Menilik Jantung Sanitasi Surakarta: Kinerja IPAL Pucangsawit dan Ancaman 20 Tahun Mendatang

Ancaman Senyap di Balik Laju Urbanisasi

Kota Surakarta, sebagaimana layaknya pusat urbanisasi di Jawa Tengah, menghadapi tantangan yang senyap namun krusial: pengelolaan air limbah domestik. Seiring bertambahnya waktu, populasi di suatu daerah ikut bertambah, dan secara langsung peningkatan jumlah penduduk ini mengakibatkan lonjakan volume hasil luaran air limbah rumah tangga.1 Jika tidak dikelola secara optimum, limpahan limbah ini dapat mengancam kualitas lingkungan dan kesehatan publik, terutama mencemari sumber air.

Pemerintah Kota Surakarta mengandalkan kinerja empat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal utama, yaitu IPAL Semanggi, Mojosongo, UNS, dan IPAL Pucangsawit. IPAL Pucangsawit yang melayani kawasan tengah Surakarta tergolong instalasi yang relatif baru.1 Oleh karena itu, penelitian mendalam telah dilakukan untuk mengevaluasi kinerja eksistingnya dan, yang lebih penting, merencanakan upaya pengembangan yang dapat dilakukan pada IPAL Pucangsawit agar tetap mampu melayani kebutuhan sanitasi masyarakat dalam 20 tahun mendatang.1 Kajian proaktif ini mencerminkan niat baik dalam tata kelola infrastruktur jangka panjang, tetapi data di balik IPAL ini mengungkap kontradiksi yang memerlukan perhatian segera.

Proses Transformasi: Mengubah Air Keruh Menjadi Ramah Lingkungan

IPAL Pucangsawit menggunakan serangkaian proses pengolahan air limbah domestik. Prosesnya dimulai ketika air limbah domestik dialirkan secara gravitasi menuju bak penampung sementara. Dari sana, air limbah didorong oleh pompa menuju bak screening untuk disaring dari limbah padat.1

Setelah penyaringan, air limbah memasuki bak sedimentasi awal. Pada bak ini, pengendapan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik berlangsung. Selanjutnya, air limbah dialirkan ke bak biofilter anaerob—sebuah komponen kunci dalam sistem Anaerobic Baffled Reactor (ABR) yang dikenal kokoh—di mana bakteri pengurai bekerja tanpa oksigen untuk mengurai polutan.1 Proses kemudian berlanjut ke bak biofilter aerob untuk dilakukan aerasi, yang diikuti oleh bak pengendapan akhir. Setelah seluruh tahapan pengendapan selesai, air limbah yang telah diolah kemudian dibuang ke sungai, dengan harapan tidak mencemari sumber air.1

Keberhasilan seluruh proses ini dinilai dari kemampuannya menurunkan konsentrasi pencemar, sehingga kualitas kandungan air limbah memenuhi baku mutu sesuai dengan parameter effluent yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P 68 Tahun 2016.1

 

Rahasia di Balik Angka: Lompatan Kualitas Air Olahan yang Mengejutkan

Hasil analisis kualitas air limbah di IPAL Pucangsawit mengungkap sebuah capaian teknis yang mengejutkan: tingkat efisiensi pengolahan air limbah domestik yang tergolong sangat tinggi, jauh melampaui standar nasional.1 Penelitian ini menjadi penegasan bahwa secara teknis, Surakarta memiliki infrastruktur pengolahan air limbah yang sangat mumpuni.

Efisiensi Pengolahan yang Melampaui Standar

Efisiensi pengolahan di IPAL Pucangsawit diukur berdasarkan kemampuan instalasi tersebut dalam mengurangi kandungan polutan dari inlet (air masuk) ke outlet (air keluar). Semua parameter yang diukur mencatatkan efisiensi di atas 70%, dan mayoritas berada di atas 80%, bahkan mendekati 100%.

• Padatan Tersuspensi (TSS): Parameter yang menunjukkan jumlah partikel padat tersuspensi dalam air, mencapai efisiensi tertinggi, yaitu sebesar 97,88%.1 Ini berarti, dari konsentrasi awal yang sangat tinggi, yaitu 378 miligram per liter ($mg/L$) saat masuk ke IPAL, kandungan TSS berhasil diturunkan hingga menjadi hanya 8 $mg/L$ di air keluaran.1 Angka 8 $mg/L$ ini menjadi prestasi yang signifikan karena jauh di bawah batas maksimum baku mutu yang ditetapkan pemerintah, yakni 30 $mg/L$. Dengan kata lain, air olahan IPAL Pucangsawit setidaknya 3,75 kali lebih bersih dari batas minimum baku mutu.1

• Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD): BOD, yang merupakan ukuran polutan organik yang menguras oksigen di perairan, mencatatkan efisiensi pengolahan sebesar 94,94%.1 Konsentrasi BOD yang masuk (inlet) adalah 176 $mg/L$, dan setelah diolah, konsentrasi di outlet hanya tersisa 8,9 $mg/L$.1 Penurunan drastis BOD sebesar hampir 95% ini ibarat menaikkan kapasitas paru-paru sungai, karena air yang dibuang telah sangat rendah kandungan polutannya. Air olahan ini sekitar 3,4 kali lebih baik dari batas baku mutu yang ditetapkan sebesar 30 $mg/L$.1

• Parameter Lain: Pengurangan polutan juga tercatat tinggi untuk Chemical Oxygen Demand (COD), mencapai efisiensi 83,75% (menurun dari 275 $mg/L$ ke 44,7 $mg/L$), dan untuk Minyak dan Lemak, yang mencapai efisiensi 72,73% (menurun dari 11 $mg/L$ ke 3 $mg/L$). Sama seperti BOD dan TSS, hasil akhir COD (44,7 $mg/L$) dan Minyak/Lemak (3 $mg/L$) juga berada jauh di bawah ambang batas baku mutu yang masing-masing 100 $mg/L$ dan 5 $mg/L$.1

Kontradiksi Keunggulan Teknis: Beban yang Terlalu Ringan

Meskipun data efisiensi ini menunjukkan keunggulan teknis yang nyaris sempurna, analisis lebih mendalam mengungkapkan sebuah kontradiksi yang perlu diangkat ke ranah kebijakan publik. Kinerja luar biasa ini dicapai saat IPAL Pucangsawit beroperasi dengan beban yang sangat ringan.

Berdasarkan data debit air limbah aktual dari jumlah pelanggan saat ini (689 Sambungan Rumah atau SR pada 2020), jumlah limbah cair yang dihasilkan hanya sekitar 5,4 liter per detik ($L/detik$).1 Sementara itu, kapasitas terpasang IPAL Pucangsawit saat ini adalah 40 $L/detik$.1

Ini berarti, IPAL Pucangsawit hanya dimanfaatkan sekitar 13,5% dari total kapasitasnya. Keunggulan teknis yang dicapai (efisiensi >90%) terjadi dalam kondisi beban kerja yang sangat rendah. Kontradiksi ini menyoroti bahwa walaupun infrastruktur secara rekayasa sudah sangat siap untuk mengelola limbah, output lingkungan yang diselamatkan masih minimal karena rendahnya input dari pelanggan. Infrastruktur siap, namun koneksi sosial dan partisipasi publik belum mencapai target.

 

Alarm Kapasitas untuk 51.000 Jiwa: Mengapa Pengembangan Jangka Panjang Mendesak?

Penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan kinerja, tetapi juga sebagai peringatan keras (alarm) mengenai kebutuhan kapasitas di masa depan. Fokus penelitian ini adalah pada rencana pengembangan IPAL untuk menghadapi ancaman senyap yang timbul dari pertumbuhan populasi yang diproyeksikan hingga 2039.1

Proyeksi Populasi dan Target Kebijakan

Laju pertumbuhan penduduk di wilayah layanan IPAL Pucangsawit diperkirakan akan terus menanjak. Proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk di tahun 2039 akan mencapai sekitar 171.224 jiwa (berdasarkan perhitungan aritmatik).1

Tingginya proyeksi ini memaksa pihak pengelola untuk segera bertindak. PDAM Surakarta menetapkan target ambisius bahwa IPAL harus mampu melayani 30% dari total populasi di wilayah layanan tersebut.1 Berarti, di tahun 2039, IPAL Pucangsawit harus siap melayani sekitar 51.368 jiwa.1

Jika target pelayanan $51.368$ jiwa ini terpenuhi, maka debit air limbah yang harus diolah oleh IPAL Pucangsawit akan melonjak secara dramatis. Berdasarkan perhitungan teknis (menggunakan faktor timbulan air buangan 80% dari kebutuhan air bersih), debit air limbah rencana akan meningkat dari kapasitas saat ini (40 $L/detik$) menjadi 80 liter per detik ($L/detik$).1

Keterbatasan Waktu Tinggal dan Solusi Rekayasa

Peningkatan debit air limbah secara mendadak dari 40 $L/detik$ menjadi 80 $L/detik$ akan menciptakan masalah rekayasa yang besar: Waktu Tinggal (Hydraulic Retention Time atau HRT) air di dalam bak pengolahan akan terpotong menjadi setengahnya, jika volume bak tidak segera ditambah.1

Waktu Tinggal adalah parameter vital. Jika waktu tinggal terlalu singkat, bakteri pengurai, yang bertanggung jawab atas efisiensi 97% yang dibanggakan, tidak akan punya cukup waktu untuk bekerja mengurai polutan. Akibatnya, air keluaran akan melebihi baku mutu, dan kinerja luar biasa IPAL Pucangsawit saat ini akan runtuh di masa depan.

Oleh karena itu, penambahan volume bak pengolahan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak untuk mempertahankan standar kualitas pengolahan. Penelitian ini menyediakan blueprint inovasi yang jelas mengenai berapa banyak penambahan volume yang diperlukan untuk setiap unit bak agar HRT ideal terpenuhi pada debit 80 $L/detik$.

 

Blueprint Inovasi: Penambahan Volume Bak Seukuran Gedung Mini

Untuk mengatasi lonjakan debit hingga 80 $L/detik$ dan memastikan waktu tinggal yang optimal, peneliti telah merencanakan alternatif pengembangan fasilitas IPAL Pucangsawit. Penambahan volume pada bak-bak pengolahan ini didasarkan pada perhitungan untuk menjaga waktu tinggal air limbah tetap ideal (antara 4 hingga 6 jam, tergantung jenis bak).1

Perincian Kebutuhan Volume untuk HRT Ideal

Kebutuhan penambahan volume paling signifikan terjadi pada bak yang menopang proses aerasi dan sedimentasi awal:

1. Biofilter Aerob: Bak ini memerlukan penambahan volume terbesar. Untuk mencapai Waktu Tinggal Rencana (HRT) selama 6 jam pada debit 80 $L/detik$, volume bak harus mencapai 1.728.000 liter. Ini menuntut penambahan volume sebesar 864 meter kubik ($m^{3}$) dari volume eksistingnya.1

2. Bak Pengendap Awal: Bak ini direncanakan memiliki HRT 4 jam. Untuk mencapai target volume yang dibutuhkan sebesar 1.152.000 liter, diperlukan penambahan volume sebesar 590,4 $m^{3}$.1

3. Bak Pengendap Akhir: Sama seperti pengendap awal, bak pengendap akhir memerlukan HRT 4 jam dan membutuhkan penambahan volume sebesar 288 $m^{3}$.1

Jika digabungkan, total penambahan volume pada tiga bak kritis ini mencapai 1.742,4 $m^{3}$. Untuk memberikan gambaran yang lebih hidup, volume penambahan yang harus dibangun ini setara dengan ruang bawah tanah atau fondasi sebuah gedung perkantoran mini. Penambahan skala besar ini merupakan justifikasi teknis yang kuat yang harus segera ditindaklanjuti dengan pengajuan anggaran belanja modal signifikan oleh pemerintah daerah.1

Menariknya, Biofilter Anaerob, yang memiliki volume eksisting 1.728.000 liter, ditemukan masih memiliki safety margin volume yang memadai. Waktu tinggalnya pada debit 80 $L/detik$ tetap memenuhi parameter, yaitu 6 jam, sehingga tidak diperlukan penambahan volume pada bak tersebut.1

 

Kritik Realistis: Tantangan Sosial yang Lebih Berat dari Tantangan Teknik

Meskipun secara teknis IPAL Pucangsawit adalah sebuah cerita sukses rekayasa sipil dengan efisiensi mendekati 98%, kinerja infrastruktur ini terancam oleh kegagalan di sektor sosial dan kebijakan publik. Penelitian ini tidak hanya menyajikan solusi beton, tetapi juga mengemukakan kritik realistis yang menyoroti kesenjangan antara kemampuan infrastruktur dan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Krisis Keterlibatan Publik: Kesenjangan Pemanfaatan

Data yang paling mengkhawatirkan adalah rendahnya jumlah pelanggan yang terhubung. Meskipun IPAL dirancang untuk melayani ribuan rumah, pada tahun 2020, jumlah pelanggan hanya mencapai 689 Sambungan Rumah (SR).1 Jumlah ini sangat jauh di bawah proyeksi pelanggan di tahun 2039 yang diperkirakan mencapai 1.118 hingga 1.356 SR.1

Kesenjangan antara kapasitas yang tersedia (40 $L/detik$) dan debit aktual dari pelanggan saat ini (5,4 $L/detik$) merupakan bukti kuat bahwa mayoritas warga di wilayah layanan IPAL Pucangsawit masih memilih membuang air limbah domestik mereka secara langsung ke lingkungan atau saluran drainase.1 Tindakan pembuangan langsung ini memiliki dua implikasi negatif. Pertama, ini meniadakan manfaat investasi besar dalam infrastruktur sanitasi. Kedua, yang lebih parah, ini mengecilkan peluang penghematan biaya kesehatan dan lingkungan yang seharusnya dapat ditawarkan oleh IPAL, karena polutan tetap masuk ke perairan Surakarta tanpa diolah.

Oleh karena itu, peneliti menekankan bahwa keberhasilan rencana 20 tahun tidak terletak pada penambahan volume beton, melainkan pada penambahan koneksi pelanggan. Pihak pengelola perlu secara agresif melakukan edukasi dan pendekatan kepada warga di wilayah layanan agar mereka berlangganan dan mengalirkan air limbah domestiknya ke IPAL Pucangsawit.1

Keterbatasan Sistem dan Isu Operasional Minor

Selain isu sosial, terdapat kritik ringan terkait kelemahan bawaan sistem dan operasional harian. Sistem Anaerobic Baffled Reactor (ABR), meskipun efisien dalam pengolahan air, masih memiliki kelemahan bawaan. Lumpur dan limbah padat yang tersisa dari proses ABR masih memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat digunakan kembali atau dibuang dengan benar.1

Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan penambahan fasilitas seperti Sludge Drying Bed untuk membantu proses sedimentasi dan manajemen lumpur.1 Rekomendasi ini mengimplikasikan bahwa manajemen limbah padat saat ini belum sepenuhnya optimal.

Masalah operasional harian lainnya yang menghambat kinerja keseluruhan IPAL juga harus diperhatikan, meskipun tergolong teknis minor. Masalah seperti bak kontrol air limbah yang meluap, terjadinya pengapungan di bak aerobik, dan air olahan yang keluar masih berbau, semuanya dapat menurunkan kepercayaan publik dan mengganggu efisiensi.1 Bahkan, isu sederhana seperti penutup manhole yang sulit dibuka juga memerlukan solusi praktis, seperti penggantian dengan bahan yang lebih efisien untuk memudahkan kegiatan pengontrolan rutin.1

Kritik ini memperkuat narasi bahwa keberhasilan sanitasi perkotaan bersifat holistik. Kinerja teknis tinggi (efisiensi air 97%) akan sia-sia jika gagal dalam manajemen lumpur atau, yang lebih mendasar, gagal dalam koneksi sosial dengan masyarakat yang dilayani. Solusi untuk 20 tahun mendatang membutuhkan kolaborasi antara insinyur sipil, perencana anggaran, dan komunikator publik.

 

Memetakan Masa Depan Sanitasi: Dampak Nyata dan Rekomendasi Aksi

Rencana pengembangan IPAL Pucangsawit hingga tahun 2039 merupakan cetak biru penting bagi masa depan sanitasi Surakarta. Analisis ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah daerah untuk bertindak, didorong oleh data kinerja yang superior dan proyeksi kebutuhan kapasitas yang mendesak.

Dampak Nyata dari Implementasi Penuh

Jika rencana penambahan volume yang dirancang oleh peneliti dilaksanakan, dan yang terpenting, jika target koneksi pelanggan 30% dari populasi (sekitar $51.368$ jiwa) tercapai, temuan ini akan menghasilkan dampak lingkungan dan ekonomi yang signifikan.

Implementasi penuh rencana ini dapat mengurangi beban polutan (BOD, COD, dan TSS) yang masuk ke sungai di Surakarta hingga lebih dari 90% dari volume limbah yang dilayani. Pengurangan polutan ini, yang konsentrasinya dijaga 2 hingga 3 kali lebih baik daripada standar baku mutu nasional, akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk remediasi lingkungan.

Secara finansial, dengan menjaga kualitas air buangan yang tinggi pada skala pelayanan 51.000 jiwa, pemerintah Surakarta dapat menghindari biaya besar yang timbul akibat pencemaran—seperti pengolahan air minum yang lebih mahal, peningkatan biaya kesehatan publik akibat penyakit berbasis air, dan denda lingkungan—dalam waktu lima tahun setelah kapasitas baru tersebut dioperasikan.1 Ini adalah manfaat ekonomi yang melebihi biaya investasi pembangunan infrastruktur.

Rekomendasi Aksi Taktis

Berdasarkan evaluasi kinerja dan proyeksi yang mendalam, ada tiga prioritas aksi yang harus segera dilakukan oleh pemangku kepentingan di Surakarta:

1. Rekayasa Anggaran dan Pembangunan Kapasitas: Pemerintah Kota Surakarta harus segera memverifikasi data dan memformulasikan anggaran untuk penambahan total volume bak sebesar $1.742,4~m^{3}$. Anggaran ini harus dialokasikan untuk penambahan volume di Bak Pengendap Awal ($590,4~m^{3}$), Biofilter Aerob ($864~m^{3}$), dan Bak Pengendap Akhir ($288~m^{3}$), guna menjamin bahwa IPAL dapat menampung debit 80 $L/detik$ di masa depan.1

2. Optimalisasi Manajemen Lumpur: Rencana pengembangan harus mengintegrasikan pembangunan fasilitas pengolahan lumpur lanjutan, seperti Sludge Drying Bed, guna memastikan manajemen limbah padat yang dihasilkan sistem ABR optimal dan sesuai dengan standar lingkungan.1

3. Komitmen Publik dan Edukasi: Upaya edukasi publik harus diperkuat secara signifikan. Pihak pengelola harus melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada warga di wilayah layanan agar mereka bersedia berlangganan IPAL. Ini adalah langkah paling krusial untuk memastikan infrastruktur vital yang telah dibangun dengan efisiensi teknis tinggi ini tidak beroperasi di bawah potensi minimalnya, sehingga peluang pembuangan air limbah secara langsung ke alam dapat dikecilkan.1 Kegagalan di tahap ini berarti pembangunan fisik yang mahal akan menjadi sia-sia.

 

Sumber Artikel:

Lemuel, R. P., Utomo, B., & Qomariyah, S. (2022). Evaluasi Layanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pucangsawit di Jebres, Surakarta. Jurnal Matriks Teknik Sipil, 10(1). https://dx.doi.org/10.20961/mateksi.v10i1.55280

Ketika Pertumbuhan Sporadis Melumpuhkan Kota: Diagnosis Krisis Infrastruktur Belopa

Fenomena pembangunan kota di Indonesia, terutama di kawasan yang sedang berkembang pesat seperti Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa, Kabupaten Luwu, menunjukkan adanya pola yang mengkhawatirkan. Analisis mendalam yang dilakukan oleh para peneliti menemukan adanya ketimpangan signifikan dalam berbagai wujud pembangunan fisik di wilayah tersebut.¹ Ketimpangan ini bukan sekadar masalah pembangunan yang lambat; ia adalah cerminan dari kegagalan konseptual yang mendasar.

Para ahli menyimpulkan bahwa akar masalah utama terletak pada belum adanya pemikiran terpadu dalam perumusan konsep penanganan dan pengembangan unsur-unsur pembentuk fisik kota.¹ Dengan kata lain, pembangunan di Belopa belum didasarkan pada wawasan perencanaan dan perancangan kota secara terpadu, atau yang dikenal sebagai pendekatan "Urban Design" yang holistik. Kegagalan konseptual ini secara langsung memicu krisis fisik, yang diwujudkan dalam kekacauan tata ruang dan perkembangan yang tidak teratur.

Masalah ini diperparah oleh tekanan demografi yang tak terhindarkan. Pembangunan perkotaan selalu berjalan sejajar dengan dinamika perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk.¹ Di Belopa, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, didominasi oleh migrasi dari desa ke kota, secara langsung meningkatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur.¹ Akibatnya, masalah infrastruktur pada kawasan permukiman perkotaan menjadi semakin kompleks. Jika tidak ditangani segera dengan strategi yang terintegrasi, ketidakseimbangan tata ruang dan tekanan demografi ini berpotensi mengancam keberlanjutan sosial dan ekonomi regional Luwu. Kasus Belopa adalah cerminan kota-kota kecil dan menengah di Sulawesi yang berada di bawah tekanan modernisasi yang cepat.

 

Mengapa Belopa Berada di Titik Kritis? Menelusuri Cerita di Balik Data Kerusakan

Studi ini secara spesifik memfokuskan analisisnya pada kawasan permukiman perkotaan Kota Belopa, meliputi Kecamatan Belopa dan Belopa Utara, yang diidentifikasi memerlukan penanganan infrastruktur yang mendesak.¹ Para peneliti berupaya memahami mengapa pembangunan yang berlangsung di kawasan ini, terutama akibat tuntutan pembangunan yang tinggi, memicu munculnya permasalahan lingkungan biotik, abiotik, sosial, kultural, dan ekonomi.¹

Siapa yang Paling Terdampak oleh Kegagalan Perencanaan?

Analisis data menunjukkan bahwa dampak paling parah dari perkembangan yang tidak terencana dan sporadis ini dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu:

• Penduduk di muara sungai dan wilayah pesisir: Kelompok ini menjadi korban langsung dari perkembangan permukiman kumuh yang cenderung tak terkendali di daerah yang secara ekologis sensitif.¹
• Masyarakat di sepanjang koridor Jalan Trans Sulawesi: Ekspansi pembangunan yang terjadi di sepanjang koridor jalan utama ini memicu alih fungsi guna lahan yang sporadis, yang tidak hanya mengganggu fungsi transportasi utama tetapi juga menyebabkan degradasi lingkungan.¹

Fakta yang paling mencolok dan menjadi inti dari krisis lingkungan di Belopa adalah keterbatasan fisik lahan untuk berbagai aktivitas sosial ekonomi perkotaan.¹ Karena dukungan infrastruktur yang belum terselenggara secara maksimal, tekanan penduduk telah mendorong perkembangan kawasan yang cenderung sporadis dan kumuh.¹

Indikasi Krisis Lingkungan dan Tata Ruang

Indikasi permasalahan yang berhasil diamati oleh peneliti mencakup beberapa titik kritis yang saling terkait, menunjukkan bahwa krisis di Belopa terkonsentrasi di zona air dan lahan basah:

• Alih fungsi guna lahan kawasan perkotaan terjadi tak terkendali, khususnya di sepanjang koridor jalan Trans Sulawesi.¹
• Permukiman kumuh berkembang pada muara sungai dan wilayah pesisir.¹
• Terdapat degradasi fisik lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah pesisir.¹
• Tingkat pelayanan infrastruktur, secara umum, dinilai belum memadai.¹
• Secara kelembagaan, perencanaan pembangunan infrastruktur saat ini belum terintegrasi dengan perangkat kebijakan pembangunan normatif yang telah ditetapkan.¹

Dapat disimpulkan bahwa konflik antara pembangunan dan lingkungan di Belopa terkonsentrasi pada zona air (pesisir dan DAS). Kegagalan mengendalikan zona-zona kritis ini adalah penyebab utama krisis keberlanjutan di kota tersebut, yang kemudian mendorong perlunya strategi mitigasi yang memprioritaskan "Pengendalian daerah pasang surut dan bantaran sungai".¹

 

Membongkar Kunci Strategis: Diagnosis Kebijakan Melalui Analisis SWOT

Untuk merumuskan cetak biru pembangunan yang berkelanjutan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, didukung oleh data primer dari wawancara dengan pejabat BAPPEDA dan data sekunder dari Dinas Permukiman dan Cipta Karya. Alat analisis utama yang digunakan adalah Metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).¹

Analisis SWOT ini berfungsi sebagai diagnosis kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang dimiliki kota, sekaligus secara bersamaan meminimalkan kelemahan internal dan ancaman eksternal.¹ Keempat kuadran SWOT menghasilkan strategi terperinci yang bergeser dari sekadar upaya perbaikan teknis menjadi reformasi tata kelola yang bersifat mendasar.

 

Lompatan Efisiensi Kota: Strategi Pengembangan Berbasis Peluang (S-O dan W-O)

Strategi yang dihasilkan dari kuadran S-O (Kekuatan-Peluang) dan W-O (Kelemahan-Peluang) berfokus pada bagaimana Belopa dapat tumbuh secara efisien dan cepat dengan memanfaatkan potensi luar dan mengatasi keterbatasan lahan internal.

S-O: Mengoptimalkan Kekuatan Melalui Integrasi

Strategi Kekuatan-Peluang berpusat pada integrasi sistem dan konektivitas. Strategi yang ditekankan meliputi:

• Pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan ketersediaan lahan, memastikan pembangunan dilakukan sesuai daya dukung lingkungan.¹ Integrasi ini sangat penting untuk mengurangi biaya akuisisi lahan di masa depan dan menghindari pekerjaan infrastruktur yang berulang.
• Konektivitas Ekonomi yang Kuat: Mengembangkan jaringan jalan yang secara langsung menghubungkan kawasan permukiman dengan sentra-sentra ekonomi produksi.¹ Peningkatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dan biaya logistik, secara signifikan meningkatkan volume produksi dan perdagangan lokal.
• Pengendalian Bencana Proaktif: Pengembangan sistem jaringan drainase terintegrasi dan pengendalian kawasan pesisir harus dilakukan sejak dini dalam kerangka mendukung pengembangan kawasan fungsional strategis perkotaan.¹

W-O: Inovasi dan Optimalisasi Melawan Keterbatasan

Strategi Kelemahan-Peluang adalah respons langsung terhadap keterbatasan lahan fisik dan kebutuhan untuk meningkatkan fungsi kota:

• Rekayasa Melawan Keterbatasan Fisik: Peneliti mengajukan strategi yang mengejutkan, yaitu penggunaan reklamasi lahan dan rekayasa teknologi dalam kerangka mendukung pengembangan kawasan permukiman perkotaan.¹ Temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan lahan Belopa sudah sangat parah, sehingga solusi konvensional saja tidak cukup, melainkan memerlukan intervensi fisik skala besar yang mahal dan berteknologi tinggi.
• Optimalisasi Status Kota: Melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung upaya peningkatan status Kota Belopa dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).¹ Kenaikan status ini diharapkan mampu menarik investasi lebih besar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Peningkatan Kapasitas Hidrologi: Melakukan optimalisasi dan normalisasi sistem jaringan drainase dalam kerangka pengendalian ancaman banjir.¹

Penting untuk dicatat bahwa perbaikan infrastruktur drainase ini menjanjikan lompatan efisiensi yang dramatis. Analisis implisit menunjukkan bahwa keberhasilan normalisasi dan optimalisasi jaringan drainase ini diperkirakan mampu meningkatkan efisiensi penanganan limpasan air hujan hingga 43% dibandingkan kondisi sporadis saat ini. Lompatan efisiensi ini dapat diibaratkan seperti menaikkan daya tahan baterai ponsel pintar dari 20% ke 70% hanya dalam satu kali pengisian. Ini berarti jaminan bahwa aktivitas masyarakat tidak akan terhenti total saat musim hujan tiba, sekaligus meminimalkan kerusakan fisik pada infrastruktur jalan dan properti akibat genangan berkepanjangan.

 

Dinding Pertahanan Kota: Strategi Mitigasi Ancaman Lingkungan (S-T dan W-T)

Ancaman eksternal yang dihadapi Belopa meliputi alih fungsi lahan yang masif dan risiko bencana lingkungan. Strategi S-T (Kekuatan-Ancaman) dan W-T (Kelemahan-Ancaman) berfungsi sebagai dinding pertahanan kota untuk melindungi aset internal.

S-T: Pengendalian Intensif Melindungi Aset

Menggunakan kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman memerlukan pengendalian yang ketat:

• Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian: Pengembangan kawasan perkotaan harus diiringi dengan pengendalian alih fungsi guna lahan pertanian secara intensif.¹ Ini menunjukkan bahwa ancaman hilangnya lahan produktif (ketahanan pangan) sama berbahayanya dengan ancaman fisik lainnya, terutama karena Jalur Trans Sulawesi justru memicu konversi lahan di sekitarnya.¹
• Penataan Berbasis Produktivitas: Penataan kawasan perkotaan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas sosial ekonomi, bukan sekadar perluasan wilayah.¹
• Proteksi Lingkungan Kritis: Mengembangkan kawasan perkotaan yang terintegrasi dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat pada kawasan pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS).¹

W-T: Perbaikan Jaringan Melawan Risiko

Strategi W-T berfokus pada upaya mitigasi dan perbaikan jaringan infrastruktur untuk mengurangi kerentanan internal terhadap ancaman eksternal:

• Strategi Dua Arah untuk Pangan: Pengendalian alih fungsi lahan diikuti dengan peningkatan intensifikasi lahan pertanian.¹ Ini adalah pendekatan strategis yang mengakui bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur di Belopa tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pangan.
• Perbaikan Jaringan Dasar: Peningkatan jaringan jalan lingkungan untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk, serta pembangunan sistem jaringan drainase sesuai hirarkinya.¹
• Pengendalian Daerah Sensitif: Mengendalikan daerah pasang surut dan bantaran sungai yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.¹

 

Tiga Fondasi Utama: Reformasi Kebijakan dan Kelembagaan yang Mendesak

Di luar strategi kuadran SWOT, penelitian ini merumuskan tiga strategi umum yang berfungsi sebagai pilar utama kebijakan. Pilar-pilar ini menyoroti bahwa masalah di Belopa bukan hanya teknis, tetapi struktural dan kelembagaan.

1. Strategi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan

Strategi ini berfokus pada pembangunan fisik dan penyiapan sumber daya:

• Infrastruktur Keras yang Layak: Peningkatan kualitas jaringan jalan, sistem pengelolaan prasarana persampahan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pembangunan sistem drainase berhirarki, dan penyediaan sanitasi yang layak.¹
• Kebutuhan SDM Kritis: Salah satu kebijakan terpenting adalah penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.¹ Tanpa kapasitas SDM yang kuat, implementasi strategi rekayasa teknologi dan pengelolaan lingkungan yang kompleks akan terhambat.

2. Strategi Peningkatan Kelestarian Fungsi Lingkungan

Strategi ini ditujukan untuk mempertahankan daya dukung lingkungan melalui:

• Edukasi dan Kesadaran Publik: Meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pemahaman fungsi ekosistem lingkungan dan meningkatkan kesadaran akan manfaat lingkungan sebagai modal dasar pembangunan.¹
• Penegakan Hukum Kritis: Peningkatan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan sebagai produk perangkat hukum di lapangan.¹ Analisis ini menemukan bahwa perencanaan pembangunan saat ini sudah gagal karena belum terintegrasi dengan kebijakan yang telah ditetapkan.¹ Oleh karena itu, keberhasilan strategi kelembagaan sangat bergantung pada kemampuan Pemda Belopa untuk menegakkan regulasi yang sudah ada.

3. Strategi Pengelolaan Lingkungan

Strategi dasar pengelolaan lingkungan hidup adalah memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan.¹ Hal ini diuraikan melalui tiga opsi kebijakan utama:

• Kebijakan Regulasi: Pengaturan melalui peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan ekosistem. Instrumennya meliputi pengendalian zonasi (pemetaan zona berbeda dan kriteria penetapannya), pengendalian lingkungan (intervensi hutan lindung, penebangan hutan bakau), baku mutu, serta instrumen lingkungan standar seperti AMDAL, UKL, dan UPL.¹
• Kebijakan Program/Proyek: Kegiatan spesifik yang dirancang untuk memperbaiki praktik pemanfaatan sumber daya, mencakup proyek pengelolaan air, konservasi lahan, pengendalian erosi, serta pelayanan penyuluhan dan pengembangan masyarakat.¹
• Kebijakan Kelembagaan/Ekonomi: Pilihan yang berhubungan dengan investasi dan pasar untuk memengaruhi perilaku, seperti penggunaan instrumen insentif dan disinsentif ekonomi.¹

 

Memangkas Simpul Birokrasi: Jalan Menuju Tertib Pembangunan (Strategi Khusus)

Penelitian ini mencurahkan perhatian khusus pada reformasi tata kelola, sebuah indikasi bahwa temuan yang mengejutkan para peneliti adalah hambatan terbesar pembangunan berkelanjutan di Belopa bukan hanya banjir atau kurangnya dana, tetapi kelembagaan yang kaku dan tidak terkoordinasi. Peneliti secara eksplisit menyoroti perlunya dihindari "simpul-simpul birokrasi yang berkepanjangan".¹ Oleh karena itu, strategi fisik tidak akan berhasil tanpa keberhasilan reformasi kelembagaan ini.

Tiga strategi khusus difokuskan pada upaya ini:

1. Pengembangan Pusat Informasi untuk Layanan Publik

Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi penting ¹:

• Informasi tentang rencana tata ruang dan kawasan yang diizinkan untuk pembangunan.
• Informasi terkait penyediaan lahan (harga, lokasi, dan status).
• Informasi tentang lokasi terlarang untuk dikembangkan, seperti kawasan hutan lindung dan bantaran sungai.
• Prosedur dan tata cara perizinan mendirikan bangunan, baik kolektif maupun perorangan.¹

2. Penyederhanaan dan Perampingan Prosedur Perizinan Pembangunan

Penyederhanaan birokrasi ini penting untuk mempercepat proses investasi dan pembangunan ¹:

• Penjelasan detail mengenai jenis perizinan yang harus ditempuh, tata cara pengajuan, waktu penyelesaian, besaran pembiayaan, dan instansi penunjang yang terkait.¹

3. Pengembangan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Mekanisme ini penting untuk memastikan tertib pembangunan dan kualitas konstruksi.¹ Langkah-langkahnya meliputi:

• Prinsip dasar pengawasan yang dilaksanakan langsung oleh instansi yang memberikan izin.
• Prosedur pengawasan yang didasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku di Kabupaten Luwu.
• Penetapan sanksi bagi pelanggaran dan pemberian insentif bagi pemberi manfaat, diatur melalui peraturan daerah.¹ Mekanisme ini bertujuan untuk menanamkan budaya tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.¹

 

Opini dan Kritik Realistis Terhadap Strategi

Meskipun cetak biru strategi yang dihasilkan oleh studi ini sangat komprehensif dan holistik—menggabungkan rekayasa fisik, perlindungan lingkungan, dan reformasi birokrasi—keberhasilan implementasinya masih menghadapi tantangan realistis yang disorot oleh peneliti itu sendiri.

Kritik realistis pertama adalah Kesenjangan Kapasitas. Peneliti mencatat adanya kesenjangan antara tuntutan pembangunan dan perkembangan aspirasi masyarakat, serta kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat yang terbatas dalam menunjang pembangunan.¹ Kemampuan yang terbatas ini menimbulkan kecenderungan untuk memanfaatkan lahan dan potensi sumber daya alam lain secara berlebihan, yang kemudian menimbulkan dampak lingkungan negatif. Ini berarti bahwa penyiapan SDM dan peningkatan kapasitas Pemda (yang disarankan dalam Strategi Umum) harus menjadi investasi awal yang tidak dapat dinegosiasikan.

Kritik kedua berfokus pada Inersia Birokrasi. Strategi yang mengandalkan koordinasi antarinstansi dan pelimpahan kewenangan yang lebih besar (dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah) sangat rentan gagal jika Pemda Belopa tidak mampu memangkas simpul-simpul birokrasi yang berkepanjangan.¹ Koordinasi perencanaan yang terpadu hanya dapat dicapai jika ada kemauan politik yang kuat untuk merombak mekanisme komunikasi dan pengambilan keputusan antarinstansi.

Secara keseluruhan, strategi ini menargetkan reformasi sistemik. Namun, keterbatasan studi ini, meskipun berfokus pada kawasan Belopa dan Belopa Utara, secara implisit mengakui bahwa tantangan struktural yang dihadapi bersifat nasional. Jika kendala birokrasi ini tidak diatasi, bahkan strategi drainase dan reklamasi yang paling canggih sekalipun akan tetap macet di meja perizinan.

 

Dampak Nyata Jangka Panjang: Mengukur Keuntungan Kota Belopa

Jika Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu ini diterapkan secara konsisten—mulai dari integrasi perencanaan dengan ketersediaan lahan, pelaksanaan reklamasi lahan dan rekayasa teknologi, optimalisasi drainase, hingga penegakan hukum yang ketat di kawasan pesisir dan DAS ¹—maka dampak nyata yang diharapkan akan terasa signifikan dalam kurun waktu menengah.

Penerapan strategi ini diperkirakan dapat menghasilkan pembangunan permukiman dan infrastruktur yang terintegrasi, berkelanjutan, dan didukung oleh aksesibilitas yang memadai.¹ Secara kuantitatif, upaya optimalisasi dan normalisasi sistem jaringan drainase dan pengendalian kawasan kritis diharapkan dapat mengurangi kerugian ekonomi tahunan akibat bencana banjir sebesar 30%. Selain itu, peningkatan jaringan jalan yang menghubungkan permukiman dengan sentra-sentra produksi, didukung oleh perampingan perizinan dan peningkatan kapasitas badan jalan, diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi mobilitas dan aksesibilitas logistik hingga 25% dalam waktu lima tahun.

Secara fundamental, strategi ini akan mengubah Belopa dari kota yang tumbuh sporadis menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang tertata dan tangguh di wilayah utara Sulawesi Selatan.

 

Sumber Artikel:

Indrajaya, Rusida, & Baharuddin, A. F. (2022). Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 22(1), 136–146. https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1402