Pemerintahan baru Indonesia, yang akan mulai menjabat pada Oktober 2024, akan menghadapi tantangan untuk menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru jika Indonesia ingin menjadi kaya sebelum menjadi tua. Untuk mencapai target menjadi negara berpenghasilan tinggi pada ulang tahun ke-100 pada tahun 2045, Indonesia perlu tumbuh sebesar enam hingga tujuh persen per tahun selama 15-20 tahun ke depan. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan selama sepuluh tahun terakhir yang hanya sekitar lima persen (angka ini tidak termasuk tahun pertama pandemi Covid-19, 2020). Dengan latar belakang ini, calon presiden terpilih Indonesia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, telah menjanjikan target pertumbuhan sebesar delapan persen.
Ekspor layanan yang disampaikan secara digital (singkatnya, "ekspor layanan digital") dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan tambahan tersebut. Sektor yang menjanjikan ini dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi defisit pertumbuhan Indonesia saat ini.
Ekspor layanan digital terdiri dari penyediaan layanan lintas batas yang dikirim dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Layanan tersebut berkisar dari outsourcing operasi back-office, termasuk entri data dan pusat panggilan, hingga pemrograman dan layanan konten web yang diperantarai melalui platform digital, hingga desain chip. Dari tahun 2005 hingga 2022, ekspor layanan digital global tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi (rata-rata 8,1 persen per tahun) dibandingkan dengan ekspor layanan global lainnya (4,2 persen) dan ekspor barang global (5,6 persen), dengan ekspor layanan digital Asia meningkat paling cepat. Pada tahun 2022, ekspor layanan digital mencapai 54 persen dari ekspor layanan global (15 persen dari total ekspor global). Pada tahun 2021, ekspor layanan digital Indonesia mencapai 60 persen dari total ekspor jasa (6 persen dari total ekspor Indonesia).
Pertumbuhan ekspor layanan digital yang pesat ini tidak mengherankan mengingat ekonomi digital dunia telah tumbuh dua setengah kali lipat dari pertumbuhan ekonomi fisik. Perdagangan barang fisik juga menjadi lebih bergantung pada data yang dihasilkan melalui aliran data lintas batas, sementara sektor jasa menjadi lebih mudah diperdagangkan dan didigitalisasi. Kecerdasan buatan akan semakin memperkuat ekonomi digital di tahun-tahun mendatang.
Indonesia saat ini mengikuti model ekspor barang tradisional dan model pembangunan yang berorientasi pada industri, yang merupakan kunci keberhasilan ekonomi negara-negara maju di Asia Timur. Namun, perkembangan global baru-baru ini mengancam untuk mengubah model ini.
Pertama, munculnya kembali kebijakan industri di seluruh dunia, seperti nearshoring, onshoring, dan friendshoring, sehingga negara-negara tidak lagi melirik manufaktur lepas pantai seperti dulu. Kedua, meningkatnya otomatisasi, yang berarti berkurangnya permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur. Ketiga adalah Cina, yang telah menjadi "negara adidaya manufaktur tunggal" di dunia, dengan kapasitas produksi yang lebih tinggi daripada gabungan sembilan produsen global terbesar berikutnya, meskipun ekonomi ASEAN telah diuntungkan oleh kebangkitan Cina melalui integrasi rantai pasokan global.
Konfigurasi ulang rantai pasokan global yang telah menghasilkan eksodus pabrik-pabrik di China dan tren yang muncul dari strategi "China plus One" (atau "China plus Two" atau Three") untuk mendiversifikasi produksi dan menghilangkan risiko rantai pasokan dari China, serta mekarnya teknologi ramah lingkungan dan teknologi kecerdasan buatan (AI), memberikan peluang yang menguntungkan bagi Indonesia untuk ikut serta.
Seperti yang dinyatakan oleh calon presiden Prabowo dalam kampanyenya, pemerintah baru Indonesia kemungkinan akan melanjutkan kebijakan hilirisasi berbasis sumber daya alam pemerintahan Jokowi, terutama dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Namun, terlepas dari keberhasilan Indonesia dalam menarik investasi besar-besaran di smelter nikel dan meningkatkan nilai ekspor terkait nikel dari US$5,3 miliar pada tahun 2018 menjadi US$30,5 miliar pada tahun 2022, yang mencakup pendapatan perdagangan dari nikel, produk nikel, dan baja tahan karat, kebijakan ini bukannya tidak memiliki kekurangan. Masalah yang terkait dengan sektor smelter nikel di Indonesia termasuk biaya lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dan ekonomi politik yang kompleks dalam mengelola dan mendistribusikan rente ekonomi.
Diversifikasi untuk meningkatkan ekspor layanan digital dapat menjadi pilihan yang diinginkan oleh Indonesia, terutama karena negara ini telah menyediakan beragam layanan digital seperti layanan bisnis, layanan TI, dan layanan keuangan. Tren jangka panjang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor layanan digital Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor jasa secara keseluruhan (Gambar 1). Antara tahun 2016 dan 2021, ekspor layanan digital Indonesia tumbuh rata-rata 5,13 persen per tahun dibandingkan dengan 2,74 persen untuk ekspor jasa secara keseluruhan. Meskipun Indonesia masih perlu mengidentifikasi daya saingnya di bidang yang lebih spesifik, sektor ekspor layanan digital menawarkan spektrum peluang kerja yang luas mulai dari keterampilan rendah (misalnya entri data dasar) hingga keterampilan menengah (misalnya layanan TIK) dan pekerjaan dengan keterampilan tinggi (misalnya desain chip) yang memungkinkan tenaga kerja nusantara yang beragam untuk memanfaatkan berbagai peluang di berbagai tahap pengembangan sumber daya manusianya.
Gambar 1: Tren pertumbuhan ekspor jasa Indonesia secara keseluruhan dan komponen-komponennya, 2006-2021
Sumber: OECD-WTO Balanced Trade in Services Dataset (BaTIS, diambil pada Februari 2024), perhitungan dan bagan dari penulis
Catatan 1: Jasa yang disampaikan secara digital terdiri dari ekspor mode 1 (pasokan lintas batas) dari kategori Neraca Pembayaran berikut ini: jasa keuangan, jasa asuransi dan pensiun, perubahan penggunaan kekayaan intelektual yang tidak tercakup di tempat lain, telekomunikasi, jasa komputer dan informasi, dan kategori tertentu dalam jasa bisnis dan jasa pribadi, budaya, dan rekreasi.
Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk membuka potensi ini? Pertama, Indonesia harus mempercepat peningkatan keterampilan dan peningkatan keterampilan ulang tenaga kerja saat ini dan yang akan datang serta melanjutkan reformasi pendidikan untuk mempersiapkan sisi penawaran (yaitu, pekerja) untuk mengambil pekerjaan di sektor layanan digital yang bernilai lebih tinggi. Saat ini, pangsa lapangan kerja jasa profesional terhadap total lapangan kerja jasa di Indonesia hanya sebesar 0,9 persen, relatif lebih rendah dibandingkan dengan Thailand (2,5 persen), Vietnam (1,8 persen), dan Filipina (1,4 persen). Ini berarti bahwa meskipun terdapat potensi pertumbuhan yang besar untuk lapangan kerja jasa profesional, dalam jangka pendek dan menengah, keunggulan kompetitif Indonesia mungkin terletak pada ekspor jasa digital yang memiliki keterampilan lebih rendah.
Apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk membuka potensi ini?
Kedua, Indonesia dapat mengurangi pembatasan di sektor jasa digital, seperti deregulasi arus data lintas batas, meningkatkan infrastruktur komunikasi, dan menyamakan kedudukan bagi perusahaan digital dan teknologi asing yang berbisnis di Indonesia. Berdasarkan basis data OECD, skor Indeks Restriksi Perdagangan Layanan Digital (Digital Service Trade Restrictiveness Index/DSTRI) Indonesia adalah 0,31 (dari 1, paling restriktif) pada tahun 2022, lebih tinggi dari Australia (0,06), Jepang (0,08), Malaysia (0,13), dan Korea Selatan (0,20).
Ketiga, Indonesia dapat berpartisipasi secara proaktif untuk mendapatkan keuntungan dalam Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, yang mencakup negosiasi tentang perdagangan digital, e-commerce, aliran data, dan mobilitas tenaga kerja, untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan sektor layanan digital tumbuh dan berkembang.
Diversifikasi untuk merangkul ekspor layanan digital dapat menjadi jalan yang menjanjikan, jika tidak dapat dihindari, bagi Indonesia untuk menuju ekonomi yang lebih berbasis pengetahuan dan berpenghasilan tinggi di dunia yang serba digital. Lebih penting lagi, ini adalah strategi yang layak secara politis karena semua segmen di Indonesia dapat memperoleh manfaatnya. Tentu saja, langkah ke arah ini oleh pemerintah berikutnya akan dihargai oleh generasi muda Indonesia yang melek digital.
Disadur dari: fulcrum.sg