Dunia industri modern tak pernah lepas dari deru mesin dan ayunan beban-beban raksasa yang menantang gravitasi. Di balik kemegahan gedung pencakar langit yang sedang dibangun atau kesibukan terminal peti kemas yang tak pernah tidur, terdapat satu elemen krusial yang sering kali luput dari perhatian publik namun menjadi tulang punggung operasional: alat angkat dan angkut. Mulai dari mobile crane yang menjulang hingga forklift yang lincah bermanuver di gudang, semua bekerja di bawah bayang-bayang risiko tinggi yang mampu melumpuhkan ekonomi sekaligus merenggut nyawa dalam hitungan detik.

Keselamatan dalam operasi pengangkatan (lifting) bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan sebuah manifestasi dari kepatuhan hukum dan kebijakan persaingan usaha yang sehat. Di Indonesia, kebijakan ini telah dipayungi oleh regulasi ketat, salah satunya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020. Regulasi ini bukan sekadar tumpukan dokumen birokrasi, melainkan sebuah standar keselamatan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha agar tercipta ekosistem industri yang aman dan kompetitif.

 

Paradoks Risiko dalam Aktivitas Pengangkatan

Aktivitas pengangkatan beban sering kali digolongkan sebagai pekerjaan berisiko tinggi (high-risk activity). Sejarah mencatat banyak tragedi besar terjadi akibat kegagalan operasional alat angkat, seperti ambruknya crane di proyek infrastruktur jalan tol atau jatuhnya material berat di kawasan padat penduduk. Risiko ini meliputi beban yang tidak seimbang, patahnya lengan (boom) karena beban berlebih, hingga insiden benda jatuh yang langsung mengenai pekerja.

Satu hal yang sering terlupakan adalah bahaya listrik. Banyak insiden fatal terjadi ketika lengan crane atau ekskavator bersentuhan dengan kabel listrik tegangan tinggi karena kurangnya perhitungan jarak aman. Dalam standar internasional seperti LOLER (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations) dari Inggris, jarak aman bisa mencapai sepuluh meter tergantung voltase, sementara regulasi di Indonesia menetapkan batas antara tiga hingga enam meter. Pengabaian terhadap detail-detail kecil seperti ini sering kali berujung pada konsekuensi pidana bagi perusahaan dan individu yang bertanggung jawab.

 

Standardisasi: Antara Kebutuhan Nasional dan Tuntutan Global

Dalam menghadapi dinamika persaingan usaha, perusahaan-perusahaan di Indonesia kini dituntut untuk tidak hanya patuh pada Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi juga melirik standar internasional seperti ISO, OSHA, hingga ASME. Hal ini menjadi sangat krusial, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor migas, pertambangan, dan petrokimia yang memiliki standar keamanan kelas dunia.

Perbedaan mendasar antara standar nasional dan internasional sering kali terletak pada kedalaman detail teknisnya. Standar internasional cenderung lebih rigid dalam menuntut keahlian personel dan perhitungan beban yang sangat presisi. Sebagai contoh, dalam industri migas, penggunaan alat angkat harus melalui pemeriksaan yang disebut sebagai thorough examination oleh tenaga ahli yang bersertifikat. Tanpa kepatuhan terhadap standar ini, perusahaan akan sulit bersaing dalam mendapatkan proyek-proyek strategis karena masalah asuransi dan jaminan keselamatan.

 

Peran Vital Personel: Bukan Sekadar Operator Biasa

Kebijakan keselamatan kerja menegaskan bahwa alat yang canggih tidak akan berarti apa-apa tanpa personel yang kompeten. Di sinilah peran Operator, Rigger, dan Signal Man menjadi sangat sentral. Seorang operator alat angkat tidak hanya dituntut mampu menggerakkan tuas, tetapi harus memiliki Surat Izin Operasional (SIO) yang diterbitkan oleh badan resmi seperti Kemnaker atau BNSP.

Lebih dari itu, koordinasi antara Rigger—orang yang bertanggung jawab atas pengikatan beban—dan Signal Man—pemberi aba-aba—harus berjalan harmonis. Dalam praktiknya di lapangan, sering kali terjadi tumpang tindih peran yang justru meningkatkan risiko kecelakaan. Komunikasi harus dilakukan dengan bahasa isyarat standar internasional yang telah diadopsi ke dalam SNI. Kesalahan kecil dalam memberikan aba-aba bisa menyebabkan beban terayun liar dan menghancurkan struktur di sekitarnya.

 

Esensi Lifting Plan: Strategi Sebelum Eksekusi

Setiap operasi pengangkatan yang kompleks wajib memiliki Lifting Plan atau rencana pengangkatan. Rencana ini adalah sebuah dokumen rekayasa yang mencakup identifikasi bahaya, arah pergerakan beban, hingga perhitungan titik berat atau Center of Gravity. Menentukan titik berat adalah kunci utama; jika kaitan dilakukan di bawah titik gravitasi, beban akan menjadi tidak stabil dan berpotensi terbalik saat diangkat.

Menariknya, perencanaan ini sering kali memakan waktu lebih lama daripada eksekusi pekerjaannya sendiri. Untuk mengangkat sebuah kolom raksasa di pabrik petrokimia yang mungkin hanya butuh waktu enam jam, para insinyur bisa menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mensimulasikan gerakan tersebut melalui perangkat lunak khusus. Simulasi ini mempertimbangkan radius operasi, kapasitas angkut aman atau Safe Working Load (SWL), hingga faktor lingkungan seperti kecepatan angin. Kecepatan angin di atas 38 kilometer per jam menurut aturan Indonesia merupakan lampu merah bagi operasi crane.

 

Manual Handling: Keselamatan dari Hal Terkecil

Kebijakan keselamatan tidak hanya menyasar alat-alat berat, tetapi juga interaksi manusia dengan beban secara manual atau manual handling. Sering kali pekerja meremehkan cara mengangkat barang ringan secara berulang. Padahal, kesalahan teknik mengangkat—seperti menggunakan punggung alih-alih kekuatan kaki—dapat menyebabkan Musculoskeletal Disorders (MSD).

Dampak dari pengabaian ini tidak muncul seketika, melainkan sering kali baru terasa saat pekerja memasuki usia di atas 40 tahun dalam bentuk sakit pinggang kronis atau saraf terjepit. Standar ISO merekomendasikan batas beban maksimal 25 kilogram untuk pria dan 16 kilogram untuk wanita guna meminimalisir risiko cedera jangka panjang. Ini adalah aspek kemanusiaan dalam kebijakan keselamatan yang sering kali terpinggirkan oleh target produksi.

 

Menuju Ekosistem Industri yang Berintegritas

Kepatuhan terhadap regulasi alat angkat-angkut sebenarnya adalah bentuk investasi jangka panjang bagi pelaku usaha. Perusahaan yang mengabaikan sertifikasi alat dan personel mungkin bisa menghemat biaya dalam jangka pendek, namun mereka mempertaruhkan seluruh asetnya jika terjadi kecelakaan kerja. Secara hukum, kegagalan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dapat berujung pada tuntutan pidana dan pencabutan izin usaha.

Asuransi di sektor industri kelas berat juga sangat selektif. Mereka menuntut dokumentasi yang lengkap, mulai dari sertifikat kalibrasi alat hingga bukti kepemilikan SIO operator. Tanpa itu, klaim asuransi atas kerusakan alat yang bernilai miliaran rupiah bisa ditolak mentah-mentah. Oleh karena itu, keselamatan kerja harus dipandang sebagai fondasi dalam kebijakan persaingan usaha yang sehat dan bermartabat di Indonesia.

Pendahuluan

Industri konstruksi merupakan sektor strategis yang memiliki tingkat risiko tinggi, baik terhadap keselamatan tenaga kerja, kualitas bangunan, maupun integritas tata kelola proyek. Berbagai peristiwa runtuhnya bangunan, jembatan ambruk, hingga proyek mangkrak menunjukkan bahwa kegagalan konstruksi bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan sistem pengelolaan keselamatan, kompetensi sumber daya manusia, serta etika dalam pengadaan jasa konstruksi.

Materi yang menjadi dasar artikel ini membahas tiga isu utama yang saling terkait, yaitu keselamatan kerja dan keselamatan konstruksi, kegagalan bangunan, serta pencegahan persekongkolan dalam proyek konstruksi. Ketiganya dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan proyek konstruksi.

Artikel ini menyajikan resensi analitis atas materi tersebut dengan menyusun ulang pembahasan secara sistematis, menambahkan interpretasi praktis, serta mengaitkannya dengan regulasi dan tantangan nyata di lapangan.

Keselamatan Kerja sebagai Perlindungan Dasar Tenaga Kerja

Definisi dan Tujuan Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja agar dapat melakukan aktivitas pekerjaan secara aman, sehat, dan produktif. Salah satu definisi yang dikemukakan menyatakan bahwa keselamatan kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja, baik secara fisik maupun mental, di lingkungan kerja.

Tujuan utama keselamatan kerja bukan hanya mencegah kecelakaan, tetapi juga:

• menjaga kelangsungan kerja,

• meningkatkan produktivitas,

• serta menciptakan lingkungan kerja yang manusiawi.

Landasan Moral, Hukum, dan Ekonomi

Penerapan keselamatan kerja didorong oleh tiga alasan utama:

1. Moral, yaitu kewajiban melindungi nyawa dan martabat manusia.

2. Hukum, karena keselamatan kerja diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3. Ekonomi, karena kecelakaan kerja menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan dan negara.

Ketiga aspek ini menjadikan keselamatan kerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan strategis.

Alat Pelindung Diri (APD) sebagai Bentuk Perlindungan Langsung

Untuk mendukung keselamatan kerja, penggunaan APD menjadi keharusan. APD meliputi:

• helm keselamatan,

• sabuk dan tali keselamatan,

• sepatu pelindung dan sepatu bot,

• masker dan penutup telinga,

• kacamata dan sarung tangan,

• hingga peralatan khusus seperti safety harness.

Namun demikian, APD hanya efektif jika didukung oleh sistem manajemen keselamatan yang baik.

Kegagalan Bangunan: Fakta, Penyebab, dan Dampaknya

Contoh Kasus Kegagalan Konstruksi

Berbagai kasus kegagalan konstruksi menunjukkan dampak serius dari kelalaian sistem keselamatan, antara lain:

• runtuhnya bangunan pasar di Rusia (2006) yang menewaskan puluhan orang,

• kegagalan bangunan di Tangerang akibat kesalahan investigasi tanah,

• ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara,

• runtuhnya bangunan di Palmerah (2020),

• kegagalan jembatan akibat sistem perancah yang tidak layak.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa kegagalan konstruksi dapat berujung pada korban jiwa, kerugian material besar, dan menurunnya kepercayaan publik.

Penyebab Teknis Kegagalan Bangunan

Secara teknis, kegagalan bangunan dapat disebabkan oleh:

• kualitas material yang tidak sesuai spesifikasi,

• kelebihan beban struktur,

• kesalahan sambungan,

• prosedur kerja yang tidak benar,

• peralatan dan perancah yang sudah tidak layak,

• tidak adanya bracing atau pengaku struktur,

• serta lemahnya perawatan dan pemeliharaan.

Tahapan Konstruksi yang Berisiko Mengalami Kegagalan

Tahap Perencanaan dan Pengadaan

Kesalahan pada tahap perencanaan sering berakar dari:

• dokumen perencanaan yang tidak lengkap,

• analisis teknis yang tidak akurat,

• serta proses pengadaan yang tidak sehat.

Persaingan tidak sehat, indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tender menjadi pemicu utama kegagalan konstruksi sejak awal.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegagalan sering muncul akibat:

• lemahnya pengawasan,

• pelaksanaan yang menyimpang dari spesifikasi teknis,

• rendahnya kompetensi tenaga kerja,

• serta pengabaian sistem manajemen mutu dan keselamatan.

Tahap Operasi dan Pemeliharaan

Kegagalan juga dapat terjadi pasca konstruksi akibat:

• pemeliharaan yang tidak rutin,

• tidak adanya evaluasi berkala,

• serta pengoperasian bangunan di luar kapasitas rencana.

Persekongkolan dalam Proyek Konstruksi sebagai Akar Masalah

Definisi Persekongkolan

Persekongkolan didefinisikan sebagai kerja sama dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan melanggar hukum, termasuk pengaturan tender untuk memenangkan pihak tertentu.

Dalam konteks konstruksi, persekongkolan sering terjadi melalui:

• pengaturan harga penawaran,

• tekanan kepada konsultan atau kontraktor,

• pengurangan kualitas demi keuntungan tidak wajar.

Dampak Persekongkolan terhadap Keselamatan

Persekongkolan berdampak langsung pada:

• penurunan kualitas bangunan,

• penggunaan material di bawah standar,

• pengurangan biaya keselamatan,

• serta meningkatnya risiko kegagalan konstruksi.

Pada akhirnya, praktik ini dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian negara.

Strategi Pencegahan Kegagalan dan Persekongkolan

Penguatan Administrasi dan Pengadaan

Pencegahan dimulai dengan:

• pelaksanaan pengadaan sesuai prosedur,

• analisis dokumen yang ketat,

• serta transparansi dalam proses tender.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Keselamatan

Upaya teknis pencegahan meliputi:

• penerapan sistem manajemen mutu,

• penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK),

• pengawasan berbasis standar nasional (SNI),

• pengujian kualitas material secara internal dan eksternal.

Pengawasan, Pelaporan, dan Evaluasi

Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh melalui:

• laporan harian, mingguan, dan bulanan,

• evaluasi kondisi tidak wajar,

• serta koordinasi cepat antar pemangku kepentingan.

Keselamatan Konstruksi dan Keberlanjutan

Keselamatan konstruksi tidak hanya berorientasi pada pencegahan kecelakaan, tetapi juga pada keberlanjutan karya konstruksi. Karya konstruksi adalah investasi jangka panjang yang harus:

• aman digunakan,

• berfungsi sesuai peruntukan,

• serta mampu bertahan sepanjang umur rencana bangunan.

Pendekatan keselamatan konstruksi yang menyeluruh mencakup:

• pra-konstruksi,

• saat konstruksi,

• pasca konstruksi,

• hingga tahap operasional dan pembongkaran.

Kesimpulan

Keselamatan kerja, pencegahan kegagalan bangunan, dan pemberantasan persekongkolan merupakan tiga pilar utama dalam menciptakan industri konstruksi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Kegagalan konstruksi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari kelemahan sistem, rendahnya integritas, dan pengabaian keselamatan.

Artikel ini menegaskan bahwa keselamatan konstruksi bukan sekadar isu teknis, tetapi juga persoalan tata kelola, etika, dan kompetensi. Dengan penerapan sistem manajemen yang konsisten, pengawasan yang kuat, serta komitmen semua pihak, risiko kegagalan konstruksi dapat ditekan dan keberlanjutan pembangunan dapat diwujudkan.

📚 Sumber Utama

Materi Webinar Keselamatan Konstruksi, Kegagalan Bangunan, dan Pencegahan Persekongkolan Proyek

📖 Referensi Pendukung

• Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

• Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

• Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Korupsi

• Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang SMKK

• International Labour Organization (ILO). Safety and Health in Construction

Pendahuluan

Gangguan kesehatan akibat kerja tidak selalu disebabkan oleh paparan bahan berbahaya atau kondisi lingkungan ekstrem. Dalam banyak kasus, sumber utama masalah justru berasal dari cara kerja yang tidak ergonomis, seperti postur janggal, pengangkatan beban yang tidak tepat, serta desain tempat kerja yang tidak sesuai dengan karakteristik tubuh manusia.

Materi yang menjadi dasar artikel ini disampaikan dalam sebuah webinar oleh dosen dan praktisi ergonomi yang menyoroti pentingnya pengukuran dan pengendalian aktivitas kerja berdasarkan faktor ergonomi, khususnya dalam konteks regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Ergonomi tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan telah menjadi bagian dari sistem K3 yang diatur secara formal melalui peraturan dan standar nasional.

Artikel ini menyajikan resensi analitis dari materi tersebut dengan merangkum konsep utama, metode pengukuran, serta implikasi praktis ergonomi bagi industri dan perkantoran.

Landasan Regulasi Ergonomi di Indonesia

Ergonomi dalam Perspektif K3 Nasional

Dasar hukum pengukuran dan pengendalian faktor ergonomi di Indonesia merujuk pada:

• Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

• SNI 901 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Risiko Ergonomi

Dalam regulasi tersebut, faktor penyebab penyakit akibat kerja dikelompokkan menjadi:

• faktor fisika,

• faktor kimia,

• faktor biologis,

• faktor ergonomi, dan

• faktor psikososial.

Menariknya, meskipun ergonomi sering dipersepsikan sebagai solusi pencegahan, regulasi menyebutnya sebagai faktor yang perlu diukur dan dikendalikan karena berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja jika tidak dikelola dengan baik.

Ruang Lingkup Faktor Ergonomi

Tiga Fokus Utama Ergonomi dalam Regulasi

Permenaker dan SNI menekankan tiga aspek utama ergonomi, yaitu:

1. Postur dan posisi kerja

2. Desain tempat dan alat kerja

3. Cara pengangkatan dan pemindahan beban

Ketiga aspek ini menjadi sumber utama gangguan muskuloskeletal atau Musculoskeletal Disorders (MSDs) apabila tidak dirancang dan dioperasikan secara ergonomis.

Postur Kerja dan Risiko Gangguan Otot Rangka

Postur Netral vs Postur Janggal

Postur kerja yang ideal adalah postur netral, yaitu kondisi di mana:

• tulang belakang relatif lurus,

• sendi tidak berada pada sudut ekstrem,

• otot bekerja pada tingkat beban minimum.

Sebaliknya, postur janggal—seperti membungkuk lebih dari 20°, jongkok dalam waktu lama, atau mengangkat tangan di atas bahu—secara signifikan meningkatkan risiko MSDs, khususnya low back pain.

Kasus di bengkel dan workshop menunjukkan bahwa kebiasaan bekerja jongkok atau membungkuk masih umum terjadi, bahkan di industri besar, akibat lemahnya kesadaran ergonomi dan desain stasiun kerja yang tidak sesuai.

Metode Penilaian Postur Kerja: RULA

Rapid Upper Limb Assessment (RULA)

Salah satu metode yang dibahas secara rinci adalah RULA, yang digunakan untuk menilai risiko ergonomi berdasarkan postur kerja.

Kelompok Penilaian Tubuh

• Kelompok A: lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan

• Kelompok B: leher, punggung, dan kaki

Penilaian mempertimbangkan:

• sudut postur,

• beban kerja,

• keterlibatan otot (statis atau repetitif).

Interpretasi Skor RULA

• Skor 1–2: risiko rendah

• Skor 3–4: risiko rendah–menengah

• Skor 5–6: risiko menengah

• Skor ≥7: risiko tinggi dan perlu tindakan segera

RULA menegaskan bahwa penilaian postur bukan asumsi visual, tetapi berbasis skor dan kriteria biomekanika.

Pengangkatan Beban dan Lifting Index

Konsep Recommended Weight Limit (RWL)

Untuk aktivitas manual handling, digunakan pendekatan NIOSH Lifting Equation, yang menghasilkan nilai Recommended Weight Limit (RWL) dan Lifting Index (LI).

Lifting Index dihitung dari:

LI = Beban aktual / Beban yang direkomendasikan

Interpretasi umum:

• LI ≤ 1: aman

• LI 1–3: perlu perhatian

• LI > 3: risiko tinggi MSDs

Konteks Antropometri Indonesia

Materi menekankan bahwa rumus asli NIOSH dikembangkan berdasarkan data populasi Barat. Untuk Indonesia, nilai konstanta disesuaikan berdasarkan tinggi siku berdiri rata-rata (±69 cm), sehingga perhitungan menjadi lebih relevan secara antropometris.

SNI 901: Pendekatan Praktis Evaluasi Ergonomi

Daftar Periksa Risiko Ergonomi

Untuk memudahkan implementasi di industri, SNI 901:2021 menyediakan instrumen daftar periksa yang lebih praktis dibanding metode analitis kompleks seperti RULA atau NIOSH.

Penilaian mencakup:

• keluhan pekerja (berbasis Nordic Body Map),

• frekuensi dan tingkat keparahan nyeri,

• identifikasi bagian tubuh dominan yang terdampak.

Hasil penilaian diklasifikasikan menjadi:

• risiko rendah (hijau),

• risiko sedang (kuning),

• risiko tinggi (merah).

Desain Tempat Kerja Berbasis Antropometri

Mengapa Antropometri Penting

Desain ergonomi menekankan prinsip:

Mesin dan tempat kerja menyesuaikan manusia, bukan sebaliknya.

Antropometri digunakan untuk menentukan:

• tinggi meja kerja,

• tinggi kursi,

• jarak jangkauan tangan,

• posisi monitor dan alat kerja.

Prinsip Persentil dalam Desain

Alih-alih menggunakan nilai rata-rata, desain ergonomi umumnya menggunakan:

• persentil 5% (untuk dimensi minimum),

• persentil 95% (untuk dimensi maksimum).

Pendekatan ini memastikan bahwa ±90–95% populasi pengguna dapat bekerja dengan nyaman dan aman.

Ergonomi di Kantor: Risiko yang Sering Diabaikan

Materi menegaskan bahwa ergonomi tidak hanya relevan untuk pekerja lapangan. Pekerja kantoran juga berisiko mengalami:

• nyeri pinggang,

• carpal tunnel syndrome,

• kelelahan mata,

• saraf terjepit.

Penggunaan kursi tanpa sandaran lumbar, posisi keyboard terlalu tinggi, dan durasi kerja statis yang panjang menjadi pemicu utama gangguan tersebut.

Implementasi Ergonomi sebagai Sistem

Tiga Prinsip Kunci Implementasi

1. Dukungan manajemen

2. Pendekatan bertahap dan sistematis

3. Integrasi dengan SMK3 dan kebijakan perusahaan

Ergonomi tidak efektif jika hanya dibebankan kepada operator tanpa perubahan desain, kebijakan, dan fasilitas.

Kesimpulan

Pengukuran dan pengendalian aktivitas kerja berbasis ergonomi merupakan instrumen penting dalam pencegahan gangguan otot rangka dan peningkatan produktivitas. Melalui pendekatan regulatif, metode penilaian terstandar, serta desain tempat kerja berbasis antropometri, ergonomi dapat diterapkan secara praktis dan berkelanjutan.

Artikel ini menegaskan bahwa ergonomi bukan sekadar kenyamanan, melainkan investasi kesehatan, keselamatan, dan kinerja jangka panjang bagi organisasi.

📚 Sumber Utama

• Webinar Pengukuran dan Pengendalian Aktivitas Kerja Berdasarkan Faktor Ergonomi

• Permenaker No. 5 Tahun 2018

• SNI 901:2021 – Ergonomi

📖 Referensi Pendukung

• ILO. Ergonomic Checkpoints

• NIOSH. Revised Lifting Equation

• Bridger, R. Introduction to Ergonomics

• Kroemer & Grandjean. Fitting the Task to the Human

Saya masih ingat dengan jelas sore itu. Ayah saya, seorang amatir pertukangan yang percaya diri, sedang memperbaiki talang air di atap rumah kami. Tiba-tiba, saya mendengar suara genting berderak diikuti teriakan kecil. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya lari keluar dan melihatnya tergelincir, untungnya ia berhasil berpegangan pada lisplang di detik-detik terakhir. Tidak ada yang terluka, hanya sedikit lecet dan ego yang memar. Tapi perasaan panik itu—bayangan "bagaimana jika"—masih membekas sampai sekarang.

Kecelakaan kecil di rumah saja bisa membuat dunia kita seakan runtuh. Sekarang, bayangkan risiko itu dalam skala proyek konstruksi bernilai miliaran, di mana puluhan, bahkan ratusan nyawa bergantung pada setiap keputusan, setiap prosedur, dan setiap keterampilan yang dimiliki. Bahaya bukan lagi sekadar tangga yang licin, melainkan perancah setinggi puluhan meter, kabel listrik bertegangan tinggi, dan ruang bawah tanah yang pengap.

Baru-baru ini, saya menemukan sebuah paper akademis berjudul “Approaches for Bridging Health and Safety Skills Gap of Nigerian Construction Professionals”. Judulnya terdengar kering dan teknis, tipikal bacaan yang mungkin hanya menarik bagi kalangan akademisi. Namun, saat saya mulai membacanya, saya sadar bahwa di balik data statistik dan analisis kuantitatif, Oni Oluwole Joseph dan William Samuel Opeyemi sedang menceritakan sebuah kisah yang sangat manusiawi. Sebuah kisah tentang bahaya yang tersembunyi di depan mata kita, dan bagaimana sebuah "kesenjangan" kecil dalam keterampilan bisa berakibat fatal. Paper ini bukan sekadar kumpulan angka; ini adalah panggilan mendesak untuk kita semua.   

Sebuah Kesenjangan yang Tak Terlihat: Apa yang Sebenarnya Ditemukan Para Peneliti?

Istilah "kesenjangan keterampilan" atau skills gap terdengar seperti jargon korporat. Tapi dalam paper ini, definisinya sangat lugas dan mengerikan: "ketidakcukupan dalam kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pekerjaan tertentu". Dengan kata lain, ini adalah jurang berbahaya antara apa yang seharusnya diketahui oleh seorang profesional di lapangan dan apa yang sebenarnya mereka ketahui. Ini adalah ruang kosong di mana kecelakaan menunggu untuk terjadi.   

Untuk memetakan jurang ini, para peneliti tidak berspekulasi. Mereka melakukan hal yang paling mendasar: bertanya langsung kepada para ahlinya. Mereka menyebarkan kuesioner kepada 70 profesional konstruksi di Nigeria—arsitek, quantity surveyor, insinyur sipil, dan manajer bangunan. Mereka adalah orang-orang yang setiap hari berhadapan dengan risiko. Jawaban mereka memberikan gambaran yang mengejutkan tentang di mana titik-titik paling rawan itu berada.   

Bukan Sekadar "Kurang Terampil", Tapi di Mana Tepatnya Titik Rawannya?

Saat memikirkan bahaya di proyek konstruksi, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin bekerja di ketinggian atau mengoperasikan alat berat. Itu tidak salah, tapi temuan studi ini menunjukkan bahwa bahaya terbesar justru datang dari area yang sering kita abaikan.

Data dari para profesional di lapangan mengungkap prioritas yang tak terduga:

• 🚀 Paling Kritis: Keterampilan bekerja di ruang terbatas (confined spaces) dan penyediaan peralatan tanggap darurat (emergency response equipment). Keduanya menduduki peringkat pertama dengan skor Relative Importance Index (RII) 0.91, yang menandakan urgensi tertinggi.   

• 🧠 Inovasinya: Bukan bahaya yang paling jelas seperti bekerja di ketinggian (peringkat 3) atau menangani peralatan listrik (peringkat 6) yang menjadi masalah utama. Kelemahan terbesar justru terletak pada penanganan situasi tak terduga dan bahaya yang tak terlihat.   

• 💡 Pelajaran: Kita sering kali terlalu fokus pada bahaya yang kasatmata dalam rutinitas harian, padahal kesiapan kita saat terjadi kondisi darurat adalah mata rantai terlemah.

Mari kita bedah lebih dalam. "Bekerja di ruang terbatas" bukan sekadar tentang lorong yang sempit. Ini tentang bekerja di tangki, gorong-gorong, atau ruang bawah tanah dengan sirkulasi udara yang buruk, jalur evakuasi yang terbatas, dan risiko terperangkap oleh gas beracun atau kekurangan oksigen. Ini adalah skenario berisiko tinggi yang jarang terjadi, tetapi sekali terjadi, akibatnya bisa sangat fatal.   

Begitu pula dengan "peralatan tanggap darurat". Ini bukan hanya tentang menyediakan kotak P3K. Ini tentang memastikan alat pemadam api berfungsi, alarm kebakaran terpasang, dan yang terpenting, ada personel yang benar-benar terlatih untuk menggunakannya saat kepanikan melanda. Temuan ini menyiratkan sebuah masalah sistemik: pelatihan kita mungkin sudah cukup baik dalam mengajarkan "cara bekerja", tetapi sangat kurang dalam mengajarkan "cara bertahan hidup" ketika terjadi hal yang tidak beres.   

Efek Domino Mengerikan: Ketika Satu Keterampilan Hilang, Seluruh Proyek Bisa Runtuh

Salah satu hal yang paling membuat saya tercengang dari paper ini adalah bagaimana ia secara gamblang menunjukkan bahwa keselamatan kerja bukanlah sekadar isu moral atau kemanusiaan. Ini adalah isu bisnis yang sangat krusial. Kesenjangan keterampilan dalam K3 tidak berhenti pada satu insiden kecil. Ia memicu efek domino yang bisa meruntuhkan seluruh proyek.

Para peneliti meminta para profesional untuk menilai dampak dari kesenjangan K3 ini. Hasilnya adalah sebuah argumen bisnis yang tak terbantahkan untuk memprioritaskan keselamatan. Dampak nomor satu yang paling dirasakan bukanlah "peningkatan angka kematian" (peringkat 9), melainkan "pembengkakan biaya proyek" (cost overrun of projects) yang menduduki peringkat pertama dengan RII 0.91.   

Ini adalah sebuah tamparan keras bagi siapa pun yang masih menganggap K3 sebagai "biaya tambahan". Data ini membuktikan sebaliknya: mengabaikan K3 justru merupakan strategi finansial yang paling buruk.

Lebih dari Sekadar Angka: Kisah di Balik Pembengkakan Biaya dan Reputasi yang Hancur

Bagaimana sebuah kekurangan skill bisa membengkakkan biaya? Paper ini, melalui datanya, menceritakan sebuah alur cerita yang logis dan menakutkan:

1. Sebuah kecelakaan terjadi di lokasi proyek karena ada profesional yang tidak memiliki keterampilan yang memadai. Ini adalah dampak langsung kedua yang paling dirasakan: "peningkatan kecelakaan di lokasi" (peringkat 2).   

2. Insiden ini segera menyebabkan "gangguan aktivitas di lokasi" (peringkat 4), yang secara otomatis membuat "proyek menjadi tertunda" (peringkat 4). Waktu adalah uang, dan setiap hari penundaan berarti biaya operasional yang terus berjalan.   

3. Kemudian, muncul biaya-biaya tak terduga: "biaya hukum untuk pembelaan klaim" (peringkat 4) dan "kompensasi untuk cedera atau kematian" (peringkat 10).   

4. Semua faktor ini—penundaan, gangguan, dan biaya hukum—bermuara pada satu hal: "pembengkakan biaya proyek" yang menjadi dampak paling utama.   

Namun, efek domino tidak berhenti di situ. Ada dampak jangka panjang yang lebih merusak. Peringkat ketiga adalah "dampak negatif pada reputasi perusahaan". Sebuah perusahaan konstruksi yang dikenal tidak aman akan kesulitan memenangkan tender di masa depan. Lebih jauh lagi, ada dampak tersembunyi yang menciptakan lingkaran setan: "kemungkinan kehilangan pekerja lapangan berpengalaman" (peringkat 7).   

Para talenta terbaik tidak akan mau mempertaruhkan nyawa mereka di perusahaan yang abai. Mereka akan pindah ke tempat kerja yang lebih aman. Akibatnya, perusahaan tersebut akan semakin kekurangan tenaga kerja terampil, yang pada gilirannya memperburuk kesenjangan keterampilan yang menjadi akar masalah. Ini adalah spiral negatif yang menghancurkan perusahaan dari dalam: kehilangan uang, kehilangan reputasi, dan kehilangan talenta terbaiknya.

Menjembatani Jurang: Solusi Praktis yang Bisa Kita Terapkan Hari Ini

Setelah memaparkan masalah yang begitu gamblang, untungnya paper ini tidak berhenti di situ. Ia beralih ke solusi, memberikan peta jalan yang jelas dan berbasis data untuk menjembatani jurang keterampilan yang berbahaya ini. Dan sekali lagi, solusinya berpusat pada sebuah tema yang konsisten: membangun kompetensi secara proaktif dan sistematis.

Solusi dengan peringkat tertinggi adalah "Pelatihan penggunaan peralatan tanggap darurat" (RII 0.93), yang secara langsung menjawab kesenjangan keterampilan nomor satu yang teridentifikasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya melatih orang untuk menghadapi skenario terburuk.   

Namun, pelatihan saja tidak cukup. Solusi peringkat kedua dan ketiga menyoroti pentingnya sebuah sistem: "Memantau kepatuhan terhadap kebijakan keselamatan di lokasi" (RII 0.92) dan "Pelatihan keselamatan rutin bagi para profesional di lokasi" (RII 0.91). Ini menggarisbawahi sebuah kebenaran fundamental: keselamatan bukanlah sebuah acara seminar satu kali, melainkan sebuah budaya yang harus dibangun melalui pendidikan berkelanjutan (pelatihan) dan penegakan aturan yang konsisten (pemantauan). Anda bisa melatih seseorang sebaik mungkin, tetapi tanpa pengawasan, kebiasaan lama akan kembali. Sebaliknya, Anda bisa mengawasi seketat mungkin, tetapi jika mereka tidak pernah dilatih dengan benar, tidak ada perilaku baik untuk ditegakkan. Keduanya harus berjalan beriringan.   

Opini Pribadi Saya: Temuan Brilian dengan Sedikit Catatan Kritis

Secara pribadi, saya merasa studi ini brilian karena kepraktisannya. Ia tidak hanya menunjuk masalah, tapi langsung memberikan peta jalan solusinya yang berbasis data. Bagi manajer proyek, pimpinan perusahaan, atau bahkan profesional individu, temuan ini adalah cetak biru yang bisa langsung diterapkan untuk membuat perubahan nyata.

Meski temuannya hebat, saya merasa pendekatan survei kuantitatifnya terasa sedikit "dingin". Angka-angka ini menunjukkan apa yang menjadi masalah, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa. Saya penasaran, apa cerita di balik para profesional yang merasa kurang terampil ini? Apakah karena kurikulum pendidikan formal yang kurang relevan? Atau tekanan proyek yang membuat pelatihan K3 dikesampingkan? Wawancara kualitatif bisa menambah lapisan pemahaman yang lebih dalam. Namun, sebagai fondasi untuk tindakan, paper ini sudah lebih dari cukup.

Data ini mengkonfirmasi apa yang sebenarnya sudah kita tahu: kompetensi tidak datang begitu saja, ia harus dibangun secara sistematis. Inilah mengapa platform pembelajaran berkelanjutan menjadi sangat vital. Bagi para profesional di bidang ini, mengikuti kursus spesialis seperti (https://www.diklatkerja.com/course/k3-konstruksi/) bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk melindungi nyawa dan keberlangsungan proyek.

Langkah Anda Selanjutnya: Dari Pembaca Menjadi Pelaku

Paper ini bukan sekadar bacaan menarik di sore hari. Ini adalah cermin. Setelah membacanya, saya tidak bisa tidak bertanya pada diri sendiri: di mana "ruang terbatas" dalam pekerjaan saya? Di mana titik buta saya? Apakah tim saya benar-benar siap jika terjadi keadaan darurat?

Saya mengajak Anda untuk melakukan refleksi yang sama. Tanyakan pada diri sendiri dan tim Anda: Apakah kita hanya fokus pada tugas sehari-hari sambil mengabaikan persiapan untuk hal tak terduga? Apakah kita sudah memiliki budaya di mana keselamatan adalah tanggung jawab semua orang, bukan hanya tugas petugas K3?

Masalahnya jelas, tetapi begitu pula solusinya. Kekuatan untuk menjembatani jurang ini ada di tangan kita—para profesional yang memilih untuk tidak pernah berhenti belajar dan selalu menempatkan keselamatan di urutan pertama.

Jika Anda, seperti saya, tergelitik oleh data dan metodologi di baliknya, saya sangat merekomendasikan untuk membaca paper aslinya. Ada lebih banyak nuansa di sana yang bisa memperkaya pemahaman Anda.

(https://ijrpr.com/uploads/V4ISSUE8/IJRPR16198.pdf)

Pengantar: Dekonstruksi Krisis Keselamatan Perilaku Konstruksi

Sektor konstruksi secara universal diakui sebagai salah satu industri paling berbahaya, di mana diperkirakan 60.000 kecelakaan fatal terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, Occupational Safety and Health Administration (OSHA) mencatat bahwa 90% fatalitas muncul dari 'Fatal Four' (jatuh, tersetrum, tertabrak, dan terjepit). Ini menekankan peran sentral perilaku tidak aman, yang disinyalir berkontribusi hingga 80%–90% dari seluruh insiden.  

Laporan ini meninjau studi krusial yang mengidentifikasi faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi perilaku keselamatan para pekerja terampil (tradesmen) di sektor konstruksi Negara Bagian Lagos, Nigeria. Penelitian ini digerakkan oleh kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan data, mengingat konteks Nigeria. Meskipun industri ini berperan besar, menyumbang sekitar 3.01% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan sekitar 25% tenaga kerja—kedua terbesar setelah pertanian —negara ini menghadapi kegagalan pelaporan kecelakaan formal. Sebagai contoh, kurang dari 100 kecelakaan dilaporkan secara resmi antara tahun 2001 dan 2006. Kondisi anomali ini membuat penelitian mengenai faktor perilaku spesifik di lingkungan negara berkembang ini semakin relevan, karena faktor yang berlaku di negara maju tidak dapat digeneralisasi karena kekhasan sosio-ekonomi dan regulasi lokal.  

Metodologi yang digunakan bersifat kuantitatif, mengumpulkan data dari 117 tradesmen (tukang batu, tukang kayu, tukang besi) yang dipilih dari 53 perusahaan konstruksi terdaftar di Lagos. Para responden menilai 37 faktor yang bersumber dari literatur menggunakan skala Likert lima poin. Data dianalisis menggunakan Mean Item Score (MIS) untuk menentukan signifikansi faktor, dan Analisis Komponen Utama (PCA) untuk mengelompokkan faktor-faktor ini ke dalam klaster laten yang dominan.  

Jalur Logis Temuan dan Sorotan Kuantitatif

Jalur temuan penelitian ini menunjukkan pergeseran logis dari identifikasi faktor permukaan yang paling dihargai pekerja menuju penemuan pendorong kausalitas inti di tingkat manajemen.

Pertama, analisis kelayakan data (Factorability) menunjukkan nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) sebesar 0.822. Nilai ini melebihi batas yang direkomendasikan (0.6), mengindikasikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki korelasi yang memadai antarvariabel untuk pemodelan multivariat yang lebih maju. Temuan ini menegaskan hubungan kuat antara variabel yang diukur, yang selanjutnya membuka potensi kuat untuk pengembangan model persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) di penelitian lanjutan.  

Kedua, melalui analisis Mean Item Score (MIS), penelitian ini mengidentifikasi 25 dari 37 faktor (67.56%) sebagai faktor yang "sangat penting" (dengan MIS di atas rata-rata MIS 3.90) yang mempengaruhi perilaku keselamatan tradesmen. Faktor-faktor teratas yang dinilai paling berpengaruh (MIS > 4.31) berpusat pada intervensi fisik dan penegakan yang sangat terlihat oleh pekerja. Faktor dengan peringkat tertinggi adalah Penyediaan Alat Pelindung Diri (PPE) yang memadai dengan MIS 4.50, diikuti oleh Penegakan aturan dan regulasi keselamatan (MIS 4.40). Nilai-nilai MIS yang tinggi untuk item-item yang nyata dan langsung ini menunjukkan bahwa pekerja lini depan sangat menghargai infrastruktur keselamatan yang dapat mereka lihat dan akses.  

Ketiga, penemuan kausalitas inti dicapai melalui Analisis Komponen Utama (PCA). PCA berhasil mengelompokkan 37 variabel tersebut menjadi 8 komponen utama yang secara kumulatif menjelaskan 62.877% dari total varians yang diamati. Faktor yang paling dominan, atau Principal Factor, yang menjelaskan persentase varians terrotasi tertinggi sebesar 13.148%, adalah Komitmen Manajemen (Management Commitment). Faktor ini bertindak sebagai payung kausal yang menaungi tindakan-tindakan terukur, seperti penegakan, pelatihan, dan penyediaan PPE.  

Penggabungan antara data MIS dan PCA menunjukkan bahwa meskipun pekerja menghargai PPE dan penegakan aturan secara individu, kedua faktor tersebut hanya dapat terwujud secara efektif jika didorong oleh variabel laten Komitmen Manajemen. Artinya, keputusan manajemen untuk menyediakan dan kemauan untuk menegakkan aturan (visibilitas dan akuntabilitas manajemen) adalah prasyarat sistemik yang lebih kuat daripada sekadar keberadaan kebijakan atau peralatan itu sendiri. Keputusan di tingkat puncak ini secara efektif mengubah kebijakan tertulis menjadi infrastruktur keselamatan fisik dan prosedural yang dipersepsikan oleh pekerja.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Studi ini memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam konteks penelitian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di negara berkembang, dengan memecah anomali data K3 Nigeria dan memfokuskan lensa penelitian pada segmen tenaga kerja yang paling berisiko.

Validasi Data Persepsi di Tengah Kegagalan Pelaporan

Penelitian ini memvalidasi penggunaan persepsi pekerja sebagai proksi pengukuran risiko yang relevan di lingkungan di mana pelaporan kecelakaan formal hampir tidak ada. Dengan mengidentifikasi 25 faktor yang dinilai sangat penting (MIS > 3.90) , penelitian ini memberikan daftar prioritas yang teruji secara statistik untuk intervensi di tingkat perusahaan yang telah disetujui oleh para pelaksana pekerjaan di lapangan.  

Identifikasi Principal Factor dalam Konteks Negara Berkembang

Penemuan bahwa Komitmen Manajemen adalah faktor penentu terkuat (menjelaskan 13.148% varians) sangat krusial untuk manajemen proyek di negara berkembang. Hal ini menegaskan bahwa di lingkungan di mana peraturan eksternal (pemerintah atau badan regulasi) mungkin tidak memiliki gigi penegakan yang kuat, inisiatif keselamatan didorong secara intrinsik dari internal perusahaan, dimulai dari kepemimpinan. Dengan demikian, investasi riset harus berfokus pada instrumen pengukuran komitmen internal ini.  

Menyoroti Stabilitas Kerja di Atas Insentif

Analisis ini secara eksplisit menggeser fokus dari insentif yang sering diusulkan dalam literatur Barat. Insentif moneter dan non-moneter ditemukan kurang berpengaruh, dengan insentif non-moneter (promosi) menempati peringkat terbawah (MIS 3.27, peringkat 37). Sebaliknya, pekerja menempatkan nilai tinggi pada faktor stabilitas yang lebih mendasar, seperti Kepuasan Kerja dan Keamanan (Job Satisfaction and Security) dengan MIS 4.15.  

Peringkat yang relatif tinggi untuk keamanan kerja dan peringkat yang rendah untuk insentif ini menunjukkan bahwa bagi tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan rendah dan tantangan sosio-ekonomi (mayoritas SSCE ke bawah) , terdapat hierarki kebutuhan keselamatan. Kebutuhan fisiologis (gaji yang stabil, keamanan kerja) harus dipenuhi sebelum motivasi tingkat tinggi (insentif atau promosi) dapat secara efektif mengubah perilaku. Oleh karena itu, intervensi K3 di konteks ini tidak boleh meniru program insentif Barat secara membabi buta, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan retensi tenaga kerja dan jaminan sosial untuk mencapai keberlanjutan perilaku yang aman.  

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun penelitian ini meletakkan fondasi yang kuat, keterbatasan yang diakui secara eksplisit dan implisit membuka pertanyaan mendesak bagi komunitas akademik dan penerima hibah riset untuk agenda masa depan.

Keterbatasan Generalisasi dan Lingkup Profesi

Batasan utama studi ini adalah fokusnya yang ketat pada opini tradesmen di Lagos, dan secara eksplisit dicatat bahwa temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk profesional konstruksi (arsitek, insinyur, manajer proyek). Karena Komitmen Manajemen adalah faktor utama, muncul pertanyaan terbuka: Bagaimana Komitmen Manajemen diterjemahkan atau dimediasi melalui perilaku profesional tingkat atas, dan apakah terdapat diskrepansi persepsi yang signifikan mengenai prioritas keselamatan antara pekerja lini depan dan pengawas/manajer. Penelitian lebih lanjut harus membandingkan persepsi ini untuk mengidentifikasi hambatan komunikasi vertikal.  

Keterbatasan Metodologis: Struktur Kausalitas Lintas Faktor

Meskipun PCA berhasil mengelompokkan faktor (KMO = 0.822), PCA hanya teknik reduksi dimensi, bukan pemodelan kausal. Penelitian ini menyajikan delapan klaster faktor yang berkontribusi menjelaskan 62.877% varians total , namun belum memetakan hubungan hierarkis dan prediktif di antara klaster-klaster ini. Sebagai contoh, klaster Project Design (5.931% varians) dan Environmental (5.871% varians) pasti memengaruhi klaster Safety Process and Procedure (9.797% varians). Oleh karena itu, pertanyaan terbuka adalah bagaimana merancang model yang menguji jalur kausal di antara 8 klaster faktor ini, memungkinkan pemahaman prediktif sistem keselamatan.  

Keterbatasan Budaya dan Pendidikan dalam Intervensi

Fakta bahwa sebagian besar responden berpendidikan SSCE ke bawah dan membutuhkan bantuan peneliti untuk memahami kuesioner menimbulkan masalah efikasi untuk intervensi yang bergantung pada teks dan literasi tinggi, seperti "Well written safety policy and plans" (MIS 4.23). Jika kebijakan tertulis tidak dapat dipahami, maka faktor tersebut tidak akan pernah mencapai potensi dampaknya. Pertanyaan terbuka yang timbul adalah bagaimana efektivitas berbagai modalitas pelatihan (visual, lisan, simulasi, atau Virtual Reality/VR) pada kelompok pekerja konstruksi dengan tingkat literasi formal yang rendah di Nigeria, dan bagaimana hal ini memengaruhi koefisien transfer perilaku keselamatan jangka panjang.  

Struktur komponen utama yang diekstraksi memberikan peta jalan untuk fokus riset berikutnya.

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan

Berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Principal Factor dan celah pengetahuan yang diidentifikasi dari keterbatasan, lima rekomendasi riset strategis diusulkan.

1. Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) untuk Memvalidasi Hubungan Kausal antara Klaster Faktor

Justifikasi Ilmiah: Hasil PCA mengidentifikasi Komitmen Manajemen sebagai pendorong terbesar (13.148% varians). Namun, belum jelas bagaimana klaster sekunder bekerja sebagai mediator. Kelayakan data yang ditunjukkan oleh KMO 0.822 mendukung pengujian kausalitas. Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian harus menerapkan SEM orde tinggi untuk menguji hipotesis di mana Komitmen Manajemen berperan sebagai variabel latent orde tinggi yang secara positif dan signifikan memprediksi perilaku keselamatan. Pengujian harus fokus pada jalur di mana proses keselamatan (9.797% varians) dan kebijakan (8.883% varians) memediasi hubungan antara komitmen puncak dan hasil di lapangan. Perlunya Penelitian Lanjutan: Ini akan menghasilkan koefisien jalur kausal yang terkuantifikasi, memungkinkan manajer dan penerima hibah untuk memprioritaskan alokasi sumber daya dengan presisi ilmiah, beralih dari korelasi ke prediksi.  

2. Studi Komparatif Lintas Regional dan Lintas Profesi di Nigeria

Justifikasi Ilmiah: Studi ini terbatas pada tradesmen di Lagos, dan temuan tidak digeneralisasi untuk profesional. Lagos memiliki kekhasan yang mungkin berbeda dengan pusat konstruksi lain. Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian harus direplikasi di pusat konstruksi utama lain di Nigeria (misalnya, Abuja) dan secara eksplisit menyertakan profesional konstruksi (manajer proyek, insinyur) dalam pengambilan sampel. Variabel baru yang harus diuji adalah Persepsi Ketidakcocokan Antar-Level Organisasi (Inter-Level Organizational Discrepancy) untuk mengukur perbedaan prioritas keselamatan antara manajemen dan pekerja lapangan. Perlunya Penelitian Lanjutan: Perbandingan lintas regional dan profesional ini akan menentukan generalisabilitas faktor pendorong K3, memungkinkan pengembangan Kerangka K3 Nasional yang adaptif, bukan hanya Solusi Lagos yang terisolasi.  

3. Eksplorasi Peran Variabel Kognitif dan Literasi dalam Pelaksanaan Pelatihan K3

Justifikasi Ilmiah: Pelatihan (MIS 4.31 dan 4.25) sangat penting , tetapi mayoritas responden memiliki literasi formal yang rendah, yang mengurangi efikasi kebijakan berbasis teks. Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian harus mengadopsi desain kuasi-eksperimental untuk menguji efektivitas intervensi pelatihan berbasis visual/simulasi (misalnya, pelatihan gamified atau VR sederhana) yang secara khusus ditujukan pada pekerja dengan literasi rendah. Variabel yang diukur adalah retensi pengetahuan keselamatan dan koefisien transfer perilaku (sejauh mana pengetahuan diterjemahkan menjadi tindakan aman). Perlunya Penelitian Lanjutan: Hal ini akan menghasilkan modul pelatihan K3 yang efisien dan budaya-sensitif, memastikan bahwa investasi Komitmen Manajemen dalam pelatihan (yang merupakan bagian dari faktor principal) menghasilkan perubahan perilaku yang nyata di lapangan.  

4. Analisis Pengaruh Upstream Planning (Project Design dan Environmental Factors)

Justifikasi Ilmiah: Klaster Project Design (5.931% varians) dan Environmental (5.871% varians) menunjukkan bahwa keputusan perencanaan yang diambil di awal proyek memiliki kontribusi yang terukur terhadap perilaku di situs. Variabel seperti planned and organized site layout menempati peringkat yang relatif rendah (MIS 3.79, peringkat 29) , menunjukkan perlunya perbaikan hulu. Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian harus menggunakan studi kasus mendalam untuk mengukur Safety-in-Design (SiD) Maturity Index dari proyek di Lagos dan secara retrospektif menghubungkannya dengan perilaku tidak aman yang dilaporkan. Fokus harus pada integrasi keputusan desain dengan faktor lingkungan yang dapat dikendalikan. Perlunya Penelitian Lanjutan: Penelitian ini memungkinkan pergeseran pencegahan kecelakaan dari intervensi reaktif pada tingkat pekerja (hilir) ke desain dan perencanaan proaktif di tingkat manajer dan perancang (hulu), yang memiliki potensi dampak pencegahan sistemik yang jauh lebih besar.  

5. Pengembangan Indeks Kepatuhan Manajemen Berbasis Tindakan yang Diukur (MVA Index)

Justifikasi Ilmiah: Komitmen Manajemen adalah faktor utama, tetapi perlu diukur secara objektif. Komponennya mencakup tindakan terukur seperti inspeksi rutin (MIS 4.32), penegakan aturan (MIS 4.40), dan alokasi sumber daya. Metode, Variabel, atau Konteks Baru: Penelitian harus merancang dan memvalidasi Management Visibility and Accountability (MVA) Index yang mengukur frekuensi, kualitas, dan konsistensi dari tindakan manajemen ini. Indeks ini harus mencakup dimensi sanksi yang dialokasikan kepada pekerja karena melanggar aturan keselamatan (MIS 3.95) sebagai ukuran penegakan yang objektif. Perlunya Penelitian Lanjutan: Indeks MVA akan berfungsi sebagai alat diagnostik standar bagi perusahaan dan regulator untuk secara objektif menilai efektivitas Komitmen Manajemen, memfasilitasi audit K3 yang transparan dan dapat diperbandingkan di seluruh industri.  

Potensi Jangka Panjang dan Keterhubungan Sistemik

Temuan bahwa Komitmen Manajemen adalah pendorong kausalitas utama menawarkan potensi jangka panjang yang transformatif bagi sektor konstruksi Nigeria. Jika institusi penelitian berhasil mengembangkan dan memvalidasi alat pengukuran dan intervensi berbasis Management Commitment (seperti MVA Index dan modul pelatihan non-literasi), hal ini akan menciptakan efek domino sistemik:

1. Peningkatan Kesehatan Fisik dan Produktivitas: Komitmen manajemen yang efektif akan langsung meningkatkan perilaku aman di antara tradesmen, secara signifikan mengurangi fatalitas dan memitigasi risiko cedera atau penyakit kronis yang disinyal mencapai 350.000 kasus setiap tahun.  
2. Peningkatan Reputasi Sektor dan Daya Saing Global: Mengurangi tingkat kecelakaan yang tinggi akan meningkatkan reputasi industri dan, yang lebih penting, menarik investasi asing dan kontrak yang menghargai standar K3 internasional yang ketat.
3. Dampak Makroekonomi: Sebagai industri terbesar kedua yang mempekerjakan 25% tenaga kerja , peningkatan keselamatan akan mengurangi hari kerja yang hilang akibat cedera. Ini pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PDB nasional (saat ini 3.01%). Keterhubungan ini menunjukkan bahwa riset perilaku keselamatan bukan hanya masalah kepatuhan atau etika sosial, tetapi juga merupakan imperatif ekonomi dan strategis.  

Ajakan Kolaboratif

Untuk memastikan keberlanjutan, generalisabilitas, dan validitas hasil dari agenda riset yang disarankan di atas—terutama implementasi model SEM, studi komparatif regional, dan validasi indeks MVA—penelitian lebih lanjut harus melibatkan kolaborasi multidisiplin dan lintas benua. Secara khusus, penelitian harus melibatkan Bamidele Olumilua University of Education, Science and Technology, Osun State University, Obafemi Awolowo University (mewakili konteks lokal dan keahlian di Nigeria), Western Sydney University (mewakili praktik terbaik dan validasi metrik di negara maju), dan Universidade Federal do Rio de Janeiro (mewakili keahlian di negara berkembang non-Afrika) untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil yang dapat diterapkan secara global.

(https://doi.org/10.1080/15623599.2024.2325750)

 

Filosofi keselamatan "Nol" (seperti Zero Harm atau Vision Zero) telah menjadi pendekatan dominan dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di industri konstruksi global. Didukung oleh argumen etis yang tampaknya tak terbantahkan—bahwa menerima target selain nol berarti menerima adanya cedera—konsep ini diadopsi secara luas di tingkat C-Suite. Namun, di balik popularitasnya, terdapat kelangkaan bukti empiris yang mendukung efektivitasnya dalam mengurangi insiden paling parah. Paper "Making zero work for construction safety in a post-zero world" oleh Sherratt, Harch, dan Perez (2024) secara sistematis mendekonstruksi validitas "Nol", menyajikan argumen teoretis yang kuat dan analisis kuantitatif yang menantang status quo ini.  

Paper tersebut berargumen bahwa "Nol" secara konseptual cacat karena beberapa alasan fundamental. Pertama, ia bersifat ahistoris. Asumsi bahwa "semua kecelakaan dapat dicegah" mengabaikan fakta bahwa banyak tugas konstruksi dirancang selama Revolusi Industri Pertama, sebuah era di mana pekerja dianggap dapat dikorbankan dan keselamatan bukanlah pertimbangan desain utama. Akibatnya, menerapkan slogan keselamatan modern pada sistem kerja yang secara inheren tidak aman tanpa merekayasa ulang tugas itu sendiri adalah tindakan yang tidak logis. Kedua, "Nol" bertentangan dengan kerangka hukum yang mendasari regulasi K3 di banyak negara, termasuk AS, Inggris, dan Australia. Legislasi ini dibangun di atas prinsip "sejauh dapat dipraktikkan secara wajar" (so far as is reasonably practicable), yang menuntut keseimbangan antara risiko, biaya, dan upaya. Sebaliknya, "Nol" adalah sebuah absolutisme yang tidak memungkinkan adanya keseimbangan, menciptakan disonansi operasional bagi manajer. Ketiga, dari perspektif  sosial, "Nol" dipandang sebagai produk dari "hiperbola linguistik" abad ke-21. Dalam budaya korporat yang terobsesi dengan slogan-slogan ekstrem seperti "terdepan di dunia", "Nol" menjadi norma yang diharapkan. Namun, penggunaan yang berlebihan ini menyebabkan "kelelahan linguistik", di mana pekerja di lapangan menganggapnya sebagai propaganda yang tidak memiliki substansi nyata, yang berpotensi menyebabkan sinisme dan keterasingan.  

Untuk menguji klaim "Nol" secara empiris, penelitian ini menganalisis data Cedera Serius dan Kematian (Serious Injuries and Fatalities - SIF) dari industri konstruksi AS selama periode 2018–2022. Sampel terdiri dari 15 perusahaan konstruksi terbesar, yang diklasifikasikan menjadi kelompok "Nol" (n=6) yang secara publik mengadopsi kebijakan keselamatan berbasis nol, dan kelompok "non-Nol" (n=9).  

Analisis data mentah pada awalnya tampak mendukung kebijakan "Nol". Perusahaan dalam kelompok "Nol" secara kolektif mencatat lebih sedikit insiden SIF (10 kematian dan 7 cedera serius) dibandingkan dengan kelompok "non-Nol" (16 kematian dan 23 cedera serius). Namun, temuan deskriptif ini bisa menyesatkan. Untuk mengevaluasi signifikansi statistik dari perbedaan ini, peneliti menggunakan Welch's t-test, sebuah uji statistik yang sesuai untuk sampel dengan varians yang tidak sama. Hasilnya sangat mencerahkan: perbedaan dalam hasil SIF antara kedua kelompok ditemukan tidak signifikan secara statistik, dengan nilai p=0.41. Dalam terminologi statistik, ini berarti tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol—yaitu, tidak ada perbedaan nyata dalam kinerja SIF antara perusahaan yang mengadopsi "Nol" dan yang tidak. Data tersebut bersifat ekuivokal: tidak membuktikan bahwa "Nol" gagal, tetapi juga sama sekali tidak memberikan bukti bahwa ia berhasil.  

Perbandingan Statistik Insiden SIF antara Perusahaan 'Zero' dan 'Non-Zero' (2018-2022)

Metrik untuk Perusahaan 'Zero':

• Jumlah Perusahaan (n): 6
• Total Kematian: 10
• Total Cedera Serius: 7
• Total Insiden SIF: 17
• Rata-rata SIF per Perusahaan: 2.83
• Standar Deviasi: 0.75

Metrik untuk Perusahaan 'Non-Zero':

• Jumlah Perusahaan (n): 9
• Total Kematian: 16
• Total Cedera Serius: 23
• Total Insiden SIF: 39
• Rata-rata SIF per Perusahaan: 4.33
• Standar Deviasi: 5.10

Hasil Welch's t-test (p−value) untuk kedua kelompok: 0.41 (Tidak Signifikan)

Sumber: Diadaptasi dari Sherratt et al. (2024)

Temuan kuantitatif ini, yang menggemakan hasil studi serupa sebelumnya di Inggris, menunjukkan hubungan yang lemah antara retorika keselamatan "Nol" dan hasil keselamatan yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi "Nol" mungkin lebih merupakan cerminan dari kematangan organisasi atau tekanan eksternal daripada strategi intervensi yang efektif secara inheren.

Kontribusi Utama terhadap Bidang

Penelitian oleh Sherratt et al. (2024) memberikan tiga kontribusi signifikan bagi bidang K3. Pertama, ia menyediakan data empiris penyeimbang yang sangat dibutuhkan dalam wacana yang didominasi oleh argumen teoretis dan etis. Dengan mereplikasi temuan dari konteks Inggris di pasar konstruksi AS yang besar, paper ini memperkuat argumen bahwa tidak ada bukti kuantitatif yang jelas yang mendukung klaim keberhasilan "Nol". Kedua, paper ini membangun kerangka kritik teoretis yang komprehensif. Dengan mengintegrasikan perspektif historis, hukum, dan sosiolinguistik, ia menawarkan pemahaman yang lebih kaya dan bernuansa tentang mengapa "Nol" mungkin gagal dalam praktik, melampaui kritik operasional yang umum seperti potensi kurangnya pelaporan (under-reporting). Ketiga, penelitian ini secara proaktif menggeser wacana ke arah alternatif yang dapat diukur. Dengan menyoroti pendekatan-pendekatan baru seperti "triase SIF" (memfokuskan upaya pada risiko paling parah) dan metrik yang mengukur "kehadiran kontrol" seperti High-Energy Control Assessment (HECA), paper ini mendorong komunitas K3 untuk bergerak melampaui perdebatan pro/kontra "Nol" dan menuju paradigma keselamatan generasi berikutnya yang berbasis bukti.  

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Para penulis secara transparan mengakui beberapa keterbatasan dalam penelitian mereka. Ukuran sampel yang relatif kecil (n=15) membatasi kekuatan statistik analisis. Sifat data yang korelasional berarti tidak ada klaim kausalitas yang dapat dibuat—penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa "Nol" menyebabkan hasil tertentu, hanya saja ia tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerja SIF. Selain itu, penggunaan data SIF sebagai metrik kinerja itu sendiri bermasalah, karena insiden ini adalah peristiwa langka (black swan) yang tidak selalu mencerminkan kesehatan sistem keselamatan secara keseluruhan.  

Keterbatasan ini justru membuka beberapa pertanyaan penelitian yang mendesak. Jika "Nol" tidak terbukti berhasil, mengapa ia terus menyebar dengan begitu pesat? Apakah ini didorong oleh tekanan dari investor dan kebutuhan pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG), seperti yang diisyaratkan oleh argumen "minyak ular untuk keselamatan"? Apa mekanisme kausal spesifik di balik "paradoks nol"—fenomena yang diamati dalam studi sebelumnya di mana lokasi "Nol" justru memiliki lebih banyak SIF? Apakah ini karena fokus yang salah pada cedera ringan mengorbankan perhatian pada bahaya fatal? Terakhir, bagaimana pekerja di lapangan menafsirkan dan merespons berbagai implementasi "Nol" (misalnya, 'Visi' vs. 'Target'), dan apakah ada perbedaan dalam tingkat keterasingan yang dihasilkannya?  

5 Rekomendasi Riset Berkelanjutan

Berdasarkan temuan dan pertanyaan terbuka ini, lima arah penelitian masa depan yang spesifik dapat dirumuskan untuk membangun agenda riset yang koheren dan berdampak.

1. Mengukur Dampak 'Nol' pada Budaya Pelaporan dan Keterlibatan Pekerja
   • Justifikasi: Paper ini menyoroti kekhawatiran teoretis bahwa "Nol" dapat menyebabkan "keterasingan tenaga kerja" dan mendorong under-reporting untuk menghindari "merusak angka". Kesenjangan kritis saat ini adalah kurangnya data empiris untuk memvalidasi kekhawatiran ini.  
   • Metode yang Diusulkan: Studi longitudinal dengan metode campuran selama tiga tahun pada perusahaan yang baru menerapkan program "Nol". Penelitian ini akan menggabungkan analisis data pelaporan insiden (termasuk near-misses dan kasus P3K) dengan survei psikometrik tahunan yang mengukur keamanan psikologis, kepercayaan pada manajemen, dan persepsi keadilan, serta wawancara kualitatif mendalam.
   • Kebutuhan Lanjutan: Penelitian ini akan memberikan bukti kuantitatif dan kualitatif yang sangat dibutuhkan untuk menguji secara empiris salah satu kritik paling signifikan terhadap filosofi "Nol".
2. Investigasi Kausalitas "Paradoks Nol" melalui Analisis Alokasi Sumber Daya
   • Justifikasi: Berdasarkan temuan "paradoks nol" dari studi Sherratt & Dainty (2017) yang dirujuk dalam paper, terdapat hipotesis bahwa program "Nol" dapat secara tidak sengaja mengalihkan sumber daya dan perhatian manajemen dari bahaya berenergi tinggi ke metrik frekuensi cedera ringan.  
   • Metode yang Diusulkan: Studi kasus komparatif mendalam pada beberapa perusahaan. Penelitian akan membandingkan perusahaan "Nol" dengan kinerja SIF yang buruk dengan perusahaan berbasis risiko (misalnya, Human and Organizational Performance - HOP) dengan kinerja SIF yang baik. Metode akan mencakup analisis dokumen (anggaran K3, agenda rapat, laporan investigasi) dan observasi etnografis untuk memetakan bagaimana waktu dan sumber daya dialokasikan.
   • Kebutuhan Lanjutan: Penelitian ini akan bergerak melampaui korelasi untuk mengeksplorasi mekanisme kausal potensial di balik paradoks tersebut, memberikan wawasan praktis tentang bagaimana fokus program keselamatan dapat salah arah.
3. Analisis Komparatif Lintas Industri Berisiko Tinggi
   • Justifikasi: Temuan paper ini spesifik untuk industri konstruksi. Menguji generalisasi temuan ini di industri berisiko tinggi lainnya sangat penting untuk memahami apakah kegagalan "Nol" bersifat kontekstual atau universal.  
   • Metode yang Diusulkan: Studi kasus jamak yang membandingkan implementasi dan hasil "Nol" di sektor konstruksi, pertambangan, dan minyak & gas. Penelitian akan fokus pada bagaimana konteks industri (misalnya, sifat pekerjaan, budaya serikat pekerja, struktur peraturan) memoderasi hubungan antara program "Nol" dan hasil K3.
   • Kebutuhan Lanjutan: Akan menentukan apakah masalah dengan "Nol" merupakan fenomena yang lebih luas, sehingga memperkuat argumen untuk perubahan paradigma di berbagai sektor.
4. Mengevaluasi 'Nol' sebagai Alat Komunikasi Eksternal (ESG dan CSR)
   • Justifikasi: Paper ini mengajukan hipotesis provokatif bahwa "Nol" mungkin lebih dihargai karena penampilannya bagi investor ("minyak ular untuk keselamatan") daripada dampaknya bagi pekerja.  
   • Metode yang Diusulkan: Analisis konten kuantitatif terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan dari 100 perusahaan konstruksi teratas. Penelitian akan mengkode frekuensi retorika "Nol" dan mengkorelasikannya dengan kinerja SIF yang dilaporkan (bukan hanya metrik frekuensi seperti TRIR). Ini dapat dilengkapi dengan wawancara dengan analis investasi ESG.
   • Kebutuhan Lanjutan: Akan menguji secara empiris apakah "Nol" berfungsi terutama sebagai strategi branding dan manajemen reputasi, yang berpotensi terlepas dari kinerja keselamatan operasional yang sebenarnya.
5. Studi Percontohan tentang Efektivitas Metrik Alternatif (misalnya, HECA)
   • Justifikasi: Paper ini diakhiri dengan menyarankan bahwa alternatif seperti HECA dapat membuat "Nol" menjadi usang dengan menggeser fokus dari ketiadaan cedera ke kehadiran kontrol. Klaim ini memerlukan validasi empiris.  
   • Metode yang Diusulkan: Studi intervensi kuasi-eksperimental. Bekerja sama dengan perusahaan untuk menerapkan metrik HECA di beberapa proyek (kelompok intervensi) sambil mempertahankan metrik tradisional di proyek lain (kelompok kontrol). Penelitian akan mengukur tidak hanya hasil SIF tetapi juga indikator utama seperti persentase verifikasi kontrol kritis yang berhasil dan kualitas percakapan keselamatan.
   • Kebutuhan Lanjutan: Akan menjadi salah satu studi pertama yang secara kuantitatif membandingkan paradigma keselamatan "berbasis ketiadaan" dengan paradigma "berbasis kehadiran", memberikan bukti penting untuk pergeseran paradigma di seluruh industri.

Secara keseluruhan, penelitian Sherratt et al. (2024) secara meyakinkan menunjukkan bahwa fondasi empiris untuk filosofi "Nol" sangat lemah. Implikasi jangka panjangnya adalah bahwa perdebatan dalam komunitas K3 tidak lagi seharusnya tentang apakah "Nol" berhasil, tetapi tentang bagaimana membangun dan memvalidasi alternatif yang berakar pada ilmu keselamatan, desain sistem, dan psikologi organisasi.

Agenda riset yang diuraikan di atas bersifat ambisius dan interdisipliner. Untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan ini secara efektif, penelitian lebih lanjut harus melibatkan kolaborasi antara pusat penelitian keselamatan konstruksi seperti Construction Safety Research Alliance (CSRA), departemen psikologi industri-organisasi di universitas riset terkemuka, dan lembaga pendanaan seperti National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Kemitraan dengan asosiasi industri dan serikat pekerja juga penting untuk memastikan bahwa penelitian ini relevan secara praktis dan temuannya dapat diterjemahkan ke dalam praktik di lapangan untuk memastikan keberlanjutan dan validitas hasil.

(https://doi.org/10.1016/j.jsr.2024.08.016)