Pemerintahan baru Indonesia, yang akan mulai menjabat pada Oktober 2024, akan menghadapi tantangan untuk menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru jika Indonesia ingin menjadi kaya sebelum menjadi tua. Untuk mencapai target menjadi negara berpenghasilan tinggi pada ulang tahun ke-100 pada tahun 2045, Indonesia perlu tumbuh sebesar enam hingga tujuh persen per tahun selama 15-20 tahun ke depan. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan selama sepuluh tahun terakhir yang hanya sekitar lima persen (angka ini tidak termasuk tahun pertama pandemi Covid-19, 2020). Dengan latar belakang ini, calon presiden terpilih Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, telah menjanjikan target pertumbuhan sebesar delapan persen.

Ekspor layanan yang disampaikan secara digital (singkatnya, "ekspor layanan digital") dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan tambahan tersebut. Sektor yang menjanjikan ini dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi defisit pertumbuhan Indonesia saat ini.

Ekspor layanan digital terdiri dari penyediaan layanan lintas batas yang dikirim dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Layanan tersebut berkisar dari outsourcing operasi back-office, termasuk entri data dan pusat panggilan, hingga pemrograman dan layanan konten web yang diperantarai melalui platform digital, hingga desain chip. Dari tahun 2005 hingga 2022, ekspor layanan digital global tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi (rata-rata 8,1 persen per tahun) dibandingkan dengan ekspor layanan global lainnya (4,2 persen) dan ekspor barang global (5,6 persen), dengan ekspor layanan digital Asia meningkat paling cepat. Pada tahun 2022, ekspor layanan digital mencapai 54 persen dari ekspor layanan global (15 persen dari total ekspor global). Pada tahun 2021, ekspor layanan digital Indonesia mencapai 60 persen dari total ekspor jasa (6 persen dari total ekspor Indonesia).

Pertumbuhan ekspor layanan digital yang pesat ini tidak mengherankan mengingat ekonomi digital dunia telah tumbuh dua setengah kali lipat dari pertumbuhan ekonomi fisik. Perdagangan barang fisik juga menjadi lebih bergantung pada data yang dihasilkan melalui aliran data lintas batas, sementara sektor jasa menjadi lebih mudah diperdagangkan dan didigitalisasi. Kecerdasan buatan akan semakin memperkuat ekonomi digital di tahun-tahun mendatang.

Indonesia saat ini mengikuti model ekspor barang tradisional dan model pembangunan yang berorientasi pada industri, yang merupakan kunci keberhasilan ekonomi negara-negara maju di Asia Timur. Namun, perkembangan global baru-baru ini mengancam untuk mengubah model ini.

Pertama, munculnya kembali kebijakan industri di seluruh dunia, seperti nearshoring, onshoring, dan friendshoring, sehingga negara-negara tidak lagi melirik manufaktur lepas pantai seperti dulu.  Kedua, meningkatnya otomatisasi, yang berarti berkurangnya permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur. Ketiga adalah Cina, yang telah menjadi "negara adidaya manufaktur tunggal" di dunia, dengan kapasitas produksi yang lebih tinggi daripada gabungan sembilan produsen global terbesar berikutnya, meskipun ekonomi ASEAN telah diuntungkan oleh kebangkitan Cina melalui integrasi rantai pasokan global.

Konfigurasi ulang rantai pasokan global yang telah menghasilkan eksodus pabrik-pabrik di China dan tren yang muncul dari strategi "China plus One" (atau "China plus Two" atau Three") untuk mendiversifikasi produksi dan menghilangkan risiko rantai pasokan dari China, serta mekarnya teknologi ramah lingkungan dan teknologi kecerdasan buatan (AI), memberikan peluang yang menguntungkan bagi Indonesia untuk ikut serta.

Seperti yang dinyatakan oleh calon presiden Prabowo dalam kampanyenya, pemerintah baru Indonesia kemungkinan akan melanjutkan kebijakan hilirisasi berbasis sumber daya alam pemerintahan Jokowi, terutama dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Namun, terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam menarik investasi besar-besaran di smelter nikel dan meningkatkan nilai ekspor terkait nikel dari US$5,3 miliar pada tahun 2018 menjadi US$30,5 miliar pada tahun 2022, yang mencakup pendapatan perdagangan dari nikel, produk nikel, dan baja tahan karat, kebijakan ini bukannya tidak memiliki kekurangan. Masalah yang terkait dengan sektor smelter nikel di Indonesia termasuk biaya lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dan ekonomi politik yang kompleks dalam mengelola dan mendistribusikan rente ekonomi.

Diversifikasi untuk meningkatkan ekspor layanan digital dapat menjadi pilihan yang diinginkan oleh Indonesia, terutama karena negara ini telah menyediakan beragam layanan digital seperti layanan bisnis, layanan TI, dan layanan keuangan. Tren jangka panjang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor layanan digital Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor jasa secara keseluruhan (Gambar 1). Antara tahun 2016 dan 2021, ekspor layanan digital Indonesia tumbuh rata-rata 5,13 persen per tahun dibandingkan dengan 2,74 persen untuk ekspor jasa secara keseluruhan. Meskipun Indonesia masih perlu mengidentifikasi daya saingnya di bidang yang lebih spesifik, sektor ekspor layanan digital menawarkan spektrum peluang kerja yang luas mulai dari keterampilan rendah (misalnya entri data dasar) hingga keterampilan menengah (misalnya layanan TIK) dan pekerjaan dengan keterampilan tinggi (misalnya desain chip) yang memungkinkan tenaga kerja nusantara yang beragam untuk memanfaatkan berbagai peluang di berbagai tahap pengembangan sumber daya manusianya.    

Gambar 1: Tren pertumbuhan ekspor jasa Indonesia secara keseluruhan dan komponen-komponennya, 2006-2021

Sumber: OECD-WTO Balanced Trade in Services Dataset (BaTIS, diambil pada Februari 2024), perhitungan dan bagan dari penulis

Catatan 1: Jasa yang disampaikan secara digital terdiri dari ekspor mode 1 (pasokan lintas batas) dari kategori Neraca Pembayaran berikut ini: jasa keuangan, jasa asuransi dan pensiun, perubahan penggunaan kekayaan intelektual yang tidak tercakup di tempat lain, telekomunikasi, jasa komputer dan informasi, dan kategori tertentu dalam jasa bisnis dan jasa pribadi, budaya, dan rekreasi.

Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk membuka potensi ini? Pertama, Indonesia harus mempercepat peningkatan keterampilan dan peningkatan keterampilan ulang tenaga kerja saat ini dan yang akan datang serta melanjutkan reformasi pendidikan untuk mempersiapkan sisi penawaran (yaitu, pekerja) untuk mengambil pekerjaan di sektor layanan digital yang bernilai lebih tinggi. Saat ini, pangsa lapangan kerja jasa profesional terhadap total lapangan kerja jasa di Indonesia hanya sebesar 0,9 persen, relatif lebih rendah dibandingkan dengan Thailand (2,5 persen), Vietnam (1,8 persen), dan Filipina (1,4 persen). Ini berarti bahwa meskipun terdapat potensi pertumbuhan yang besar untuk lapangan kerja jasa profesional, dalam jangka pendek dan menengah, keunggulan kompetitif Indonesia mungkin terletak pada ekspor jasa digital yang memiliki keterampilan lebih rendah.

Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk membuka potensi ini?

Kedua, Indonesia dapat mengurangi pembatasan di sektor jasa digital, seperti deregulasi arus data lintas batas, meningkatkan infrastruktur komunikasi, dan menyamakan kedudukan bagi perusahaan digital dan teknologi asing yang berbisnis di Indonesia. Berdasarkan basis data OECD, skor Indeks Restriksi Perdagangan Layanan Digital (Digital Service Trade Restrictiveness Index/DSTRI) Indonesia adalah 0,31 (dari 1, paling restriktif) pada tahun 2022, lebih tinggi dari Australia (0,06), Jepang (0,08), Malaysia (0,13), dan Korea Selatan (0,20).

Ketiga, Indonesia dapat berpartisipasi secara proaktif untuk mendapatkan keuntungan dalam Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, yang mencakup negosiasi tentang perdagangan digital, e-commerce, aliran data, dan mobilitas tenaga kerja, untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan sektor layanan digital tumbuh dan berkembang.

Diversifikasi untuk merangkul ekspor layanan digital dapat menjadi jalan yang menjanjikan, jika tidak dapat dihindari, bagi Indonesia untuk menuju ekonomi yang lebih berbasis pengetahuan dan berpenghasilan tinggi di dunia yang serba digital. Lebih penting lagi, ini adalah strategi yang layak secara politis karena semua segmen di Indonesia dapat memperoleh manfaatnya. Tentu saja, langkah ke arah ini oleh pemerintah berikutnya akan dihargai oleh generasi muda Indonesia yang melek digital.

Disadur dari: fulcrum.sg

Silvikultur adalah praktik pengendalian proses permudaan (penanaman), pertumbuhan, komposisi, kesehatan, dan kualitas suatu hutan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan. Sedangkan studi mengenai hutan dan kayu disebut dengan silvologi. Silvikultur berfokus pada perawatan tegakan hutan untuk menjamin produktivitas. Dengan kata lain, silvikultur adalah perpaduan antara ilmu dan seni menumbuhkan hutan, dengan berdasarkan ilmu silvika, yaitu pemahaman mengenai sifat-sifat hidup jenis-jenis pohon serta interaksinya dalam tegakan, dan penerapannya dengan memperhatikan karakteristik lingkungan setempat.

Perbedaan yang menyolok antara silvikultur dan kehutanan adalah pada cakupannya, yakni silvikultur diaplikasikan pada aras tegakan, sedangkan kehutanan lebih umum sifatnya. Keseluruhan cara pandang dan rangkaian tindakan dalam mempermudakan, merawat, hingga memanen suatu tipe hutan, dikenal sebagai sistem silvikultur.

Permudaan hutan

Permudaan hutan adalah usaha memperbarui tegakan hutan dengan menanam pohon yang baru. Metode permudaan, spesies yang digunakan, dan kepadatan tegakan pohon dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Permudaan dapat dibedakan atas permudaan alami dan permudaan buatan.

Permudaan buatan telah menjadi metode yang paling umum dalam menanam karena lebih dapat diandalkan dibandingkan regenerasi alami. Penanaman dapat menggunakan semai (bibit), stek, atau benih.

Regenerasi secara alami adalah permudaan hutan dengan memanfaatkan biji dari pohon-pohon induk yang tersisa, semai akar atau terubusan dari tunggak. Konifer melakukannya hanya dengan biji, sedangkan sebagian jenis pohon berdaun lebar dapat memperbanyak anakan melalui terubusan akar atau tunggaknya.

Perawatan hutan

Pengayaan

Pengayaan adalah upaya meningkatkan kepadatan tegakan hutan dengan menanam di hutan yang telah tumbuh. Secara sempit, istilah pengayaan dipakai jika jenis yang ditanam berbeda dengan jenis-jenis pohon yang telah ada (yakni, pengayaan jenis); sedangkan jika jenisnya sama, biasa disebut penyulaman atau penyisipan.

Penjarangan

Penjarangan adalah pengendalian jumlah pohon pada suatu area tertentu, misalnya dengan menebang pohon yang tumbuh secara tidak normal atau yang memiliki kualitas kayu yang buruk sehingga memberikan ruang lebih bagi pohon lain yang sehat. Penipisan bukan untuk menyediakan ruang untuk menanam kembali. Penjarangan dapat dilakukan dengan seleksi (menebang pohon tertentu) maupun secara mekanis dengan pola tertentu (misalnya menebang baris tertentu atau lokasi tertentu). Penjarangan juga sering dilakukan demi tujuan ekologi seperti untuk melestarikan spesies tertentu dan bukan untuk meningkatkan hasil kayu.

Sebuah studi menunjukkan bahwa penjarangan berulang kali menjaga kadar karbon dalam tanah lebih baik dibandingkan metode tebang habis yang segera ditanam kembali, sehingga usaha kehutanan dapat lebih lestari dan fungsi hutan untuk sekuestrasi karbon tetap terjaga.

Pemangkasan

Pemangkasan dalam silvikultur adalah pemotongan cabang terendah dari suatu pohon yang tidak produktif (dalam hal fotosintesis) dan mencegah perkembangan mata kayu. Kayu yang terbebas dari mata kayu memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Umumnya cabang dengan daun yang tidak menerima sinar matahari dalam waktu lama akan runtuh dengan sendirinya, dan angin membantu mempercepat keruntuhan cabang; Situasi ini sering disebut pemangkasan alami. Pohon dapat ditanam dengan jarak tertentu sedemikian rupa sehingga ranting terbawah sulit menerima sinar matahari dan efek keruntuhan cabang secara alami tersebut dapat terjadi sesuai dengan tujuan.

Sumber: id.wikipedia.org

Wanatani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian. Model-model wanatani bervariasi mulai dari wanatani sederhana berupa kombinasi penanaman sejenis pohon dengan satu-dua jenis komoditas pertanian, hingga ke wanatani kompleks yang memadukan pengelolaan banyak spesies pohon dengan aneka jenis tanaman pertanian, dan bahkan juga dengan ternak atau perikanan.

Dalam bentuk yang dikenal umum, wanatani ini mencakup rupa-rupa kebun campuran, tegalan berpohon, ladang, tanah bera (belukar), kebun pekarangan, hingga hutan-hutan tanaman rakyat yang lebih kaya jenis seperti yang dikenal dalam rupa talun di Jawa Barat, repong di Lampung Barat, parak di Sumatera Barat, tembawang (tiwmawakng) di Kalimantan Barat, simpung (simpukng) dan lembo di Kalimantan Timur, dan lain-lain bentuk di berbagai daerah di Indonesia.

Esensi wanatani

Aneka bentuk wanatani ini sebetulnya mencerminkan strategi pengelolaan sumberdaya oleh petani. Tidak seperti halnya perkebunan-perkebunan besar yang dikelola perusahaan, kebanyakan kebun atau hutan rakyat tidak dikelola hanya untuk menghasilkan satu komoditas atau produk. Petani umumnya mengharap kebun atau ladangnya dapat menghasilkan tanaman pangan utama (misalnya padi atau jagung), atau tanaman yang bernilai ekonomi tinggi (seperti kopi, cengkih, karet dll.), ditambah dengan produk-produk lain yang sifatnya subsisten seperti kayu bakar, tanaman rempah dan obat, pakan ternak, aneka hasil lainnya.

Variasi unsur-unsur dalam wanatani itu kurang lebih dapat disederhanakan, sbb.:

• perpaduan antara tanaman keras (jangka panjang: pohon-pohonan) dengan tanaman semusim (pertanian jangka pendek)
• perpaduan tanaman utama (sumber pangan, komoditas ekonomi) dengan tanaman sampingan
• perpaduan tanaman penghasil dengan tanaman pendukung (misalnya kopi atau kakao, dengan pohon-pohon peneduhnya)
• perpaduan tanaman dengan musim atau umur panen berbeda-beda: padi ladang, mentimun, kopi, damar matakucing, durian.
• perpaduan pengelolaan pohon-pohonan dengan perikanan (tambak, balong, embung), dikenal juga dengan istilah silvofishery
• perpaduan dengan pemeliharaan ternak (silvopasture) atau pemeliharaan lebah: hutan sebagai penghasil pakan ternak atau lebah, seperti di Sumbawa.

Wanatani sederhana

Seperti yang dicerminkan oleh namanya, wanatani sederhana terdiri dari sejumlah kecil unsur penyusun sistem: satu atau dua jenis pohon bercampur dengan satu atau beberapa jenis tanaman pertanian.

Pola-pola sederhana ini kerap dipraktikkan petani untuk memaksimalkan hasil, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk. Pohon-pohon turi, randu, atau jati kerap ditanam pada pematang atau sebagai pembatas petak-petak sawah atau tegalan, di mana tanaman semusim ditanam. Turi membantu menyuburkan tanah dan bunganya dimanfaatkan sebagai sayuran; randu menghasilkan buah kapuk; dan dari jati diharapkan kayunya yang mahal harganya. Bentuk lain adalah pertanaman jeruk atau mangga, yang ditanam pada gundukan-gundukan tanah di tengah sawah.

Pada sisi yang lain, pola yang mirip dimanfaatkan dalam membangun hutan. Pola tumpangsari dalam menanam hutan jati atau hutan pinus di Jawa, adalah satu bentuk wanatani sederhana. Dalam tumpangsari, petani pesanggem dibolehkan memelihara padi ladang, jagung, ketela pohon dan lain-lain di sela-sela larikan tanaman pokok kehutanan (jati, pinus, dll.) yang baru ditanam. Biasanya pada tahun ketiga atau keempat, setelah tanaman hutannya merimbun dan menaungi tanah, kontrak tumpangsari ini berakhir.

Ilmu agroforestri klasik (classic agroforestry) banyak berkutat dengan model-model wanatani sederhana ini.

Wanatani kompleks

Wanatani kompleks (complex agroforestry systems) atau wanatani sejati merupakan perpaduan rumit pelbagai unsur wanatani di atas, yang pada gilirannya juga memberikan aneka hasil atau manfaat pada rentang waktu dan interaksi yang tidak terbatas. Pada akhirnya, wanatani ini memiliki struktur dan dinamika ekosistem yang mirip dengan hutan alam, dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna yang relatif tinggi.

Wanatani kompleks merupakan perkembangan lanjut dari wanatani sederhana, meski kebanyakan pola wanatani sederhana yang telah mantap tidak selalu bertumbuh terus menjadi sistem yang lebih rumit. Selain ditentukan oleh kepadatan penduduk dan –sebagai konsekuensinya– keterbatasan lahan, tidak berkembangnya wanatani sederhana menjadi kompleks kemungkinan besar juga ditentukan oleh iklim dan kondisi tanah setempat. Budaya wanatani kompleks sejauh ini berkembang di daerah-daerah yang semula merupakan hutan hujan tropika yang memiliki struktur mirip.

Hampir selalu, wanatani kompleks berawal dari ladang yang diperkaya. Sistem perladangan biasanya dimulai dengan membuka hutan primer atau hutan sekunder, menebangi dan membakar kayu-kayunya, dan menanaminya dengan tanaman pangan atau sayur mayur selama satu atau dua daur. Setelah itu ladang diperkaya dengan tanaman keras seperti kopi atau kakao, atau rotan, yang hasilnya dapat dipanen antara tahun ke-5 sampai ke-15; atau dibiarkan meliar sebagai lahan bera dan kemudian menjadi hutan belukar kembali. Kelak, hutan belukar akan dibuka kembali sebagai ladang apabila dirasa kesuburan tanahnya telah dapat dipulihkan.

Dalam kasus wanatani kompleks, ladang yang telah diperkaya tidak kemudian dibiarkan meliar kembali menjadi belukar, melainkan diperkaya lebih lanjut dengan jenis-jenis pohon yang menghasilkan. Seperti misalnya pohon-pohon penghasil buah (durian, duku, cempedak, petai, dll.), getah (damar matakucing, karet, kemenyan, rambung), kayu-kayuan atau kayu bakar, dan lain-lain. Setelah berselang belasan tahun, ladang ini telah berubah menjadi hutan buatan (man-made forest) yang menghasilkan aneka jenis produk, yang mampu bertahan hingga berpuluh-puluh tahun ke depan.

Sumber: id.wikipedia.org

Sejalan dengan percepatan pemulihan ekonomi, pendapatan negara catatkan kinerja positif, yang utamanya didorong oleh tumbuhnya penerimaan perpajakan, penerimaan kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan kepabeanan dan cukai awal tahun ini telah capai Rp24,9 triliun atau tumbuh 99,4%.

“Bea masuk kita tumbuh 44%, cukai tumbuh 97,9% dan bahkan bea keluar tumbuhnya 225,8%.” Jelas Menkeu.

Pada acara Konferensi Pers APBN KiTa (23/02), Menkeu menguraikan bea masuk tumbuh didorong oleh kinerja impor nasional, terutama kebutuhan bahan baku industri termasuk otomotif. Untuk cukai pertumbuhannya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pelunasan cukai dan pengawasan dibidang cukai, serta kebijakan pembukaan daerah tujuan wisata. Sedangkan bea keluar tumbuh didorong oleh tingginya harga produk kelapa sawit dan peningkatan ekspor tembaga.

“Insentif fiskal tetap kita berikan dan untuk bea dan cukai diberikan Rp674 miliar, terutama tetap didominasi untuk bidang kesehatan, insentif di bidang alat-alat PCR, obat-obat anti-virus, oksigen, masih mencapai Rp84 miliar, ini pada saat kita mengantisipasi lonjakan Omicron dimana kita menjaga keselamatan masyarakat, juga dalam impor sebesar Rp590 miliar dalam bentuk impor vaksin.” terangnya lagi kepada media.

Di bulan Januari PNBP juga menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi. PNBP berkontribusi Rp22 triliun terhadap penerimaan atau telah mencapai 6,6% dari target. Menkeu kembali menjabarkan PNBP dalam bentuk SDA Migas mengalami lonjakan 281,8% atau mencapai Rp8,8 triliun.

“PNBP di bidang SDA, sumber daya alam non-migas, kita juga lihat kenaikannya 26,9% terutama didukung oleh harga dari sumber daya alam non-migas seperti nikel dan juga tembaga, emas dan perak. Demikian juga dengan SDA dari sisi kehutanan perikanan dan panas bumi, yang semuanya juga menunjukkan adanya pemulihan, saya rasa  ini merupakan sesuatu yang sangat bagus.” ujar Menkeu.

Sumber Artikel: kemenkeu.go.id

Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, menyebutkan bahwa perkembangan mata uang kripto akan terus berjalan kedepannya. Bahkan dia memprediksi angkanya akan semakin bertambah, dilansir dari Liputan6.com, Jakarta.

Semakin berkembangnya digitalisasi di dunia, ikut mendorong perkembangan metode pembayaran. Salah satunya yang populer sekarang adalah mata uang digital atau kripto.

Juda menyampaikan bahwa perkembangan jumlah mata uang kripto pribadi sekarang turut didorong oleh pandemi covid-19. Walaupun ini cukup populer di beberapa negara beberapa tahun sebelumnya.

“Kini, terdapat lebih dari 20.000 macam mata uang kripto pribadi di seluruh dunia. Angka tersebut diprediksi akan terus meningkat dari waktu ke waktu dan dana yang mengalir ke mata uang kripto pribadi akan terus meningkat pula dari waktu ke waktu,” ungkapnya dalam G20 Techsprint Midpoint Event, Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Selasa(12/7/2022).

Bersamaan dengan perkembangan mata uang kripto di dunia, artinya turut membawa risiko dari penggunaan mata uang kripto tersebut. Dia melihat, terdapat kekhawatiran atas implikasi risiko keuangan mereka tumbuh bersamaan dengan kapitalisasi pasar yang tinggi, dikombinasikan dengan adopsi yang kuat.

“Sementara itu, transisi dari web 2.0 ke web 3.0 memungkinkan mereka untuk memperluas use case mereka, tidak hanya melalui ruang keuangan yaitu Decentralized Finance (DeFi) melalui fitur pinjam meminjam, dan pasar modal, tapi juga ke use case ekonomi riil, yakni metaverse,” terangnya.

Dalam momen itu, dia menjelaskan bahwa mata uang kripto pada awalnya populer semenjak 2008 lalu. Teknologi blockchain yang diprakarsai Stoshi Nakamoto membawa sejarah baru dalam pengaruh kebiasaan manusia.

“Keunggulan lama mata uang fiat terpusat sudah diperebutkan oleh apa yang disebut sistem desentralisasi baru dalam bentuk ‘mata uang algoritmik’,” ujarnya.

Dia menjelaskan, mata uang kripto ini menyimpan sejumlah keuntungan dalam penggunaannya. Namun terdapat risiko yang juga bersamaan dengan perkembangan mata uang kripto.

“Bentuk uang baru ini menawarkan sejumlah keuntungan, yaitu diatur sendiri, aman dan pribadi, mudah ditransfer, dan pembayaran lintas batas yang hemat biaya. Tetapi di sisi lain, dia mempunyai bermacam-macam risiko, meliputi risiko kehilangan data, nilai yang sangat fluktuatif, dan transaksi ilegal,” ungkapnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono menjelaskan pula bahwa terdapat risiko dalam mata uang kripto. Diantaranya masuk dalam beberapa sektor tindak pidana.

“Ada risiko yang terdapat dari aset kripto, dari perspektif makro ekonomi, aset kripto bisa dipakai untuk menghindari anti pencucian uang, melawan keuangan terorisme, kepatuhan dan perlindungan konsumen serta pajak,” ungkapnya.

Walaupun mata uang kripto membawa risiko yang cukup besar, Juda melihat Central Bank Digital Currency (CBDC) mampu mengambil peran. Ini nantinya juga akan dibesamai dengan berbagai aturan melindungi.

“Pada konteks ini, CBDC bisa memainkan peran penting bagi sistem keuangan masa depan. CBDC memiliki potensi cocok untuk dipergunakan sebagai alat tukar yang sah dalam ekosistem terdesentralisasi, fitur utama yang tentu saja tak terdapat dalam uang kertas tradisional kita sekarang,” ungkapnya.

“CBDC juga harus bisa memiliki fungsi sebagai instrumen dalam mempengaruhi insentif pasar, dan untuk mengelola risiko keuangan yang muncul dari ekosistem yang terdesentralisasi,” ungkap dia.

Dia melihat ini merupakan motivasi kuat bagi bank sentral di seluruh dunia dalam memperluas usaha mereka dalam eksperimen CBDC. Dari survei BIS 2021, 86% responden bank sentral secara aktif meneliti kasus potensial untuk CBDC, 60% di antaranya dalam tahap eksperimen dan 14% sudah meluncurkan proyek percontohan.

Disadur dari sumber m.liputan6.com

Direktur PT. TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengusulkan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) segera dilepaskan dari bayang-bayang Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurut Ibrahim, sudah waktunya Bappebti menghadapi transformasi sebagaimana Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga mempunyai kekuatan khususnya dalam mengawasi perdagangan berjangka komoditas yang makin marak terlibat kasus penipuan, dilansir dari CNBC Indonesia, Jakarta.

"Terdapat cetusan Presiden mencari syarat-syarat tertentu untuk menjadi Kepala Bappebti, itu telah menjadi sinyal. Hal ini membuktikan kekhawatiran Presiden tentang masa depan perdagangan komoditas berjangka. Terlebih lagi, ke depan ada rencana bursa kripto. Kripto ini akan sangat berfluktuasi ke depan. Jadi, seharusnya Bappebti terlepas dari bayang-bayang Kemendag," tutur Ibrahim kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/6/2022).

"Jadi Ketua Komisioner sekaligus anggotanya akan langsung di bawah Presiden. Kalau saat ini yang memilihnya Mendag," ujarnya.

Selama ini, Bappebti hanya mempunyai wewenang membuat daftar pialang berjangka yang dinyatakan legal dan tidak legal. Berada di bawah Kemendag, ungkapnya, Bappebti akan senantiasa diintervensi sehingga tak dapat membuat keputusan mandiri.

"Bappebti itu tidak memiliki power. Dia hanya dapat mengatakan mana yang ilegal. Jika ingin wewenangnya luas, bisa seperti OJK, ya harus independen. Komisionernya sampai anggotanya dipilih oleh Presiden, kemudian fit and proper test oleh DPR. Sehingga seluruh pihak akan lebih melek aturan serta bagaimana itu perdagangan komoditas berjangka," ungkapnya.

Selama ini, keluhnya, Presiden bahkan Menteri tak pernah memberikan perhatian khusus terhadap komoditas berjangka. Buktinya, setiap pembukaan perdagangan, Presiden atau Menteri hanya datang ke pasar saham, Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Mendag pun, andaikan memang memahami lebih soal keberadaan Bappebti, regulasi komoditas berjangka, sebaiknya dapat langsung membantah pernyataan DPR (soal setoran) itu. Tetapi mungkin Mendag sedang pusing."

Ibrahim Assuaibi, Direktur PT TRFX Garuda Berjangka

Dia menjelaskan, keberadaan robot trading yang sebetulnya ilegal, selama ini pun tak pernah mendapat perhatian khusus. Padahal, robot trading selalu dipromosikan di televisi sehingga menarik minat masyarakat.

"Kini, terutama sejak Pandemi Covid-19, banyak korban penipuan muncul, banyak kasus investasi ilegal, barulah pemerintah aware. Tetapi, belum melek regulasinya, yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No 32/1997 yang direvisi jadi UU No 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka," ungkap Ibrahim.

Akibatnya, Bappebti akan selalu menjadi kambing hitam karena praktik-praktik ilegal seperti penipuan investasi robot trading marak. Padahal, robot trading merupakan buatan manusia.

"Itu buatan pialang ilegal. Hanya karena belum semua aware mereka jadi memiliki celah," ungkapnya.

"Jika Bappebti ingin direformasi, tidak cukup hanya melek teknologi. Tetapi mengetahui perdagangan berjangka, paham regulasi, bahkan harus memahami sampai nanti jika menjadi bursa kripto. Mulai dari melepaskan Bappebti dari Kemendag, rombak lembaganya, mengganti namanya, memberikan wewenang lebih. Jika tidak seperti itu, tidak akan berkembang," ungkapnya.

Dengan seperti itu, lanjut dia, regulasi tentang Bappebti pun harus diubah.

"Jadi agar tidak ada salah kaprah. Masa pejabat Bappebti menerima setoran dari pialang ilegal? Bappebti hanya mengurusi pialang legal. Lalu Bappebti kok bisa rapat dengan DPR? Jadi jangan karena tidak tahu, asal nyeplos. Mendag pun, andaikan memang memahami lebih soal keberadaan Bappebti, regulasi komoditas berjangka, seharusnya bisa langsung membantah pernyataan DPR (soal setoran) itu. Tapi mungkin Mendag sedang pusing," ungkapnya.

Disadur dari sumber cnbcindonesia.com