Pendahuluan: Mengapa Infrastruktur Jalan Bali Butuh Modernisasi?

Pulau Bali dikenal dunia bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena posisinya sebagai pusat pariwisata internasional. Dengan hampir 5 juta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali pada tahun 2016, kebutuhan akan infrastruktur jalan yang andal dan terintegrasi menjadi semakin mendesak. Namun, pengelolaan data jalan provinsi selama ini masih bersifat konvensional—mengandalkan peta analog dan pencatatan manual—yang rentan terhadap kesalahan dan tidak efisien.

Studi yang dilakukan oleh Wisnu Mahendra dan I Ketut Widnyana dari Universitas Mahasaraswati Denpasar menawarkan solusi strategis: membangun basis data jalan provinsi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS). Sistem ini diyakini dapat mengatasi tantangan informasi yang tidak akurat serta mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.

Mengapa SIG Jadi Solusi Ideal untuk Pengelolaan Jalan?

Sistem Informasi Geografis (SIG) bukan sekadar peta digital. Ini adalah sistem yang mampu:

• Mengintegrasikan data spasial (lokasi jalan) dan atribut (lebar, panjang, kondisi)

• Menjawab pertanyaan spasial: “Di mana lokasi kerusakan jalan?”

• Memberi informasi aktual untuk perencanaan pembangunan

Dengan SIG, pengelolaan jaringan jalan menjadi dinamis dan terintegrasi antar sektor. SIG bukan hanya alat dokumentasi, tetapi juga alat strategis untuk manajemen infrastruktur wilayah secara real-time.

Studi Kasus: Kondisi Jalan Provinsi Bali Tahun 2017

Penelitian ini melibatkan survei langsung ke 111 ruas jalan provinsi di 9 kabupaten/kota se-Bali, mencakup total panjang 743,34 km. Analisis dilakukan dengan parameter utama:

1. Kondisi Perkerasan Jalan

2. Lebar Jalan

3. Konektivitas terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Temuan Utama:

Kondisi JalanPanjang (Km)PersentaseBaik373,8550,29%Sedang241,0532,43%Rusak Ringan128,4417,28%Rusak Berat00%

Catatan penting: 50% jalan masih belum dalam kondisi ideal. Bahkan, 17% menunjukkan tanda-tanda kerusakan ringan yang dapat memburuk jika tidak segera ditangani.

Lebar Jalan vs Standar Nasional

Menurut PP No. 34 Tahun 2006, lebar minimal jalan provinsi adalah 7,5 meter. Namun, hanya 36 dari 111 ruas jalan yang memenuhi standar tersebut. Sisanya (75 ruas) masih di bawah standar, yang berisiko terhadap keselamatan dan mempercepat kerusakan jalan karena lalu lintas yang padat.

Analisis Tambahan: Dampak pada Pariwisata dan Ekonomi

Dari total 111 ruas, sebanyak 59 ruas jalan terhubung langsung dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ini menjadi indikator vital bahwa peningkatan infrastruktur bukan hanya soal pelayanan publik, tetapi juga investasi jangka panjang untuk keberlanjutan sektor pariwisata.

Dalam konteks ekonomi, jalan yang baik:

• Meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa

• Menurunkan biaya logistik lokal

• Menambah nilai kunjungan wisatawan karena perjalanan lebih nyaman dan aman

Inovasi: Sistem "Sikepan Bali"

Sebagai tindak lanjut dari penelitian, para peneliti mengusulkan pengembangan Sistem Informasi Kemantapan Jalan Bali (Sikepan Bali). Sistem ini akan menjadi:

• Pusat data jalan berbasis GIS

• Sumber informasi visual dan kuantitatif bagi dinas terkait

• Instrumen evaluasi tahunan terhadap kemantapan jaringan jalan

Dengan sistem ini, pemetaan kerusakan bisa dilakukan secara real-time dan progres perbaikan dapat dilacak lintas instansi.

Tantangan dan Rekomendasi

Tantangan:

• Koordinasi antar bidang di Dinas PU masih belum maksimal

• Kurangnya pelatihan tenaga teknis untuk pengoperasian SIG

• Keterbatasan anggaran dalam digitalisasi penuh seluruh ruas jalan

Rekomendasi:

1. Prioritaskan pemeliharaan ruas jalan yang rusak dan tidak memenuhi standar lebar

2. Perkuat koordinasi lintas bidang untuk integrasi data spasial dalam satu sistem utama

3. Alihkan dana dari peta analog ke sistem GIS berbasis cloud untuk efisiensi

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Jika dibandingkan dengan penelitian Endayani (2016) di Samarinda dan Wartika et al. (2013) di Riau, pendekatan Bali menunjukkan kemajuan dalam prototipe implementasi penuh. Penelitian ini tidak hanya fokus pada pemetaan, tapi juga integrasi data lintas instansi, menjadikannya salah satu model terbaik untuk replikasi di provinsi lain di Indonesia.

Dampak Praktis & Potensi Pengembangan Lanjutan

Dalam konteks smart city dan pengembangan wilayah berbasis data, sistem GIS jalan ini bisa menjadi bagian dari:

• Dashboard Kota Pintar untuk real-time update kondisi jalan

• Integrasi transportasi publik dan logistik

• Alat prediktif untuk perencanaan anggaran pemeliharaan

Jika sistem ini diperluas dengan data lalu lintas real-time dari Google Maps atau Waze API, maka sistem ini bisa menjadi alat simulasi kebijakan lalu lintas dan skenario darurat seperti evakuasi bencana.

Kesimpulan: Menuju Infrastruktur Digital Bali

Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan SIG dalam pengelolaan jalan provinsi bukan hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada:

• Keselamatan pengguna jalan

• Efisiensi ekonomi lokal

• Pertumbuhan sektor pariwisata

Dengan hanya 50% jalan dalam kondisi baik dan mayoritas belum memenuhi standar lebar, modernisasi pengelolaan infrastruktur jalan Bali menjadi urgensi mutlak. SIG membuka jalan menuju transformasi digital sektor publik, menjadikan Bali tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga cerdas secara infrastruktur.

Sumber

Mahendra, Wisnu & Widnyana, I Ketut. (2017). Pengembangan Data Base Jalan Provinsi di Bali Berbasis Sistem Informasi Geografis. Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar.
(Dapat diakses melalui dokumen PDF: 57-62.pdf)