Sebelum kita menyelami data yang mengejutkan, mari kita pahami konteksnya. Industri konstruksi di Irak, seperti di banyak negara berkembang lainnya, menghadapi tantangan besar. Paper ini menyoroti bahwa mereka masih sangat bergantung pada metode manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tradisional. Akibatnya, angka cedera dan kematian di lokasi proyek masih tinggi. Peran teknologi modern sering kali hanya sebatas bertukar email atau pesan teks.   

Untuk memahami mengapa hal ini terjadi, para peneliti tidak mewawancarai CEO perusahaan raksasa. Sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas: mereka menyebarkan kuesioner kepada 98 manajer proyek dari perusahaan skala kecil dan menengah.   

Ini adalah poin yang sangat penting. Sering kali, kisah sukses adopsi teknologi datang dari perusahaan besar dengan anggaran riset dan pengembangan tak terbatas. Namun, tulang punggung industri konstruksi global adalah perusahaan kecil dan menengah ini. Mereka adalah cerminan realitas sehari-hari bagi sebagian besar pekerja. Dengan berfokus pada mereka, studi ini tidak hanya memberikan gambaran, tetapi juga potret jujur dari tantangan di lapangan yang sebenarnya. Ini bukan tentang apa yang mungkin terjadi di dunia yang ideal; ini tentang apa yang benar-benar terjadi di parit perjuangan.

Data yang Membuat Saya Terdiam dan Berpikir Ulang

Ketika saya mulai membaca bagian hasil, saya mengharapkan adanya nuansa abu-abu—beberapa teknologi diadopsi dengan baik, yang lain tidak. Apa yang saya temukan justru sebuah gambaran yang hitam-putih dan sangat jelas.

Kasus Aneh dari Kotak Perkakas yang Kosong

Bayangkan seorang mekanik ahli dengan garasi yang dipenuhi peralatan canggih—kunci torsi digital, pemindai diagnostik, lift hidrolik—tetapi untuk setiap pekerjaan, ia hanya menggunakan satu kunci pas yang sudah usang. Aneh, bukan? Itulah gambaran yang dilukiskan oleh data adopsi teknologi di Irak.

Para peneliti menyajikan daftar 15 teknologi modern kepada para manajer, mulai dari Building Information Modelling (BIM) hingga Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) atau drone. Hasilnya mencengangkan:

• 🚀 Hasilnya mengejutkan: Teknologi yang paling banyak digunakan—BIM dan Wearable Sensing Devices (WSDs)—hanya diadopsi oleh sekitar 25% responden. Artinya, tiga dari empat manajer bahkan tidak menggunakan alat yang paling populer sekalipun.   

• 🧠 Inovasi terabaikan: Teknologi yang lebih canggih seperti Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), dan drone hanya digunakan oleh sekitar 10-11% manajer. Alat-alat ini bukan lagi fiksi ilmiah; mereka adalah alat yang tersedia di pasar, namun di lapangan, mereka hampir tidak ada.   

• 💡 Pelajaran penting: Data ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang besar antara apa yang mungkin dilakukan dengan teknologi dan apa yang sebenarnya dilakukan di lokasi proyek.

Awalnya, reaksi pertama saya adalah, "Mungkin mereka tidak tahu manfaatnya." Tapi kemudian saya sampai ke tabel berikutnya, dan narasi itu berubah total.

Mimpi yang Ternyata Mereka Miliki Bersama

Para peneliti kemudian bertanya, "Terlepas dari apakah Anda menggunakannya atau tidak, apa manfaat terbesar dari teknologi ini?" Di sinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Para manajer ini ternyata sangat sadar akan potensi teknologi tersebut.

Bayangkan jika Anda bisa memimpin tim Anda berjalan-jalan di dalam gedung secara virtual, menemukan bahwa pipa air akan bertabrakan dengan saluran listrik, dan memperbaikinya dengan beberapa klik—semua itu dilakukan sebelum fondasi digali. Itulah kekuatan BIM. Dan ternyata, para manajer di Irak ini memahaminya dengan sangat baik.

Lebih dari 75% dari mereka setuju bahwa dua manfaat terbesar dari teknologi K3 adalah "menghilangkan bahaya selama fase desain" dan "membantu memvisualisasikan bahaya". Mereka juga sangat setuju bahwa teknologi dapat "meningkatkan pelaporan nyaris celaka" (71%) dan "meningkatkan kesadaran pekerja akan bahaya" (66%).   

Di sinilah paradoks utamanya muncul. Jika tiga dari empat manajer memahami dengan jelas bahwa teknologi ini dapat menyelamatkan nyawa dengan mencegah masalah sejak awal, mengapa hanya satu dari empat yang benar-benar menggunakannya? Ini bukan masalah kurangnya pengetahuan atau kesadaran. Ini adalah masalah yang lebih dalam. Para manajer ini tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka.

Mengungkap Sang Penjahat Sebenarnya: Bukan Manusia, Melainkan Kertas dan Label Harga

Bagian inilah yang benar-benar mengubah cara saya memandang masalah adopsi teknologi. Studi ini menyajikan daftar 10 potensi hambatan dan meminta para manajer untuk memilih mana yang paling signifikan. Hasilnya seperti lampu sorot yang menyoroti dua pelaku utama.

Penghalang nomor satu, yang dikutip oleh 86,7% manajer, adalah "biaya tambahan yang terkait dengan teknologi". Penghalang nomor dua, yang dikutip oleh 80,6% manajer, adalah "sedikit atau tidak adanya peraturan pemerintah untuk penggunaan".   

Sangat mudah untuk melihat angka-angka ini dan berpikir, "Ah, ini masalah negara berkembang." Tapi itu adalah kesimpulan yang malas dan keliru. Paper ini sendiri merujuk pada sebuah studi di AS di mana biaya juga menjadi penghalang utama, meskipun dengan persentase yang lebih rendah yaitu 47%. Biaya adalah bahasa universal.   

Namun, berita utama yang sesungguhnya, wawasan yang melampaui batas negara, adalah angka 81% untuk regulasi. Ini bukan cerita tentang pekerja yang menolak perubahan atau manajer yang tidak mau belajar. Ini adalah cerita tentang sebuah sistem yang gagal menciptakan kondisi agar perubahan dapat berhasil.

Kedua penghalang teratas ini—biaya dan kurangnya regulasi—bukanlah dua masalah yang terpisah. Mereka saling terkait erat. Ketiadaan regulasi secara langsung memperbesar persepsi biaya teknologi, mengubah pengeluaran bisnis yang dapat dikelola menjadi rintangan yang tidak dapat diatasi. Begini cara kerjanya:

1. Di industri yang diatur dengan ketat, kepatuhan terhadap standar keselamatan adalah biaya yang tidak bisa ditawar. Perusahaan harus menganggarkannya.

2. Di lingkungan tanpa regulasi yang jelas, teknologi keselamatan bukanlah biaya kepatuhan, melainkan investasi diskresioner. Ia harus bersaing dengan investasi lain yang memiliki laba atas investasi (ROI) yang lebih jelas, seperti membeli truk baru.

3. Oleh karena itu, ketiadaan mandat peraturan membuat "biaya tambahan" dari teknologi keselamatan terasa jauh lebih besar dan kurang perlu daripada di pasar yang diatur. Kurangnya aturan pemerintah membuat label harga menjadi tidak dapat diterima secara politis dan finansial bagi perusahaan kecil dan menengah.

Dan ada satu lagi data krusial yang terkubur di bagian bawah daftar hambatan. Faktor "tenaga kerja yang menua resisten terhadap perubahan" berada di peringkat paling buncit, hanya dikutip oleh 15,3% manajer sebagai batasan. Ini adalah temuan yang luar biasa. Ini secara telak membantah mitos umum bahwa pekerja yang lebih tua dan kurang melek teknologi adalah penghalang utama inovasi. Masalahnya bukan pada manusianya; masalahnya ada pada sistem dan ekonomi. Ini mengalihkan fokus dari individu ke struktur, memberikan diagnosis yang jauh lebih akurat tentang akar masalahnya.   

Cetak Biru untuk Masa Depan yang Lebih Cerdas dan Aman (Bagi Semua Orang)

Meskipun studi ini berbasis di Irak, pelajarannya bersifat universal. Ini memberikan cetak biru tentang cara mengatasi hambatan sistemik terhadap teknologi yang dapat menyelamatkan nyawa, di industri apa pun dan di negara mana pun.

• 🚀 Inovasi Sebenarnya Bukan pada Teknologi, tapi pada Sistem: Studi ini menunjukkan bahwa memiliki teknologi saja tidak cukup. Terobosan nyata datang dari penciptaan lingkungan ekonomi dan peraturan di mana adopsi teknologi tersebut tidak hanya mungkin, tetapi juga logis dan perlu.

• 🧠 Dengarkan Mereka yang di Garis Depan: Ke-98 manajer ini tidak bodoh terhadap solusi; mereka sangat sadar akan hambatannya. Setiap strategi implementasi teknologi yang sukses harus dimulai dengan mengatasi masalah utama penggunanya—dalam hal ini, biaya dan kurangnya standar yang jelas.

• 💡 Rencanakan Secara Proaktif, Bukan Reaktif: Manfaat yang paling dihargai adalah menghilangkan bahaya selama fase desain. Ini menyoroti pergeseran strategis besar dari keselamatan reaktif (misalnya, memakai helm untuk melindungi kepala dari benda jatuh) ke keselamatan proaktif (misalnya, mendesain proses kerja sehingga tidak ada risiko benda jatuh sama sekali). Di sinilah letak transformasi sejati.

Para manajer dalam studi ini secara luar biasa menunjuk pada desain proaktif sebagai manfaat utama teknologi. Alat seperti Building Information Modelling (BIM) adalah pusat dari pergeseran ini, memungkinkan tim untuk membangun dan mengurangi risiko proyek secara virtual sebelum terjun ke lapangan. Bagi para profesional yang ingin memimpin perubahan ini, menguasai alat-alat ini bukan lagi sebuah kemewahan. Kursus gambaran umum seperti (https://diklatkerja.com/course/building-information-modeling-for-structure-design/) menyediakan pola pikir dasar yang diperlukan untuk mengubah cetak biru menjadi kenyataan yang lebih aman.

Giliran Anda Membangun Rencana yang Lebih Baik

Pada akhirnya, teknologi hanyalah sebuah alat. Keberhasilan atau kegagalannya ditentukan oleh sistem yang kita bangun di sekitarnya. Studi dari Irak ini adalah pengingat yang kuat bahwa untuk memecahkan tantangan keselamatan terbesar kita, kita perlu melihat lebih dari sekadar perangkat lunak dan fokus pada struktur—finansial dan hukum—yang memungkinkan penggunaannya.

Lain kali Anda melihat proyek konstruksi, jangan hanya melihat derek dan kerangka baja. Pikirkan tentang jaringan tak terlihat dari keputusan ekonomi, tekanan peraturan (atau ketiadaannya), dan pilihan manusiawi yang menentukan apakah setiap pekerja di sana akan pulang dengan selamat di penghujung hari.

Jika ulasan mendalam tentang data ini telah memicu rasa ingin tahu Anda, saya sangat menyarankan Anda untuk membaca paper aslinya. Ini adalah pandangan yang ringkas namun kuat tentang isu kritis yang memengaruhi kita semua.

(https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126304043)

Asesmen Praktik Keselamatan dan Tantangan Implementasi dalam Proyek Konstruksi Komersial di Nepal: Arah Riset Kritis Menuju Zero-Harm

Penelitian berjudul Assessment of Safety Practices in Commercial Building Construction Projects in Nepal ini menawarkan landasan empiris yang krusial bagi komunitas akademik, peneliti, dan lembaga pemberi hibah untuk memahami jurang antara kebijakan keselamatan kerja dan realitas implementasi di lapangan, khususnya dalam konteks industri konstruksi di negara berkembang. Fokus utama riset ini adalah mengidentifikasi status implementasi praktik keselamatan dan memetakan tantangan utama yang menghambat efektivitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui pendekatan kuantitatif yang ketat.

Secara logis, perjalanan temuan dalam paper ini dimulai dengan pengakuan atas sifat industri konstruksi sebagai sektor berisiko tinggi secara global dan nasional. Konteks Nepal disoroti, di mana meskipun terdapat regulasi baru (UU Kesehatan dan Keselamatan 2074), implementasi masih lemah dan tingkat kecelakaan tetap tinggi. Dengan melibatkan 487 responden dari berbagai proyek, termasuk manajer proyek dan pekerja lini depan, penelitian ini menggunakan dua metodologi utama: Bloom Cutoff dan Relative Importance Index (RII) untuk status implementasi, serta Principal Component Analysis (PCA) untuk klasterisasi tantangan.

Hasil awal, berdasarkan analisis Bloom Cutoff, segera menempatkan status implementasi keselamatan secara keseluruhan pada tingkat moderat. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar respons, mencapai 70.64 persen, berada dalam kategori tingkat implementasi moderat. Angka ini adalah sinyal peringatan bahwa praktik keselamatan belum menjadi budaya proaktif, melainkan rutinitas kepatuhan minimal.

Selanjutnya, penggunaan RII membedah parameter praktik keselamatan. Temuan ini secara deskriptif menyoroti adanya kontradiksi implementasi di lapangan. Praktik yang paling banyak diterapkan (RII tertinggi) adalah penggunaan barikade (RII: 0.862, Peringkat 1) dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan oleh pekerja (RII: 0.827, Peringkat 2). Kedua temuan ini menunjukkan adanya kesadaran dan praktik dasar di lokasi. Namun, data RII ini juga menunjukkan hubungan kuat antara praktik yang berorientasi pada kepatuhan visual dan administrasi yang proaktif. Sebaliknya, tiga parameter dengan implementasi terendah (RII terendah) adalah Peninjauan Desain untuk Keselamatan (RII: 0.509, Peringkat 20), Pelatihan Keselamatan (RII: 0.534, Peringkat 19), dan Rencana Kerja Keselamatan (Job Safety Plan) (RII: 0.596, Peringkat 18).

Perbedaan tajam ini memetakan jurang implementasi: Proyek Nepal cenderung berfokus pada langkah-langkah reaktif (barikade, P3K) dan mengabaikan langkah-langkah proaktif yang terintegrasi, seperti desain keselamatan dan perencanaan kerja.

Untuk mengatasi jurang ini, riset ini menggunakan PCA untuk mengidentifikasi akar masalah. Analisis PCA sangat penting karena mereduksi 22 tantangan menjadi lima klaster komponen utama yang menjelaskan total varian gabungan sebesar 68.123% dari keseluruhan masalah implementasi. Komponen pertama dan yang paling dominan adalah Budaya Keselamatan yang Buruk, yang menjelaskan varian sebesar 40.217% dengan nilai Eigen 8.848. Klaster dominan ini menegaskan bahwa masalah utama bukanlah kekurangan aturan, melainkan pandangan bahwa keselamatan dianggap sebagai 'biaya tambahan' dan hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan kontraktual.

Komponen lainnya adalah Manajemen Keselamatan yang Buruk (varian: 8.972%), Kurangnya Pengetahuan dan Sumber Daya Keselamatan (varian: 8.118%), Kurangnya Infrastruktur dan Komunikasi Keselamatan (varian: 5.728%), dan Masalah Tata Kelola dan Implementasi (varian: 5.267%). Struktur temuan ini, mulai dari moderatnya implementasi (Bloom Cutoff), identifikasi praktik terabaikan (RII), hingga kategorisasi akar masalah yang didominasi budaya (PCA), memberikan jalur logis yang kuat bagi pengembangan riset jangka panjang.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada transformasinya dari analisis deskriptif sederhana menjadi pemodelan faktor yang lebih dalam, memberikan kerangka kerja teoretis untuk memahami disfungsi K3 di Nepal. Secara empiris, riset ini memberikan bukti kuantitatif atas dua temuan krusial:

1. Diferensiasi Implementasi Proaktif dan Reaktif: Data RII secara eksplisit membedakan antara praktik keselamatan yang mudah diterapkan (reaktif/perawatan, seperti barikade) dan praktik yang membutuhkan perencanaan dan integrasi sistematis (proaktif, seperti peninjauan desain dan pelatihan). Gap ini adalah kontribusi yang sangat penting untuk perumusan kebijakan di tingkat perusahaan, memindahkan fokus dari kepatuhan fisik menjadi perencanaan hulu.
2. Klasterisasi Tantangan yang Berpusat pada Budaya: PCA, dengan Komponen 1, menunjukkan hubungan kuat antara sifat Budaya Keselamatan yang Buruk dengan kurangnya inspeksi dan keinginan hanya untuk memenuhi persyaratan kontrak, menjelaskan mayoritas varian (koefisien 40.217%). Temuan ini menunjukkan hubungan yang kuat antara asumsi keselamatan sebagai biaya tambahan dan manajemen kontrak yang minimalis, yang menunjukkan potensi kuat untuk objek penelitian baru dalam bidang ekonomi-behavioral konstruksi. Klasterisasi ini memungkinkan peneliti dan penerima hibah untuk menargetkan akar masalah alih-alih hanya mengobati gejalanya.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun kuat secara statistik (KMO 0.874, Bartlett's test signifikan pada P<0.001) , penelitian ini memiliki keterbatasan kontekstual, yakni berfokus pada proyek bangunan komersial di Nepal. Generalisasi ke jenis proyek lain (infrastruktur berat) atau negara lain mungkin memerlukan validasi ulang. Selain itu, PCA mengidentifikasi Masalah Tata Kelola dan Implementasi sebagai komponen tantangan, namun komponen ini hanya didukung oleh satu item ("Hukum dan aturan yang tidak memadai") dengan korelasi 0.830. Meskipun korelasi kuat, basis item tunggal ini menimbulkan pertanyaan tentang kompleksitas dan dimensi tata kelola yang sebenarnya, yang mungkin lebih luas dari sekadar undang-undang.

Keterbatasan ini membuka pertanyaan terbuka kritis bagi penelitian masa depan:

• Bagaimana mekanisme logis di balik temuan RII yang kontradiktif, di mana Kepatuhan Terhadap Aturan Keselamatan oleh Pekerja tinggi (RII: 0.827) sementara Budaya Keselamatan secara umum sangat buruk (PCA dominan 40.217% varian)? Apakah "kepatuhan" ini didorong oleh pengawasan reaktif daripada komitmen proaktif?
• Mengingat tidak adanya Petugas Keselamatan di mayoritas proyek, seberapa besar peran Manajemen Menengah dalam mengemban fungsi pengawasan keselamatan, dan apakah kurangnya kompetensi mereka (termasuk dalam klaster Manajemen yang Buruk) adalah hambatan utama?

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan

Untuk mengatasi jurang implementasi yang didominasi oleh budaya, kurangnya perencanaan hulu, dan tata kelola yang lemah, lima arah riset berkelanjutan berikut sangat dianjurkan untuk komunitas akademik, peneliti, dan penerima hibah:

1. Riset Pemodelan Dampak Safety by Design (SbD) pada Budaya Keselamatan

• Basis Temuan: Praktik Peninjauan Desain untuk Keselamatan memiliki RII terendah (0.509, Peringkat 20). Klaster Budaya Keselamatan yang Buruk adalah tantangan utama (varian: 40.217%) karena keselamatan dianggap sebagai 'biaya tambahan'.
• Fokus Riset: Mengembangkan dan menguji model Ekuasi Struktural (SEM) untuk menguji dampak integrasi SbD (variabel independen) terhadap Persepsi Biaya Keselamatan dan pada akhirnya, dampak tak langsung terhadap Komponen Budaya Keselamatan yang Buruk (variabel dependen).
• Justifikasi Ilmiah: Mengintegrasikan keselamatan di fase desain (hulu) secara fundamental mengubah biaya pasif menjadi nilai tambah, menantang anggapan budaya bahwa keselamatan adalah 'biaya tambahan'. Riset ini akan menyediakan kerangka kuantitatif untuk mempromosikan SbD.
• Perlunya Penelitian Lanjutan: Mengubah budaya keselamatan jangka panjang hanya dapat dilakukan dengan mengintervensi praktik yang paling terabaikan dan paling berpengaruh secara sistemik.

2. Riset Kualitatif Mendalam: Motivasi di Balik Kepatuhan Pekerja

• Basis Temuan: Ada kontradiksi antara Kepatuhan Terhadap Aturan Keselamatan oleh Pekerja yang memiliki RII tinggi (0.827) dan dominasi klaster Budaya Keselamatan yang Buruk di tingkat manajemen.
• Fokus Riset: Studi kualitatif menggunakan wawancara semi-terstruktur mendalam dengan pekerja lini depan, supervisor, dan manajer untuk membedakan antara kepatuhan reaktif (misalnya karena ancaman hukuman atau pengawasan) dan komitmen intrinsik terhadap keselamatan.
• Justifikasi Ilmiah: Memahami apakah RII yang tinggi ini adalah artefak dari metrik pengukuran yang bias ke arah perilaku teramati, atau apakah ada kesadaran mendalam di antara pekerja yang belum tersentuh oleh budaya manajemen. Ini penting untuk merancang program Pelatihan Keselamatan (RII: 0.534) yang lebih efektif yang menargetkan perubahan mentalitas, bukan hanya prosedur.
• Perlunya Penelitian Lanjutan: Intervensi pelatihan di masa depan harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang dorongan perilaku di lapangan.

3. Riset Aksi Implementasi Job Safety Plan (JSP)

• Basis Temuan: Rencana Kerja Keselamatan (JSP) termasuk dalam praktik yang paling sedikit diimplementasikan (RII: 0.596). Di sisi tantangan, ada Kurangnya Pengetahuan dan Sumber Daya Keselamatan (varian: 8.118%) dan tidak adanya petugas keselamatan di mayoritas proyek.
• Fokus Riset: Menerapkan metodologi riset aksi di beberapa proyek pilot untuk memperkenalkan dan menguji efektivitas intervensi pelatihan terstruktur untuk JSP, yang dipimpin oleh Koordinator Keselamatan Bersama (peran yang diangkat dari staf senior proyek yang sudah ada).
• Justifikasi Ilmiah: Riset JSP harus menjadi penghubung antara pelatihan (RII rendah) dan JSP itu sendiri (RII rendah). Riset aksi memberikan data waktu nyata (real-time) tentang hambatan implementasi, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan kurikulum pelatihan dan memberikan pembenaran empiris untuk menginstitusikan peran Petugas Keselamatan atau sejenisnya di proyek skala kecil dan menengah.
• Perlunya Penelitian Lanjutan: Menganalisis korelasi koefisien antara intervensi JSP dan penurunan Manajemen Keselamatan yang Buruk (varian: 8.972%).

4. Studi Komparatif Efektivitas Regulasi dalam Klaster Tata Kelola

• Basis Temuan: Masalah Tata Kelola dan Implementasi teridentifikasi sebagai tantangan (varian: 5.267%) dengan item tunggal: Hukum dan Aturan yang Tidak Memadai (korelasi: 0.830). Temuan lapangan menunjukkan kurangnya penegakan hukum di proyek non-pemerintah.
• Fokus Riset: Studi komparatif kuantitatif antara dua kelompok proyek: (a) Proyek Pemerintah (diasumsikan memiliki penegakan hukum yang lebih ketat) dan (b) Proyek Swasta. Variabel yang diukur adalah Indeks Intensitas Penegakan Hukum dan dampaknya terhadap skor implementasi RII.
• Justifikasi Ilmiah: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang komponen Tata Kelola yang saat ini hanya diwakili oleh satu item. Hasilnya akan memberikan data empiris bagi pemerintah Nepal untuk mereformasi mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di sektor swasta, mengkonfirmasi hubungan antara penegakan dan validitas hasil K3.
• Perlunya Penelitian Lanjutan: Memvalidasi atau membantah asumsi bahwa undang-undang yang ada tidak memadai dan mengukur sejauh mana masalahnya terletak pada penegakan, bukan perumusan.

5. Riset Pemodelan Jangka Panjang: Konsekuensi Finansial dari Kelalaian Praktik

• Basis Temuan: Budaya Keselamatan yang Buruk berakar pada anggapan keselamatan sebagai 'biaya tambahan'. Praktik yang membutuhkan investasi lebih besar (Desain, Pelatihan, JSP) memiliki RII yang sangat rendah.
• Fokus Riset: Mengembangkan model risiko dan biaya jangka panjang (misalnya, Total Cost of Ownership K3) yang menghubungkan secara eksplisit RII praktik yang paling sedikit diterapkan (0.509, 0.534, 0.596) dengan kerugian finansial di masa depan, termasuk klaim asuransi, turnover karyawan, dan penundaan proyek.
• Justifikasi Ilmiah: Proyeksi ini bertujuan untuk mengubah perspektif pemangku kepentingan (terutama Klien dan Kontraktor, yang termasuk dalam klaster Budaya yang Buruk) dari biaya jangka pendek menjadi investasi jangka panjang, yang merupakan prasyarat untuk mengubah Budaya Keselamatan.
• Perlunya Penelitian Lanjutan: Memberikan data yang persuasif dan berorientasi bisnis yang sangat dibutuhkan oleh peneliti yang mencari hibah berbasis dampak ekonomi.

Penelitian lebih lanjut harus melibatkan institusi Lembaga Pemerintah Bidang K3 (MoLESS), Asosiasi Kontraktor Nepal, dan Akademisi Internasional untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil. Kolaborasi antar-disiplin ini sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan, manajemen, dan budaya di lapangan.

Baca paper aslinya di sini

 

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan

Penelitian terbaru berjudul “The Impact of Safety Violations on Construction Project Performance: A Case Study of the ADFA Project” (2024) mengungkapkan hubungan langsung antara pelanggaran keselamatan kerja (K3) dan penurunan kinerja proyek konstruksi. Studi kasus yang dilakukan pada proyek ADFA memperlihatkan bahwa setiap pelanggaran K3 tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan, tetapi juga berpengaruh terhadap biaya proyek, keterlambatan waktu, penurunan produktivitas, dan kerusakan reputasi perusahaan.

Kale dan rekan menyoroti bahwa pelanggaran K3 bukan sekadar kegagalan individu pekerja, tetapi akibat dari kelemahan sistemik dalam manajemen proyek dan lemahnya pengawasan kebijakan keselamatan. Data menunjukkan bahwa proyek dengan lebih dari lima pelanggaran keselamatan aktif mengalami peningkatan biaya rata-rata 8–15%, serta keterlambatan proyek hingga 20%.

Temuan ini memiliki implikasi besar bagi Indonesia, yang tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur secara masif di bawah program National Strategic Projects (PSN). Di tengah dorongan percepatan pembangunan, sering kali aspek keselamatan menjadi prioritas kedua setelah target penyelesaian fisik. Dalam artikel Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk Mencegah Kegagalan Bangunan, dijelaskan bahwa penegakan sistem keselamatan konstruksi yang lemah dapat berujung pada kerugian manusia dan ekonomi yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahan itu sendiri.

Selain itu, pelanggaran K3 juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan kontraktor pelaksana. Sebagaimana dibahas dalam Audit Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), akuntabilitas dan keterbukaan hasil audit menjadi kunci utama dalam memastikan integritas proyek dan menjaga keselamatan di lapangan.

Penelitian ini penting bagi kebijakan publik karena menawarkan bukti empiris bahwa investasi dalam keselamatan bukanlah biaya, melainkan strategi efisiensi jangka panjang yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan proyek.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak Positif Implementasi Kebijakan Keselamatan

Jika kebijakan keselamatan konstruksi diterapkan secara konsisten, dampaknya sangat signifikan. Pertama, penurunan angka kecelakaan kerja. Berdasarkan laporan proyek ADFA, penerapan kontrol risiko berbasis data mampu menurunkan tingkat kecelakaan ringan hingga 30% dalam dua tahun. Kedua, peningkatan produktivitas tenaga kerja, karena pekerja merasa lebih aman dan termotivasi. Ketiga, reputasi perusahaan meningkat, yang berdampak positif pada peluang tender berikutnya.

Selain manfaat langsung, penerapan sistem keselamatan juga memperkuat good governance di sektor konstruksi. Regulasi yang transparan dan audit yang independen memperkecil risiko korupsi dan manipulasi data proyek, karena setiap insiden dicatat dan dapat ditelusuri.

Hambatan yang Masih Dihadapi

Namun, di lapangan implementasi kebijakan keselamatan sering menghadapi sejumlah hambatan:

1. Keterbatasan pengawasan dan SDM bersertifikat K3. Banyak kontraktor belum memiliki petugas K3 penuh waktu.

2. Kultur kerja yang masih menyepelekan risiko. Sebagian pekerja menganggap alat pelindung diri (APD) menghambat pekerjaan.

3. Minimnya evaluasi berbasis data. Banyak perusahaan tidak mendokumentasikan pelanggaran dengan sistematis, sehingga tidak bisa melakukan analisis akar masalah.

4. Kelemahan dalam sistem pelatihan. Pelatihan sering bersifat formalitas dan tidak mengubah perilaku kerja di lapangan.

Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa pendekatan kebijakan yang hanya bersifat regulatif tidak cukup. Diperlukan kebijakan yang menekankan behavioral safety (perubahan perilaku pekerja) dan organizational learning (pembelajaran organisasi setelah insiden).

Peluang Perbaikan

Peluang utama ada pada digitalisasi pengawasan keselamatan. Sistem pelaporan daring seperti Safety Digital Logbook yang telah dikembangkan di beberapa proyek Kementerian PUPR memungkinkan identifikasi risiko lebih cepat dan akurat.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dalam pengembangan training center berbasis simulasi digital dapat menjadi sarana efektif membangun budaya keselamatan baru di Indonesia.

Relevansi untuk Indonesia

Bagi Indonesia, studi kasus ADFA memberikan pelajaran penting dalam konteks pembangunan nasional yang ambisius namun kompleks.
Kebijakan keselamatan di Indonesia telah memiliki dasar hukum, antara lain melalui Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK. Namun, implementasinya masih menghadapi kesenjangan serius antara regulasi dan praktik.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran K3 tidak hanya berimplikasi pada kecelakaan, tetapi juga menurunkan efisiensi proyek dan memperburuk reputasi lembaga. Dengan demikian, memperkuat kebijakan keselamatan konstruksi adalah langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan.

Artikel Pentingnya Kompetensi Operator Alat Berat untuk Keselamatan Konstruksi menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan operator sebagai garda depan pencegahan pelanggaran di lapangan. Dengan memperkuat kompetensi individu, rantai keselamatan secara keseluruhan menjadi lebih solid.

Selain itu, integrasi antara SMKK, LPJK, dan lembaga pelatihan daring seperti DiklatKerja dapat mempercepat proses sertifikasi nasional, sehingga setiap proyek memiliki SDM yang benar-benar terlatih dan tersertifikasi.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penegakan Wajib Audit Keselamatan Konstruksi (Safety Compliance Audit).
   Pemerintah perlu mewajibkan audit keselamatan tahunan untuk setiap proyek di atas nilai tertentu, dengan hasil audit dipublikasikan secara terbuka di platform digital.

2. Pembentukan “Safety Performance Index” Nasional.
   Indeks ini menilai performa keselamatan kontraktor berdasarkan pelanggaran, kecelakaan, dan tingkat kepatuhan. Nilainya digunakan sebagai parameter penilaian tender publik.

3. Digitalisasi Pelaporan dan Investigasi Insiden.
   Sistem pelaporan insiden berbasis web dan aplikasi mobile memungkinkan pengawasan lintas daerah dengan data real-time, mencegah manipulasi laporan.

4. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Micro-Credentials.
   Kebijakan perlu mendorong pelatihan modular berbasis micro-credentials agar pekerja dapat meningkatkan kompetensi tanpa meninggalkan proyek jangka panjang.

5. Budaya Keselamatan Berbasis Partisipasi.
   Dorong program Safety Talk dan Toolbox Meeting yang wajib dilakukan harian di setiap proyek, agar pekerja berperan aktif mengenali risiko sebelum bekerja.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kegagalan implementasi kebijakan keselamatan biasanya berakar pada lemahnya komitmen pimpinan proyek dan tidak adanya sistem insentif yang memadai. Kebijakan yang hanya berfokus pada hukuman tanpa penghargaan akan menciptakan resistensi.
Selain itu, tanpa koordinasi antar lembaga (PUPR, BNSP, LPJK, Disnaker), sistem keselamatan akan terfragmentasi.

Faktor lainnya adalah persepsi bahwa keselamatan menghambat produktivitas. Dalam kenyataannya, proyek dengan sistem keselamatan kuat justru menunjukkan efisiensi waktu lebih baik karena minim gangguan insiden.

Kritik penting lainnya adalah ketergantungan pada pelaporan manual. Tanpa digitalisasi dan analitik data, kebijakan publik tidak akan memiliki dasar empiris yang kuat untuk evaluasi dan pengambilan keputusan.

Penutup

Keselamatan konstruksi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga indikator kematangan tata kelola kebijakan publik. Studi ADFA memberikan pelajaran penting bahwa pelanggaran K3 berdampak langsung terhadap performa proyek dan reputasi organisasi.
Bagi Indonesia, membangun budaya keselamatan yang kokoh berarti memastikan bahwa setiap peraturan diimplementasikan melalui sistem audit yang transparan, pelatihan yang berkelanjutan, dan digitalisasi pengawasan.
Dengan kebijakan publik yang kuat, Indonesia dapat mengubah keselamatan dari sekadar kewajiban menjadi nilai inti dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber

Kale, Ö. A. (2024). The Impact of Safety Violations on Construction Project Performance: A Case Study of the ADFA Project. Elsevier, 2024.