Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 14 Februari 2025
Pinggiran kota, yang juga dikenal sebagai kawasan pinggiran kota, merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang cenderung lebih tinggi atau lebih rendah daripada kota inti, seringkali dengan jumlah rumah tangga tunggal yang lebih sedikit. Pertumbuhan penduduk di banyak wilayah metropolitan terus mendorong perluasan pinggiran kota, yang sering menjadi pusat pekerjaan dan aktivitas perdagangan. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, banyak pinggiran kota juga berfungsi sebagai komunitas independen yang dapat diakses oleh warga kota besar, seperti dalam konsep "kota komuter".
Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, fenomena yang dikenal sebagai "penerbangan kulit putih" telah terjadi, di mana kelompok kulit putih cenderung bermigrasi ke pinggiran kota, menyebabkan peningkatan penduduk dan tingkat pendapatan di sana dibandingkan dengan kota-kota inti.
Urban sprawl, yang sering terjadi di beberapa wilayah seperti India, Tiongkok, Selandia Baru, Kanada, Inggris Raya, dan sebagian Amerika Serikat, seringkali diiringi oleh pertumbuhan pinggiran kota baru. Namun, di beberapa tempat seperti Maroko, Perancis, dan sebagian besar Amerika Serikat, pinggiran kota tetap menjadi entitas terpisah yang dikelola secara independen atau sebagai bagian dari wilayah metropolitan yang lebih besar.
Di Amerika Serikat, wilayah di luar pinggiran kota sering disebut sebagai "pinggiran kota" atau "exurban", memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah daripada pinggiran kota namun lebih tinggi daripada daerah pedesaan. Hubungan ekonomi antara pinggiran kota dan kota inti, terutama melalui sistem transportasi komuter, sering terjalin kuat.
Perkembangan pinggiran kota secara luas terjadi pada abad ke-19 dan ke-20, didorong oleh peningkatan infrastruktur transportasi seperti jaringan kereta api dan jalan raya. Meskipun umumnya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah daripada distrik di wilayah metropolitan, pinggiran kota menawarkan berbagai pengecualian, termasuk kawasan industri, kota-kota terencana, dan kota satelit, yang mungkin memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada konteksnya.
Disadur dari Artikel : en.wikipedia.org
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 14 Februari 2025
Direktur BWS NT II Agus Sosiawa bersama Direktur Bidang Pelaksana Costandji Naiti, Kasatkeri Bendungan Fery Moun Hapy, PPK Bendungan I (Temef) Frengky Welkis, PPK Perencanaan dan Program Willem Sidharno melakukan kunjungan ke Bendungan Temef di Kabupaten TTS pada tanggal 20 Juli 2020. Mereka bertujuan untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan di lapangan dan melakukan inspeksi terhadap gedung putar yang sedang dibangun oleh PT. Waskita Karya (KSO) PT. Bahagia Bangun Nusa Paket I dan II yang dikerjakan oleh PT. Nindya Karya KSO PT. Selama periode pelaksanaan Bina Nusa Lestar 2018-2022.
Kunjungan lapangan ini penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. Meskipun terjadi situasi pandemi Covid-19, pekerjaan konstruksi tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi kesehatan semua pihak yang terlibat dalam proyek.
Frengky Welkis, selaku PPK Bendungan I, menjelaskan bahwa progres pembangunan Bendungan Temef hingga tanggal 7 Agustus 2020 mencapai 41% pada paket I dan 64% pada paket II. Saat ini, fokus pekerjaan adalah pada pembangunan bypass yang telah mencapai progres 80%, dengan target penyelesaian 100% pada minggu kedua bulan Juli. Setelah selesai dibangunnya saluran bypass, pekerjaan pada bangunan induk bendungan atau rangka bendungan akan segera dimulai.
Terowongan sirkulasi yang memiliki panjang 490 meter dan dimensi 2 x 5,50 x 5,50 menjadi salah satu bagian kunci dari pembangunan ini. Bangunan terowongan berbentuk lingkaran ini memiliki fungsi penting sebagai saluran sungai utama selama proses konstruksi, khususnya pada pembangunan tanggul bendungan. Data teknis mengenai rangkaian terowongan ini menjadi informasi penting dalam proses pengawasan dan evaluasi proyek pembangunan Bendungan Temef.
Sumber : pu.go.id
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025
Pembentukan bank tanah di Indonesia merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi berbagai permasalahan pertanahan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah/Direktur Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil, bank tanah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan adil. Hal ini dilakukan dengan mendukung inisiatif seperti pembangunan perumahan umum, pengembangan ruang publik, dan peningkatan sektor pertanian.
Pada tahap awal, bank tanah ini diharapkan bisa mulai beroperasi pada akhir tahun ini atau paling lambat awal Januari 2022. Sofyan A Djalil menyatakan bahwa pemerintah akan memulai dari skala yang kecil dan secara bertahap akan memperluas operasinya seiring berjalannya waktu. Hal ini menandai langkah awal dalam mengelola cadangan tanah negara untuk kepentingan masyarakat secara efisien.
Bank tanah memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengelolaan pertanahan di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah terkait, bank ini dikelola oleh suatu komite yang ditunjuk oleh CEO dan dikendalikan oleh dewan direksi. Diharapkan bahwa bank tanah ini dapat mengoptimalkan penggunaan lahan untuk kepentingan umum, sehingga mampu meminimalisir potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan pertanahan, baik secara vertikal maupun horizontal.
Selain itu, perintah pemerintah mengenai pengalihan modal BPR diharapkan selesai pada akhir tahun 2021, setelah itu akan ditunjuk pengurus bank tersebut. Proses ini menandai langkah signifikan dalam memastikan keberlangsungan operasional dan pengelolaan bank tanah secara efektif. Dengan adanya pengaturan yang jelas terkait pengalihan modal dan pengelolaan bank tanah, diharapkan bahwa bank ini dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan di Indonesia.
Melalui bank tanah, diharapkan bahwa pemanfaatan lahan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien dan adil. Ini akan mendukung berbagai sektor seperti perumahan, pertanian, dan pengembangan ruang publik. Dengan demikian, bank tanah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Sumber: kompas.com
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025
Serang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidi Halim dan Dirjen PT PP Novel Arsyad meresmikan Bendungan Sindangheula di Wilayah Serang, Provinsi Banten , Kamis. (3 April 2021).
Presiden menyampaikan Bendungan Sindangheula yang dibangun pada tahun 2015 telah selesai dan siap digunakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bendungan berkapasitas 9,3 juta meter kubik ini akan memberikan manfaat bagi 1.280 hektar (ha) sawah di Provinsi Serang dan Banten pada umumnya. Sehingga kami berharap bendungan ini dapat memberikan nilai tambah bagi petani Banten dengan menyediakan air yang cukup. ketersediaannya agar lebih produktif dalam menjaga ketahanan pangan,” ujarnya.
Presiden Jokowi menambahkan, manfaat lain dari Bendungan Sindangheula adalah untuk menyediakan air baku bagi kawasan industri Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. “Bendungan ini mampu menghasilkan air baku hingga 0,80 m3/s. Provinsi Banten sudah mulai memanfaatkannya dengan laju 0,40 m3/s,” ujarnya.
Menurut Presiden, keunggulan Bendungan Sindangheula yang ketiga adalah juga berguna untuk meredam banjir hingga 50 m3/s dari sungai Ciujung dan Cidurian yang biasanya meluap dan membanjiri Kabupaten Serang dan sekitarnya dengan curah hujan yang tinggi. Keempat bendungan ini juga akan berfungsi sebagai pembangkit listrik berkapasitas 0,40MW yang akan digunakan oleh Provinsi Banten, kata Presiden.
Presiden juga mencatat, bendungan ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata baru di Provinsi Banten. “Saya meminta kepada pemerintah provinsi dan masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara bendungan ini demi kesejahteraan masyarakat,”; Pesan dari Presiden.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan keberadaan Bendungan Sindangeula patut dijadikan destinasi wisata air di Banten selain untuk kebutuhan air baku. “Saya yakin Bendungan Sindangheula ke depan akan menjadi kawasan wisata karena letaknya yang sangat dekat dengan kota Serang. Mudah-mudahan nanti akses tol dari Serang sampai Panimbang pasti lebih mudah,” kata Menteri Basuki.
PUPR Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Jarot Widyoko mengatakan Bendungan Sindangheula merupakan salah satu dari 18 bendungan yang akan selesai dan dibuka antara tahun 2015 hingga 2020. Karena fungsi irigasinya, sudah dimanfaatkan sejak tahun 2020 dan berhasil meningkatkan indeks tanaman (IP) dari 120 persen menjadi 180 persen, ujarnya.
Jarot juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Banten atas inisiatif pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bendungan Sindangheula. “Pemerintah daerah membangun instalasi pengolahan air dengan kapasitas 400 liter per detik di bendungan ini dan membangun saluran masuk,”; dia berkata.
PT PP dan PT Hutama Karya (Persero) membangun Bendungan Sindangheula antara tahun 2015 hingga 2019 dengan total biaya Rp 458 miliar.
Turut hadir Menteri Basuki, CEO PT Hutama Karya Budi Harto, Direktur Operasi II PT. PP M. Toha Fauzi, Menteri Teknologi, Perindustrian dan Lingkungan Hidup, PUPR Endra S. Atmawidjaja, Dirjen Bendungan dan Danau, Kementerian Sumber Daya Air, PUPR (SDA) Airlangga Mardjono, Direktur Biro Komunikasi Publik Krisno Yuwono, Pengelola Daerah Sungai Cidanau , Ciujung , Cidurian (BBWSC 3) Banten Sahron Soegiharto, Direktur Balai Penyelenggaraan Jalan Nasional (BPJN) Wida Nurfaida, Direktur Balai Prasarana Permukiman Daerah (BPPW) Banten Rozali Indra Saputra dan Direktur BP2JK Hamdi. (Tujuan)
Sumber: pu.go.id
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025
Dalam geografi, statistika, dan arkeologi, pemukiman, tempat, atau tempat berpenghuni adalah suatu komunitas masyarakat yang mendiami suatu tempat tertentu. Kompleksitas suatu pemukiman dapat bervariasi dari sejumlah kecil bangunan yang dikelompokkan hingga kota terbesar dengan kawasan perkotaan di sekitarnya. Daerah pemukiman dapat mencakup desa, kota kecil, kota besar dan kecil. Suatu pemukiman mungkin telah mengetahui ciri-ciri sejarahnya, seperti tanggal atau era pertama kali pemukiman tersebut atau pemukiman pertama suatu kelompok tertentu. Proses pemukiman melibatkan migrasi orang.
Dalam bidang pemodelan prediktif geospasial, pemukiman adalah "kota, kota kecil, desa, atau kumpulan bangunan lain tempat orang tinggal dan bekerja."
Permukiman mencakup fasilitas yang dibangun secara tradisional seperti jalan, pagar, sistem lapangan, pantai dan parit, kolam, taman dan hutan, kincir angin dan kincir air, rumah besar, parit dan gereja.
Bukti geografis paling awal mengenai tempat tinggal manusia terdapat di Jebel Irhoud, tempat delapan individu manusia modern awal berasal dari periode Paleolitik Tengah.
Sisa-sisa hunian tertua yang ditemukan adalah sisa-sisa gubuk yang terbuat dari lumpur dan ranting di lokasi Ohalo (sekarang berada di bawah air) dekat pantai Laut Galilea, sekitar SM. Bangsa Natufia membangun rumah, juga di Levant, sekitar SM. Sisa-sisa pemukiman mirip desa menjadi lebih umum setelah penemuan pertanian.
Disadur : id.wikipedia.org
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dipublikasikan oleh Izura Ramadhani Fauziyah pada 12 Februari 2025
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyelesaikan pembangunan Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang, Jawa Barat dengan mengedepankan daur ulang alam yang ramah lingkungan. Prinsip infrastruktur yang berorientasi ekologi dan berkelanjutan digunakan dalam pembangunan Bendungan Sadawarna, mulai dari tahap pemetaan, survei, perencanaan, pembebasan lahan, konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan (SIDLACOM).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang berorientasi ekologi dan berkelanjutan sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan semakin didorong untuk menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan sehingga manfaat infrastruktur dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
“Untuk meminimalisir dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan, daya dukung lingkungan harus diperhitungkan secara matang dan pengembangan seluruh potensi daerah yang ada harus dioptimalkan, seperti penggunaan material lokal untuk mengurangi konsumsi karbon dioksida,” kata Menteri Basuki.
Sehubungan dengan pembangunan Bendungan Sadawarna, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air mengoptimalkan potensi efisiensi bendungan dengan mengedepankan 7 konsep daur ulang alam yang hijau. Pertama, pada tahap pembangunan Bendungan Sadawarna telah memiliki laboratorium mekanika tanah dan geoteknik yang mandiri, sehingga mengurangi waktu pengujian laboratorium karena hanya ada 2 (dua) laboratorium di Indonesia yang menguji parameter umum tanggul.
Kedua, Bendungan Sadawarna mengoptimalkan operasionalnya sebagai sumber produksi energi surya (solar panel), sehingga tidak hanya mempunyai manfaat ketahanan pangan, namun juga kemandirian energi operasional. Pembangunan bendungan yang telah selesai dihitung dengan asumsi luas maksimum bendungan yang dimanfaatkan PLTS adalah 5% dan 1 hektar dapat menghasilkan potensi listrik sebesar 1 megawatt (MW). Selanjutnya ditentukan lokasi banjir dan dipilih lokasinya.
“Saat ini kami sedang menghitung kebutuhan penjualan energi surya. Apalagi yang digunakan saat ini sebagai input pekerjaan sekitar 70 ribu watt, namun ke depan tidak hanya internal tapi juga eksternal,” kata Direktur Utama. perusahaan.BBWS Citarum Dinas PUPR Bastar.
Bendungan Sadawarna Cipunagara - daerah aliran sungai sepanjang 137 km yang mengalir dari gunung Bukit ngul di pegunungan Bandung utara dan mengalir ke Laut Jawa, tepat di bagian utara Barat. Jawa Dengan luas daerah tangkapan air 695,61 hektar, aliran bendungan ini juga dapat digunakan untuk turbin yang dapat diubah menjadi listrik sebesar 2 MW
Ketiga, Bendungan Sadawarna akan dilengkapi dengan tangki kecil sebagai saluran pembuangan air. sistem pengelolaannya, mengadopsi konsep pengolahan air kolam secara alami. Kolam alami ini pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan air lingkungan dari fasilitas bendungan UPB dengan mengolah pasokan air alami menggunakan ruang untuk menampung limpasan untuk penyaringan dan penempatan biologis dan kemudian mengolah kerikil di dasar kolam. Air di kolam kemudian dipompa ke menara air setinggi 7 meter, yang diarahkan secara gravitasi ke bangunan dan rumah, dan air drainase kembali ke ruangan dan kolam.
Keempat, tanggul bendungan induk Bendungan Sadawarna akan dilengkapi dengan bentuk geometris dan akan ditanami rumput lebat di bagian hilir bendungan untuk perawatan agar lebih alami. Terletak di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Subang, bendungan ini memiliki tinggi 40 meter, panjang 933 meter, dan lebar puncak 10 meter.
Kelima, pengutamaan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan juga didukung dengan penyiapan zona hijau di sepanjang jalan lingkar yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar dalam forum masyarakat pengelolaan bendungan dan di bawah pimpinan IPPU dan BBWS Citarum. izin dan persetujuan Kementerian PUPR panjangnya 21,3 km, dimana tanaman keras produktif akan ditanam sehingga masyarakat setempat dapat menikmati hasil panennya. Selain itu, pohon-pohon ditanam di kawasan lanskap seperti baobab, abara, kelor, gayami bodhi, jengkol, kecap dan semua pohon mangga yang terdapat di Indonesia.
Tugas zona hijau tidak hanya menghiasi estetika dan lanskap, tetapi juga menyerap karbon. Selain itu, pengelolaan ruang terbuka hijau juga diintegrasikan sebagai sumber daya konservasi sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat tanpa mengurangi fungsi utama bendungan sebagai waduk. RTH yang disiapkan tersebar di lahan seluas 93 hektar yang ditanami pohon-pohon bernilai ekonomi antara lain mangga, nangka, alpukat, matoa, petai, duku, kelengkeng, sirsak, dan jengkol.
Konsep daur ulang alam hijau keenam dan ketujuh adalah pembangunan dekorasi pelimpah dan bangunan pendukung bendungan, dengan mengutamakan dekorasi seni dan budaya lokal seperti helikopter, julang ngapak dan rumah leuit Batu Curie di berbagai fasilitas pendukung bendungan, termasuk kantor administrasi dan gudang bahan , rumah generator, musala, tempat parkir, alun-alun, rumah dinas, dek observasi, taman kanak-kanak, gerbang utama, tugu Kujang dan jembatan pelabuhan.
Bendungan Sadawarna telah dibangun sejak dimulainya kontrak pada November 2018 dengan total biaya APBN sebesar Rp 2 triliun. Bangunan ini terbagi menjadi dua unit, yang pertama merupakan paket yang dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasi (KSO) PT. Wijaya Karya - PT Daya Mulia Turangga - PT Barata Indonesia, progres pekerjaan sampai 04/07/2022 93,76% dan paket II diselesaikan oleh KSO PT. Nindya Karya - PT Adhi Karya, progres 87,50%.
Dengan kapasitas efektif 41,03 juta m3, bendungan ini mampu mereduksi debit banjir pada kala ulang Q25 dari 535 m3/s 202 m3/s dengan melewati cekungan Cipunagara yang mempunyai tampungan banjir sebesar 26,90 juta m3. Waduk ini juga siap menyuplai air baku sebanyak 1,20 m3/s ke wilayah Subang, Indramayu, dan Sumedang. 4.444 4.444 Bendungan Sadawarna juga mampu mengairi lahan seluas 4.284 hektar di Kabupaten Subang (2.517 ha) dan Indramayu (1.767 ha). Air irigasi dari Bendungan Sadawarna diharapkan dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanam dibandingkan dengan cara tadah hujan yang hanya dilakukan setahun sekali. (tiga).
Sumber: pu.go.id