Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi risiko bencana alam, non-alam, sosial, dan akibat dari kurangnya teknologi yang tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadinya 4.650 bencana alam pada tahun 2020, dengan bencana alam hidrometeorologi menjadi yang paling dominan. Untuk mengurangi kerentanan dan potensi risiko bencana, diperlukan upaya peningkatan kapasitas melalui program penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi dalam bidang kebencanaan.

Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai lembaga penyelenggara ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, aktif dalam pengembangan teknologi kebencanaan. Ini terwujud melalui pengenalan Sistem Deteksi Dini Tsunami Terpadu (InaTEWS), teknologi modifikasi cuaca, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penanggulangan tsunami serta kebakaran hutan dan lahan (Kalhuttra).

Hammam Riza, Kepala BPPT, menegaskan komitmennya dalam mendorong inovasi dan mengawal penerapan teknologi kebencanaan di Indonesia. Ia menyatakan bahwa BPPT akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkaya ekosistem inovasi. Menurutnya, Indonesia harus siap dan mampu menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini dapat bertahan dari bencana.

Dalam sebuah webinar bertema "Kebijakan dan Strategi Penelitian dan Inovasi Teknologi Kebencanaan", Hammam mengemukakan bahwa ekosistem inovasi bencana perlu mempertimbangkan isu-isu kunci dalam pengembangan teknologi. Hal ini mencakup sistem peringatan dini multi-ancaman berbasis komunitas, peramalan dampak, peringatan berbasis risiko, dan sistem peringatan multi-bahaya global.

Daftar 12 Inovasi Teknologi Kebencanaan yang Siap Diterapkan oleh Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana (PTRRB) di BPPT meliputi:

1. Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina TEWS) untuk Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami;
2. Flood Early Warning System (FEWS) untuk Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir;
3. Landslide Early Warning System (LEWS) untuk Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor;
4. SIJAGAT untuk Sistem Kaji Kerentanan Struktur Gedung Bertingkat;
5. SIKUAT untuk Sistem Informasi Kesehatan Struktur Gedung Bertingkat;
6. Simulan untuk Sistem Simulasi Perubahan Guna Lahan dalam Konteks Bencana Tsunami;
7. Sistem Deteksi Dini Kebakaran Lahan dan Hutan;
8. PEKA Tsunami untuk Penanganan Kebencanaan Menggunakan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Prediksi Kejadian Tsunami;
9. Karhutla untuk Kecerdasan Buatan dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
10. INDI untuk Indonesia Network for Disaster Information;
11. Kajian Bencana Gagal Teknologi Sektor Industri;
12. Biotextile untuk Perlindungan Tanah dan Erosi Tanah.

Kerugian Akibat Bencana

Peningkatan frekuensi bencana di Indonesia menyebabkan kerugian ekonomi, dengan rata-rata kerugian mencapai Rp 22,8 triliun tiap tahun. Menyadari hal tersebut, pemerintah saat ini fokus pada pemulihan ekonomi di semua sektor, terutama di masa pandemi ini. Hammam, seorang ahli, menilai bahwa kerugian akibat bencana dapat diminimalisir dengan kajian mendalam untuk setiap jenis bencana dan wilayah tertentu. BPPT telah memulai langkah-langkah untuk mengantisipasi hal ini melalui program-program seperti PEKA Tsunami dan PEKA Karhutla. Selain itu, paradigma penanggulangan bencana juga mengalami perubahan global, dengan adanya fokus pada isu-isu seperti SDGs, DRR, perubahan iklim, emisi nol, dan pelestarian lingkungan. Indonesia, sebagai tuan rumah pertemuan Global Platform for DRR di Bali pada tahun 2020, dihadapkan dengan tantangan baru untuk aktif berperan dalam mengurangi risiko bencana, baik secara nasional maupun global.

Infografis Waspada Bencana Alam Akibat La Nina

Sumber: liputan6.com

Program Doktor Berbasis Riset: Meningkatkan Mutu Penelitian di Indonesia

Pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat doktoral menjadi semakin menarik bagi mahasiswa sarjana yang ingin mengembangkan karier akademik mereka. Salah satu opsi yang semakin populer adalah program doktor berbasis riset, yang menawarkan pelatihan doktoral yang lebih fleksibel dan kesempatan untuk melakukan penelitian mendalam di berbagai bidang ilmu.

Program doktor berbasis riset memungkinkan siswa untuk menggabungkan penelitian akademis mereka dengan penelitian berorientasi penelitian yang lebih mendalam. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang tertentu secara lebih mendalam.

Beberapa universitas terkemuka telah meluncurkan program doktoral berbasis riset, seperti yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS). Sosialisasi gelar S3 riset yang diadakan di Gedung BJ Habibie 720 KST pada Rabu (11/8) merupakan salah satu langkah untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat.

Menyampaikan dukungannya terhadap program ini, Direktur Pusat Penelitian Teknologi Transportasi Aam Muharam menyatakan harapannya bahwa kerja sama antara ilmu pengetahuan dan industri melalui penelitian dapat membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Demikian pula, Ketua Program Penelitian Doktor Teknik Mesin UNS, Triyono, menekankan pentingnya kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah dalam memajukan penelitian di Indonesia.

Program doktor berbasis riset menawarkan pendekatan penelitian yang mendalam, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi ilmu dan penelitian pada tingkat yang lebih maju. Diharapkan, kehadiran program ini dapat melahirkan inovasi-inovasi baru yang berdampak positif bagi kemajuan bangsa, khususnya dalam pengembangan riset dan inovasi berkelanjutan bagi Indonesia.

Dengan adanya program doktor berbasis riset, diharapkan dapat tercipta lingkungan penelitian yang lebih berkualitas dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu penelitian di Indonesia.

Sumber: www.brin.go.id

Humas BRIN. Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika (PRTH) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) jalin kerja sama dengan PT Industri Kapal Indonesia/ PT IKI (Persero) terkait Riset Build Strategy dan Sistem Pengendalian Mutu untuk Pembangunan Kapal Mini Liquid Natural Gas. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilaksanakan secara desk to desk melalui zoom meeting pada Selasa (15/11). Tujuan utama dari riset ini adalah untuk menghasilkan acuan penyiapan dokumen build strategy dan sistem pengendalian mutu berbasis Product-oriented Work Breakdown Structure (PWBS). Hal ini guna mendukung pembangunan kapal Mini LNG, yang merupakan kelanjutan PKS antara PRTH - OREM BRIN bersama PT IKI (Persero) tentang riset Shipbuilding Practices untuk mendukung teknologi produksi Kapal Mini Liquid Natural Gas (LNG) dengan Nomor 185/V/KS/11/2022 dan Nomor 330/D.01-IKI/SP/XI/2022.

Direktur Utama PT IKI, Diana Rosa menyampaikan, merupakan sebuah kehormatan dan kebanggan bagi PT IKI bisa bergabung dalam riset ini, karena bagaimanapun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjunjung tinggi untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan nasional. “Khusus dengan BRIN dalam riset pembangunan mini LNG ini, banyak tahapan yang kita telah lalui, satu tahun kemarin luar biasa, ini merupakan perpanjangan kerja sama. Saya harap IKI pembangunan mini LNG bisa dilaksanakan di Kawasan Timur Indonesia. Semoga dalam waktu dekat hal ini bisa terealisasi, apapun kendalanya insya Allah untuk Indonesia lebih maju kita bisa,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala PRTH BRIN, Widjo Kongko menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah lanjutan dari sebelumnya yang hasilnya sangat baik. “Kami mengikuti monev, kita turut berbangga dengan era kerja sama. Tentu  ini yang kita tunggu sesuai dengan amanat pemerintah terkait bagaimana meningkatkan produksi kandungan lokal, di mana Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa terwujud. Kami dari sisi riset dan inovasi mempunyai amanah semoga dengan periset bersama-sama bisa melanjutkan kerjasama ini dan bermanfaat kedepannya,” ujarnya.

Sasaran dari kerja sama ini adalah pertama, dihasilkannya sebuah kajian yang dapat menjadi acuan dalam penyiapan dokumen Build Strategy, pembangunan kapal mini LNG, dan kapal-kapal sejenis lainnya. Kedua, dihasilkannya sebuah kajian teknologi yang dapat menjadi acuan dalam penyiapan dokumen sistem pengendalian mutu proses produksi kapal mini LNG. Dan ketiga, dihasilkannya kajian awal produktivitas dan model bisnis pada pembangunan kapal Mini LNG.

Peneliti Ahli Utama PRTH BRIN selaku Ketua Periset dalam kerja sama ini, Buana Ma'ruf, juga menyampaikan tahun pertama pelaksanaan sudah melebihi ekspektasi berkat dukungan tim PT IKI. “Bukan hanya kapal mini LNG tetapi apa yang akan kita lakukan dan bahas nanti dapat diterapkan untuk kapal-kapal lainnya, antara lain Quality Plan, Inspection and Test Plan dan lainnya. Di tahun kedua ini kita akan fokus mengkaji dan menyusun built strategy dan sistem pengendalian mutu kapal Mini LNG. Harapan kita semua semoga kapal mini LNG benar-benar dapat dibangun oleh Pemerintah atau PT PLN ke depan,” jelasnya. Penandatangan PKS ini turut disaksikan secara daring oleh tim periset PRTH, Koordinator BHKS BRIN Jawa Timur, jajaran PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) dan Pimpinan PT Terafulk. 

Sumber: www.brin.go.id

Pemerintah Indonesia terus menggalakkan upaya hilirisasi produk minyak kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas ini di pasar global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penelitian dan pengembangan (litbang) yang berfokus pada hilirisasi minyak kelapa sawit.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), melalui Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM), telah meningkatkan kolaborasi risetnya dengan PT Industri Nabati Lestari (INL) untuk menjalankan program hilirisasi produk minyak kelapa sawit. Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di KST BJ Habibie Serpong pada Selasa (14/11).

Kepala OREM BRIN, Haznan Abimanyu, menjelaskan bahwa tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari produk turunan berbasis kelapa sawit. Haznan berharap bahwa kerja sama MoU yang akan berlangsung selama lima tahun ini akan menghasilkan teknologi baru yang dapat meningkatkan nilai tambah dari produk turunan tersebut.

Direktur PT Industri Nabati Lestari, Hasyim Toriq, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam hilirisasi komoditi kelapa sawit. Dia menekankan bahwa PT INL berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dengan melakukan hilirisasi dalam produksi minyak, dengan harapan kerja sama ini dapat memajukan industri ini dan memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

PT INL, sebagai anak perusahaan PTPN III dan PTPN IV, telah bergerak di bidang industri minyak goreng kelapa sawit sejak tahun 2014. Saat ini, perusahaan tersebut memiliki dua pabrik minyak goreng di Simalungun, Sumatera Utara, dan berencana untuk membangun pabrik di Gresik, Jawa Timur, sesuai dengan program strategis PTPN Group dalam implementasi hilirisasi komoditi kelapa sawit.

PKS antara PT INL dan Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur (PRTIPM) OREM BRIN akan berlangsung selama satu tahun, dengan fokus pada mensinergikan sumber daya dan kompetensi untuk mendukung tugas dan fungsi kedua belah pihak. Harapannya, kerja sama ini akan menghasilkan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri hilirisasi kelapa sawit, serta meningkatkan nilai tambah produk turunan berbasis sawit guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sumber: www.brin.go.id

Jakarta – Humas BRIN. Saat ini produktivitas kelapa sawit dunia berkisar 4 ton minyak perhektar pertahun, masih di bawah persyaratan standar nasional yaitu 6 ton perhektar pertahun. Bahkan masih jauh dari perkiraan potensi maksimum sebesar 18,5 ton perhektar pertahun jika mempertimbangkan semua atribut fisiologis optimal ujar Daryono Restu Wahono, Periset Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar (PR TPS) BRIN. “Salah satu upaya untuk mengoptimalkan mengoptimalkan produksi dan produktivitas sawit rakyat tanpa membuka lebih banyak lahan untuk budidaya adalah melakukan intensifikasi. Metode ini diharapkan bisa menjembatani kesenjangan antara target produksi dan perlindungan lingkungan,” jelas Daryono dalam Diskusi Panel dengan tema “Smart Farming For Subtainable Growth” pada Kamis (16/11).

Lebih lanjut Daryono menjelaskan bagaimana peranan SNI 8211-2023 sebagai pedoman bagi produsen dan pemulia benih kelapa sawit agar mampu menghasilkan benih unggul kelapa sawit dengan lebih baik. “Perusahaan perkebunan dan pekebun dapat memanfaatkan benih unggul tersebut untuk peremajaan tanaman sawit rakyat dan berumur lebih dari 25 tahun yang mempunyai produktivitas rendah menjadi tanaman sawit rakyat produktivitas tinggi yang berkelanjutan,” lanjutnya. Daryono pun mencontohkan perhitungan matematis terkait proyeksi peningkatan produksi kelapa sawit hingga tahun 2025. “Jika intensifikasi yang dilakukan dengan menggunakan SNI 8211:2023 yang sejalan dengan PP 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, maka produksi kelapa sawit Indonesia akan mencapai 89,976 juta ton pada tahun 2025,” pungkasnya.

Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut Daryono menggarisbawahi bahwa pemerintah wajib mensertifikasi seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sesuai dengan Perpres 44 Tahun 2020, paling lambat 5 tahun setelah peraturan ini diundangkan. “Adanya persyaratan mutu pada produksi benih bertujuan untuk menjamin bahwa benih kelapa sawit mempunyai mutu yang baik secara genetik maupun fisik. Penggunaan benih kelapa sawit sesuai standar SNI 8211:2023 akan sangat membantu dalam meningkatkan produksi kelapa sawit di Indonesia. Standar tersebut juga mengatur persyaratan mutu benih kelapa sawit hingga pelayanan purna jual. Selain itu dalam standar ini juga terdapat persyaratan pengemasan dan persyaratan benih siap tanam, serta persyaratan penanaman benih kelapa sawit,” terang Daryono.

Diakhir, Daryono menekankan bahwa dengan penggunaan SNI 8211:2023 untuk Benih Kelapa Sawit, akan menghasilkan bibit kelapa sawit berkualitas yang dapat digunakan untuk program intensifikasi. “Untuk mencapai hasil yang maksimal, program intensifikasi kelapa sawit nasional harus menggunakan SNI 8211:2023 untuk Benih Kelapa Sawit. Namun demikian, intensifikasi ini juga harus disertai dengan program sertifikasi yang diwajibkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia,” ujar Daryono. Ia pun lanjut menjelaskan bahwa intensifikasi kelapa sawit nasional dengan standar SNI 8211:2023 dapat mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi nasional yang diarahkan pada pengentasan kemiskinan, mengatasi pengangguran, peningkatan pendapatan, stabilisasi perekonomian, dan pemerataan Pembangunan, tutupnya.

Senada dengan apa yang dijelaskan Daryono, Analis Standardisasi Badan Standardisasi Nasional, Evan Buwana menyebutkan pentingnya keseimbangan antara standar dan perkembangan teknologi. “Pertanian berkelanjutan membutuhkan keseimbangan yang apik antara standar ketat dan perkembangan terus-menerus dalam inovasi teknologi. Standarisasi dan teknologi itu punya hubungan yang intim sebetulnya. Dengan demikian, penerapan standar ini akhirnya bisa meningkatkan daya saing dan kinerja,” jelas Evan. Diskusi Panel ini merupakan rangkaian dari Bulan Mutu Nasional 2023 yang mengangkat tema “Standardisasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan”. Gelaran ini dilangsungkan di Jakarta Convention Center.

Sumber: www.brin.go.id

Humas BRIN di Jakarta melaporkan bahwa menurut Apkasindo, dari total lahan sawit petani sebesar 6,7 juta hektar, sekitar 2,4 juta hektar di antaranya memerlukan peremajaan karena usia tanaman yang sudah lebih dari 15 tahun. Pemerintah menargetkan peremajaan kebun sawit petani seluas 540.000 hektar hingga tahun 2024.

Namun, Daryono Restu Wahono dari Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar BRIN menyoroti bahwa realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga Juni 2022 baru mencapai 256.744 hektar, menurut data BPDPKS. Daryono menekankan pentingnya peremajaan menggunakan bibit unggul hasil pemuliaan tanaman yang telah melalui uji keturunan dengan metode yang telah diuji dalam SNI 8211:2023.

Penelitian melalui uji keturunan dengan metode yang teruji ilmiah akan menghasilkan kemurnian tidak kurang dari 98% kecambah kelapa sawit Tenera (cangkang tipis). Skema persilangan antarpopulasi melalui uji keturunan dengan metode yang diuji memungkinkan eksploitasi heterosis yang meningkatkan kinerja persilangan kedua populasi tanaman.

Daryono menambahkan bahwa intensifikasi menggunakan benih standar SNI 8211:2023 sesuai dengan PP 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dapat meningkatkan produksi kelapa sawit Indonesia menjadi 89,976 juta ton pada 2025. 

Dalam produksi benih, ada persyaratan mutu untuk memastikan benih kelapa sawit memiliki mutu yang baik secara genetik dan fisik. Salah satu alternatif menarik adalah merakit varietas unggul dengan tingkat pertumbuhan batang lambat, yang merupakan tantangan bagi pemulia kelapa sawit.

Selain bibit, Daryono juga menjelaskan ciri-ciri perkebunan kelapa sawit sistem intensif, termasuk pemilihan benih unggul, pengelolaan lahan yang benar, pemupukan berimbang, pengairan yang baik, pemberantasan hama/penyakit, pemanenan, dan pengolahan pasca panen.

Daryono berharap intensifikasi kelapa sawit nasional dengan standar SNI 8211:2023 dapat membantu mengatasi masalah pembangunan ekonomi nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, mengatasi pengangguran, peningkatan pendapatan, stabilisasi perekonomian, dan pemerataan pembangunan.

Sumber: www.brin.go.id