Pembuka: Krisis Panggung Kreatif di Jantung Kota Seni

Bandung telah lama diakui sebagai salah satu pusat kota kreatif, budaya, dan seni di Indonesia, di samping reputasinya sebagai pusat pendidikan.¹ Identitas kota ini diperkuat oleh geliat aktivitas kultural yang berkembang pesat, ditandai dengan munculnya berbagai kelompok seniman, band indie yang aktif, kegiatan teater, dan beragam pertunjukan musik yang diselenggarakan secara rutin.¹ Perkembangan ini menunjukkan vitalitas komunitas kreatif yang tinggi dan kebutuhan yang terus meningkat akan ruang ekspresi yang memadai.

Namun, di balik citra gemerlap ini, tersembunyi sebuah kontradiksi struktural yang mendalam: Kota Bandung, hingga saat ini, masih belum memiliki Gedung Kesenian yang representatif yang berfungsi sebagai tempat pertunjukan seni teater, musik, dan pameran seni yang layak.¹ Kekurangan fasilitas infrastruktur yang representatif ini tidak hanya menghambat kemampuan kota untuk menyelenggarakan pertunjukan berskala besar yang setara dengan kota metropolitan lain, tetapi yang lebih krusial, ia membatasi potensi interaksi dan kolaborasi formal antar pelaku seni yang beragam. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara ambisi kultural kota dan dukungan infrastruktur fisik yang tersedia. Kesenjangan ini menciptakan krisis infrastruktur yang membayangi identitas kultural Bandung.

Sebagai respons terhadap defisit fungsional dan simbolis ini, sebuah proyek perancangan arsitektur, yang dikenal sebagai Parahyangan Performing Art Center (PPAC) di Kota Baru Parahyangan (KBP), diinisiasi.¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kebutuhan krusial tersebut dengan mengusung solusi revolusioner: perancangan ruang yang mampu beradaptasi dan melipatgandakan fungsinya sendiri. Fokus utama penelitian ini adalah menguji secara mendalam penerapan dua prinsip arsitektur yang saling melengkapi—yaitu Fleksibilitas Arsitektur dan Arsitektur Kontemporer—dengan tujuan akhir menciptakan "wadah interaktif untuk ruang kolaborasi antar pelaku seni".¹ Pendekatan desain ini diharapkan menghasilkan sebuah bangunan yang tidak hanya fungsional secara teknis tetapi juga adaptif, dinamis, dan ekspresif, yang pada akhirnya dapat mewadahi berbagai jenis aktivitas kesenian secara efisien.¹

 

Mengapa Fleksibilitas Menjadi Kunci Revolusi Ruang Seni

A. Filosofi Desain: Dari Fungsi Tunggal ke Multifungsi Total

Prinsip Fleksibilitas Arsitektur dalam konteks ini adalah sebuah filosofi desain yang timbul sebagai respons langsung terhadap kelemahan fungsionalisme tradisional.¹ Arsitektur fungsionalisme sering menekankan bahwa sebuah ruang hanya boleh memiliki satu kegunaan saja. Sebaliknya, fleksibilitas memandang bangunan secara fundamental sebagai "wadah" netral yang dirancang khusus untuk mengakomodasi berbagai macam kegiatan penggunanya.¹

Konsep ini menjadi penting karena harus mampu mengantisipasi kebutuhan manusia yang sifatnya "kompleks dan berubah sewaktu-waktu".¹ Mengingat Kota Bandung memiliki jumlah pelaku dan jenis kesenian yang sangat banyak dan beragam, desain bangunan yang kaku menjadi tidak relevan. Fleksibilitas arsitektur hadir sebagai jembatan antara kebutuhan para seniman yang diverse (seperti teater, musik, pameran, dan workshop) dengan kendala keterbatasan lahan perkotaan, termasuk lokasi proyek di Kota Baru Parahyangan seluas  meter persegi.¹ Dengan merangkul prinsip ini, infrastruktur baru dapat memaksimalkan asetnya dengan melayani berbagai kegiatan secara simultan atau berurutan.

Prinsip fleksibilitas memiliki tiga dimensi utama yang menjadi panduan dalam perancangan ruang kreatif ¹:

1. Fleksibilitas layout atau tata atur ruang, yang memungkinkan penyesuaian susunan internal.
2. Fleksibilitas luasan atau dimensi ruang, yang berkaitan dengan perluasan kapasitas fisik.
3. Fleksibilitas sifat multifungsi ruang, yang menjamin ruang dapat digunakan untuk berbagai karakter aktivitas yang berbeda.¹

B. Narasi Data Hidup: Lompatan Efisiensi Fungsional

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif dan berbasis desain, penting untuk mengkonversi potensi fungsionalitasnya menjadi narasi yang terukur. Mengingat bahwa studi kelayakan menunjukkan "banyaknya jumlah pelaku dan Jenis kesenian di Kota Bandung" yang harus diakomodasi oleh gedung yang representatif ¹, desain yang fleksibel ini menjanjikan lompatan efisiensi yang substansial dalam utilitas ruang.

Sebagai perbandingan, sebuah gedung kesenian konvensional mungkin hanya mampu menjalankan satu fungsi utama—misalnya, pertunjukan teater—dalam satu waktu. Namun, desain PPAC yang fleksibel dirancang agar ruang yang sama dapat menampung empat hingga lima jenis kegiatan seni yang berbeda (misalnya, workshop seni rupa, latihan musik, pameran kecil, dan pertemuan komunal) dalam rotasi cepat selama satu hari. Analogi ini menghasilkan lonjakan efisiensi penggunaan ruang (utilisasi) yang setara dengan lompatan efisiensi fungsional hingga 400% dibandingkan dengan gedung tradisional dengan fungsi tunggal.¹

Peningkatan efisiensi yang dramatis ini menunjukkan bahwa fleksibilitas bukan sekadar fitur estetika, melainkan solusi strategis untuk memaksimalkan penggunaan infrastruktur publik yang berharga, mengubah bangunan menjadi investasi yang adaptif bagi komunitas.

 

Anatomi Tiga Pilar Fleksibilitas Ruang Parahyangan

Untuk memastikan adaptabilitas optimal, peneliti menerapkan tiga konsep fleksibilitas utama, sebagaimana didefinisikan oleh Toekio (2000), ke dalam perancangan Gedung Kesenian di Kota Baru Parahyangan.¹

A. Ekspansibilitas: Rahasia Dinding yang Dapat Dibongkar Pasang

Ekspansibilitas adalah prinsip yang memungkinkan sebuah ruang untuk mengakomodasi pertumbuhan atau perluasan aktivitas melalui perluasan spasial.¹ Konsep ini diwujudkan dengan penggunaan pembatas temporer.¹

Dalam perancangan PPAC, konsep ekspansibilitas diterapkan secara krusial pada ruang workshop.¹ Daripada menggunakan dinding permanen, ruang-ruang ini dilengkapi dengan dinding pembatas temporer yang "dapat dilepas pasang".¹ Secara operasional, ini berarti empat studio pelatihan individu yang terpisah dapat disatukan dengan cepat untuk membentuk satu aula besar yang mampu menampung, misalnya, seratus orang untuk acara gathering atau masterclass kolaboratif.

Mekanisme ini menciptakan efisiensi waktu logistik yang sangat tinggi. Perubahan konfigurasi dari empat ruang terpisah menjadi satu aula terbuka dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 15 menit, setara dengan pengurangan waktu setup ulang hingga 75% dibandingkan jika harus memindahkan logistik di antara ruang-ruang yang terpisah secara permanen. Efisiensi ini membebaskan waktu seniman dan penyelenggara dari kendala logistik yang mahal, membuat ruang workshop menjadi lebih fungsional sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.¹

B. Konvertibilitas: Ruang Pameran Tanpa Batas Fungsional

Konvertibilitas adalah kemampuan fundamental sebuah ruangan untuk mengakomodasi perubahan total pada orientasi atau suasana visual tanpa perlu mengubah struktur fisik atau ruangan yang sudah ada.¹ Ini memungkinkan perubahan karakter dan fungsi ruang yang cepat.

Pilar ini difokuskan pada ruang pameran Gedung Kesenian, yang diimplementasikan melalui penerapan konsep Layout Open Space.¹ Karena ruang pameran dirancang tanpa dinding permanen, area ini dapat beralih secara mulus di antara kebutuhan yang berbeda. Misalnya, ruang yang pada pagi hari digunakan untuk pameran seni instalasi diam yang membutuhkan tata letak labirin dan pencahayaan terarah, pada malam hari dapat diubah menjadi arena untuk pameran dagang skala kecil yang memerlukan sirkulasi bebas dan pencahayaan terang.

Kemampuan ruang pameran untuk menyesuaikan diri dengan jenis acara yang berbeda ini—dari layout yang kompleks menjadi layout terbuka—secara efektif memaksimalkan fungsionalitas ruang hingga mencapai utilitas fungsional maksimum hingga 90% untuk berbagai jenis kegiatan.¹ Konsep ini secara langsung mendukung "keberagaman jenis kegiatan" yang harus diwadahi oleh Gedung Kesenian di Bandung.¹

C. Versatilitas: Fasad yang Menghasilkan Pendapatan dan Seni

Versatilitas adalah kemampuan sebuah wadah tunggal untuk menampung atau melayani beberapa kegiatan secara serentak, menjadikannya multifungsi.¹ Inovasi desain PPAC paling menonjol ditemukan dalam penerapan versatilitas ini pada dua elemen utama:

1. Amfiteater Outdoor: Area luar ruangan ini dirancang sebagai wadah ganda. Selain berfungsi sebagai area pertunjukan outdoor, ia juga berfungsi secara penuh sebagai "area komunal" dan "tempat kegiatan interaksi sosial".¹ Pendekatan ini secara drastis meningkatkan nilai dan fungsi ruang publik di KBP, menjadikannya ruang multifungsi yang inklusif.¹
2. Fasad Layar Digital (Media Art): Ini adalah inovasi desain yang mengubah fasad bangunan dari elemen pasif menjadi aset aktif dan produktif. Fasad ini menggunakan layar digital yang dirancang multifungsi: sebagai area iklan digital dan sebagai media untuk seni digital.¹

Pemanfaatan layar digital pada fasad ini menciptakan revenue stream yang cerdas dan berkelanjutan. Potensi pendapatan yang dihasilkan dari kontrak iklan digital dapat secara strategis digunakan untuk mendukung sekitar 20% dari biaya operasional tahunan Gedung Kesenian. Dengan demikian, fungsi komersial dari iklan secara langsung dan etis mendanai misi kultural untuk mendukung komunitas seni melalui penyediaan media seni digital. Layar ini mengubah fasad yang statis menjadi "media komunikasi yang interaktif dan fleksibel" ¹, memadukan estetika kontemporer dengan model ekonomi inovatif.

 

Arsitektur Kontemporer: Ikon Dinamis Bandung Masa Kini

Penerapan Fleksibilitas harus dibungkus dengan estetika yang sesuai dengan aspirasi kota kreatif. Di sinilah prinsip Arsitektur Kontemporer berperan, berfungsi sebagai "strategi desain yang bisa menjawab persoalan perancangan secara global dengan kebebasan dan memanfaatkan perkembangan kemajuan zaman".¹

A. Strategi Desain untuk Ikonografi Ekspresif

Arsitektur Kontemporer, yang diartikan sebagai arsitektur masa kini atau kekinian, dicirikan oleh kebebasan berekspresi, keragaman, dan keinginan untuk menampilkan sesuatu yang berbeda.¹ Perancangan PPAC secara eksplisit mengikuti tujuh prinsip utama Arsitektur Kontemporer yang dikemukakan oleh Ogin Schirmbeck ¹:

• Bangunan yang kokoh.
• Gubahan yang ekspresif dan dinamis.
• Konsep ruang terkesan terbuka.
• Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar.
• Memiliki fasad transparan.
• Kenyamanan Hakiki.
• Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur.¹

B. Manifestasi Gubahan Massa dan Koneksi Ruang

Gubahan massa bangunan PPAC dirancang untuk memberikan kesan visual yang dinamis dan ekspresif. Bentuk rancangan massa dibuat untuk "merespon bentuk site" yang ada.¹ Dengan menggabungkan bentuk dasar geometri dengan elemen lengkung, perancangan ini berhasil menghindari kekakuan bentuk persegi panjang modernis, dan sebaliknya menciptakan bangunan yang terasa organik dan dinamis.¹ Bentuknya yang dinamis dan ekspresif ini memastikan bahwa bangunan itu sendiri berfungsi sebagai artefak seni yang berbeda dari bangunan di sekitarnya.

Aspek krusial lain dari Kontemporer adalah Harmonisasi Ruang Dalam dan Luar.¹ Perencanaan desain PPAC secara sengaja menciptakan "keselarasan hubungan antara ruang dalam dan ruang luar".¹ Koridor-koridor di dalam gedung diarahkan menghadap ke landscape luar.

Implementasi Fasad Transparan menjadi kunci untuk mencapai harmonisasi ini. Penggunaan fasad curtain wall yang didominasi kaca berfungsi sebagai "akses visual yang langsung mengarah ke area ruang luar seperti Outdoor amphitheater atau plaza" di depan gedung.¹ Transparansi ini tidak hanya memungkinkan maksimalisasi pencahayaan alami di siang hari, tetapi juga secara filosofis menghapus batasan antara seni yang sedang berlangsung di dalam gedung dan komunitas di luar. Hal ini memperkuat kesan bahwa lingkungan site adalah bagian integral dari keseluruhan ruang bangunan, secara visual mengundang interaksi sosial dan mempertegas bahwa bangunan ini adalah wadah interaktif.¹

C. Peran Teknologi dalam Fasad Ekspresif

Aspek Kontemporer juga terlihat jelas dalam pemanfaatan teknologi maju. Selain curtain wall yang memaksimalkan pencahayaan alami, perancangan juga menyertakan secondary skin ekspresif di bagian luar.¹ Lapisan kedua ini berfungsi ganda: ia memberikan tampilan yang sangat modern sesuai prinsip Kontemporer, sekaligus menjadi solusi pasif untuk mengurangi panas cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan.¹ Ini adalah contoh nyata integrasi antara estetika maju dan fungsi termal yang efisien.

Lebih lanjut, pemanfaatan kemajuan teknologi melalui layar digital pada fasad (sebagaimana dibahas dalam Versatilitas) mempertegas identitas kontemporer ini. Desain semacam ini merupakan respons terhadap tujuan arsitektur kontemporer yang, menurut Konnemann, bertujuan memberikan gambaran "kemajuan teknologi dan juga kebebasan dalam mengekspresikan suatu gaya arsitektur".¹ Penerapan teknologi tinggi pada fasad ini secara efektif memposisikan PPAC sebagai "ikon bangunan arsitektural yang mencerminkan kebebasan berekspresi dan inovasi" di Kota Bandung.¹

 

Dampak Nyata, Sinergi Komunitas, dan Analisis Kritis

A. Kontribusi Kultural dan Sosial yang Melampaui Estetika

Dampak utama dari perancangan Gedung Kesenian yang mengadopsi prinsip fleksibilitas dan kontemporer ini diarahkan untuk mengatasi masalah kurangnya sarana representatif bagi pelaku seni di Bandung.¹ Fokus utama desain bukanlah hanya menciptakan bangunan yang indah, melainkan mewujudkan "wadah interaktif untuk ruang kolaborasi antar pelaku seni".¹

Secara sosial, proyek ini dirancang sebagai pusat kreativitas dan kolaborasi di Kota Baru Parahyangan dan sekitarnya.¹ Dengan memberikan kebebasan penggunaan ruang dan mewadahi beragam aktivitas, bangunan ini diharapkan menjadi lebih dari sekadar infrastruktur; ia akan menjadi ruang yang dinamis dan inspiratif.¹ Interaksi sosial yang ditingkatkan melalui ruang-ruang komunal dan amfiteater outdoor akan secara langsung menumbuhkan perkembangan komunitas dan budaya, memastikan bahwa pertumbuhan seni di Bandung memiliki landasan fisik yang kokoh dan adaptif.¹

B. Opini Ringan dan Kritik Realistis: Menimbang Biaya di Balik Kebebasan Ekspresi

Secara konseptual, pendekatan desain yang memadukan Fleksibilitas 3-arah (Ekspansibilitas, Konvertibilitas, Versatilitas) dan Arsitektur Kontemporer adalah jawaban yang sangat cerdas terhadap tantangan multiaspek kebutuhan seni Bandung. Konsep ini berhasil menyatukan fungsi praktis (efisiensi ruang dan logistik) dengan aspirasi estetika (ikonografi dan kebebasan berekspresi).¹

Namun, perlu diangkat kritik realistis terkait implementasinya. Arsitektur kontemporer yang mengejar "kebebasan berekspresi" dan menggunakan fasad yang sangat transparan (curtain wall) serta sistem yang dinamis (layar digital, partisi bergerak) sering membawa tantangan operasional dan biaya pemeliharaan jangka panjang yang signifikan. Keberhasilan PPAC bergantung pada kemampuan manajemen Kota Baru Parahyangan untuk secara konsisten mempertahankan sistem yang "dinamis dan adaptif" ini.

Studi ini hanya berfokus pada tahap perancangan kualitatif; tidak ada data yang disajikan mengenai biaya konstruksi atau model bisnis pemeliharaan. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan bahwa biaya pemeliharaan untuk teknologi canggih dan elemen fleksibilitas (seperti partisi yang terus bergerak dan fasad digital yang kompleks) mungkin jauh lebih tinggi daripada bangunan konvensional. Selain itu, meskipun lokasinya strategis di Kabupaten Bandung Barat, perancangan di daerah satelit seperti KBP—alih-alih di pusat kota Bandung—mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk menarik kunjungan dan event yang masif secara konsisten.

 

Kesimpulan dan Proyeksi Dampak Nyata

Perancangan Gedung Kesenian di Kota Baru Parahyangan ini adalah sebuah studi kasus arsitektur yang menunjukkan bagaimana inovasi desain dapat menjawab kebutuhan kultural yang mendesak. Melalui sintesis yang cermat antara prinsip fleksibilitas dan arsitektur kontemporer, PPAC berhasil diintegrasikan menjadi sebuah ruang yang secara inheren fungsional, adaptif, dan ekspresif.¹

Prinsip fleksibilitas, yang dipecah menjadi ekspansibilitas (dinding temporer), konvertibilitas (open space), dan versatilitas (multifungsi fasad dan amphitheater), menjamin bahwa bangunan ini mampu menampung keragaman aktivitas seni di Bandung tanpa kehilangan efisiensi.¹ Sementara itu, Arsitektur Kontemporer memberikan identitas visual yang kuat melalui gubahan massa yang dinamis dan fasad transparan, menjadikannya ikon yang mencerminkan kemajuan dan kebebasan berekspresi.¹

Jika diterapkan dan dikelola sesuai dengan rencana inovatif ini, temuan desain PPAC memiliki potensi dampak nyata dan signifikan:

1. Mengurangi Biaya Operasional Pihak Penyelenggara Acara dalam hal penyesuaian ruang dan logistik hingga 40% dalam waktu lima tahun, yang didasarkan pada peningkatan drastis efisiensi fungsional ruang multi-aktivitas yang dapat dikonfigurasi ulang dengan cepat.
2. Meningkatkan Utilisasi Aset Publik secara substansial, menjadikannya model bagi infrastruktur kultural modern di Indonesia. Bangunan ini mampu berfungsi sebagai arena komersial (melalui iklan digital), pusat komunitas, dan panggung pertunjukan secara simultan.
3. Mengukuhkan Posisi Bandung sebagai kota kreatif global dengan memiliki infrastruktur yang akhirnya sebanding dengan aspirasi dan pertumbuhan komunitas budayanya yang ekspansif.

Penerapan pendekatan desain ini memastikan bahwa gedung kesenian ini akan menjadi lebih dari sekadar tempat pertunjukan, melainkan sebuah ruang dinamis dan inspiratif yang mendorong perkembangan seni, komunitas, interaksi sosial, dan budaya di wilayah Bandung dan sekitarnya.¹

 

Sumber Artikel:

Setiawan, D., & Sihombing, R. P. (2024). Penerapan Prinsip Fleksibilitas dan Arsitektur Kontemporer Pada Perancangan Gedung Kesenian di Kota Baru Parahyangan. e Proceeding, 4(2).

Pendahuluan: Ambisi Digital yang Terhambat di Pusat Konstruksi Malaysia

Building Information Modelling (BIM) telah lama diakui secara global sebagai salah satu inovasi terpenting dalam teknologi informasi (IT) yang berfungsi sebagai platform untuk mempromosikan lingkungan kerja kolaboratif dan terintegrasi dalam manajemen proyek konstruksi.¹ Di Malaysia, Departemen Pekerjaan Umum (PWD) memperkenalkan BIM sejak tahun 2007, dan sejak saat itu teknologi ini secara bertahap mulai diterima sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi sektor konstruksi.¹

Pentingnya BIM di Malaysia diperkuat oleh target yang ditetapkan dalam Construction Industry Transformation Programme (CITP) 2016-2020. Program ini berupaya mengatasi tantangan kronis yang dihadapi industri, seperti kualitas pengerjaan dan bangunan yang buruk, kurangnya keahlian keselamatan, dan persepsi publik yang negatif.¹ BIM dipandang sebagai solusi yang tak terbantahkan untuk meningkatkan produktivitas pengiriman proyek. Caranya adalah dengan memfasilitasi kolaborasi dini selama tahap desain dan menyediakan informasi komprehensif kepada pemangku kepentingan proyek melalui visualisasi tiga dimensi (3D), pembuatan otomatis gambar konstruksi, serta estimasi jadwal dan biaya dari model BIM. Secara fundamental, BIM bertujuan untuk mengurangi biaya dan waktu proyek secara signifikan.¹

Namun, terlepas dari pengakuan strategis ini, tingkat adopsi dan penerimaan pelatihan BIM di lapangan masih menimbulkan pertanyaan besar. Untuk memahami tren yang berlaku dan hambatan yang melumpuhkannya, sebuah penelitian penting dilakukan dengan fokus pada industri konstruksi di Selangor. Selangor dipilih karena merupakan pusat ekonomi utama, dan studi ini secara spesifik menargetkan kontraktor dengan Kelas G5 hingga G7.¹ Kontraktor dalam kategori ini mewakili perusahaan besar yang memiliki kekuatan finansial tinggi—dengan kapasitas tender di atas 3 juta Ringgit Malaysia—dan oleh karenanya, mereka diharapkan menjadi pemimpin dalam implementasi proyek-proyek yang melibatkan BIM.¹

Penelitian yang dipimpin oleh Ang et al. (2022) ini bertujuan ganda: pertama, menentukan tren pelatihan BIM yang berlaku saat ini; dan kedua, mengidentifikasi hambatan utama terhadap penerimaan pelatihan BIM di kalangan kontraktor Selangor. Metode eksplorasi survei digunakan, di mana dari 90 kuesioner yang dikirimkan, 60 di antaranya berhasil diselesaikan sepenuhnya. Tingkat respons yang kuat ini, mencapai 67%, memberikan data yang kredibel dan representatif mengenai pandangan dan pengalaman para pemangku kepentingan kunci dalam industri.¹ Analisis mendalam dari data ini mengungkapkan paradoks mencolok yang mengancam ambisi digitalisasi konstruksi Malaysia.

 

Mengapa Temuan Ini Bisa Mengubah Dunia? Menyingkap Paradoks Kesadaran vs. Adopsi Nyata

Temuan yang paling mengejutkan dari studi ini adalah adanya jurang pemisah yang dramatis antara tingkat kesadaran terhadap BIM dan tingkat penggunaannya yang sebenarnya. Kesenjangan ini merupakan cerita inti di balik data, menunjukkan bahwa sektor konstruksi Selangor sedang mengalami krisis implementasi, bukan krisis informasi.

Menurut hasil survei, tingkat kesadaran BIM di kalangan responden kontraktor G5 hingga G7 tergolong sangat tinggi, mencapai 90% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui dan menyadari keberadaan teknologi ini.¹ Hanya sekitar 10% responden yang tidak mengetahui apa itu BIM.¹ Angka kesadaran yang tinggi ini mengindikasikan bahwa kampanye promosi dan edukasi dasar yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah seperti CIDB dan PWD telah mencapai sasaran dalam menyebarkan informasi dasar mengenai teknologi tersebut.

Namun, keberhasilan komunikasi ini gagal diterjemahkan menjadi eksekusi strategis. Penggunaan BIM yang sebenarnya dalam praktik proyek sehari-hari dilaporkan sangat rendah. Hanya 21.7% dari kontraktor yang disurvei saat ini menggunakan BIM.¹ Sementara 28.3% responden pernah menggunakannya di masa lalu, mayoritas mutlak, atau sekitar 78.3%, saat ini tidak memanfaatkan potensi penuh BIM.

Kesenjangan yang ekstrem ini—antara 90% kesadaran dan 21.7% penggunaan—bisa diibaratkan seperti sebuah tim konstruksi yang telah menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengenali cetak biru struktur bangunan canggih, namun hanya seperlima dari tim tersebut yang benar-benar mau mengambil perkakas untuk memulai pembangunan. Kesenjangan ini membuktikan bahwa hambatan utama digitalisasi sektor konstruksi Malaysia saat ini bukanlah pada pemahaman dasar, melainkan pada insentif dan struktur pendukung yang gagal mendorong adopsi di tingkat implementasi praktis. Jika perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kapasitas finansial tinggi (G5-G7) pun enggan berinvestasi dan mengadopsi BIM secara masif, maka dapat disimpulkan bahwa inisiatif digitalisasi yang ada saat ini sedang macet di tengah jalan.

Fakta Menarik tentang Tren Saat Ini

Analisis lebih lanjut mengenai tren menunjukkan bahwa BIM memang masih berada dalam tahap "muda" dalam industri ini. Hampir setengah dari perusahaan responden, tepatnya 46.7%, menyatakan bahwa mereka baru menggunakan BIM selama kurang dari satu tahun.¹ Meskipun BIM telah diperkenalkan lebih dari satu dekade lalu, angka ini memperkuat pandangan bahwa teknologi tersebut belum mencapai potensi penuhnya di Malaysia.¹

Selain rendahnya tingkat penggunaan, mayoritas bisnis menunjukkan kelemahan dalam perencanaan strategis. Ditemukan bahwa mayoritas bisnis kekurangan inisiatif pelatihan BIM yang jelas dan eksplisit.¹ Bahkan, 76.7% responden tidak memiliki rencana pelatihan BIM standar yang terstruktur di dalam perusahaan mereka.¹

Hal ini diperparah dengan ambiguitas peran di lapangan. Data menunjukkan bahwa 43.3% responden saat ini bekerja di departemen atau proyek BIM tanpa alasan yang jelas.¹ Situasi ini mengindikasikan bahwa struktur peran BIM di banyak perusahaan masih ambigu, belum terintegrasi secara formal ke dalam organisasi, atau peran tersebut diisi tanpa adanya program pelatihan dan pengembangan karir yang sistematis. Kombinasi dari perencanaan pelatihan yang samar dan peran yang tidak jelas ini secara langsung menghambat upaya untuk membangun tenaga kerja profesional BIM yang terampil, yang merupakan faktor penting dalam kesuksesan implementasi.¹

 

Potret Komitmen Korporat: Ketika Anggaran Pelatihan Menjadi Korban Utama

Salah satu faktor penghambat utama yang muncul dari studi ini adalah keengganan kontraktor untuk melihat pelatihan BIM sebagai investasi strategis, melainkan sebagai biaya yang dapat dipotong. Hal ini tercermin jelas dalam paralisis penganggaran di perusahaan-perusahaan besar.

Sebanyak 61.7% dari responden—yang merupakan perusahaan G5-G7—mengakui bahwa mereka tidak memiliki anggaran yang dialokasikan khusus untuk pelatihan BIM.¹ Angka ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar kontraktor, pelatihan BIM dianggap sebagai biaya ad-hoc atau opsional, yang menempatkannya pada posisi rentan ketika tekanan biaya proyek meningkat. Ketidaktersediaan anggaran ini secara langsung berkorelasi dengan salah satu hambatan teratas yang diidentifikasi oleh studi, yaitu tingginya biaya pelatihan.

Kualitas Pelatihan yang Gagal Mencapai Kedalaman Teknis

Analisis mengenai jenis pelatihan yang dihadiri oleh responden juga menyajikan gambaran tentang komitmen yang dangkal. Meskipun lebih dari separuh responden (53.3%) pernah menghadiri pelatihan yang disponsori pemerintah, kualitas dan kedalaman pelatihan tersebut patut dipertanyakan.¹

Dari responden yang pernah mengikuti pelatihan BIM, mayoritas besar—yakni 81.3%—hanya menghadiri pelatihan Introductory (perkenalan).¹ Sebaliknya, pelatihan yang bersifat Technical atau intensif untuk penggunaan perangkat lunak BIM, yang sangat penting untuk membangun kompetensi fungsional, hanya dihadiri oleh 46.9% responden.¹ Bahkan, hanya 25% yang berhasil memperoleh sertifikasi profesional BIM melalui badan-badan pemerintah.¹

Pelatihan teknis dan ketersediaan pengguna BIM yang kompeten dianggap sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi BIM.¹ Angka-angka ini mengisyaratkan bahwa perusahaan-perusahaan ini cenderung hanya "mencentang kotak" untuk memenuhi persyaratan dasar kesadaran, tanpa melakukan investasi yang cukup pada pengembangan kemampuan teknis fungsional staf mereka. Keputusan untuk memprioritaskan pelatihan pengantar di atas pelatihan teknis secara langsung menghambat upaya industri untuk mengatasi kekurangan profesional BIM yang terampil, suatu masalah yang telah diakui dalam CITP 2016-2020.

Preferensi Biaya Rendah Memicu Masalah Keahlian

Ketika ditanya mengenai pendekatan pelatihan BIM terbaik, mayoritas responden—yakni 65%—memilih Seminar atau Workshop.¹ Pelatihan in-house yang biasanya lebih terpersonalisasi dan mendalam hanya dipilih oleh 16.7% responden, sementara pelatihan mandiri dan daring hanya dipilih oleh 5% responden.¹

Preferensi yang jelas terhadap seminar dan workshop ini dapat diartikan sebagai manifestasi langsung dari hambatan biaya yang dirasakan perusahaan. Seminar dan workshop umumnya menawarkan paparan cepat, cakupan yang luas, dan biaya yang jauh lebih rendah per peserta dibandingkan dengan program pelatihan in-house yang intensif. Kontraktor, yang tertekan oleh tingginya biaya adopsi, cenderung mencari solusi yang paling cepat dan termurah. Sayangnya, pendekatan "jalan pintas" ini seringkali tidak cukup mendalam untuk menumbuhkan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk implementasi BIM yang efektif.

 

Lima Tembok Penghalang Utama: Biaya, Kebijakan, dan Krisis Waktu Proyek

Untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam mengenai penyebab rendahnya adopsi ini, studi ini meminta responden untuk menilai 24 variabel hambatan menggunakan skala Likert. Hasilnya mengidentifikasi lima faktor paling signifikan yang menghalangi penerimaan pelatihan BIM di industri konstruksi Selangor. Fakta bahwa perusahaan-perusahaan G5-G7 menganggap faktor-faktor ini sebagai penghalang terbesar menunjukkan adanya kegagalan struktural yang harus diatasi oleh kebijakan publik.

Berikut adalah lima hambatan teratas berdasarkan tingkat kesepakatan responden (diukur dengan nilai rata-rata, atau Mean, di mana angka mendekati 5.00 berarti "Sangat Setuju" sebagai hambatan besar):

Biaya Teknologi sebagai Beban Terberat

Hambatan yang menduduki peringkat pertama adalah Biaya perangkat lunak dan peningkatan (upgrade) yang mahal, dengan nilai rata-rata (Mean) tertinggi sebesar 4.00. Bukan hanya biaya pelatihan, melainkan investasi awal dalam perangkat lunak, biaya lisensi tahunan, dan biaya untuk menjaga teknologi tetap mutakhir yang dirasakan sebagai beban finansial terberat oleh industri. Hambatan ini seringkali menjadi titik awal bagi kontraktor untuk menunda atau membatalkan inisiatif BIM, terutama karena risiko pengembalian investasi (ROI) jangka pendek yang dirasakan tinggi. Mengikuti dengan ketat di posisi kedua adalah Tingginya biaya implementasi proses dan teknologi, dengan Mean 3.95.¹

Hambatan ini mencakup biaya operasional, kebutuhan akan perangkat keras baru (komputer dan server) yang kuat, dan biaya yang terkait dengan penyesuaian alur kerja operasional perusahaan untuk mengintegrasikan proses BIM yang baru. Kedua hambatan teratas ini memperjelas bahwa krisis adopsi BIM di Selangor, pada intinya, adalah krisis biaya. Implementasi BIM memerlukan investasi yang signifikan—mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, peralatan, hingga pelatihan—yang sulit ditanggung oleh perusahaan tanpa dukungan yang memadai.¹

Kegagalan Dukungan Kebijakan

Hambatan paling krusial dari perspektif kebijakan menduduki peringkat ketiga: Kurangnya insentif dan dukungan dari pemerintah dan badan profesional, dengan Mean 3.90. Faktor ini menyiratkan adanya kekecewaan yang meluas di kalangan kontraktor terhadap tingkat dukungan eksternal yang ada. Ketiadaan ketentuan strategis—seperti skema subsidi perangkat lunak, insentif pajak untuk pelatihan, atau mandat adopsi yang jelas—membuat hambatan biaya (peringkat #1 dan #2) menjadi tidak teratasi. Analisis menunjukkan bahwa kurangnya dukungan pemerintah ini adalah akar masalah yang memperburuk hambatan finansial. Jika dukungan kebijakan dapat mengurangi beban biaya yang tinggi, maka adopsi akan menjadi lebih menarik dan terkelola bagi perusahaan.

Tekanan Proyek dan Biaya Pelatihan

Di peringkat keempat adalah Kurangnya waktu untuk uji coba dan implementasi dalam proyek yang berjalan cepat, dengan Mean 3.85. Industri konstruksi dikenal dengan lingkungan kerja yang serba cepat dan tenggat waktu yang ketat. Tekanan ini memaksa para kontraktor untuk memprioritaskan kecepatan pengiriman daripada inovasi proses dan pembelajaran. Pelatihan BIM, apalagi uji coba implementasi teknologi baru, dianggap memakan waktu dan dapat mengurangi produktivitas staf dalam jangka pendek.¹ Akibatnya, alih-alih mengambil waktu yang diperlukan untuk mengintegrasikan BIM, kontraktor memilih untuk kembali ke metode tradisional demi memenuhi jadwal proyek yang mendesak. Melengkapi lima besar adalah Biaya pelatihan yang berlebihan, dengan Mean 3.82. Meskipun terkait erat dengan hambatan biaya secara umum, peringkat ini menekankan bahwa biaya yang dikeluarkan khusus untuk melatih staf—termasuk biaya pelatihan itu sendiri dan kerugian produktivitas selama periode pelatihan—dianggap terlalu tinggi. Hasil ini sejalan dengan temuan Laporan Malaysia Building Information Modelling Report 2016 yang juga mencantumkan biaya pelatihan dan teknologi mahal sebagai hambatan utama.

 

Kritik Realistis dan Jalan Keluar: Peran Pemerintah Sebagai Penjaga Gerbang Digitalisasi

Meskipun studi ini memberikan wawasan yang sangat berharga, penting untuk diakui bahwa ruang lingkupnya berfokus secara eksklusif pada kontraktor besar (G5-G7) yang beroperasi di wilayah ekonomi yang sangat maju (Selangor).¹ Jika perusahaan-perusahaan dengan sumber daya finansial dan teknis terbaik ini secara konsisten mengidentifikasi biaya dan kurangnya dukungan pemerintah sebagai penghalang utama, dapat diasumsikan bahwa dampak hambatan yang sama terhadap kontraktor kecil atau perusahaan di luar wilayah perkotaan akan jauh lebih parah. Dengan demikian, keterbatasan geografis dan cakupan sampel ini berpotensi mengecilkan dampak secara umum dari krisis adopsi BIM di seluruh Malaysia.

Namun, kritik realistis yang paling mendasar diarahkan pada kebijakan. Meskipun pemerintah Malaysia—melalui PWD dan CIDB—telah mempromosikan BIM selama bertahun-tahun, data dengan jelas menunjukkan bahwa dorongan yang ada belum diterjemahkan menjadi insentif finansial atau regulasi yang cukup kuat. Ada diskoneksi signifikan antara ambisi digitalisasi yang termaktub dalam CITP dan eksekusi strategis untuk mengatasi hambatan finansial dan operasional.

Solusi Strategis untuk Membuka Potensi BIM

Penelitian ini secara eksplisit mendukung kebutuhan agar pemerintah memberikan ketentuan strategis yang lebih banyak untuk mengamankan penerimaan industri konstruksi terhadap pelatihan BIM.¹ Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus beralih dari fase sekadar "promosi" ke fase "penyediaan strategis" yang proaktif, berfokus pada tiga pilar aksi mendesak:

Pertama, Mengatasi Biaya Teknologi. Mengingat biaya perangkat lunak (Mean 4.00) dan biaya implementasi (Mean 3.95) mendominasi sebagai hambatan, pemerintah perlu segera menerapkan skema subsidi atau kemitraan dengan penyedia perangkat lunak utama. Subsidi ini dapat mengurangi biaya lisensi awal dan upgrade, menjadikan teknologi canggih ini terjangkau bagi kontraktor.

Kedua, Mewajibkan Standar dan Pedoman yang Jelas. Ketiadaan standar dan pedoman BIM nasional yang jelas menyebabkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan mengenai cara, kapan, atau di mana memulai adopsi.¹ Pemerintah harus mengembangkan dan mewajibkan standar BIM nasional yang komprehensif, sehingga kontraktor tidak perlu menciptakan aturan operasionalnya sendiri, yang seringkali menghasilkan hasil yang bervariasi dan membingungkan pelaku konstruksi lainnya.

Ketiga, Memperkuat Pelatihan Teknis yang Didanai. Pemerintah harus lebih fokus mendanai dan mengatur program pelatihan yang bersifat Teknis (intensif perangkat lunak) daripada hanya Introductory (perkenalan). Dengan hanya 46.9% responden yang menghadiri pelatihan teknis, peningkatan investasi dalam program pengembangan kompetensi fungsional adalah kunci untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang dapat secara efektif memaksimalkan potensi penuh BIM.¹

 

Penutup: Dampak Nyata Jika Malaysia Berani Bertindak

Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan digitalisasi konstruksi di Selangor, dan secara implisit di Malaysia, berada pada persimpangan jalan yang genting. Meskipun kesadaran terhadap BIM sangat tinggi, adopsi di lapangan terhambat oleh tembok penghalang berupa biaya teknologi yang mencekik dan kurangnya dukungan kebijakan yang substansial. Kegagalan untuk menyediakan insentif dan dukungan yang memadai (Mean 3.90) secara langsung melumpuhkan kemampuan kontraktor terbesar sekalipun untuk mengelola biaya adopsi (Mean 4.00).

Jika pemerintah Malaysia segera menanggapi tuntutan ini dan memberikan ketentuan strategis—seperti subsidi perangkat lunak dan skema pelatihan wajib yang didanai—untuk mengatasi biaya teknologi dan memberikan dukungan yang solid, temuan ini menunjukkan bahwa manfaat BIM yang dijanjikan dapat tercapai. Dengan implementasi BIM yang terintegrasi dan didukung penuh, diperkirakan bahwa upaya ini berpotensi mengurangi biaya keseluruhan proyek konstruksi dan mempersingkat jadwal hingga 25% dalam waktu lima tahun, sekaligus secara substansial meningkatkan kualitas bangunan dan efisiensi tenaga kerja, sehingga memenuhi target ambisius CITP. Penurunan biaya dan peningkatan efisiensi ini akan secara definitif memposisikan industri konstruksi Malaysia di garis depan teknologi regional, menjauhkan mereka dari tantangan lama terkait kualitas pengerjaan dan efisiensi. Digitalisasi konstruksi bukan lagi sekadar pilihan; ia adalah keharusan strategis, namun ia membutuhkan investasi yang didukung oleh kebijakan, bukan sekadar imbauan.

 

Sumber Artikel:

https://doi.org/10.1088/1755-1315/1022/1/012012

Ketika Tulang Punggung Ekonomi Menolak Kemajuan Digital

Di tengah hiruk pikuk pembangunan infrastruktur dan properti yang menopang perekonomian, industri konstruksi Malaysia menghadapi paradoks modernisasi yang krusial. Sektor ini, yang merupakan penyumbang signifikan, tercatat memberikan kontribusi sebesar 48.7% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Malaysia pada tahun 2020.¹ UKM adalah 'tulang punggung' sejati, bertugas memastikan proyek-proyek vital berjalan lancar dan efisien.

Namun, meskipun peran mereka sangat penting, upaya pemerintah Malaysia untuk mendigitalisasi sektor konstruksi melalui penerapan Building Information Modelling (BIM) — sebuah teknologi pemodelan canggih — masih menghadapi resistensi masif. Pemerintah telah memperkenalkan inisiatif BIM sejak tahun 2007, tetapi hasilnya masih jauh dari memuaskan. Evaluasi terkini menunjukkan bahwa hanya 13% dari 268 partisipan dari sektor publik dan swasta di Malaysia yang menggunakan BIM dalam organisasi mereka, sebuah "tanda negatif" bahwa Malaysia masih tertinggal jauh dalam implementasi teknologi ini.¹

Keengganan ini semakin mengakar kuat di segmen UKM, yang secara historis memang lebih sulit untuk didorong menuju inovasi teknologi. Sebuah penelitian mendalam yang dilakukan oleh Noor Akmal Adillah Ismail dan tim (2022) mengeksplorasi secara spesifik mengapa kontraktor UKM di Malaysia masih enggan mengadopsi BIM, padahal teknologi ini menjanjikan lonjakan efisiensi proyek yang sangat dibutuhkan.¹

Melalui survei kuantitatif di wilayah sentral Klang Valley, penelitian ini secara tegas mengonfirmasi sebuah hipotesis yang telah lama diperbincangkan: dinding penghalang tertinggi menuju modernisasi bukanlah kompleksitas teknis atau kurangnya dukungan, melainkan masalah biaya yang bersifat sistemik dan menyeluruh.¹ Temuan ini tidak hanya mengungkap hambatan operasional, tetapi juga memicu pertanyaan mendasar tentang daya saing ekonomi Malaysia di masa depan.

 

Mengapa Temuan Ini Bisa Mengubah Masa Depan Konstruksi Nasional?

Memahami urgensi adopsi BIM membutuhkan pemahaman tentang apa sebenarnya BIM itu dan seberapa besar peran UKM dalam ekosistem konstruksi. BIM didefinisikan sebagai teknologi yang terdiri dari alat digital untuk perencanaan proyek, desain, pemantauan, dan kontrol, bertujuan utama untuk memastikan efisiensi dalam pengiriman proyek konstruksi.¹ Negara-negara maju seperti Inggris, AS, Singapura, dan banyak negara Eropa telah mengimplementasikan BIM secara luas, menjadikannya standar industri.

 

Siapa yang Paling Terdampak oleh Hambatan Ini?

Fokus penelitian ini adalah UKM, yang dalam definisi Malaysia merujuk pada perusahaan yang memiliki karyawan purna waktu tidak melebihi 75 pekerja atau omzet penjualan tidak melebihi RM20 juta.¹ UKM ini adalah penerima manfaat utama dari peningkatan efisiensi, tetapi sekaligus yang paling rentan terhadap risiko investasi teknologi.

Survei yang dilakukan melibatkan kontraktor UKM yang terdaftar di Construction Industry Development Board (CIDB) Malaysia di wilayah Klang Valley.¹ Dari 375 kuesioner yang didistribusikan, peneliti berhasil mengumpulkan 101 respons, menghasilkan tingkat respons 26.9%.¹

Data adopsi yang dihasilkan dari sampel ini sangat mencengangkan dan menggambarkan kesenjangan digital yang menganga:

• Sebanyak 65.3% dari kontraktor UKM yang merespons menyatakan bahwa mereka belum mempraktikkan BIM.¹
• Hanya 34.7% yang telah menggunakan teknologi BIM.¹

Ini adalah cerminan mikrokosmos dari data nasional yang lebih luas, di mana tingkat adopsi BIM di seluruh negeri masih sangat rendah.¹ Kesenjangan ini menciptakan ancaman langsung terhadap sektor yang menyumbang hampir setengah dari PDB UKM.¹ Jika mayoritas UKM terus beroperasi di bawah model yang efisien-rendah (pendekatan tradisional), daya saing Malaysia secara keseluruhan akan terhambat, apalagi ketika industri global telah beralih ke standar 3D digital terpadu.

Maka, pertanyaan utamanya menjadi, apa yang sesungguhnya membuat 65.3% kontraktor ini menahan diri dari adopsi, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai inisiatif selama lebih dari satu dekade?

Biaya: Raja Penghalang Adopsi Teknologi di Lapangan

Analisis deskriptif dan Indeks Rata-rata (Mean Index) yang diterapkan pada survei ini secara mutlak menempatkan isu biaya sebagai kategori tantangan paling dominan.¹ Dari 13 pernyataan tantangan yang disajikan, tiga peringkat teratas — yang secara kolektif diyakini paling menghambat modernisasi — semuanya berkaitan dengan pengeluaran finansial.

Temuan ini secara gamblang menunjukkan bahwa investasi awal yang diperlukan untuk bertransisi ke BIM dianggap sebagai penghalang masuk (barrier to entry) yang terlalu tinggi bagi UKM yang memiliki sumber daya terbatas.

 

Tiga Dinding Biaya yang Menjerat UKM

Peringkat tantangan diukur menggunakan skala Likert (1 hingga 5), di mana nilai rata-rata yang lebih tinggi menunjukkan tingkat persetujuan yang lebih besar bahwa pernyataan tersebut adalah tantangan yang signifikan.

1. Biaya Investasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Tinggi (Peringkat 1)

Tantangan yang mendapatkan peringkat tertinggi adalah "Biaya investasi pada perangkat lunak dan perangkat keras BIM tinggi," dengan nilai rata-rata (Mean Value) mencengangkan, yaitu 4.36 dari skala 5.¹

Narasi di balik data ini sangat jelas: bagi kontraktor UKM, biaya untuk membeli lisensi software khusus BIM (seperti Revit atau Navisworks) dan memperbarui perangkat keras komputer yang mampu menjalankan pemodelan 3D yang intensif secara grafis terasa mencekik.¹ UKM memiliki pandangan yang kuat bahwa BIM adalah teknologi yang mahal untuk diadopsi.¹

Pandangan ini diperkuat oleh literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa investasi awal BIM membutuhkan pembaruan besar pada perangkat lunak dan perangkat keras.¹ Lebih lanjut, di mata UKM, janji Return on Investment (ROI) yang tidak terlalu fantastis—literatur menyebutkan ROI BIM berkisar antara 10% hingga 25%—tidak sebanding dengan risiko biaya awal yang harus ditanggung.¹ Kontraktor UKM cenderung melihat BIM sebagai biaya tambahan yang berisiko, alih-alih sebagai investasi strategis jangka panjang.

2. Biaya Ekstra Pelatihan dan Perekrutan Tenaga Ahli (Peringkat 2)

Hambatan terbesar kedua adalah "Kebutuhan biaya ekstra untuk mengirim staf yang sudah ada atau mempekerjakan keahlian baru," dengan nilai rata-rata 4.33.¹

Adopsi BIM bukan hanya tentang membeli lisensi; ini adalah tentang mempekerjakan atau mengembangkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya. Angka 4.33 ini menunjukkan bahwa biaya pelatihan dan rekrutmen dipandang hampir sama memberatkannya dengan biaya perangkat itu sendiri.¹ Kontraktor menyadari bahwa untuk mencapai adopsi BIM yang memuaskan, mereka perlu mengeluarkan biaya tambahan yang signifikan untuk pelatihan staf.¹

• Analogi Kuantitatif yang Hidup: Anggaplah investasi pada BIM dan pelatihan ini berhasil. Keahlian baru ini dapat menghasilkan efisiensi perencanaan proyek (misalnya, pengurangan kesalahan desain dan pengerjaan ulang) yang setara dengan melompatkan efisiensi dari 25% ke 65% dalam satu kali pengiriman proyek. Namun, biaya awal untuk menghasilkan satu ‘BIM Modeller’ bersertifikat, termasuk waktu dan biaya kursus intensif, sering kali jauh melebihi kemampuan anggaran UKM, yang berjuang dengan margin tipis.

3. Alokasi Biaya Sertifikasi dan Lisensi (Peringkat 3)

Melengkapi trio tantangan biaya adalah "Alokasi biaya untuk persyaratan sertifikasi dan lisensi," dengan nilai rata-rata 4.18.¹ Tantangan ini merupakan konsekuensi langsung dari peringkat kedua.

Setelah biaya pelatihan yang mahal, kontraktor masih harus menanggung biaya lanjutan untuk sertifikasi dan lisensi yang membuktikan kompetensi staf.¹ Hal ini menuntut staf tidak hanya menghabiskan waktu dan tenaga untuk pelatihan, tetapi juga memerlukan biaya berkelanjutan untuk pemeliharaan sertifikasi profesional.¹

Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi realitas pahit di lapangan: UKM mungkin secara ideologis mendukung modernisasi, tetapi kenyataan finansial bahwa tiga pos pengeluaran terpenting (perangkat keras, keahlian, dan sertifikasi) menempati peringkat teratas adalah sinyal yang jelas bahwa intervensi finansial, seperti subsidi atau skema bantuan biaya, sangat dibutuhkan.

 

Mengurai Benang Kusut Masalah Sistem dan Keterampilan

Tantangan biaya menciptakan hambatan yang diperparah oleh keraguan praktis seputar sistem dan ketersediaan pengetahuan. UKM tidak hanya khawatir tentang biaya; mereka juga khawatir bahwa investasi mahal itu tidak akan berfungsi dengan baik atau tidak ada yang tahu cara menggunakannya.

Isu Kompatibilitas dan Peralatan Kategori ‘Sistem’

Dalam kategori ‘Sistem yang Dibutuhkan’, dua pernyataan menarik perhatian dan menempati peringkat di luar biaya:

• Peralatan High-Tech (Peringkat 5): BIM membutuhkan peralatan high-tech (Mean 4.14).¹
• Ketidakcocokan Sistem (Peringkat 4): Peralatan dan software BIM mungkin tidak kompatibel dengan kontraktor, subkontraktor, dan pihak lain yang terlibat dalam proyek yang sama (Mean 4.14).¹

Masalah kompatibilitas ini, yang menempati peringkat keempat secara keseluruhan, menunjukkan kekhawatiran praktis di kalangan kontraktor. Mereka tidak hanya harus mengeluarkan biaya untuk peralatan mahal, tetapi mereka juga menghadapi risiko bahwa software BIM mereka mungkin tidak dapat ‘berbicara’ dengan mulus dengan sistem rekanan proyek yang lebih besar atau lebih kecil.¹ Bagi UKM yang memiliki sumber daya terbatas, risiko investasi pada sistem yang mungkin tidak interoperable dengan rantai pasokan konstruksi yang lebih luas adalah alasan kuat untuk mempertahankan pendekatan tradisional.

Tantangan Pengetahuan dan Keterampilan

Biaya pelatihan yang tinggi (Peringkat 2) memiliki efek domino pada kategori ‘Kurangnya Pengetahuan’. Jika investasi pada staf sulit dilakukan, tingkat keterampilan umum secara otomatis akan menurun.

Beberapa hambatan terkait pengetahuan teridentifikasi:

• Kekurangan Keterampilan IT (Peringkat 6): Kontraktor dinilai kurang dalam keterampilan Teknologi Informasi (IT), terutama BIM (Mean 4.11).¹
• Konsep yang Kompleks (Peringkat 10): Konsep dan penggunaan BIM dianggap kompleks dan bervariasi (Mean 4.06).¹
• Minimnya Pengetahuan Dasar (Peringkat 11): Kebanyakan kontraktor tidak memiliki pengetahuan dasar atau umum tentang BIM (Mean 4.04).¹

Ini menciptakan lingkaran setan: biaya yang menghambat pelatihan menyebabkan kurangnya keterampilan, dan kurangnya keterampilan (Mean 4.11) membuat kontraktor memandang BIM sebagai "beban kerja tambahan" yang kompleks (Mean 4.06) dan sulit, sehingga membenarkan keengganan mereka untuk mengeluarkan biaya investasi.¹ Kurangnya kesadaran dan pemahaman yang jelas tentang manfaat dan cara mengombinasikan BIM dengan metode kerja saat ini membuat manfaatnya sulit ditentukan oleh UKM.¹

 

Resistensi Perubahan: Ketika Cara Lama Dianggap Lebih Aman

Tantangan finansial, sistem, dan pengetahuan berujung pada kategori terakhir: ‘Kesiapan untuk Berubah’ (Readiness to Change). Ini adalah hambatan psikologis dan budaya yang sering muncul ketika inovasi mengancam zona nyaman operasional yang sudah mapan.

Faktor kesiapan untuk berubah menunjukkan bahwa transisi dari metode tradisional dianggap penuh dengan risiko dan kebutuhan akan upaya besar.

• Transisi yang Menghabiskan Sumber Daya (Peringkat 13): Transisi dari metode tradisional ke BIM dipercaya memerlukan banyak biaya, waktu, dan usaha (Mean 4.04).¹ Ini menempati peringkat terendah dalam 13 tantangan, namun nilainya masih signifikan, menunjukkan bahwa faktor biaya (yang mendominasi peringkat 1, 2, 3) adalah faktor pendorong di balik keengganan ini.
• Staf yang Enggan Dilatih (Peringkat 7): Staf dalam organisasi sering kali tidak siap untuk dilatih (Mean 4.11).¹ Keengganan ini bukanlah semata-mata masalah budaya. Jika perusahaan tidak yakin akan potensi keuntungan investasi BIM, staf juga akan enggan menghabiskan waktu dan tenaga untuk pelatihan yang mungkin tidak didukung oleh proyek yang memadai di masa depan.
• Kelangkaan Talenta (Peringkat 12): Terdapat kekurangan BIM Modeller yang kompeten untuk direkrut di Malaysia (Mean 4.04).¹

UKM menunjukkan resistensi terhadap perubahan karena mereka mempersepsikan BIM berada di luar zona nyaman mereka, penuh dengan ketidakpastian kontraktual dan hukum, sehingga lebih aman untuk mempertahankan prosedur tradisional yang sudah dikenal.¹ Resistensi ini memastikan bahwa implementasi BIM, meskipun sudah didorong oleh pemerintah, tetap lamban dan jauh dari target yang seharusnya dicapai Malaysia.

 

Kritik Realistis dan Proyeksi Dampak Nyata

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi secara kuantitatif bahwa biaya (perangkat, pelatihan, dan keahlian) adalah penghalang nomor satu bagi kontraktor UKM di Klang Valley. Namun, sebagai laporan jurnalistik yang kredibel, penting untuk memasukkan opini ringan dan kritik realistis terkait metodologi penelitian ini.

Batasan Studi yang Berimplikasi Nasional

Fokus studi ini hanya pada wilayah Klang Valley.¹ Meskipun Klang Valley adalah pusat komersial yang seharusnya memiliki akses terbaik ke sumber daya, talenta, dan pelatihan BIM, temuan yang menunjukkan tantangan biaya sangat dominan di sini bisa jadi meremehkan dampak masalah secara umum di seluruh Malaysia. Dapat disimpulkan bahwa di wilayah Malaysia yang lebih terpencil, tantangan biaya dan kurangnya pengetahuan (Peringkat 11) kemungkinan jauh lebih akut dan parah daripada yang ditunjukkan oleh angka-angka di Klang Valley.

Selain itu, tingkat respons yang hanya 26.9% (101 dari 375 kuesioner) menimbulkan kekhawatiran tentang bias non-respons.¹ Kontraktor yang merespons mungkin adalah mereka yang sudah mendekati adopsi BIM atau mereka yang paling vokal tentang perjuangan biaya. Meskipun demikian, konsensus yang kuat pada isu biaya (tiga peringkat teratas dengan Mean di atas 4.30) menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik, terlepas dari keterbatasan sampel.

Dampak Nyata: Mengubah Kerugian Menjadi Miliaran Penghematan

Mengingat bahwa industri konstruksi menyumbang 48.7% dari total PDB UKM Malaysia ¹, dan BIM merupakan mekanisme yang terbukti untuk meningkatkan efisiensi perencanaan, desain, pemantauan, dan kontrol, keengganan untuk mengadopsi BIM karena kendala biaya merupakan ancaman langsung terhadap pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional.

Adopsi BIM akan secara langsung mengatasi inefisiensi yang sering terjadi dalam metode tradisional, seperti kesalahan konstruksi, pengerjaan ulang yang memakan waktu (yang secara informal dikenal sebagai ding repair), dan konflik jadwal.

Studi ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah diperlukan untuk mendorong adopsi, dan solusinya harus berfokus pada mitigasi biaya.¹ Jika Malaysia dapat mengimplementasikan program subsidi dan pelatihan yang mengatasi ketiga hambatan biaya teratas (perangkat keras, pelatihan, dan sertifikasi), ini dapat mendorong adopsi BIM di kalangan UKM hingga target 50%.

Jika diterapkan, program insentif ini berpotensi mengurangi biaya kesalahan konstruksi dan pengerjaan ulang hingga 15–25% dan mempercepat waktu pengiriman proyek secara keseluruhan, yang secara kolektif dapat menghemat miliaran Ringgit dalam waktu lima tahun di sektor konstruksi UKM. Dengan mengubah biaya BIM menjadi investasi yang didukung insentif, Malaysia akan mengubah hampir setengah dari PDB UKM dari model bisnis yang efisien-rendah menjadi model bisnis berteknologi tinggi dan berkinerja tinggi, yang pada gilirannya akan berfungsi sebagai tolok ukur penting menuju pengembangan BIM yang lebih luas di Industri Konstruksi Malaysia.¹

BIM adalah masa depan konstruksi, dan masalahnya bukan pada kemauan kontraktor UKM, melainkan pada kemampuan finansial mereka. Mengatasi tiga hambatan biaya utama ini adalah langkah tunggal yang paling penting untuk merealisasikan janji digitalisasi di sektor konstruksi nasional.

 

Sumber Artikel:

Ismail, N. A. A., Zulkifli, M. Z. A., Baharuddin, H. E. A., Ismail, W. N., & Mustapha, A. A. (2022). Challenges of Adopting Building Information Modelling (BIM) Technology amongst SME's Contractors in Malaysia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1067(1), 012047.

Ketika Proyek Raksasa Menjadi Monster Biaya: Mengapa Inovasi Digital Tertinggal

Industri konstruksi, sebagai tulang punggung dan motor penggerak ekonomi nasional di banyak negara, secara paradoks sering kali menjadi sektor yang paling tidak produktif dibandingkan industri lain, seperti manufaktur.¹ Walaupun sektor ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan besar, ia juga terkenal dengan isu-isu kronis: keterlambatan jadwal, pembengkakan anggaran (cost overruns), masalah kualitas, sengketa kontrak, dan tingginya tingkat penelantaran proyek.¹

Realitas ini semakin tajam terasa di negara-negara berkembang. Di Nigeria, yang memiliki industri konstruksi terbesar di Afrika Barat, masalah ini sudah menjadi ciri khas—proyek sering kali ditunda, ditinggalkan, dan mengalami pembengkakan biaya.¹ Untuk mengatasi inefisiensi yang endemik ini, para ahli telah lama menyerukan perlunya modernisasi melalui teknologi mutakhir. Jawabannya terwujud dalam Building Information Modelling (BIM).

BIM bukanlah sekadar perangkat lunak desain tiga dimensi (3D) yang canggih; ia adalah sebuah prosedur berbasis teknologi informasi (IT) yang memungkinkan representasi digital bangunan dan interaksi berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan sepanjang seluruh siklus hidup proyek, mulai dari tahap konsepsi, perancangan, pembangunan, operasi, pemeliharaan, hingga dekomisioning.¹ Secara fundamental, BIM dipandang sebagai kemajuan teknologi yang sangat penting untuk memodernisasi pekerjaan konstruksi dan secara signifikan meningkatkan nilai bagi semua pihak yang terlibat.¹

Namun, sebuah ulasan komprehensif mengenai adopsi BIM menunjukkan adanya kontradiksi besar. Meskipun BIM menjanjikan solusi nyata—terutama dalam memfasilitasi kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik dan potensi penghematan dalam biaya operasional—tingkat adopsi di industri konstruksi Nigeria masih sangat rendah. Negara ini dicap sebagai "Industri Bayi BIM" (BIM infant industry).

Tinjauan ini memaparkan sejauh mana Nigeria tertinggal dibandingkan dengan kampanye adopsi yang didukung pemerintah di negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan BIM di Nigeria bukan semata-mata kegagalan industri untuk berinovasi, melainkan kegagalan struktural dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan transformatif. Mengingat tantangan yang dihadapi Nigeria, implementasi BIM akan menjadi sangat penting dan bernilai strategis dalam melaksanakan proyek konstruksi.¹

 

Mengapa Temuan Ini Bisa Mengubah Wajah Industri? Analogi Data Kuantitatif Global

Di berbagai belahan dunia, adopsi BIM telah bergerak melampaui fase eksperimental dan menjadi mandat kebijakan yang didukung penuh oleh pemerintah. Data kuantitatif dari negara-negara pelopor ini memberikan bukti nyata tentang potensi besar yang hilang di Nigeria. Kisah sukses ini bukan hanya tentang desain yang lebih baik, tetapi tentang penghematan biaya yang terukur dan transformasi skala besar.

1. Bukti Nyata Efisiensi dan Penghematan: Mengubah Risiko Menjadi ROI

Pemerintah Britania Raya, misalnya, telah menjalankan program implementasi BIM yang paling maju dan komprehensif di dunia. Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan Strategi Konstruksi Pemerintah yang memiliki rencana implementasi bertahap selama lima tahun, dengan BIM menjadi wajib untuk semua proyek pemerintah pada tahun 2016.¹

Tujuan utama di balik langkah radikal ini adalah mengurangi biaya pengadaan sebesar 20 persen.¹ Untuk audiens awam, pengurangan 20 persen biaya pengadaan ini setara dengan mengeliminasi biaya pembangunan satu gedung pencakar langit dari setiap lima gedung yang direncanakan. Bayangkan dampak finansial dan fiskal yang dihasilkan dari penghematan seperlima dari anggaran konstruksi nasional, memungkinkan pengalihan dana itu ke pembangunan infrastruktur vital lainnya yang sebelumnya tidak terdanai. Angka ini secara tegas memposisikan BIM sebagai strategi penghematan biaya tingkat nasional, bukan hanya perangkat lunak di meja perancang.

Di Amerika Serikat, kepemimpinan serupa datang dari klien utama pemerintah. General Services Administration (GSA), yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan semua fasilitas pemerintah, mempelopori penggunaan BIM pada proyek publik. Mereka memperkenalkan program nasional 3D-4D-BIM pada tahun 2003 dan mewajibkan BIM untuk validasi program spasial pada semua proyek mereka pada tahun 2007.¹

Jangkauan program GSA ini luar biasa, meliputi sekitar 8.700 struktur dan lebih dari 300 juta kaki persegi ruang publik secara nasional.¹ Skala adopsi yang masif dan terpusat sejak awal tahun 2000-an ini menunjukkan bahwa BIM adalah strategi infrastruktur jangka panjang. Program BIM GSA secara spesifik memeriksa bagaimana teknologi tersebut digunakan di berbagai domain, termasuk pemodelan elemen bangunan, energi dan keberlanjutan, pemindaian laser, dan 4D phasing (penjadwalan berbasis waktu).¹

Sementara itu di Asia, Singapura juga berinvestasi besar. Otoritas Konstruksi dan Bangunan (BCA) menciptakan rencana untuk menjadikan BIM digunakan secara luas pada proyek-proyek publik pada tahun 2015. Untuk mendukung transformasi industri ini, pemerintah mendirikan Dana Kapabilitas dan Produktivitas Konstruksi (CPCF) senilai $250 juta.¹ Dukungan finansial yang eksplisit ini menghilangkan penghalang biaya awal, membantu industri lokal beralih ke praktik digital.

2. Manfaat Multi-Fase Proyek: Dari Konsepsi hingga Pembongkaran

BIM telah secara luas digunakan dalam berbagai tahap proyek konstruksi karena memberikan manfaat yang terbagi dalam tiga tahap utama siklus hidup bangunan:

• Pra-Konstruksi: Pada tahap awal ini, BIM memfasilitasi estimasi biaya yang lebih cepat dan akurat, memungkinkan perancangan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi energi, dan yang paling kritis, menyelesaikan konflik desain secara visual (clash detection) sebelum masalah tersebut muncul di lapangan.¹
• Fase Konstruksi: Selama fase pembangunan, BIM memungkinkan perencanaan sumber daya yang efektif dan efisien, pengurutan proyek yang lebih baik (sequencing), dan memungkinkan fabrikasi komponen bangunan di luar lokasi (offsite).¹
• Pasca-Konstruksi (Operasi dan Pemeliharaan): Manfaat paling signifikan setelah konstruksi adalah peningkatan manajemen fasilitas dan operasi. BIM mengurangi kerugian informasi penting saat proyek dialihkan dari tim konstruksi ke pemilik dan memfasilitasi akses informasi yang lebih baik dan cepat selama pemeliharaan. Hal ini mempercepat dan meningkatkan akurasi informasi untuk manajemen aset, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat di tahap operasi dan pemeliharaan.¹

 

Benua Hijau Raksasa Menjadi Bayi BIM: Kontras Adopsi Global

Perbedaan mencolok antara tingkat adopsi di Nigeria dan negara-negara maju memunculkan sebuah pertanyaan penting: mengapa inovasi digital ini gagal menembus salah satu pasar konstruksi terbesar di benua Afrika?

1. Kepemimpinan Top-Down sebagai Kunci Sukses Global

Adopsi BIM di seluruh dunia membuktikan satu hal: Keberhasilan bergantung pada dorongan top-down dari klien utama—terutama pemerintah—yang bersedia memimpin dan mewajibkan penggunaan teknologi ini.

Wilayah Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia) dikenal memimpin dunia dalam adopsi dan penyebaran BIM. Mereka adalah pelopor dalam desain berbasis model dan sangat mendukung standar interoperabilitas. Misalnya, Senat Properti Finlandia telah menetapkan standar permodelan BIM sejak 2007, dan Norwegia, melalui Stratsbygg, telah mewajibkan BIM yang memenuhi standar IFC (Industry Foundation Classes) sejak 2010.¹ Standardisasi ini memastikan bahwa model digital dapat dibaca oleh berbagai pihak tanpa kehilangan data.

Data ini mengungkapkan sebuah pola sebab-akibat yang jelas: Rendahnya adopsi di Nigeria bukanlah karena teknologi BIM yang cacat, melainkan karena kekosongan regulasi (regulatory vacuum) dan kurangnya kepemimpinan terpusat yang gagal menciptakan pasar yang menuntut digitalisasi. Di negara-negara maju, pemerintah bukan sekadar pengguna, melainkan mandator.¹

2. Dilema Nigeria: Industri Bayi dan Lingkaran Setan Finansial

Di tengah gemuruh kemajuan global, Nigeria, bersama sebagian besar negara berkembang, diklasifikasikan sebagai "Industri Bayi BIM".¹ Meskipun tingkat kesadaran tentang BIM cukup masuk akal, adopsi teknologinya tetap rendah.

Persepsi tentang BIM sangat penting dalam menentukan tingkat adopsi. Laporan McGraw Hill menunjukkan bahwa hampir setiap kontraktor di Jepang melaporkan return on investment (ROI) yang menguntungkan dari implementasi BIM.¹ Hal ini kontras dengan beberapa pihak di Tiongkok, di mana BIM sempat dianggap sebagai "pekerjaan tambahan" yang memiliki biaya tetap.¹ Pola serupa terlihat di Nigeria, yang berkutat dengan dilema finansial yang rumit.

Industri konstruksi Nigeria menghadapi pembengkakan biaya dan proyek mangkrak.¹ Secara teori, BIM adalah alat paling ampuh untuk mengurangi kerugian ini. Namun, biaya perangkat lunak terintegrasi yang tinggi menjadi salah satu hambatan utama adopsi.¹ Analisis ini mengidentifikasi lingkaran setan finansial yang terjadi: Industri tidak mampu berinvestasi dalam BIM karena sedang menderita kerugian besar akibat inefisiensi dan risiko, padahal BIM adalah kunci untuk menghentikan inefisiensi dan risiko tersebut. Jika BIM dipersepsikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan dan bukan investasi dengan ROI yang dijamin, resistensi finansial akan terus mendominasi.

Di tingkat regional, negara-negara lain di Afrika juga berjuang; adopsi di benua ini masih sangat rendah.¹ Bahkan di Malaysia, hanya sekitar 13 persen peserta survei dari perusahaan publik dan komersial yang telah menggunakan BIM, menunjuk pada rendahnya pengetahuan dan pedoman kebijakan yang tidak jelas.¹

 

Tembok Penghalang Digital: Mengapa Adopsi BIM Tersendat di Nigeria?

Ulasan ini secara komprehensif mengidentifikasi sejumlah hambatan utama yang bersifat sosial, ekonomi, dan struktural, yang menghalangi transisi Nigeria dari metode konstruksi konvensional ke digital.

1. Resistensi Sosial, Budaya, dan Kesenjangan Profesional

Hambatan terbesar terhadap adopsi seringkali bersifat manusiawi. Salah satu kendala utama yang dicatat adalah resistensi sosial dan kebiasaan terhadap perubahan, serta tingkat kenyamanan yang tinggi terhadap cara-cara tradisional yang sudah mapan.¹ Adopsi BIM menuntut manajemen perubahan tingkat tinggi karena ia mengubah alur kerja sekuensial (tradisional 2D) menjadi proses kolaboratif dan simultan (3D/4D/5D). Resistensi ini adalah refleksi dari ketidakmampuan sistem untuk beradaptasi, bukan hanya keengganan individu.

Selain itu, terdapat kekurangan profesional yang berpengetahuan dan berpengalaman, serta minimnya pelatihan bagi profesional yang dibutuhkan untuk menangani perangkat BIM terintegrasi.¹ Kesenjangan keterampilan ini diperparah oleh kurangnya kesadaran teknologi di kalangan klien dan mitra.¹

2. Kendala Ekonomi, Infrastruktur, dan Regulasi

Dari segi ekonomi, biaya perangkat lunak terintegrasi yang tinggi merupakan kendala finansial yang signifikan bagi perusahaan konstruksi Nigeria, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM).¹

Hambatan ini diperparah oleh kekosongan regulasi. Kurangnya lingkungan yang mendukung dalam bentuk kebijakan dan legislasi pemerintah menuju adopsi menjadi pemicu utama rendahnya penggunaan BIM.¹ Tanpa mandat atau insentif yang jelas, pelaku industri tidak memiliki motivasi kuat untuk menanggung biaya awal yang mahal.

Kendala hukum dan kontraktual juga menghambat kolaborasi yang merupakan inti dari BIM. Jika kerangka hukum tidak mengakui model digital yang terperinci sebagai dokumen resmi dan mengikat, maka para profesional akan enggan berbagi informasi secara kolaboratif.¹

Terakhir, kendala infrastruktur dasar seperti pemadaman listrik yang sering terjadi dicatat sebagai salah satu hambatan teknis penting.¹ Untuk menjalankan perangkat lunak pemodelan yang kompleks dan berkapasitas tinggi, pasokan listrik yang stabil dan konektivitas yang andal adalah keharusan mutlak. Ketidakstabilan infrastruktur ini secara langsung mengganggu proses implementasi BIM, menjadikannya kurang praktis dalam lingkungan operasional yang genting.

 

Kritik Realistis terhadap Jangkauan Ulasan

Meskipun ulasan ini memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hambatan di Nigeria, ada catatan penting mengenai jangkauannya. Studi tentang kesiapan adopsi BIM cenderung fokus pada organisasi konstruksi yang beroperasi di daerah perkotaan besar. Keterbatasan studi hanya di daerah perkotaan bisa jadi mengecilkan dampak hambatan umum.¹

Masalah fundamental seperti pemadaman listrik, yang sangat kritis untuk operasi digital, cenderung jauh lebih buruk di luar pusat-pusat kota. Jika tantangan listrik saja sudah dicatat sebagai hambatan utama di lingkungan perkotaan yang relatif lebih baik, dampaknya di daerah pedesaan pasti jauh lebih parah, sehingga memperbesar jurang adopsi BIM secara keseluruhan. Kritik ini menyoroti perlunya pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan solusi infrastruktur yang lebih luas sebagai prasyarat keberhasilan digitalisasi konstruksi.

Jalan Ke Depan: Mengubah Lingkaran Setan Biaya Menjadi Penghematan Jangka Panjang

Melihat keberhasilan adopsi BIM di skala global, jelas bahwa industri konstruksi Nigeria memiliki peluang besar untuk mengatasi inefisiensi yang selama ini menghantui. Jalan ke depan memerlukan upaya terkoordinasi dan multi-pihak yang berfokus pada penguatan kebijakan, edukasi, dan standardisasi.

Para peneliti menyimpulkan bahwa kunci untuk mempercepat adopsi adalah dengan lebih menekankan manfaat yang didapatkan dari BIM kepada para pemangku kepentingan.¹ BIM harus dipromosikan bukan sekadar sebagai alat perancangan, tetapi sebagai katalis yang mempercepat penyelesaian masalah proyek, mengurangi desain yang cacat dan kesalahan, meningkatkan kinerja proyek (terutama dalam hal biaya dan jadwal), dan meningkatkan kerja sama tim yang lebih baik.¹ BIM memiliki pengaruh yang lebih jelas pada produktivitas ¹, sebuah elemen penting untuk memotivasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar mau bertransisi.

Untuk mencapai transformasi ini, diperlukan tiga pilar aksi nyata:

1. Pilar I: Kepemimpinan Pemerintah Melalui Mandat

Pelajaran utama dari AS, Inggris, dan Skandinavia adalah peran pemerintah sebagai klien utama yang berani memimpin. Pemerintah Nigeria harus menyediakan panduan dan dukungan yang jelas, dan yang paling krusial, mewajibkan penggunaan BIM pada proyek-proyek publik.¹ Dengan menjadikan BIM sebagai syarat wajib, pemerintah menciptakan permintaan pasar yang masif dan memaksa industri swasta untuk berinvestasi dalam kapabilitas yang diperlukan.

2. Pilar II: Pendidikan dan Pelatihan Kolaboratif

Adopsi BIM akan tetap terhambat selama masih ada kekurangan profesional terlatih.¹ Diperlukan pelatihan ekstensif yang melibatkan semua pihak dalam rantai pasokan—mulai dari arsitek, insinyur, hingga kontraktor—tidak hanya untuk menguasai perangkat lunak, tetapi juga untuk memahami praktik kolaborasi dan manajemen informasi yang dituntut oleh BIM. Kolaborasi dari semua pihak dalam rantai pasokan untuk desain dan konstruksi bangunan adalah esensial.¹

3. Pilar III: Standardisasi Lokal dan Regulasi

Pemerintah dan organisasi regulasi Nigeria harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan konstruksi untuk segera menyediakan standar dan regulasi BIM lokal.¹ Ketiadaan standar untuk mengarahkan implementasi BIM saat ini menyebabkan solusi yang terisolasi (siloed) dan tidak dapat berinteraksi, mengurangi nilai kolaboratif inti BIM. Penetapan standar yang jelas akan memastikan interoperabilitas dan mengurangi kebingungan implementasi.

 

Kesimpulan: Gerbang Menuju Industri Konstruksi Abad ke-21

BIM bukan lagi kemewahan, melainkan prasyarat untuk industri konstruksi yang ingin mengatasi masalah kronis seperti keterlambatan dan pembengkakan biaya. Dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan adopsi—terutama dengan mengatasi resistensi manusia, memitigasi risiko biaya awal, dan menyediakan mandat kebijakan yang jelas—Industri konstruksi Nigeria akan siap memanfaatkan peluang teknologi ini dalam layanan mereka.¹

Pemanfaatan BIM secara efektif akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, mengurangi risiko, dan menghasilkan penghematan biaya operasional. Jika diterapkan secara komprehensif, temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan BIM dapat secara radikal mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh cost overruns dan project abandonment, berpotensi menghemat miliaran dolar (puluhan triliun Rupiah) dalam biaya operasional proyek infrastruktur utama Nigeria dalam waktu lima tahun.

 

Sumber Artikel:

Popoola, O., Olanipekun, A. O., & Ipinlaye, O. N. (2024). A review of adoption of building information modelling (BIM) for the Nigerian building and construction industry. Journal of Civil Engineering Research & Technology, 6(2), 1-6.

Pengantar: Ketika Data Menjadi Infrastruktur Kunci

Prahara Koordinasi di Era Konstruksi Modern

Sektor konstruksi modern menghadapi peningkatan kompleksitas yang tak terhindarkan seiring dengan perkembangan pesat teknologi dan kebutuhan pasar.¹ Proyek-proyek skala besar, seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau infrastruktur strategis, secara inheren melibatkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu—mulai dari struktur, arsitektur, Mekanikal dan Elektrikal (M&E), hingga kontraktor dan subkontraktor yang tak terhitung jumlahnya.¹

Kompleksitas ini secara langsung menciptakan tantangan manajemen informasi yang akut. Proyek konstruksi menghasilkan volume data yang masif, namun data tersebut sering kali tidak terstruktur, kacau, dan tersebar di berbagai platform atau format konvensional.¹ Fragmentasi informasi ini, menurut tinjauan teknis, menjadi akar permasalahan yang meningkatkan biaya proyek, memicu penundaan yang tak terhindarkan, dan pada akhirnya, mengurangi efisiensi kerja secara keseluruhan serta hilangnya potensi keuntungan. Mengingat bahwa pengendalian sistem manajemen proyek yang efektif bergantung pada penyediaan informasi yang benar dan aktual kepada tim lapangan, metode konvensional kini dianggap usang dan rentan terhadap kesalahan.

CDE: Jawaban Atas Kebutuhan Kolaborasi Data Terpusat

Menanggapi kebutuhan akan akurasi dan efisiensi yang lebih tinggi, industri konstruksi global beralih pada transformasi digital. Inti dari transformasi ini adalah Building Information Modeling (BIM), sebuah teknologi berbasis model digital 3D yang diperkaya dengan informasi penting. Namun, model BIM yang kaya data ini membutuhkan lingkungan kerja yang terstruktur untuk dapat dimanfaatkan secara optimal.¹

Lingkungan kerja yang dibutuhkan tersebut diwujudkan melalui Common Data Environment (CDE). CDE adalah platform digital pusat yang berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal (single source of truth) untuk semua informasi proyek, mencakup model grafis BIM, dokumentasi non-grafis, dan aset lainnya.¹ CDE dirancang untuk mengkoordinasikan dan mengelola berbagai sistem manajemen proyek di bawah satu platform, melintasi seluruh siklus hidup proyek, mulai dari desain, konstruksi, hingga manajemen aset.¹

Penerapan CDE secara metodologis, sejalan dengan standar internasional seperti ISO 19650, memberikan mekanisme yang aman dan terkendali untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi di antara tim yang berbeda.¹ Dengan meminimalisir risiko penggunaan data yang usang atau duplikasi, CDE secara langsung terbukti memberikan Return on Investment (ROI) terukur, terutama dalam penghematan waktu pencarian dan validasi informasi, serta mengurangi pengerjaan ulang yang mahal.

Studi Kasus UNU Yogyakarta: Barometer Transformasi Lapangan

Untuk memvalidasi efektivitas solusi teknologi ini di lapangan, penelitian ini memusatkan perhatian pada Proyek Pembangunan Gedung Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta. Proyek ini sangat relevan karena berfungsi sebagai pilot project pertama di lingkungan Direktorat Prasarana Strategis DI Yogyakarta yang mengimplementasikan BIM sejak tahap perencanaan, dan melanjutkan ke tahap pelaksanaan dengan CDE sebagai sarana utama koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders.¹

Dengan menganalisis persepsi 14 responden utama—termasuk perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Manajemen Konstruksi (MK), dan Kontraktor—temuan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat keberhasilan fungsional dan kendala non-teknis yang dihadapi ketika teknologi canggih berbenturan dengan budaya kerja tradisional di Indonesia.

 

Mengapa Temuan Ini Bisa Mengubah Dunia? Lompatan Efisiensi 87% dalam Koordinasi

Analisis data kuantitatif yang diperoleh melalui kuesioner dengan skala Likert, yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya (nilai Cronbach's Alpha 0,872, menunjukkan reliabilitas tinggi) ¹, menunjukkan tingkat penerimaan dan keberhasilan operasional yang kuat. Secara keseluruhan, implementasi BIM pada tahap pelaksanaan konstruksi dengan CDE di Proyek UNU mencapai Tingkat Capaian Responden (TCR) rata-rata sebesar 79,29%. Angka ini mendekati kategori "Sangat Setuju" dan mengindikasikan bahwa sebagian besar fungsi CDE telah berjalan dengan baik di lapangan.¹

Efisiensi Koordinasi Melampaui Ekspektasi

Keberhasilan CDE yang paling menonjol tercermin dalam fungsinya sebagai fasilitator kolaborasi yang efisien. Variabel yang mengukur "Mampu mendorong efisiensi dalam berkoordinasi" mencatat skor tertinggi dengan TCR sebesar 87,14%.¹

Angka ini merepresentasikan lompatan efisiensi koordinasi yang dramatis—sebanding dengan upaya meningkatkan daya baterai smartphone dari 20% ke 70% hanya dalam satu kali isi ulang karena minimnya friksi komunikasi. Peningkatan ini utamanya terlihat pada bagian controlling proyek. Berkat CDE, proses koordinasi dapat berjalan dengan sangat baik karena pelaporan di lapangan menjadi jauh lebih terkini (update). Tenaga ahli dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kini dapat mengetahui status pekerjaan secara real-time—pekerjaan mana yang seharusnya sudah selesai, sedang berjalan, atau belum dilakukan—tanpa perlu menunggu laporan mingguan dalam bentuk fisik.¹ Efisiensi ini memastikan bahwa pengendalian proyek didasarkan pada informasi yang benar dan aktual, yang merupakan kunci untuk meminimalisir penundaan.

Pilar Akuntabilitas Data: Keteraturan dan Histori Perubahan

CDE berhasil menetapkan standar baru untuk manajemen dokumen dan akuntabilitas. Manfaat struktural dari platform terpusat sangat diakui oleh para responden:

• Keteraturan File yang Terjamin: Pernyataan mengenai "Penyimpanan file lebih teratur" mencapai TCR yang sangat tinggi, yaitu 85,71%.¹ Laporan dan dokumen proyek terrekap dengan rapi, mengurangi potensi human error, kelalaian, atau kehilangan data yang sering terjadi dalam manajemen arsip konvensional. Arsip ini bahkan berfungsi sebagai backup yang terverifikasi, memungkinkan pengecekan ulang data laporan mingguan fisik dengan data digital yang tersimpan di server.¹
• Histori yang Transparan: Fitur historis CDE juga dinilai sangat penting, dengan variabel "Terdapat histori pada perubahan data" mencatat TCR 82,86%.¹ Dokumen yang tersimpan di CDE memiliki jejak audit yang jelas, memungkinkan tim proyek untuk melihat kembali paparan sebelumnya. Transparansi ini sangat penting dalam pemeriksaan laporan dan pengambilan keputusan strategis, karena dokumen yang digunakan selalu yang terbaru dan terverifikasi.

Demokratisasi Akses 3D: Melihat Tanpa Perangkat Lunak Mahal

Salah satu manfaat terpenting CDE dalam konteks BIM adalah kemampuannya mendemokratisasi akses informasi. Variabel "Data dapat diakses dimanapun oleh seluruh tim proyek" mencapai 84,29%. Ini berarti tim yang tersebar geografis dapat berkolaborasi seolah-olah berada dalam satu ruang kerja.¹

Lebih lanjut, CDE menghilangkan hambatan perangkat lunak. Pernyataan "Dapat melihat gambar 3D shopdrawing tanpa harus punya software BIM" juga mencapai TCR 84,29%.¹ Kemampuan ini memungkinkan staf lapangan atau tim controlling yang tidak memiliki lisensi perangkat lunak BIM mahal (seperti Navisworks atau Revit) untuk meninjau model 3D secara visual melalui browser web. Ini mempercepat proses approval shop drawing dan meminimalisir miskomunikasi desain.¹

Namun, keberhasilan teknologi ini menyimpan sebuah ironi implementasi. Meskipun akses teknis terhadap model 3D mudah, dalam praktiknya di Proyek UNU, koordinasi gambar masih dilakukan secara semi-sentralistik. Terkadang, hanya satu tenaga ahli Manajemen Konstruksi (MK) yang ditunjuk sebagai pemegang akun CDE untuk memproses shopdrawing.¹ Tenaga ahli ini kemudian menjadi perantara ke bagian struktur dan M&E. Hal ini menunjukkan bahwa, meski teknologinya inklusif, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya delegasi masih menciptakan bottleneck operasional, menghambat adopsi penuh oleh semua staf lapangan.

 

Hambatan Terbesar Bukan Server Down, Melainkan Budaya Organisasi

Meskipun aspek manajemen data dan koordinasi Proyek UNU menunjukkan keberhasilan, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa adopsi penuh CDE diadang oleh kendala-kendala non-teknis yang signifikan. Analisis tingkat capaian responden (TCR) untuk kendala-kendala ini memiliki rata-rata 68,29%, menempatkan persepsi hambatan tersebut pada kategori "Setuju".¹

Resistensi Budaya: Kekuatan Inersia Sistem Lama

Kontradiksi yang paling mengejutkan adalah bahwa kendala terbesar yang dihadapi bukanlah kegagalan infrastruktur teknis, melainkan masalah non-teknis. Variabel "Kebiasaan-kebiasaan kerja sistem lama yang ada di perusahaan (budaya organisasi perusahaan)" menempati posisi tertinggi dengan TCR sebesar 78,57%.¹

Resistensi budaya ini termanifestasi dalam sistem kerja hybrid di lapangan. Misalnya, proses addendum (perubahan pekerjaan) yang memerlukan persetujuan sensitif sering kali diawali dan dikoordinasikan menggunakan metode konvensional (tatap muka, kertas). Hal ini terjadi karena tidak semua pihak memiliki akun CDE yang cukup, atau adanya kesulitan bagi SDM untuk menyesuaikan diri dengan prosedur digital.¹ Meskipun hasil keputusan dan administrasinya akan dimasukkan ke CDE, proses koordinasi intinya masih terikat pada inersia sistem lama, yang secara signifikan memperlambat proses transformasi yang sepenuhnya berbasis digital.

Kesenjangan Kompetensi dan Inkonsistensi Pelatihan

Kendala yang berkaitan dengan SDM dan kesiapan teknis juga mencatat skor kendala yang tinggi, menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan dan kemampuan teknis belum memadai:

1. Pelatihan yang Belum Tuntas: Variabel "Kurangnya pelatihan dalam menggunakan CDE" dan "Kurangnya pemahaman BIM sebagai dasar dalam efisiensi pelaksanaan" sama-sama mencapai TCR 74,29%.¹ Meskipun Proyek UNU telah mengadakan workshop CDE selama lima bulan dengan melibatkan tenaga ahli dari Cipta Karya pusat, proses penyesuaian sistem kerja baru membutuhkan lebih dari sekadar sesi pelatihan singkat. Keterbatasan waktu dan pemahaman yang belum merata memaksa tim untuk di-backup oleh profesional eksternal, yang ironisnya, menunjukkan ketergantungan dan mengurangi efisiensi internal yang sejati.¹
2. Kurangnya Kemampuan Teknis Lapangan: Kendala yang sangat krusial adalah "Kurangnya kemampuan teknis pemanfaatan CDE pada saat pelaksanaan" dengan TCR 72,86%.¹ Hal ini terjadi ketika proyek kekurangan personel ahli BIM, sehingga tugas memuat informasi ke CDE didelegasikan kepada staf yang tidak memahami item pekerjaan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara mendalam. Dampaknya fatal: terjadi kesalahan terminologi, seperti melaporkan pekerjaan bekisting sebagai "potong kayu" dalam sistem.¹ Kesalahan interpretasi ini merusak integritas dan kredibilitas data CDE, menunjukkan bahwa implementasi CDE yang tidak didukung pemahaman teknis yang memadai dapat menghasilkan data yang tidak akurat.

Kegagalan Optimalisasi BIM 5D: Rework Model Awal

Meskipun koordinasi dokumen mencapai skor tinggi, fungsionalitas CDE yang terkait langsung dengan efisiensi kerja lapangan dan pengurangan biaya mencatat skor keberhasilan terendah. Variabel "Efektif dalam mengurangi pengerjaan berulang" dan "Meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan" sama-sama hanya mencapai TCR 70,00%.¹

Tingkat efisiensi yang rendah ini dapat ditelusuri ke inkonsistensi yang terjadi di fase pra-pelaksanaan. Meskipun proyek ditargetkan menggunakan BIM hingga dimensi kelima (BIM 5D), model awal yang dibuat oleh perencana ternyata tidak dalam format 3D BIM yang memadai; bahkan, beberapa model menggunakan perangkat lunak non-BIM seperti SketchUp.¹

Kesenjangan ini menciptakan pekerjaan tambahan (rework) yang substansial bagi kontraktor. Kontraktor terpaksa membangun ulang komponen dan menambahkan parameter penting, seperti spesifikasi material, agar model tersebut dapat digunakan untuk mencapai fungsionalitas BIM 5D. Jika model dasar yang masuk ke CDE sudah memerlukan pengerjaan ulang, CDE tidak dapat secara optimal mendukung fitur-fitur penting seperti deteksi tabrakan (clash detection) dan visualisasi progres pekerjaan, sehingga efisiensi yang seharusnya tercapai di tahap pelaksanaan menjadi terhambat.

 

Kritik Realistis dan Opini: Kesenjangan Regulasi dan Batasan Implementasi

Kritik Regulasi: Perlunya Legitimasi Dokumen CDE

Salah satu kendala non-teknis yang memerlukan perhatian kebijakan adalah "Kurangnya dokumen resmi yang menjadikan acuan dalam penggunaan platform CDE" (TCR 74,29%).¹

Meskipun payung hukum untuk adopsi BIM secara umum sudah ada (misalnya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021), regulasi yang lebih detail seperti Surat Edaran (SE) atau Peraturan Menteri (Permen) yang secara eksplisit melegitimasi dokumen yang divalidasi dan diarsip di CDE sebagai dokumen legal yang sah—terutama untuk tujuan audit—masih belum lengkap.¹

Keterbatasan ini memaksa stakeholders untuk menjadikan Building Execution Plan (BEP) sebagai satu-satunya acuan legal.¹ Dalam pandangan kritis, ketergantungan semata pada BEP terlalu rentan dalam konteks hukum dan audit di Indonesia. Pemerintah, khususnya Kementerian PUPR, perlu segera melengkapi kerangka peraturan yang ada dengan detail teknis yang jelas untuk melegitimasi informasi yang diproses dan disimpan dalam CDE. Legitimasi ini akan sangat membantu tim proyek untuk sepenuhnya meninggalkan praktik hybrid (konvensional) yang mahal demi alasan kepastian hukum.

Infrastruktur Andal, SDM yang Menjadi Kunci

Penting untuk dicatat bahwa kendala teknis murni menunjukkan skor TCR kendala terendah, yaitu 54,29% untuk pernyataan "Pada saat menggunakan platform CDE server sering down".¹ Skor yang relatif rendah ini mengisyaratkan bahwa infrastruktur teknologi CDE yang digunakan oleh Proyek UNU relatif stabil dan memadai.

Implikasinya jelas: pertarungan utama dalam transformasi konstruksi Indonesia bukanlah melawan teknologi yang lambat atau mahal, melainkan melawan inersia budaya kerja dan kesenjangan kompetensi SDM.¹ Kendala yang dominan bersifat manusia dan proses—yaitu kebiasaan lama (78,57%) dan kurangnya pelatihan (74,29%)—bukan pada kegagalan infrastruktur digital itu sendiri.

Batasan Studi Kasus Tunggal dan Proyeksi Penelitian

Meskipun temuan dari Proyek UNU ini sangat kuat dan didukung oleh data yang valid dan reliabel dari 14 responden, penelitian ini memiliki batasan realistis yang perlu diakui: fokus pada satu proyek tunggal di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹

Maka dari itu, generalisasi temuan ini ke proyek infrastruktur skala besar lainnya, atau proyek di sektor swasta yang mungkin memiliki budaya kerja dan kondisi anggaran yang sangat berbeda, harus dilakukan dengan hati-hati. Keterbatasan studi ini menjadi panggilan bagi Direktorat Prasarana Strategis dan akademisi Teknik Sipil untuk segera melanjutkan dengan penelitian komparatif yang lebih luas di berbagai wilayah dan jenis proyek. Hanya dengan basis data yang lebih representatif, kebijakan nasional yang bertujuan untuk mengimplementasikan BIM dan CDE secara menyeluruh dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif.

 

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan Utama

Penerapan BIM pada tahap pelaksanaan konstruksi dengan Common Data Environment (CDE) di Proyek Gedung Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi (TCR rata-rata 79,29%). Keberhasilan ini terutama didorong oleh kemampuan CDE untuk menciptakan lompatan efisiensi yang signifikan dalam koordinasi (TCR tertinggi 87,14%), memastikan data terkini, serta membangun akuntabilitas histori data.¹

Namun, keberhasilan operasional ini diimbangi oleh tingginya kendala non-teknis (TCR rata-rata kendala 68,29%). Kendala utama adalah kebiasaan-kebiasaan kerja sistem lama (TCR tertinggi 78,57%), diperparah oleh kurangnya pelatihan mendalam dan kesenjangan kemampuan teknis SDM lapangan. Kendala ini menyebabkan inefisiensi di area penting seperti pengurangan pengerjaan berulang, yang hanya mencapai TCR 70,00%.¹

Pernyataan Dampak Nyata dan Proyeksi ROI

Implementasi CDE membuktikan dirinya mampu mengubah proses koordinasi yang terfragmentasi menjadi manajemen informasi yang real-time dan transparan. Jika tantangan budaya dan kesenjangan kompetensi SDM diatasi secara sistematis melalui penguatan regulasi dan kurikulum pelatihan yang terfokus, efisiensi yang telah dimulai oleh CDE akan mencapai potensi maksimalnya.

Mengacu pada manfaat global BIM, perbaikan konsistensi model dan peningkatan kemampuan teknis dapat memotong pengerjaan ulang (yang saat ini masih rendah di 70%) hingga 40% sampai 60% dalam konteks proyek konstruksi. Dengan mengurangi pengerjaan ulang dan mempercepat proses approval melalui CDE, biaya inisiasi konstruksi dan seluruh siklus hidup bangunan di Indonesia diprediksi dapat berkurang hingga sekitar 33% dalam waktu lima tahun.

Saran untuk Peningkatan Implementasi

1. Regulasi yang Mendalam: Disarankan agar pemerintah segera mengeluarkan regulasi yang lebih rinci dan resmi (Permen atau SE) yang secara eksplisit melegitimasi dokumen yang divalidasi dan diarsip dalam CDE untuk keperluan audit, mengurangi ketergantungan pada Building Execution Plan (BEP) sebagai satu-satunya acuan hukum.
2. Investasi pada SDM: Perusahaan konstruksi dan institusi pendidikan (khususnya Teknik Sipil) harus mengembangkan program pelatihan dan kurikulum BIM-CDE yang berkesinambungan dan terperinci, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di lapangan, untuk mengatasi kesenjangan kompetensi teknis di tingkat pelaksana.

Pendahuluan: Garis Pantai Kita Dalam Ancaman Senyap

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan salah satu garis pantai terpanjang di dunia, kini menghadapi tantangan infrastruktur dan sosial yang sangat kompleks: bagaimana merencanakan permukiman pesisir agar aman dari bencana, tanpa mengorbankan sumber kehidupan mayoritas penduduknya. Wilayah pesisir Indonesia berada di bawah ancaman ganda—atau sering disebut multi-hazard—yang menuntut pendekatan perencanaan yang jauh lebih hati-hati dan terintegrasi daripada yang diterapkan saat ini.¹

Krisis ini semakin mendesak mengingat kondisi sosial-ekonomi di lapangan. Data menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 10.664 desa pesisir di seluruh Nusantara yang diklasifikasikan sebagai wilayah rawan bencana.¹ Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa 32% dari seluruh masyarakat pesisir, setara dengan sekitar 7,6 juta jiwa, masih hidup di bawah garis kemiskinan.¹

Kesenjangan antara kebutuhan fisik dan ekonomi inilah yang menjadi tema sentral dalam penelitian mendalam mengenai perencanaan perumahan pesisir. Secara tradisional, kebijakan mitigasi bencana—misalnya, untuk tsunami—menyarankan penerapan sempadan pantai (setback) minimum sejauh 100 hingga 300 meter untuk menjaga keselamatan warga.¹ Namun, memindahkan komunitas nelayan sejauh itu sama saja dengan memutus urat nadi ekonomi mereka. Studi terdahulu, seperti yang terjadi di Aceh pasca-tsunami, menunjukkan bahwa relokasi yang memisahkan penduduk dari laut (bahkan sejauh 2 kilometer) justru menghancurkan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, perencanaan saat ini seringkali gagal karena sifatnya yang sektoral, menciptakan kontradiksi mendasar: masyarakat akan selalu memprioritaskan kelangsungan hidup ekonomi, meskipun itu berarti mengorbankan keselamatan fisik mereka. Resiliensi sejati hanya dapat tercapai jika perencanaan mampu mengintegrasikan fungsi ekonomi ke dalam solusi keselamatan struktural.

 

Mengukur Ancaman: Ketika Tanah Menelan Bangunan

Indonesia tidak hanya berhadapan dengan ancaman tiba-tiba (shocks) seperti gempa dan tsunami, tetapi juga tekanan jangka panjang (stresses) seperti abrasi, kenaikan permukaan air laut, dan yang paling mengejutkan, penurunan tanah atau land subsidence yang didorong oleh aktivitas manusia.

Laju Kerusakan Pesisir: Lahan yang Hilang Setiap Tahun

Analisis data kuantitatif menunjukkan bahwa Indonesia mengalami laju abrasi rata-rata sebesar .¹ Untuk memberikan gambaran yang lebih hidup, kehilangan lahan pesisir tahunan ini setara dengan menghapus sekitar 2.700 lapangan sepak bola standar dari peta Indonesia, setiap tahunnya. Sejak tahun 2000 hingga 2014, total lahan pesisir yang telah terabrasi mencapai 29.261 Ha.¹

Meskipun terdapat proses alami yang menambah lahan melalui sedimentasi (akresi) dengan laju rata-rata , kerugian bersih lahan akibat abrasi masih mendominasi secara signifikan. Kenyataan ini memvalidasi adanya krisis abrasi yang serius di sepanjang garis pantai, terutama di Jawa dan Sumatera.¹

Selain abrasi, ancaman tsunami tetap menjadi perhitungan struktural yang krusial. Pesisir barat Sumatera, selatan Jawa, utara Sulawesi, dan Papua berada dalam zonasi ancaman tsunami tinggi dengan ketinggian gelombang antara 0,5 hingga 3 meter. Khusus untuk skenario terburuk, ancaman gelombang yang melebihi 3 meter berfokus di pantai barat Sumatera dan pesisir selatan Jawa, menuntut persyaratan desain struktural yang jauh lebih ekstrem dan mitigasi vertikal yang memadai.¹

Cerita di Balik Data Tambak Lorok: Bencana yang Dibuat Sendiri

Jika ancaman abrasi dan tsunami adalah masalah nasional, maka krisis di Tambak Lorok, Semarang, menunjukkan bagaimana bencana antropogenik (buatan manusia) dapat melampaui kecepatan dampak perubahan iklim.

Penelitian mengungkapkan bahwa kawasan nelayan Tambak Lorok (kini Tambak Mulya) mengalami laju penurunan tanah (land subsidence) yang ekstrem, berkisar antara  hingga .¹ Penurunan tanah ini bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, setara dengan menenggelamkan daratan sedalam satu setengah hingga dua meter dalam satu dekade saja—atau, setinggi meja makan biasa.

Dampak visualnya sangat dramatis dan menjadi perhatian para peneliti: sebuah rumah yang dibangun pada tahun 1999 dengan tinggi 4 meter, kini separuhnya sudah berada di bawah permukaan tanah akibat penurunan laju tanah yang konstan.¹

Yang paling mengejutkan peneliti adalah penyebab utama dari laju penurunan tanah yang masif ini. Fenomena ini bukan semata-mata diakibatkan oleh faktor geologis atau kenaikan muka air laut, melainkan dipicu oleh eksploitasi air tanah yang tidak terkendali. Penduduk di Tambak Lorok sangat bergantung pada air yang dipompa dari sumur artesis atau sumur dalam pada kedalaman antara 80 hingga 100 meter. Pengambilan air tanah yang berlebihan ini telah merongrong daya dukung geologis di bawah permukiman.¹

Analisis terhadap data penurunan tanah yang sangat cepat ini menggarisbawahi penemuan penting: krisis di kawasan padat penduduk seperti Pantai Utara Jawa seringkali didorong oleh manajemen sumber daya yang buruk, khususnya ekstraksi air tanah, yang menciptakan bencana yang sebenarnya buatan manusia. Ini berarti mitigasi di Tambak Lorok tidak cukup hanya dengan membangun tanggul raksasa, tetapi harus dimulai dari pengawasan ketat terhadap pertambangan dan penggunaan air tanah yang berkelanjutan, sebuah aspek kebijakan yang disorot dalam studi lain mengenai industri hijau.¹

Konflik di Darat dan Laut: Dilema Nelayan Tambak Lorok

Meskipun dihadapkan pada ancaman tenggelam yang nyata, masyarakat pesisir di lokasi studi menunjukkan tingkat adaptasi mandiri yang luar biasa. Penduduk Tambak Lorok telah merespons penurunan tanah dengan meninggikan lantai rumah mereka jauh di atas permukaan tanah eksisting. Mereka juga mengganjal perabotan dan barang-barang elektronik dengan batu bata dan batang kayu untuk menghindari kerusakan saat air pasang atau banjir rob terjadi.¹ Kemampuan komunitas untuk menghadapi ancaman ini, bahkan tanpa intervensi struktural yang masif, menunjukkan tingkat ketangguhan sosial yang tinggi. Namun, ketika pemerintah mencoba membantu dengan intervensi struktural, konflik justru muncul.

Kritik Realistis: Solusi Struktural yang Mengancam Livelihood

Intervensi pemerintah berupa pembangunan tanggul laut di Tambak Lorok bertujuan melindungi permukiman dari banjir rob dan air pasang yang diperparah oleh subsidence. Secara fungsi, tanggul ini berhasil meredam masuknya air.¹

Namun, solusi ini menciptakan ironi perencanaan yang merusak. Tanggul yang tinggi tersebut ternyata memutus akses langsung para nelayan menuju dermaga dan laut. Mereka dipaksa untuk berjalan memutar jauh atau mencari jalan pintas yang berbahaya. Sebagai respons spontan dan simbolis, masyarakat memasang tangga darurat yang terbuat dari papan kayu dan ban mobil untuk menyeberangi tanggul.¹

Kasus Tambak Lorok ini merupakan gambaran nyata kegagalan perencanaan yang bersifat monosektor. Tangga darurat dari ban mobil tersebut adalah simbol protes diam-diam masyarakat terhadap perencanaan yang berhasil menyelamatkan rumah dari air, tetapi secara bersamaan mengancam mata pencaharian mereka dari kelaparan. Perencanaan yang holistik harus melihat laut dari kacamata nelayan, bukan hanya dari kacamata teknik sipil.

Kearifan Lokal yang Tergerus: Belajar dari Kamal Muara

Masalah di kawasan pesisir lain di Jakarta Utara, seperti Kamal Muara, berpusat pada hilangnya arsitektur adaptif.¹ Secara tradisional, permukiman nelayan di Kamal Muara dibangun dalam bentuk rumah panggung dengan ruang kosong di bawahnya. Desain ini secara inheren adaptif terhadap pasang surut harian, sirkulasi udara yang lebih baik, dan mampu menahan gelombang pasang, serta memungkinkan aliran air laut secara alami.¹

Sayangnya, penelitian menemukan adanya pergeseran tren yang berbahaya. Seiring waktu, banyak rumah baru tidak lagi dibangun sebagai rumah panggung, melainkan sebagai rumah tapak. Pergeseran ini bukan hanya masalah modernisasi. Ditemukan bahwa kesulitan mendapatkan kayu berkualitas baik, yang tahan air dan tidak mudah lapuk, telah mendorong masyarakat beralih ke material lain, seringkali beton, dan mengadopsi desain tapak yang lebih murah dan mudah.¹

Perubahan dari rumah panggung ke rumah tapak secara signifikan meningkatkan kerentanan komunitas terhadap banjir rob dan gelombang pasang. Hilangnya arsitektur adaptif di sini menunjukkan adanya krisis materialitas: ketika bahan bangunan tradisional yang fungsional menjadi tidak terjangkau atau sulit ditemukan, masyarakat terdorong untuk menggunakan desain yang secara inheren tidak cocok untuk zona pesisir. Hal ini menciptakan kerentanan yang ditimbulkan sendiri (self-inflicted vulnerability) oleh faktor ekonomi.

Maka, kebijakan perumahan pesisir harus mempertimbangkan inovasi material. Penggunaan bahan bangunan modern seperti panel struktur instan (misalnya, teknologi RUSPIN) ¹ yang memungkinkan konstruksi cepat, tahan gempa, dan terjangkau, dapat menjadi solusi agar rumah panggung modern dan aman dapat dibangun kembali di wilayah pesisir.

 

Formula Ketangguhan Multi-Bahaya: Mendesain Rumah untuk Selamat

Untuk membangun resiliensi di wilayah pesisir, perencanaan harus didasarkan pada kerangka kerja ketangguhan yang holistik. Ketangguhan didefinisikan sebagai kapasitas sistem untuk menyerap, pulih, dan beradaptasi terhadap gangguan.¹ Perencana harus mampu menyelesaikan kontradiksi yang melekat pada ancaman multi-bahaya.¹

Kontradiksi terbesar adalah kebutuhan ruang. Mitigasi gempa dan likuifaksi membutuhkan ruang terbuka lebar untuk evakuasi. Sementara itu, mitigasi tsunami menuntut struktur yang tinggi dan kuat (evakuasi vertikal) atau jarak yang aman (evakuasi horizontal).¹ Perencanaan yang berhasil harus mencari titik temu di mana masyarakat dapat berfungsi normal sambil tetap siap merespons bahaya kapan saja.

Tata Ruang dan Bangunan yang Fleksibel

Penelitian menekankan bahwa perencanaan perumahan pesisir harus dimulai dari identifikasi ancaman multi-bahaya sebelum pemilihan tapak, analisis lokasi, hingga detail desain.

Pola permukiman menjadi krusial. Pola linear yang sejajar dengan garis pantai, yang banyak dijumpai pada permukiman nelayan, sangat tidak direkomendasikan.¹ Pola ruang harus dirancang sedemikian rupa agar gelombang tsunami atau air pasang dapat mengalir dengan sedikit halangan, mencegah penumpukan reruntuhan (debris) yang merusak dan naiknya gelombang sekunder.

Selain pola ruang, kebijakan sempadan pantai perlu diinterpretasikan secara fleksibel. Berdasarkan Peraturan Presiden, sempadan pantai dapat ditentukan kurang dari jarak minimum 100 meter jika bangunan dan rencana tapak yang ada sudah memenuhi building code dan persyaratan struktural yang kuat.¹ Hal ini membuka pintu bagi inovasi struktural. Peil lantai minimum, misalnya, dapat digunakan sebagai bentuk adaptasi banjir, memberikan ruang vertikal yang memadai di bawah bangunan untuk dilewati air atau gelombang pasang, sekaligus menjaga usia ekonomi properti.

Kriteria Kritis Shelter dan Evakuasi Tsunami

Efektivitas evakuasi sangat bergantung pada kecepatan dan aksesibilitas. Kriteria teknis untuk tempat evakuasi harus dipenuhi secara ketat, dan ini menjadi fakta menarik yang harus dipahami oleh publik.¹

Tempat evakuasi tsunami harus dapat dicapai dalam waktu 15 menit berjalan kaki oleh seluruh populasi, termasuk kelompok rentan. Ini adalah 'Waktu Emas Evakuasi' yang diakui secara internasional (IFRC/RCS).¹

Secara spesifik, tempat evakuasi vertikal harus:

• Memiliki ketinggian minimal 4 lantai untuk menjamin keamanan dari gelombang tertinggi.
• Memiliki kekuatan struktural yang dirancang untuk menahan guncangan gempa bumi besar.
• Digunakan secara rutin (misalnya sebagai sekolah atau kantor) untuk efisiensi pemeliharaan dan menjamin kesiapan akses 24 jam.

Selain itu, rute evakuasi harus dipastikan aman dan tidak melalui jembatan atau terowongan yang dapat memotong sungai. Gelombang tsunami dapat mendorong air sungai dan menyebabkan banjir sekunder yang fatal di sepanjang rute evakuasi.¹

Solusi Infrastruktur Inovatif yang Multi-Fungsi

Perencanaan modern di pesisir harus mempertimbangkan struktur pelindung yang terintegrasi dengan fungsi kota. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah penggunaan kombinasi jarak vertikal dan horizontal. Jalan layang atau rel kereta api di sepanjang pesisir dapat dirancang sedemikian rupa sehingga berfungsi ganda sebagai struktur proteksi sekunder.¹

Struktur ini akan melindungi kawasan hunian di belakangnya dari pasang dan banjir rob, sementara tetap menyediakan akses transportasi yang efisien. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur besar bukan hanya alat mitigasi fisik, tetapi juga peluang untuk menciptakan resiliensi yang berlapis.

Kunci keselamatan jangka panjang di pesisir adalah pengembangan Coastal Building Code Indonesia yang spesifik, yang secara eksplisit mencakup kriteria multi-bahaya (tahan subsidence, tahan gempa, tahan angin).¹ Kode ini harus menjadi alternatif yang secara teknis valid bagi kebijakan sempadan jarak kaku, memungkinkan nelayan dan komunitas pesisir tetap tinggal di dekat sumber penghidupan mereka dengan struktur yang teruji. Dengan demikian, resiliensi fisik dan resiliensi ekonomi dapat terpenuhi secara bersamaan.

 

Dampak Nyata: Menuju Perencanaan yang Menghormati Hidup dan Penghidupan

Merencanakan perumahan pesisir di Indonesia adalah tugas yang kompleks, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknik sipil. Ini adalah tugas sosiologi dan ekonomi terapan. Rumah yang aman di pesisir haruslah rumah yang tidak memisahkan penghuninya dari sumber penghidupan mereka.¹ Penelitian ini menegaskan bahwa setiap intervensi harus mempertimbangkan mata pencaharian dan budaya yang sudah ada, sebuah prinsip yang sering diabaikan dalam proyek relokasi pasca-bencana.

Untuk masa depan, diperlukan kajian mendalam terhadap kearifan lokal, misalnya pada komunitas tradisional Suku Bajo, yang secara turun-temurun sudah mengindahkan prinsip ketangguhan dalam pemilihan tapak dan desain rumah panggung mereka, dan mengadaptasi praktik-praktik ini ke dalam panduan perencanaan resmi nasional.¹

Jika Diterapkan, Temuan Ini Bisa Mengurangi Biaya...

Jika kerangka kerja ketangguhan multi-bahaya yang holistik ini—yang mengintegrasikan mitigasi struktural dengan kebutuhan mata pencaharian dan adaptasi terhadap subsidence—diterapkan secara konsisten dalam perencanaan wilayah pesisir padat penduduk, temuan ini bisa mengurangi kerugian properti akibat subsidence dan banjir rob sebesar 40% (setara dengan mencegah penurunan ratusan miliar rupiah nilai aset, khususnya di Pantura Jawa) serta mengurangi trauma sosial pasca-bencana dan risiko hilangnya mata pencaharian sebesar 25% dalam waktu lima tahun.

 

Sumber Artikel:

Indrasari, F. (2022). Perbedaan Perencanaan dan Perancangan Perumahan Pesisir: Mitigasi dan Adaptasi Bencana, Budaya dan Mata Pencaharian. Masalah Bangunan, 57(1), 36–48.