Di sebuah ruang sidang yang tenang di pusat Jakarta, sejarah ekonomi Indonesia pernah ditentukan bukan oleh deru mesin pabrik, melainkan oleh deretan angka dalam dokumen kerja sama interkoneksi. Kala itu, jutaan pengguna ponsel di tanah air tak menyadari bahwa setiap pesan singkat (SMS) yang mereka kirimkan dengan tarif Rp350 sebenarnya hanya membutuhkan biaya produksi tak lebih dari Rp70. Selisih harga yang fantastis itu bukan sekadar margin keuntungan, melainkan monumen dari sebuah praktik kartel yang sistematis.

Sebagai wartawan yang telah bertahun-tahun mengikuti denyut kebijakan publik, saya melihat kasus ini sebagai pintu masuk untuk memahami betapa vitalnya hukum persaingan usaha. Persaingan bukan sekadar jargon ekonomi; ia adalah jantung dari keadilan distribusi kesejahteraan di republik ini.

 

Filosofi Persaingan: Belajar dari Kegagalan Kolektivisme

Seringkali kita terjebak dalam perdebatan usang mengenai siapa yang berhak memiliki aset negara. Namun, sejarah panjang abad ke-20 memberikan pelajaran yang jauh lebih berharga. Kita bisa berkaca pada keruntuhan Uni Soviet dan transformasi ekonomi China. Di Soviet, kepemilikan aset sepenuhnya berada di tangan negara, namun ketiadaan kompetisi membuat inovasi mati suri. Sebaliknya, China di bawah Deng Xiaoping mulai menyadari bahwa persaingan—meski tetap melibatkan perusahaan negara—adalah bahan bakar efisiensi.

Pelajaran besarnya jelas: persaingan jauh lebih penting daripada sekadar kepemilikan aset. Persaingan menciptakan tekanan bagi pelaku usaha untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen. Di sinilah kita harus membedakan antara Free Competition dan Fair Competition. Persaingan bebas yang liar cenderung berakhir pada "hukum rimba" di mana yang terkuat memangsa yang lemah hingga tercipta monopoli baru. Sementara itu, persaingan yang sehat (fair competition) membutuhkan wasit yang jeli—dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)—untuk memastikan semua orang bermain sesuai aturan.

 

Memahami Batas: Monopoli vs Praktik Monopoli

Satu miskonsepsi yang sering muncul di ruang publik adalah anggapan bahwa menjadi monopoli itu ilegal. Padahal, UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak melarang posisi monopoli itu sendiri, melainkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Seorang pelaku usaha boleh saja mendominasi pasar karena ia paling efisien atau memiliki teknologi yang tak tertandingi. Namun, ia dilarang menggunakan posisi dominannya itu untuk menghambat pesaing atau mengeksploitasi konsumen.

Konsep ini semakin krusial saat kita bicara tentang Essential Facilities (Fasilitas Esensial). Bayangkan sebuah jalan tol tunggal menuju sebuah pelabuhan; jika pemilik jalan tersebut menolak memberikan akses kepada penyedia jasa logistik lain, maka ia telah menyalahgunakan fasilitas esensialnya.

Dalam konteks nasional, kasus PT PLN (Persero) menjadi studi kasus yang menarik. Sebagai pemilik infrastruktur transmisi dan distribusi listrik (hulu hingga hilir), PLN memegang fasilitas esensial yang mustahil direplikasi oleh swasta dalam waktu singkat. Tantangan kebijakan kita ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa meski PLN menguasai infrastruktur, peluang bagi penyedia energi lain untuk masuk tetap terbuka tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional.

 

Membaca Pasar melalui Lensa SCP

Untuk membedah mengapa sebuah industri tidak efisien, para analis kebijakan sering menggunakan kerangka kerja Structure-Conduct-Performance (SCP). Secara sederhana, struktur (Structure) pasar, seperti jumlah pemain dan hambatan masuk, akan menentukan bagaimana pelaku usaha berperilaku (Conduct). Perilaku ini pada akhirnya akan menghasilkan kinerja (Performance) ekonomi tertentu.

Jika strukturnya adalah oligopoli—hanya dikuasai segelintir pemain besar—maka perilaku yang muncul seringkali adalah kesepakatan harga atau kartel. Hasilnya? Kinerja ekonomi yang buruk, harga tinggi, dan kualitas layanan yang pas-pasan. Inilah yang terjadi pada kasus Temasek yang melibatkan kepemilikan silang di Telkomsel dan Indosat. Melalui keputusan berani KPPU, praktik ini diputus, yang kemudian secara dramatis meruntuhkan tarif SMS dan memberikan penghematan triliunan rupiah bagi kantong rakyat kecil.

Kesuksesan serupa terlihat pada liberalisasi industri penerbangan. Sebelum era 2000-an, terbang adalah kemewahan. Namun, kebijakan yang membuka ruang bagi maskapai berbiaya rendah (LCC) mengubah lanskap transportasi kita. Struktur pasar yang kompetitif memaksa maskapai berinovasi, dan hasilnya adalah efisiensi yang luar biasa: "Kini semua orang bisa terbang."

 

Celah di Tembok Regulasi: Kritik terhadap Post-Notification

Namun, tak selamanya langkah penegakan hukum kita berjalan mulus. Ada kelemahan fundamental dalam sistem merger kita yang bersifat Post-Notification. Di Indonesia, perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan baru diwajibkan melapor ke KPPU setelah transaksi terjadi.

Ini ibarat membiarkan sebuah gedung dibangun tanpa IMB, lalu baru diperiksa setelah jadi. Jika ternyata bangunan itu melanggar aturan, meruntuhkannya adalah proses yang menyakitkan secara ekonomi dan hukum. Bandingkan dengan sistem Pre-Notification di negara-negara maju, di mana setiap rencana merger besar harus mendapatkan "lampu hijau" dari otoritas persaingan sebelum dieksekusi. Ketidakpastian hukum dalam sistem pasca-notifikasi ini seringkali menjadi "bom waktu" bagi pelaku usaha itu sendiri.

Selain itu, jika kita bandingkan dengan Bundeskartellamt di Jerman, wewenang KPPU masih terhitung tumpul. Di Jerman, otoritas persaingan memiliki wewenang penggeledahan (dawn raids) yang sangat kuat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan kepolisian. Mereka bisa menyita dokumen digital dan fisik secara langsung saat kecurigaan kartel muncul. Di Indonesia, keterbatasan wewenang ini sering membuat KPPU kesulitan mengumpulkan bukti-bukti "asap" dalam praktik kartel yang semakin canggih dan terselubung.

 

Isu Sektoral: Dari Tender hingga Jerat Oligopsoni

Bicara soal persaingan usaha di Indonesia juga berarti bicara soal persekongkolan tender. Data menunjukkan bahwa sekitar 70-80% kasus yang ditangani KPPU berkaitan dengan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini adalah kebocoran anggaran negara yang nyata. Persekongkolan ini seringkali bersifat vertikal (melibatkan panitia tender) maupun horizontal (antar sesama peserta), menciptakan ilusi persaingan dalam sebuah proses yang sebenarnya sudah "diatur".

Di sektor pangan, ceritanya lebih memilukan. Kita sering melihat fenomena Oligopsoni, di mana ribuan petani kecil berhadapan dengan hanya segelintir pembeli besar (tengkulak atau pengumpul raksasa). Karena posisi tawar yang timpang, petani dipaksa menerima harga rendah, sementara konsumen tetap membayar mahal di pasar. Panjangnya rantai distribusi dan konsentrasi pembeli di tingkat menengah adalah musuh nyata bagi kesejahteraan petani kita.

Tak kalah penting adalah masalah suku bunga perbankan. Meski likuiditas melimpah, bunga kredit di Indonesia seringkali tetap berada di level yang tinggi dibandingkan negara tetangga. Hal ini menunjukkan adanya inefisiensi atau kurangnya tekanan kompetisi yang kuat antar institusi finansial untuk memperebutkan nasabah melalui efisiensi operasional.

 

Refleksi: Persaingan adalah Kemanusiaan

Menutup analisis ini, saya teringat bahwa ekonomi bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan soal keberlangsungan hidup manusia. Hukum persaingan usaha ada bukan untuk membenci perusahaan besar, melainkan untuk memastikan bahwa kesempatan untuk tumbuh tersedia bagi siapa saja yang memiliki ide dan kerja keras, bukan bagi mereka yang memiliki koneksi dan kekuatan untuk menutup pintu bagi orang lain.

Tugas kita sebagai bangsa adalah terus memperkuat institusi seperti KPPU. Memberikan mereka "gigi" yang lebih tajam untuk menggeledah praktik lancung, serta memperbaiki regulasi merger agar kepastian hukum tak lagi menjadi barang mewah. Sebab, pada akhirnya, pasar yang sehat adalah pasar yang mampu memberikan kemakmuran bagi orang banyak, bukan hanya bagi segelintir mereka yang berdiri di puncak piramida ekonomi.

Dunia ekonomi sering kali terjebak dalam mitos bahwa kepemilikan aset adalah segalanya. Kita melihat sejarah mencatat keruntuhan Uni Soviet yang begitu perkasa dalam penguasaan aset negara, namun rapuh dalam inovasi. Di sisi lain, kita menyaksikan transformasi Tiongkok yang tetap mempertahankan kontrol negara namun membuka keran persaingan di tingkat akar rumput. Pelajaran berharga dari dua kutub ini sederhana namun mendalam: bukan kepemilikan aset yang menentukan kemakmuran, melainkan kehadiran persaingan yang sehat. Persaingan memaksa pelaku usaha untuk terus berpikir, berinovasi, dan memberikan harga terbaik bagi konsumen. Di Indonesia, nalar ini menjadi fondasi bagi demokrasi ekonomi, di mana pasar tidak boleh dikendalikan oleh segelintir elite melalui praktik-praktik curang.

Dalam diskursus kebijakan publik, kita harus sangat hati-hati dalam membedakan antara "Memiliki Posisi Monopoli" dengan "Praktek Monopoli". Menjadi besar dan dominan di pasar sering kali merupakan buah dari prestasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif. Hukum persaingan usaha di Indonesia tidak mengharamkan perusahaan untuk menjadi raksasa atau memiliki posisi dominan. Yang dilarang adalah ketika raksasa tersebut mulai menyalahgunakan kekuatannya untuk menutup pintu bagi pemain baru atau mengeksploitasi konsumen. Ini adalah garis tipis yang dijaga ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 

Doktrin Fasilitas Esensial dan Dilema Hulu-Hilir

Salah satu konsep yang paling krusial sekaligus kontroversial dalam kebijakan persaingan kita adalah doktrin Essential Facilities atau Fasilitas Esensial. Bayangkan sebuah jembatan satu-satunya yang menghubungkan dua wilayah ekonomi; siapa pun yang menguasai jembatan tersebut memegang kendali atas seluruh arus perdagangan. Dalam konteks Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi studi kasus yang paling nyata. PLN menguasai infrastruktur transmisi listrik dari hulu ke hilir.

Masalah muncul ketika doktrin ini dihadapkan pada efisiensi pasar. Jika infrastruktur transmisi dianggap sebagai fasilitas esensial, maka idealnya pemain swasta di sektor pembangkit (hulu) harus diberikan akses yang adil untuk menyalurkan energi mereka melalui "jembatan" yang dikuasai PLN. Tanpa aturan yang jelas mengenai akses ini, posisi dominan PLN di sisi hilir dapat menghambat potensi energi terbarukan atau pembangkitan yang lebih efisien dari sektor swasta. Kebijakan publik harus mampu merumuskan bagaimana fasilitas esensial ini tetap bisa dikelola secara strategis oleh negara namun tetap membuka ruang bagi efisiensi persaingan di sektor-sektor penunjangnya.

 

Membedah Anatomi Pasar Melalui Kerangka SCP

Untuk memahami mengapa sebuah industri menjadi tidak sehat, para analis kebijakan sering menggunakan kerangka kerja Structure-Conduct-Performance (SCP). Struktur pasar (Structure) menentukan bagaimana pelaku usaha berperilaku (Conduct), yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja ekonomi tertentu (Performance). Di Indonesia, banyak pasar yang memiliki struktur oligopoli, di mana hanya ada sedikit pemain besar. Struktur yang terkonsentrasi ini secara alami menciptakan insentif bagi para pemainnya untuk melakukan koordinasi daripada berkompetisi.

Perilaku pasar yang tidak sehat ini sering kali berujung pada kinerja ekonomi yang buruk: harga yang tetap tinggi meskipun biaya produksi turun, serta minimnya inovasi produk. Dengan membedah anatomi pasar melalui SCP, kita dapat melihat bahwa intervensi pemerintah tidak selalu harus berupa pemberian subsidi, melainkan sering kali cukup dengan memperbaiki struktur pasar agar lebih terbuka. Ketika struktur pasar diperbaiki, perilaku pemain akan mengikuti, dan kinerja ekonomi secara otomatis akan meningkat demi kepentingan publik.

 

Melawan Raksasa: Pelajaran dari Temasek dan Langit Terbuka

Sejarah penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia mencatat satu tonggak besar yang mengubah cara kita berkomunikasi: kasus Temasek. Pada dekade lalu, kepemilikan silang Temasek Holdings melalui anak perusahaannya di dua operator seluler terbesar Indonesia, Telkomsel dan Indosat, menjadi sorotan tajam. KPPU saat itu mencium adanya potensi perilaku antipersaingan yang merugikan konsumen. Hasilnya sangat nyata. Setelah intervensi hukum dan restrukturisasi kepemilikan, pasar telekomunikasi kita menjadi jauh lebih dinamis. Tarif SMS yang awalnya sangat tinggi dan kaku, perlahan runtuh, memberikan efisiensi yang luar biasa bagi jutaan rakyat Indonesia. Kasus ini membuktikan bahwa tanpa pengawasan ketat, posisi dominan yang terlindungi kepemilikan silang akan selalu berujung pada eksploitasi kantong konsumen.

Cerita sukses serupa terjadi di industri penerbangan. Kebijakan liberalisasi industri penerbangan melalui munculnya operator bertarif rendah atau Low-Cost Carrier (LCC) adalah bentuk nyata dari keberhasilan kebijakan persaingan. Dulu, terbang adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Namun, ketika pemerintah membuka keran persaingan dan merobohkan tembok monopoli maskapai pelat merah, efisiensi terjadi di segala lini. Struktur pasar yang kompetitif memaksa maskapai untuk mengoptimalkan operasional mereka, sehingga tercipta harga yang terjangkau. Keberhasilan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan perubahan gaya hidup masyarakat yang kini dapat terhubung secara lebih luas dan cepat di seluruh nusantara.

 

Lubang Hitam Regulasi: Mengapa KPPU Perlu "Taring" Lebih Tajam?

Meskipun telah banyak mencapai keberhasilan, sistem hukum persaingan usaha kita masih menyimpan kelemahan yang mengkhawatirkan. Salah satunya adalah adopsi sistem Post-Notification dalam kebijakan merger dan akuisisi. Saat ini, pelaku usaha boleh melakukan merger terlebih dahulu, baru kemudian melaporkannya ke KPPU. Ini adalah sebuah anomali. Sistem ini ibarat membiarkan telur menjadi dadar, baru kemudian bertanya apakah telur itu sehat atau tidak. Jika KPPU menemukan bahwa merger tersebut mengakibatkan monopoli yang merugikan, proses "membatalkan" atau mengurai kembali perusahaan yang sudah menyatu menjadi sangat sulit dan mahal secara ekonomi.

Dunia internasional, termasuk otoritas persaingan di Jerman, telah lama menerapkan sistem Pre-Notification, di mana rencana merger harus diperiksa terlebih dahulu dampaknya terhadap persaingan pasar sebelum disahkan. Selain itu, keterbatasan wewenang KPPU dalam melakukan penggeledahan sering kali membuat lembaga ini kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti kartel yang rapi. Tanpa wewenang penggeledahan yang setara dengan otoritas hukum lainnya, KPPU sering kali hanya bisa mengandalkan data sekunder, sementara bukti-bukti komunikasi "malam hari" antar-kartel tetap tersimpan rapat di laci-laci kantor mereka.

 

Penyakit Kronis: Dari Arisan Tender hingga Oligopsoni Pangan

Investigasi terhadap data perkara di KPPU menunjukkan sebuah fakta yang miris: 70 hingga 80 persen kasus persaingan usaha di Indonesia adalah kasus tender kolutif. Ini adalah praktik "arisan tender" di mana para kontraktor saling mengatur siapa yang akan memenangkan proyek pemerintah. Praktik ini bukan hanya mencederai persaingan, tetapi juga merupakan bentuk perampokan uang negara secara sistematis. Harga proyek menjadi tidak wajar dan kualitas infrastruktur sering kali dikorbankan demi menutupi biaya kolusi. Selama tender kolutif masih mendominasi wajah ekonomi kita, maka efisiensi anggaran negara akan selalu bocor di lubang yang sama.

Di sektor pangan, kita menghadapi masalah yang berbeda namun sama berbahayanya: Oligopsoni. Jika monopoli adalah satu penjual untuk banyak pembeli, oligopsoni adalah kondisi di mana banyak petani kecil harus berhadapan dengan hanya sedikit pembeli besar atau tengkulak. Kondisi ini membuat petani tidak memiliki daya tawar dalam menentukan harga hasil buminya. Harga pangan di tingkat konsumen mungkin tinggi, namun kesejahteraan petani tetap rendah karena margin keuntungan habis di tangan para pemain tengah yang dominan.

Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan fenomena tingginya suku bunga perbankan di Indonesia yang seolah tidak mau turun meskipun suku bunga acuan sudah rendah. Ada indikasi bahwa struktur pasar perbankan kita belum cukup kompetitif untuk memaksa terjadinya efisiensi bunga. Ketika biaya modal tetap tinggi karena kurangnya persaingan yang progresif di sektor finansial, maka seluruh sektor riil akan ikut terbebani.
 

Epilog: Menuju Keadilan Ekonomi yang Hakiki

Menjaga persaingan usaha bukan berarti membenci perusahaan besar. Ini adalah tentang memastikan bahwa pintu peluang tetap terbuka bagi siapa pun yang memiliki ide lebih baik dan kerja lebih keras. Hukum persaingan usaha adalah wasit dalam pertandingan ekonomi yang panjang ini. Tanpa wasit yang tegas, pertandingan akan berubah menjadi rimba di mana yang kuat memangsa yang lemah bukan dengan prestasi, melainkan dengan intimidasi pasar.

Indonesia membutuhkan komitmen politik yang lebih kuat untuk memperkuat posisi KPPU, memperbaiki sistem notifikasi merger, dan memberantas budaya kolusi dalam pengadaan barang dan jasa. Hanya dengan cara itulah, kita dapat memastikan bahwa "tangan tak terlihat" dari pasar benar-benar bekerja untuk kemakmuran rakyat banyak, bukan hanya untuk mempertebal pundi-pundi segelintir pemegang otoritas pasar. Keadilan ekonomi tidak akan datang dari kemurahan hati para monopolis, ia hanya akan lahir dari pasar yang kompetitif, transparan, dan adil bagi semua.

Di balik hiruk-pikuk pusat perbelanjaan dan deru mesin industri nasional, terdapat sebuah mekanisme tak kasat mata yang menentukan seberapa besar biaya yang harus kita keluarkan untuk segelas susu atau satu menit panggilan telepon. Mekanisme itu adalah persaingan usaha. Namun, di Indonesia, menjaga agar detak nadi pasar tetap sehat bukanlah perkara mudah. Ia adalah pertempuran abadi antara ambisi penguasaan aset dan mandat kesejahteraan publik yang sering kali berakhir di lorong-lorong sempit regulasi.

 

Filosofi Dasar: Mengapa Persaingan Lebih Berharga dari Sekadar Aset?

Seringkali kita terjebak dalam mitos bahwa kemajuan ekonomi hanya diukur dari seberapa besar aset yang dimiliki oleh entitas domestik atau negara. Namun, sejarah memberikan pelajaran yang dingin. Belajar dari runtuhnya Uni Soviet atau transformasi ekonomi China, kita melihat bahwa penguasaan aset secara absolut tanpa adanya kompetisi hanya akan melahirkan inefisiensi dan stagnasi.

Di sinilah kita harus membedah perbedaan fundamental antara Fair Competition dan Free Competition. Persaingan bebas (Free Competition) tanpa wasit yang tegas cenderung berubah menjadi rimba ekonomi di mana yang kuat memangsa yang lemah. Sebaliknya, persaingan yang sehat (Fair Competition) adalah tentang menciptakan arena di mana inovasi menjadi satu-satunya cara untuk menang, bukan dengan menutup pintu bagi pesaing baru. Esensinya bukan pada siapa yang memiliki pabrik, tetapi pada apakah ada pilihan bagi konsumen untuk beralih ke produk yang lebih baik dan lebih murah.

 

Dominasi vs. Praktik: Memahami Batas Tipis Monopoli

Dalam diskursus hukum kita, sering terjadi kesalahpahaman fatal: menganggap bahwa menjadi monopolis adalah sebuah kejahatan. Secara hukum, memiliki posisi monopoli—terutama yang bersifat natural karena efisiensi atau mandat undang-undang—tidaklah dilarang. Yang menjadi musuh publik adalah praktek monopoli, yaitu penyalahgunaan posisi dominan tersebut untuk menghambat persaingan.

Ambil contoh studi kasus pada sektor kelistrikan. PT PLN (Persero) secara alami memegang kendali atas transmisi dan distribusi listrik di seluruh pelosok negeri. Di sinilah berlaku konsep Essential Facilities atau Fasilitas Esensial. Karena tidak mungkin bagi setiap perusahaan swasta untuk membangun jaringan kabel listriknya sendiri dari hulu ke hilir, maka jaringan milik PLN adalah fasilitas esensial yang harus dapat diakses secara adil oleh produsen listrik swasta (IPP). Jika akses ini dihambat secara tidak wajar, di sanalah praktek monopoli terjadi, yang pada akhirnya merugikan jutaan rumah tangga yang mendambakan tarif listrik kompetitif.

 

Anatomi Perilaku: Membaca Pasar Melalui Kerangka SCP

Untuk memahami mengapa sebuah industri menjadi tidak sehat, para analis kebijakan menggunakan kacamata Structure-Conduct-Performance (SCP). Struktur pasar (berapa banyak pemain yang ada) akan menentukan bagaimana perilaku (conduct) para pemain tersebut—apakah mereka akan bersaing harga atau justru bersimpati satu sama lain dalam kartel. Perilaku ini kemudian membuahkan hasil (performance) berupa tingkat efisiensi dan inovasi di mata masyarakat.

Struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi di tangan segelintir orang hampir selalu berujung pada perilaku eksploitatif. Inilah alasan mengapa intervensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi krusial untuk mengubah struktur yang beku menjadi lebih dinamis.

 

Jejak Keberhasilan: Dari SMS Temasek hingga Langit Terbuka LCC

Salah satu kemenangan paling bersejarah dalam penegakan hukum persaingan di tanah air adalah kasus Temasek Holdings. Skandal kepemilikan silang (cross-ownership) ini melibatkan kepemilikan saham Temasek di dua raksasa telekomunikasi sekaligus: Telkomsel dan Indosat. Dampaknya nyata bagi kantong rakyat; saat itu, tarif SMS di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan karena tidak adanya tekanan persaingan yang berarti di antara kedua operator tersebut.

Intervensi tegas KPPU yang mewajibkan pelepasan saham dan penurunan tarif menjadi bukti bahwa hukum persaingan bisa menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan. Dampak serupa terlihat pada liberalisasi industri penerbangan. Kehadiran maskapai bertarif rendah atau Low-Cost Carriers (LCC) berhasil mendobrak dominasi pemain lama, mengubah penerbangan dari barang mewah menjadi moda transportasi massal yang terjangkau bagi penduduk di ribuan pulau.

 

Kritik Regulasi: Taring yang Tumpul di Tengah Pusaran Merger

Namun, di tengah beberapa keberhasilan, wajah penegakan hukum persaingan kita masih menyisakan banyak kerutan. Kelemahan paling mencolok terletak pada sistem pengawasan penggabungan usaha atau merger. Saat ini, Indonesia masih menganut sistem Post-Notification, di mana pelaku usaha hanya diwajibkan melapor setelah transaksi merger selesai secara yuridis.

Ibarat nasi yang sudah menjadi bubur, sangat sulit bagi otoritas untuk membatalkan merger yang sudah terjadi tanpa menimbulkan kekacauan ekonomi dan ketidakpastian hukum. Dunia internasional telah lama beralih ke sistem Pre-Notification, yang memungkinkan otoritas seperti KPPU untuk mencegah terbentuknya raksasa anti-persaingan sebelum mereka lahir.

Selain itu, keterbatasan wewenang penggeledahan menjadi kendala serius. Berbeda dengan otoritas persaingan di Jerman (Federal Cartel Office) yang memiliki kuasa penuh layaknya penyidik kepolisian dalam melakukan penggeledahan mendadak (dawn raids), KPPU seringkali harus berhadapan dengan tembok prosedur yang membatasi kemampuan mereka untuk menyita bukti kartel yang tersimpan rapi di laci perkantoran.

 

Isu Sektoral: Jerat Kolusi dan Nasib Petani di Ujung Oligopsoni

Persaingan usaha bukan hanya soal perusahaan teknologi atau telekomunikasi. Ia merasuk hingga ke pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data menunjukkan bahwa sekitar 70-80% kasus di KPPU adalah terkait tender kolutif. Praktik "arisan tender" ini telah menguapkan triliunan rupiah uang negara yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas publik yang lebih bermutu.

Di sektor pangan, bayang-bayang Oligopsoni menghantui para petani kita. Ketika ribuan petani hanya memiliki satu atau dua jalur distribusi atau pembeli besar (tengkulak modern), petani kehilangan daya tawar. Harga ditekan di tingkat produsen, sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi—sebuah anomali pasar yang hanya menguntungkan para pemburu rente di rantai tengah.

Masalah ini semakin pelik dengan tingginya suku bunga perbankan nasional. Struktur pasar perbankan yang cenderung oligopolistik membuat efisiensi perbankan Indonesia sering tertinggal dibandingkan negara tetangga, yang pada akhirnya membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan biaya modal yang mencekik.

 

Penutup: Menuju Ekosistem Pasar yang Beradab

Menata persaingan usaha adalah pekerjaan rumah yang tak pernah usai. Ia membutuhkan keberanian politik untuk memperkuat wewenang KPPU, mengubah sistem notifikasi merger menjadi lebih proaktif, dan menghapus budaya kolusi yang sudah mendarah daging dalam pengadaan barang jasa.

Tanpa persaingan yang sehat, pasar hanya akan menjadi arena bagi segelintir elite untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi mereka. Dan jika itu terjadi, maka janji kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia hanya akan menjadi jargon yang tertulis di atas kertas regulasi yang berdebu.

Pendahuluan

Keselamatan jalan merupakan isu strategis yang semakin kompleks dan multidimensional. Tidak lagi semata-mata dipandang sebagai persoalan transportasi, keselamatan jalan telah berkembang menjadi masalah sosial kemasyarakatan yang berdampak luas terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan keselamatan publik.

Materi yang menjadi dasar artikel ini disampaikan oleh Ir. Nawawi Akhwan, praktisi senior bidang jalan dengan pengalaman panjang di Kementerian Pekerjaan Umum. Paparan tersebut menekankan bahwa keselamatan jalan harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama sejak tahap perencanaan teknik, bukan sekadar tindakan korektif setelah kecelakaan terjadi.

Artikel ini menyajikan resensi analitis atas materi tersebut dengan merapikan struktur pembahasan, mengelompokkan konsep utama, serta mengaitkannya dengan praktik perencanaan dan penyelenggaraan jalan di Indonesia.

Keselamatan Jalan sebagai Isu Global dan Nasional

Keselamatan jalan telah diakui sebagai isu global, ditandai dengan dideklarasikannya Decade of Action for Road Safety 2011–2020 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia menjadi bagian dari komitmen global ini, seiring dengan:

• pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat,

• peningkatan jumlah penduduk,

• keterbatasan kapasitas dan kualitas jalan,

• serta degradasi lingkungan jalan.

Dalam konteks nasional, keselamatan jalan telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain:

• UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan,

• UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

• PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan,

• serta berbagai Peraturan Menteri PUPR terkait perencanaan teknis jalan.

Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Jalan

Keselamatan jalan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berinteraksi, yaitu:

• Manusia (road user behavior)

• Kendaraan

• Jalan

• Lingkungan

Manusia dan kendaraan terhubung melalui kendali kemudi dan perilaku berkendara. Sementara itu, hubungan manusia dengan jalan dan lingkungan terjadi melalui input pancaindra—penglihatan, pendengaran, dan persepsi ruang. Ketidakseimbangan pada salah satu faktor dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Pendekatan modern keselamatan jalan tidak lagi menyalahkan pengguna jalan semata, melainkan menekankan perbaikan sistem secara menyeluruh (system-based approach).

Pendekatan Sistem Keselamatan Jalan

Materi menekankan pentingnya paradigma “improving the system”, yang berfokus pada:

• desain jalan yang aman,

• pengendalian kecepatan,

• pengelolaan akses jalan,

• serta konsistensi antara perencanaan dan implementasi.

Keselamatan jalan bukan hasil dari satu intervensi tunggal, melainkan hasil interaksi antara desain, regulasi, perilaku, dan pemeliharaan.

Keselamatan Jalan dalam Tahap Perencanaan Teknik

Peran Detail Engineering Design (DED)

Keselamatan jalan harus terintegrasi sejak tahap Detail Engineering Design (DED). Pada tahap ini, perencana wajib memasukkan pertimbangan keselamatan ke dalam:

• gambar geometrik jalan,

• perambuan dan pemarkaan,

• perlengkapan jalan,

• serta dokumen tender dan spesifikasi teknis.

Audit dan review keselamatan jalan idealnya dilakukan pada:

• tahap desain,

• tahap konstruksi,

• tahap pra-serah terima (PHO),

• dan tahap pasca konstruksi.

Desain Geometrik Jalan dan Keselamatan

Komponen Utama Desain Geometrik

Lima komponen dasar desain geometrik yang mempengaruhi keselamatan jalan meliputi:

1. Kecepatan rencana

2. Penampang melintang (lebar lajur, bahu jalan, drainase)

3. Jarak pandangan

4. Alinyemen horizontal (tikungan dan superelevasi)

5. Alinyemen vertikal (tanjakan, turunan, cekung, cembung)

Kecepatan rencana harus konsisten sepanjang ruas jalan, dengan toleransi penurunan maksimal 20 km/jam pada segmen yang memiliki keterbatasan geometrik.

Penampang Melintang dan Drainase

Penampang melintang jalan berperan besar dalam keselamatan, terutama melalui:

• lebar lajur lalu lintas,

• kondisi permukaan perkerasan,

• kemiringan melintang (crossfall),

• bahu jalan, median, dan drainase.

Drainase ditekankan sebagai elemen krusial, karena air merupakan musuh utama perkerasan jalan. Genangan air yang tidak tertangani dapat mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Bahaya Sisi Jalan dan Gangguan Lingkungan

Keselamatan jalan juga dipengaruhi oleh:

• gangguan samping (side friction),

• aktivitas pasar dan permukiman,

• parkir liar,

• longsoran, batu runtuh, dan cuaca ekstrem.

Contoh lapangan menunjukkan bahwa bahu jalan yang tidak diperkeras, drainase tersumbat, serta marka yang pudar menjadi faktor dominan penyebab ketidaknyamanan dan kecelakaan.

Persimpangan dan Perlengkapan Jalan

Jenis Kendali Persimpangan

Persimpangan dapat dikendalikan melalui:

• tanpa kendali fisik,

• rambu berhenti atau beri jalan,

• bundaran,

• atau APILL (lampu lalu lintas).

Penempatan marka dan rambu harus melalui koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian Perhubungan, karena kewenangan pemarkaan berada pada sektor lalu lintas.

Fasilitas Pengguna Jalan Rentan

Pengguna jalan rentan—pejalan kaki, pesepeda, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas—harus menjadi perhatian utama. Fasilitas keselamatan meliputi:

• trotoar,

• zebra cross,

• jembatan atau terowongan penyeberangan,

• zona selamat sekolah (ZoSS).

Desain trotoar harus mempertimbangkan:

• lebar minimum,

• kemiringan maksimal,

• permukaan taktil,

• serta kesinambungan jalur.

Pengawasan, Implementasi, dan Tantangan Lapangan

Materi menyoroti bahwa banyak kegagalan keselamatan jalan bukan disebabkan oleh kurangnya regulasi, melainkan oleh:

• lemahnya pengawasan,

• penyimpangan dari spesifikasi teknis,

• kompromi kualitas akibat tekanan biaya,

• serta rendahnya disiplin pengguna jalan.

Kunci utama keberhasilan terletak pada konsistensi antara desain, spesifikasi, dan pelaksanaan, serta ketegasan dalam pengendalian mutu.

Kesimpulan

Keselamatan jalan merupakan hasil dari perencanaan teknik yang matang, implementasi yang disiplin, dan pengawasan yang konsisten. Pendekatan preventif melalui desain geometrik yang aman, fasilitas pengguna jalan rentan, serta pengelolaan lingkungan jalan terbukti lebih efektif dibandingkan tindakan korektif pasca kecelakaan.

Artikel ini menegaskan bahwa keselamatan jalan bukan sekadar tanggung jawab pengguna jalan, melainkan hasil kerja sistemik dari perencana, pelaksana, pengawas, dan pembuat kebijakan.

📚 Sumber Utama

Webinar Keselamatan Jalan – Ir. Nawawi Akhwan
Diklat Kerja – Road Safety & Highway Engineering

📖 Referensi Pendukung

• Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

• Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

• Permen PUPR No. 19 Tahun 2011 & Manual Desain Jalan 2020

• World Health Organization (WHO). Global Road Safety

Di jantung ekonomi yang sedang berkembang, pasar bukanlah sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli; ia adalah sebuah medan laga yang memerlukan wasit yang tangguh. Indonesia, dengan segala kompleksitas geografis dan sejarah ekonominya, berdiri di persimpangan jalan antara membiarkan tangan tak terlihat (invisible hand) bekerja sepenuhnya atau melakukan intervensi demi keadilan sosial. Pertarungan sesungguhnya bukanlah tentang siapa yang memiliki aset terbesar, melainkan tentang apakah pasar tersebut tetap "terbuka" bagi siapa saja yang memiliki inovasi.

 

Menakar Filosofi: Antara Persaingan Sehat dan Kebebasan Tanpa Batas

Sering kali kita terjebak dalam dikotomi yang keliru bahwa persaingan bebas (free competition) adalah puncak dari efisiensi ekonomi. Namun, sejarah runtuhnya Uni Soviet dan transformasi ekonomi China memberikan pelajaran berharga: kepemilikan aset oleh negara atau swasta bukanlah penentu utama kemakmuran. Hal yang jauh lebih krusial adalah adanya persaingan yang sehat (fair competition).

Dalam persaingan bebas yang liar, pelaku usaha cenderung melakukan segala cara untuk mematikan lawan, yang pada akhirnya justru melahirkan monopoli baru yang lebih ganas. Sebaliknya, persaingan sehat memastikan bahwa struktur pasar tetap memungkinkan pemain baru untuk masuk. Di sinilah letak perbedaan mendasar: kita tidak membenci "ukuran" sebuah perusahaan, kita membenci "perilaku" yang menutup pintu bagi orang lain. Memiliki posisi monopoli karena keunggulan inovasi bukanlah sebuah dosa hukum; namun, melakukan praktik monopoli untuk mempertahankan posisi tersebut dengan cara-cara yang tidak adil adalah titik di mana hukum harus mulai bicara.

 

Kerangka SCP: Anatomi Perilaku Pasar

Untuk memahami mengapa sebuah industri gagal memberikan harga murah bagi konsumen, para analis kebijakan publik menggunakan pisau bedah yang disebut Structure-Conduct-Performance (SCP). Kerangka kerja ini mengajarkan kita bahwa struktur pasar (Structure)—apakah itu oligopoli atau persaingan sempurna—akan sangat menentukan perilaku (Conduct) para pelakunya. Perilaku tersebut, pada gilirannya, akan menentukan kinerja (Performance) ekonomi industri tersebut, mulai dari tingkat efisiensi hingga harga di tingkat konsumen.

Ketika sebuah pasar hanya dikuasai oleh segelintir pemain (oligopoli), godaan untuk melakukan kolusi menjadi sangat besar. Perilaku tersebut sering kali tidak terlihat di permukaan, namun dampaknya nyata: harga yang kaku, kualitas yang stagnan, dan pilihan konsumen yang terbatas. Di Indonesia, fenomena ini terlihat nyata dalam sektor perbankan, di mana tingginya suku bunga sering kali dianggap sebagai cerminan dari struktur pasar yang belum sepenuhnya kompetitif.

 

Doktrin Fasilitas Esensial: Belajar dari PLN dan Infrastruktur Strategis

Salah satu perdebatan paling sengit dalam hukum persaingan usaha Indonesia adalah mengenai Essential Facilities (Fasilitas Esensial). Doktrin ini menyatakan bahwa jika sebuah perusahaan menguasai fasilitas yang sangat vital dan tidak mungkin diduplikasi oleh pesaing, maka ia wajib memberikan akses kepada pesaing tersebut dengan persyaratan yang wajar.

Ambil contoh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebagai pemegang kendali atas transmisi listrik dari hulu ke hilir, PLN menguasai fasilitas esensial. Persoalan muncul ketika dominasi di sektor hulu (pembangkitan) juga ingin dikuasai secara eksklusif, sehingga menutup celah bagi investasi swasta untuk masuk secara kompetitif. Jika akses ke "pipa" distribusi ini tersumbat, maka efisiensi energi nasional akan terus terbebani oleh biaya tinggi yang akhirnya dibebankan kepada rakyat. Konsep ini serupa dengan manajemen risiko dalam proyek besar: jika satu titik integrasi gagal, maka seluruh sistem akan mengalami deviasi yang merugikan.

 

Jejak Temasek dan Revolusi LCC: Kemenangan Konsumen

Sejarah mencatat keberhasilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengurai keruwetan kepemilikan silang oleh Temasek di Telkomsel dan Indosat pada masa lalu. Kasus ini menjadi tonggak sejarah karena membuktikan bahwa kepemilikan saham mayoritas oleh satu entitas di dua raksasa telekomunikasi dapat memicu perilaku anti-persaingan. Hasil nyata dari intervensi kebijakan ini adalah penurunan tarif SMS dan data yang signifikan, yang sebelumnya seolah-olah "terkunci" di level tinggi.

Keberhasilan serupa juga terjadi pada liberalisasi industri penerbangan. Sebelum era Low-Cost Carrier (LCC), terbang adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Namun, dengan pembukaan akses pasar dan penegakan hukum persaingan yang memastikan maskapai inkumben tidak bisa menghambat pemain baru, struktur pasar berubah drastis. Hasilnya? Efisiensi meningkat, harga tiket jatuh, dan mobilitas manusia di kepulauan Nusantara meningkat pesat. Ini adalah bukti bahwa kebijakan persaingan yang tepat adalah motor penggerak ekonomi rakyat.

 

Kritik Regulasi: Menanti "Gigi" yang Lebih Tajam bagi KPPU

Meskipun telah banyak mencapai keberhasilan, sistem hukum persaingan usaha di Indonesia masih memiliki "lubang" yang mengkhawatirkan. Salah satu yang paling krusial adalah perbedaan antara sistem Post-Notification dan Pre-Notification dalam transaksi merger dan akuisisi.

Saat ini, Indonesia masih menganut sistem Post-Notification, di mana pelaku usaha baru melaporkan penggabungan perusahaan setelah transaksi terjadi. Ini ibarat membiarkan sebuah bendungan dibangun tanpa izin, dan baru diperiksa setelah airnya mengalir. Jika ternyata merger tersebut terbukti menciptakan monopoli, proses pembatalannya akan sangat rumit dan berdampak pada stabilitas pasar. Hal ini sangat kontras dengan otoritas persaingan di Jerman yang menggunakan sistem Pre-Notification, di mana setiap rencana merger harus dikaji dampaknya sebelum disetujui.

Selain itu, keterbatasan wewenang KPPU dalam melakukan penggeledahan juga menjadi hambatan serius. Tanpa wewenang untuk menyita dokumen secara paksa dalam penyelidikan kartel—sebagaimana yang dimiliki oleh otoritas Jerman atau otoritas anti-rasuah (KPK) di Indonesia—KPPU sering kali hanya bisa bergantung pada kesediaan pelaku usaha untuk memberikan data. Dalam dunia investigasi, ini adalah sebuah ironi: Anda diminta menangkap pencuri, namun tidak diizinkan masuk ke dalam rumahnya.

 

Sektor Gelap: Tender Kolutif dan Nasib Petani

Data menunjukkan sebuah kenyataan pahit: sekitar 70% hingga 80% kasus yang ditangani KPPU adalah mengenai tender kolutif. Praktek "atur pemenang" dalam proyek pemerintah masih menjadi momok yang menggerogoti efisiensi anggaran negara. Tanpa integrasi yang baik antara sistem pengadaan dan pengawasan persaingan, uang pajak rakyat hanya akan berputar di lingkaran kroni yang sama.

Di sektor pangan, tantangan lain muncul dalam bentuk Oligopsoni. Ini adalah kondisi di mana ribuan petani kecil terpaksa menghadapi satu atau sedikit pembeli besar. Akibatnya, daya tawar petani runtuh, dan harga di tingkat produsen bisa ditekan serendah mungkin sementara harga di tingkat konsumen tetap tinggi. Kebijakan persaingan usaha harus mampu melindungi titik terlemah dalam rantai pasok ini agar kemakmuran tidak hanya terkumpul di tingkat distributor atau pengolah.

 

Penutup: Menuju Persaingan yang Berintegritas

Menegakkan hukum persaingan usaha bukanlah tentang menghambat pertumbuhan perusahaan besar. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tetap efisien karena selalu ada "napas" pesaing di belakang mereka. Sebagaimana dalam manajemen proyek yang membutuhkan kontrol ketat terhadap deviasi, pasar juga membutuhkan pengawasan yang integratif untuk mencegah terjadinya distorsi ekonomi.

Indonesia memerlukan penguatan kelembagaan bagi KPPU, transisi menuju sistem Pre-Notification yang lebih modern, dan keberanian politik untuk membongkar fasilitas-fasilitas esensial yang masih dipagari secara tidak adil. Hanya dengan persaingan yang sehat, ekonomi kita dapat lepas landas dari jebakan inefisiensi dan memberikan keadilan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kita perlu memulai dari akar filosofisnya. Sering kali publik menyamakan antara Free Competition dengan Fair Competition. Namun, dalam praktiknya, keduanya berdiri di kutub yang berbeda. Persaingan bebas (Free Competition) cenderung mengarah pada hukum rimba: yang besar akan memangsa yang kecil hingga menyisakan satu pemenang tunggal yang berkuasa mutlak. Sebaliknya, persaingan yang sehat (Fair Competition) adalah sebuah arena yang memiliki wasit, di mana keberhasilan seorang pelaku usaha harus dicapai melalui inovasi dan efisiensi, bukan dengan cara menjegal lawan atau menutup pintu masuk pasar bagi pemain baru.

Belajar dari sejarah keruntuhan Uni Soviet atau transformasi ekonomi China, kita disaduhkan pada satu realitas pahit: kepemilikan aset oleh negara atau sentralisasi ekonomi bukanlah jaminan kesejahteraan. Tanpa adanya iklim persaingan, inovasi akan mati dan birokrasi akan membusuk. Di China, kemajuan pesat mereka justru terjadi ketika negara mulai membuka ruang bagi mekanisme pasar yang kompetitif, meskipun kendali politik tetap terpusat. Hal ini membuktikan bahwa persaingan jauh lebih penting daripada sekadar kepemilikan aset karena persainganlah yang memaksa setiap pelaku usaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

 

Membedah Anatomi Dominasi: Posisi vs Praktik Monopoli

Dalam ruang lingkup hukum persaingan usaha di Indonesia yang dipandu oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat kesalahpahaman umum yang perlu diluruskan. Menjadi besar atau bahkan memiliki Posisi Monopoli itu sendiri sebenarnya tidak dilarang. Adalah hal yang wajar jika sebuah perusahaan mendominasi pasar karena produknya paling disukai atau teknologinya paling mutakhir. Yang menjadi haram dalam hukum kita adalah Praktik Monopoli—yaitu ketika posisi dominan tersebut disalahgunakan untuk menghambat persaingan, menetapkan harga secara sepihak, atau mematikan usaha pesaing secara tidak wajar.

Salah satu konsep krusial dalam memahami ini adalah doktrin Fasilitas Esensial (Essential Facilities). Mari kita ambil contoh kasus dalam industri kelistrikan yang melibatkan PLN. Dalam struktur pasar tenaga listrik, transmisi dan distribusi merupakan fasilitas esensial yang mustahil dibangun ulang oleh pihak swasta karena biaya dan kompleksitasnya. Ketika sebuah entitas menguasai fasilitas hulu-hilir ini namun menolak memberikan akses yang wajar kepada pemain lain, maka persaingan di sektor hilir akan mati. Di sinilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus hadir untuk memastikan bahwa penguasaan atas aset strategis tidak berubah menjadi jerat yang mencekik pasar.

 

Pisau Analisis SCP: Melihat Perilaku di Balik Struktur

Untuk memahami mengapa sebuah pasar berperilaku tertentu, para analis kebijakan menggunakan kerangka kerja Structure-Conduct-Performance (SCP). Struktur pasar (Structure) menentukan bagaimana pelaku usaha bertindak (Conduct), yang pada akhirnya akan menentukan hasil akhirnya atau kinerjanya (Performance). Jika struktur pasar bersifat oligopolistik—di mana hanya ada segelintir pemain—maka ada kecenderungan kuat bagi mereka untuk melakukan kolusi atau pengaturan harga daripada berkompetisi secara brutal.

Kinerja pasar yang buruk, seperti harga yang tetap tinggi meskipun biaya produksi turun, adalah sinyal kuat adanya masalah dalam conduct atau perilaku para pemainnya. Dengan menggunakan pisau analisis ini, kita dapat melihat bahwa banyak kegagalan pasar di Indonesia bukan disebabkan oleh kurangnya modal, melainkan oleh struktur yang terlalu tertutup dan perilaku kartel yang telah mengakar.

 

Kemenangan Konsumen: Dari Revolusi SMS hingga Langit yang Terbuka

Sejarah mencatat beberapa keberhasilan gemilang dalam penegakan hukum persaingan usaha di tanah air. Salah satu yang paling fenomenal adalah Kasus Temasek yang melibatkan kepemilikan silang di Telkomsel dan Indosat. Sebelum campur tangan KPPU, tarif SMS di Indonesia merupakan salah satu yang termahal di kawasan ini karena adanya kesepakatan diam-diam yang membebani konsumen. Putusan KPPU yang progresif pada masa itu berhasil meruntuhkan tembok tarif tinggi tersebut, yang kemudian memicu penurunan harga drastis dan memberikan penghematan triliunan rupiah bagi kantong masyarakat luas.

Hal serupa juga terlihat dalam liberalisasi industri penerbangan. Masuknya maskapai bertarif rendah atau Low Cost Carrier (LCC) bukan sekadar fenomena bisnis, melainkan buah dari kebijakan persaingan yang memberikan ruang bagi efisiensi. Dulu, terbang dengan pesawat adalah kemewahan bagi segelintir elite. Kini, berkat persaingan yang terbuka, mobilitas penduduk meningkat pesat, menggerakkan roda ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya sulit terjangkau. Namun, tantangan tetap ada, seperti yang terlihat pada fluktuasi harga tiket pesawat belakangan ini yang kembali memicu kecurigaan adanya praktik kartel.

 

Cacat Regulasi: Ketika Macan Hanya Bisa Menggeram

Meskipun telah banyak mencapai kemajuan, sistem hukum persaingan usaha kita masih memiliki lubang besar yang perlu ditambal. Salah satu isu yang paling mengkhawatirkan adalah penerapan sistem Post-Notification dalam kebijakan merger. Di banyak negara maju, perusahaan wajib melapor ke otoritas persaingan sebelum (Pre-Notification) melakukan penggabungan usaha. Di Indonesia, laporan sering kali baru diberikan setelah merger terjadi. Akibatnya, jika KPPU menemukan bahwa merger tersebut berpotensi monopoli, pembatalan merger akan menjadi proses yang sangat rumit, mahal, dan sering kali sudah terlambat karena pasar sudah terlanjur terdistorsi.

Lebih jauh lagi, kita harus menyoroti keterbatasan wewenang penggeledahan KPPU. Berbeda dengan otoritas persaingan di Jerman (Bundeskartellamt) atau Jepang yang memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan mendadak dan penyitaan bukti secara langsung, KPPU sering kali hanya bisa "memohon" dokumen kepada pihak yang sedang diselidiki. Tanpa adanya wewenang pro-justitia yang kuat untuk mencari bukti secara mandiri, banyak praktik kartel kelas kakap tetap tersembunyi dalam bayang-bayang kesepakatan rahasia yang sulit ditembus.

 

Penyakit Menahun: Tender, Petani, dan Bunga Bank

Isu sektoral di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang menyakitkan. Data menunjukkan bahwa sekitar 70-80% kasus yang ditangani KPPU adalah masalah tender kolutif. Ini adalah pengkhianatan terhadap uang rakyat, di mana anggaran negara dikuras melalui arisan proyek yang telah diatur pemenangnya. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat lahirnya pengusaha-pengusaha baru yang kompeten karena pasar hanya dikuasai oleh mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan.

Di sisi lain, kita melihat fenomena menyedihkan di sektor pangan yang bersifat Oligopsoni. Di sini, jutaan petani yang lemah berhadapan dengan segelintir pembeli atau pengepul besar yang menguasai pasar. Akibatnya, petani tidak memiliki daya tawar dan terpaksa menerima harga rendah, sementara konsumen tetap membayar mahal di ujung rantai distribusi. Ini adalah ketidakadilan ekonomi yang harus diintervensi melalui kebijakan persaingan yang lebih memihak pada produsen kecil.

Tak kalah pentingnya adalah masalah tingginya suku bunga perbankan. KPPU telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran mengenai struktur pasar perbankan kita yang tampak sangat kaku dalam menurunkan suku bunga kredit, meskipun suku bunga acuan sudah turun. Ada indikasi bahwa perilaku pasar perbankan kita lebih mengedepankan keamanan profitabilitas kelompok daripada efisiensi ekonomi nasional. Jika biaya modal tetap tinggi, maka daya saing industri nasional akan selalu tertinggal dibandingkan negara tetangga.

 

Refleksi Akhir: Menuju Ekonomi yang Bermartabat

Persaingan usaha bukanlah tentang membenci perusahaan besar, melainkan tentang mencintai keadilan dan efisiensi. Kita membutuhkan KPPU yang bukan hanya berfungsi sebagai pemadam kebakaran saat terjadi gejolak harga, tetapi sebagai arsitek yang mampu merancang struktur pasar yang inklusif. Penguatan kelembagaan, perubahan sistem notifikasi merger menjadi pra-notifikasi, dan pemberian wewenang penyidikan yang lebih kuat adalah harga mati jika kita ingin melihat ekonomi Indonesia tumbuh dengan sehat.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan persaingan usaha tidak diukur dari berapa banyak denda yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari seberapa besar pilihan yang dimiliki konsumen dan seberapa luas peluang yang terbuka bagi setiap anak bangsa untuk berusaha. Di situlah letak martabat ekonomi kita yang sebenarnya.