PT Semen Padang melakukan Penandatanganan Naskah Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Bina Lavotas) Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (13/12/2021).

Bertempat di Ruang Tri Dharma Kementerian Ketenagakerjaan Lantai 2 A, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, MoU itu ditandatangani langsung oleh Dirut PT Semen Padang Yosviandri dan Dirjen Bina Lavotas Kementerian Ketenagakerjaan Budi Hartawan. Hadir pada acara MoU itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dirut PT Semen Padang Yosviandri mengatakan, MoU antara PT Semen Padang dengan Dirjen Bina Lavotas dilakukan dalam rangka pengembangan kejuruan dan program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri atau link and match dengan tujuan, untuk meningkatkan kompetensi kualitas sumber daya manusia melalui vokasi dan sertifikasi.

"MoU ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Untuk fasilitas pelatihan dan sertifikasinya, bisa memanfaatkan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Kementerian Tenaga kerja yang ada di Indonesia," kata Yosviandri di Jakarta.

Bagi PT Semen Padang, sebut Yosviandri, MoU ini banyak manfaatnya, karena konsep MoU nya link and match dengan industri. Bahkan, buah dari MoU ini, akan diwujudkan dalam bentuk pelatihan sertifikasi pengelasan dan instalasi listrik yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini.

Pelatihan sertifikasi pengelasan dan instalasi listrik itu, katanya melanjutkan, akan bekerjasama dengan BLK Kota Padang, melibatkan tenaga kerja dari vendor di lingkungan PT Semen Padang, dan juga masyarakat sekitar perusahaan sebagai pesertanya.

"Pelatihan dan sertifikasi ini juga untuk membantu perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, bagi masyarakat lingkungan perusahaan PT Semen Padang yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan, bisa memanfaatkan peluang pelatihan dan sertifikasi ini," katanya didampingi Kepala Departemen Komunikasi & Hukum Perusahaan, Oktoweri, dan Kepala Unit CSR, Rinold Thamrin.

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan pada acara penandatanganan MoU tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, akselerasi peningkatan kompetensi SDM diperlukan untuk mengatasi sejumlah tantangan ketenagakerjaan seperti mismatch ketenagakerjaan, penyiapan SDM menuju bonus demografi, serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 di sektor ketenagakerjaan.

"Tidak ada pilihan bagi kita semua selain kerja kolaboratif, kerja sinergi, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara pemerintah dengan dunia industri," katanya.

Menaker Ida menyampaikan apresiasinya kepada dunia industri yang telah menunjukkan komitmennya membangun SDM Indonesia melalui kerja sama dengan pemerintah. "Keberadaan industri sebagai mitra, dapat memberikan masukan atas kebutuhan keterampilan di industri, membantu memberikan masukan atas kekurangan keterampilan tenaga pengajar atau instruktur pelatihan, perkembangan peralatan yang digunakan di industri, bahkan softskills apa saja yang dibutuhkan oleh industri," kata Menaker Ida.(*)

Sumber: padek.jawapos.com

INFO NASIONAL - Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan dimaksud adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan dampak pandemi. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dalam Workshop Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang berlangsung pada 7-9 Juni 2021 di Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas," kata Caswiyono melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis, 10 Juni 2021.

Caswiyono menyampaikan, saat ini BLK Komunitas yang mencapai 2.127 menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional. Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas, terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders, adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas, serta ditetapkannya 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan.

"Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017 serta mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas di Tasikmalaya.

Menurut Caswiyono, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK Komunitas juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia.

"BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI," katanya, menambahkan.

BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan. Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. Tujuannya, agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan.

"Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MOU-nya, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak," katanya.

Mitra yang menjalin kerja sama, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron.

Sementara itu, salah satu BLK Komunitas unggulan yang hadir, yakni BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo yang fokus pada satu program pelatihan teknik sepeda motor (TSM) di Kabupaten Demak, telah menunjukkan kemandiriannya dengan melahirkan lulusan yang ditampung oleh PT Astra dan Honda, serta wirausahawan yang membuka bengkel di kampung asalnya masing-masing.

“Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif. BLK Komunitas Giri Kusumo telah lakukan MoU-Mou dengan banyak perusahaan otomotif dan bengkel diantaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerja samanya dalam bentuk magang setelahnya mereka direkrut sebagai karyawan,” ucap Muhammad Hanif Maimun, Kepala BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo.

BLK Komunitas Giri Kusumo merupakan satu dari sekian lembaga atau yayasan yang menerima manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri di tahun 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan berkompeten. 

Di tahun pertama berdiri telah melatih dan berikan sertifikat keahlian sebanyak 80 orang. Di tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, total 176 alumni di tahun 2020. Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerjasama dengan PT Astra dan Honda. (*)

Sumber: nasional.tempo.co

Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) mengembangan program pelatihan bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan dalam upaya menghadapi tantangan perubahan industri. 

Wakil Ketua FSP Kimia Energi Pertambangan (KEP-KSPI) Sahat Butar Butar mengharapkan pekerja selaku pemangku kepentingan mendapat peluang membantu pengembangan keterampilan. 

"Daripada pengusaha mengambil tenaga kerja terlatih dari luar, lebih baik tenaga kerja yang di dalam perusahaan, ditingkatkan kemampuannya sesuai kebutuhan perusahaan," kata Sahat Butar Butar usai melakukan kunjungan lapangan ke  Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Bandung dan BLK Lembang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/11/2021), dikutip dari siaran pers. 

Sahat Butar Butar mengatakan organisasinya akan meminta profil beberapa BBPLK milik Kemenaker, termasuk kejuruan yang dilatih, dan selanjutnya SP/SB akan menyesuaikan untuk mengembangkan atau meningkatkan program pelatihan sesuai kejuruan yang ada di BBPLK.

"Bagi yang sudah pensiun dapat re-skilling agar setelah pensiun mampu melakukan wirausaha sesuai keterampilan yang dimiliki usai mengikuti re-skilling," katanya. 

Gustaf Evert dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap BLK lebih maju ke depannya. Dia mengatakan pemerintah harus menyiapkan anggaran yang memadai agar BLK difungsikan untuk mengembangkan pelatihan bagi pekerja yang terdampak PHK, sehingga bisa dilatih dan mandiri menciptakan lapangan kerja sendiri.

"Peranan pemerintah melalui pengembangan pelatihan sangat diharapkan sekali untuk memberdayakan pekerja ter-PHK agar mampu mandiri," kata Gustaf yang membidangi Advokasi Tenaga Kerja Apindo. 

Sementara Plt. Kepala BBPLK Bandung Haryono mengatakan tujuan program pengembangan pelatihan sebenarnya diprioritaskan untuk pencari kerja sebagai tugas utama BLK. Dengan demikian pencari kerja siap  menghadapi dunia kerja. Namun, dia tak menutup kemungkinan pekerja memiliki hak untuk memperoleh pelatihan di BLK melalui kerja sama program up-skill. 

"BBPLK Bandung siap mendukung program atau rencana dari SP/SP untuk mengembangkan pelatihan melalui program upskilling," katanya.

 Sumber: ekonomi.bisnis.com

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan dimaksud adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan dampak pandemi. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dalam workshop 'Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas', yang berlangsung selama tiga hari (7 s.d 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat. 

"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," ujarnya, Kamis (10/6/2021). 

Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas, terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders, adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas serta ditetapkannya 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan. 

"Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia dan pemulihan ekonomi nasional," katanya. 

Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya. 

Caswiyono mengatakan, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK Komunitas juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia. 

"BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI," ujarnya. 

BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan. Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan. 

Hal itu agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. "Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MoU-nya, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, di antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," tuturnya.

Salah satu BLK Komunitas unggulan yang hadir, yakni BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo, yang fokus pada satu program pelatihan Teknik Sepeda Motor (TSM) di Kabupaten Demak, telah menunjukkan kemandiriannya dengan melahirkan lulusan yang ditampung oleh PT Astra dan Honda, serta wirausahawan yang membuka bengkel di kampung asalnya masing-masing. 

“Alhamdulillah dan terima kasih kepada Kemnaker. Berdirinya BLK Komunitas memberi banyak manfaat dalam membekali santri-santri dan masyarakat sekitar lingkungan pesantren keterampilan otomotif," kata Muhamad Hanif, Kepala BLK Komunitas Pondok Pesantren Giri Kusumo. 

BLK Komunitas satu ini telah menandatangani MoU dengan banyak perusahaan otomotif dan bengkel, di antaranya Bengkel Astra dan Honda. Kerjasamanya dalam bentuk magang setelah mereka direkrut sebagai karyawan. 

BLK Komunitas Giri Kusumo, merupakan satu dari sekian lembaga atau yayasan yang menerima manfaat program pembangunan BLK Komunitas Kementerian Ketenagakerjaan. Sejak berdiri pada 2017, BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo sudah banyak meluluskan tenaga terampil dan berkompeten. 

Pada tahun pertama berdiri BLK Komunitas ini telah melatih dan memberikan sertifikat keahlian kepada sebanyak 80 orang. Tahun-tahun berikutnya BLK Komunitas Giri Kusumo meluluskan 32 peserta, setiap tahunnya, total 176 alumni di tahun 2020. 

Kemampuan dan keahlian dimiliki para alumni pun diminati dunia industri dan usaha. Kini BLK Komunitas Ponpes Giri Kusumo telah menjalin kerja sama dengan PT Astra dan Honda. CM

Sumber: ekbis.sindonews.com

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meresmikan 1.014 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya. Peresmian ini diikuti perwakilan lembaga penerima bantuan sebanyak 50 orang secara luring dan 964 orang secara daring melalui video conference.

Dia menjelaskan, adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum. Untuk itu, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.

"Di samping itu, Kemnaker juga menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik," kata Menaker Ida dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Selasa (8/6).

Selain itu, Kemnaker juga telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik Konstruksi Furniture dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual.

Kemudian, pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.

"Sinergitas antara Pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja," jelasnya.
 
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini persaingan dunia sudah semakin ketat. Oleh karenanya, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi harus dijadikan fondasi penting untuk bersaing, termasuk persaingan di sektor ketenagakerjaan.

"Tantangan nyata yang dihadapi adalah langkah- langkah strategis apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan SDM yang mampu menghadapi tantangan di masa depan yang diisi oleh teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, internet of things," kata Ma'ruf Amin.

Salah satu upaya penyiapan SDM tersebut Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat program BLK Komunitas sejak tahun 2017. Tujuannya adalah mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, mencetak SDM unggul, dan memberikan bekal keterampilan dan kompetensi kerja.

"Alhamdulillah, pada tahun 2020, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah berhasil mendirikan 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, agar pembangunan BLK Komunitas semakin relevan dengan tujuan pendiriannya, Wapres mendorong kejuruan pelatihan terus dikembangkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri (link and match).

Selain itu, pelatihan BLK Komunitas juga mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru. Sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional.

"Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, peserta pelatihan di BLK Komunitas harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa," pungkasnya.

Sumber: www.merdeka.com

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Ketenagakerjaan menjadikan program transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu lompatan besar yang dilaksanakan saat ini. Hal tersebut bertujuan utnuk memperkuat pelatihan vokasi sebagai program unggulan peningkaan kualitas SDM Indonesia.

"Arah kebijakan dari program transformasi BLK adalah mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional," kata Menaker Ida pada acara pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap I di BLK Ternate, Maluku Utara, Jumat (5/3/2021).

Dalam mensukseskan program tersebut, Kemnaker menjadikan agenda 6R sebagai perhatian utamanya. 6R yang dimaksud yaitu reformasi kelembagaan, desain ulang substansi pelatihan, revolusi SDM, reviltasisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK, dan relationship.

Sementara untuk mempersiapkan pelatihan vokasi dalam menghadapi proses transformasi ketenagakerjaan akibat pandemi dan revolusi industri 4.0, Kemnaker telah menyusun sejumlah kebijakan agar pelatihan vokasi sesuai dengan munculnya peluang usaha dan jenis pekerjaan baru di era pandemi.

Di antara kebijakan yang disusun adalah kebijakan Triple Skilling, yakni skilling, re-skilling, dan up-skilling bagi pekerja; optimalisasi pemagangan berbasis jabatan; peningkatan soft skills; perubahan kurikulum dan metode yang berfokus pada human digital online (menggunakan metode blended training); serta kolaborasi dengan semua stakeholders, terutama pelaku industri untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Menurut Menaker Ida, sinergi dan kolaborasi antara BLK dan stakeholder, terutama dari dunia usaha dan industri sebagai pengguna tenaga kerja sangat penting. Sebab dengan dilakukannya sinergi, maka dapat dipastikan lulusan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan industri dan lebih mudah terserap.

Kata Menaker Ida, dunia usaha sebagai penyerap tenaga kerja yang memiliki peran besar dalam menentukan kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan agar proses link and match antara pendidikan dan dunia kerja bisa tercipta.

"Pada akhirnya, program pelatihan vokasi akan mengurangi biaya training dan investasi SDM bagi industri, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara BLK dan industri," ucapnya.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba sangat berharap bantuan pemerintah pusat dalam membangun SDM yang unggul di daerahnya, sehingga masyarakat Maluku Utara menjadi berdaya dan tidak tertinggal.

Dalam upaya menambah masyarakat yang dapat diberdayakan tersebut, ia pun menjanjikan akan menambah lahan untuk BLK Sofifi yang akan dihibahkankan ke Kemnaker, dari yang hanya sekitar 4, 8 hektar, kalau perlu bisa ditambah sampai 50 hektar.

"Sehingga ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja yang ada di Weda Bay, Maluku Utara dari sekitar 12 ribu orang ini akan ditambah menjadi 40 ribu orang," kata Abdul Gani. (*)

Sumber: www.tribunnews.com