Mengapa Sertifikasi Menjadi Penting di Dunia Kerja Saat Ini?

Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif dan dinamis, keberhasilan perusahaan tidak ditentukan oleh produk dan strategi pemasaran, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Terutama dalam sektor teknis seperti persewaan alat berat dan logistik, karyawan dituntut untuk menguasai keterampilan teknis sekaligus kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ela Wahyu Diyanti dan Ika Korika Swasti di PT Petrokopindo Cipta Selaras menjadi salah satu kajian penting yang menyoroti bagaimana pelatihan sertifikasi dapat menjadi kunci utama dalam meningkatkan performa karyawan, bahkan lebih signifikan dibandingkan kompetensi teknis yang dimiliki sejak awal.

Menurunnya Kinerja di Tengah Beban Kerja Teknis

Selama periode 2020 hingga 2022, PT Petrokopindo mencatat adanya penurunan dalam kualitas dan kuantitas kinerja karyawan teknisi. Dalam penilaian kinerja internal, jumlah karyawan yang memperoleh nilai sangat baik terus menurun setiap tahunnya, sementara angka karyawan dengan nilai "kurang" justru meningkat. Tak hanya itu, target kerja dalam hal perbaikan unit juga terus meleset dari tahun ke tahun. Jika pada 2020 target tercapai sebesar 83 persen, maka pada 2022 capaian tersebut anjlok menjadi hanya 59 persen.

Menurut hasil wawancara dengan pihak HRD perusahaan, hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman sebagian teknisi terhadap tanggung jawab dan prosedur kerja. Banyak di antara mereka yang kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu dan menunjukkan ketidaksiapan dalam menangani keluhan pelanggan secara profesional. Ini mengindikasikan bahwa kompetensi teknis yang dimiliki para teknisi belum cukup kuat untuk menopang produktivitas kerja secara optimal.

Investasi Strategis: Sertifikasi dan Pelatihan

Menanggapi penurunan kinerja tersebut, perusahaan mulai menggelar sejumlah pelatihan bersertifikat, terutama pada tahun 2022. Fokus utama pelatihan ini adalah pada peningkatan keahlian teknis, keselamatan kerja (K3), serta penguasaan peralatan berat. Pelatihan bersertifikasi yang paling masif diikuti adalah sertifikasi teknisi alat angkat dan transportasi yang diikuti oleh seluruh teknisi, yaitu sebanyak 46 orang. Selain itu, ada pelatihan lain seperti penanganan kecelakaan kerja, pelatihan pemadam kebakaran, hingga pelatihan sopir barang berbahaya.

Tujuan dari program ini adalah agar para karyawan tidak hanya memiliki pengalaman di lapangan, tetapi juga mendapatkan pembaruan pengetahuan yang terstandarisasi dan relevan dengan kebutuhan industri. Dengan pelatihan ini, perusahaan berharap performa individu meningkat, yang berdampak langsung pada efisiensi operasional perusahaan.

Metode Penelitian dan Hasil Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi 46 teknisi yang semuanya dijadikan responden (saturated sampling). Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Square (PLS).

Peneliti menguji dua hipotesis utama, yaitu apakah kompetensi teknis dan pelatihan sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasilnya sangat menarik: kompetensi teknis ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan pelatihan sertifikasi memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Hal ini dibuktikan melalui nilai p yang diperoleh dalam uji statistik. Untuk kompetensi teknis, nilai p sebesar 0.149 (lebih besar dari 0.05), menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Sebaliknya, pelatihan sertifikasi menunjukkan nilai p sebesar 0.001, yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan performa karyawan.

Mengapa Kompetensi Teknis Tidak Mempengaruhi Kinerja?

Hasil ini mungkin terdengar mengejutkan, tetapi bisa dijelaskan. Kompetensi teknisk karyawan mulai dari pengalaman, pengetahuan dasar, hingga kemampuan menggunakan alat tidak menjamin efketivitas kerja. Tanpa  pelatihan berkelanjutan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, kemampuan tersebut berisiko menjadi kurang relevan.

 

Peneliti mencatat bahwa banyak karyawan yang hanya mengandalkan pengalaman kerja, tanpa memahami prosedur kerja terkini atau standar keselamatan terbaru. Tanpa pelatihan yang terstruktur, pengalaman tersebut tidak dapat dimaksimalkan. Bahkan, beberapa teknisi dengan latar belakang pendidikan rendah mampu menunjukkan kinerja baik setelah mengikuti pelatihan, yang mengindikasikan bahwa penguasaan materi pelatihan lebih menentukan daripada latar belakang kompetensi awal.

Peran Strategis Pelatihan Sertifikasi

Pelatihan sertifikasi tidak hanya menjadi media transfer ilmu, tetapi juga meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan profesionalisme karyawan. Dalam studi ini, indikator yang paling berkontribusi terhadap peningkatan kinerja adalah penguasaan materi pelatihan, diikuti oleh dukungan terhadap pekerjaan dan cara penyampaian materi yang baik.

Dengan pemahaman materi yang kuat, karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih aman. Selain itu, adanya sertifikat juga memberikan pengakuan formal terhadap kemampuan mereka, yang dapat menjadi dorongan psikologis tersendiri.

Bandingkan dengan Studi Lain

Menariknya, hasil ini berbeda dari penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rahma Sari dan Eny Ariyanto (2016) atau Ulfaturrosida et al. (2022), yang menyatakan bahwa kompetensi teknis memiliki pengaruh besar terhadap kinerja. Perbedaan hasil ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, seperti struktur organisasi, sistem penilaian, budaya kerja, dan karakteristik industri.

Artinya, tidak ada satu solusi tunggal untuk semua organisasi. Di PT Petrokopindo, pelatihan bersertifikat terbukti lebih efektif karena menutup celah pengetahuan praktis yang selama ini tidak diisi oleh pengalaman kerja semata.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diterapkan oleh perusahaan sejenis:

1. Fokus pada pelatihan terstandar: Tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman kerja. Pelatihan berkala dan bersertifikat wajib diberikan agar karyawan terus berkembang sesuai kebutuhan industri.
2. Evaluasi kompetensi secara komprehensif: Jangan hanya menilai dari pengalaman atau pendidikan formal, tetapi lihat dari hasil pelatihan dan keterampilan yang dapat diukur secara obyektif.
3. Tingkatkan motivasi melalui pengakuan formal: Berikan penghargaan atau insentif bagi karyawan yang berhasil menyelesaikan pelatihan dengan baik, termasuk peluang promosi atau bonus.
4. Kembangkan soft skill: Selain keterampilan teknis, pelatihan juga harus mencakup komunikasi, kerja sama tim, dan manajemen waktu.

Penutup: Pelatihan Adalah Kunci Sukses

Penelitian ini membuktikan bahwa dalam industri teknis, pelatihan bersertifikasi lebih berdampak signifikan terhadap peningkatan performa karyawan dibandingkan kompetensi teknis awal. Investasi pada pelatihan bukan hanya tentang biaya, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk memastikan kualitas SDM dan daya saing perusahaan.

Di tengah transformasi industri dan perkembangan teknologi yang cepat, perusahaan yang cerdas adalah perusahaan yang menjadikan pelatihan sebagai bagian dari budaya kerja. Tidak ada SDM hebat tanpa pembelajaran yang berkelanjutan. Karena pada akhirnya, manusia tetap menjadi aset terpenting dalam setiap keberhasilan bisnis.

Sumber:

Ela Wahyu Diyanti & Ika Korika Swasti. (2023). The Effect of Technical Competence and Certification Training on Employee Performance at PT. Petrokopindo Cipta Selaras. Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA), Vol.3, No.5, 2023: 1803–1814.

 

Ekonomi Sirkular dan Tantangan Pendanaannya

Ekonomi sirkular kini menjadi salah satu pendekatan paling menjanjikan dalam mengatasi krisis lingkungan dan pemborosan sumber daya global. Alih-alih mengikuti pola "ambil–buat–buang", ekonomi sirkular berusaha mengoptimalkan siklus hidup produk, meminimalkan limbah, dan menciptakan nilai berkelanjutan. Meski konsep ini makin diterima secara luas, salah satu tantangan terbesarnya adalah pembiayaan. Bagaimana cara membiayai proyek ekonomi sirkular yang cenderung inovatif, tidak biasa, dan berisiko tinggi di mata investor tradisional?

Makalah berjudul “Financing Circular Economy Projects: A Clinical Study” karya Stefania Migliorelli (2021) menjawab pertanyaan ini dengan pendekatan klinis melalui studi kasus konkret. Artikel ini menjadi referensi penting karena mengombinasikan teori keuangan dengan dinamika riil implementasi ekonomi sirkular di Eropa.

Mengapa Pembiayaan Ekonomi Sirkular Itu Rumit?

Secara umum, proyek ekonomi sirkular memiliki karakteristik yang membuatnya sulit masuk dalam skema pendanaan konvensional. Beberapa hambatan utamanya adalah:

• Model bisnis yang belum terbukti: Investor cenderung berhati-hati terhadap proyek yang belum memiliki rekam jejak kuat.
• Return on investment (ROI) yang jangka panjang: Proyek daur ulang atau penggunaan ulang sering kali membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan keuntungan.
• Risiko teknologi dan pasar: Karena proyek sirkular kerap bergantung pada teknologi baru dan perubahan perilaku konsumen, tingkat ketidakpastiannya lebih tinggi.
• Kurangnya metrik yang distandarkan: Tidak ada indikator universal untuk menilai keberhasilan proyek sirkular secara finansial dan lingkungan.

Makalah ini menggarisbawahi bahwa sistem keuangan saat ini belum sepenuhnya siap mendukung transformasi menuju ekonomi sirkular, meskipun banyak bank, investor, dan lembaga multilateral sudah menunjukkan minat.

Studi Kasus: Proyek Circular Economy di Italia Utara

Sebagai bagian dari studi klinisnya, Migliorelli meneliti secara mendalam sebuah proyek ekonomi sirkular yang dilakukan oleh perusahaan publik lokal (local public utility company) di Italia Utara. Proyek ini difokuskan pada:

• Pengelolaan limbah berbasis prinsip sirkular
• Investasi dalam infrastruktur baru untuk pemrosesan dan daur ulang
• Pemanfaatan kembali limbah organik untuk energi atau pupuk

Pendanaan proyek tersebut bernilai sekitar €85 juta, yang mencakup investasi dalam fasilitas pengolahan limbah, kendaraan pengangkut yang ramah lingkungan, dan teknologi pelacakan pintar. Sumber pendanaannya terdiri dari:

• Dana sendiri (equity): sekitar 30%
• Pinjaman bank: 45%
• Dana publik (UE dan nasional): 25%

Pendekatan ini menjadi contoh nyata bagaimana skema pembiayaan bisa dirancang untuk proyek berisiko tinggi dengan melibatkan berbagai pihak.

Mekanisme Pembiayaan: Kolaborasi Multi-Pihak

Dalam proyek ini, perusahaan lokal bekerja sama dengan bank pembangunan daerah dan lembaga pemerintah nasional serta Uni Eropa. Sinergi ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban risiko keuangan secara signifikan.

Bank pembangunan tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga berperan aktif dalam:

• Evaluasi kelayakan teknis proyek
• Penyusunan laporan dampak lingkungan
• Penjaminan sebagian pinjaman

Sementara dana publik, baik dari program nasional maupun EU Cohesion Funds, digunakan untuk:

• Menutupi biaya investasi awal
• Memberikan insentif untuk inovasi teknologi
• Mendukung pelatihan tenaga kerja lokal

Struktur pembiayaan ini menjadi model hibrida antara mekanisme pasar dan dukungan publik, yang dinilai efektif dalam mendanai proyek transformatif.

Faktor Kunci Keberhasilan Pembiayaan

Dari analisis klinis ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat diambil oleh pelaku industri dan pembuat kebijakan:

1. Adanya peran fasilitator keuangan (financial enabler): Dalam hal ini, bank pembangunan daerah bertindak sebagai katalis yang mempertemukan pelaku proyek dengan sumber dana.
2. Kepemimpinan lokal yang kuat: Proyek ini dipimpin oleh entitas publik lokal yang memiliki kapasitas teknis dan legitimasi sosial.
3. Model bisnis yang adaptif: Perusahaan menerapkan prinsip fleksibilitas dalam model bisnisnya, termasuk diversifikasi layanan dan pendekatan berbasis nilai tambah lingkungan.
4. Keterbukaan terhadap inovasi: Proyek ini menggabungkan teknologi digital untuk pelacakan limbah dan pemantauan dampak, yang meningkatkan transparansi dan efisiensi.
5. Adanya dukungan kebijakan nasional dan regional: Proyek ini tidak berdiri sendiri, tetapi bagian dari kerangka strategi sirkular ekonomi nasional Italia dan agenda hijau Uni Eropa.

Perbandingan dengan Proyek Serupa di Negara Lain

Studi Migliorelli menarik untuk dibandingkan dengan upaya pembiayaan proyek sirkular di negara-negara seperti Belanda atau Jerman. Di Belanda, banyak proyek sirkular didanai melalui kemitraan publik-swasta dengan keterlibatan lembaga keuangan berkelanjutan. Sedangkan di Jerman, model yang banyak digunakan adalah insentif pajak dan skema leasing berbasis performa.

Namun yang membedakan studi kasus Italia adalah pendekatan klinis dan lokal—di mana pemerintah daerah memimpin langsung proses transformasi dan tidak bergantung pada investor korporat besar. Ini bisa menjadi model yang relevan untuk diterapkan di negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan infrastruktur dasar sangat vital.

Tantangan Umum yang Perlu Diantisipasi

Meski studi ini menunjukkan keberhasilan relatif, masih ada beberapa tantangan yang tidak bisa diabaikan:

• Kompleksitas koordinasi antar pemangku kepentingan: Butuh waktu dan energi untuk menyatukan visi dan ekspektasi antara sektor publik, bank, dan masyarakat.
• Kebutuhan akan data lingkungan yang kuat: Banyak lembaga keuangan masih kesulitan mengukur risiko lingkungan secara kuantitatif.
• Keterbatasan kapasitas teknis di tingkat lokal: Tidak semua pemerintah daerah memiliki SDM atau pengalaman untuk mengelola proyek sirkular berskala besar.

Implikasi bagi Indonesia: Bisa atau Tidak?

Dalam konteks Indonesia, pendekatan studi klinis Migliorelli sangat relevan. Banyak proyek pengelolaan limbah dan energi terbarukan di daerah yang tidak kunjung terlaksana karena masalah pembiayaan. Studi ini memberikan peta jalan tentang bagaimana pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga keuangan bisa bersinergi:

• Bank pembangunan daerah atau BUMN dapat mengambil peran seperti bank pembangunan di Italia Utara.
• Dana transfer daerah atau green bond dapat digunakan untuk mendanai investasi awal proyek sirkular.
• Kolaborasi dengan universitas dan startup bisa mendukung komponen inovasi dan teknologi digital.

Namun tentu saja, diperlukan dukungan kebijakan yang konsisten, termasuk insentif fiskal, pelatihan SDM, dan penyederhanaan prosedur birokrasi.

Kesimpulan: Menuju Ekonomi Sirkular yang Dibiayai dengan Cerdas

Studi Financing Circular Economy Projects: A Clinical Study memberikan gambaran nyata bagaimana proyek ekonomi sirkular dapat berhasil dibiayai jika ada kolaborasi strategis, kepemimpinan lokal yang kuat, dan model keuangan yang fleksibel. Studi kasus Italia Utara menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau bukanlah mimpi, tetapi proyek yang bisa diwujudkan dengan pendekatan yang tepat.

Pelajaran penting dari studi ini adalah bahwa pembiayaan proyek sirkular membutuhkan pemahaman lintas sektor, penguatan kapasitas lokal, dan integrasi antara insentif ekonomi dan nilai lingkungan. Ke depan, tantangan terbesar bukanlah hanya soal uang, tetapi soal desain kelembagaan dan kemauan kolektif untuk berubah.

Sumber:

Migliorelli, Stefania. (2021). Financing Circular Economy Projects: A Clinical Study. ERBE (Environmental and Resource Economics Books and Essays), Issue 02104.

 

Pendahuluan
Di Indonesia, jutaan penduduk tinggal di kawasan spesifik perairan seperti tepi sungai dan muara. Permukiman ini memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal sanitasi. Praktik buang air besar sembarangan dan minimnya pengelolaan limbah domestik menjadi masalah umum. Untuk menjawab isu ini, disertasi Dyah Wulandari Putri (2017) dari ITB menawarkan solusi berbasis Decision Support System (DSS) yang mempertimbangkan keberlanjutan dan kondisi spesifik kawasan.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan DSS dalam pemilihan teknologi pengolahan air limbah domestik yang berkelanjutan dan kontekstual, dengan menggunakan studi kasus di Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang (permukiman sungai) dan Desa Sungsang, Banyuasin (permukiman muara).`

Metodologi Penelitian
Penelitian dilakukan dalam tiga tahap:

1. Identifikasi kondisi eksisting: observasi lapangan, kuesioner masyarakat, dan analisis kondisi lingkungan fisik (air, tanah, genangan).
2. Pengembangan DSS: menentukan kriteria, menyusun algoritma pemilihan teknologi, dan mengembangkan program komputer.
3. Evaluasi DSS dan teknologi terpilih: menilai efektivitas sistem dan teknologi yang direkomendasikan.

Hasil Temuan Lapangan

• Akses Air: Permukiman sungai terlayani PDAM; di muara masyarakat bergantung pada air hujan.
• Jenis Toilet: Dominasi toilet jongkok dengan leher angsa (sungai) dan WC cemplung (muara).
• Kondisi Lingkungan: Tanah lunak, pasang surut tinggi, dan kualitas air muara yang korosif terhadap material.

DSS sebagai Solusi Kontekstual
DSS yang dikembangkan mempertimbangkan tiga tahap seleksi:

1. Tahap I – Analisis Kapasitas: Menilai kesesuaian kapasitas teknologi dengan kebutuhan dan keterbatasan masyarakat.
2. Tahap II – Kesesuaian Infrastruktur: Menganalisis preferensi sistem toilet dan ketersediaan air.
3. Tahap III – Kondisi Fisik Spesifik: Menyesuaikan dengan kondisi genangan dan tanah lunak di lokasi studi.

Opsi Teknologi Terpilih
Dari DSS, teknologi unggulan adalah:

• Tripikon-S + Filter Anaerob untuk kawasan sungai dan muara dengan pasokan air kontinu.
• Tripikon-S tunggal untuk kawasan dengan pasokan air tidak kontinu.

Studi Kasus & Angka Kunci

• Wilayah Sungai: Kecamatan Seberang Ulu I, Palembang.
• Wilayah Muara: Desa Sungsang, Banyuasin.
• Jumlah Responden Kuesioner: 30 orang.
• Tanah: Rawa dengan plastisitas sedang dan deformasi signifikan.
• Kualitas Air Muara: Tinggi salinitas dan kandungan sulfat, memicu korosivitas.
• Kapasitas Teknologi: Tidak ada teknologi yang 100% memenuhi seluruh kriteria keberlanjutan, menunjukkan perlunya kebijakan dan sarana pelengkap.

Analisis dan Kritik
Penggunaan DSS memberikan pendekatan sistematis dan adaptif. Namun, keterbatasan muncul dalam pemenuhan semua aspek keberlanjutan. Hal ini menandakan perlunya integrasi dengan kebijakan dan program infrastruktur lainnya. Selain itu, DSS ini membutuhkan data input yang cukup spesifik sehingga harus ada pelatihan penggunaan di tingkat lokal.

Kontekstualisasi dengan Tren Global
Solusi sanitasi berbasis DSS selaras dengan pendekatan global dalam urban sanitation management yang menekankan pada data-driven decision making dan pendekatan berbasis komunitas. Hal ini juga menguatkan agenda SDGs, terutama tujuan 6: Clean Water and Sanitation.

Nilai Tambah dan Implikasi Praktis

• Bagi Pemerintah Daerah: Menyediakan alat bantu pemilihan teknologi sanitasi.
• Bagi NGO dan LSM: Memberikan kerangka untuk intervensi berbasis bukti.
• Bagi Peneliti dan Akademisi: Menawarkan pendekatan holistik dan algoritmik dalam studi permukiman rawa.

Kesimpulan
Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan kondisi lokal dalam memilih teknologi sanitasi. DSS terbukti mampu memberikan rekomendasi teknologi dengan memperhitungkan kompleksitas sosial dan fisik kawasan perairan. Walau model ini masih belum sempurna, kontribusinya tetap signifikan bagi pengembangan infrastruktur sanitasi berkelanjutan di Indonesia.

Sumber:
Putri, D.W. (2017): Strategi pengembangan infrastruktur air limbah domestik setempat untuk permukiman di kawasan spesifik perairan, Disertasi Program Doktor, Institut Teknologi Bandung.

 

Pengantar: Sungai sebagai Entitas Sosial-Ekologis

Artikel “Understanding Rivers and their Social Relations” mendorong perubahan besar dalam paradigma pengelolaan air: dari pendekatan teknokratik ke pendekatan relasional dan kontekstual. Sungai dipahami bukan hanya sebagai objek hidrologis, tapi juga sebagai entitas hidup yang terkait erat dengan identitas, spiritualitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Peralihan Paradigma: Dari Aliran Minimum ke Aliran Relasional

Konsep environmental flows awalnya dikembangkan untuk melestarikan fungsi ekologis sungai melalui penetapan debit minimum. Namun pendekatan ini kerap mengabaikan hubungan sosial-budaya antara masyarakat dan sungai.

Deklarasi Brisbane 2018 merevisi definisi ini menjadi lebih inklusif:

"...kuantitas, kualitas, dan waktu dari aliran air tawar yang diperlukan untuk mendukung ekosistem, budaya, ekonomi, dan kesejahteraan manusia."

Studi Kasus: Menyatukan Pengetahuan Lokal dan Kebijakan Air

1. Sungai Patuca, Honduras

Masyarakat adat Miskito dan Tawahka mengidentifikasi aliran ideal untuk transportasi, pertanian banjir, dan pemijahan ikan melalui pemetaan partisipatif dan wawancara lokal. Hasilnya: pemerintah menetapkan debit minimum musim kering berdasarkan rata-rata keluaran bendungan.

2. Sungai Ganga, India

Ganga bukan hanya sungai fisik, melainkan sungai spiritual. Kajian WWF India di Kumbh Mela 2013 memperkirakan debit optimal untuk ritual mandi dan kremasi: 200–300 m³/s. Pemerintah Uttar Pradesh akhirnya mengalokasikan debit tersebut sebagai bentuk penghormatan pada kebutuhan spiritual masyarakat.

3. Sungai Athabasca, Kanada

Suku ACFN dan Mikisew Cree memformulasikan konsep Aboriginal Base Flow (ABF) dan Aboriginal Extreme Flow (AXF) untuk mempertahankan aktivitas tradisional seperti memancing, berkebun, dan beribadah. Mereka menyatakan bahwa sungai adalah makhluk hidup dengan hak dan relasi dengan manusia.

4. Murray-Darling Basin, Australia

Konsep Cultural Flows menjadi platform masyarakat adat untuk menuntut hak legal atas aliran air demi kelangsungan budaya. Studi di Werai Forest menunjukkan pentingnya konektivitas antara air dan situs spiritual, yang tidak bisa dicapai hanya dengan analisis hidrologi konvensional.

5. Sungai Kakaunui dan Orari, Aotearoa (Selandia Baru)

Suku Māori menilai sungai menggunakan indikator budaya seperti mahinga kai (makanan tradisional), Wai Māori (air murni), dan hauora (kesejahteraan). Debit di bawah 350 L/s di Kakaunui dan 900 L/s di Orari dinilai merusak kualitas hubungan spiritual.

Kritik dan Refleksi: Keterbatasan Pendekatan Barat

Walau progresif, sebagian pendekatan masih mengandalkan metode teknis Barat dan pemisahan antara manusia dan alam. Banyak studi tetap menilai sungai dari perspektif jasa ekosistem, bagi masyarakat adat seperti suku Lumbee (Amerika), sungai adalah kerabat dan identitas kolektif, bukan hanya penyedia air.

Mengapa Personifikasi Sungai Penting?

Gerakan memberi status hukum pada sungai, seperti Sungai Whanganui (NZ) dan Ganga (India), mengubah logika pengelolaan:

• Sungai tidak lagi “dikelola”, tapi “berelasi” dengan manusia
• Manajemen bergeser dari eksploitatif ke tanggung jawab timbal balik

Kesimpulan: Merancang Ulang Tata Kelola Air Secara Holistik

Artikel ini menyerukan agar tata kelola air lebih dari sekadar sains dan kebijakan ia juga harus mencakup spiritualitas, identitas, dan sejarah masyarakat. Dalam dunia yang kian terdampak krisis air, pengakuan terhadap nilai lokal dan relasi sosial dengan sungai menjadi kunci keberlanjutan dan keadilan.

Sumber Asli :

Boelens, R., Zwarteveen, M., Rusca, M., et al. (2022). Understanding rivers and their social relations: A critical step to advance environmental water management. WIREs Water, 9(1), e1381.

Pendahuluan: Tantangan Global di Balik Pembangunan Fisik

 

Konstruksi bangunan adalah salah satu sektor paling krusial dalam pembangunan ekonomi, namun ironisnya juga paling rentan terhadap kegagalan proyek dan pembengkakan biaya. Artikel ilmiah dari Shakir Iqbal dkk. dalam Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences (2024) menyajikan tinjauan mendalam terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan proyek dan pembengkakan biaya dalam industri konstruksi gedung di Pakistan, menggunakan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan survei dan wawancara ahli.

 

Dalam resensi ini, kita akan mengupas temuan-temuan utama dari paper tersebut, disertai dengan interpretasi dan studi kasus yang relevan dengan kondisi lapangan. Resensi ini juga menambahkan opini kritis, perbandingan global, serta solusi untuk memperkuat analisis yang aplikatif dan kontekstual.

 

Mengapa Proyek Konstruksi Gagal: Pandangan Makro dan Mikro

 

Faktor penyebab kegagalan proyek bukan sekadar hasil dari satu sumber tunggal. Penelitian ini mengidentifikasi lima penyebab utama yang dominan di Pakistan, yakni:

1. Desain buruk dan perubahan desain berulang

2. Birokrasi dan korupsi

3. Manajemen proyek yang lemah

4. Manajemen lokasi proyek yang tidak efektif

5. Kualitas bangunan yang rendah

 

Dengan skor tertinggi pada survei sebesar 3.83 dari skala 5, desain buruk dan perubahan desain berulang menjadi akar masalah utama. Hal ini senada dengan berbagai kasus di negara berkembang lainnya, seperti pembangunan apartemen di India yang mangkrak akibat revisi desain tanpa koordinasi dengan kontraktor.

 

Permasalahan desain bersifat teknis, administratif, dan struktural. Kerap kali keputusan perubahan desain datang dari pihak klien yang tidak memahami konsekuensi teknis maupun anggaran. Ketidaktegasan dalam dokumentasi desain serta kurangnya sistem validasi (design review) menjadi celah besar dalam proses konstruksi.

 

Studi Kasus: Proyek Flyover Lahore (2018)

 

Proyek jembatan layang di Lahore pada 2018 mengalami pembengkakan biaya hampir 28% dari estimasi awal, terutama karena kesalahan desain awal dan perubahan spesifikasi material. Kondisi tersebut menyebabkan proyek molor enam bulan dan menimbulkan protes publik. Ini mencerminkan temuan bahwa desain buruk bisa berdampak sistemik.

 

Di sisi lain, ketidakefisienan proyek sering kali diperburuk oleh ketidaktepatan pengambilan keputusan. Contoh nyata lain adalah proyek apartemen pemerintah di Karachi yang terhenti selama lebih dari setahun akibat perubahan desain arsitektur, tanpa revisi yang sepadan dalam manajemen anggaran dan jadwal.

 

Korupsi dan Birokrasi: Penghambat Tak Kasat Mata

 

Faktor birokrasi dan korupsi menempati skor tinggi (3.81), mencerminkan betapa pengadaan proyek seringkali dikaburkan oleh praktik nepotisme dan pungli. Transparansi kontrak dan integritas lembaga menjadi krusial. Proyek yang dikuasai oleh jaringan elite lokal kerap memprioritaskan kepentingan politik daripada efisiensi teknis.

 

Sebagai pembanding, sistem open contracting yang diterapkan di Kolombia berhasil menurunkan biaya pembangunan infrastruktur publik hingga 21% dengan meningkatkan keterbukaan data proyek. Transparansi digital, pelibatan publik, dan audit independen terbukti efektif untuk memitigasi biaya tersembunyi akibat korupsi.

 

Biaya Proyek Membengkak: Apa Penyebabnya?

 

Dalam aspek pembengkakan biaya (cost overrun), penelitian ini menyoroti lima faktor utama:

 

1. Perencanaan awal yang lemah (skor 4.05)

 

2. Ketidakstabilan ekonomi nasional (skor 3.99)

 

3. Situasi politik (skor 3.87)

 

4. Estimasi biaya proyek yang buruk (skor 3.86)

 

5. Kondisi cuaca buruk (skor 3.84)

 

Perencanaan awal yang lemah sering kali berkaitan dengan data awal yang tidak akurat, survei geoteknik yang terbatas, serta ketidaksiapan dalam pengelolaan risiko. Dampaknya, saat proyek berlangsung muncul banyak perubahan dan tambahan pekerjaan yang seharusnya sudah bisa diprediksi.

 

Kondisi ekonomi dan fluktuasi harga material juga memperparah situasi. Di Pakistan, seperti di banyak negara berkembang, nilai tukar mata uang yang tidak stabil dan inflasi tahunan membuat prediksi biaya jangka panjang menjadi sulit. Proyek yang memakan waktu lebih dari dua tahun rentan terhadap kenaikan harga besi, semen, dan upah buruh.

 

Analisis Wawancara: Validasi Lapangan dari Praktisi

 

Sebelas profesional dari berbagai latar belakang konstruksi di Pakistan diwawancara dan hampir semuanya sepakat bahwa:

• Kurangnya perencanaan
• Manajemen proyek buruk
• Korupsi dan birokrasi
• Perubahan desain
• Cuaca ekstrem

 

adalah akar utama dari kegagalan proyek dan pembengkakan biaya. Responden juga menyatakan bahwa keterlambatan keputusan dari klien turut memperparah situasi, terutama dalam proyek pemerintah. Proyek yang tergantung pada anggaran tahunan juga sangat rentan tertunda jika alokasi dana tidak cair tepat waktu.

 

Salah satu responden dari perusahaan konsultan menyatakan bahwa proyek pemerintah sering gagal karena dokumentasi tender yang tidak lengkap dan peran konsultan yang dibatasi oleh birokrasi politik. Ini menunjukkan pentingnya desentralisasi teknis dan peningkatan otonomi manajerial pada proyek-proyek skala besar.

 

Pendekatan Mixed-Methods: Keunggulan dalam Riset Konstruksi

 

Salah satu kelebihan dari studi ini adalah penggunaan pendekatan campuran (kuantitatif + kualitatif), yang memberikan kedalaman dan konteks terhadap data survei. Hal ini menjadikannya lebih aplikatif di dunia nyata dibanding studi kuantitatif murni. Temuan kuantitatif yang diukur dari skor rata-rata diperkuat oleh narasi wawancara yang memperlihatkan tantangan lapangan secara langsung.

 

Metode seperti ini seharusnya menjadi model untuk studi manajemen konstruksi di negara berkembang, di mana dinamika sosial, politik, dan kelembagaan sangat berpengaruh terhadap hasil proyek.

 

Komparasi Global: Apakah Pakistan Unik?

 

Tidak sepenuhnya. Studi serupa di Malaysia, Nigeria, dan India menunjukkan pola yang hampir sama: lemahnya estimasi biaya, fluktuasi harga material, dan intervensi politik. Artinya, masalah ini bersifat universal, namun solusinya harus disesuaikan dengan konteks lokal.

 

Di Nigeria, misalnya, studi oleh Olatunji (2019) menunjukkan bahwa proyek yang melibatkan banyak pihak cenderung lebih sering gagal karena komunikasi yang tidak sinkron. Sementara itu, di India, pendekatan Public-Private Partnership (PPP) mulai banyak diterapkan untuk membagi risiko antara pemerintah dan swasta.

 

Solusi dan Rekomendasi Praktis

 

Penulis menyarankan beberapa langkah konkret untuk menekan risiko kegagalan proyek:

• Pelatihan manajerial bagi project manager
• Audit desain dan manajemen perubahan yang ketat
• Penguatan transparansi proyek melalui sistem e-tender dan dashboard proyek
• Integrasi teknologi seperti BIM dan CPM untuk memantau proyek secara real-time

 

Selain itu, penulis merekomendasikan agar sistem pemantauan proyek dilakukan oleh lembaga independen agar lebih objektif. Penerapan ISO 21500 tentang project management juga disarankan sebagai standar acuan.

 

Opini Tambahan: Reformasi Kontrak dan Partisipasi Stakeholder

 

Dalam konteks proyek publik, penting untuk menyusun kontrak dengan sistem reward-penalty dan milestone-based payment agar semua pihak terdorong bekerja sesuai jadwal. Kontrak perlu menekankan transparansi, fleksibilitas teknis, dan sanksi terhadap keterlambatan atau kegagalan proyek.

 

Selain itu, keterlibatan komunitas pengguna akhir juga penting untuk menekan perubahan desain di tengah jalan. Partisipasi masyarakat dapat mencegah proyek tidak sesuai kebutuhan dan memperkuat legitimasi sosial proyek.

 

Penutup: Menuju Konstruksi yang Lebih Adaptif dan Transparan

 

Kegagalan proyek dan pembengkakan biaya adalah momok lama dalam industri konstruksi. Paper ini menyajikan peta penyebab yang mencakup aspek teknikal, struktural, dan politis. Dengan penguatan kapasitas manajerial, tata kelola proyek yang transparan, serta adopsi teknologi, industri konstruksi di Pakistan  dan negara berkembang lain dapat menuju transformasi yang lebih positif.

 

Lebih penting lagi, studi ini menyadarkan kita bahwa kegagalan proyek bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dengan sistem yang lebih adaptif dan stakeholder yang lebih kompeten, proyek pembangunan dapat mencapai hasil maksimal: tepat waktu, tepat guna, dan tepat biaya.

 

 

Sumber Asli:

Iqbal, S., Nawaz, M. J., Hamza, A., Khan, H. A., Butt, M. M., & Maqsood, A. (2024). Analyzing the Causes of Project Failure and Cost Overruns in Building Construction Industry by Using a Mixed-Methods Approach. Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences, 12(2), 1898–1916. DOI: 10.52131/pjhss.2024.v12i2.2311

Kegagalan Konstruksi Bukan Semata Kecelakaan, Tapi Akumulasi Kesalahan Manajerial

 

Dalam dunia konstruksi, kegagalan proyek bukan hanya soal bangunan runtuh atau hasil yang mengecewaka. Artikel ini secara tajam mengungkap bahwa kegagalan konstruksi lebih dalam dari itu, kegagalan adalah cermin dari lemahnya sistem manajemen, ifensiensi penggunaan anggaran, serta lemahnya pengawasan internal yang memadai.

 

Amariza dan Mulya merancang studi ini sebagai refleksi kritis terhadap praktik manajemen proyek yang selama ini dianggap cukup “berjalan” karena proyek selesai, meski diwarnai banyak penyimpangan yang terabaikan.

 

Studi dengan Sudut Pandang Realistis dan Fenomenologis

 

Berbeda dari riset kuantitatif yang hanya berfokus pada angka semata, penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif fenomenologis. Observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen dilakukan secara langsung di lingkungan proyek konstruksi, untuk menelusuri alasan mengapa perusahaan tetap bertahan meskipun mengabaikan banyak prinsip dasar manajemen proyek.

 

Data dikumpulkan dari perusahaan konstruksi dengan usia lebih dari 39 tahun, yang menurut peneliti bertahan lebih karena kekuatan relasi bisnis dan portofolio proyek berlapis (portofolio simultan), bukan karena sistem internal yang kokoh.

 

Manajemen Operasional: Peran Penting yang Masih Diabaikan

 

Penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan konstruksi masih memandang manajemen operasional sekadar pelengkap, bukan fondasi. Lima fungsi utama yang semestinya dijalankan belum terlaksana secara maksimal:

 

Efisiensi: Penempatan pekerja tidak sesuai keahlian, jam kerja tidak terkontrol, dan pencatatan lembur yang longgar menimbulkan pembengkakan biaya gaji hingga melampaui batas Rencana Anggaran Biaya (RAB).

 

Produktivitas: Pembelian material sering tidak sesuai dengan kebutuhan aktual. Kelebihan jumlah disebabkan oleh miskomunikasi antara bagian pembelian dan bagian lapangan. Biaya tak terduga seperti ongkos kirim dan biaya penyambungan bahan pun tidak diantisipasi.

 

Ekonomi: RAP (Rencana Anggaran Proyek) dibuat tanpa rincian item biaya tertentu seperti premi asuransi proyek. Ketidakakuratan ini menyebabkan proyek dibiayai secara ad-hoc, menimbulkan tekanan pada arus kas perusahaan.

 

Empat Fungsi Manajemen yang Masih Minim Implementasinya

 

1. Perencanaan (Planning)

Secara dokumen, perencanaan terlihat matang. Tapi di lapangan, pelaksanaannya tidak sesuai. K3LMP (Kesehatan, Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu, dan Pengamanan) tidak diawasi secara aktif. Akibatnya, standar keselamatan sering dilanggar.

 

2. Pengorganisasian (Organizing)

Struktur organisasi memang dibuat, tapi penempatan SDM tidak berdasarkan kompetensi. Bahkan, terdapat indikasi pembentukan struktur proyek demi kepentingan pribadi, seperti pengalihan laba hingga 45% secara tidak wajar dari laba seharusnya.

 

3. Kepemimpinan (Leading)

Aspek ini hampir absen. Tidak ada mekanisme formal untuk membina dan memotivasi staf. Komunikasi vertikal maupun horizontal minim, padahal ini adalah kunci dalam penyelesaian masalah proyek yang dinamis.

 

4. Pengendalian (Controlling)

Tidak ada tim pengawas khusus. Penyimpangan prosedur, pengeluaran tak terduga, dan deviasi progres proyek tidak terdeteksi sejak dini. Kontrol hanya dilakukan reaktif, bukan preventif.

 

Internal Control System (SPI): Komponen Vital yang Terabaikan

 

Salah satu sorotan penting dari studi ini adalah lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Tanpa SPI yang berjalan, perusahaan tidak mampu menjamin keandalan laporan keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan.

 

Konsekuensi dari lemahnya SPI adalah laporan keuangan yang tidak merefleksikan kondisi riil perusahaan. Hal ini berisiko menurunkan kredibilitas di hadapan mitra bisnis, bank, maupun investor.

 

Mengapa Perusahaan Bisa Bertahan Meski Banyak Kegagalan?

Peneliti menyebut bahwa perusahaan tetap eksis selama lebih dari tiga dekade karena dua hal:

 

• Sistem Portofolio Proyek Berlapis

Perusahaan mengelola 4–6 proyek sekaligus. Kerugian dari satu proyek ditutup dari keuntungan proyek lain. Praktik ini dikenal sebagai cross-subsidy, meski tidak sehat dalam jangka panjang.

 

• Hubungan Personal yang Kuat dengan Pemberi Kerja

Layanan yang responsif dan komunikasi informal yang intens menjadi kekuatan perusahaan dalam memenangkan kepercayaan klien, bahkan ketika pengelolaan internal tidak ideal.

 

Studi Kasus: Pembengkakan Biaya karena Kesalahan Sederhana

 

Salah satu contoh konkret dalam studi ini adalah pembelian material besi yang salah spesifikasi. Kondisi tersebut memaksa adanya proses pengembalian dan pengiriman ulang, yang pada akhirnya menimbulkan biaya transportasi tambahan di luar rencana anggaran pelaksanaan (RAP).

 

Kritik terhadap Praktik yang Ada: Strategi Bertahan atau Bom Waktu?

 

Meski pendekatan survival through relationship masih bisa berjalan dalam jangka pendek, praktik semacam ini tidak berkelanjutan. Risiko reputasi, inefisiensi berulang, dan potensi sengketa kontrak bisa meledak kapan saja. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan transformasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan proyek.

 

Rekomendasi Kunci dari Penelitian Ini

 

• Bentuk Tim Pengendalian Internal

Minimal terdiri dari personel audit internal, manajer lapangan, dan staf administrasi proyek yang rutin melakukan inspeksi.

 

• Tempatkan SDM Sesuai Keahlian

Rotasi karyawan perlu berbasis kompetensi, bukan kedekatan atau loyalitas.

 

• Perbarui RAP secara Dinamis

RAP harus menjadi dokumen hidup yang direvisi sesuai perubahan desain, harga bahan baku, dan kebijakan baru.

 

• Aktifkan Forum Komunikasi Internal

Pertemuan mingguan antardivisi wajib dilakukan untuk deteksi dini masalah.

 

• Evaluasi Vendor dan Supplier Secara Berkala

Supplier yang tidak fleksibel atau tidak kooperatif perlu diganti untuk menjaga kelancaran pasokan.

 

Kesimpulan: Kunci Perubahan Ada pada Niat dan Aksi Serius

 

Penelitian ini memberi cermin bahwa banyak kegagalan proyek konstruksi bukan karena faktor eksternal seperti cuaca atau peraturan pemerintah, melainkan karena lemahnya tata kelola internal. Manajemen operasional yang dijalankan secara minimalis, tanpa pengawasan yang memadai, pada akhirnya berdampak langsung terhadap efisiensi biaya, kualitas hasil, dan kredibilitas perusahaan.

 

Jika perusahaan ingin bertahan tidak hanya karena relasi personal tetapi karena kompetensi profesional, maka reformasi manajemen harus dimulai dari sekarang. Transformasi menuju konstruksi modern dan berdaya saing membutuhkan perencanaan matang, pelaksanaan disiplin, serta evaluasi berkelanjutan.

 

 

Sumber:

Amariza, M., & Mulya, H. (2019). The Basic Aspects of the Failures Resulted in the Failure of the Construction. Scholars Bulletin, 5(11), 648–657. DOI:10.36348/sb.2019.v05i11.008