Mengapa Isu Ini Penting untuk Kebijakan
Standar pelaporan pertambangan internasional seperti JORC Code lahir untuk menjawab kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam industri yang sarat risiko, terutama terkait eksplorasi, sumber daya, dan cadangan mineral. Di balik angka dan laporan teknis yang dipublikasikan, terdapat sosok kunci: Competent Person (CP), yakni profesional bersertifikasi yang bertanggung jawab atas akurasi data dan interpretasi teknis.
Pentingnya peran CP terletak pada perlindungan publik dan investor. Tanpa mekanisme ini, laporan pertambangan rawan dimanipulasi atau dipublikasikan secara prematur, sehingga dapat menyesatkan pasar. Oleh karena itu, CP bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga instrumen kebijakan publik. Hal ini selaras dengan semangat membangun tata kelola yang bersih sebagaimana banyak dibahas dalam kursus dan artikel di DiklatKerja, misalnya pada Training Dasar K3 Pertambangan yang menekankan integritas, kompetensi, dan standar keselamatan kerja dalam industri tambang.
Implikasi Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang
Keberadaan CP menciptakan dampak besar dalam tata kelola industri pertambangan. Pertama, ia memberikan legitimasi publik terhadap laporan hasil eksplorasi. Kedua, CP meningkatkan kepercayaan investor global terhadap perusahaan tambang. Ketiga, CP berfungsi sebagai “filter” profesional yang mengurangi risiko laporan tidak valid.
Namun, hambatan masih banyak dijumpai. Di beberapa negara, jumlah CP yang tersertifikasi terbatas, sehingga menimbulkan ketergantungan pada segelintir individu atau bahkan “rent-seeking” dalam proses penunjukan. Hambatan lainnya adalah ketidaksinkronan regulasi nasional dengan standar global, yang membuat laporan tambang sulit diakui lintas yurisdiksi.
Meski demikian, peluang reformasi terbuka luas. Harmonisasi standar pelaporan global, kerja sama antar asosiasi profesi, serta integrasi CP dalam kerangka hukum nasional dapat menjadi langkah maju. Di Indonesia, misalnya, integrasi standar JORC dengan regulasi nasional bisa disertai skema pendidikan berkelanjutan melalui platform pembelajaran seperti Kategori Pertambangan & Perminyakan di DiklatKerja yang relevan untuk memperkuat profesionalitas SDM pertambangan.
Rekomendasi Kebijakan Publik
Pertama, pemerintah perlu memasukkan kewajiban CP dalam seluruh regulasi pelaporan publik industri pertambangan. Hal ini akan memastikan bahwa semua laporan teknis yang dipublikasikan sudah diverifikasi oleh profesional independen.
Kedua, dibutuhkan sistem sertifikasi nasional yang diakui secara internasional, sehingga CP asal Indonesia dapat bekerja di tingkat global dan laporan mereka memiliki legitimasi di bursa dunia.
Ketiga, kebijakan harmonisasi dengan standar CRIRSCO perlu diakselerasi agar industri tambang Indonesia lebih kompetitif secara global.
Keempat, program pendidikan berkelanjutan untuk CP harus dilembagakan, termasuk pembaruan kompetensi tentang teknologi eksplorasi, metodologi estimasi, dan tata kelola.
Kelima, pemerintah harus memperkuat mekanisme sanksi bagi CP yang terbukti lalai atau tidak etis, untuk menjaga kredibilitas profesi dan melindungi kepentingan publik.
Kritik dan Potensi Kegagalan
Meski konsep CP menjanjikan, implementasi kebijakan berisiko gagal jika tidak ada pengawasan efektif. CP dapat terjebak dalam konflik kepentingan ketika bekerja langsung di bawah tekanan perusahaan yang membutuhkan hasil tertentu. Tanpa badan independen yang mengawasi, sertifikasi bisa kehilangan makna. Selain itu, jika sertifikasi CP hanya formalitas administratif tanpa pembaruan kompetensi, peran CP akan tereduksi menjadi sekadar tanda tangan di dokumen.
Kesimpulan dan Peta Jalan Kebijakan
Reformasi tata kelola pertambangan membutuhkan kerangka yang kuat dan berlapis. CP adalah instrumen penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada kebijakan yang mengatur sertifikasi, pendidikan berkelanjutan, harmonisasi standar global, dan mekanisme pengawasan independen. Jika diterapkan dengan konsisten, sistem CP dapat meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan investor, dan melindungi publik dari risiko laporan pertambangan yang menyesatkan.
Sumber
JORC. (2021). Competent Person – A Baseline Review in a Global Context. Joint Ore Reserves Committee.