Mengapa Integrasi DRR dan Urban Planning Jadi Isu Strategis?

Perkembangan kota yang pesat, perubahan iklim, dan pertumbuhan penduduk telah meningkatkan kerentanan kawasan urban terhadap bencana. Tidak hanya banjir, kekeringan, dan kebakaran, namun juga bencana sosial seperti epidemi dan kecelakaan industri kini menjadi ancaman nyata bagi kota-kota besar dunia, termasuk di Afrika Selatan. Dalam konteks ini, integrasi pengurangan risiko bencana (Disaster Risk Reduction/DRR) ke dalam kurikulum perencanaan kota dan wilayah (Urban and Regional Planning/UP) menjadi sangat krusial. Artikel karya Koen, Coetzee, Kruger, dan Puren (2024) membedah secara kritis status integrasi DRR dalam kurikulum perencanaan di universitas Afrika Selatan, mengungkap tantangan, peluang, dan rekomendasi strategis yang sangat relevan untuk negara berkembang lain, termasuk Indonesia.

Latar Belakang: Urbanisasi, Risiko Bencana, dan Kesenjangan Kompetensi

Fakta dan Tren Global

• Urbanisasi dan perubahan iklim memperbesar paparan risiko bencana di kawasan perkotaan.
• Infrastruktur yang padat dan pertumbuhan permukiman informal memperparah dampak bencana.
• Banyak komunitas urban yang kekurangan modal sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk menghadapi bencana secara mandiri.

Relevansi Integrasi DRR dalam Pendidikan Perencana Kota

• Integrasi DRR dalam UP diyakini mampu mencetak perencana kota yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
• Banyak solusi pembangunan kota gagal karena pendekatan sektoral dan minim kolaborasi lintas disiplin.
• Integrasi ini telah menjadi agenda global sejak awal 2000-an, didorong oleh dokumen seperti SDGs (khususnya SDG 11 tentang kota berkelanjutan) dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Kerangka Teori dan Kebijakan: Kenapa DRR Harus Masuk Kurikulum UP?

Perspektif Akademik

• Urban planning memiliki peran strategis dalam mengatasi penyebab utama risiko bencana: tata ruang, degradasi lingkungan, tata kelola yang lemah, dan ketimpangan sosial.
• Integrasi DRR membantu perencana kota memahami dan mengelola risiko, bukan sekadar merespons bencana setelah terjadi.
• Praktik baik: penataan ulang fungsi lahan, penguatan standar bangunan, dan pengurangan paparan masyarakat terhadap zona rawan.

Perspektif Kebijakan

• SDGs menekankan pengurangan korban dan kerugian ekonomi akibat bencana, terutama bagi kelompok rentan.
• Sendai Framework mendorong integrasi DRR dalam jalur pendidikan dan pengembangan profesional, serta penegakan aturan tata ruang berbasis risiko.
• Kebijakan nasional Afrika Selatan (SPLUMA) dan National Disaster Management Framework menuntut integrasi DRR dalam perencanaan dan pengembangan wilayah.

Studi Kasus: Implementasi Integrasi DRR di Universitas Afrika Selatan

Metodologi Penelitian

• Studi ini menggunakan desain eksploratori kualitatif dengan survei daring kepada 18 dosen dari 11 universitas yang menawarkan program perencanaan kota dan wilayah.
• Kriteria partisipan: dosen yang telah mengintegrasikan aspek DRR dalam modul yang diajarkan.
• Analisis dilakukan dengan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang integrasi DRR dalam kurikulum.

Temuan Kunci

1. Kesadaran dan Komitmen Tinggi

• Seluruh partisipan sepakat bahwa DRR sangat relevan untuk calon perencana kota.
• Mayoritas menilai perencana kota berperan vital dalam menata permukiman, infrastruktur, dan tata ruang agar lebih tahan bencana.
• DRR dianggap penting untuk membangun kota yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana masa depan.

2. Praktik Integrasi di Kurikulum

• DRR telah diintegrasikan dalam beberapa modul, seperti sustainable development, environmental planning, spatial planning, flood planning, urban design, hingga city safety.
• Namun, tidak ada satu pun universitas yang memiliki mata kuliah khusus DRR. Integrasi hanya terjadi pada 1–2 modul, dengan porsi materi DRR rata-rata hanya 5%–20% dari total konten modul.
• Integrasi lebih banyak terjadi di tingkat pascasarjana, sehingga sebagian besar mahasiswa S1 tidak mendapat paparan cukup tentang DRR.

3. Studi Kasus Modul dan Materi

• Di University E, mahasiswa belajar memantau floodplain, pengelolaan limbah, hingga analisis kontur untuk mencegah banjir.
• Di University F, kelas Urban Infrastructure membahas kegagalan infrastruktur dan respons komunitas, sedangkan kelas Metropolitan Planning mengulas peran pemerintah lokal dalam manajemen bencana.
• University H mengintegrasikan DRR pada tiga modul di tingkat S1 dan S2, namun tetap hanya 50% dari konten modul yang membahas DRR.

4. Tantangan Utama Integrasi

• Keterbatasan waktu dan ruang dalam kurikulum: Kurikulum sudah penuh, sulit menambah materi baru tanpa mengorbankan konten lain.
• Keterbatasan dana dan SDM: Minimnya anggaran menghambat perekrutan dosen dengan keahlian DRR.
• Kurangnya pemahaman dan pelatihan: Banyak dosen spesialis di bidang tertentu enggan atau kesulitan memperluas kompetensi ke DRR.
• Minimnya materi dan best practice: Kurangnya bahan ajar dan contoh nyata integrasi DRR dalam perencanaan kota.

5. Dampak Integrasi yang Terbatas

• Paparan mahasiswa tentang DRR masih sangat terbatas, terutama di jenjang S1.
• Hanya sebagian kecil lulusan yang benar-benar memahami dan mampu menerapkan prinsip DRR dalam praktik profesional.
• Potensi besar untuk memperluas integrasi, namun butuh strategi nasional dan dukungan institusi.

Analisis Kritis: Kelebihan, Keterbatasan, dan Perbandingan Global

Kelebihan Studi

• Memberikan gambaran nyata tentang status integrasi DRR dalam pendidikan perencana kota di Afrika Selatan.
• Mengungkap tantangan struktural dan kultural yang juga dialami banyak negara berkembang.
• Menawarkan dasar untuk reformasi kurikulum dan kebijakan pendidikan perencana kota.

Keterbatasan

• Studi berbasis self-report dari dosen, sehingga ada potensi bias persepsi.
• Tidak membahas secara mendalam dampak integrasi DRR terhadap outcome lulusan di dunia kerja.
• Belum mengeksplorasi inovasi digital atau kolaborasi dengan industri dalam pengembangan materi DRR.

Perbandingan dengan Negara Lain

• Di India, hanya sedikit universitas yang mengintegrasikan DRR dalam kurikulum perencanaan, meski risiko bencana sangat tinggi.
• Di Australia dan Jepang, integrasi DRR lebih maju, didorong kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan sektor swasta.
• Di Indonesia, tantangan serupa muncul: kurikulum perencanaan kota masih minim materi DRR, padahal risiko bencana sangat tinggi.

Implikasi dan Rekomendasi Strategis

1. Reformasi Kurikulum dan Materi Ajar

• DRR harus menjadi bagian inti, bukan sekadar tambahan, dalam kurikulum perencanaan kota dan wilayah.
• Pengembangan modul khusus DRR, baik teori maupun praktik, di semua jenjang pendidikan.
• Integrasi studi kasus lokal dan global, simulasi, serta proyek lapangan untuk memperkuat pemahaman aplikatif.

2. Penguatan Kapasitas Dosen dan Institusi

• Pelatihan intensif bagi dosen tentang konsep, metode, dan aplikasi DRR dalam perencanaan kota.
• Kerja sama dengan praktisi, lembaga DRR, dan industri untuk pengembangan materi dan magang mahasiswa.
• Penambahan anggaran untuk rekrutmen dosen ahli DRR dan pengembangan bahan ajar.

3. Kolaborasi Lintas Sektor dan Disiplin

• Pembentukan kelompok kerja lintas disiplin (climate task group) yang menggabungkan keahlian iklim, perencanaan, dan DRR.
• Kolaborasi antara universitas, pemerintah daerah, dan lembaga internasional untuk pengembangan kurikulum dan riset bersama.
• Integrasi DRR dalam kebijakan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.

4. Digitalisasi dan Inovasi Pembelajaran

• Pengembangan platform daring untuk pelatihan dan simulasi DRR berbasis kasus nyata.
• Pemanfaatan data spasial, GIS, dan teknologi digital untuk pembelajaran dan penelitian risiko bencana.
• Penguatan literasi digital mahasiswa dan dosen untuk mendukung pembelajaran adaptif.

5. Advokasi dan Pengakuan Profesi

• Mendorong asosiasi perencana kota untuk menjadikan kompetensi DRR sebagai syarat sertifikasi profesional.
• Kampanye kesadaran tentang pentingnya DRR di kalangan mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan industri.

Studi Angka dan Fakta: Potret Integrasi DRR di Perguruan Tinggi

• Dari 11 universitas yang disurvei, rata-rata hanya 1–2 modul yang mengintegrasikan DRR, dengan porsi materi 5%–20% per modul.
• Tidak ada universitas yang memiliki mata kuliah khusus DRR.
• Integrasi lebih banyak terjadi di tingkat pascasarjana, sehingga sebagian besar mahasiswa S1 tidak terpapar DRR.
• Tantangan utama: keterbatasan waktu, dana, SDM, dan materi ajar.

Opini dan Kritik: Integrasi DRR, Momentum Reformasi atau Formalitas?

Integrasi DRR dalam kurikulum perencanaan kota bukan sekadar tuntutan kebijakan, tapi kebutuhan strategis di era bencana kompleks dan perubahan iklim. Namun, jika hanya dilakukan setengah hati—sekadar menambah satu-dua topik dalam modul—manfaatnya akan sangat terbatas. Reformasi kurikulum harus dilakukan secara menyeluruh, didukung pelatihan dosen, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi pembelajaran.

Kritik utama terhadap praktik saat ini adalah minimnya komitmen institusi dan pemerintah untuk menyediakan sumber daya dan insentif bagi pengembangan kurikulum DRR. Selain itu, penguatan jejaring antara universitas, industri, dan lembaga DRR masih sangat diperlukan untuk memastikan lulusan benar-benar siap menghadapi tantangan nyata di lapangan.

Tren Masa Depan: Kompetensi DRR sebagai Standar Baru Perencana Kota

• Digitalisasi dan Big Data: Penguasaan teknologi GIS, analisis risiko spasial, dan pemodelan bencana akan menjadi syarat wajib perencana kota modern.
• Kolaborasi Global: Mobilitas tenaga kerja dan harmonisasi standar kompetensi DRR di tingkat regional dan internasional akan membuka peluang karier baru.
• Lifelong Learning: Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang DRR harus menjadi bagian dari pengembangan profesional perencana kota.
• Pendekatan Komunitas: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan mitigasi bencana semakin diakui sebagai kunci keberhasilan pembangunan kota berkelanjutan.

Kesimpulan: Menuju Kota Tangguh Lewat Kurikulum Perencanaan Adaptif

Studi Koen dkk. menegaskan bahwa integrasi DRR dalam kurikulum perencanaan kota adalah fondasi utama membangun kota tangguh dan berkelanjutan. Tantangan integrasi memang besar—mulai dari keterbatasan waktu, dana, hingga kapasitas dosen—namun peluang reformasi juga terbuka lebar. Dengan komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi pembelajaran, universitas dapat menjadi motor penggerak transformasi kompetensi perencana kota masa depan. Indonesia dan negara berkembang lain dapat mengambil pelajaran penting dari pengalaman Afrika Selatan: investasi pada pendidikan DRR adalah investasi pada masa depan kota yang lebih aman, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sumber

Koen T, Coetzee C, Kruger L, Puren K. (2024). Assessing the integration between disaster risk reduction and urban and regional planning curricula at tertiary institutions in South Africa. J transdiscipl res S Afr. 20(1), a1451.

Megaproject bukanlah proyek biasa. Dengan anggaran yang sering melebihi 1 miliar dolar AS, masa pelaksanaan hingga lebih dari satu dekade, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta, megaproject menjadi medan uji paling ekstrem dalam manajemen proyek. Seperti ditunjukkan oleh Sanchez-Cazorla et al. (2017), karakteristik megaproject — mulai dari ketidakpastian, ambiguitas, dinamika sosial-politik, hingga antarmuka teknis — membuat pengelolaan risikonya lebih penting dan jauh lebih kompleks dibanding proyek skala kecil-menengah.

Tujuan Penelitian: Mengisi Kesenjangan Pengetahuan

Penelitian ini bertujuan menyusun tinjauan sistematis tentang manajemen risiko dalam megaproject, dengan fokus utama pada fase identifikasi risiko. Penulis menyusun:

1. Analisis bibliometrik dari 83 artikel terpilih.
2. Klasifikasi risiko ke dalam sembilan kategori utama.
3. Pemetaan celah penelitian dan potensi praktik lanjutan dalam risk management megaproject.

Kerangka Teori: Mengapa Identifikasi Risiko Itu Kritis?

Manajemen risiko, menurut Project Management Institute (2013), merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons risiko. Dalam konteks megaproject, proses ini menjadi kunci keberhasilan, karena keterlambatan, pembengkakan biaya, dan konflik kepentingan dapat menyebabkan proyek gagal total — bahkan hingga merugikan negara atau instansi pengelola.

Identifikasi risiko menjadi fase paling krusial. Tanpa identifikasi, risiko tidak bisa ditangani. Bahkan, semakin dini risiko dikenali, semakin rendah biaya dan upaya mitigasi yang dibutuhkan (Fukayama et al., 2008).

Metodologi: Tinjauan Literatur Sistematis

Proses Penelitian

Tim penulis menggunakan pendekatan systematic literature review dengan lima tahap:

1. Menentukan topik dan periode (2000–2013).
2. Memilih basis data (WoK, Scopus, ABI/Inform).
3. Melakukan pencarian dengan kata kunci seperti “risk” + “megaproject”.
4. Mengolah dan membersihkan hasil pencarian (365 artikel menjadi 83 artikel terpilih).
5. Menganalisis menggunakan ATLAS.ti dan Excel.

Statistik Bibliometrik

• Jumlah Artikel: 83 referensi, dengan 79,52% berasal dari jurnal dan sisanya prosiding konferensi.
• Jurnal Dominan: International Journal of Project Management (12%).
• Metode Populer: Studi kasus (41%), model/simulasi (29%), dan artikel konseptual (36%).
• Fokus Proyek: Paling banyak pada sektor jalan dan rel (masing-masing 9 artikel), diikuti gedung, energi, dan kilang.
• Lokasi Studi: Eropa (16 artikel) dan Amerika Utara (9 artikel) menjadi area dominan.

Temuan Utama: Kategori Risiko dalam Megaproject

Penulis menyusun sembilan kategori risiko utama sebagai panduan praktis:

1. Risiko Desain

Terkait pemilihan metode pelaksanaan, studi kelayakan, dan akuisisi lahan. Risiko ini lazim di tahap awal dan dapat berdampak sistemik ke seluruh siklus proyek.

2. Risiko Legal dan Politik

Misalnya, perubahan regulasi, pembatalan izin, atau intervensi pemerintah. Sebagai contoh, proyek di Turki yang dianalisis oleh Owens et al. (2012) menunjukkan betapa cepatnya lingkungan regulasi bisa berubah.

3. Risiko Kontraktual

Melibatkan ketidakjelasan isi kontrak, renegosiasi sepihak, atau konflik antar pihak dalam PPP (Public–Private Partnership). Contoh muncul dalam proyek jalan tol di Brasil.

4. Risiko Konstruksi

Kategori paling dominan (43,37%) dalam literatur. Mencakup keterlambatan, kesalahan teknis, atau kegagalan spesifikasi teknis. Salah satu studi menarik berasal dari Heathrow Terminal 5, yang mengalami penundaan karena kesalahan perencanaan teknis.

5. Risiko Operasional dan Pemeliharaan

Biasanya muncul pasca konstruksi, seperti kesalahan manajemen fasilitas, inefisiensi operasional, atau ketidaksesuaian performa.

6. Risiko Tenaga Kerja

Meliputi pelatihan, keselamatan kerja, dan tantangan komunikasi lintas budaya — terutama relevan dalam proyek internasional dengan tenaga kerja multinasional.

7. Risiko Sosial dan Konsumen

Dibagi menjadi:

• Risiko Permintaan: Fluktuasi volume pengguna.
• Risiko Pasar: Perubahan preferensi pengguna atau munculnya pesaing.
• Dampak Sosial: Penolakan masyarakat lokal (NIMBY).
• Lingkungan: Risiko pencemaran, deforestasi, dan lain-lain.
• Reputasi: Citra buruk akibat pemberitaan negatif.

8. Risiko Finansial dan Ekonomi

Termasuk devaluasi mata uang, inflasi, masalah likuiditas, atau kesalahan prediksi pendapatan jangka panjang.

9. Force Majeure

Bencana alam, perang, atau terorisme yang tidak dapat dikendalikan dan berdampak sistemik terhadap jadwal dan anggaran.

Studi Kasus: Heathrow Terminal 5 dan Gideon’s Gang

Studi pada proyek Terminal 5 di Heathrow menunjukkan kompleksitas manajemen risiko di lingkungan berisiko tinggi. Isu desain dan konstruksi menjadi hambatan utama, ditambah tekanan publik yang kuat karena pengaruh media. Sementara proyek "Gideon’s Gang" (sebuah inisiatif infrastruktur lingkungan) menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak dini untuk menghindari risiko reputasi dan resistensi sosial.

Kelemahan dan Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Penelitian ini mengakui keterbatasan berikut:

• Kurangnya Studi Longitudinal: Mayoritas artikel bersifat cross-sectional.
• Minimnya Statistik Empiris: Hanya 18% artikel menggunakan analisis statistik.
• Dominasi Studi Konstruksi: Risiko sosial, finansial, dan politik kurang dijelajahi secara mendalam.
• Ketiadaan Standarisasi Model: Tidak ditemukan satu pun model risiko yang disepakati bersama di bidang megaproject.

Penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut dalam:

• Analisis lintas sektor (misalnya: transportasi vs energi).
• Studi longitudinal untuk melihat evolusi risiko.
• Pengembangan alat kuantitatif berbasis big data dan AI untuk prediksi risiko secara dinamis.

Implikasi Praktis: Panduan bagi Manajer Proyek

Bagi praktisi, artikel ini menyediakan peta risiko yang komprehensif dan aplikatif untuk tahap identifikasi risiko awal. Dalam praktik, daftar risiko dan klasifikasinya dapat digunakan untuk:

• Membuat Checklist Risiko: Sebagai bagian dari due diligence proyek.
• Menyesuaikan Strategi Mitigasi: Sesuai dengan jenis risiko dominan pada setiap fase proyek.
• Mengalokasikan Sumber Daya Mitigasi: Berdasarkan kategori risiko dan kemungkinan dampaknya.

Kesimpulan: Identifikasi Risiko sebagai Pondasi Kesuksesan Megaproject

Melalui tinjauan literatur yang sistematis, Sanchez-Cazorla dan tim memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengkategorikan risiko megaproject. Penelitian ini menjadi dasar kuat untuk menyusun strategi manajemen risiko sejak tahap paling awal, yaitu identifikasi. Dalam konteks industri yang semakin sarat proyek berskala besar — seperti infrastruktur IKN, proyek kereta cepat, atau pembangkit energi terbarukan — pendekatan ini menjadi semakin relevan dan mendesak untuk diterapkan.

Sumber Asli:

Sanchez-Cazorla, A., Alfalla-Luque, R., & Irimia-Diéguez, A. (2017). Risk Identification in Megaprojects as a Crucial Phase of Risk Management: A Literature Review. Project Management Journal, 47(6), 75–93. DOI: 10.1177/875697281604700606.

 

Dalam era perubahan iklim dan urbanisasi yang kian pesat, kebutuhan akan sistem pendukung keputusan berbasis risiko dalam perencanaan tata ruang menjadi semakin penting. Artikel bertajuk “Integrating Risk Assessment into Spatial Planning: RiskOTe Decision Support System” oleh Nelson Mileu dan Margarida Queirós memaparkan bagaimana sistem pendukung keputusan spasial (SDSS) yang dikembangkan melalui RiskOTe dapat membantu perencana kota memahami, menganalisis, dan menanggapi risiko bencana secara lebih sistematis. Dengan menggunakan studi kasus di kota Oeiras, Portugal, artikel ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan spasial untuk mengintegrasikan risiko ke dalam kebijakan tata guna lahan, menghasilkan wawasan berharga yang sangat relevan bagi banyak kota yang rentan terhadap risiko alam dan teknologi.

Tantangan dalam Perencanaan Spasial dan Peran Risiko

Artikel ini dibuka dengan latar belakang meningkatnya relevansi sistem pendukung keputusan (DSS) dalam manajemen risiko bencana, terutama karena dampak bencana alam yang semakin besar terhadap komunitas dan ekonomi global. Ditekankan bahwa meskipun pemetaan risiko telah menjadi alat yang umum, cara penggunaannya dalam proses perencanaan ruang belum optimal. Inilah celah yang coba diisi oleh RiskOTe SDSS, sebuah sistem pendukung keputusan berbasis spasial yang dirancang untuk membantu pengambil kebijakan memahami kompleksitas hubungan antara bahaya, kerentanan, dan konsekuensi risiko.

Arsitektur dan Metodologi RiskOTe

RiskOTe dibangun berdasarkan kerangka penilaian risiko semi-kuantitatif yang memadukan indeks bahaya dan indeks konsekuensi. Rumus dasar yang digunakan adalah:

Risk = Hazard × Consequences

Komponen konsekuensi ini mencakup empat dimensi kerentanan utama—fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan—yang masing-masing dihitung dengan indeks tersendiri. Misalnya, indeks kerentanan sosial dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan rasio usia, gender, status pengangguran, kewarganegaraan, dan struktur keluarga. Demikian pula, indeks fisik mempertimbangkan populasi, bangunan, dan infrastruktur.

Data untuk model ini berasal dari database lokal dan sensus penduduk tahun 2011, yang kemudian dianalisis melalui sistem berbasis PostgreSQL dan PostGIS dengan antarmuka visual berbasis HTML5, JavaScript, dan pustaka GIS seperti OpenLayers dan GeoExt.

Studi Kasus: Kota Oeiras

Untuk menguji RiskOTe, penulis menggunakan kota Oeiras—sebuah kawasan metropolitan di pinggiran Lisbon—sebagai laboratorium nyata. Kota ini memiliki 172.120 penduduk dan karakteristik urbanisasi yang tinggi, serta ancaman multi-risiko seperti banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor.

Skenario Pertama: Evaluasi Dasar

Skenario awal menggunakan bobot default dan memetakan daerah di paroki Porto Salvo. Risiko utama adalah kebakaran semak dengan nilai indeks bahaya 2.89 dan konsekuensi rendah (0.92). Sistem menyimpulkan bahwa risiko keseluruhan adalah "rendah", dengan rekomendasi bahwa pembangunan diizinkan, tetapi masyarakat perlu sadar terhadap bahaya yang ada. Hanya tiga infrastruktur jalan lokal yang terpapar, dan waktu respons ke rumah sakit sekitar 13–14 menit serta ke stasiun pemadam kebakaran 6–7 menit.

Skenario Kedua: Dampak Peningkatan Kerentanan

Skenario ini mensimulasikan pembangunan baru yang menambah 70 penduduk dan 10 bangunan, tanpa mengubah bobot atau lokasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan indeks konsekuensi menjadi 1.59 dan peningkatan level risiko menjadi "sedang". Meskipun demikian, model tetap merekomendasikan pembangunan dengan syarat adanya demonstrasi kondisi keamanan dan langkah mitigasi.

Skenario Ketiga: Area Perkotaan Rentan Banjir

Skenario ini diterapkan di pusat kota Oeiras, dekat sungai Laje dan stasiun kereta. Daerah tersebut memiliki indeks bahaya banjir sebesar 2.98 dan indeks konsekuensi sebesar 1.26, menghasilkan klasifikasi risiko “sedang”. Rekomendasi tetap sama: pembangunan diizinkan dengan catatan harus ada langkah mitigasi yang jelas.

Evaluasi Model dan Keterbatasan

Hasil skenario menunjukkan bahwa RiskOTe cenderung tidak terlalu restriktif terhadap perubahan tata guna lahan kecuali kedua komponen—bahaya dan konsekuensi—bernilai tinggi secara bersamaan. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual daripada sistem konvensional yang biasanya berbasis larangan absolut.

Namun, artikel ini juga dengan jujur menyoroti sejumlah keterbatasan. Pertama adalah kesulitan memperoleh data moneter atau nilai strategis untuk semua elemen yang terekspos. Kedua, penggabungan indeks kerentanan yang sangat kompleks dapat menimbulkan persoalan dalam pembobotan dan perbandingan. Ketiga, unit analisis terkecil yang digunakan adalah blok statistik, yang menimbulkan isu klasik seperti modifiable areal unit problem (MAUP). Keempat, keterbatasan dalam memperhitungkan dinamika populasi harian dan musiman juga menambah tantangan dalam akurasi penilaian risiko.

Nilai Tambah dan Implikasi Industri

Keunggulan utama RiskOTe adalah pada fleksibilitasnya. Model ini tidak hanya menyediakan perhitungan risiko, tetapi juga dilengkapi alat perbandingan skenario dan visualisasi berbasis web yang mudah diakses tanpa memerlukan keahlian GIS tingkat lanjut. Bagi pemerintah kota, alat ini memungkinkan proses perencanaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal.

Dalam konteks tren global, RiskOTe sangat relevan mengingat kebutuhan akan integrasi antara tata ruang dan manajemen risiko semakin mendesak, terutama pasca-pandemi dan di tengah ancaman perubahan iklim. Kota-kota yang berkembang cepat, seperti Jakarta, Manila, atau Lagos, dapat sangat diuntungkan dari penerapan sistem serupa yang disesuaikan dengan data lokal.

Sebagai catatan tambahan, langkah ke depan yang direkomendasikan penulis adalah memigrasikan sistem sepenuhnya ke platform open-source seperti Python dan GitHub, sehingga dapat digunakan oleh lebih banyak pemerintah daerah.

Kesimpulan

RiskOTe SDSS merupakan inovasi penting dalam bidang perencanaan tata ruang berbasis risiko. Dengan pendekatan semi-kuantitatif yang menggabungkan analisis bahaya, kerentanan, dan eksposur, sistem ini menghadirkan platform yang tidak hanya informatif tetapi juga strategis. Meski terdapat keterbatasan data dan metodologi, fleksibilitas sistem memungkinkan penyesuaian lebih lanjut. Implementasinya di kota Oeiras membuktikan bahwa pengambilan keputusan dalam transformasi penggunaan lahan dapat dilakukan secara lebih cermat dan berbasis bukti. Bagi perencana kota dan pembuat kebijakan, RiskOTe bisa menjadi contoh konkret bagaimana teknologi dapat menjembatani antara analisis spasial dan tindakan nyata dalam pengelolaan risiko perkotaan.

Sumber artikel asli:
Mileu, N., & Queirós, M. (2018). Integrating Risk Assessment into Spatial Planning: RiskOTe Decision Support System. International Journal of Geo-Information, 7(5), 184.

 

Perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan pembangunan daerah. Kabupaten Nias Barat yang mengalami pertumbuhan pesat menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Paper "Kajian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Barat" oleh Faahakhododo Zai dan Wanapri Pangaribuan membahas urgensi revisi RTRW guna memastikan perencanaan ruang yang selaras dengan dinamika perubahan wilayah dan regulasi terbaru.

1. Perubahan Batas Wilayah dan Dampaknya

Kabupaten Nias Barat mengalami perubahan batas wilayah administratif antara tahun 2014 hingga 2021. Data menunjukkan:

• Luas wilayah tahun 2014: 49.423,79 Ha.
• Luas wilayah tahun 2021: 46.533,04 Ha.
• Wilayah yang bertambah: 2.445 Ha.
• Wilayah yang berkurang: 2.990 Ha.

Perubahan batas ini berdampak langsung pada pola pemanfaatan ruang, termasuk penyesuaian kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2. Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan RTRW 2014

Kajian ini menemukan adanya perbedaan signifikan antara kondisi penggunaan lahan aktual dengan perencanaan RTRW 2014:

• Permukiman: RTRW mencatat luas 187,43 Ha, sedangkan data eksisting menunjukkan 1.469,55 Ha.
• Perkebunan: RTRW menetapkan 9.605,55 Ha, namun penggunaan lahan aktual mencapai 27.362,06 Ha.
• Pertanian lahan kering: 14.951,16 Ha dalam RTRW, sementara hasil observasi menunjukkan 15.047,93 Ha.
• Pertanian lahan basah: 1.143,71 Ha dalam RTRW, tetapi data eksisting mencatat 1.839,04 Ha.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa RTRW perlu diperbarui untuk mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

3. Perencanaan Pola Ruang Kabupaten Nias Barat

Dalam konsep revisi RTRW, terdapat dua zona utama:

1. Kawasan Lindung (25,3% atau 11.776,18 Ha) – mencakup hutan lindung, kawasan konservasi, dan badan air.
2. Kawasan Budidaya (74,7% atau 34.756,88 Ha) – meliputi pemukiman, perkebunan, pertanian, dan kawasan industri.

Rencana ini bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

4. Sistem Jaringan Infrastruktur dan Transportasi

Dalam revisi RTRW, sistem jaringan infrastruktur dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah:

• Jaringan jalan mencakup jalan kolektor primer dan sekunder untuk mendukung mobilitas ekonomi.
• Pengembangan energi baru seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk memenuhi kebutuhan listrik daerah.
• Sistem telekomunikasi diperkuat dengan menara BTS guna memperluas jangkauan internet dan komunikasi.
• Jaringan sumber daya air dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan dan mitigasi banjir.

Analisis dan Kritik

1. Pentingnya Integrasi Data Terkini dalam Perencanaan RTRW

Ketidaksesuaian antara RTRW 2014 dan kondisi eksisting menunjukkan bahwa pembaruan RTRW harus berbasis data terbaru. Penggunaan teknologi seperti citra satelit dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat meningkatkan akurasi dalam perencanaan tata ruang.

2. Keterlibatan Masyarakat dalam Revisi RTRW

Perencanaan tata ruang yang efektif memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Kajian ini menyoroti bahwa aspirasi masyarakat belum sepenuhnya tercermin dalam RTRW sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif dalam revisi RTRW.

3. Penguatan Regulasi dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW menyebabkan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan lahan. Untuk mengatasi hal ini, disarankan:

• Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
• Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang.
• Insentif bagi pengembang yang mematuhi regulasi tata ruang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Revisi RTRW Kabupaten Nias Barat menjadi langkah strategis dalam menghadapi dinamika pertumbuhan wilayah. Beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini adalah:

• Perubahan batas wilayah mempengaruhi pemanfaatan ruang, sehingga RTRW perlu disesuaikan.
• Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang eksisting dengan RTRW 2014 menegaskan urgensi revisi berbasis data terbaru.
• Pola ruang yang diusulkan (25,3% kawasan lindung dan 74,7% kawasan budidaya) bertujuan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan lingkungan.
• Peningkatan infrastruktur dan jaringan transportasi menjadi prioritas dalam revisi RTRW.

Sebagai rekomendasi, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Penguatan basis data spasial dengan memanfaatkan teknologi pemetaan modern.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW melalui forum konsultasi publik.
3. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk menghindari pelanggaran pemanfaatan ruang.
4. Integrasi RTRW dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan agar selaras dengan tujuan nasional dan global.

Dengan penerapan strategi ini, Kabupaten Nias Barat dapat mengelola pertumbuhan wilayah secara lebih efektif, mencegah konflik tata ruang, dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Sumber Artikel:
Faahakhododo Zai, Wanapri Pangaribuan. "Kajian Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Barat." Jurnal Insinyur Profesional, Volume 2, No. 3, Mei 2023, Hal 74-82.