Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) pada tahun ini. Saat ini progresnya sudah penetapan lokasi (penlok) tahap pertama oleh Gubernur Jawa Barat, sekarang sedang mengurus penlok dari Pemda Jawa Tengah. Setelah penlok, ada proses pengadaan tanah seperti sosialisasi lalu musyawarah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Tol Getaci yang dimulai pada 2022 ini diharapkan dapat rampung pada 2024 untuk pembangunan tahap pertama. “Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yang ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan," kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. Sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," tambah Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan Tol Getaci untuk memperlancar konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di selatan Jawa Barat. 

“Konektivitas ke daerah selatan (Jawa Barat) makin lama makin menurun karena kepadatan lalu lintas, seperti sekarang dari Tasik ke Bandung yang jaraknya hanya 100 km bisa mencapai 3 jam. Maka, kebutuhan akan jalan bebas hambatan ini merupakan suatu keniscayaan karena di wilayah selatan itu banyak sekali pusat-pusat pertumbuhan, namun konektivitasnya masih kurang bagus,” ujar Hedy.

Tol Getaci melintasi dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km dengan total panjang 206,65 km, yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia. Tol ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km). Pembangunan jalan Tol dengan nilai investasi Rp56 triliun ini akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama Gedebage – Tasikmalaya rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2022 dan selesai di tahun 2024. Sementara untuk tahap kedua yakni Tasikmalaya – Cilacap konstruksinya dimulai pada 2027 dan selesai di 2029.

Tol ini akan memiliki 9 buah simpang susun dan 1 buah junction, yaitu junction Gedebage yang akan terkoneksi dengan jalan tol Padalarang – Cileunyi (Padaleunyi). Jalan tol ini akan memiliki 2x2 lajur dengan lebar lajur 3,6 meter, serta akan dibangun dengan desain struktur at grade sepanjang 175,27 km, struktur elevated sepanjang 22,26 km, dan pile slab sepanjang 9,12 km.

Sebelumnya, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Getaci di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (31/1/2022). Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Basuki, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo serta Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap Johannes Mancelly.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di samping fokus terhadap target penyelesaian pembangunan Jalan Tol guna mendukung peningkatan konektivitas di Indonesia, juga memperhatikan risiko kecelakaan (Zero Fatalities) di Jalan Tol sehingga menghasilkan kelancaran arus mobilitas lalu lintas pada angkutan umum, barang, logistik, maupun pribadi. 

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selaku pengelola Jalan Tol juga terus didorong untuk mewujudkan pelayanan Jalan Tol yang optimal guna menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna Jalan Tol sesuai dengan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM). 

Dalam mewujudkan standar pelayanan minimum di Jalan Tol, setiap Jalan Tol yang beroperasi juga telah melalui rangkaian terakhir penilaian sebelum dapat dioperasikan, yakni uji laik fungsi dan laik operasi. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan perlengkapan jalan yang ada di ruas Jalan Tol sesuai dengan standar managemen dan keselamatan lalu lintas terpenuhi dengan baik. 

"Sosialisasi keselamatan Jalan Tol bertajuk SETUJU (Selamat Sampai Tujuan) juga terus disampaikan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga bersama BPJT dengan melibatkan mitra seperti BUJT, Korlantas Polri, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan. Beberapa imbauan disampaikan kepada pengendara untuk mengurangi risiko kecelakaan di Jalan Tol maupun non tol," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit.

Salah satu faktor yang menjadi item pengecekan adalah skid resistance, baik perkerasan kaku (beton) maupun perkerasan flexible (aspal) dengan mengikuti Peraturan Menteri PUPR No 16 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. 

Danang menyampaikan, pedal rem pada kendaraan umumnya tidak bisa dihentikan secara mendadak dan langsung berhenti di lajur Jalan Tol. Pengemudi wajib mengetahui aturan mengenai waktu dan jarak tertentu untuk bisa berhenti di lajur Tol. 

"Di setiap area Jalan Tol juga sering diberikan imbauan mengenai ‘Jaga Jarak Aman Kendaraan Anda’ agar ketika mobil menginjak rem secara mendadak masih terdapat ruang untuk mengurangi kecepatan sampai mobil  bisa berhenti dengan aman dan menjaga jarak mobil di belakangnya juga,” kata Danang.

Danang juga menambahkan, penentuan pagar pembatas beton pada sisi jalan mempertimbangkan resiko fatalitas ketika terjadi kecelakaan. Beberapa jenis pagar pengaman memiliki kriteria defleksi/lentur yang berbeda dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Penempatan concrete barrier (beton) pada umumnya ditempatkan pada lokasi-lokasi yang dianggap berbahaya, seperti jembatan ataupun untuk median/pemisah jalur yang jaraknya berdekatan sehingga dapat memperkecil risiko kendaraan menyeberang ke jalur berlawanan. Hal ini juga menjaga agar kendaraan terhindar dari fatalitas kecelakaan dan tetap nyaman dalam berkendara.  

Dikatakan Danang, ketika sedang berkendara di Jalan Tol, tentunya harus sesuai dengan aturan berkendara yang telah ditentukan. Tujuan aturan kecepatan batas berkendara di Jalan Tol agar terus menjaga kendaraan tetap fokus dan mengetahui batas kecepatan maksimal saat mengendarai mobil untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan, terutama di beberapa titik yang rawan kecelakaan.

Seperti halnya aturan kecepatan berkendara, diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 23 ayat 4. Kemudian diperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan pasal 3 ayat 4, disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan 60 hingga 100 kilometer per jam, sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang.

"Dalam aturan tersebut tertulis bahwa batas kecepatan di jalan bebas hambatan atau tol paling rendah 60 Km/Jam sampai tertinggi 100 Km/Jam. Untuk berkendara di tol dalam kota sendiri kecepatan minimal berkendara (60 Km/Jam), maksimal berkendara yaitu (80 Km/Jam). Kemudian untuk berkendara di tol luar kota yakni minimal (60 Km/Jam) dan maksimal (100 Km/Jam)," tegas Danang.

Danang mengimbau kepada para pengguna Jalan Tol khususnya bagi pengendara agar terus memastikan kendaraan dalam kondisi sehat dengan memperhatikan kondisi ban, lampu dan rem berfungsi dengan baik. 

Sebelum memulai perjalanan selalu utamakan berdo'a kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta perlindungan keselamatan di jalan. Kemudian pengemudi juga diimbau dalam kondisi sehat dan fit saat sedang mengemudi serta diusahakan untuk beristirahat sejenak di tempat istirahat ketika sedang lelah di perjalanan.

Di saat musim hujan seperti ini, mengantisipasi kondisi jalan yang licin, pengemudi juga harus tetap waspada dan konsentrasi. Selalu mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas serta pahami dan kuasai fungsi-fungsi perlengkapan yang ada di mobil. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Kita semua setuju untuk Selamat Sampai Tujuan. 

Sumber: pu.go.id

Penataan Kawasan Pusaka Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ditargetkan akan rampung pada bulan Agustus 2022. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kawasan yang baru mulai penataannya pada bulan Agustus 2021 tersebut tercatat menelan dana anggaran Rp 88,13 miliar. Saat ini, proyek yang dikerjakan oleh pelaksana PT. Putera Jaya Andalan dan PT. Yodya Karya (Persero) Wilayah I itu telah menyelesaikan sekitar 30 persen pekerjaan dari total seluruh perencanaan bangunan.

Adapun proyek yang termasuk ke dalam 30 persen bangunan yang telah selesai dikerjakan, meliputi alun-alun, pengembangan Pasar lasen, rehabilitasi Masjid Jami dan penataan pedestrian jalan. Untuk diketahui, Kawasan Pusaka Lasem adalah tempat bersejarah yang dilengkapi dengan perpaduan budaya. Selain itu, kawasan ini juga dijadikan sebagai simbol toleransi masyarakat.

“Program penataan Kawasan Pusaka Lasem ini bertujuan untuk memelihara asa toleransi. Lasem ini sudah dikenal menjadi kota toleransi, baik agama maupun etniknya,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam kunjungannya ke daerah tersebut. Basuki mengatakan bahwa penataan kawasan tersebut harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, baik dari segi struktur dan nilai estetika. “Ini merupakan pekerjaan seni (art work), jadi harus hati-hati. Perhatikan detail setiap pekerjaannya agar hasilnya rapi sesuai desain,” tambah Basuki.

Basuki menginstruksikan kepada jajaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah untuk turut menata pedestrian di Jalan Daendels yang masih masuk dalam Kawasan Pusaka Lasem. Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang serta Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Arwani Thomafi. "Seperti yang disampaikan Bapak Menteri PUPR, ini adalah program dengan perspektif seni, jadi betul-betul harus dilaksanakan dengan baik,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Dengan konsep penataan yang melindungi kawasan bersejarah, keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal, tujuan akhir dari adanya pembangunan kawasan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan Lasem.

Sumber: kompas.com
 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus berupaya untuk menyelesaikan target pembangunan ruas-ruas tol baru, salah satunya yakni ruas Tol Cimanggis-Cibitung yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Jalan tol sepanjang 26,2 Km tersebut terdiri dari Seksi I (Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya) sepanjang 2,8 Km dan Seksi II (On/Off Ramp Jatikarya-Junction Cibitung) sepanjang 23,4 Km, dimana untuk Seksi I saat ini sudah rampung konstruksinya dan siap operasi penuh.

Kehadiran ruas ini akan menambah kapasitas jalan dan melengkapi struktur jaringan jalan pada Kawasan Metropolitan Jabodetabek sebagai pusat kegiatan nasional.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing investasi.

Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Seksi I akan segera beroperasi setelah diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1540/KPTS/M/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Pengoperasian Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi I (Junction Cimanggis - On/Off Ramp Jatikarya).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit menyatakan, pengoperasian Seksi I Jalan Tol Cimanggis-Cibitung akan dioperasikan tanpa tarif mulai Selasa, 10 November 2020. “Dibukanya ruas ini tanpa tarif merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat hingga akhir November 2020,” ujar Danang.

Jalan tol ini akan menghubungkan akses jalan Cibubur ke Tol Jagorawi dimana kondisinya saat ini sudah sangat padat terutama pada jam kerja dan jam pulang kerja, sehingga diharapkan masyarakat pada kawasan tersebut memiliki jalur alternatif dalam mengurai kemacetan. Jika sebelumnya untuk menuju ke tengah akses jalan Transyogi/Alternatif Cibubur dari Tol Jagorawi dan sebaliknya bisa memakan waktu lebih dari 30 menit, kini dengan dioperasikannya Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi I hanya akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit saja.

Selanjutnya untuk pembangunan Seksi 2 ruas On/Off Ramp Jatikarya - Junction Cibitung saat ini progres konstruksinya telah mencapai 73 % dan ditargetkan konstruksinya selesai pada Maret 2021 mendatang. Pembangunannya dilaksanakan oleh BUJT PT Cimanggis Cibitung Tollways dengan kerjasama kepemilikan saham antara PT Waskita Toll Road, PT Bakrie Toll Indonesia, dan PT Bakrie and Brothers, dengan total investasi sebesar Rp10,6 triliun.

Jalan Tol Cimanggis - Cibitung dibangun dua arah dan masing-masing terdiri dari 3 lajur dengan menggunakan jenis perkerasan beton (rigid pavement).

Jalan Tol Cimanggis - Cibitung merupakan bagian dari 6 ruas Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR II), yang terdiri dari Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran (14,2 Km), Kunciran - Serpong (11,4 Km), Serpong - Cinere (10,1 Km), Cinere - Jagorawi (14,6 Km), Cimanggis - Cibitung (26,2 Km), dan Cibitung - Cilincing (34 Km). 

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai pembangunan kembali/rekonstruksi Jembatan Palu IV Ponulele atau dikenal Jembatan Kuning di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rusak akibat gempa dan tsunami pada 28 September 2018 silam.  

Rekonstruksi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Chief Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Takehiro Yasui, Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, dan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto pada Rabu (20/7/2022). 

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna saat menyampaikan sambutan Menteri PUPR mengatakan, program rekonstruksi Jembatan Palu IV diinisiasi sebagai upaya untuk memulihkan aksesibilitas dan mobilitas Kota Palu yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada 2018 lalu . 

"Dengan dibangunnya kembali jembatan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pembangunan wilayah Kota Palu, serta menjadi ikon Kota Palu sehingga dapat menarik wisatawan baik dari Sulawesi Tengah maupun dari luar," kata Herry. 

Program rekonstruksi Jembatan Palu IV mendapatkan bantuan dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) yakni berupa dana hibah senilai 2,5 miliar Yen atau sekitar Rp325 miliar. Konstruksinya dilaksanakan oleh kontraktor Jepang Tokyu Construction dengan menggandeng PT Waskita Karya.

"Penandatanganan hibah tersebut sudah dilaksanakan pada 21 Juni 2019 lalu antara Dirjen Bina Marga dan JICA. Kegiatan rekonstruksi semula direncanakan dimulai pembangunannya pada tahun 2020, namun akibat adanya Pandemi dan penyelesaian pembebasan lahan yang membutuhkan waktu lebih lama, pelaksanaan rekonstruksi Jembatan Palu IV baru dimulai Juli 2022 dan direncanakan selesai pada Juni 2024," kata Herry.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, Jembatan Palu IV yang baru akan terkoneksi dengan jalan elevated  yang merupakan bagian dari sistem mitigasi bencana tsunami, sehingga diharapkan akan terwujud kawasan Silebeta yang tangguh bencana. 

"Pondasi dan ketinggian Jembatan Palu IV didesain dengan mempertimbangkan nilai seismik gempa dan tsunami berdasarkan peta risiko gempa dengan bentang total 250 meter. Desain Jembatan Palu IV telah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari Menteri PUPR pada 5 Maret 2020, setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)  pada 3 Maret 2020," kata Arie.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid mengatakan, rekonstruksi jembatan ini sudah lama dinanti masyarakat Palu, karena jembatan ini merupakan ikon Kota Palu dan sangat berperan dalam konektivitas yang menghubungkan kecamatan Palu Timur dan Palu Barat. "Hari ini adalah jawaban dari penantian masyarakat. Untuk Kementerian PUPR dan JICA kami mengucapkan terima kasih atas dukungan bantuan pembangunan kembali Jembatan Palu IV, karena jembatan ini bagi masyarakat Palu memiliki cerita dan kenangan tersendiri,"ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman, Direktur Pembangunan Jembatan  Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Yudha Handita Pandjiriawan, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Thomas Setiabudi Aden, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sulawesi Tengah Arief Syarif Hidayat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah Sahabuddin, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi II Bakhtiar, dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng Ronny Adriandri.

Sumber: pu.go.id

Berbagai upaya peningkatan pelaksanaan dan penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bidang konstruksi telah dilakukan. Namun, masih banyak hal yang perlu diteliti, terutama untuk justifikasi ekonomi yang memerlukan kajian lebih lanjut. Untuk itu, Indonesia melalui Kementeriaan Ketenagakerjaan menyelenggarakan ASEAN-OSHNET The 1st Workshop Research on Economic Justification of Occupational Safety and Health Implementation in the Construction Sector (Penelitian Justifikasi Ekonomi Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Sektor Konstruksi).

Workshop penelitian ini diselenggarakan selama dua hari, yakni pada Rabu-Kamis (13-14/10/2021) secara virtual dan diikuti semua negara anggota ASEAN. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang menyatakan bahwa, workshop penelitian ini penting mengingat sektor konstruksi memiliki risiko K3 yang tinggi.

"Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat membantu menekan kecelakaan kerja melalui pendekatan justifikasi ekonomi di sektor konstruksi. Kalau kecelakaan kerja bisa ditekan, maka pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja," ujarnya.

Merujuk siaran pers ILO pada 17 September 2021, ILO dan WHO memperkirakan hampir dua juta orang meninggal karena penyakit dan cedera akibat kerja. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja mengurangi produktivitas, membebani sistem kesehatan, dan dapat berdampak pada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu bekerja sama untuk mengambil tindakan guna mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja mengingat rentannya bahaya di tempat kerja, khususnya di sektor konstruksi. "Pimpinan kami, Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah juga dalam berbagai kesempatan sangat menekankan pentingnya K3 di tempat kerja, terutama di sektor konstruksi yang rentan akan bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja," ucapnya. 


Sumber: nasional.sindonews.com