Pekerjaan konstruksi selalu melibatkan risiko, tetapi ketika proyek tersebut menyangkut infrastruktur vital seperti irigasi, tingkat kompleksitas dan konsekuensi kegagalan meningkat drastis. Dalam tesis yang dikaji kali ini, Achmad Zulfikar Armandoko menggambarkan secara mendalam bagaimana kontraktor konstruksi menghadapi, mengidentifikasi, dan memitigasi risiko dalam proyek rehabilitasi jaringan irigasi, mengambil dua lokasi utama sebagai studi kasus: Daerah Irigasi Progomanggis dan Saluran Sekunder Daerah Irigasi Sedadi di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan risiko secara teoritis, melainkan membuktikannya secara nyata melalui dua proyek rehabilitasi irigasi yang sangat penting bagi pertanian dan ekonomi lokal. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan kombinasi metode wawancara, survei, serta pemetaan risiko, penulis menyusun pemetaan risiko yang rinci dan menyarankan strategi mitigasi yang berbasis praktik lapangan.

Daerah Irigasi Progomanggis merupakan warisan kolonial yang dibangun antara tahun 1891 hingga 1905. Dengan luas potensi 3.633 hektar dan sistem saluran sepanjang lebih dari 65 kilometer, irigasi ini menjadi penopang utama pertanian padi dengan estimasi produksi tahunan sebesar 45.412,5 ton, senilai sekitar Rp204,36 miliar. Namun, nilai ekonomi ini dapat terganggu oleh risiko teknis seperti ketidaksesuaian gambar kerja dengan kondisi lapangan, keterlambatan pengadaan material, hingga produktivitas pekerja yang rendah. Selain itu, kondisi cuaca dan jadwal buka-tutup air yang tidak sinkron dengan pola tanam menambah tantangan dalam pelaksanaan proyek ini.

Tak kalah penting, proyek kedua yang menjadi fokus kajian adalah Rehabilitasi Saluran Sekunder D.I. Sedadi. Proyek ini mencakup area irigasi yang lebih luas dengan total cakupan lebih dari 55.000 hektar melalui beberapa skema saluran, termasuk Lanang, Sedadi, Klambu Kanan, Wilarung, dan Klambu Kiri. Sumber air dari Sungai Tuntang ini menjadi kunci irigasi terutama pada musim kemarau. Kompleksitas proyek ini diperparah oleh risiko seperti keterbatasan suplai air, kebutuhan koordinasi lintas wilayah, dan kemungkinan dampak lingkungan seperti sedimentasi dan kerusakan saluran.

Penulis mengelompokkan risiko ke dalam empat kategori utama: teknis, finansial, sosial, dan politik. Di antara risiko teknis yang paling mencolok adalah keterlambatan pengiriman material, kualitas material yang tidak memenuhi standar, dan akses menuju lokasi kerja yang sulit dijangkau. Sementara dari sisi finansial, risiko utama adalah fluktuasi harga material serta keterlambatan pembayaran dari pihak pemberi kerja. Risiko sosial mencakup tantangan komunikasi antara tim proyek dan masyarakat, serta gangguan non-teknis di lapangan seperti acara adat atau konflik lokal. Risiko politik meliputi perubahan kebijakan pemerintah dan gangguan eksternal seperti pemilihan kepala daerah yang berdampak pada stabilitas proyek.

Untuk mengukur dan memetakan risiko, Armandoko menggunakan pendekatan Risk Breakdown Structure (RBS), yang diikuti oleh evaluasi risiko dengan mempertimbangkan probabilitas kejadian dan dampaknya terhadap biaya, waktu, dan kualitas. Penilaian dilakukan melalui kuesioner kepada responden ahli yang terlibat langsung dalam proyek, dengan menggunakan skala lima poin baik untuk probabilitas maupun konsekuensi dampak.

Hasil pemetaan risiko menunjukkan bahwa pada proyek Progomanggis, risiko seperti cuaca ekstrem, kerusakan alat, dan keterlambatan material tergolong ke dalam kategori risiko tinggi. Sementara pada proyek Sedadi, risiko utama justru berasal dari aspek pengelolaan dan konektivitas jaringan irigasi antar wilayah yang saling tergantung satu sama lain.

Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah bagaimana faktor cuaca menjadi elemen yang paling tak terkontrol namun berdampak besar pada semua fase konstruksi. Penjadwalan kerja yang bersinggungan dengan musim tanam serta jadwal buka-tutup air irigasi menyebabkan tumpang tindih pekerjaan dan mengharuskan adanya penyesuaian mendadak di lapangan. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam manajemen proyek irigasi, yang belum tentu sebesar itu pada proyek konstruksi gedung atau infrastruktur kering lainnya.

Untuk mitigasi risiko, strategi yang disarankan mencakup penggunaan metode kerja alternatif, penyusunan ulang jadwal proyek, pengadaan material yang terencana dengan kontrak harga tetap, serta pendekatan komunikasi aktif antara kontraktor, pemilik proyek, dan masyarakat lokal. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Building Information Modeling (BIM) meski belum dibahas secara eksplisit dalam tesis ini, dapat menjadi peluang pengembangan lebih lanjut agar simulasi risiko dapat dilakukan sejak tahap perencanaan.

Penelitian ini sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di sektor konstruksi Indonesia. Ketika proyek-proyek rehabilitasi menjadi semakin sering dilakukan untuk mempertahankan infrastruktur lama, pemahaman mendalam tentang manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh kontraktor maupun pihak pemberi kerja. Selain itu, kajian ini berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara teori manajemen risiko dan implementasinya di lapangan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ali (2020) dan Aripandi et al. (2020), pendekatan dalam tesis ini lebih menyeluruh karena tidak hanya mengidentifikasi risiko, tetapi juga memetakan dampaknya dan memberikan strategi konkret pengendalian berdasarkan data lapangan. Penulis tidak berhenti pada identifikasi tetapi sampai pada langkah mitigasi dan evaluasi, yang jarang dilakukan dalam riset-riset lain.

Namun, satu kritik yang bisa diajukan adalah keterbatasan pengaplikasian digital tools dalam proses evaluasi dan simulasi risiko. Di era industri konstruksi 4.0, pemanfaatan software manajemen risiko atau pemodelan risiko berbasis BIM akan menjadi nilai tambah signifikan untuk analisis yang lebih presisi dan prediktif.

Secara keseluruhan, tesis ini memberikan sumbangan penting dalam pengembangan ilmu manajemen risiko konstruksi, khususnya pada proyek irigasi yang memiliki karakteristik unik dan tantangan tersendiri. Relevansi terhadap kebutuhan nasional dalam menjaga ketahanan pangan melalui infrastruktur pertanian semakin menegaskan pentingnya penelitian ini untuk dijadikan acuan dalam proyek-proyek sejenis di masa depan.

Dengan menghadirkan studi kasus nyata, lengkap dengan data produksi pertanian, luas area proyek, nilai ekonomis proyek, dan skema risiko yang terstruktur, tulisan ini juga memiliki nilai aplikatif yang tinggi. Para profesional di bidang konstruksi, manajer proyek, dan pembuat kebijakan dapat mengambil banyak pelajaran dari strategi identifikasi dan mitigasi risiko yang diuraikan dengan baik dalam penelitian ini.

Sumber asli artikel:
Achmad Zulfikar Armandoko. (2023). Analisis Identifikasi dan Mitigasi Risiko pada Kontraktor Pekerjaan Irigasi. Tesis Magister Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sektor konstruksi di Afrika Selatan, khususnya pada ranah proyek-proyek publik, menghadapi tantangan multidimensional yang secara signifikan menghambat efisiensi dan efektivitas pengiriman proyek. Keterbatasan sumber daya, kendala waktu, pembengkakan biaya, serta kualitas yang tidak optimal adalah isu-isu kronis yang kerap menghantui inisiatif pembangunan infrastruktur pemerintah. Dalam konteks ini, laporan penelitian berjudul "DESIGN AND BUILD PROCUREMENT APPROACH AS AN ALTERNATIVE FOR IMPROVING PUBLIC SECTOR CONSTRUCTION PROJECTS PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA" oleh Nyiko Jeffrey Gudlhuza, yang disusun sebagai bagian dari persyaratan gelar Master of Science in Engineering di University of the Witwatersrand pada Maret 2020, menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana pendekatan pengadaan Design and Build (D&B) dapat menjadi solusi transformatif. Laporan ini tidak hanya mengkaji potensi D&B dalam mengatasi masalah kinerja proyek, tetapi juga menggali persepsi para pemangku kepentingan dan hambatan yang ada dalam implementasinya di konteks Afrika Selatan.

Latar Belakang Tantangan Proyek Sektor Publik di Afrika Selatan

Gudlhuza memulai penelitiannya dengan menggarisbawahi urgensi pembangunan infrastruktur di Afrika Selatan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, laporan ini menyoroti bahwa banyak proyek konstruksi sektor publik di negara tersebut mengalami kendala signifikan, seperti:

• Pembengkakan Biaya (Cost Overruns): Proyek seringkali melebihi anggaran yang dialokasikan, membebani keuangan negara dan mengurangi jumlah proyek yang dapat direalisasikan.

• Keterlambatan Jadwal (Schedule Delays): Penundaan dalam penyelesaian proyek adalah hal yang umum, menyebabkan manfaat infrastruktur tertunda dan meningkatkan biaya tidak langsung.

• Kualitas yang Kurang Optimal: Meskipun investasi besar, kualitas hasil akhir proyek terkadang tidak memenuhi standar yang diharapkan.

Penelitian ini mengemukakan bahwa masalah-masalah ini sebagian besar berakar pada pendekatan pengadaan tradisional, yaitu Design-Bid-Build (DBB). Dalam metode DBB, proses desain dan konstruksi dipisahkan, menciptakan fragmentasi tanggung jawab dan seringkali memicu sengketa antara desainer dan kontraktor. Kurangnya integrasi ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak efisien, desain yang tidak dapat dibangun (unconstructible), dan perubahan desain yang mahal di kemudian hari.

Munculnya Design and Build sebagai Alternatif Strategis

Sebagai respons terhadap keterbatasan DBB, pendekatan D&B telah mendapatkan popularitas global, baik di sektor swasta maupun publik. D&B mengintegrasikan tanggung jawab desain dan konstruksi di bawah satu entitas kontrak tunggal, yang dikenal sebagai kontraktor D&B atau tim D&B. Integrasi ini diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat, antara lain:

• Peningkatan Efisiensi: Dengan desainer dan kontraktor bekerja sama sejak awal, potensi konflik berkurang dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat.

• Inovasi: Tim D&B memiliki insentif untuk mengembangkan solusi desain dan konstruksi yang lebih inovatif yang dapat menghemat waktu dan biaya.

• Pengurangan Risiko Pemilik: Sebagian besar risiko terkait koordinasi desain dan konstruksi dialihkan kepada tim D&B, mengurangi beban pemilik proyek.

• Percepatan Jadwal: Proses desain dan konstruksi dapat tumpang tindih (fast-tracking), mempercepat waktu penyelesaian proyek.

• Satu Titik Akuntabilitas: Pemilik hanya berurusan dengan satu entitas kontrak, menyederhanakan komunikasi dan manajemen.

Gudlhuza berargumen bahwa potensi manfaat ini menjadikan D&B pilihan yang menarik untuk meningkatkan kinerja proyek sektor publik di Afrika Selatan.

Metodologi Penelitian: Menggali Persepsi Pemangku Kepentingan

Untuk menguji hipotesis tentang efektivitas D&B, Gudlhuza mengadopsi pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei kuesioner. Populasi target adalah para profesional yang terlibat dalam proyek konstruksi sektor publik di Afrika Selatan, termasuk:

• Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (DPWI): Sebagai entitas utama yang bertanggung jawab atas pengadaan proyek konstruksi publik.

• Dewan Pembangunan Industri Konstruksi (CIDB): Lembaga regulasi yang berperan dalam pengembangan kapasitas dan kebijakan industri konstruksi.

• Perusahaan Konsultan: Desainer, insinyur, dan manajer proyek yang menyediakan layanan kepada sektor publik.

• Perusahaan Kontraktor: Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi.

Total 89 kuesioner didistribusikan, dan 65 respons yang valid berhasil dikumpulkan, menghasilkan tingkat respons yang sehat sekitar 73%. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), dengan teknik analisis deskriptif dan inferensial (misalnya, uji reliabilitas Cronbach's Alpha, analisis frekuensi, dan uji t).

Temuan Kunci: Persepsi Positif dan Potensi D&B

Hasil penelitian Gudlhuza mengonfirmasi bahwa sebagian besar responden di Afrika Selatan memiliki persepsi yang positif terhadap D&B sebagai pendekatan pengadaan. Beberapa temuan kunci yang menarik meliputi:

1. D&B sebagai Alternatif yang Efektif: Mayoritas responden (sekitar 70%) setuju atau sangat setuju bahwa D&B adalah alternatif yang layak dan efektif untuk meningkatkan kinerja proyek sektor publik. Ini menunjukkan adanya penerimaan yang signifikan di kalangan praktisi.

2. Manfaat Utama D&B: Responden mengidentifikasi berbagai manfaat D&B, dengan pengurangan waktu proyek dan pengurangan cost overrun sebagai manfaat yang paling sering disebut. Ini sejalan dengan temuan literatur global tentang keunggulan D&B. Sebagai contoh, laporan yang lebih awal oleh Molenaar, Songer, dan Barash (1999) di Amerika Serikat menunjukkan bahwa proyek D&B rata-rata selesai 6% lebih cepat dari jadwal dan memiliki 50% lebih sedikit klaim dibandingkan metode DBB. Temuan Gudlhuza di Afrika Selatan mengkonfirmasi tren global ini.

3. Pengurangan Risiko: Responden juga setuju bahwa D&B membantu mengurangi risiko bagi pemilik proyek, memperkuat argumen bahwa D&B adalah metode yang lebih aman dalam menghadapi ketidakpastian.

4. Tantangan Implementasi: Meskipun pandangan positif, responden juga mengidentifikasi tantangan dalam mengadopsi D&B. Kekhawatiran terbesar adalah kurangnya pemahaman dan pengalaman dengan D&B di sektor publik, serta kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teoretis D&B dan realitas praktis implementasinya.

5. Kebutuhan untuk Panduan dan Legislasi: Mayoritas responden percaya bahwa CIDB harus menyediakan lebih banyak panduan dan kerangka kebijakan untuk implementasi proyek D&B. Selain itu, ada dukungan yang kuat (sekitar 75%) untuk diberlakukannya undang-undang yang mempromosikan pendekatan D&B di Afrika Selatan. Ini menunjukkan adanya konsensus bahwa dukungan institusional dan regulasi sangat dibutuhkan untuk mendorong adopsi D&B secara lebih luas.

Analisis Mendalam dan Nilai Tambah

Penelitian Gudlhuza memberikan nilai tambah yang signifikan melalui beberapa aspek:

• Fokus Kontekstual: Berbeda dengan banyak penelitian D&B yang bersifat global atau di negara maju, penelitian ini secara spesifik berfokus pada konteks Afrika Selatan. Ini sangat penting karena setiap negara memiliki kerangka hukum, praktik industri, dan tantangan unik yang memengaruhi adopsi D&B. Temuan ini memberikan wawasan yang relevan secara lokal bagi pembuat kebijakan di Afrika Selatan.

• Pendekatan Multi-Pemangku Kepentingan: Dengan mengumpulkan persepsi dari berbagai kelompok pemangku kepentingan (pemerintah, regulator, konsultan, kontraktor), penelitian ini menyajikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang D&B dari berbagai sudut pandang. Ini adalah fondasi yang kuat untuk mengembangkan strategi implementasi yang holistik.

• Identifikasi Hambatan Kritis: Laporan ini secara jelas mengidentifikasi kurangnya pengetahuan dan pengalaman, serta kerangka regulasi yang belum matang, sebagai hambatan utama. Ini bukan hanya masalah teoretis, tetapi tantangan nyata yang perlu diatasi melalui capacity building dan reformasi kebijakan. Misalnya, di banyak negara berkembang, ketidakpahaman terhadap kompleksitas kontrak D&B dan alokasi risiko sering menjadi penyebab kegagalan proyek.

• Rekomendasi Kebijakan Berbasis Bukti: Berdasarkan temuan survei, Gudlhuza mengajukan rekomendasi yang jelas, seperti perlunya legislasi pro-D&B dan panduan dari CIDB. Ini adalah rekomendasi yang sangat praktis dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Afrika Selatan.

Kritik dan Keterbatasan Penelitian

Meskipun kuat, laporan penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan:

• Metode Penelitian Kuantitatif Semata: Meskipun survei kuantitatif memberikan gambaran umum persepsi, penelitian ini dapat diperkaya dengan metode kualitatif, seperti wawancara mendalam atau studi kasus, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang "mengapa" di balik persepsi tersebut. Misalnya, wawancara dengan manajer proyek yang berpengalaman dalam D&B dapat mengungkap detail operasional dan tantangan yang tidak tertangkap oleh kuesioner.

• Generalisasi Hasil: Meskipun sampel cukup representatif untuk tujuan tesis master, generalisasi ke seluruh sektor konstruksi publik di Afrika Selatan perlu dilakukan dengan hati-hati. Wilayah geografis atau jenis proyek yang tidak terwakili mungkin memiliki persepsi atau tantangan yang berbeda.

• Kinerja Aktual vs. Persepsi: Penelitian ini mengukur persepsi tentang manfaat D&B, bukan kinerja aktual proyek D&B yang telah selesai. Meskipun persepsi positif adalah langkah awal yang baik, validasi empiris melalui analisis kinerja proyek D&B yang sebenarnya (misalnya, perbandingan biaya dan jadwal proyek D&B dengan DBB) akan memberikan bukti yang lebih kuat. Pekerjaan selanjutnya dapat merujuk pada penelitian seperti Gordon (1994) atau Konchar dan Sanvido (1998) yang secara langsung membandingkan kinerja D&B dan DBB.

Kaitannya dengan Tren Industri dan Tantangan Global

Temuan Gudlhuza sangat relevan dengan tren global dalam manajemen proyek konstruksi:

• Globalisasi D&B: D&B terus menjadi metode pengiriman proyek yang dominan di banyak negara maju. Tantangan yang dihadapi Afrika Selatan dalam adopsi D&B (kurangnya pengalaman, regulasi) adalah cerminan dari kurva pembelajaran yang dialami negara-negara lain.

• Pentingnya Kerangka Hukum: Dorongan untuk legislasi pro-D&B di Afrika Selatan mencerminkan kesadaran akan pentingnya kerangka hukum yang jelas dan mendukung untuk memfasilitasi metode pengadaan inovatif. Banyak negara telah mereformasi undang-undang pengadaan mereka untuk mengakomodasi D&B dan model pengiriman proyek terintegrasi lainnya.

• Pembangunan Kapasitas: Kesadaran akan kebutuhan capacity building di kalangan pemangku kepentingan adalah kunci. Keberhasilan D&B tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada kemampuan praktisi untuk memahami dan mengelola kontrak yang lebih kompleks serta risiko yang terintegrasi. Ini termasuk pelatihan untuk pemilik proyek dalam merumuskan kebutuhan proyek yang jelas dan mengevaluasi penawaran D&B yang komprehensif.

• Efisiensi dan Akuntabilitas: Di tengah tekanan fiskal dan tuntutan publik untuk transparansi dan akuntabilitas, D&B menawarkan jalan untuk mencapai proyek infrastruktur yang lebih efisien dan akuntabel. Ini sangat penting di negara-negara berkembang di mana setiap anggaran memiliki dampak besar.

Kesimpulan

Laporan penelitian Nyiko Jeffrey Gudlhuza memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang potensi pendekatan pengadaan Design and Build dalam meningkatkan kinerja proyek konstruksi sektor publik di Afrika Selatan. Dengan bukti empiris berbasis survei, Gudlhuza berhasil menunjukkan bahwa para profesional di Afrika Selatan memiliki pandangan yang positif terhadap D&B, mengakui kemampuannya untuk menghemat waktu, mengurangi biaya, dan memitigasi risiko.

Namun, laporan ini juga dengan jujur mengidentifikasi hambatan utama yang perlu diatasi, terutama terkait kurangnya pengetahuan dan perlunya kerangka regulasi yang lebih kuat. Rekomendasi untuk memberlakukan legislasi pro-D&B dan menyediakan panduan yang komprehensif dari lembaga seperti CIDB adalah langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mempercepat adopsi D&B.

Pada akhirnya, laporan ini bukan hanya sekadar analisis akademis, tetapi juga panggilan untuk bertindak. Dengan menerapkan pendekatan D&B secara strategis dan didukung oleh kebijakan yang tepat serta peningkatan kapasitas, Afrika Selatan memiliki peluang besar untuk merevolusi pengiriman proyek-proyek infrastruktur publiknya, membuka jalan bagi pembangunan yang lebih efisien, tepat waktu, dan berkualitas, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi seluruh rakyat.

Sumber Artikel: Gudlhuza, N. J. (2020). DESIGN AND BUILD PROCUREMENT APPROACH AS AN ALTERNATIVE FOR IMPROVING PUBLIC SECTOR CONSTRUCTION PROJECTS PERFORMANCE IN SOUTH AFRICA. [Master's Research Report, University of the Witwatersrand]. ResearchGate. (Tidak ada DOI eksplisit dalam dokumen yang diberikan, namun ini adalah laporan penelitian yang kredibel dari institusi akademik).

Pendahuluan: Kemiskinan Tak Lagi Sekadar Angka

Kemiskinan di Indonesia selama ini diukur lewat pendekatan ekonomi—berapa pengeluaran rumah tangga dibanding garis kemiskinan. Namun, pendekatan ini mengabaikan dimensi spasial, seperti keterpencilan geografis, akses infrastruktur, dan kualitas lingkungan. Paper ini menantang status quo dengan memperkenalkan metode baru: Relative Spatial Poverty Index (RSPI), yaitu indeks kemiskinan berbasis penginderaan jauh dan data besar geospasial.

Latar Belakang: Mengapa Perlu Indeks Kemiskinan Spasial?

Data kemiskinan Indonesia yang dikumpulkan melalui SUSENAS cenderung mahal, lambat, dan kurang rinci. Sebagai contoh, pada Maret 2021, 10,14% atau sekitar 27,5 juta penduduk Indonesia tergolong miskin. Namun, angka ini belum mencerminkan variasi spasial secara detail—padahal kebijakan yang efektif harus diarahkan secara lokal.

Studi Kasus: Jawa Timur sebagai Provinsi Paling Miskin

Pada 2020, Jawa Timur mencatat jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia: 4,4 juta jiwa (11,09%). Kemiskinan paling parah ditemukan di Pulau Madura:

• Sampang: 22,78%

• Bangkalan: 20,56%

• Sumenep: 20,18%

Sebaliknya, daerah seperti Kota Batu (3,89%) dan Kota Malang (4,44%) memiliki tingkat kemiskinan rendah. Lalu, bagaimana kita bisa memahami pola-pola ini dari sudut pandang geospasial?

Metodologi: RSPI dan Integrasi Data Multi-Sumber

Jenis Data yang Digunakan:

1. Citra Satelit:

   • NTL (Night-Time Light) – proxy untuk aktivitas ekonomi

   • BUI (Built-Up Index) – indikator urbanisasi

   • NDVI, NDWI – tutupan vegetasi dan air

   • SO₂, CO, NO₂ – indikator polusi udara

   • LST (Land Surface Temperature) – suhu permukaan lahan

2. Big Data Geospasial:

   • POI Density – kepadatan titik-titik penting (sekolah, rumah sakit, dll.)

   • POI Distance – jarak ke fasilitas terdekat

Ukuran Grid:

• Data dipetakan dalam bentuk grid resolusi tinggi: 1,5 km × 1,5 km

Teknik Analisis:

• Transformasi data menggunakan Yeo-Johnson

• Pembobotan melalui:

  • Korelasi statistik (W1)

  • Principal Component Analysis (W2)

• Validasi menggunakan:

  • Pearson dan Spearman

  • RMSE dan R²

Hasil Utama: Lima Variabel Kunci Pembentuk RSPI

Dari 10 variabel, lima yang terbukti signifikan dalam merepresentasikan kemiskinan di Jawa Timur adalah:

VariabelKorelasi dengan KemiskinanArah HubunganSignifikanNTL-0,5Negatif✔️BUI-0,45Negatif✔️SO₂-0,6Negatif✔️POI Density-0,64Negatif✔️POI Distance+0,73Positif✔️

📌 Semakin jauh akses ke fasilitas umum (POI distance), semakin tinggi kemungkinan kemiskinan spasial.

Validasi Model: Seberapa Akurat RSPI?

Korelasi dengan Data Kemiskinan Resmi:

• RSPI1 (berbasis korelasi):

  • Pearson: 0,71

  • Spearman: 0,77

  • RMSE: 3,18%

• RSPI2 (berbasis PCA):

  • Pearson: 0,69

  • Spearman: 0,72

  • RMSE: 3,25%

✅ Hasil ini menunjukkan RSPI sangat kuat dalam memetakan kemiskinan secara geografis.

Studi Kasus: Ketimpangan Kota dan Desa

• Urban Area (Contoh: Surabaya, Malang):

  • RSPI rendah, artinya akses dan infrastruktur bagus.

• Rural Area (Contoh: Sampang, Sumenep):

  • RSPI tinggi, meskipun secara pengeluaran belum tentu miskin.

Ini menunjukkan bahwa kemiskinan geografis bisa terjadi meskipun masyarakat memiliki pengeluaran di atas garis kemiskinan.

Analisis Tambahan: Menangkap "Kemiskinan yang Tak Terlihat"

Satu kekuatan RSPI adalah kemampuannya melihat apa yang tidak tercakup dalam data pengeluaran:

• Pendidikan dan layanan kesehatan jauh → tidak terdeteksi dalam survei pengeluaran

• Polusi tinggi di daerah padat → berdampak pada kualitas hidup, tapi tidak tercatat sebagai "kemiskinan"

• Infrastruktur buruk meski pengeluaran cukup → RSPI bisa mengungkap itu

Kritik dan Keterbatasan

Kelebihan:

• Granularitas tinggi (1,5 km)

• Sumber data gratis dan dapat diperbarui cepat

• Integrasi pendekatan spasial dan statistik

Kelemahan:

• Tidak menangkap kemiskinan multidimensi non-spasial (misalnya, pendidikan, gender)

• Tidak ada validasi lapangan langsung per piksel

• Hanya satu tahun data (2020), belum ada tren historis

Opini dan Arah Masa Depan

Penelitian ini membuka peluang baru dalam sistem pemantauan kemiskinan Indonesia. RSPI bisa:

• Digunakan pemerintah daerah untuk targeting bansos lebih tepat

• Menjadi dasar pengembangan dashboard kemiskinan spasial nasional

• Diintegrasikan dengan data pengeluaran untuk membangun Kemiskinan Multidimensi Spasial

💡 Potensi RSPI di masa depan: integrasi dengan AI & machine learning untuk prediksi dinamis!

Kesimpulan: Dari Angka Menuju Peta—Era Baru Kebijakan Kemiskinan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan geospasial dan big data, kita bisa mendeteksi kemiskinan tidak hanya dari sisi pengeluaran, tapi juga dari ruang tempat orang hidup. RSPI membawa paradigma baru: peta kemiskinan yang lebih adil, akurat, dan cepat diperbarui.

Jika pemerintah benar-benar serius mengatasi kemiskinan, RSPI harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

Sumber:

Putri, S.R., Wijayanto, A.W., & Sakti, A.D. (2022). Developing Relative Spatial Poverty Index Using Integrated Remote Sensing and Geospatial Big Data Approach: A Case Study of East Java, Indonesia. ISPRS International Journal of Geo-Information, 11(275).
👉 Tautan resmi jurnal (DOI)

Industri konstruksi adalah salah satu sektor paling kompleks dan dinamis, di mana ketidakpastian adalah norma, bukan pengecualian. Proyek konstruksi, dengan skala dan kerumitan inherennya, rentan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan dan bahkan menyebabkan kegagalan. Salah satu risiko paling krusial yang kerap menghantui proyek konstruksi adalah ketidakakuratan estimasi biaya. Fenomena ini, yang sering kali berujung pada pembengkakan biaya (cost overrun) atau estimasi terlalu rendah (underestimate), telah menjadi masalah global yang dihadapi oleh para profesional di seluruh dunia. Artikel "The Design of Cost Estimating Model of Construction Project: Application and Simulation" yang ditulis oleh Abdelhak Challal dan Mohamed Tkiouat, dan dipublikasikan dalam Open Journal of Accounting pada tahun 2012, secara lugas membahas permasalahan ini dan menawarkan solusi inovatif berupa model estimasi biaya yang lebih realistis.

Permasalahan Mendasar dalam Estimasi Biaya Konstruksi

Challal dan Tkiouat memulai paparan mereka dengan menyoroti realitas pahit di lapangan: keterlambatan dalam proyek konstruksi adalah fenomena global yang meresap. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang disebutkan dalam referensi mereka (misalnya, Ajanlekoko [1] di Nigeria, Assaf dan Al-Hejji [2] di Arab Saudi, Chan dan Kumaraswamy [3] di Hong Kong, dan Kaming dkk. [6] di Indonesia), secara konsisten mengidentifikasi keterlambatan sebagai masalah universal yang menyebabkan peningkatan biaya dan penurunan profitabilitas.

Ketidakakuratan estimasi biaya menjadi akar permasalahan dari banyak kesulitan ini. Mengapa estimasi biaya sering meleset? Para penulis mengemukakan bahwa hal ini disebabkan oleh pengetahuan yang tidak memadai mengenai biaya-biaya yang ada saat ini. Lingkungan proyek konstruksi yang penuh ketidakpastian – mulai dari fluktuasi harga material, kondisi lokasi yang tidak terduga, perubahan desain di tengah jalan, hingga masalah tenaga kerja dan regulasi – membuat tugas estimasi menjadi sangat menantang. Estimasi yang tidak realistis, baik terlalu optimis maupun terlalu pesimis, akan menghambat kemajuan proyek, memicu sengketa, dan pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kebutuhan akan model estimasi biaya yang sejalan dengan studi-studi besar di tingkat lokal maupun internasional menjadi sangat mendesak.

Memahami Model Estimasi Biaya yang Ada

Sebelum mengusulkan model baru, Challal dan Tkiouat meninjau berbagai metode estimasi biaya yang umum digunakan dalam industri konstruksi:

• Estimasi Order-of-Magnitude (Estimasi Konseptual): Ini adalah estimasi awal yang paling tidak akurat, sering digunakan pada tahap studi kelayakan proyek. Akurasinya berkisar antara -25% hingga +75%, tergantung pada informasi yang tersedia.

• Estimasi Skematis (Estimasi Detail): Dibuat ketika desain awal sudah tersedia, dengan akurasi sekitar -10% hingga +25%.

• Estimasi Desain (Estimasi Penawaran/Tender): Ini adalah estimasi paling detail dan akurat (±5-10%), dibuat ketika desain sudah lengkap dan akan digunakan untuk penawaran harga.

Penulis juga membahas metode estimasi biaya berbasis data historis dan metode kuantitatif yang menggunakan model matematika. Mereka menekankan bahwa metode-metode ini, meskipun memberikan dasar, seringkali tidak sepenuhnya memperhitungkan ketidakpastian inheren dalam proyek konstruksi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk pendekatan yang lebih adaptif dan prediktif.

Kerangka Model Estimasi Biaya yang Diusulkan

Inovasi utama dari Challal dan Tkiouat adalah proposal model estimasi biaya yang lebih komprehensif, didasarkan pada klasifikasi pengeluaran proyek konstruksi. Mereka membagi pengeluaran menjadi lima kategori utama:

1. Studi Teknis: Biaya terkait survei, analisis geoteknik, desain, dan perencanaan.

2. Peralatan dan Fasilitas: Biaya pembelian atau sewa peralatan konstruksi, fasilitas sementara di lokasi.

3. Tenaga Kerja: Gaji, upah, tunjangan, dan biaya terkait tenaga kerja.

4. Material: Biaya pembelian dan pengiriman material bangunan.

5. Biaya Tambahan (Lain-lain): Berbagai biaya tidak langsung seperti asuransi, perizinan, biaya administrasi, dan kontingensi.

Model ini menekankan bahwa biaya-biaya ini tidak bersifat independen; ada hubungan internal antara mereka. Misalnya, biaya peralatan mungkin berkorelasi dengan biaya tenaga kerja (misalnya, penggunaan peralatan berat mungkin mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual).

Untuk membuat model ini lebih realistis, para peneliti memperkenalkan konsep koefisien sensitivitas (sensitivity coefficients). Koefisien ini menggambarkan bagaimana perubahan dalam satu kategori biaya dapat memengaruhi kategori biaya lainnya, atau bagaimana perubahan dalam parameter proyek (misalnya, ukuran proyek, jenis material, lokasi) memengaruhi struktur biaya secara keseluruhan. Koefisien ini dapat ditentukan berdasarkan data historis, pengalaman ahli, atau analisis regresi.

Aplikasi dan Simulasi Model

Setelah merumuskan kerangka model, Challal dan Tkiouat melanjutkan dengan demonstrasi aplikasi dan simulasi. Mereka menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo untuk menguji ketahanan model dan kemampuannya dalam memprediksi biaya akhir di bawah berbagai skenario ketidakpastian. Simulasi Monte Carlo melibatkan menjalankan ribuan iterasi proyek, di mana setiap kali nilai input (misalnya, harga material, produktivitas tenaga kerja) diambil secara acak dari distribusi probabilitas yang ditentukan. Hasilnya adalah distribusi probabilitas biaya proyek akhir, bukan hanya satu angka tunggal, memberikan gambaran yang jauh lebih realistis tentang potensi variasi biaya.

Simulasi ini memungkinkan pengambil keputusan untuk memahami tidak hanya estimasi biaya rata-rata, tetapi juga probabilitas proyek akan berada di bawah atau di atas anggaran tertentu. Misalnya, simulasi dapat menunjukkan bahwa ada probabilitas 80% proyek akan selesai dalam anggaran X juta dolar, tetapi ada probabilitas 20% bahwa biayanya akan melampaui angka tersebut. Informasi ini sangat berharga untuk manajemen risiko dan penetapan kontingensi yang lebih tepat.

Nilai Tambah dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai tambah yang signifikan bagi industri konstruksi dan akademisi:

1. Pendekatan Holistik: Model yang diusulkan tidak hanya melihat setiap komponen biaya secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan hubungan internal antara mereka melalui koefisien sensitivitas. Ini adalah langkah maju dari pendekatan estimasi tradisional yang cenderung linier dan kurang adaptif.

2. Manajemen Ketidakpastian: Dengan mengintegrasikan simulasi Monte Carlo, model ini secara eksplisit mengakui dan mengelola ketidakpastian yang melekat pada proyek konstruksi. Ini memungkinkan para manajer proyek untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis, daripada hanya bergantung pada estimasi titik tunggal yang seringkali terlalu optimis.

3. Dukungan Keputusan Real-Time: Meskipun tidak secara langsung dibahas dalam artikel, kerangka kerja semacam ini membuka peluang untuk pengembangan alat bantu keputusan yang dapat digunakan secara real-time. Data historis dan feedback dari proyek yang sedang berjalan dapat terus memperbarui koefisien sensitivitas, membuat model semakin akurat dari waktu ke waktu.

4. Optimalisasi Sumber Daya: Dengan pemahaman yang lebih baik tentang struktur biaya dan potensi variasi, perusahaan konstruksi dapat mengalokasikan sumber daya (finansial, manusia, peralatan) dengan lebih efisien, meminimalkan pemborosan dan meningkatkan profitabilitas.

5. Transparansi dan Akuntabilitas: Estimasi yang lebih akurat dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan kontrak, mengurangi potensi sengketa antara pemilik dan kontraktor terkait perubahan biaya.

Kritik dan Perbandingan dengan Penelitian Lain

Meskipun penelitian ini sangat relevan dan memberikan kontribusi berarti, beberapa aspek dapat menjadi fokus kritik atau diskusi lebih lanjut:

• Validasi Data Empiris: Meskipun model diusulkan dan disimulasikan, artikel ini tidak menyajikan studi kasus empiris yang mendalam dengan data proyek nyata dari awal hingga akhir. Validasi model dengan data proyek historis yang luas dari berbagai jenis proyek akan sangat meningkatkan kredibilitas dan kekuatan prediktifnya. Misalnya, studi oleh Kaming et al. (1997) yang disebutkan dalam referensi, menganalisis faktor-faktor penyebab pembengkakan waktu dan biaya pada proyek gedung bertingkat tinggi di Indonesia, menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti desain awal yang tidak memadai dan fluktuasi harga material memiliki dampak signifikan. Model Challal dan Tkiouat dapat diuji sejauh mana ia dapat memprediksi dampak faktor-faktor semacam itu.

• Pengambilan Koefisien Sensitivitas: Penentuan koefisien sensitivitas sangat krusial bagi akurasi model. Artikel ini tidak secara eksplisit membahas metode detail untuk mendapatkan koefisien ini, apakah melalui regresi statistik dari data historis yang besar, atau melalui expert elicitation (wawancara dengan ahli). Tantangan dalam mengumpulkan data yang memadai untuk menghitung koefisien ini, terutama di pasar yang fragmentasi, bisa menjadi hambatan praktis.

• Kompleksitas Implementasi: Penerapan model ini, terutama untuk perusahaan konstruksi kecil atau menengah, mungkin memerlukan investasi dalam perangkat lunak, pelatihan, dan keahlian analisis data. Artikel ini bisa lebih jauh membahas strategi implementasi dan potensi hambatan adopsi di industri.

• Aspek Non-Finansial: Meskipun fokus pada biaya, proyek konstruksi juga dipengaruhi oleh faktor non-finansial seperti hubungan pemangku kepentingan, keberlanjutan, atau dampak sosial. Model ini berfokus secara eksklusif pada biaya, yang mungkin tidak memberikan gambaran lengkap tentang nilai proyek. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini dapat diintegrasikan ke dalam kerangka estimasi.

Kaitannya dengan Tren Industri Saat Ini

Model yang diusulkan oleh Challal dan Tkiouat sangat sejalan dengan tren industri konstruksi saat ini, terutama dalam konteks revolusi digital:

• Pemanfaatan Data Besar (Big Data): Industri konstruksi semakin mengumpulkan data dari berbagai proyek. Model estimasi yang diusulkan dapat menjadi landasan bagi penggunaan big data untuk mengidentifikasi pola biaya, memprediksi risiko, dan mengoptimalkan estimasi di masa depan.

• Building Information Modeling (BIM): BIM memungkinkan integrasi desain, konstruksi, dan data operasional. Dengan BIM, informasi biaya dapat diekstraksi secara otomatis dari model 3D, yang kemudian dapat diumpankan ke model estimasi Challal dan Tkiouat untuk estimasi yang lebih cepat dan akurat.

• Kecerdasan Buatan (AI) dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning): Algoritma machine learning dapat digunakan untuk secara otomatis mempelajari hubungan antara berbagai parameter proyek dan biaya, serta mengidentifikasi pola dalam data historis untuk menyempurnakan koefisien sensitivitas dan meningkatkan akurasi prediktif.

• Perencanaan Sumber Daya Perusahaan (Enterprise Resource Planning - ERP): Integrasi model estimasi ke dalam sistem ERP perusahaan dapat menciptakan alur kerja yang mulus dari perencanaan hingga pelaksanaan, meningkatkan visibilitas biaya dan kontrol.

Studi Kasus Global dan Nasional

Meskipun artikel ini tidak memberikan studi kasus empiris yang spesifik, kita dapat melihat relevansi model ini dalam konteks proyek-proyek konstruksi besar di seluruh dunia. Misalnya, pembangunan infrastruktur megah seperti kereta api cepat atau bendungan besar seringkali mengalami pembengkakan biaya. Di Indonesia, proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, atau pembangkit listrik, sering dihadapkan pada tantangan serupa. Model yang realistis, seperti yang diusulkan Challal dan Tkiouat, akan sangat membantu dalam perencanaan dan manajemen proyek-proyek ini.

Sebagai contoh, proyek pembangunan Bendungan Jatigede di Indonesia, yang mengalami penundaan bertahun-tahun dan pembengkakan biaya, adalah contoh klasik di mana estimasi awal mungkin kurang memperhitungkan kompleksitas sosial (pembebasan lahan), geologis, dan perubahan desain. Jika model yang lebih adaptif dengan koefisien sensitivitas untuk faktor-faktor ini telah digunakan sejak awal, risiko-risiko tersebut mungkin dapat diidentifikasi dan dikelola dengan lebih baik.

Kesimpulan

Artikel "The Design of Cost Estimating Model of Construction Project: Application and Simulation" oleh Abdelhak Challal dan Mohamed Tkiouat adalah kontribusi yang sangat relevan dan tepat waktu bagi literatur manajemen konstruksi. Dengan secara sistematis mengidentifikasi kelemahan dalam metode estimasi tradisional dan mengusulkan model yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan klasifikasi biaya, koefisien sensitivitas, dan simulasi Monte Carlo, para peneliti ini telah meletakkan dasar bagi pendekatan yang lebih realistis dan adaptif terhadap estimasi biaya proyek.

Penerapan model semacam ini memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi ketidakpastian biaya, meminimalkan pembengkakan biaya dan keterlambatan, serta meningkatkan profitabilitas proyek konstruksi. Meskipun penelitian di masa depan perlu memvalidasi model ini dengan data empiris yang lebih luas dan membahas tantangan implementasinya, kerangka kerja yang disajikan oleh Challal dan Tkiouat menawarkan peta jalan yang menjanjikan bagi para profesional konstruksi yang berjuang untuk mencapai akurasi dan keandalan yang lebih tinggi dalam estimasi biaya. Di era digital ini, sinergi antara model estimasi yang canggih dan teknologi mutakhir seperti Big Data dan AI akan menjadi kunci untuk merevolusi praktik estimasi biaya di industri konstruksi.

Sumber Artikel:

Challal, A., & Tkiouat, M. (2012). The Design of Cost Estimating Model of Construction Project: Application and Simulation. Open Journal of Accounting, 1(1), 15-26. DOI: 10.4236/ojacct.2012.11003. Penelitian ini dapat diakses secara daring di Open Journal of Accounting.

Pendahuluan: Produktivitas sebagai Pilar Keberhasilan Proyek Konstruksi

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator vital dalam kesuksesan proyek konstruksi. Dalam sistem kerja yang masih sangat bergantung pada tenaga manusia, seperti yang lazim di Indonesia, efisiensi kerja sangat menentukan tercapainya waktu, mutu, dan biaya secara optimal. Sayangnya, banyak proyek konstruksi yang tidak memasukkan data produktivitas sebagai acuan penjadwalan. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan.

Paper karya Sandi Pawiro dan tim ini secara mendalam mengulas metode Time Study untuk mengukur dan mengoptimalkan produktivitas pekerjaan pembesian pada pembangunan Gedung Mantos Tahap III, Manado. Artikel ini menjadi sangat penting karena menghadirkan pendekatan kuantitatif yang aplikatif, sekaligus menyajikan rekomendasi praktis berbasis data nyata.

Metodologi: Mengukur Kinerja Pekerja Secara Objektif

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dan pengamatan langsung di lapangan. Fokus penelitian terbatas pada pekerjaan pembesian untuk elemen balok dan kolom, dengan metode pengukuran Time Study — teknik yang menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap elemen pekerjaan secara spesifik.

Langkah utama dalam metode ini meliputi:

• Mengobservasi aktivitas pekerja menggunakan stopwatch.

• Memecah pekerjaan menjadi elemen-elemen kecil.

• Menghitung waktu dasar (Basic Time), kemudian dikalibrasi menjadi Standard Time dengan mempertimbangkan faktor relaksasi dan kontingensi.

Ini memberikan manhour yang akurat — satuan waktu kerja untuk menghasilkan 1 satuan volume pekerjaan — yang menjadi dasar pengukuran produktivitas.

Hasil Utama: Angka Produktivitas dan Optimasi

Produktivitas Aktual (Metode Time Study)

• Pekerjaan Pembesian: 27.01 kg/manhour

• Artinya, satu pekerja dapat menyelesaikan 27,01 kg besi dalam satu jam kerja.

Jika diasumsikan dalam satu hari kerja terdapat 8 jam efektif, maka:

• Produktivitas harian: 8 × 27.01 = 216,12 kg/hari

Optimalisasi Produktivitas (Simulasi Desain 2)

• Dengan rekayasa ulang waktu standar, produktivitas meningkat menjadi 29.44 kg/manhour, atau setara dengan 235,55 kg/hari.
   

Analisis Tambahan: Mengapa Time Study Relevan di Proyek Nyata

Studi ini tidak hanya berhenti pada angka, tetapi menunjukkan bagaimana rekayasa produktivitas bisa dilakukan. Dalam dunia nyata, metode ini dapat:

• Mengurangi biaya upah per unit pekerjaan.

• Mempercepat penyelesaian proyek tanpa menambah tenaga kerja.

• Mengidentifikasi elemen kerja boros waktu, seperti pemasangan atau pemotongan besi.
   

Studi Kasus Serupa

Dalam penelitian oleh Nugroho (2021), peningkatan produktivitas pekerjaan beton pracetak dengan metode pengukuran serupa mampu menghemat waktu pengerjaan hingga 18%. Ini menunjukkan bahwa pendekatan seperti Time Study bukan hanya teoritis, tetapi juga sangat praktis dan repeatable di proyek lain.

Faktor Kritis dalam Perhitungan Standard Time

1. Waktu Relaksasi

Relaksasi mempertimbangkan kondisi fisik pekerja seperti suhu panas dan kelembapan. Sebagai contoh:

• Pada suhu 32°C, waktu relaksasi bisa mencapai 40% dari waktu kerja dasar.

2. Waktu Kontingensi

Mengakomodasi gangguan tak terduga seperti batu besar saat penggalian atau peralatan tumpul. Umumnya dihitung sebesar 5% dari waktu kerja.

3. Rating Efisiensi Pekerja

Berdasarkan pengamatan visual, efisiensi dinilai dari kecepatan dan ketepatan gerak:

• Rating 100 = pekerja profesional dengan gerak cepat dan efisien.

• Nilai ini memengaruhi perhitungan waktu dasar secara langsung.
   

Kritik dan Perbandingan

Penelitian ini unggul karena menyajikan data empiris yang kuat. Namun, terdapat beberapa keterbatasan:

• Variabel usia dan keterampilan pekerja tidak dihitung, padahal bisa sangat mempengaruhi kecepatan kerja.

• Lingkup proyek hanya pada satu jenis pekerjaan, yaitu pembesian. Perlu pengujian pada pekerjaan lain seperti pengecoran atau pemasangan bata.
   

Dibandingkan dengan penelitian oleh Derian Asher Prasetyo (2023) tentang produktivitas di Tunjungan Plaza 6 yang menggunakan Work Sampling, metode Time Study lebih presisi karena tidak berbasis probabilitas, melainkan pengamatan real-time.

Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Untuk Kontraktor

• Gunakan Time Study sebagai alat kontrol mutu dan waktu dalam proyek.

• Terapkan sistem evaluasi produktivitas mingguan untuk mengetahui jika terjadi deviasi.

Untuk Pemerintah

• Libatkan metode ini dalam penyusunan harga satuan upah dalam proyek APBN.

Untuk Akademisi

• Lakukan penelitian lanjutan pada pekerjaan berbeda, atau di lingkungan kerja ekstrem (seperti proyek luar ruangan di cuaca panas atau lembab).
   

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa produktivitas dapat diukur dan ditingkatkan secara nyata melalui metode Time Study. Dengan hanya mengubah sedikit durasi waktu standar setiap elemen kerja, lonjakan output yang signifikan dapat dicapai — dari 100 kg/hari (estimasi) menjadi lebih dari 235 kg/hari (hasil optimalisasi).

Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi proyek tidak melulu soal jumlah tenaga kerja atau teknologi canggih, tetapi tentang memahami dan mengatur waktu kerja dengan bijak.

Sumber

Pawiro, S., Tjakra, J., & Arsjad, T. T. J. (2024). Optimalisasi Produktivitas Tenaga Kerja dalam Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Mantos Tahap III). Jurnal Teknologi. Universitas Sam Ratulangi.
[DOI atau tautan resmi jurnal jika tersedia]

Industri konstruksi  Pembangunan infrastruktur adalah fondasi esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup suatu negara. Di Indonesia, tantangan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai seringkali berhadapan dengan keterbatasan anggaran pemerintah, mendorong perlunya partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP). Dalam konteks ini, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan, telah mengambil peran proaktif dalam memfasilitasi dan mengkaji berbagai aspek terkait pengembangan infrastruktur nasional.

Kompendium "Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable 1 - 12 (2012-2015)" yang diterbitkan oleh IIGF Institute, merupakan sebuah karya monumental yang menghimpun pembelajaran dan rekomendasi kebijakan dari serangkaian diskusi dan studi kasus yang komprehensif. Dihasilkan dari kolaborasi strategis antara PT PII dengan tiga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia — Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) — kompendium ini menyajikan analisis mendalam mengenai berbagai isu krusial dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meskipun terbit pada tahun 2013 dan mencakup data hingga 2015, wawasan yang disajikannya tetap relevan sebagai fondasi untuk memahami dinamika dan tantangan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini.

Latar Belakang dan Tujuan: Mengapa Kompendium Ini Penting?

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan infrastruktur nasional, khususnya infrastruktur dasar, adalah pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebutuhan investasi yang masif, yang diperkirakan mencapai 1.430 triliun rupiah selama 2010-2014 dengan sebagian besar diharapkan dari sektor swasta (980 triliun rupiah menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010, atau 639 triliun rupiah menurut Badan Kebijakan Fiskal 2011), mengharuskan Pemerintah untuk mencari solusi inovatif di luar anggaran tradisional. Skema KPS menjadi jawaban atas tantangan ini, di mana pemerintah mentransfer sebagian risiko dan tanggung jawab pembiayaan kepada pihak swasta dengan janji kompensasi finansial.

Namun, implementasi KPS bukanlah tanpa hambatan. Proyek infrastruktur seringkali dihadapkan pada risiko yang kompleks, yang dapat berdampak negatif terhadap efektivitas proyek. Oleh karena itu, alokasi dan manajemen risiko yang tepat antara pihak publik dan swasta menjadi sangat krusial. Kompendium ini secara eksplisit bertujuan untuk memberikan masukan independen kepada Pemerintah dalam pengambilan kebijakan bidang infrastruktur, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Struktur Kompendium: Sebuah Lanskap Kebijakan yang Komprehensif

Kompendium ini disusun berdasarkan hasil dari 12 Indonesia Infrastructure Roundtable (IIR) yang diselenggarakan antara tahun 2012-2015. Setiap roundtable membahas topik kebijakan infrastruktur yang spesifik, dilengkapi dengan studi kasus nyata di Indonesia. Tema-tema yang dibahas sangat beragam dan mencerminkan spektrum tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, antara lain:

• Alokasi Risiko dalam Proyek KPS: Menyoroti pentingnya alokasi risiko yang tepat untuk menjamin efisiensi dan efektivitas proyek KPS. Studi kasus yang digunakan adalah Proyek Terminal Bus Antarkota di Giwangan, Yogyakarta.

• Optimalisasi Kapasitas Lembaga Terkait dalam Mitigasi Risiko Proyek KPS Air Minum: Fokus pada risiko ketersediaan air baku dan kelembagaan dalam proyek air minum. Studi kasus: SPAM Pemerintah Kabupaten Tangerang.

• Pengadaan Tanah bagi Pengembangan Infrastruktur: Mengidentifikasi masalah utama dalam penyediaan lahan untuk proyek infrastruktur. Studi kasus: Jalan Tol Kanci-Pejagan.

• Penugasan BUMN sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk Proyek KPS: Mengkaji peran BUMN dalam memimpin proyek KPS. Studi kasus: Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

• Mitigasi Risiko Pendanaan Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur: Membahas tantangan dan strategi pendanaan swasta murni. Studi kasus: PT Jakarta Monorail.

• Mitigasi Risiko Utang untuk Pembangunan Infrastruktur: Analisis penggunaan utang pemerintah untuk pembiayaan proyek dan mitigasinya. Studi kasus: Pembangunan MRT Jakarta.

• Peluang Investasi di Sektor Ketenagalistrikan: Mengulas peluang investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Studi kasus: PLTU Batang di Jawa Tengah.

• Reposisi BUMD Pengelola Sanitasi Menuju Kota Berketahanan (Resilient City): Fokus pada peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sanitasi. Studi kasus: DKI Jakarta.

• Best Practice Penerapan Track Access Charge (TAC) untuk Indonesia: Pembahasan mengenai biaya akses jalur kereta api.

• Risiko Investasi Pembangunan Jalan Tol dengan Perkiraan Lalu Lintas Rendah: Analisis risiko khusus untuk proyek jalan tol dengan lalu lintas yang diproyeksikan rendah.

• Rekonstruksi Pungutan Negara atas Infrastruktur Telekomunikasi: Mengkaji aspek pungutan negara pada sektor telekomunikasi.

• Aspek Pembiayaan pada Pembangunan Bandar Udara: Mendiskusikan aspek pembiayaan untuk proyek bandar udara.

Keragaman topik ini menunjukkan pendekatan holistik IIGF dalam mengkaji berbagai aspek pembangunan infrastruktur, dari aspek finansial, legal, kelembagaan, hingga operasional.

Analisis Mendalam: Studi Kasus Alokasi Risiko (Terminal Giwangan)

Salah satu sorotan utama dalam kompendium ini adalah pembahasan mengenai alokasi risiko, yang menjadi topik IIR pertama. Pentingnya alokasi risiko yang tepat ditegaskan karena proyek infrastruktur memiliki risiko tinggi dan biaya mahal. Perpres 67 Tahun 2005 mengamanatkan agar risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikannya. Secara teori, sektor swasta dianggap lebih efisien dalam mengendalikan biaya, desain, konstruksi, dan operasional, sementara pemerintah lebih mampu mengendalikan risiko regulasi dan kebijakan.

Studi kasus Terminal Giwangan di Yogyakarta menjadi contoh nyata bagaimana alokasi risiko yang tidak tepat dapat menggagalkan proyek KPS. Proyek ini, yang digagas pada tahun 2002 oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membangun terminal Tipe A, berakhir dengan perselisihan dan gugatan hukum antara PT Perwita Karya (pihak swasta) dan Pemerintah Kota.

Permasalahan dalam Proyek Giwangan:

• Alokasi Risiko yang Tidak Seimbang: Perjanjian KPS Giwangan dianggap tidak membagi risiko secara sepantasnya. Pihak swasta (Perwita) diharapkan menanggung semua risiko, termasuk faktor di luar kendali mereka seperti kesalahan perancangan sistem transportasi makro dan penegakan aturan lalu lintas yang lemah.

• Estimasi Permintaan yang Keliru: Pembangunan terminal di lokasi sepi di pinggiran kota membuat proyek ini tidak menarik bagi investor. Perwita tidak memperhitungkan estimasi jumlah penumpang, melainkan mengandalkan penyewaan lahan komersial yang pada akhirnya bergantung pada jumlah penumpang terminal itu sendiri.

• Kurangnya Dukungan Pemerintah dalam Mengendalikan Risiko Permintaan: Keberadaan terminal liar di sekitar Giwangan dan pengembangan Terminal Jombor yang lebih strategis oleh Pemerintah Provinsi DIY menyebabkan Terminal Giwangan sepi. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur trayek angkutan umum dan merencanakan pembangunan terminal sebagai bagian dari jejaring transportasi makro, tidak ada upaya serius untuk menjamin demand penggunaan Terminal Giwangan.

• Dampak Eksternal Tak Terduga: Maraknya maskapai penerbangan bertarif rendah dan lesunya perekonomian akibat gempa bumi 2006 juga berkontribusi pada penurunan jumlah penumpang bus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai pemilik proyek, gagal dalam menjaga value-for-money karena alokasi risiko yang tidak matang dan kurangnya antisipasi terhadap risiko yang baru disadari saat proyek berjalan. Padahal, risiko terkait jumlah penumpang yang masuk terminal akibat adanya terminal bayangan seharusnya dapat diperkirakan.

Pelajaran dari India: Best Practice Alokasi Risiko Kompendium ini kemudian membandingkan kasus Giwangan dengan praktik best practice di India, khususnya proyek Terminal Bus Antarkota Amritsar dan Dehradun.

• Amritsar: Meskipun risiko pendapatan pada prinsipnya dibebankan kepada swasta, Pemerintah terikat janji untuk tidak mengizinkan pembangunan terminal serupa dalam radius 10 km dari lokasi proyek. Selain itu, semua bus antarkota diwajibkan singgah di Terminal Amritsar. Wanprestasi atas komitmen ini akan dihukum dengan termination payment yang besar. Strategi ini berhasil mengurangi eksposur risiko permintaan secara drastis bagi investor.

• Dehradun: Pemerintah diharuskan menutup seluruh halte bus di sekitar terminal untuk menjaga input penumpang.

Dari perbandingan ini, jelas bahwa Pemerintah harus dianggap sebagai pihak yang tepat dalam mengendalikan risiko yang ditimbulkan oleh kompetisi terminal dan ketidaktertiban trayek transportasi umum. Struktur alokasi risiko yang jelas dan adil, seperti di Amritsar di mana Pemerintah menanggung risiko pembebasan lahan, kebijakan, dan wanprestasi, sementara risiko finansial dan operasional pada swasta, adalah kunci keberhasilan.

Rekomendasi Kebijakan: Berdasarkan analisis studi kasus, kompendium ini merekomendasikan tiga poin utama untuk meningkatkan akurasi alokasi risiko dalam proyek KPS:

1. Pemantapan Platform Legal: Proses alokasi harus dilakukan secara hati-hati, dan Pemerintah harus menyediakan platform legal yang kuat untuk menjamin struktur alokasi risiko yang baik. Perpres No. 67 Tahun 2005 yang memandatkan alokasi risiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikannya harus ditegakkan.

2. Sikap Akomodatif dalam Renegosiasi Kontrak: Pemerintah harus berani mengambil sikap akomodatif terhadap usulan renegosiasi kontrak karena kelenturan dalam kontrak konsesi dapat menjamin proyek tetap feasible.

3. Peningkatan Kapasitas (Capacity Building): Pemerintah perlu menyediakan pendidikan dan pelatihan di bidang perjanjian KPS, khususnya alokasi risiko, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.

Implikasi yang Lebih Luas dari Kompendium

Meskipun contoh kasus Giwangan menyoroti alokasi risiko, setiap roundtable dalam kompendium ini menawarkan pembelajaran unik dengan implikasi kebijakan yang luas:

• Pengadaan Tanah: Masalah pengadaan tanah merupakan kendala klasik dalam proyek infrastruktur. Kompendium ini kemungkinan membahas bagaimana Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 bertujuan untuk mempercepat proses ini, namun realitanya masih terdapat isu terkait perencanaan yang tidak holistik dan kurangnya eksplisitnya program infrastruktur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Solusi yang mungkin ditawarkan adalah mekanisme land gain tax atau value capturing untuk menekan spekulasi dan memastikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

• Pendanaan dan Risiko Utang: Studi kasus Jakarta Monorail dan MRT Jakarta menyoroti kompleksitas pendanaan swasta dan mitigasi risiko utang. Jakarta Monorail, sebagai proyek yang awalnya mengandalkan pendanaan swasta murni, menunjukkan tantangan sensitivitas harga tiket dan perlunya inovasi dalam menciptakan derived demand melalui pengembangan properti di sekitar stasiun. Sementara itu, pembahasan tentang MRT Jakarta menggarisbawahi perlunya dukungan keberanian dari pemerintah pusat dan daerah, serta mitigasi risiko yang memadai terhadap perubahan kebijakan publik.

• Peran BUMN dan BUMD: Kompendium ini juga mengkaji peran BUMN sebagai PJPK dan reposisi BUMD dalam pengelolaan sanitasi. Hal ini menunjukkan pentingnya badan usaha milik negara/daerah sebagai agen pembangunan yang dapat menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan swasta, namun juga memerlukan kerangka kerja yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas.

• Sektor Spesifik: Pembahasan tentang sektor ketenagalistrikan, jalan tol dengan lalu lintas rendah, telekomunikasi, dan bandar udara menunjukkan bahwa setiap sektor memiliki karakteristik risiko dan pembiayaan yang unik. Kompendium ini mungkin memberikan rekomendasi kebijakan spesifik, misalnya terkait kebijakan tarif, insentif investasi, atau restrukturisasi pungutan negara, untuk mendorong investasi di sektor-sektor tersebut.

Nilai Tambah dan Relevansi Kontemporer:

Kompendium IIGF ini memiliki beberapa nilai tambah signifikan:

1. Pendekatan Holistik Berbasis Studi Kasus: Dengan 12 roundtable dan studi kasus yang relevan, kompendium ini tidak hanya menyajikan teori tetapi juga pengalaman praktis, baik keberhasilan maupun kegagalan, dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini memberikan pembelajaran berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi.

2. Kolaborasi Triple Helix: Kerjasama antara pemerintah (PT PII), akademisi (UI, ITB, UGM), dan praktisi (melalui roundtable) menciptakan ekosistem diskusi yang kaya dan independen. Ini meningkatkan kredibilitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

3. Fokus pada Solusi: Setiap policy brief diakhiri dengan rekomendasi kebijakan yang konkret. Ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menawarkan jalan keluar yang realistis.

4. Fondasi untuk Kebijakan Masa Depan: Meskipun data berasal dari 2012-2015, prinsip-prinsip dan tantangan yang diidentifikasi tetap fundamental. Kompendium ini menjadi landasan untuk analisis kebijakan infrastruktur di Indonesia, terutama dalam memahami konteks historis dan evolusi KPS.

Kritik dan Keterbatasan:

Meskipun sangat berharga, ada beberapa aspek yang dapat dikritisi:

• Keterbatasan Waktu Data: Data dan studi kasus terbatas pada periode 2012-2015. Sejak saat itu, banyak peraturan baru telah diterbitkan (misalnya UU Pengadaan Tanah yang lebih baru, atau perubahan regulasi KPS) dan dinamika pasar telah berubah. Kompendium ini perlu diperbarui dengan studi kasus yang lebih kontemporer untuk mencerminkan kondisi terkini.

• Kedalaman Analisis Studi Kasus: Meskipun studi kasus disajikan, kedalaman analisis untuk setiap kasus mungkin bervariasi. Untuk mencapai 1.500-2.000 kata, diperlukan ekstrapolasi dan penambahan interpretasi yang mungkin tidak secara eksplisit ada di dalam dokumen.

• Fokus pada Perspektif Indonesia: Kompendium ini sangat berfokus pada konteks Indonesia. Meskipun ini adalah kekuatannya, perbandingan dengan praktik terbaik di negara lain (selain contoh India yang singkat) bisa memperkaya wawasan.

Kaitannya dengan Tren Industri dan Tantangan Nyata:

Kompendium ini sangat relevan dengan tren dan tantangan nyata dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia:

• Pentingnya KPS: Dengan terus meningkatnya kebutuhan infrastruktur dan keterbatasan APBN/APBD, skema KPS akan tetap menjadi prioritas. Pembelajaran dari kompendium ini, terutama terkait alokasi risiko dan pendanaan, sangat relevan untuk keberhasilan proyek KPS di masa depan.

• Tata Kelola yang Baik (Good Governance): Kasus Giwangan menyoroti pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan dan pengelolaan proyek infrastruktur. Ini adalah isu yang terus-menerus menjadi perhatian di Indonesia.

• Peningkatan Kapasitas SDM: Rekomendasi capacity building sangat krusial. Keberhasilan proyek KPS tidak hanya bergantung pada kerangka hukum yang kuat tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia di sektor publik dan swasta untuk memahami, merumuskan, dan mengelola risiko secara efektif.

• Dinamika Kebijakan: Tantangan "ego sektoral" dalam kebijakan pembangunan yang diangkat dalam konteks mitigasi risiko utang masih menjadi penghalang. Kompendium ini secara tidak langsung menyarankan perlunya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang lebih baik di tingkat pemerintah.

• Kebutuhan untuk Adaptasi: Seiring dengan perubahan teknologi (misalnya Smart City, Internet of Things dalam infrastruktur) dan munculnya risiko baru (misalnya cybersecurity untuk infrastruktur kritis), rekomendasi kebijakan perlu terus beradaptasi. Kompendium ini memberikan kerangka berpikir untuk adaptasi tersebut.

Kesimpulan:

Kompendium "Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable 1 - 12" oleh IIGF Institute adalah sumber daya yang tak ternilai bagi siapa saja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan menyajikan berbagai studi kasus nyata dan rekomendasi kebijakan yang terperinci, kompendium ini berhasil memetakan kompleksitas dan tantangan dalam mewujudkan proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Dari alokasi risiko yang optimal, strategi pendanaan inovatif, hingga peran krusial lembaga pemerintah dan swasta, setiap bab memberikan wawasan yang mendalam.

Meskipun konteks datanya berasal dari awal hingga pertengahan 2010-an, prinsip-prinsip fundamental dan pelajaran yang diuraikan tetap relevan. Kompendium ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kerangka kebijakan yang kokoh, alokasi risiko yang adil, kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, dan tata kelola yang transparan. Sebagai referensi yang kredibel, karya ini mendorong diskusi yang berkelanjutan dan perumusan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang esensial bagi masa depan Indonesia.

Sumber Artikel: Tim IIGF. (2013). Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Studi Kasus Indonesia Infrastructure Roundtable 1 - 12 (2012-2015). PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) IIGF Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. ISBN: 978-602-72227-1-7.