dan meningkatkan kemampuan pelatih dalam merancang beban (load management) yang biomekanis tepat.

2. Integrasi Rehabilitasi Klinis yang Sebelumnya Tidak Ada

Sebelum pembangunan fasilitas, rehabilitasi atlet bergantung pada klinik umum yang tidak memiliki spesialisasi cedera olahraga. Dengan ruang terapi panas–dingin, alat stimulasi listrik, serta zona pemulihan berteknologi tinggi, pusat ini memberikan bentuk layanan yang menyerupai pusat performa internasional.

Penelitian menekankan bahwa atlet yang pulih dengan benar mengurangi risiko cedera berulang, yang seringkali menjadi penyebab terhentinya karier atlet di tingkat negara bagian.

3. Dampak Sosial bagi Ekosistem Olahraga Rajasthan

Keberadaan fasilitas ini menciptakan efek berantai:

• pelatih lokal terpapar metode ilmiah modern;

• akademi olahraga dapat melakukan pemusatan latihan (camp) secara konsisten;

• atlet muda memperoleh akses pelatihan yang sebelumnya tidak terjangkau;

• kawasan sekitar berkembang karena meningkatnya aktivitas pelatihan dan kompetisi.

Dengan demikian, pusat ini berfungsi sebagai katalisator peningkatan kualitas atletik jangka panjang.

4. Efisiensi Ruang dan Desain Fungsional

Desain bangunan menekankan efisiensi ruang melalui:

• zonasi pelatihan yang jelas (upper body, lower body, agility),

• area pemulihan terpadu dekat ruang latihan,

• ventilasi alami yang mengurangi konsumsi energi,

• dan ruang multifungsi untuk seminar dan pelatihan pelatih (coaching education).

Dokumen menggarisbawahi bahwa desain ini mengadopsi standar internasional namun disesuaikan dengan iklim Rajasthan.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

1. Minimnya Data Evaluasi Kuantitatif

Meskipun fasilitas modern, dokumen tidak memuat:

• performa atlet sebelum–sesudah,

• metrik rehabilitasi,

• tingkat cedera tahunan,

• ataupun statistik penggunaan fasilitas.

Tanpa data kuantitatif, kontribusi pusat terhadap peningkatan prestasi sulit diukur secara ilmiah.

2. Tantangan Operasional dan Pengelolaan

Pusat ini membutuhkan:

• pelatih kekuatan bersertifikasi,

• ahli fisioterapi olahraga,

• ahli nutrisi,

• sport scientist,
  yang jumlahnya di Rajasthan masih terbatas.

Tanpa keahlian pendamping, fasilitas fisik tidak akan menghasilkan dampak optimal.

3. Risiko Ketergantungan pada Pendanaan Pemerintah

Pengelolaan pusat performa memerlukan biaya tinggi untuk:

• perawatan alat,

• kalibrasi perangkat biomekanika,

• pembaruan mesin latihan,

• dan tenaga klinis.

Dokumen belum menjelaskan mekanisme pendanaan jangka panjang.

4. Akses Atlet Akar Rumput (Grassroots)

Terdapat potensi ketimpangan akses: fasilitas ini mudah diakses atlet elit, tetapi belum tentu terjangkau bagi atlet dari distrik terpencil. Model inklusi perlu diperkuat agar manfaatnya tidak hanya terbatas pada segmen kecil.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

1. Fondasi bagi Sport Science Research di India Barat

Pusat ini berpotensi menjadi laboratorium untuk penelitian:

• biomekanika gerak,

• pemulihan cedera,

• nutrisi atlet,

• dan load monitoring.

2. Model Integrasi Infrastruktur dalam Smart City

Studi ini menunjukkan bahwa fasilitas olahraga dapat menjadi komponen utama kota cerdas, mendukung kesehatan masyarakat dan ekonomi kreatif berbasis olahraga.

3. Pengembangan Ekosistem Atletik Berbasis Data

Jika ke depan fasilitas mengadopsi:

• GPS tracking,

• force plate,

• motion capture,

• dan software analitik latihan,
  maka pembinaan atlet Rajasthan akan memasuki era berbasis data yang lebih presisi.

4. Replikasi untuk Negara Bagian Lain

Model Rajasthan dapat diadaptasi kota-kota India lain yang kekurangan fasilitas modern.

Refleksi Penutup

Pusat Latihan dan Rehabilitasi Atlet Berperforma Tinggi di Rajasthan merupakan langkah strategis bagi modernisasi pembinaan atlet di India. Dengan menggabungkan fasilitas fisik kelas dunia, ruang rehabilitasi klinis, dan area pengembangan sport science, pusat ini menunjukkan tekad pemerintah negara bagian untuk meningkatkan daya saing atletnya secara nasional.

Meskipun menghadapi tantangan berupa kurangnya tenaga ahli, absennya data evaluatif, dan kebutuhan pendanaan jangka panjang, proyek ini tetap menandai perubahan paradigma penting: bahwa pembinaan atlet tidak lagi berbasis intuisi, tetapi pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan manajemen performa modern.

Di tengah kompetisi olahraga global yang semakin intens, fasilitas seperti ini menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan olahraga India yang lebih unggul dan berkelanjutan.

Sumber

Studi Kasus C21: Rajasthan High-Performance Sports Training and Rehabilitation Centre. (2023). Dalam SAAR: Smart Cities and Academia towards Action and Research (Part C: Urban Infrastructure). National Institute of Urban Affairs (NIUA).

Latar Belakang Teoretis

Proyek Multi-Level Car Parking (MLCP) di Jammu lahir dari kebutuhan struktural untuk merespons pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat tajam di wilayah perkotaan India Utara. Laporan primer yang dikaji dalam studi ini menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas dan kekurangan lahan parkir on-street telah mengarah pada kemacetan yang kronis, tekanan pada sirkulasi jalan, serta memburuknya kualitas pengalaman bagi pengguna kota. Dalam konteks inilah konsep MLCP diposisikan sebagai salah satu solusi manajemen permintaan parkir yang sejalan dengan prinsip Transit-Oriented Development dan strategi urban Smart City.

Kerangka teoretis proyek ini mengandalkan dua pilar besar. Pertama, pengendalian penggunaan ruang publik: parkir dipindahkan dari permukaan jalan menuju struktur vertikal yang terkonsolidasi sehingga ruang kota dapat direbut kembali untuk mobilitas, pejalan kaki, dan aktivitas komersial. Kedua, optimasi pergerakan kendaraan: MLCP dianggap mampu mengurangi waktu pencarian parkir (parking search time), yang secara empiris terbukti menjadi komponen besar penyebab kemacetan mikro di kawasan komersial dan terminal.

Proyek ini juga terhubung dengan visi kota Jammu: “Transforming Jammu into a sustainable and economically vibrant city focusing on tourism, quality of life and trade by leveraging its heritage and location.” Dengan demikian, fungsi MLCP bukan sekadar fasilitas parkir, tetapi elemen strategis dalam reorganisasi mobilitas, tata guna lahan, dan aktivitas ekonomi.

Metodologi dan Kebaruan

Dokumen sumber menggambarkan metodologi yang bersandar pada evaluasi operasional terhadap MLCP yang terletak di kawasan vital BC Road dan terintegrasi dengan General Bus Stand. Pendekatan penelitian memanfaatkan kombinasi data sekunder (DPR, laporan teknis, peta tata guna lahan, proyeksi permintaan parkir) dan analisis spasial kontekstual.

Tahapan utama metodologi:

H3 — 1. Penilaian Kondisi Eksisting

Tim melakukan analisis baseline mengenai kondisi lalu lintas, karakteristik penggunaan lahan, keberadaan bengkel dan encroachment di sekitar area proyek, serta pola parkir informal yang sebelumnya mendominasi.

H3 — 2. Gap Analysis

Perbandingan dilakukan antara kebutuhan parkir (berdasarkan proyeksi 2027) dan kapasitas aktual. Dari analisis ini, teridentifikasi bahwa kebutuhan mencapai lebih dari seribu kendaraan, yang tidak dapat diserap oleh kondisi permukaan jalan.

H3 — 3. Evaluasi Desain dan Fitur Teknis

Kebaruan proyek menonjol pada integrasi tiga sistem parkir: pit puzzle, overground puzzle, dan conventional parking, yang secara teoritis meningkatkan kapasitas pada tapak terbatas. Ini merupakan pencapaian signifikan dalam konteks kota-kota India dengan keterbatasan lahan.

H3 — 4. Penilaian Risiko dan Tantangan

Pendekatan evaluatif menyoroti risiko struktural seperti vandalisme, kurangnya perawatan, serta hambatan institusional yang terkait dengan koordinasi antar-departemen kota.

Kebaruan penelitian terlihat pada cara proyek ini menggabungkan terminal bus, area komersial, dan parkir multilevel dalam satu sistem terintegrasi. Ini menandai perubahan paradigma: dari fasilitas tunggal menjadi mobility hub yang multifungsi.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Analisis menggambarkan beberapa temuan penting terkait fungsi, dampak, dan tantangan MLCP di Jammu.

H3 — 1. Efisiensi Ruang dan Rekonfigurasi Mobilitas Kota

Proyek MLCP mengalihkan parkir dari jalan menuju bangunan bertingkat, sehingga meminimalkan parkir liar yang sebelumnya menghambat sirkulasi. Temuan menunjukkan bahwa rekayasa ruang tersebut menghasilkan peningkatan kualitas aliran lalu lintas di sekitar BC Road. Walaupun data kuantitatif detail tidak disajikan, laporan menegaskan adanya pengurangan signifikan terhadap titik-titik kemacetan.

Dalam konteks kota padat seperti Jammu, hal ini memiliki nilai strategis: efisiensi ruang tidak hanya meningkatkan pengalaman komuter, namun juga memperbaiki keselamatan lalu lintas.

H3 — 2. Dampak Ekonomi dan Aktivasi Kawasan

Studi mencatat bahwa keberadaan MLCP memicu revitalisasi kegiatan komersial di sekitar terminal. Ketika on-street parking berkurang, sirkulasi pejalan kaki menjadi lebih aman, dan toko-toko kecil di sekitar kawasan kembali memperoleh visibilitas.

Proyek ini secara teoretis membuka peluang peningkatan pendapatan kota dari parkir dan kegiatan komersial. Selain itu, integrasi ruang komersial seluas lebih dari 11.000 m² dalam struktur MLCP menciptakan efek multiplicative terhadap ekonomi kawasan.

H3 — 3. Tantangan Fungsional: Akses, Keselamatan, dan Pemeliharaan

Temuan penting dari studi adalah adanya risiko operasional dalam MLCP:

• kurangnya pemeliharaan dapat mengancam umur pakai sistem puzzle parking,

• tingkat keamanan harus konsisten dipantau mengingat struktur multi-level berpotensi menjadi area dengan risiko vandalisme,

• relokasi bengkel dan aktivitas informal di sekitar tapak menghadapi resistensi sosial, sehingga perlu strategi transisi lebih baik.

Konflik spasial antara ruang publik, pedagang lama, dan desain baru memerlukan pendekatan sosial yang belum sepenuhnya disentuh proyek ini.

H3 — 4. Kurangnya Keterhubungan Urban

Analisis menunjukkan bahwa MLCP “sukses sebagai bangunan” namun belum optimal sebagai elemen tata kota. Proyek ini seharusnya memiliki peranan sebagai simpul mobilitas yang menghubungkan area komersial besar seperti Raghunath Mandir Road, tetapi integrasi ini belum terealisasi.

Dengan kata lain, MLCP dirancang baik secara teknis tetapi kurang menonjol sebagai katalis perubahan sistemik dalam mobilitas kota.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Penelitian ini memiliki beberapa batasan struktural:

1. Keterbatasan Data Empiris

Tidak tersedia data kuantitatif komprehensif terkait:

• penurunan waktu mencari parkir,

• perubahan volume lalu lintas,

• tingkat pemanfaatan harian,

• pendapatan parkir aktual.

Hal ini menyebabkan evaluasi dampak lebih bersifat deskriptif dan tidak sepenuhnya terukur.

2. Ketergantungan pada Desain Tunggal

Kritik penting adalah bahwa proyek MLCP terlalu mengisolasi solusi “dalam bangunan”, tanpa melibatkan transformasi lahan sekitarnya. Dalam paradigma smart city, parkir seharusnya menjadi komponen dari jaringan mobilitas multimoda—bukan sekadar fasilitas teknis.

3. Inkonsistensi Antar-Pemangku Kepentingan

Tantangan koordinasi antara JDA, operator bus, pemilik toko, dan masyarakat lokal memengaruhi implementasi proyek. Studi tidak menunjukkan mekanisme kolaborasi jangka panjang, padahal keberlanjutan operasional bergantung pada tata kelola kelembagaan yang kuat.

4. Absennya Penilaian Sosial

Tidak tersedia survei kepuasan pengguna, persepsi keamanan, atau aksesibilitas bagi kelompok rentan. Padahal, MLCP terletak di kawasan transportasi publik utama dan memiliki implikasi langsung pada pedestrian dan pengguna angkutan umum.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Studi ini memberi beberapa kontribusi penting bagi literatur kota cerdas dan manajemen mobilitas:

1. Model Integrasi Parkir dan Terminal

MLCP Jammu menjadi studi awal integrasi parkir bertingkat dengan terminal bus yang dapat direplikasi pada kota-kota tier-2 dan tier-3 di India.

2. Pentingnya Integrasi Ekonomi dan Mobilitas

Proyek ini menegaskan bahwa parkir bukan sekadar fasilitas—ia harus dihubungkan dengan penggunaan lahan komersial, konektivitas angkutan umum, dan pola pejalan kaki.

3. Kebutuhan Framework 25 Tahun

Rekomendasi dalam studi menyoroti perlunya long-term mobility masterplan yang mengatasi fragmentasi proyek. Pendekatan jangka panjang akan memastikan struktur seperti MLCP tidak berdiri sebagai entitas terisolasi, tetapi bagian dari sistem kota.

4. Prioritas pada Keamanan, O&M, dan Responsivitas Sosial

Kota cerdas tidak dapat bertumpu hanya pada infrastruktur fisik; keberhasilan sangat dipengaruhi oleh:

• program pemeliharaan berkala,

• desain responsif yang mengutamakan persepsi pengguna,

• manajemen risiko yang berpusat pada keselamatan.

Refleksi Penutup

Proyek MLCP di Jammu menunjukkan upaya penting untuk mewujudkan tata mobilitas yang lebih efisien, terkelola, dan berorientasi masa depan. Meskipun implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, proyek ini membuktikan bahwa pendekatan vertikal dalam manajemen parkir sangat relevan pada kota yang tumbuh cepat dan terbatas lahan.

Dalam konteks perkembangan kota cerdas, studi ini menawarkan pelajaran besar: bahwa teknologi dan infrastruktur harus dipadukan dengan integrasi sosial, tata kelola kuat, dan visi jangka panjang, agar transformasi mobilitas dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sumber

Studi Kasus C20: Multi-Level Car Parking at BC Road, Jammu. (2023). Dalam SAAR: Smart Cities and Academia towards Action and Research (Part C: Urban Infrastructure). National Institute of Urban Affairs (NIUA).

Latar Belakang Teoretis

Penelitian mengenai Bemina Park berlandaskan pemahaman bahwa ruang hijau perkotaan bukan sekadar fasilitas rekreasi, tetapi komponen penting dalam kesehatan ekologi, identitas sosial, dan ketahanan urban. Di bawah inisiatif Clean Srinagar Green Srinagar, Smart City Mission mengusung gagasan bahwa kota yang berkelanjutan harus memperluas cakupan ruang terbuka dan menghubungkannya melalui koridor hijau yang bersifat kontinuitas fisik maupun ekologis.

Secara teoretis, proyek ini berangkat dari dua premis besar:

1. Green Corridor sebagai Infrastruktur Perkotaan

Ruang terbuka yang terhubung sepanjang jaringan arteri kota bertindak sebagai:

• penyerap polusi udara dan kebisingan,

• penyedia habitat hayati,

• penopang non-motorized mobility,

• dan ruang interaksi sosial lintas-demografi.

Konsep ini menempatkan taman bukan sebagai entitas terisolasi, tetapi sebagai unit dalam jaringan ekologis yang lebih besar.

2. Ruang Publik sebagai Penyeimbang Ketimpangan Akses

Daerah Bemina selama beberapa dekade tumbuh sebagai kawasan relokasi warga dari pusat kota. Akibatnya, banyak permukiman di sekitarnya tidak memiliki ruang hijau privat atau fasilitas rekreasi. Penelitian ini mengasumsikan bahwa ruang publik yang dirancang baik mampu:

• mengurangi ketimpangan akses rekreasi,

• meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui aktivitas fisik,

• serta memperkuat kohesi sosial dalam komunitas urban.

Dengan demikian, dasar teoritis proyek Bemina Park melampaui estetika dan mencakup fungsi ekologis, kesehatan masyarakat, dan perbaikan struktur sosial kota.

Metodologi dan Kebaruan

Metodologi studi ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan penekanan pada observasi lapangan, dokumentasi visual, wawancara infomal dengan warga sekitar, serta peninjauan peta dan kronologi perkembangan kawasan.

Kebaruan Studi

Beberapa elemen pembeda penelitian ini antara lain:

1. Pendekatan makro–mikro secara simultan
   Tim peneliti tidak hanya mengkaji taman sebagai proyek mandiri, tetapi sebagai bagian awal dari green belt sepanjang ±8 km di koridor National Highway. Pendekatan multi-skala ini jarang digunakan dalam studi ruang publik di wilayah perkotaan Kashmir.

2. Analisis transformasi ekologis lahan gambut yang terdegradasi
   Sebelum intervensi, lahan Bemina merupakan area marshland sisa dari proses urbanisasi cepat dan penjualan tanah pada 1990-an. Studi ini memetakan transisi ekologis dari rawa, menjadi area parkir liar dan tempat pembuangan sampah, lalu menjadi taman publik terpadu.

3. Penekanan pada penerimaan sosial dan rasa kepemilikan warga
   Survei informal menunjukkan bahwa warga di sekitar taman mengembangkan rasa memiliki yang kuat, bahkan melakukan penjagaan sukarela untuk mengurangi vandalisme. Aspek ini menjadi temuan sosial yang penting dan jarang dibahas dalam studi serupa.

4. Evaluasi risiko tata kelola dan keberlanjutan pasca pembangunan
   Tidak banyak proyek Smart City yang secara eksplisit menganalisis risiko kegagalan perawatan seperti yang dilakukan studi ini—terutama potensi eskalasi masalah menjadi isu keamanan di area strategis seperti National Highway.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis ekologi, sosial, dan tata kelola dalam konteks ruang publik perkotaan yang sedang mengalami regenerasi.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

1. Transformasi Lahan dan Signifikansi Ekologis

Analisis dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Bemina Park muncul dari kebutuhan untuk memulihkan lahan gambut yang semakin menyusut akibat pembangunan tidak terencana. Maraknya pembuangan sampah, parkir liar, dan limpasan air membuat area ini kehilangan fungsi ekologisnya.

Intervensi Smart City mengubah kondisi ini secara drastis melalui:

• pembentukan lawn hijau luas,

• jalur pedestrian internal,

• zona rekreasi aktif (seperti open gym),

• instalasi permainan anak,

• dan elemen peneduh.

Secara ekologis, taman ini berfungsi sebagai buffer yang memisahkan permukiman dari polusi visual, kebisingan, dan beban kendaraan berkecepatan tinggi di National Highway.

2. Fungsi Sosial dan Respons Komunitas

Penelitian menunjukkan bahwa taman ini kini menjadi:

• titik istirahat bagi pengunjung dari luar kota,

• ruang bermain anak-anak,

• area olahraga bagi perempuan, yang jumlah penggunanya dilaporkan meningkat signifikan,

• ruang berkumpul informal bagi berbagai kelompok usia.

Salah satu temuan menarik adalah munculnya sense of ownership di kalangan warga. Mereka menganggap ruang ini sebagai aset bersama yang harus dijaga karena dibangun dengan uang publik. Kesadaran ini terbukti ketika warga secara sukarela mencegah tindakan pengrusakan fasilitas taman.

3. Tantangan Pengelolaan dan Perawatan

Meski pembangunan fasilitas berjalan baik, masalah terbesar justru terletak pada pasca konstruksi, terutama:

• Tidak adanya respons cepat dari kontraktor pemeliharaan.

• Risiko cepatnya degradasi fasilitas akibat cuaca, penggunaan intensif, dan lokasi yang sangat terbuka.

• Kekhawatiran warga sekitar untuk memanfaatkan taman pada jam tertentu karena potensi kerumunan yang tidak terkendali.

• Risiko meningkatnya persoalan keamanan di koridor strategis apabila taman tidak dirawat.

Temuan ini menjadi catatan penting: keberhasilan fisik tidak menjamin keberlanjutan sosial dan operasional.

4. Integrasi dengan Green Belt Kota

Studi menegaskan bahwa Bemina Park bukan tujuan akhir, tetapi awal dari serangkaian ruang hijau sepanjang ±8 km di National Highway. Integrasi ini—jika terealisasi—akan menciptakan jaringan ruang publik yang:

• menambah ruang terbuka kota yang saat ini terbatas,

• meningkatkan kualitas udara daerah padat,

• dan memungkinkan pergerakan pejalan kaki secara lebih aman dan berkelanjutan.

Konsep ini memiliki potensi untuk menjadi model regenerasi koridor jalan nasional di kota-kota India lainnya.

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Meskipun studi ini cukup komprehensif, terdapat beberapa keterbatasan metodologis dan asumtif yang perlu dikritisi:

1. Tidak Dilakukannya Survei Kuantitatif Terukur

Temuan mengenai preferensi pengguna, frekuensi kunjungan, dan persepsi keamanan bersifat naratif. Tanpa data kuantitatif, sulit memastikan signifikansi statistik atau pola penggunaan yang lebih presisi.

2. Ketergantungan pada Narasi Pemerintah

Sebagian besar data berasal dari dokumen Smart City Mission. Tanpa triangulasi independen, potensi bias institusional tetap terbuka—misalnya terkait pencapaian ekologis atau estimasi keberlanjutan jangka panjang.

3. Minimnya Pembahasan tentang Dampak Ekologi Makro

Studi menyebutkan bahwa taman berfungsi sebagai penyangga ekologis, namun tidak memaparkan:

• perubahan tingkat infiltrasi tanah,

• peningkatan biodiversitas,

• atau pengaruh nyata pada microclimate.

Padahal, klaim ekologis membutuhkan pembuktian empiris.

4. Tidak Ada Analisis Keuangan Jangka Panjang

Biaya pembangunan disebutkan (3.6 crore), namun tidak ada perhitungan mengenai:

• biaya pemeliharaan tahunan,

• model pendanaan keberlanjutan,

• atau skenario kegagalan pemeliharaan.

Aspek ini krusial untuk ruang publik di wilayah dengan cuaca ekstrem dan kepadatan tinggi.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Studi ini menghadirkan sejumlah implikasi bagi penelitian dan perencanaan kota:

1. Ruang Publik sebagai Mekanisme Regenerasi Koridor Transportasi

Model Bemina menunjukkan bahwa ruang hijau dapat menjadi instrumen strategis dalam memperbaiki citra koridor jalan nasional yang sebelumnya didominasi fungsi transportasi semata. Studi lanjutan dapat mengembangkan model efektivitas—baik sosial, ekologis, maupun ekonomi—dari strategi ini.

2. Perlunya Model Tata Kelola Kolaboratif

Kesuksesan fisik proyek terbentur persoalan pemeliharaan. Pendekatan baru kemungkinan mencakup:

• community stewardship,

• kemitraan publik–privat,

• atau co-management agreements antara pemerintah dan warga.

3. Basis Data Ekologi dan Sosial Pasca Intervensi

Penelitian masa depan perlu menggunakan:

• pengukuran kualitas udara,

• studi temperatur permukaan,

• survei statistik pengguna,
  untuk menguji efektivitas taman dalam konteks perubahan iklim dan urbanisasi cepat.

4. Replicability dan Adaptasi

Temuan bahwa taman dapat berfungsi sebagai penyangga polusi dan ruang sosial membuatnya relevan untuk kota-kota India lainnya yang menghadapi tekanan serupa. Namun, adaptasi harus mempertimbangkan karakteristik lahan, pola mobilitas, dan struktur sosial yang berbeda.

Refleksi Penutup

Studi Bemina Park menawarkan gambaran meyakinkan tentang bagaimana intervensi ruang publik yang dirancang dengan kesadaran ekologis dan sosial dapat memperbaiki kualitas hidup kota yang menghadapi tekanan urbanisasi. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa pembangunan fisik hanyalah langkah pertama: keberhasilan jangka panjang baru dapat dicapai melalui tata kelola perawatan yang efektif, partisipasi komunitas, dan integrasi dalam visi jangka panjang kota.

Dalam konteks perkembangan terbaru urbanisme berkelanjutan—di mana kota berusaha menyeimbangkan kebutuhan mobilitas, ruang hijau, dan ketahanan iklim—Bemina Park dapat menjadi model penting, sekaligus peringatan bahwa keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh desain, tetapi oleh kemampuan sistem kota memelihara keindahan dan fungsi ruang publik yang telah diciptakan.
 

Sumber

Studi Kasus C19: Public Space at Bemina Park, Srinagar. (2023). Dalam SAAR: Smart Cities and Academia towards Action and Research (Part C: Urban Infrastructure) (hlm. 118–119). National Institute of Urban Affairs (NIUA).

Bangladesh merupakan salah satu ekonomi berkembang tercepat di Asia Selatan, namun dalam konteks perdagangan internasional, negara ini masih menghadapi tantangan struktural yang cukup dalam. Laporan 2025 National Trade Estimate menggambarkan Bangladesh sebagai pasar dengan kombinasi hambatan tarif tinggi, prosedur kepabeanan yang belum modern, rezim digital yang semakin ketat, serta penegakan hukum yang lemah—khususnya terkait kekayaan intelektual. Semua faktor tersebut secara langsung memengaruhi hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, yang didasarkan pada mekanisme Trade and Investment Cooperation Forum Agreement (TICFA).

Meski pemerintah Bangladesh telah melakukan sejumlah reformasi dalam beberapa tahun terakhir, hambatan akses pasar bagi eksportir, penyedia jasa, dan investor asing tetap signifikan. Tantangan tersebut mencakup area kebijakan impor, tata kelola pengadaan pemerintah, transparansi regulasi, isu digital, hingga persoalan ketenagakerjaan dan korupsi.

Kebijakan Impor: Tarif Tinggi, Aturan Ketat, dan Minimnya Transparansi

1. Struktur Tarif dan Keterbukaan Perdagangan yang Terbatas

Rata-rata tarif MFN Bangladesh mencapai 14,1%, lebih tinggi dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Tarif untuk produk pertanian bahkan lebih tinggi (17,7%).

Selain itu, Bangladesh hanya mengikat 17,6% garis tarif di WTO, dengan bound rate rata-rata 155,1%. Hal ini memberikan ruang luas bagi kebijakan proteksionis dan perubahan kebijakan tiba-tiba.

2. Kebijakan Non-Tarif: Implementasi TFA yang Lambat

Meskipun Bangladesh telah meratifikasi WTO Trade Facilitation Agreement pada 2016, implementasinya masih jauh dari tuntas:

• belum menyerahkan notifikasi transparansi impor-ekspor,

• belum menyerahkan dokumentasi implementasi Customs Valuation Agreement,

• belum memberikan klarifikasi transparan terkait proses penilaian bea cukai.

Ketiadaan kepastian ini menyulitkan importir yang membutuhkan prediktabilitas dan waktu pemrosesan yang jelas.

Pengadaan Pemerintah: Prinsip Kompetitif Ada, tetapi Praktik Korupsi Menghambat Persaingan

Secara teoritis, Bangladesh menggunakan sistem tender terbuka berdasarkan Public Procurement Act 2006, tetapi berbagai hambatan praktik di lapangan membuat perusahaan asing, termasuk perusahaan AS, berada dalam posisi tidak menguntungkan.

Masalah yang sering dilaporkan:

• spesifikasi teknis yang dibuat untuk menguntungkan vendor tertentu,

• kurangnya transparansi,

• praktik bid rigging,

• pengaruh kuat mitra lokal tertentu,

• serta tuduhan suap dalam proses evaluasi dan persetujuan.

Bangladesh bukan pihak maupun pengamat dalam WTO Government Procurement Agreement, sehingga tidak terikat standar internasional dalam pengadaan publik.

Pemerintah interim yang menjabat sejak 2024 menyatakan komitmen terhadap reformasi, tetapi implementasinya masih harus dibuktikan.

Perlindungan Kekayaan Intelektual: Penegakan Lemah dan Lonjakan Barang Bajakan

Bangladesh menghadapi masalah serius dalam perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual (HKI). Barang palsu dan bajakan beredar luas di sektor:

• konsumer,

• pakaian,

• farmasi,

• perangkat lunak.

Kelemahan utama:

• polisi minim sumber daya dan jarang mengambil inisiatif,

• investigasi jarang dilakukan,

• proses pengadilan panjang dan tidak pasti,

• kurangnya koordinasi antar-lembaga (Customs, Copyright Office, DPDT),

• peningkatan Bangladesh sebagai sumber distribusi global barang palsu.

Bangladesh memang telah memperbarui beberapa undang-undang seperti:

• Patent Law (2022, revisi 2023),

• Copyright Law (amendemen 2023),

• Industrial Design Act (2023),

tetapi aturan pelaksana belum diterbitkan sehingga efektivitasnya belum terlihat. Kurangnya konsultasi publik dalam penyusunan regulasi juga menimbulkan kritik.

AS terus memberi bantuan teknis melalui TICFA, tetapi membangun rezim IP yang efektif membutuhkan reformasi kelembagaan yang jauh lebih mendalam.

Hambatan Digital dan E-Commerce: Regulasi Ketat, Kontrol Konten, dan Ancaman Terhadap Privasi

Bangladesh telah mengembangkan jaringan regulasi digital yang semakin ketat dan berpotensi membatasi kebebasan internet serta perdagangan digital.

1. Akses dan Sensor Internet

Di bawah ICT Act 2006 dan amandemennya, pemerintah dapat:

• mengakses sistem komputer apa pun,

• menyita atau memblokir data,

• memutus layanan internet atau komunikasi suara,

• menyensor konten digital.

Hal ini menciptakan risiko besar bagi perusahaan teknologi, platform digital, dan startup internasional.

2. Regulasi OTT dan Media Digital

Regulasi Digital, Social Media and OTT Platforms (2021) membuka peluang besar bagi pemerintah untuk:

• mengawasi konten digital,

• membebankan kewajiban traceability bahkan pada layanan terenkripsi,

• mengenakan tanggung jawab pidana bagi perusahaan dan stafnya.

Perusahaan AS sangat khawatir terhadap besarnya ruang interpretasi regulator.

3. Rancangan Undang-Undang Data Pribadi: Risiko Lokalisasi Data

Rancangan Personal Data Protection Act yang berulang kali direvisi menimbulkan kekhawatiran:

• potensi kewajiban lokalisasi data untuk data “klasifikasi khusus”,

• akses luas oleh aparat penegak hukum,

• kurangnya konsultasi publik,

• ketidakjelasan penerapan untuk data global perusahaan multinasional.

Rancangan yang terakhir bahkan sempat ditarik setelah banyak dikritik, tetapi upaya regulasi masih terus berlangsung.

4. Cybersecurity: Regulasi Baru Masih Mengandung Pasal Kriminalisasi Ekspresi

Pada 2023 Bangladesh mengganti Digital Security Act dengan Cyber Security Act, tetapi banyak elemen kontroversial masih dipertahankan. Pada Desember 2024, pemerintah interim mengesahkan Cyber Protection Ordinance yang akan berlaku penuh jika disetujui parlemen mendatang.

Ancaman Shutdown Internet: Dampak Besar pada Perdagangan dan Operasi Global

Sejak 2015, Bangladesh beberapa kali menutup atau membatasi layanan internet, terutama menjelang peristiwa politik sensitif. Contohnya:

• pembatasan data seluler pada 2019, 2020, dan 2023,

• pemblokiran layanan internet di kamp pengungsi Rohingya (2019–2020),

• pemutusan internet nasional selama 10 hari pada Juli–Agustus 2024.

Shutdown seperti ini tidak hanya mengganggu operasi perusahaan AS tetapi juga merusak reputasi iklim digital Bangladesh.

Hambatan Investasi: Kepemilikan Asing Dibatasi dan Proses Repatriasi Lambat

Bangladesh mengizinkan kepemilikan asing 100% dalam banyak sektor, tetapi terdapat pembatasan kepemilikan dalam:

• telekomunikasi,

• gas,

• distribusi energi,

• dan sektor lain yang dianggap strategis.

Untuk berinvestasi di 22 sektor, investor asing harus memperoleh No Objection Certificate, suatu proses yang dapat memakan waktu lama dan tidak selalu transparan.

Masalah terbesar bagi investor AS adalah repatriasi keuntungan:

• banyak perusahaan menunggu lebih dari setahun untuk persetujuan,

• proses persetujuan tidak jelas,

• diperlukan izin dari beberapa regulator sebelum disetujui bank sentral.

Pemerintah interim berjanji melakukan reformasi, namun implementasi tetap menjadi tantangan.

Subsidi Pertanian dan Ekspor: Dukungan Besar yang Belum Transparan

Bangladesh memberikan subsidi besar untuk:

• pupuk,

• diesel,

• listrik irigasi,

• mesin pertanian,

• pembelian gabah dengan harga dukungan.

Selain itu, terdapat skema insentif ekspor untuk 43 sektor dengan tunai 1–20% nilai ekspor, dengan syarat kandungan lokal minimal 30%.

Sebagai LDC, Bangladesh masih dikecualikan dari larangan subsidi ekspor WTO, tetapi masa pengecualian ini akan berakhir seiring rencana graduasi dari kategori LDC.

Masalah Ketenagakerjaan: Syarat GSP yang Belum Terpenuhi

AS masih menangguhkan fasilitas GSP Bangladesh sejak 2013 akibat:

• kondisi pekerja yang buruk,

• lemahnya kebebasan berserikat,

• buruknya keselamatan bangunan dan kebakaran—terutama di sektor garmen.

Pada 2024, AS menyampaikan Labor Action Plan berisi 11 komitmen perbaikan yang harus dipenuhi Bangladesh untuk bisa mempertimbangkan pemulihan GSP.

Korupsi: Hambatan Struktural terhadap Perdagangan dan Investasi

Korupsi tetap menjadi masalah paling persisten. Meskipun struktur hukum melarang suap, pemerasan, dan pencucian uang, implementasinya sangat lemah.

Masalah utama:

• pegawai publik sering menunda proses hingga menerima suap,

• upaya memperlemah Anti-Corruption Commission,

• backlog besar kasus korupsi,

• pengaruh politik dalam tender dan izin usaha.

Bangladesh berada dalam fase transisi politik pada 2024–2025, dan pemerintahan interim menyatakan komitmen reformasi, tetapi hasilnya belum terlihat.

Penutup: Pasar dengan Potensi Besar tetapi Dipenuhi Hambatan Berlapis

Bangladesh memiliki potensi ekonomi sangat besar dengan populasi muda, pertumbuhan manufaktur yang pesat, serta ambisi digitalisasi nasional. Namun hambatan tarif tinggi, regulasi digital yang ketat, penegakan hukum IP yang lemah, kesulitan repatriasi, serta tingginya tingkat korupsi menjadikan pasar ini tetap sulit bagi perusahaan AS.

Ke depan, keberhasilan reformasi pemerintah interim, implementasi penuh kebijakan TFA, penyempurnaan regulasi digital, dan perbaikan perlindungan pekerja akan sangat menentukan apakah Bangladesh bisa menjadi mitra dagang yang lebih andal bagi komunitas internasional.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Bangladesh Section.

Australia merupakan salah satu mitra dagang terdekat Amerika Serikat dan terikat dalam United States–Australia Free Trade Agreement (FTA) yang sudah berlaku sejak 2005. Di bawah perjanjian tersebut, seluruh ekspor AS menikmati akses bebas tarif ke pasar Australia. Kedua negara secara rutin meninjau pelaksanaan FTA untuk memastikan keselarasan kebijakan dan penyelesaian isu-isu yang tersisa.

Namun, laporan 2025 National Trade Estimate menunjukkan bahwa meskipun hubungan dagang berlangsung erat, sejumlah hambatan tetap memengaruhi akses pasar AS—terutama melalui aturan sanitari dan fitosanitari (SPS), kebijakan digital, regulasi sektor audiovisual, dan isu kompensasi investasi. Hambatan-hambatan ini tidak bersifat tarif, tetapi berdampak langsung pada kelancaran ekspor dan kegiatan perusahaan AS di Australia.

Hambatan SPS: Aturan Ketat yang Membatasi Produk Daging dan Hortikultura AS

1. Daging Sapi: Pasar Masih Tertutup untuk Produk Segar dari AS

Australia memiliki salah satu rezim kesehatan hewan paling ketat di dunia, terutama terkait risiko bovine spongiform encephalopathy (BSE).

Setelah kasus BSE di AS pada 2003, Australia langsung menutup pasar untuk daging sapi AS. Walaupun pada 2018 Australia telah membuka kembali impor untuk produk daging sapi olahan yang tahan panas, pasar untuk daging sapi segar dan produk sapi tidak stabil tetap tertutup.

Negosiasi teknis terus dilakukan, tetapi belum menghasilkan pembukaan akses penuh. Bagi industri daging AS, kondisi ini menciptakan hambatan besar terhadap salah satu pasar protein premium dunia.

2. Daging Babi: Larangan untuk Produk Segar dan Bone-In Pork

Pork merupakan ekspor pertanian terbesar ketiga AS ke Australia, tetapi aturan SPS Australia tetap menutup pasar untuk:

• daging babi segar,

• produk babi dingin/chilled,

• dan produk bone-in pork.

Australia menilai AS memiliki risiko penyakit PRRS dan PMWS, meskipun AS telah menyampaikan bukti ilmiah bahwa produk babi mereka aman. Sengketa ilmiah yang belum teratasi ini membuat akses pasar tetap terblokir untuk berbagai jenis produk bernilai tinggi.

3. Unggas: Persyaratan Pemanasan yang Tidak Praktis

Australia hanya memperbolehkan impor daging unggas yang sudah dimasak, dan itu pun dengan aturan yang sangat ketat. Importasi harus memenuhi:

• pemanasan inti minimum 74°C selama 165 menit, atau

• prosedur pemasakan lain yang setara.

Standar ini membuat produk unggas olahan seperti deli meat atau produk siap saji AS tidak dapat memenuhi persyaratan, sehingga pada praktiknya pasar Australia tertutup untuk berbagai produk unggas AS.

4. Hortikultura: Apel dan Pir Masih Menghadapi Pembatasan Besar

Apel AS

Australia menolak impor apel AS selama bertahun-tahun karena beberapa jenis hama. Meski negara tersebut telah menerbitkan analisis risiko baru untuk apel dari Pacific Northwest dan memfinalkan analisisnya pada 2022, akses pasar tetap belum terbuka penuh.

Pir AS

Larangan impor pir AS tetap dipertahankan akibat kekhawatiran terhadap penyakit fire blight. AS telah memberikan bukti ilmiah bahwa:

• pir matang tanpa gejala tidak membawa bakteri fire blight,

• dan tidak termasuk jalur penyebaran penyakit.

Namun, Australia belum mengubah kebijakannya sehingga akses pasar tetap tertutup.

Hambatan-hambatan SPS ini—kebanyakan berbasis pendekatan risiko ultra-hati-hati—menjadi titik friksi utama dalam perdagangan pangan AS–Australia.

Perlindungan Kekayaan Intelektual: Masalah dalam Pemberitahuan Paten Farmasi

Di bawah FTA, Australia wajib memberi pemberitahuan kepada pemilik paten ketika pihak lain mengajukan permohonan persetujuan pemasaran produk farmasi yang masih berada dalam masa paten.

Namun perusahaan AS dan Australia terus menyatakan bahwa:

• pemberitahuan sering tertunda,

• proses administratif tidak konsisten,

• dan beberapa ketentuan hukum tentang ganti rugi sipil menciptakan ketidakpastian bagi pemilik paten.

AS masih menganggap isu ini sebagai area yang perlu dipantau karena berdampak pada industri farmasi bernilai tinggi.

Hambatan Digital: Mandatory Bargaining Code dan Regulasi Baru

Australia menerapkan Mandatory News Media and Digital Platforms Bargaining Code sejak 2021. Aturan ini mewajibkan perusahaan platform digital tertentu untuk:

• bernegosiasi dengan media Australia, dan

• memberikan bayaran atas konten berita yang muncul di platform mereka.

Pada 2024, pemerintah Australia mengumumkan rencana memperketat kode tersebut dengan:

• memperluas kewajiban,

• menambah sanksi finansial bagi platform yang tidak membuat atau memperbarui perjanjian dengan media Australia.

Langkah ini berdampak pada perusahaan digital AS yang beroperasi di Australia, terutama dalam hal kewajiban negosiasi komersial dan eksposur terhadap denda.

Hambatan Sektor Jasa: Ancaman Kewajiban Konten Lokal untuk Streaming

Australia sedang mempertimbangkan kebijakan konten lokal untuk layanan streaming video sebagai bagian dari National Cultural Policy.

Pemerintah telah berkonsultasi dengan pelaku industri mengenai:

• persentase konten lokal,

• genre prioritas, dan

• model kontribusi ekonomi.

Rencana ini akan diwujudkan dalam undang-undang sebelum pemilu 2025. Jika diterapkan secara agresif, regulasi tersebut dapat:

• meningkatkan biaya operasional platform streaming AS,

• memengaruhi ketersediaan katalog global,

• dan menciptakan hambatan akses bagi penyedia layanan baru.

Hambatan Investasi: Sengketa Kompensasi di New South Wales

Selain hambatan perdagangan barang dan jasa, laporan ini mencatat isu investasi terkait pembatalan lisensi pertambangan di New South Wales (NSW) pada 2014. Ketika lisensi dicabut, pemerintah NSW juga mengesahkan undang-undang yang:

• melarang kompensasi kepada investor,

• termasuk pemegang saham AS.

Komite parlementer telah merekomendasikan agar pemerintah NSW memberikan mekanisme kompensasi, tetapi hingga kini belum ada tindakan. Bagi investor, kasus ini menimbulkan keraguan terhadap keamanan regulasi dan perlindungan investasi di tingkat negara bagian.

Penutup: Mitra Dekat yang Tetap Menjadi Tantangan dalam Area Non-Tarif

Secara keseluruhan, Australia menawarkan akses bebas tarif ke produk AS melalui FTA, tetapi hambatan non-tarif tetap signifikan. Isu SPS, regulasi digital, kebijakan audiovisual, dan ketidakpastian investasi menciptakan tantangan nyata bagi eksportir dan perusahaan AS.

Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan dagang dekat sekalipun tidak menjamin hilangnya hambatan—terutama ketika hambatan tersebut muncul dari pertimbangan kesehatan, budaya, atau kebijakan domestik yang sensitif secara politik.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Australia Section.

Argentina memasuki 2025 dengan lanskap perdagangan yang kompleks, ditandai oleh tarif tinggi, sistem perpajakan yang membebani impor, serta regulasi yang berubah cepat. Meskipun negara ini terikat penuh dalam sistem WTO dan menjadi anggota MERCOSUR, berbagai kebijakan domestik masih menciptakan hambatan signifikan bagi eksportir dan penyedia jasa internasional. Laporan 2025 National Trade Estimate menyoroti bahwa Argentina tetap menjadi salah satu pasar dengan kombinasi hambatan tarif dan non-tarif paling padat di kawasan.

Kerangka hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Argentina berada di bawah Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), yang menjadi forum utama dialog mengenai isu pasar dan investasi. Namun, sejumlah kebijakan Argentina, terutama di bidang impor dan akses valuta asing, terus memengaruhi stabilitas perdagangan.

Struktur Tarif: Rata-Rata Tinggi dan Peran MERCOSUR dalam Pembentukan Bea Masuk

Tarif rata-rata Most-Favored-Nation (MFN) Argentina tercatat 13,4%, dengan tarif pertanian 10,3% dan tarif non-pertanian 13,8%. Meski Argentina telah mengikat seluruh garis tarifnya di WTO dengan rata-rata 31,8%, praktik aktualnya tetap berada di batas atas bagi banyak sektor.

Sebagai anggota MERCOSUR, Argentina menerapkan Common External Tariff (CET) yang berkisar 0–35%. Meskipun blok tersebut telah menyepakati penurunan 10% CET pada sebagian besar produk sejak 2022, implementasi penuh kode bea cukai bersama masih terhambat karena hanya Argentina yang meratifikasinya.

Argentina juga menaikkan tarif pada sejumlah produk tertentu, misalnya wiski yang kini dikenai tarif 35%, jauh di atas tarif 12% untuk minuman beralkohol lainnya.

Sistem Perpajakan Impor: Beban Tinggi dan Administrasi Lambat

Argentina memiliki struktur pajak berlapis yang menambah biaya impor secara signifikan. Poin-poin utama termasuk:

• Statistical tax 3% untuk impor konsumsi, diperpanjang hingga 2027.

• Advance VAT antara 10–20%, ditambah additional VAT 20% untuk barang konsumsi dan 10% untuk barang modal.

• Income tax withholding sebesar 6–11% atas nilai barang.

• Untuk sebagian transaksi, ada tambahan pembayaran personal asset tax 30% sejak 2022.

Dalam konteks inflasi yang tinggi, mekanisme advance payments membuat impor semakin tidak kompetitif, dan proses pengembalian VAT setelah ekspor sering mengalami keterlambatan yang memperburuk beban pelaku usaha.

Pembatasan Non-Tarif: Larangan Impor dan Persyaratan Khusus yang Ketat

Argentina memiliki salah satu rezim pembatasan impor barang bekas paling ketat di kawasan. Larangan atau pembatasan meliputi:

• sebagian besar barang modal bekas,

• mesin pertanian tertentu kecuali untuk direkondisi di dalam negeri,

• ban bekas dan retread,

• peralatan medis bekas,

• suku cadang otomotif bekas,

• serta larangan umum terhadap barang remanufaktur.

Untuk barang bekas yang masih boleh diimpor, syaratnya sangat berat, seperti:

• hanya boleh diimpor oleh pengguna akhir,

• rekondisi luar negeri hanya oleh produsen asli,

• rekondisi dalam negeri hanya oleh lembaga teknis negara,

• barang tidak boleh dijual atau dipindahtangankan selama empat tahun,

• seluruh barang wajib memiliki Certificate of Import of Used Capital Goods.

Selain itu, antara 2019–2024, sebagian besar barang dikenakan pajak PAIS antara 7,5–30% yang semakin mengurangi daya saing impor, meski pajak tersebut tidak diperpanjang pada akhir 2024.

Reformasi Sistem Perizinan Impor: Penghapusan Lisensi Non-Automatic

Salah satu perubahan penting terjadi pada akhir 2023, ketika Argentina menghapus lisensi impor non-otomatis (non-automatic import licenses) dan menggantinya dengan Statistical System of Imports (SEDI), sebuah sistem digital pencatatan data impor.

Walau reformasi ini diarahkan pada transparansi, pelaku usaha tetap memantau apakah sistem ini akan diterapkan secara konsisten atau justru menjadi bentuk hambatan administratif baru.

Akses Pasar Valuta Asing: Perbaikan Terbatas tetapi Risiko Masih Tinggi

Pembatasan akses terhadap valuta asing menjadi salah satu hambatan terbesar bagi importir. Walaupun bank sentral telah mempercepat akses pembayaran impor dari 120 hari menjadi 30 hari setelah barang tiba, implementasinya tetap sulit. Pelaku usaha sering menghadapi:

• keterlambatan akses dolar,

• keharusan melakukan negosiasi dengan pemasok internasional,

• biaya tambahan karena pembiayaan atau kredit,

• ketidakpastian nilai tukar yang fluktuatif.

Beberapa sektor seperti energi dan pertambangan mendapatkan akses prioritas, tetapi sebagian besar sektor lain masih menghadapi risiko transaksi yang tinggi.

Hambatan Kepabeanan dan Reformasi Fasilitasi Perdagangan

Pada 2024, Argentina melakukan beberapa upaya reformasi:

• menghapus penggunaan reference prices untuk sebagian negara asal,

• menghilangkan analisis kapasitas finansial importir,

• menghapus automatic red channel untuk barang yang terkena antidumping,

• menyederhanakan persyaratan keselamatan untuk produk seperti sepeda dan tekstil.

Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan arah yang lebih progresif, persyaratan consularization tetap menjadi hambatan besar. Setiap invoice dan packing list harus dilegalisasi oleh konsulat Argentina, suatu proses yang mahal dan tidak sesuai praktik modern.

SPS: Akses Tertutup untuk Sapi Hidup

Walaupun pasar daging sapi sempat dibuka kembali pada 2018, Argentina masih melarang impor sapi hidup dari AS dengan alasan kesehatan (BSE). Hingga kini, negosiasi sertifikat sanitari bersama masih berlangsung dan belum mencapai hasil final.

Perlindungan Kekayaan Intelektual: Tantangan Berat bagi Inovator

Argentina tetap berada pada Priority Watch List untuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Masalah utamanya mencakup:

• cakupan paten yang sangat terbatas,

• kurangnya perlindungan data uji farmasi,

• backlog panjang untuk paten farmasi dan biosimilar,

• pasar gelap besar untuk barang bajakan, termasuk La Salada dan Barrio Once,

• penegakan hukum yang tidak efektif.

Situasi ini menciptakan risiko tinggi bagi perusahaan teknologi, farmasi, dan industri kreatif.

Hambatan di Sektor Jasa: Utamanya dari Pembatasan Valuta Asing

Sektor jasa menghadapi hambatan yang serupa dengan barang, terutama dalam hal akses pembiayaan dan pembayaran lintas negara. Argentina memang menghapus kewajiban otorisasi impor jasa pada 2023, tetapi regulasi pembatasan valuta asing masih menjadi hambatan utama bagi penyedia layanan asing.

Sektor tertentu, seperti media dan telekomunikasi, memiliki hambatan tersendiri:

• Media Law mewajibkan porsi konten lokal dalam iklan, radio, dan televisi.

• Pada 2024, sebagian ketentuan konten berita wajib dicabut.

• Untuk telekomunikasi, Argentina akhirnya mencabut pengendalian harga ICT yang
  sejak 2020 membatasi tarif di bawah inflasi dan menghambat investasi sektor digital.

Penutup: Reformasi Ada, tetapi Beban Perdagangan Masih Berat

Argentina melakukan sejumlah reformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penghapusan lisensi non-otomatis, beberapa penyederhanaan kepabeanan, dan perubahan kebijakan sektor telekomunikasi.

Namun struktur pajak impor yang rumit, pembatasan ketat barang bekas dan remanufaktur, ketidakpastian valuta asing, serta perlindungan kekayaan intelektual yang lemah tetap menjadikan Argentina pasar yang penuh tantangan.

Bagi perusahaan internasional, keberhasilan memasuki pasar Argentina membutuhkan strategi yang matang, pemahaman mendalam mengenai regulasi yang berubah cepat, serta kapasitas finansial yang cukup untuk menanggung biaya kepatuhan yang tinggi.

 

Daftar Pustaka

2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers – Argentina Section.