Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Practice of Professional Engineering Examination (PPE) 2015 di Singapura menekankan pentingnya kompetensi insinyur melalui pengujian tidak hanya aspek teknis, tetapi juga etika profesional, hukum, dan standar praktik internasional. Hal ini menunjukkan bahwa insinyur profesional bukan hanya ahli teknis, tetapi juga pemegang tanggung jawab moral dan sosial.

Bagi kebijakan publik di Indonesia, pelajaran ini sangat penting karena kebutuhan insinyur profesional semakin mendesak di era pembangunan infrastruktur besar-besaran. Pemerintah dapat belajar dari Singapura bahwa sertifikasi insinyur sebaiknya menilai aspek integritas dan tanggung jawab sosial, sejalan dengan Professional Engineer & Etika Profesi (Insinyur)

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif

• Menjamin bahwa insinyur profesional Indonesia memiliki standar internasional.

• Memberikan perlindungan publik melalui praktik keinsinyuran yang beretika.

• Meningkatkan kredibilitas insinyur Indonesia di pasar kerja global.

Hambatan

• Belum adanya ujian nasional yang setara PPE dengan cakupan etika, hukum, dan praktik.

• Kurangnya pemahaman mahasiswa teknik tentang kode etik keinsinyuran sejak dini.

• Proses sertifikasi masih dianggap administratif, bukan pengujian kompetensi mendalam.

Peluang Strategis
Kebijakan dapat diarahkan untuk memperkuat integritas profesi insinyur di Indonesia. Artikel Pentingnya Etika Profesi Teknik Sipil dalam Pengambilan Keputusan K3L menunjukkan bahwa etika teknik sangat menentukan dalam melindungi keselamatan, lingkungan, dan masyarakat. Hal ini relevan untuk dijadikan materi ujian insinyur profesional di Indonesia.

5 Rekomendasi Kebijakan Publik Praktis

1. Penguatan Sertifikasi Nasional Insinyur Profesional
   Kembangkan ujian nasional insinyur dengan standar seperti PPE, mencakup aspek teknis, hukum, dan etika.

2. Integrasi Kode Etik dalam Pendidikan Tinggi Teknik
   Perguruan tinggi teknik perlu memasukkan kode etik keinsinyuran sebagai mata kuliah wajib.

3. Kolaborasi dengan Asosiasi Profesi
   Libatkan PII (Persatuan Insinyur Indonesia) dan asosiasi internasional untuk merancang kurikulum sertifikasi.

4. Insentif bagi Insinyur Bersertifikasi Profesional
   Berikan akses lebih besar kepada proyek strategis nasional bagi mereka yang lulus sertifikasi.

5. Sosialisasi Etika Profesi di Lapangan
   Pemerintah dan asosiasi dapat mengadakan pelatihan berkelanjutan, selaras dengan kajian Diklatkerja Kode Etik Profesi Keinsinyuran dalam Praktik Pekerjaan Sipil dan Lingkungan.

Kritik: Risiko Jika Tanpa Kebijakan Serius

Tanpa standar ujian profesional seperti PPE, risiko praktik keinsinyuran yang tidak etis semakin tinggi. Proyek bisa gagal memenuhi standar keselamatan, masyarakat kehilangan kepercayaan, dan daya saing insinyur Indonesia di pasar global akan tertinggal.

Penutup: Relevansi Strategis untuk Indonesia

Practice of Professional Engineering Examination (PPE) membuktikan bahwa sertifikasi insinyur harus lebih dari sekadar administrasi. Indonesia perlu menyiapkan sistem serupa, dengan penekanan pada etika, hukum, dan standar profesional. Dengan kebijakan publik yang tepat, Indonesia tidak hanya akan menghasilkan insinyur yang kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas tinggi, beretika, dan siap menghadapi tantangan global.

Sumber

• Singapore Professional Engineers Board. Practice of Professional Engineering Examination (PPE) 2015.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Pedoman ASEAN PEP memperkuat implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Services, yang menjadi landasan pengakuan kompetensi insinyur profesional di kawasan ASEAN. Dengan adanya pedoman ini, insinyur Indonesia berpeluang mendapatkan pengakuan lintas negara, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan reputasi profesional di tingkat internasional.

Bagi kebijakan publik, hal ini berarti peningkatan daya saing SDM teknik Indonesia. Pengakuan ACPE dapat disejajarkan dengan upaya lokal seperti Peningkatan Kualitas Insinyur melalui Sertifikasi Insinyur Profesional, yang menekankan bahwa sertifikasi (SIP/STRI) bukan hanya formalitas, tapi fondasi legitimasi kompetensi.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif

• Memperluas akses insinyur Indonesia ke proyek-proyek regional ASEAN.

• Mendorong harmonisasi standar teknik dan profesi.

• Memperkuat jejaring kolaborasi antar negara ASEAN dalam pembangunan infrastruktur.

Hambatan

• Kesiapan insinyur Indonesia dalam memenuhi standar PEP masih bervariasi.

• Sosialisasi pedoman PEP yang belum merata di kalangan praktisi teknik.

• Biaya sertifikasi dan proses administrasi bisa menjadi kendala.

Peluang Strategis
Dampak positif registrasi PEP mencakup meningkatnya kredibilitas insinyur Indonesia di ASEAN dan kemampuan mereka berkolaborasi dalam proyek regional. Ini paralel dengan temuan artikel Evaluasi Sertifikasi Kompetensi Insinyur Indonesia yang menunjukkan bahwa sertifikasi profesional menghadapi tantangan implementasi di era digital dan global.

Hambatan seperti kurangnya standar mutu praktik di lapangan bisa dikurangi dengan pendidikan dan kursus teknik seperti Overview of Construction Management, yang membekali manajer proyek dan insinyur dengan pengetahuan pengendalian mutu dan manajemen proyek.

5 Rekomendasi Kebijakan Publik Praktis

1. Integrasi PEP ke dalam Regulasi Nasional
   Pemerintah perlu menjadikan PEP sebagai acuan dalam pengembangan kebijakan tenaga kerja insinyur.

2. Sosialisasi Masif
   Lakukan kampanye nasional agar insinyur memahami manfaat dan prosedur sertifikasi PEP.

3. Subsidi Biaya Sertifikasi
   Sediakan dukungan finansial bagi insinyur muda agar dapat mengakses sertifikasi ASEAN PEP.

4. Kerja Sama Multipihak
   Libatkan asosiasi profesi, universitas, dan industri dalam implementasi pedoman PEP. Kursus seperti Integration Management Competency of EPC Project Managers bisa dijadikan acuan dalam kurikulum pelatihan.

5. Digitalisasi dan Penyederhanaan Proses Registrasi
   Kembangkan sistem daring yang transparan dan mudah diakses. Penyediaan kursus online seperti Pengendalian Kualitas Pekerjaan Konstruksi juga relevan untuk mendukung mutu dalam praktik teknik.

Kritik: Risiko Jika Tanpa Kebijakan Serius

Tanpa dukungan kebijakan, jumlah insinyur Indonesia yang berpartisipasi dalam PEP akan minim. Akibatnya, mobilitas tenaga kerja Indonesia di kawasan ASEAN tertinggal, dan proyek infrastruktur strategis bisa didominasi tenaga kerja asing yang lebih siap.

Penutup: Relevansi Strategis untuk Indonesia

Pedoman ASEAN PEP merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi insinyurnya di ASEAN. Dengan kebijakan publik yang mendorong integrasi, pelatihan, dan digitalisasi, Indonesia bisa memperluas kontribusinya di proyek lintas negara sekaligus meningkatkan daya saing SDM teknik di tingkat global.

Sumber

• ASEAN. Guideline for ASEAN Professional Engineering Practice (PEP).

• ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Services.

Mengapa Isu Ini Penting untuk Kebijakan

Standar pelaporan pertambangan internasional seperti JORC Code lahir untuk menjawab kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam industri yang sarat risiko, terutama terkait eksplorasi, sumber daya, dan cadangan mineral. Di balik angka dan laporan teknis yang dipublikasikan, terdapat sosok kunci: Competent Person (CP), yakni profesional bersertifikasi yang bertanggung jawab atas akurasi data dan interpretasi teknis.

Pentingnya peran CP terletak pada perlindungan publik dan investor. Tanpa mekanisme ini, laporan pertambangan rawan dimanipulasi atau dipublikasikan secara prematur, sehingga dapat menyesatkan pasar. Oleh karena itu, CP bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga instrumen kebijakan publik. Hal ini selaras dengan semangat membangun tata kelola yang bersih sebagaimana banyak dibahas dalam kursus dan artikel di DiklatKerja, misalnya pada Training Dasar K3 Pertambangan yang menekankan integritas, kompetensi, dan standar keselamatan kerja dalam industri tambang.

Implikasi Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Keberadaan CP menciptakan dampak besar dalam tata kelola industri pertambangan. Pertama, ia memberikan legitimasi publik terhadap laporan hasil eksplorasi. Kedua, CP meningkatkan kepercayaan investor global terhadap perusahaan tambang. Ketiga, CP berfungsi sebagai “filter” profesional yang mengurangi risiko laporan tidak valid.

Namun, hambatan masih banyak dijumpai. Di beberapa negara, jumlah CP yang tersertifikasi terbatas, sehingga menimbulkan ketergantungan pada segelintir individu atau bahkan “rent-seeking” dalam proses penunjukan. Hambatan lainnya adalah ketidaksinkronan regulasi nasional dengan standar global, yang membuat laporan tambang sulit diakui lintas yurisdiksi.

Meski demikian, peluang reformasi terbuka luas. Harmonisasi standar pelaporan global, kerja sama antar asosiasi profesi, serta integrasi CP dalam kerangka hukum nasional dapat menjadi langkah maju. Di Indonesia, misalnya, integrasi standar JORC dengan regulasi nasional bisa disertai skema pendidikan berkelanjutan melalui platform pembelajaran seperti Kategori Pertambangan & Perminyakan di DiklatKerja yang relevan untuk memperkuat profesionalitas SDM pertambangan.

Rekomendasi Kebijakan Publik

Pertama, pemerintah perlu memasukkan kewajiban CP dalam seluruh regulasi pelaporan publik industri pertambangan. Hal ini akan memastikan bahwa semua laporan teknis yang dipublikasikan sudah diverifikasi oleh profesional independen.

Kedua, dibutuhkan sistem sertifikasi nasional yang diakui secara internasional, sehingga CP asal Indonesia dapat bekerja di tingkat global dan laporan mereka memiliki legitimasi di bursa dunia.

Ketiga, kebijakan harmonisasi dengan standar CRIRSCO perlu diakselerasi agar industri tambang Indonesia lebih kompetitif secara global.

Keempat, program pendidikan berkelanjutan untuk CP harus dilembagakan, termasuk pembaruan kompetensi tentang teknologi eksplorasi, metodologi estimasi, dan tata kelola.

Kelima, pemerintah harus memperkuat mekanisme sanksi bagi CP yang terbukti lalai atau tidak etis, untuk menjaga kredibilitas profesi dan melindungi kepentingan publik.

Kritik dan Potensi Kegagalan

Meski konsep CP menjanjikan, implementasi kebijakan berisiko gagal jika tidak ada pengawasan efektif. CP dapat terjebak dalam konflik kepentingan ketika bekerja langsung di bawah tekanan perusahaan yang membutuhkan hasil tertentu. Tanpa badan independen yang mengawasi, sertifikasi bisa kehilangan makna. Selain itu, jika sertifikasi CP hanya formalitas administratif tanpa pembaruan kompetensi, peran CP akan tereduksi menjadi sekadar tanda tangan di dokumen.

Kesimpulan dan Peta Jalan Kebijakan

Reformasi tata kelola pertambangan membutuhkan kerangka yang kuat dan berlapis. CP adalah instrumen penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada kebijakan yang mengatur sertifikasi, pendidikan berkelanjutan, harmonisasi standar global, dan mekanisme pengawasan independen. Jika diterapkan dengan konsisten, sistem CP dapat meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan investor, dan melindungi publik dari risiko laporan pertambangan yang menyesatkan.

Sumber

JORC. (2021). Competent Person – A Baseline Review in a Global Context. Joint Ore Reserves Committee.

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Profesi SDM memiliki peran krusial dalam membentuk kompetensi dan produktivitas angkatan kerja. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan persaingan global, memiliki tenaga profesional yang tersertifikasi menjadi instrumen penting untuk memastikan standar kualitas dan etika. Paper ini mengungkap dilema yang relevan bagi banyak negara berkembang: kecenderungan pasar kerja untuk lebih menghargai sertifikasi asing dibandingkan sertifikasi lokal. Di Nigeria, temuan menunjukkan adanya preferensi yang jelas terhadap sertifikasi asing, yang dianggap memiliki nilai lebih tinggi dan pengaruh lebih besar terhadap pengembangan karier, meskipun sertifikasi lokal lebih terjangkau dan mudah diakses.

Temuan ini sangat penting untuk kebijakan publik karena menyentuh beberapa aspek vital:

• Daya Saing Tenaga Kerja Domestik: Jika sertifikasi lokal dianggap inferior, profesional dalam negeri akan terus mencari sertifikasi asing. Hal ini berpotensi menyebabkan arus dana keluar dan melemahkan lembaga-lembaga profesional domestik.
• Perlindungan Konsumen dan Standar Industri: Sistem sertifikasi yang lemah dapat berdampak pada kualitas layanan. Jika badan sertifikasi lokal tidak mampu menetapkan dan menjaga standar yang diakui, kepercayaan publik dan industri terhadap profesional dalam negeri bisa menurun.
• Kemandirian Profesional: Ketergantungan pada sertifikasi asing berisiko membuat suatu negara terombang-ambing oleh tren dan standar yang ditetapkan di luar negeri, tanpa mempertimbangkan konteks lokal.
• Peningkatan Produktivitas Nasional: Penelitian ini mengonfirmasi bahwa sertifikasi profesional, baik lokal maupun asing, sangat memengaruhi pengembangan karier. Mengabaikan temuan ini berarti mengabaikan instrumen strategis untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja secara keseluruhan.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner survei terhadap 221 praktisi SDM di Lagos, Nigeria. Hasilnya memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak, hambatan, dan peluang dalam ekosistem sertifikasi profesional.

Dampak Positif:

• Pengaruh yang Kuat: Sertifikasi profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan karier para praktisi SDM. Ini membuktikan bahwa memiliki sertifikasi dapat meningkatkan prospek kerja.
• Ketersediaan Talenta: Perusahaan di Nigeria memprioritaskan kandidat yang memiliki sertifikasi profesional saat merekrut posisi di bidang SDM. Hal ini menciptakan permintaan yang sehat akan profesional yang kompeten.

Hambatan:

• Persepsi Inferior: Temuan kunci dari penelitian ini adalah bahwa sertifikasi asing secara signifikan lebih berpengaruh pada pengembangan karier dibandingkan sertifikasi lokal. Penelitian ini bahkan menyimpulkan bahwa sertifikasi lokal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan karier. Persepsi ini menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam pengakuan dan nilai yang diberikan pada sertifikasi lokal.
• Tingginya Biaya & Waktu: Meskipun penelitian tidak membahas biaya secara detail, penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa biaya dan waktu menjadi pertimbangan penting bagi profesional saat memilih sertifikasi. Ketersediaan dan harga terjangkau sertifikasi lokal sayangnya tidak cukup untuk mengimbangi persepsi negatif ini.

Peluang:

• Tinjauan Ulang & Revitalisasi: Temuan ini memberikan kesempatan emas untuk meninjau ulang dan merevitalisasi badan sertifikasi lokal. Dengan menyesuaikan kurikulum dan standar, sertifikasi lokal bisa mendapatkan kembali pengakuan dan nilai yang setara dengan sertifikasi asing.
• Kolaborasi Industri-Akademisi: Ada peluang untuk menjembatani kesenjangan antara praktik profesional dan riset akademis. Lembaga sertifikasi lokal dapat bekerja sama dengan universitas untuk memastikan kurikulum mereka relevan dengan tuntutan industri saat ini dan praktik terbaik internasional.
• Penelitian Lanjutan: Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang (cross-sectional), yang memiliki keterbatasan. Penelitian lanjutan dengan desain longitudinal direkomendasikan untuk mengamati perkembangan karier dalam jangka panjang.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

Berdasarkan temuan dari studi ini, berikut adalah lima rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem sertifikasi profesional lokal:

1. Revitalisasi Kurikulum Sertifikasi Lokal: Lembaga sertifikasi lokal harus merevisi kurikulum mereka agar selaras dengan standar global dan praktik terbaik internasional, serupa dengan yang ditawarkan oleh lembaga asing. Mekanisme pelaksanaannya bisa melalui pembentukan komite ad hoc yang melibatkan perwakilan dari industri, akademisi, dan praktisi SDM senior untuk merancang ulang silabus dan materi ujian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas sertifikasi lokal di mata perusahaan dan profesional.

2. Skema Insentif Pajak dan Subsididi: Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mendukung karyawan mereka mendapatkan sertifikasi lokal, baik melalui subsidi biaya atau penggantian biaya ujian. Kebijakan ini akan mendorong perusahaan untuk secara aktif mempromosikan sertifikasi lokal, sehingga meningkatkan permintaan dan pengakuan di pasar kerja.

3. Kampanye Peningkatan Kesadaran Publik: Lembaga profesional lokal perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk meluncurkan kampanye publik yang menyoroti nilai dan relevansi sertifikasi lokal. Kampanye ini harus secara jelas menunjukkan bagaimana sertifikasi lokal membekali profesional dengan pengetahuan yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi domestik. Kampanye dapat dilakukan melalui seminar, webinar, dan publikasi di media massa.

4. Digitalisasi Penuh Proses Sertifikasi: Banyak sertifikasi asing menawarkan proses pendaftaran dan ujian yang efisien secara digital. Lembaga sertifikasi lokal harus mengadopsi platform digital yang canggih untuk mempermudah pendaftaran, pembayaran, dan pelaksanaan ujian. Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya tarik bagi generasi profesional muda yang familiar dengan teknologi.

5. Penguatan Kemitraan dengan Sektor Industri dan Akademis: Pemerintah harus memfasilitasi kemitraan yang lebih erat antara lembaga sertifikasi, universitas, dan perusahaan. Kemitraan ini dapat mencakup:

• Integrasi Kurikulum: Memasukkan persiapan sertifikasi lokal ke dalam kurikulum universitas.
• Program Magang Bersertifikasi: Mewajibkan peserta magang untuk mendapatkan sertifikasi dasar lokal sebagai bagian dari program mereka.
• Forum Tahunan: Mengadakan forum rutin untuk membahas tren industri dan bagaimana sertifikasi lokal dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Kritik dan Risiko Jika Kebijakan Tidak Diterapkan

Jika rekomendasi kebijakan ini tidak diterapkan, tren yang terungkap dalam penelitian ini akan terus berlanjut. Sertifikasi lokal akan semakin kehilangan relevansinya, dan profesional dalam negeri akan terus mengeluarkan biaya besar untuk mengejar sertifikasi asing. Risiko yang muncul antara lain:

• Krisis Kepercayaan: Persepsi bahwa sertifikasi lokal memiliki nilai yang rendah akan merusak kredibilitas seluruh profesi SDM di Nigeria.
• Ketidaksesuaian Konteks: Ketergantungan pada standar asing dapat menyebabkan penerapan praktik yang tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi unik pasar kerja dan regulasi lokal.
• Terhambatnya Pengembangan Karier: Meskipun sertifikasi asing memiliki pengaruh, profesional yang hanya memiliki sertifikasi lokal akan menghadapi tantangan dalam pengembangan karier mereka di dalam negeri. Hal ini dapat menciptakan dua kelas profesional, yang berpotensi menghambat pertumbuhan kolektif.
• Arus Keluar Modal: Biaya untuk mendapatkan sertifikasi asing berarti ada aliran dana yang keluar dari perekonomian domestik, padahal seharusnya bisa diinvestasikan kembali untuk menguatkan sistem pendidikan dan profesional di dalam negeri.

Kesimpulan

Studi ini memberikan wawasan yang tak ternilai tentang bagaimana persepsi terhadap sertifikasi profesional memengaruhi pengembangan karier di Nigeria. Temuan utamanya adalah bahwa sertifikasi profesional secara umum sangat memengaruhi kemajuan karier, tetapi sertifikasi asing dianggap lebih superior dibandingkan sertifikasi lokal.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan—mulai dari revitalisasi kurikulum, pemberian insentif, kampanye kesadaran, digitalisasi, hingga penguatan kemitraan—dapat menjadi fondasi strategis bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengubah narasi ini. Dengan bertindak cepat dan tegas, sistem sertifikasi lokal dapat diperkuat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas profesionalisme, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan membangun kepercayaan publik terhadap kompetensi angkatan kerja domestik.

🔗 Sumber Paper: Adeosun, O. T., & Adegbite, W. M. (2022). Professional Certification and Career Development: A Comparative Analysis between Local and Foreign Certifications. Management & Economics Research Journal, 5(1), 1-14. Baca selengkapnya tentang kursus terkait di sini: dasar manajemen kontrak konstruksi

Apa itu Sertifikasi Kompetensi?

Jika dari pengertiannya, merupakan suatu pengakuan terhadap tenaga kerja/karyawan memiliki skill dan kemampuan pada bidang tertentu, serta tentunya sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja secara umum pada level tertentu.

Maka dengan sertifikasi ini dapat memberikan bukti kepastian dan penjaminan akan kredibilitas kerjanya.

Pengertian lain dari sertifikasi profesional adalah sertifikasi kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi pada bidang tertentu. Sertifikat profesional tersebut merupakan sertifikasi kerja yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP Universitas Siliwangi sudah diakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam persaingan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang ketat sekarang ini tentunya sebuah sertifikasi kompetensi menjadi hal yang sangat penting. Selain ijazah yang menyatakan bukti pendidikan, perlu ditunjang dengan sertifikasi kompetensi ini. Karena selain untuk menunjukan jika seseorang merupakan pekerja yang kompeten dalam bidang tersebut, adanya sertifikat akan memudahkan perusahaan dalam menilai dan memilah pekerja yang berkompeten dalam bidang yang dibutuhkan.

Jadi sertifikasi BNSP memang harus dimiliki jika ingin meningkatkan kredibilitas dalam bidang pekerjaan. Berikut beberapa alasan yang membuat sertifikasi tersebut menjadi penting untuk karir Anda.

1. Sertifikasi Kompetensi untuk Mengukur Kemampuan Diri

Dalam mengikuti proses ujian tentunya dapat mengukur kemampuan diri sampai sejauh mana, sehingga jika dinyatakan kompeten hal tersebut membuktikan bahwa kita mampu dalam bidang tersebut serta kemampuan Anda sudah diakui oleh para penguji yang berkompeten. Dengan memiliki sertifikat kompetensi kerja ini membuat kemampuan Anda akan diakui secara global.

Peluang untuk dapat bergabung dan bekerja di perusahaan bonafit juga meningkat. Ini disebabkan dengan adanya sertifikat itu membuat penilaian perusahaan kepada Anda menjadi meningkat dibandingkan dengan yang tidak bersertifikat.

2. Sertifikasi Kompetensi Meningkatkan Profesionalisme Kerja

Karyawan memahami standar melakukan pekerjaan yang baik sesuai bidangnya. Karyawan memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi. Ketika seorang pekerja memiliki sertifikat profesi maka perusahaan akan lebih mempertimbangkannya. Jenjang karir seorang pekerja menjadi lebih baik. Biasanya untuk memperlancar karir, seorang pekerja jika ingin meningkatkan jenjang karir harus memiliki sertifikat kompetensi kerja terlebih dahulu agar perusahaan menjadi lebih yakin.

Perusahaan akan meningkatkan produktivitasnya jika mempekerjakan karyawan sudah berkompetensi di bidangnya. Jadi bisa menyelesaikan pekerjaan dengan standar berkualitas. Kemungkinan terjadi kesalahan kerja akan menurun. Dengan mempunyai sertifikat profesi, biasanya pekerja akan lebih profesional sehingga kesalahan kerja akan lebih jarang ditemui.

Sumber: lsp.unsil.ac.id

Bagi anda yang saat ini baru menyelesaikan jenjang sarjana di bangku perkuliahan, tentu dituntut untuk memiliki berbagai sertifikat penunjang karir di masa depan bukan? Hal ini tentu saja sangat penting untuk anda gunakan saat melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, mengingat persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Sebab ketika di dunia kerja, kita tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikannya saja, namun juga dilihat dari skill atau kemampuan yang kita dedikasikan untuk perusahaan yang kita lamar nantinya. Oleh karena itu, anda perlu untuk mendapatkan berbagai sertifikasi online. Lantas, apa yang dimaksud dengan sertifikasi profesi dan manfaatnya dalam menunjang karir di masa depan?

Alasan memiliki sertifikasi profesi

Secara umum, sertifikasi profesi ini dikatakan hampir sama dengan sertifikasi kompetensi yang biasa anda lihat di berbagai tempat – tempat pelatihan. Adanya sertifikasi profesi ini sangat berguna untuk memastikan keahlian seseorang yang telah didapatkannya selama menjalani berbagai pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerja di tempat pelatihan. Biasanya, sertifikasi ini diberikan oleh organisasi atau lembaga – lembaga yang memang memahami secara pasti mengenai suatu keahlian atau kompetensi dalam bidang tertentu. Bahkan, sertifikasi ini juga dapat berguna sebagai jaminan bahwa anda telah mendapatkan standar kompetensi tertentu.

Manfaat sertifikasi profesi

Dengan adanya sertifikasi profesi ini, maka anda akan mendapatkan berbagai manfaat ketika nantinya melamar pekerjaan di berbagai perusahaan. Adapun manfaat yang didapatkan tersebut, antara lain sebagai berikut :

• Berguna sebagai tanda bukti memiliki keahlian (kompetensi) sesuai bidangnya

Manfaat utama memiliki sertifikasi profesi ini, adalah sebagai tanda bukti bahwa anda memang benar – benar memiliki keahlian (kompetensi) sesuai bidangnya. Tentu saja, hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk menerima anda mengisi posisi pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan yang anda miliki.

• Menjamin peningkatan karir di masa depan

Bagi anda yang memiliki sertifikasi profesi, tentu dapat menjamin karir pekerjaan di masa depan akan semakin lebih baik bukan? Hal ini bisa dilihat dari cara kerja yang anda lakukan dari hari ke hari yang semakin baik dan juga semakin profesional karena keahlian yang anda miliki.

• Dapat membuka kesempatan karir yang lebih luas

Dengan berbekal sertifikasi keahlian yang anda miliki, maka hal ini dapat membuka kesempatan karir yang lebih luas. Tidak hanya untuk cakupan dalam negeri, namun juga dapat berkembang luas sampai ke luar negeri.

• Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik secara profesional

Dikarenakan telah mendapatkan pelatihan dari tempat latihan sertifikasi profesi, maka dapat dipastikan anda dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik secara profesional. Sehingga, tidak menutup kemungkinan jika perusahaan nantinya akan puas dengan hasil kerjamu.

Sumber: barki.uma.ac.id