Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap telah menyelesaikan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk mendukung penanganan permukiman terdampak bencana Badai Siklon Tropis Seroja dan Banjir Bandang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada hari ini (24/2/2022), mulai dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over-PHO) dari Kontraktor kepada Kementerian PUPR untuk selanjutnya dilakukan serah terima kunci oleh Pemerintah Daerah kepada Warga agar segera dihuni. 

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT dan NTB Kementerian PUPR Widiarto berpesan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat sebagai penerima manfaat untuk tetap menjaga kelestarian dan kebersihan kawasan permukiman yang baru. Untuk menambah asri dan kenyamanan lingkungan kiranya dapat dilakukan penghijauan oleh Masyarakat melengkapi yang sudah ada. 

“Karena tempat tinggal yang layak huni nyaman, sehat, dan memberikan keamanan bagi penghuninya merupakan kebutuhan hakiki dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia,” kata Widiarto dalam sambutannya pada acara Serah Terima Hunian Tetap Relokasi dan Prasarana Permukiman Terdampak Bencana Badai Seroja di Lembata Provinsi NTT, Kamis (24/2/2022). 

Dari 700 unit rumah yang diprogramkan di Kabupaten Lembata, sebanyak 173 unit telah selesai dibangun di Desa Waisesa untuk merelokasi korban bencana dari Desa Tanjung Batu dan Desa Lamawara. Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk kepada Kementerian PUPR dan dilanjutkan serah terima kunci oleh Pemda kepada warga. “Semoga untuk lokasi yang lain yaitu Desa Tanah Merah dan Desa Podu dapat segera menyusul,” lanjut Widiarto.

Huntap di Desa Waesesa, Kabupaten Lembata dibangun di atas lahan seluas 7,9 hektare (Ha) dengan luas tanah tiap rumah sekitar 108 m2. Bangunan huntap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe 36 yang merupakan teknologi konstruksi knock down sehingga dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan bahan beton bertulang pada struktur utamanya. Untuk menambah kenyamanan penghuni, di kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung seperti jaringan air bersih dan sanitasi komunal, fasilitas umum dan fasilitas sosial (balai warga), jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik rumah dan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan tempat sampah. 

Di Provinsi NTT, proses PHO Partial dari kontraktor PT Adhi Karya dan serah terima kunci kepada penghuni juga dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur, Jumat (25/2/2022). Dari 300 unit rumah yang diprogramkan di Flores Timur dengan tipe dan prasarana pendukung yang sama, sebanyak 50 unit telah selesai dibangun di atas lahan seluas sekitar 2,53 Ha di Desa Oyangbarang, dan segera menyusul Desa Nelelamadike dan Desa Saosina. 

Selain di Provinsi NTT, proses PHO juga dilaksanakan oleh kontraktor PT Hutama Karya di Provinsi NTB dan dilanjutkan serah terima kunci oleh pemerintah daerah kepada warga di Desa Tambe Kabupaten Bima sebanyak 185 unit dan Desa Daha Kabupaten Dompu sebanyak 107 unit.  

Widiarto berharap secara bertahap dapat diselesaikan lagi 16 lokasi hingga akhir Februari 2022, atau pada Bulan Maret 2022 yang terkendala akses dan kondisi lokasi sangat sulit, terutama pada ketika turun hujan antara lain 5 lokasi di Kabupaten Alor, 1 lokasi di Sumba Timur dan 1 lokasi di Kabupaten Kupang. "Diharapkan seluruhnya selesai pada bulan Maret 2022,” tutur Widiarto.

Secara keseluruhan, dukungan pembangunan huntap Kementerian PUPR di Provinsi NTT sebanyak 1.922 unit meliputi Kabupaten Lembata 700 unit, Flores Timur (Adonara) 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kota Kupang 173 unit, dan Kabupaten Kupang 169 unit. Sementara untuk Provinsi NTB sebanyak 292 unit tersebar di Kabupaten Dompu 107 unit dan Kabupaten Bima 185 unit. 

Program kegiatan pembangunan relokasi permukiman ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR sebagai respons cepat terjadinya bencana Badai Seroja pada 4 April 2021 lalu. (Tri)

Sumber: pu.go.id

Kementerian PUPR berupaya mencegah kekurangan perumahan dan mendorong Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (LBH) untuk memiliki rumah sendiri. Salah satu hal baru adalah penyediaan perumahan yang terjangkau bagi MBR dengan pendapatan tidak tetap atau informal.

Harga rumah eksisting 18,6 juta, karena MBR tidak sah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah harus menyediakan perumahan yang layak kepada MBR. Ia berharap dapat meningkatkan taraf hidup mereka yang menerima bantuan.

Kementerian PUPR melalui Kementerian Perumahan Rakyat menggelar rapat visi secara virtual pada Rabu (23 Februari 2022) untuk meninjau ekosistem dan desain bangunan utama MBR informal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pembiayaan perumahan bagi MBR informal. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan peta ini penting untuk menentukan rencana dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyediakan perumahan yang layak bagi MBR informal.

Kementerian PUPR menyiapkan arsitektur bangunan untuk MBR informal berdasarkan informasi risiko. Informasi risiko dibagi menjadi tiga kategori: rendah, sedang dan tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk skema pembiayaan KPR yang sesuai untuk MBR informal.

General Manager Vivenda Iwan Suprijanto mengatakan pemetaan sektor informal MBR akan memudahkan penerbitan KPR ke perbankan. Ia mencontohkan seorang petani yang memiliki MBR informal namun mampu membayar. Kami berharap desain rumah yang bagus ini dapat membantu MBR biasa untuk memiliki rumah.
Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa proyek perumahan bagi MBR informal di berbagai kabupaten seperti Garut, Kendal dan Prabumulih. Proyek-proyek ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk membangun perumahan bagi MBR informal. Misalnya, pemerintah daerah telah menjamin perumahan bagi guru honorer di Kendal dan telah dipermudah untuk mendapatkan persetujuan.

Kementerian PUPR juga menerbitkan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan tujuh kategori MBR informal, mulai dari pekerja mandiri hingga pekerja keluarga. Data ini akan digunakan untuk mengembangkan desain fasilitas besar untuk MBR informal berdasarkan profil risikonya.

Sumber: pu.go.id

Jakarta - Bertepatan dengan Hari Bakti ke-76 PU, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan PT. PP (Persero) Tbk. dan Autoconz melakukan uji coba 3D Concrete Printing bertemakan “You’re Still Thinking Right Now I’m Printing” di Kantor Pusat Kementerian PUPR pada Jumat (3/12/2021). Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PUPR untuk senantiasa mengedepankan inovasi dan penerapan teknologi konstruksi terkini guna mendukung Revolusi Industri 4.0 serta sebagai kegiatan BIM Week 2021. 

Acara uji coba 3D Concrete Printing mendapat kunjungan langsung dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi oleh Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Inspektur Jenderal T. Iskandar. Selain itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Prasarana Strategis Iwan Suprijanto, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Kimron Manik M dan Kepala Pusat Pengembangan Talenta Rudy Ridwan Effendi. Acara ini menghadirkan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PTPP Yul Ari Pramuraharjo, SVP Perencanaan Strategis, Engineering dan Teknologi PTPP Budi Suanda, beserta Senior Manager Departemen Creative Engineering & Technology PT. PP (Persero) Tbk. (Founder Appolo) Juniar Bakti Alkafianto, dan CEO Autoconz Raja Rizqi Apriandy sebagai presenter teknologi 3D Concrete Printing. 

“Inovasi 3D Printing karya anak bangsa ini merupakan bukti kolaborasi Kementerian PUPR dengan BUMN dan perusahaan rintisan (Start-up Company) yang beranggotakan generasi muda Indonesia, dengan cita-cita mendukung Roadmap Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan Presiden RI pada tanggal 4 April 2018 guna memberikan arah fokus pengembangan sektor penting yang mendorong kekuatan Indonesia di mata dunia termasuk di bidang konstruksi dan infrastruktur,” kata Menteri Basuki. 

Saat ini terobosan di bidang teknologi konstruksi yang digunakan dalam mendukung roadmap tersebut yaitu dengan penerapan Building Information Modelling (BIM). Konsep BIM memberikan gambaran konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik yang sebenarnya sehingga mengurangi ketidaksesuaian, meningkatkan keselamatan, dan menyelesaikan masalah interface struktur-arsitektur-MEP. Kebijakan dalam implementasi BIM di Kementerian PUPR dituangkan dalam Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 yang mewajibkan penggunaan BIM pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2.000 m2 dan diatas 2 lantai, yang kemudian diperluas penerapannya melalui Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021. 

Salah satu implementasi pengembangan BIM di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan oleh Direktorat Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya melalui rangkaian acara BIM Week 2021. Rangkaian kegiatannya meliputi Raker BIM, Webinar BIM, BIM Training for Owner dan acara puncak yaitu Uji Coba 3D Concrete Printing. 

3D Concrete Printing menggunakan metode additive manufacturing yang menghasilkan cetakan objek 3 dimensi dari material mortar. Proses pencetakan dilakukan secara layer by layer hingga bangunan terbentuk secara utuh. Metode ini akan mengubah ekosistem dalam dunia konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga bisa menciptakan perumahan yang affordable bagi seluruh kalangan. Keunggulan teknologi ini yaitu mengurangi limbah material, menghemat biaya, waktu  dan meningkatkan kualitas konstruksi, serta memungkinkan pekerjaan dengan desain yang kompleks untuk dikerjakan. 

Teknologi 3D Concrete Printing ini dapat mendukung pembangunan prasarana pendidikan (sekolah dan madrasah), juga dapat didorong untuk pemenuhan backlog rumah (3D printed house). “Teknologi ini sangat membantu kita, sehingga bisa membangun lebih cepat, akurat, dan presisi. Ini bisa dimasukkan ke dalam e-katalog sehingga proses lelang tidak membutuhkan waktu yang lama. Diharapkan teknologi baru ini terus dikembangkan untuk pembangunan sekolah sesuai dengan ketentuan prototipe Kementerian PUPR,” ujar Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti. (Yul) 

Sumber: pu.go.id

KALIMANTAN BARAT – Ratusan rumah di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan barat mendapatkan bantuan perbaikan rumah melalui Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR. Adanya Program BSPS yang lebih dikenal dengan bedah rumah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah tersebut.

“Pada tahun 2020 ini Kementerian PUPR menyalurkan bantuan perbaikan rumah untuk 146 unit RTLH di Kabupaten Mempawah,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Andy Suganda saat meluncurkan Program BSPS Tahun 2020 di Kabupaten Mempawah, Kamis (6/8/2020).

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan pembongkaran rumah tidak layak huni milik masyarakat untuk ditingkatkan kualitasnya. Proses pembongkaran rumah dipimpin oleh Bupati Kabupaten Mempawah serta Kementerian PUPR dan para anggota kepolisian Polres Mempawah serta masyarakat.

Pihak BP2P Kalimantan I juga melakukan penyerahan buku tabungan Program BSPS kepada para calon penerima bantuan Program BSPS. Hal tersebut dikarenakan dalam penyaluran program tersebut, pihak Kementerian PUPR bekerjasama dengan sejumlah bank penyalur dan nantinya bantuan akan diserahkan kepada penerima bantuan berupa bahan material bangunan serta upah tukang.

Andy menerangkan, penyaluran Program BSPS tersebut tersebar di dua kecamatan, antara lain Kecamatan Sungai Kunyit sebanyak 54 unit dan Kecamatan Mempawah Hilir sebanyak 92 unit. Penyaluran Program BSPS juga telah dilaksanakan Ditjen Perumahan pada tahun 2019 lalu. Tercatat pada tahun lalu jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 390 unit rumah.

“Kami ingin agar nantinya ada percontohan bahwa ada Kecamatan yang benar-benar tuntas dari RTLH,” harapnya.Berdasarkan data yang ada, jumlah RTLH di Kabupaten Mempawah pada ahun 2020 ini sebanyak 6.619 unit.

Bupati Kabupaten Mempawah Hj. Herlina berharap Kementerian PUPR ke depan dapat memberikan lebih banyak bantuan Program BSPS di daerahnya. Hal itu dikarenakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Kabupaten Mempawah masih banyak tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Lokasi ini merupakan kawasan strategis nasional karena terdapat pelabuhan Internasional Temajo. Jadi kami harap Kementerian PUPR bisa menambah jumlah bantuan Program BSPS," katanya.

Warga penerima manfaat bantuan Program BSPS Sabran menyatakan sangat berterimakasih karena rumahnya akan ditingkatkan kualitasnya. "Terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang telah memberikan bantuan perbaikan rumah. Dulu rumah kami hanya beratap rumbia, berlantai papan sekarang jadi lebih layak huni," ujarnya.

Sumber: pu.go.id

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa program pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan yakni 2020 hingga 2024 mendatang diantaranya adalah pembangunan sumber daya air, konektivitas (jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan.

“Kami terus mendorong program pembangunan perumahan infrstruktur PUPR tahun 2020 hingga 2024 mendatang,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan paparan dalam Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan DPD RI di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020) kemarin.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan dan anggota DPD RI serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PUPR.

Pada kesempatan itu, Basuki Hadimuljono menerangkan, khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat, Kementerian PUPR akan tetap melanjutkan kembali pelaksanaan Program Sejuta Rumah. Pasalnya, program tersebut dinilai sangat efektif dan menjadi terobosan dalam peningkatan pembangunan perumahan di Indonesia.

Berdasarkan data materi paparan yang disampaikan Menteri PUPR, sejumlah program pembangunan infrastruktur bidang perumahan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan terdiri dari empat program. Ke empat program pembangunan bidang perumahan tersebut diantaranya 50.000 unit rumah susun, 25.000 rumah khusus, 1.500.000 unit rumah swadaya dan 500.000 bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan.

Basuki menambahkan, pada tahun 2020 ini, sejumlah target pembangunan perumahan juga telah ditetapkan oleh kementerian PUPR. Memanfaatkan dana APBN yang tersedia, Kementerian PUPR pada tahun 2020 ini telah mengalokasikan dana pembangunan perumahan dengan pagu anggaran senilai Rp 8,48 Triliun.

Anggaran bidang perumahan tersebut akan digunakan untuk mencapai target prioritas bidang penyediaan peerumahan tahun anggaran 2020. Beberapa target prioritas tersebut antara lain alokasi dana sebesar Rp 0,47 Triliun untuk pembangunan 2.000 unit rumah khusus, Rp 3,14 Triliun untuk pembangunan 4.864 unit rumah susun, Rp 0,20 Triliun untuk pembangunan 22.500 unit PSU perumahan dan Rp 4,36 Triliun untuk 181.365 unit rumah swadaya yang terdiri dari peningkatan kualitas rumah masyarakat sebanyak 166.000 unit dan pembangunan rumah baru masyarakat penerima bantuan bedah rumah sebanyak 15.365 unit. Selain itu untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan dukungan manajemen dialokasikan sebanyak Rp 0,31 Triliun.

“Kami akan tetap mendorong pembangunan rumah secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata,” terangnya. (BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)

Sumber: pu.go.id

Tangerang - Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan rapat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya TA.2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang. Jumat (16/10/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktur Fasilitasi dana perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian Perencanaan/Bappenas, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Para Kepala OPD Perumahan Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman, serta Para Kepala Balai Pelaksana Perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan di setiap Provinsi yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Direktur Rumah Swadaya Arsyad saat membuka rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA.2020 mengatakan BSRS ini merupakan program pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR agar dapat menghuni rumah yang layak melalui bantuan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah beserta upah tenaga kerja/upah tukang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berbeda dengan program BSPS yang melalui dana APBN.

“Pada TA.2020 ini pagu DAK bidang perumahan dan permukiman sebesar Rp. 1.426,5 M yang tersebar di 437 Kab/Kota dengan target 59.000 Unit Rumah Swadaya dan 429 unit Rumah Khusus” ucapnya.

Adanya pandemic Covid-19 memaksa pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran melalui pemotongan pagu DAK, namun karena kegiatan perekonomian masyarakat perlu dilaksanakan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang “Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020”, pemerintah mengalokasikan kembali DAK Fisik Khususnya pada bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu upaya dalam program pemulihan ekonomi nasional.

“Maka dari itu, pada rapat kali ini setiap daerah masing-masing menunjukan progres kegiatan BSPS kemajuan yang bervariasi dengan permasalahan yang beragam diharapkan dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kabupaten/kota yang lainnya", ucapnya.

Sumber: pu.go.id