Pendahuluan

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi salah satu pilar fundamental dalam proyek konstruksi, mengingat tingginya risiko yang mengintai pekerja di lapangan. Indonesia sendiri melalui regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3) telah menetapkan landasan hukum pelaksanaan K3 secara komprehensif. Namun, bagaimana penerapannya di lapangan? Itulah yang coba dijawab oleh penelitian berjudul Evaluasi Kinerja Penerapan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Proyek Pembangunan Gedung karya La Ode Asrul R., La Ode Adiansyah, dan La Ode Abdul Rahman.

Latar Belakang Masalah

Kasus kecelakaan kerja di sektor konstruksi masih mendominasi laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Menurut data tahun 2019, dari total 155.000 kasus kecelakaan kerja, sekitar 30% berasal dari sektor konstruksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah sistem manajemen K3 yang telah dirancang secara nasional benar-benar diimplementasikan dengan baik di proyek-proyek konstruksi?

Penelitian ini mengambil studi kasus pada proyek pembangunan Gedung Kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif penerapan manajemen K3 pada proyek ini menggunakan metode evaluasi berbasis Permen PUPR No. 10 Tahun 2021.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen evaluasi berupa kuesioner dan wawancara mendalam kepada pelaksana proyek. Evaluasi dilakukan terhadap empat aspek utama dalam manajemen K3:

• Komitmen dan Kebijakan

• Perencanaan

• Implementasi

• Evaluasi dan Tinjauan Ulang

Setiap aspek dinilai menggunakan skala likert dan selanjutnya dikalkulasi untuk mendapatkan nilai total yang menunjukkan kategori kinerja (baik, cukup, atau kurang).

Hasil Evaluasi dan Analisis

1. Komitmen dan Kebijakan

Penerapan komitmen dan kebijakan K3 dalam proyek ini tergolong baik, ditunjukkan dengan keberadaan dokumen formal seperti kebijakan K3, penunjukan personel K3, dan alokasi anggaran untuk keselamatan kerja. Namun, aspek pelatihan dan sosialisasi kebijakan masih terbatas, yang menunjukkan kurangnya internalisasi nilai K3 di tingkat operasional.

2. Perencanaan

Pada aspek ini, nilai yang didapatkan masuk dalam kategori cukup. Rencana kerja K3 memang ada, namun belum sepenuhnya menjangkau semua potensi bahaya spesifik. Misalnya, identifikasi risiko belum mencakup semua pekerjaan berisiko tinggi seperti pekerjaan di ketinggian dan penggunaan alat berat. Hal ini membuka celah terjadinya kecelakaan kerja yang seharusnya bisa dicegah dengan perencanaan yang lebih rinci.

3. Implementasi

Dalam pelaksanaan lapangan, tim K3 memang aktif melakukan inspeksi rutin dan menggunakan alat pelindung diri (APD). Namun, pemantauan ini belum disertai dengan evaluasi kinerja secara periodik. Ini menyebabkan penerapan K3 bersifat reaktif, bukan proaktif. Masih banyak dijumpai pekerja yang abai menggunakan APD karena pengawasan yang tidak konsisten.

4. Evaluasi dan Tinjauan Ulang

Aspek ini mendapat nilai terendah dalam penelitian, masuk dalam kategori kurang. Evaluasi terhadap kinerja K3 cenderung dilakukan hanya saat terjadi insiden, bukan sebagai bagian dari sistem berkelanjutan. Tidak ada sistem pelaporan terstruktur dan minim dokumentasi pelanggaran atau tindakan korektif.

Studi Kasus Tambahan: Proyek MRT Jakarta

Sebagai perbandingan, proyek besar seperti MRT Jakarta telah menerapkan SMK3 secara ketat dan terintegrasi. Dalam laporan resminya, MRT mencatat penurunan angka kecelakaan kerja hingga 70% sejak mengadopsi pendekatan berbasis ISO 45001 dan menerapkan pelatihan berkala, audit rutin, serta reward system bagi pekerja yang disiplin menerapkan K3. Ini menunjukkan bahwa implementasi K3 yang konsisten dan sistematis memberikan dampak nyata.

Kritik dan Catatan Penting

Salah satu kekuatan penelitian ini adalah pendekatannya yang terstruktur menggunakan indikator resmi dari Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Namun, studi ini memiliki keterbatasan pada cakupan data. Evaluasi hanya dilakukan pada satu proyek, sehingga generalisasi ke proyek lain perlu dilakukan dengan hati-hati.

Selain itu, peneliti belum mengaitkan temuan mereka dengan tren global K3 seperti digitalisasi sistem K3 (misalnya penggunaan aplikasi safety checklist dan wearable safety devices), yang kini mulai diadopsi di berbagai negara. Padahal, hal ini bisa menjadi rekomendasi kuat untuk meningkatkan efektivitas implementasi K3 di proyek-proyek di Indonesia.

Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil analisis, berikut beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja manajemen K3 di proyek konstruksi:

• Integrasi Teknologi: Penggunaan aplikasi mobile untuk inspeksi harian K3 dan pelaporan potensi bahaya.

• Pelatihan Rutin: Tidak hanya bagi pekerja baru, tetapi juga refreshment untuk pekerja lama setiap 3–6 bulan.

• Insentif K3: Pemberian penghargaan bagi pekerja dan tim proyek yang menunjukkan disiplin tinggi terhadap SOP K3.

• Audit Eksternal: Pelibatan auditor independen untuk mengevaluasi kinerja K3 secara objektif.

Kesimpulan

Penelitian ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan dokumen manajemen K3 telah tersedia, implementasi nyata di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Komitmen formal tanpa disertai pelaksanaan yang konsisten hanya menghasilkan kepatuhan administratif tanpa dampak nyata. Untuk itu, evaluasi rutin, edukasi berkelanjutan, dan integrasi teknologi menjadi kunci peningkatan budaya K3 di proyek konstruksi Indonesia.

Sumber Artikel:
La Ode Asrul R., La Ode Adiansyah, La Ode Abdul Rahman. Evaluasi Kinerja Penerapan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Proyek Pembangunan Gedung. Jurnal Ilmiah Media Engineering, Vol. 11 No. 2 (2021). https://doi.org/10.33536/me.v11i2.1585

Pendahuluan: Keterlambatan, Musuh Abadi Proyek Konstruksi

Dalam dunia konstruksi, keterlambatan bukanlah hal asing. Berbagai faktor dapat memengaruhi jadwal pelaksanaan proyek, mulai dari cuaca, kesalahan manajemen, hingga keterlambatan material. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada biaya, namun juga dapat merusak reputasi kontraktor dan menurunkan kepercayaan klien.

Melalui pendekatan Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy FMEA), para peneliti dalam artikel ini mencoba menghadirkan alternatif solusi analitis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko keterlambatan secara sistematis.

Kerangka Teori: Fuzzy FMEA, Antara Kuantitatif dan Kualitatif

FMEA merupakan metode klasik dalam manajemen risiko untuk mengevaluasi kegagalan potensial dan dampaknya terhadap sistem. Namun, kelemahan metode ini terletak pada penilaian yang bersifat subjektif dan sering kali tidak akurat. Oleh karena itu, Fuzzy Logic digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pemberian skor – dengan memperhalus batasan nilai yang biasanya kaku dalam FMEA konvensional.

Dengan menyinergikan pendekatan fuzzy dan FMEA, penilaian risiko dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan realistis, mencerminkan kondisi proyek yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

Metodologi Penelitian: Mengukur Risiko secara Sistematis

Penelitian ini mengambil studi kasus pada sebuah proyek pembangunan gedung apartemen di Surabaya. Para peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Risiko: Melalui wawancara dan studi literatur, diperoleh 24 potensi risiko keterlambatan.

2. Klasifikasi Risiko: Risiko dibagi dalam lima kategori – manajemen, tenaga kerja, material, peralatan, dan eksternal.

3. Penilaian Risiko: Menggunakan Fuzzy FMEA berdasarkan tiga parameter utama:

   • Severity (tingkat keparahan)

   • Occurrence (frekuensi kejadian)

   • Detection (kemampuan mendeteksi risiko)

Skor akhir disajikan dalam bentuk RPN (Risk Priority Number) yang dihasilkan melalui sistem fuzzy menggunakan aplikasi MATLAB.

Temuan Utama: Risiko Paling Kritis dalam Proyek

Dari hasil pengolahan data, 5 risiko dengan RPN tertinggi yang perlu menjadi prioritas utama adalah:

1. Keterlambatan pengiriman material (RPN: 8,18)

2. Keterbatasan tenaga kerja terampil (RPN: 7,82)

3. Kesalahan pada gambar kerja (RPN: 7,49)

4. Perubahan desain oleh owner (RPN: 7,36)

5. Kurangnya alat berat atau kerusakan alat (RPN: 7,32)
    

Kelima risiko ini mayoritas bersumber dari kelalaian manajemen proyek dan ketidaksiapan sumber daya, baik manusia maupun material.

Studi Kasus Tambahan: Realita di Lapangan

Menariknya, temuan ini sejalan dengan berbagai proyek besar di Indonesia. Sebagai contoh:

• Proyek pembangunan LRT Jabodebek sempat mengalami penundaan akibat perubahan desain dan masalah koordinasi antar-pihak, memperkuat pentingnya mitigasi risiko desain dan manajemen.

• Keterlambatan pada proyek jalan tol Trans Sumatera banyak disebabkan oleh masalah pengadaan material dan keterlambatan logistik – serupa dengan temuan RPN tertinggi dalam studi ini.
   

Analisis Kritis: Menggugat Akar Masalah

Penelitian ini secara cermat memetakan sumber utama risiko dan menyajikannya dalam angka yang dapat diukur. Namun, beberapa hal bisa dikritisi:

• Generalisasi: Studi dilakukan pada satu proyek dengan karakteristik unik. Untuk memperoleh validitas tinggi, penelitian ini sebaiknya diperluas ke berbagai jenis proyek di lokasi berbeda.

• Penilaian Pakar: Parameter input masih bersifat subjektif dari wawancara terbatas. Akan lebih komprehensif jika melibatkan pakar eksternal, termasuk pemilik proyek dan penyedia material.
   

Meskipun begitu, pendekatan Fuzzy FMEA tetap memberikan kontribusi berarti dalam menyederhanakan kompleksitas risiko dalam bentuk yang dapat diukur dan dikelola.

Kekuatan Inovatif: Menggabungkan Teknologi dan Pengambilan Keputusan

Salah satu nilai tambah dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi komputasi (MATLAB) dalam pengolahan data fuzzy. Pendekatan ini membuka peluang pemanfaatan decision support system (DSS) dalam proyek konstruksi secara real-time.

Dengan mengotomatisasi penilaian risiko, manajer proyek dapat mengambil keputusan lebih cepat dan berbasis data – sebuah kebutuhan krusial di era digital konstruksi (Construction 4.0).

Implikasi Praktis: Strategi Mitigasi Risiko

Berbekal data RPN, para pengelola proyek bisa menyusun strategi mitigasi yang terarah. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diambil:

1. Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain)

• Gunakan software pelacakan logistik untuk menghindari keterlambatan pengiriman material.

• Jalin kontrak jangka panjang dengan supplier terpercaya.

2. Penguatan SDM

• Adakan pelatihan rutin dan sertifikasi bagi tenaga kerja.

• Bentuk tim pengawas internal untuk mengecek kesesuaian gambar kerja dan realisasi.

3. Desain Fleksibel

• Terapkan design freeze agar tidak ada perubahan mendadak dari pemilik proyek.

• Libatkan pemilik dalam tahap awal desain secara aktif.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Dalam studi oleh Pranata (2021), metode Fuzzy AHP juga digunakan untuk evaluasi risiko konstruksi, tetapi hasilnya kurang menekankan pada keterlibatan frekuensi dan deteksi. Keunggulan Fuzzy FMEA yang digunakan dalam artikel ini adalah mampu menggabungkan severity, occurrence, dan detection dalam satu rumus yang utuh dan logis.

Penelitian lain oleh Setiawan (2022) juga mendukung temuan bahwa risiko paling besar sering bersumber dari faktor manusia dan pengadaan material – menguatkan keabsahan kesimpulan paper ini.

Kesimpulan: Mengelola Risiko dengan Pendekatan Cerdas

Penelitian ini menunjukkan bahwa risiko keterlambatan dalam proyek konstruksi bisa dikelola lebih baik dengan pendekatan sistematis berbasis logika fuzzy. Hasilnya tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi prioritas risiko, tetapi juga menjadi dasar strategi mitigasi yang rasional dan terukur.

Bagi praktisi industri konstruksi, penelitian ini merupakan panduan awal yang aplikatif dan dapat dikembangkan menjadi sistem pendukung keputusan yang lebih canggih di masa depan.

Saran untuk Pengembangan Selanjutnya

1. Lakukan pengujian metode ini pada berbagai tipe proyek (infrastruktur, gedung bertingkat, bangunan publik).

2. Integrasikan Fuzzy FMEA ke dalam dashboard digital manajemen proyek (BIM).

3. Tambahkan variabel eksternal seperti cuaca ekstrem atau gangguan politik.

Sumber Artikel

Dewi, W. S., Wardana, K. A., & Santoso, D. D. P. (2019). Analisa Risiko Keterlambatan pada Proyek Konstruksi dengan Menggunakan Metode Fuzzy FMEA. Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 23(2), 149–156.
Tautan resmi: Jurnal Ilmiah Teknik Sipil – Universitas Udayana

Pendahuluan: Konstruksi dan Risiko—Sisi Gelap Pembangunan

Sektor konstruksi menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan infrastruktur di Indonesia. Namun, di balik gegap gempita pembangunan gedung pencakar langit atau infrastruktur publik, tersembunyi persoalan yang sering luput dari perhatian: tingginya angka kecelakaan kerja. Artikel karya Junaidin, Hajia, dan Nurliah yang diterbitkan dalam Media Ilmiah Teknik Sipil mengangkat isu krusial ini dalam konteks Kota Kendari—sebuah kota yang sedang berkembang pesat di Sulawesi Tenggara.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-kuantitatif dan penyebaran kuesioner kepada tenaga kerja konstruksi, artikel ini menyajikan analisis menyeluruh atas penyebab dan jenis kecelakaan yang terjadi di proyek pembangunan gedung di Kendari. Namun, lebih dari sekadar memaparkan data, artikel ini membuka ruang refleksi penting bagi para pemangku kebijakan dan pelaku industri konstruksi.

Metodologi Penelitian yang Tepat Sasaran

Penelitian ini melibatkan 32 responden dari berbagai proyek gedung yang tersebar di Kota Kendari. Metode yang digunakan cukup sederhana namun efisien, yakni kuisioner dengan pendekatan rating skala Likert 1–5. Kriteria kecelakaan yang diteliti meliputi:

• Faktor manusia (human error)

• Faktor lingkungan

• Faktor peralatan

• Faktor manajemen proyek
   

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dengan jelas sumber utama terjadinya kecelakaan kerja.

Temuan Kunci Penelitian: Dominasi Human Error

Statistik Penting

Dari hasil kuesioner yang dianalisis menggunakan metode skoring, diperoleh data bahwa faktor manusia adalah penyumbang terbesar kecelakaan kerja, yakni dengan skor 227. Ini jauh melampaui faktor lingkungan (156), peralatan (128), dan manajemen proyek (126). Temuan ini konsisten dengan banyak riset internasional seperti dari Occupational Safety and Health Administration (OSHA) yang menyatakan bahwa lebih dari 80% kecelakaan kerja disebabkan oleh kesalahan manusia.

Jenis Kecelakaan yang Dominan

Jenis kecelakaan yang paling sering terjadi adalah:

• Terjatuh dari ketinggian (skor 198)

• Tertimpa material (skor 187)

• Terpeleset dan tersandung (skor 174)

• Luka oleh alat tajam/berat (skor 163)
   

Jenis kecelakaan ini sangat umum pada proyek-proyek struktur vertikal seperti gedung bertingkat yang masih dalam tahap struktur atau pemasangan elemen arsitektural.

Studi Kasus Nyata—Paralel dengan Kasus di Lapangan

Kecelakaan kerja seperti yang dipaparkan dalam studi ini bukan sekadar statistik, melainkan kenyataan pahit yang terjadi di lapangan. Misalnya, pada 2023 lalu, proyek pembangunan di Jakarta Selatan mengalami kecelakaan fatal ketika seorang pekerja jatuh dari lantai enam karena tidak menggunakan alat pengaman. Insiden ini seolah menjadi bukti nyata atas apa yang ditemukan oleh tim penulis dalam konteks Kendari.

Analisis Tambahan: Apa yang Bisa Diperbaiki?

Kelemahan Sistemik dalam Manajemen Keselamatan

Meskipun faktor manusia mendominasi penyebab kecelakaan, bukan berarti tanggung jawab sepenuhnya ada pada pekerja. Rendahnya budaya keselamatan dan lemahnya pengawasan dari manajemen menjadi penyebab tidak langsung yang sama pentingnya. Misalnya, kurangnya pelatihan keselamatan kerja, tidak adanya briefing sebelum mulai bekerja, hingga tidak tersedianya alat pelindung diri (APD) yang memadai.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari Djafri et al. (2020) dalam studi mereka terhadap proyek di Sulawesi Utara, yang menunjukkan bahwa kecelakaan kerja sangat terkait dengan kurangnya pelatihan dan pengawasan langsung di lapangan.

Rekomendasi Praktis untuk Sektor Konstruksi

Penelitian ini tidak hanya menggambarkan masalah, tapi juga menyarankan beberapa solusi konkret:

• Peningkatan pelatihan keselamatan kerja secara berkala

• Evaluasi sistem manajemen proyek agar lebih menekankan aspek keselamatan

• Pengawasan penggunaan APD secara ketat oleh mandor atau supervisor

• Audit keselamatan berkala oleh tim internal maupun eksternal
   

Relevansi dengan Tren Industri dan Tantangan Global

ESG dan Tanggung Jawab Sosial

Dalam era ESG (Environmental, Social, and Governance), aspek keselamatan kerja menjadi indikator penting dalam evaluasi proyek konstruksi. Perusahaan yang mengabaikan keselamatan tenaga kerjanya tidak hanya merisikokan nyawa, tetapi juga reputasi dan kelangsungan proyek.

Revolusi Industri 4.0 dan Keselamatan Kerja

Teknologi seperti sensor pemantau keselamatan, drone untuk inspeksi area berisiko, dan BIM (Building Information Modeling) untuk perencanaan yang lebih presisi menjadi peluang baru untuk menekan kecelakaan kerja. Penelitian ini menjadi argumen kuat bahwa adopsi teknologi harus dipercepat dalam dunia konstruksi.

Kritik dan Saran terhadap Penelitian

Meski artikel ini cukup komprehensif, ada beberapa kekurangan yang bisa dikembangkan ke depan:

• Jumlah responden relatif kecil (32 orang) sehingga validitas eksternal hasil masih terbatas.

• Tidak ada penjabaran detail profil proyek (tingkat risiko, tipe gedung, durasi proyek) yang bisa memperkuat konteks

• Metode statistik lebih kompleks seperti regresi atau analisis multivariat bisa memperdalam pemahaman keterkaitan antar variabel.
   

Kesimpulan: Keselamatan Kerja Bukan Sekadar Formalitas

Penelitian ini merupakan cermin tajam atas kondisi lapangan di industri konstruksi Indonesia. Kota Kendari hanyalah salah satu contoh di antara ratusan wilayah lainnya yang menghadapi problematika serupa. Dengan mengedepankan faktor manusia sebagai penyebab utama kecelakaan, peneliti sekaligus menantang para pelaku industri untuk tidak hanya menyalahkan pekerja, melainkan juga memperbaiki sistem manajerial, desain pelatihan, dan pendekatan keselamatan.

Lebih dari itu, penelitian ini menyuarakan pesan moral: keselamatan kerja bukan sekadar regulasi, melainkan bentuk penghormatan terhadap nyawa manusia.

Sumber:

Junaidin, Muhammad Chaiddir Hajia, dan Nurliah. (2023). Analisis Kecelakaan Kerja pada Proyek Konstruksi Gedung di Kota Kendari. Media Ilmiah Teknik Sipil. Tautan Artikel

Memahami Strategi Mitigasi Risiko di Tengah Kompleksitas Proyek Konstruksi Indonesia

Pendahuluan: Menavigasi Risiko dalam Konstruksi Modern

Dalam dunia konstruksi, risiko adalah teman akrab yang tak terhindarkan. Mulai dari risiko teknis, keuangan, hingga keterlambatan jadwal, semua faktor ini dapat berkontribusi pada kegagalan atau kesuksesan proyek. Artikel ini menyajikan studi kasus yang sangat relevan di Indonesia, yaitu Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Universitas Negeri Gorontalo (UNG), dan menganalisis bagaimana risiko-risiko dikelola dalam proyek tersebut. Dengan pendekatan kuantitatif berbasis metode identifikasi dan evaluasi risiko, penelitian ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek.

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Pembangunan gedung kuliah terpadu di UNG merupakan proyek berskala besar dengan kompleksitas tinggi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sumber risiko utama dalam proyek dan memberikan rekomendasi strategi mitigasi. Peneliti menggunakan metode survei berbasis kuesioner yang ditujukan kepada berbagai pihak proyek, seperti owner, kontraktor, dan konsultan pengawas.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

• Mengidentifikasi jenis risiko utama yang memengaruhi proyek.

• Menganalisis tingkat pengaruh dan probabilitas masing-masing risiko.

• Memberikan rekomendasi strategi penanganan risiko.

Metodologi: Sistematis dan Berbasis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pengisian kuesioner oleh 30 responden yang memiliki keterlibatan langsung dengan proyek. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan matriks risiko, di mana setiap risiko dinilai berdasarkan tingkat kemungkinan (probabilitas) dan tingkat dampaknya. Risiko kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

• Risiko tinggi
   

• Risiko sedang
   

• Risiko rendah
   

Langkah-Langkah Analisis:

1. Identifikasi Risiko – Menggunakan literatur dan pengalaman lapangan.

2. Evaluasi Risiko – Menilai skor probabilitas dan dampak.

3. Matriks Risiko – Menentukan peringkat risiko berdasarkan skor gabungan.

4. Rencana Tindakan – Rekomendasi mitigasi untuk risiko dominan.

Analisis Tambahan: Mengapa Risiko Ini Sering Terjadi di Indonesia?

Risiko-risiko seperti keterlambatan material dan perubahan desain bukan hal baru dalam industri konstruksi Indonesia. Beberapa penyebab umumnya:

• Pasokan lokal yang tidak stabil.

• Koordinasi buruk antar stakeholder proyek.

• Proses tender yang tergesa-gesa.

• Minimnya penerapan sistem manajemen proyek yang standar.
   

Dalam konteks UNG, hal ini menjadi lebih kritis karena proyek berada di luar Pulau Jawa, di mana rantai pasokan dan sumber daya manusia seringkali terbatas.

Strategi Mitigasi Risiko: Apa yang Bisa Dilakukan?

Penelitian ini menawarkan sejumlah strategi mitigasi yang relevan dan praktis:

• Meningkatkan komunikasi antarpihak sejak awal proyek.

• Melakukan pelatihan kepada tenaga kerja terkait standar pelaksanaan teknis.

• Menyiapkan dokumen kontrak yang jelas dan detail.

• Mengadopsi teknologi manajemen proyek berbasis digital (misalnya BIM).

• Melibatkan perencana logistik sejak tahap awal untuk mengantisipasi keterlambatan material.
   

Jika diterapkan dengan konsisten, strategi-strategi ini tidak hanya menurunkan risiko tetapi juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi proyek secara keseluruhan.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya. Misalnya, studi oleh Sudiarto dkk. (2020) tentang proyek infrastruktur di Kalimantan juga menemukan bahwa keterlambatan material dan desain ulang adalah penyebab utama molornya proyek. Bedanya, penelitian Fadli Djafri dkk. menambahkan aspek konteks lokal Universitas Negeri Gorontalo, yang menjadikan hasilnya lebih spesifik dan relevan untuk proyek pendidikan di wilayah timur Indonesia.

Relevansi Industri: Risiko Sebagai Bagian dari Strategi Bisnis

Dalam konteks industri, pendekatan terhadap risiko telah berkembang. Dahulu risiko dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi kini lebih dilihat sebagai elemen yang bisa dikelola untuk menciptakan keunggulan kompetitif.

Dalam proyek pembangunan kampus seperti UNG, risiko dapat menjadi sumber inovasi:

• Inovasi logistik: Mengembangkan metode pengadaan material lebih efisien.

• Inovasi desain: Menerapkan desain modular untuk mengurangi risiko desain ulang.

• Manajemen waktu dan biaya: Menggunakan perangkat lunak prediktif untuk estimasi lebih akurat.
   

Kritik dan Kelemahan Penelitian

Meski komprehensif, artikel ini memiliki beberapa keterbatasan:

• Ukuran sampel terbatas (30 responden), sehingga hasilnya mungkin kurang mewakili proyek berskala nasional.

• Tidak dibahas secara rinci bagaimana strategi mitigasi diterapkan secara teknis dalam konteks proyek UNG.

• Tidak dibandingkan secara eksplisit dengan proyek-proyek serupa di institusi lain.
   

Namun demikian, sebagai studi kasus lokal, artikel ini tetap memberi kontribusi penting pada literatur manajemen proyek di Indonesia.

Kesimpulan: Risiko Tidak Bisa Dihindari, Tapi Bisa Dikelola

Penelitian ini menekankan bahwa manajemen risiko bukan sekadar formalitas, tetapi bagian integral dari keberhasilan proyek. Dengan identifikasi risiko yang akurat dan strategi mitigasi yang konkret, proyek seperti pembangunan gedung kuliah terpadu di UNG dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan minim hambatan.

Bagi para profesional konstruksi, pelajaran utama dari penelitian ini adalah:

• Lakukan identifikasi risiko sejak awal.

• Gunakan data dan alat bantu kuantitatif seperti matriks risiko.

• Libatkan semua pemangku kepentingan dalam mitigasi risiko.

• Kaitkan manajemen risiko dengan keputusan strategis proyek

Sumber:

Djafri, Fadli; Bonto, Iskandar; & Darmawansyah. (2017). Manajemen Risiko pada Proyek Konstruksi Gedung Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal SMARTek, Vol. 15, No. 4.
Link ke jurnal: https://ejurnalunsam.id/index.php/smartek/article/view/829

Pendahuluan: Ancaman Kolusi dalam Dunia Proyek Pemerintah

Di balik gemerlap pembangunan infrastruktur, tersembunyi praktik-praktik kelam yang dapat merusak fondasi tata kelola yang sehat. Salah satunya adalah persekongkolan tender, praktik ilegal yang merugikan negara, mematikan persaingan usaha, dan menurunkan kualitas hasil proyek. Studi berjudul “Analisis Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Pemerintah” oleh Oktarina (2023), dipublikasikan di Jurnal Pengadaan Indonesia, memberikan kontribusi penting dalam mengurai kompleksitas persoalan ini dari sisi regulasi, pelaku, hingga model tindakan hukum.

Fokus dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

• Menganalisis efektivitas regulasi yang telah ada, seperti Perpres No. 16 Tahun 2018 dan peraturan LKPP.

• Mengidentifikasi modus dan aktor utama dalam praktik persekongkolan tender di sektor pengadaan pemerintah.
  Menyusun strategi atau langkah preventif berbasis data hukum dan studi kasus.
   

Dengan demikian, paper ini tidak hanya bersifat deskriptif, tapi juga analitis dan solutif—sebuah pendekatan yang sangat dibutuhkan dalam konteks korupsi struktural di sektor publik.

Metodologi: Pendekatan Yuridis Normatif dengan Studi Kasus

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan studi kasus yang diteliti dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/PID.SUS/2020. Studi kasus ini sangat krusial karena membedah bagaimana praktik kolusi berlangsung secara konkret, dari tahap perencanaan hingga evaluasi tender.

Metode ini memperkuat argumentasi paper karena tidak hanya mengandalkan kerangka teori, namun juga bersandar pada praktik nyata di lapangan yang telah diuji secara hukum.

Temuan Utama: Pola, Aktor, dan Kelemahan Sistem

1. Modus Persekongkolan Tender: Terselubung dan Terstruktur

Paper ini mengidentifikasi dua bentuk persekongkolan tender:

• Horizontal: Antara para penyedia jasa (kontraktor) yang membentuk kartel untuk membagi proyek dan menyusun pemenang tender secara bergiliran.
   

• Vertikal: Melibatkan pejabat pengadaan atau panitia lelang yang bekerja sama dengan penyedia untuk memenangkan pihak tertentu.
   

Contoh konkrit dari kasus yang dianalisis: tiga perusahaan milik individu yang saling berhubungan diajukan sebagai peserta tender, padahal seluruhnya dikendalikan oleh satu orang. Mereka mengatur dokumen, penawaran, dan keikutsertaan dengan cara yang tidak wajar, sehingga menutup peluang penyedia yang sah dan kompeten .

2. Peran Aktor Internal dan Eksternal

Penelitian ini menyebut bahwa selain pelaku usaha, pihak internal pemerin tahan seperti:

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

• Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan

• Panitia Pengadaan
   

juga berpotensi terlibat aktif atau pasif dalam praktik persekongkolan. Di sinilah letak kompleksitasnya: korupsi dalam pengadaan bukan hanya soal penyedia curang, tetapi juga lemahnya integritas birokrasi.

3. Celah Regulasi dan Pengawasan

Meski regulasi sudah berkembang, implementasinya belum efektif. Misalnya, sistem e-procurement yang dirancang untuk transparansi, justru bisa dimanipulasi jika pihak-pihak terkait memiliki niat untuk bermain curang.

Selain itu, sanksi administratif dari LKPP belum mampu memberikan efek jera. Banyak pelaku yang hanya dikenai sanksi larangan ikut tender selama beberapa tahun, tanpa konsekuensi pidana yang signifikan.

Studi Kasus: Pembelajaran dari Putusan MA

Kasus konkret yang dianalisis menyangkut proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Empat Lawang. Tiga perusahaan fiktif digunakan untuk mengikuti tender. Pemiliknya, yang sama, memanipulasi dokumen dan proses seleksi. Menariknya, hanya satu terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana, meskipun aktor-aktor lain diduga kuat turut berperan.

Poin penting dari studi kasus ini:

• Penyalahgunaan sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

• Ketidakmampuan aparat hukum membongkar jejaring persekongkolan yang lebih luas.

• Tidak adanya audit forensik terhadap proses digital (misalnya jejak IP address, login akun LPSE).
   

Analisis Tambahan: Mengapa Persekongkolan Tender Sulit Diberantas?

A. Struktur Oligopolistik dan Politik Lokal

Banyak pengusaha yang terafiliasi dengan elite politik lokal, sehingga mereka mendapatkan ‘jatah’ proyek tertentu. Sistem tender hanyalah formalitas. Hal ini membuat pelaporan menjadi tidak efektif, karena pelapor justru terancam secara sosial atau ekonomi.

B. Lemahnya Peran APIP dan BPKP

Aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) sering kali tidak memiliki kapasitas atau keberanian untuk menindak penyimpangan, terlebih jika yang terlibat adalah kepala dinas atau pejabat daerah.

C. Tidak Ada Perlindungan bagi Pelapor

Dalam sistem whistleblower Indonesia, pelapor korupsi tender masih rawan diintimidasi. Bandingkan dengan sistem whistleblower di AS, yang memberi insentif dan perlindungan hukum nyata.

Rekomendasi & Solusi Pencegahan

Penulis menawarkan tiga solusi strategis:

1. Penguatan Sistem Deteksi Dini di LKPP

• Perlu integrasi sistem audit digital dengan LPSE, seperti log analysis dan pemetaan jaringan IP.

• AI dan machine learning bisa digunakan untuk mendeteksi pola pengulangan peserta fiktif atau penawaran yang terlalu seragam.
   

2. Revitalisasi Peran Pokja

• Pokja Pemilihan harus direkrut secara independen dan bukan dari ASN yang memiliki relasi lokal.

• Penilaian kinerja Pokja harus berbasis hasil audit dan pelaporan publik.
   

3. Sanksi Pidana dan Perdata yang Tegas

• Penegakan hukum harus menyasar seluruh aktor, termasuk pejabat yang membiarkan persekongkolan terjadi.

• Perlu penerapan pidana korporasi jika perusahaan terbukti menjadi alat persekongkolan.
   

Kritik dan Perbandingan: Apa yang Masih Kurang?

Paper ini sangat kaya dari sisi analisis hukum, tetapi belum mengupas cukup mendalam aspek sosiologis dan politik ekonomi dari persekongkolan tender. Sebagai tambahan:

• Penelitian lain dari Transparency International menunjukkan bahwa reformasi pengadaan harus dimulai dari transparansi anggaran publik dan pembukaan akses data kepada masyarakat luas.

• Di beberapa negara, seperti Korea Selatan, sistem tender dilengkapi dengan random audit dan citizen review panel untuk menekan kolusi.
   

Kesimpulan: Saatnya Reformasi Menyeluruh di Sistem Pengadaan

Persekongkolan tender bukan sekadar praktik bisnis curang, melainkan kejahatan sistemik yang melemahkan pemerintahan, mem boroskan anggaran, dan merusak kepercayaan publik. Paper ini memberikan kontribusi besar dengan memperlihatkan bagaimana praktik kolusi berlangsung, celah dalam regulasi, serta rekomendasi konkret berbasis data hukum.

Namun untuk membasminya, dibutuhkan reformasi menyeluruh: mulai dari pembenahan sistem digital, penguatan kelembagaan LKPP dan APIP, hingga keberanian menindak aktor besar di balik layar.

Sumber Artikel

Oktarina. (2023). Analisis Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Pemerintah. Jurnal Pengadaan Indonesia. Diakses dari: https://ejournal.stialanbandung.ac.id/index.php/jurnalpengadaan/article/view/991

Pendahuluan: Mengapa Evaluasi Kinerja Proyek Itu Krusial?

Dalam dunia konstruksi yang kompleks, dinamis, dan penuh risiko, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya dinilai dari selesai atau tidaknya pembangunan, tetapi juga dari seberapa efektif proses manajemen yang diterapkan. Di sinilah peran evaluasi kinerja menjadi krusial.

Artikel ini membedah bagaimana Panduan Manajemen Proyek Konstruksi (PMPK) dari Kementerian PUPR menjadi alat evaluasi dalam proyek pembangunan Kantor Pusat Komando Pangkalan TNI AU Haluoleo di Kendari. Penelitian ini tidak hanya menilai hasil akhir proyek, tetapi juga menelusuri ketercapaian proses dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian.

Metodologi: Studi Kasus Terapan dengan Pendekatan Kuantitatif-Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui:

• Observasi langsung di lapangan

• Wawancara dengan pelaku proyek

• Dokumentasi proyek dan checklist berbasis PMPK

PMPK sendiri merupakan panduan terstruktur yang mencakup lima fase utama manajemen proyek:

1. Inisiasi

2. Perencanaan

3. Pelaksanaan

4. Pengendalian

5. Penutupan

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan proyek terhadap indikator dalam PMPK, menghasilkan penilaian dalam tiga kategori:

• Baik (≥76%)
• Cukup (56–75%)

• Kurang (≤55%)

Hasil Temuan: Evaluasi Menyeluruh Berdasarkan Lima Tahapan PMPK

1. Inisiasi (93,75%) – Sangat Baik

Proses awal proyek menunjukkan kinerja optimal. Dokumen studi kelayakan, lingkup pekerjaan, dan analisis risiko telah dipenuhi sesuai standar. Ini menunjukkan keseriusan pihak proyek dalam memulai dengan fondasi yang kuat.

2. Perencanaan (71,93%) – Cukup

Tahapan ini justru menunjukkan celah terbesar. Meskipun aspek waktu, biaya, dan mutu direncanakan, dokumentasi manajemen risiko dan strategi pengadaan belum optimal. Hal ini bisa berdampak pada ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan selama pelaksanaan.

3. Pelaksanaan (84,09%) – Baik

Implementasi di lapangan cukup berhasil. Namun, terdapat kekurangan dalam integrasi pengawasan dan komunikasi antar stakeholder, yang bisa menimbulkan keterlambatan atau miskomunikasi.

4. Pengendalian (81,25%) – Baik

Proses kontrol menunjukkan keberhasilan dalam memonitor anggaran dan waktu. Sayangnya, pengendalian risiko belum maksimal karena tidak adanya sistem early warning.

5. Penutupan (83,33%) – Baik

Proses akhir proyek ditutup dengan baik—dokumentasi lengkap, pelaporan disampaikan, dan hasil akhir proyek sesuai kontrak.

Analisis Tambahan: Apa yang Bisa Dipelajari?

Ketimpangan antara Inisiasi dan Perencanaan

Skor tinggi pada tahap inisiasi yang kontras dengan perencanaan menunjukkan adanya “semangat awal” yang tidak diimbangi dengan kesiapan implementasi. Dalam banyak proyek di Indonesia, semangat eksekusi sering kali tidak diiringi dengan ketelitian perencanaan.

Kebutuhan Digitalisasi Manajemen Risiko

Tidak adanya sistem pengendalian risiko yang terdigitalisasi menyebabkan keterlambatan dalam mitigasi masalah. Implementasi sistem seperti BIM (Building Information Modeling) atau software manajemen proyek seperti Primavera bisa menjadi solusi konkret.

Pengaruh terhadap Efisiensi Biaya dan Waktu

Dengan kinerja perencanaan yang hanya “cukup”, potensi pembengkakan biaya dan deviasi waktu sangat besar. Data BPS menunjukkan bahwa 30% proyek konstruksi pemerintah di Indonesia mengalami keterlambatan karena perencanaan yang tidak matang (BPS, 2023).

Studi Kasus Pendukung: Proyek Tol Cisumdawu

Sebagai perbandingan, proyek Tol Cisumdawu juga mengalami hambatan besar di tahap perencanaan karena masalah pembebasan lahan yang tidak dipetakan secara strategis sejak awal. Akibatnya, proyek molor hampir 3 tahun.

Bandingkan dengan proyek TNI AU dalam artikel ini: meskipun dalam lingkup militer, proyek tetap mengalami kendala serupa. Artinya, sektor dan institusi berbeda tetap menghadapi masalah manajemen proyek yang mirip.

Opini Kritis: PMPK Perlu Diperbarui?

PMPK versi Kementerian PUPR sudah menjadi pedoman utama, tetapi masih ada ruang untuk pembaruan. Misalnya:

• Tidak adanya indikator ESG (Environmental, Social, Governance) dalam evaluasi proyek. Padahal, aspek keberlanjutan kini krusial dalam proyek-proyek modern.

• Kurangnya penekanan pada transformasi digital dalam manajemen proyek.

• Belum ada mekanisme pembobotan risiko dan kompleksitas proyek.

Penambahan parameter-parameter tersebut akan membuat PMPK lebih adaptif terhadap kebutuhan industri konstruksi saat ini.

Implikasi Praktis bagi Manajer Proyek

1. Manajemen Risiko Harus Proaktif
   Buat sistem deteksi dini risiko, bukan hanya sistem pelaporan setelah masalah terjadi.

2. Dokumentasi Wajib Digital
   Gunakan platform seperti Microsoft Project, BIM 360, atau Trello untuk manajemen dokumen dan koordinasi.

3. Pendidikan Berkelanjutan Bagi Tim Proyek
   Banyak proyek gagal bukan karena teknologi, tapi karena SDM tidak memahami prinsip dasar manajemen proyek.

Kesimpulan: Apakah PMPK Efektif?

Secara umum, PMPK terbukti sebagai alat evaluasi kinerja yang cukup efektif. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi oleh tim proyek. PMPK tidak akan berdaya jika hanya digunakan sebagai formalitas tanpa komitmen dari pelaku proyek.

Studi kasus proyek pembangunaEvaluasi proyek konstruksi dengan PMPK PUPR: studi kasus TNI AU Kendari, temuan kinerja, kritik metode, dan solusi digital yang aplikatif.n Komando TNI AU menunjukkan bahwa meskipun proyek mencapai kategori “baik”, masih ada ruang besar untuk perbaikan, terutama di aspek perencanaan dan manajemen risiko.

Sumber Resmi Artikel

Rahmatullah, Muh. Chaiddir Hajia, dan Muhammad Rusmin. Evaluasi Kinerja Proyek Konstruksi Berdasarkan Panduan Manajemen Proyek Konstruksi (PMPK) Kementerian PUPR. Jurnal Media Ilmiah Teknik Sipil, Vol. 10, No. 1, 2023.
Akses jurnal: https://ejournal.uho.ac.id/index.php/MITS/article/view/135