Perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan pembangunan daerah. Kabupaten Nias Barat yang mengalami pertumbuhan pesat menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Paper "Kajian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Barat" oleh Faahakhododo Zai dan Wanapri Pangaribuan membahas urgensi revisi RTRW guna memastikan perencanaan ruang yang selaras dengan dinamika perubahan wilayah dan regulasi terbaru.

1. Perubahan Batas Wilayah dan Dampaknya

Kabupaten Nias Barat mengalami perubahan batas wilayah administratif antara tahun 2014 hingga 2021. Data menunjukkan:

• Luas wilayah tahun 2014: 49.423,79 Ha.
• Luas wilayah tahun 2021: 46.533,04 Ha.
• Wilayah yang bertambah: 2.445 Ha.
• Wilayah yang berkurang: 2.990 Ha.

Perubahan batas ini berdampak langsung pada pola pemanfaatan ruang, termasuk penyesuaian kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2. Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan RTRW 2014

Kajian ini menemukan adanya perbedaan signifikan antara kondisi penggunaan lahan aktual dengan perencanaan RTRW 2014:

• Permukiman: RTRW mencatat luas 187,43 Ha, sedangkan data eksisting menunjukkan 1.469,55 Ha.
• Perkebunan: RTRW menetapkan 9.605,55 Ha, namun penggunaan lahan aktual mencapai 27.362,06 Ha.
• Pertanian lahan kering: 14.951,16 Ha dalam RTRW, sementara hasil observasi menunjukkan 15.047,93 Ha.
• Pertanian lahan basah: 1.143,71 Ha dalam RTRW, tetapi data eksisting mencatat 1.839,04 Ha.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa RTRW perlu diperbarui untuk mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

3. Perencanaan Pola Ruang Kabupaten Nias Barat

Dalam konsep revisi RTRW, terdapat dua zona utama:

1. Kawasan Lindung (25,3% atau 11.776,18 Ha) – mencakup hutan lindung, kawasan konservasi, dan badan air.
2. Kawasan Budidaya (74,7% atau 34.756,88 Ha) – meliputi pemukiman, perkebunan, pertanian, dan kawasan industri.

Rencana ini bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

4. Sistem Jaringan Infrastruktur dan Transportasi

Dalam revisi RTRW, sistem jaringan infrastruktur dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah:

• Jaringan jalan mencakup jalan kolektor primer dan sekunder untuk mendukung mobilitas ekonomi.
• Pengembangan energi baru seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah.
• Sistem telekomunikasi diperkuat dengan menara BTS guna memperluas jangkauan internet dan komunikasi.
• Jaringan sumber daya air dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan dan mitigasi banjir.

Analisis dan Kritik

1. Pentingnya Integrasi Data Terkini dalam Perencanaan RTRW

Ketidaksesuaian antara RTRW 2014 dan kondisi eksisting menunjukkan bahwa pembaruan RTRW harus berbasis data terbaru. Penggunaan teknologi seperti citra satelit dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat meningkatkan akurasi dalam perencanaan tata ruang.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Revisi RTRW

Perencanaan tata ruang yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Kajian ini menyoroti bahwa aspirasi masyarakat belum sepenuhnya tercermin dalam RTRW sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif dalam revisi RTRW.

3. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW menyebabkan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan lahan. Untuk mengatasi hal ini, disarankan:

• Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
• Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.
• Insentif bagi pengembang yang mematuhi regulasi tata ruang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Revisi RTRW Kabupaten Nias Barat menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika pertumbuhan wilayah. Beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini adalah:

• Perubahan batas wilayah mempengaruhi pemanfaatan ruang, sehingga RTRW perlu disesuaikan.
• Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang eksisting dengan RTRW 2014 menegaskan urgensi revisi berbasis data terbaru.
• Pola ruang yang diusulkan (25,3% kawasan lindung dan 74,7% kawasan budidaya) bertujuan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan lingkungan.
• Peningkatan infrastruktur dan jaringan transportasi menjadi prioritas dalam revisi RTRW.

Sebagai rekomendasi, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Penguatan basis data spasial dengan memanfaatkan teknologi pemetaan modern.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW melalui forum konsultasi publik.
3. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk menghindari pelanggaran pemanfaatan ruang.
4. Integrasi RTRW dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan agar selaras dengan tujuan nasional dan global.

Dengan penerapan strategi ini, Kabupaten Nias Barat dapat mengelola pertumbuhan wilayah secara lebih efektif, mencegah konflik tata ruang, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Sumber Artikel:
Faahakhododo Zai, Wanapri Pangaribuan. "Kajian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Barat." Jurnal Insinyur Profesional, Volume 2, No. 3, Mei 2023, Hal 74-82.