Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Riset Occupational Accidents and Injuries in Construction Industry in Jeddah City (2020) oleh Abukhashabah, Summan, dan Balkhyour mengungkap pola kecelakaan kerja konstruksi yang sangat relevan: kejadian jatuh dari ketinggian, sengatan listrik, paparan panas ekstrem, seringkali disebabkan oleh kombinasi kelemahan pengawasan, pelatihan yang kurang memadai, dan ketidakpatuhan terhadap standar K3. Temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi keselamatan kerja saja tidak cukup tanpa mekanisme implementasi, pengawasan, dan perubahan budaya kerja yang nyata.

Bagi kebijakan publik, hal ini menunjukkan bahwa intervensi harus multipihak: tidak cukup membuat undang-undang atau standar keamanan; pelaksanaan di lapangan, edukasi pekerja, pengawasan rutin, dan akuntabilitas harus dijadikan elemen penting. Di Indonesia, konteks ini sangat relevan karena industri konstruksi menyumbang angka kecelakaan kerja tinggi.

Sebagai contoh lokal, kursus Peran Keselamatan Konstruksi dalam Mewujudkan Konstruksi Berkelanjutan (AK3L), yang menekankan bahwa penerapan K3 konstruksi mampu mengurangi risiko, menjamin kepatuhan regulasi, dan melindungi tenaga kerja serta lingkungan.

Juga, artikel Menulis Rencana Keselamatan Konstruksi: Yang Perlu Anda Ketahui memaparkan bahwa rencana keselamatan konstruksi (site-specific safety plan) adalah dokumen penting yang harus disusun sedari awal proyek agar bahaya bisa teridentifikasi dan mitigasi diterapkan. Intinya: kebijakan K3 harus menyertakan persyaratan rencana keselamatan proyek sebagai bagian integral regulasi.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak

Implementasi sistem K3 yang buruk berdampak langsung pada keselamatan pekerja, biaya proyek, dan reputasi industri konstruksi. Dalam studi Jeddah, insiden seperti jatuh dari tinggi dan sengatan listrik menyebabkan cedera berat dan kerugian finansial bagi perusahaan. Jika proyek di Indonesia mengalami kegagalan serupa, biaya rekompensasi, litigasi, maupun penangguhan proyek bisa sangat besar.

Di samping itu, dampak tidak langsung muncul lewat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah, terutama proyek yang bersinggungan dengan publik (jalan tol, jembatan, infrastruktur kota). Bila masyarakat merasa proyek pembangunan membahayakan, resistensi sosial bisa meningkat.

Hambatan

1. Pelatihan K3 yang tidak memadai & formalitas
   Banyak pekerja konstruksi di lapangan belum mendapatkan pelatihan yang benar-benar aplikatif. Dalam artikel Mengungkap 6 Kunci Sukses Pelatihan Keselamatan Konstruksi menyebut bahwa efektivitas pelatihan bergantung pada faktor keberhasilan kritis (CSF), seperti keterlibatan manajemen, konteks lokal, dan relevansi materi terhadap bahaya nyata di lapangan. 

2. Kesenjangan persepsi antara manajemen dan pekerja
   Artikel Manajemen Keselamatan Konstruksi: Perspektif Pekerja dan Implikasi Kebijakan menunjukkan bahwa meskipun manajemen menganggap sistem K3 sudah ada, banyak pekerja merasakan bahwa itu sekadar formalitas yang jarang diterapkan secara konsisten. 

3. Peralatan kerja berisiko tinggi yang rusak atau tidak sesuai standar
   Dalam konstruksi, penggunaan alat seperti tangga, perancah, dan alat pelindung jatuh (fall protection) sangat kritis. Artikel K3 Konstruksi: 3 Peralatan Penting Bekerja di Ketinggian menjelaskan pentingnya pemeliharaan dan penggunaan alat tersebut secara tepat agar tidak menjadi sumber kecelakaan. 

4. Lemahnya penegakan regulasi dan audit lapangan
   Pengawasan proyek swasta seringkali lemah atau sporadis. Banyak perusahaan kecil yang lolos dari inspeksi atau tidak terjangkau pengawasan regulasi.

5. Tekanan target waktu dan biaya proyek
   Dalam praktik, manajemen proyek sering memberikan tekanan untuk memenuhi tenggat waktu dan menekan biaya, yang bisa menyebabkan pengabaian prosedur keselamatan demi percepatan.

Peluang

• Integrasi sistem K3 ke dalam kontrak proyek
  Pemerintah bisa membuat regulasi bahwa setiap proyek yang dibiayai publik wajib menyertakan klausul penalti bila standar keselamatan diabaikan.

• Platform online dan aplikasi pengawasan K3
  Penerapan sistem digital untuk verifikasi pelatihan pekerja, laporan insiden real-time, audit lapangan berbasis data, dan dashboard pemantauan keselamatan.

• Kolaborasi dengan asosiasi kontraktor dan serikat pekerja
  Menyertakan pekerja langsung dalam desain kebijakan K3 agar praktik aman bukan sekadar beban tambahan, tetapi bagian dari budaya kerja.

• Program subsidi pelatihan dan alat keselamatan untuk kontraktor kecil
  Untuk menjangkau sektor informal atau sub-kontraktor kecil, pemerintah bisa memberikan dukungan agar mereka mampu mematuhi standar K3.

• Audit independen berkala
  Menugaskan lembaga eksternal (audit keselamatan profesional) untuk memantau pelaksanaan K3 di proyek berskala menengah dan besar.

Relevansi untuk Indonesia

Konteks Indonesia sangat paralel dengan situasi di Jeddah. Sektor konstruksi di Indonesia terus berkembang pesat di berbagai pulau dan kota. Namun data menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terus terjadi, terutama di proyek-perkotaan dan pembangunan infrastruktur publik.

Beberapa hal spesifik relevan:

• Requirement proyek publik mewajibkan K3
  Di Indonesia, proyek-proyek publik sudah mewajibkan sistem manajemen K3 (SMK3) sebagai syarat tender. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal karena sebaik apapun regulasi, bila tidak diawasi, akan menjadi formalitas.

• Pendidikan dan pelatihan K3 di sekolah vokasi & politeknik
  Pemerintah perlu memasukkan materi praktik K3 konstruksi di kurikulum SMK teknik sipil, bangunan, dan pekerjaan umum agar lulusan memasuki dunia kerja dengan kesadaran keselamatan awal. Ini relevan dengan kursus Peran Keselamatan Konstruksi dalam Mewujudkan Konstruksi Berkelanjutan. 

• Standarisasi dan audit lokal K3
  Penerapan audit lokal dan penegakan standar K3 minimal (seperti 10 aturan keselamatan di proyek konstruksi) yang dijelaskan dalam artikel 10 Aturan Keselamatan di Lokasi Konstruksi menjadi landasan praktis untuk proyek di Indonesia. 

• Komponen regulator lokal & daya keterjangkauan alat keselamatan
  Projek di daerah terpencil sering menghadapi tantangan distribusi alat keselamatan, biaya logistik, dan minimnya pengawasan dari instansi pemerintah. Kebijakan nasional harus mempertimbangkan subsidi atau bantuan logistik alat keselamatan ke wilayah terpencil.

• Budaya keselamatan proyek besar sebagai contoh
  Artikel Menggali Budaya Keselamatan di Proyek Konstruksi Besar (kasus proyek Jokeri Finlandia) menekankan bahwa budaya keselamatan harus dibangun dari top-down dan bottom-up. Proyek besar yang menerapkan budaya kuat bisa menjadi model untuk proyek nasional di Indonesia.

Dengan memperhatikan konteks Indonesia, adaptasi kebijakan K3 dari riset Jeddah harus memperhitungkan diversitas geografis, kondisi pekerja, kapasitas pengawasan, dan kultur lokal.

Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Kewajiban Rencana Keselamatan Konstruksi (Safety Plan) sejak Pra-konstruksi
   Regulasi tender harus mengharuskan setiap kontraktor menyertakan rencana keselamatan proyek (site-specific safety plan) sesuai pedoman lokal.

2. Pelatihan K3 Mandiri & Sertifikasi Wajib bagi Semua Pekerja
   Pemerintah pusat/daerah dan LPJK bisa menyediakan modul pelatihan K3 konstruksi wajib dan sertifikasi berbasis digital yang bisa diakses pekerja di mana pun.

3. Posisi Safety Officer Bersertifikat di Proyek Konstruksi
   Menetapkan peraturan bahwa proyek publik minimal harus memiliki satu petugas K3 bersertifikat per 50 atau 100 pekerja, tergantung skala.

4. Insentif & Sanksi dalam Tender Publik
   Kontraktor yang memiliki catatan K3 baik mendapatkan nilai tambah dalam evaluasi tender. Sementara yang melanggar harus dikenakan penalti atau diskualifikasi.

5. Audit K3 Independen & Teknologi Pengawasan
   Gunakan auditor eksternal untuk inspeksi K3 berkala, dan teknologi seperti kamera CCTV, sensor alamiah, dan aplikasi pelaporan real-time agar pengawasan lebih efektif.

6. Subsidi & Bantuan Peralatan Keselamatan untuk Kontraktor Kecil
   Pemerintah harus menyiapkan paket alat keselamatan (APD, alat pelindung jatuh) untuk kontraktor kecil atau daerah terpencil agar mereka tidak tertinggal dari standar.

7. Kampanye Keselamatan dan Pemberdayaan Budaya Keselamatan
   Jalankan kampanye berkelanjutan tentang pentingnya K3 di kalangan pekerja, kontraktor, dan publik—termasuk penggunaan kaidah “Zero Harm?” secara kritis berdasarkan data lokal

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

• Jika kebijakan difokuskan terlalu tekstual dan formal tanpa adaptasi lokal, banyak kontraktor di daerah tertinggal akan kesulitan memenuhinya.

• Tanpa regulasi pelaksana dan audit nyata, kebijakan akan menjadi beban administratif tanpa efek nyata.

• Biaya pelatihan, sertifikasi, dan alat bisa menjadi hambatan besar jika tidak diimbangi subsidi atau dukungan khusus bagi kontraktor kecil.

• Teknologi pengawasan mungkin tidak tersedia di proyek kecil atau daerah terpencil sehingga pemerataan implementasi sulit.

• Resistensi dari manajemen proyek yang melihat K3 sebagai tambahan biaya dan hambatan waktu dapat menghambat penerapan.

Penutup

Penelitian di Jeddah menegaskan: sektor konstruksi adalah sektor rawan kecelakaan, dan akar penyebabnya tak hanya faktor teknis—tapi budaya, pelatihan, pengawasan, dan regulasi. Bagi Indonesia, riset ini menjadi cermin bahwa kebijakan K3 harus bersinergi secara menyeluruh: regulasi, pelatihan, pengawasan, implementasi teknologi, dan budaya keselamatan. Dengan demikian, pembangunan bisa berjalan cepat tanpa mengorbankan keselamatan manusia.

Sumber

Abukhashabah, E., Summan, A., & Balkhyour, M. (2020). Occupational Accidents and Injuries in Construction Industry in Jeddah City. Saudi Journal of Biological Sciences.

Riset berjudul "Heavy Machinery Operators: Necessary Competencies to Reduce Construction Accidents" (Bedi et al., 2021) menyajikan analisis mendalam tentang hubungan antara kecelakaan alat berat dan kompetensi operator di industri konstruksi. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis data wawancara dari 15 manajer konstruksi dari perusahaan G7 di Malaysia. Ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dari studi sebelumnya yang mengandalkan kuesioner. Dengan menyajikan temuan secara tematis, riset ini mengidentifikasi penyebab utama kecelakaan dan kompetensi penting yang dibutuhkan untuk meminimalisir risiko. Temuan yang disajikan mencakup hubungan sebab-akibat yang kompleks, dari masalah mekanis hingga faktor manusia dan kondisi lingkungan.

Penyebab Kecelakaan dan Kompetensi Operator

Studi ini mengelompokkan penyebab kecelakaan alat berat ke dalam tiga kategori utama: proses, manusia, dan lingkungan.

• Proses: Temuan utama adalah pemeliharaan yang tidak memadai (insufficient maintenance), yang dapat menyebabkan cacat mekanis jangka panjang dan cedera serius pada operator. Tiga dari lima belas manajer yang diwawancarai secara khusus menyebutkan pemeliharaan yang tidak memadai sebagai penyebab utama kecelakaan.
• Orang: Kategori ini mencakup kelalaian operator, pelatihan yang tidak memadai, dan faktor manusia. Tujuh manajer proyek menyebutkan pelatihan yang tidak memadai sebagai penyebab utama, menyoroti kecenderungan perusahaan untuk mempekerjakan operator tidak kompeten demi menghemat biaya.
• Lingkungan: Fokusnya adalah pada kondisi lokasi (site condition). Manajer proyek percaya bahwa kondisi tanah yang tidak stabil akibat cuaca buruk atau ruang kerja yang terbatas (blind spots) dapat memicu kecelakaan.

Untuk mengurangi kecelakaan, studi ini mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan, yang diklasifikasikan ke dalam pengetahuan dan keterampilan kerja.

• Pengetahuan: Ini mencakup pelatihan keselamatan dan briefing keselamatan. Sebanyak 11 dari 15 manajer proyek (73%) menekankan pentingnya pelatihan keselamatan yang komprehensif, sementara 10 manajer (67%) menyoroti perlunya briefing harian.
• Keterampilan Kerja: Kategori ini mencakup inspeksi alat berat, inspeksi kondisi lokasi, dan komunikasi. Sembilan manajer (60%) menekankan pentingnya inspeksi harian sebagai langkah preventif, sementara lima manajer menyebutkan inspeksi kondisi lokasi sebagai kunci.

Keterbatasan dan Pertanyaan Terbuka

Meskipun memberikan wawasan berharga, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan.

• Skala dan Konteks: Studi ini menggunakan sampel yang relatif kecil (15 manajer proyek) dan terbatas pada konteks geografis di Malaysia. Temuan bersifat deskriptif, sehingga sulit untuk digeneralisasi.
• Analisis Kuantitatif: Penelitian ini tidak menggunakan metode statistik yang ketat untuk mengukur hubungan antar variabel secara signifikan. Sebagai contoh, meskipun ditemukan bahwa inspeksi alat berat (9 "hits") dan inspeksi kondisi lokasi (5 "hits") adalah keterampilan penting, tidak ada analisis yang mengukur koefisien korelasi atau dampak kausalitas dari setiap variabel terhadap tingkat kecelakaan.
• Desain Pelatihan: Meskipun pelatihan yang tidak memadai diidentifikasi sebagai salah satu penyebab utama (7 "hits"), penelitian ini tidak mengeksplorasi komponen spesifik dari program pelatihan yang efektif.

Baca lebih lanjut disini: https://doi.org/10.1088/1755-1315/641/1/012007

Latar Belakang Teoretis

Di tengah laju mobilitas modern yang menjadi urat nadi peradaban, keselamatan transportasi hadir bukan sebagai pilihan, melainkan sebuah keharusan fundamental. Buku "Keselamatan Transportasi," yang disusun oleh sebuah tim akademisi yang luas, hadir sebagai respons komprehensif terhadap tantangan persisten ini. Latar belakang masalah yang diangkat sangat jelas: meskipun transportasi menawarkan kemudahan yang tak ternilai, ia juga menyimpan potensi bahaya yang signifikan, di mana kecelakaan masih menjadi salah satu masalah utama di dunia yang merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan kerugian materi yang tak terhitung setiap tahunnya.  

Kerangka teoretis yang diusung oleh buku ini bersifat holistik dan multi-disiplin. Para penulis memposisikan keselamatan transportasi sebagai sebuah sistem terintegrasi yang tidak dapat direduksi menjadi satu faktor tunggal. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari interaksi dinamis antara berbagai elemen, termasuk manusia, kendaraan, infrastruktur, regulasi, dan lingkungan. Dengan demikian, hipotesis implisit yang mendasari karya ini adalah bahwa peningkatan keselamatan yang signifikan hanya dapat dicapai melalui pendekatan sistemik yang mengintervensi berbagai titik dalam rantai transportasi. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk menyajikan sebuah panduan yang terstruktur, menguraikan prinsip-prinsip dasar, teknologi, tantangan, dan strategi peningkatan keselamatan di berbagai moda—darat, kereta api, udara, dan laut—guna mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.  

Metodologi dan Kebaruan

Sebagai sebuah karya kolektif dalam format e-book, metodologi yang digunakan adalah sintesis pengetahuan (knowledge synthesis) yang ekstensif. Para penulis secara sistematis mengumpulkan, mengorganisir, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber, termasuk peraturan pemerintah (seperti regulasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia), standar internasional (misalnya, dari ICAO dan IMO), literatur akademis, dan studi kasus kecelakaan. Pendekatan ini memungkinkan penyajian topik yang luas dan kompleks menjadi bab-bab yang terstruktur dan mudah dicerna.  

Struktur buku ini sendiri merupakan cerminan dari pendekatan metodologisnya: diawali dengan pembahasan prinsip-prinsip dasar yang berlaku universal, kemudian dilanjutkan dengan penyelaman mendalam ke dalam konteks spesifik dari setiap moda transportasi utama. Kebaruan dari karya ini tidak terletak pada penemuan data primer baru, melainkan pada kompilasi dan penyajiannya yang komprehensif dalam bahasa Indonesia. Buku ini secara efektif berfungsi sebagai buku panduan yang menjembatani antara teori, regulasi, dan praktik, menjadikannya sumber daya yang berharga bagi mahasiswa, praktisi, dan pembuat kebijakan yang berkecimpung dalam ekosistem transportasi nasional.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Analisis terhadap konten buku ini menghasilkan beberapa temuan dan penekanan tematik yang konsisten di seluruh bab.

1. Pendekatan Sistemik dan Proaktif: Buku ini secara konsisten menekankan bahwa keselamatan adalah hasil dari sebuah sistem yang dirancang dengan baik, bukan sekadar upaya reaktif pasca-insiden. Ini mencakup manajemen risiko yang proaktif, mulai dari desain infrastruktur yang aman (pencahayaan memadai, marka jalan jelas), penggunaan teknologi keselamatan (sensor anti-tabrakan, rem otomatis), hingga penanggulangan kejadian darurat yang terencana. Pendekatan ini menggeser paradigma dari menyalahkan individu (human error) semata menjadi analisis sistemik yang juga mempertimbangkan faktor kendaraan dan lingkungan.

2. Peran Sentral Regulasi dan Penegakan Hukum: Di setiap moda transportasi yang dibahas, peran kerangka hukum dan regulasi yang kuat menjadi pilar utama. Mulai dari aturan lalu lintas di jalan raya, standar operasional untuk transportasi publik, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandara, hingga konvensi maritim internasional seperti SOLAS dan ISM Code, regulasi berfungsi sebagai fondasi untuk standardisasi praktik keselamatan. Namun, buku ini juga secara implisit menyoroti bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya penegakan yang konsisten dan pengawasan yang ketat.  

3. Inovasi Teknologi sebagai Akselerator Keselamatan: Para penulis secara ekstensif membahas bagaimana inovasi teknologi menjadi kekuatan pendorong utama dalam mitigasi risiko. Di transportasi darat, teknologi seperti Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS), Blind Spot Monitoring, dan kamera 360 derajat menjadi standar baru. Di sektor kereta api, konsep pemeliharaan prediktif yang didukung oleh  

   Internet of Things (IoT) dan Big Data Analytics memungkinkan deteksi potensi kegagalan sebelum terjadi. Di dunia penerbangan, teknologi canggih untuk navigasi,  

   komunikasi, dan radar cuaca menjadi vital, sementara di sektor maritim, radar dan peralatan navigasi modern merupakan bagian tak terpisahkan dari standar SOLAS.  

4. Dimensi Manusia: Pendidikan, Pelatihan, dan Budaya: Meskipun teknologi terus berkembang, buku ini berulang kali menegaskan bahwa faktor manusia tetap menjadi elemen sentral dan sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan. Oleh karena itu, investasi dalam  

   pendidikan dan kesadaran publik, pelatihan berkelanjutan bagi para operator (pengemudi, pilot, kru), serta pembangunan "budaya keselamatan" yang kuat di tingkat organisasi menjadi sangat krusial. Ini mencakup segala hal, mulai dari kampanye penggunaan sabuk pengaman hingga simulasi dan latihan darurat yang rutin bagi kru penerbangan dan pelayaran.  

5. Pentingnya Investigasi dan Pembelajaran Pasca-Insiden: Buku ini menyoroti peran vital dari laporan keselamatan dan investigasi kecelakaan yang objektif. Lembaga seperti KNKT di Indonesia atau NTSB di Amerika Serikat tidak bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami penyebab akar (root cause) dari sebuah insiden. Laporan yang dihasilkan menjadi dasar untuk perbaikan prosedur, pengembangan teknologi baru, dan penyempurnaan regulasi, menciptakan sebuah siklus pembelajaran berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa depan. Proses  

   audit internal dan eksternal, seperti yang diamanatkan oleh ISM Code, juga menjadi mekanisme penting untuk verifikasi dan perbaikan berkelanjutan.  

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Sebagai sebuah karya tinjauan yang komprehensif, keterbatasan utama dari buku ini adalah sifatnya yang lebih sebagai sintesis pengetahuan daripada penghasil riset empiris orisinal. Dengan jumlah penulis yang banyak, terdapat potensi variasi dalam kedalaman dan gaya penulisan antar bab, meskipun secara umum tema-tema utamanya tetap konsisten. Selain itu, meskipun buku ini berhasil memaparkan berbagai solusi ideal dan standar internasional, analisis yang lebih kritis mengenai tantangan implementasi spesifik di negara berkembang—seperti keterbatasan anggaran, kendala infrastruktur, dan penegakan hukum yang lemah, yang sempat disinggung—dapat diperdalam lebih lanjut untuk memberikan konteks yang lebih tajam.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Secara praktis, buku ini memiliki implikasi yang sangat signifikan sebagai sumber daya pendidikan dan referensi kebijakan di Indonesia. Ia menyediakan sebuah kerangka kerja yang terstruktur bagi para pemangku kepentingan untuk memahami kompleksitas keselamatan transportasi dan mengidentifikasi area-area prioritas untuk intervensi.

Untuk penelitian di masa depan, karya ini membuka banyak jalan. Studi empiris dapat dilakukan untuk mengukur efektivitas berbagai intervensi yang diusulkan dalam konteks lokal, misalnya, mengukur dampak kampanye keselamatan tertentu terhadap perilaku pengendara di kota-kota di Indonesia. Penelitian lebih lanjut juga dapat berfokus pada analisis biaya-manfaat dari adopsi teknologi keselamatan canggih pada armada transportasi publik nasional. Sebagai refleksi akhir, "Keselamatan Transportasi" berhasil menyajikan sebuah argumen yang kuat bahwa keselamatan bukanlah sebuah produk, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang menuntut kolaborasi, inovasi, dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat.

Sumber

Wulansari, I., Tumpu, M., Ampangallo, B. A., Londongsalu, J., Padang, I., Tukimun, Sahari, D. D., Matana, H., Takdir, R. A., & Radjawane, L. E. (2025). Keselamatan Transportasi. Arsy Media.  

Latar Belakang Teoretis

Penelitian ini berakar pada sebuah paradoks yang mendefinisikan industri konstruksi modern: di satu sisi, ia merupakan salah satu sektor paling berbahaya di dunia, dengan risiko dinamis (misalnya, tabrakan) dan statis (misalnya, paparan debu dan bahan kimia) yang melekat. Di sisi lain, meskipun berada di tengah era inovasi digital yang menawarkan berbagai alat canggih—seperti Kecerdasan Buatan (AI),  

Building Information Modeling (BIM), Virtual Reality (VR), dan teknologi sensor—industri ini secara luas dipersepsikan sebagai tradisional dan lamban dalam mengadopsi perubahan.  

Masalah inti yang diidentifikasi oleh penulis adalah adanya kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang signifikan. Sebagian besar riset mengenai alat keselamatan digital telah dilakukan dalam lingkungan penelitian yang terkontrol atau proyek percontohan, sementara pengetahuan mengenai implementasinya di lingkungan lokasi konstruksi yang otentik dan kompleks masih sangat kurang. Dengan berlandaskan pada  

Technology Acceptance Model (TAM) sebagai kerangka teoretis, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengidentifikasi berbagai teknologi dan alat digital yang relevan dalam konteks Swedia, serta untuk memperluas pemahaman mengenai sikap dan perilaku yang ada terhadap implementasi alat-alat tersebut dalam manajemen keselamatan konstruksi.  

Metodologi dan Kebaruan

Untuk mengeksplorasi dimensi manusiawi dari adopsi teknologi, penulis mengadopsi metode penelitian kualitatif yang kuat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan kerja lapangan (fieldwork), yang memungkinkan penggalian wawasan yang kaya dan bernuansa dari berbagai pemangku kepentingan di industri konstruksi Swedia. Partisipan wawancara mencakup beragam peran, mulai dari pemimpin inovasi di perusahaan konstruksi besar, manajer dan pelatih keselamatan, CEO, manajer proyek, hingga desainer BIM/CAD. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan analisis tematik.  

Kebaruan dari karya ini terletak pada fokusnya yang tajam untuk bergerak melampaui studi kelayakan teknis dan menyelami kompleksitas implementasi di dunia nyata. Dengan secara eksplisit menargetkan "sikap dan perilaku" di lingkungan konstruksi yang otentik, penelitian ini memberikan kontribusi unik dalam memahami mengapa adopsi teknologi keselamatan yang menjanjikan sering kali terhambat oleh faktor-faktor manusia dan organisasi.

Temuan Utama dengan Kontekstualisasi

Analisis tematik terhadap data wawancara dan observasi lapangan menghasilkan serangkaian temuan yang saling terkait, yang melukiskan gambaran kompleks tentang keadaan adopsi teknologi keselamatan saat ini.

1. Struktur Industri sebagai Penghalang Inheren: Ditemukan bahwa sifat industri konstruksi yang berbasis proyek dan tradisional menjadi tantangan fundamental. Setiap proyek konstruksi berfungsi seperti "perusahaannya sendiri", yang secara signifikan menghambat transfer pengetahuan (knowledge transfer) dari satu proyek ke proyek berikutnya. Akibatnya, banyak tim harus "memulai dari awal lagi" di setiap proyek baru, dan pelajaran berharga mengenai implementasi teknologi sering kali hilang. Terdapat pula kesenjangan digital yang jelas antara fase perencanaan dan produksi; sementara alat digital seperti BIM umum digunakan pada tahap desain, tahap konstruksi di lapangan sebagian besar masih bersifat analog, mengandalkan "pena, kertas, dan gambar cetak".  

2. Sikap yang Ambivalen: Sikap para profesional terhadap teknologi baru bersifat ambivalen. Di satu sisi, ada antusiasme dan pandangan positif yang luas mengenai potensi alat digital untuk meningkatkan keselamatan. Namun, di sisi lain, ada juga skeptisisme dan "ketakutan akan hal yang tidak diketahui". Seorang manajer proyek bahkan secara terang-terangan menyatakan, "Saya takut pada AI," yang mencerminkan kekhawatiran mengenai sisi negatif dari implementasi yang belum sepenuhnya dipahami. Ada juga keraguan apakah para pekerja di lapangan, yang sering kali lebih tradisional, akan berhasil mengadopsi alat-alat baru tersebut.  

3. Perilaku dan Budaya Organisasi: Penelitian ini mengungkap beberapa perilaku disfungsional yang menghambat kemajuan. Salah satu yang paling menonjol adalah budaya "saling menyalahkan" (blame game), di mana manajemen puncak cenderung menyalahkan pekerja di lapangan atas insiden keselamatan, alih-alih melihat masalah secara sistemik. Terdapat pula kontradiksi antara retorika manajemen puncak tentang pentingnya keselamatan dengan tindakan nyata mereka. Di tingkat pekerja, ditemukan bahwa motivasi untuk mengikuti aturan keselamatan sering kali bukan didasari oleh kesadaran akan keselamatan diri, melainkan untuk "tidak tertangkap" oleh pengawas, sebuah perilaku yang didorong oleh tekanan waktu yang ketat.  

4. Hambatan Sistemik dan Prosedural: Kurangnya standardisasi menjadi masalah yang berulang. Hal ini tidak hanya berlaku pada proses kerja, tetapi juga pada kebijakan keselamatan itu sendiri. Ditemukan adanya kebingungan di kalangan pekerja karena perusahaan yang berbeda memiliki aturan yang berbeda—bahkan terkadang bertentangan—mengenai penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai cara menggunakan alat-alat baru secara efektif dapat menyebabkan demotivasi dan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya menghambat adopsi.  

Keterbatasan dan Refleksi Kritis

Sebagai sebuah studi kualitatif yang berfokus pada konteks Swedia, generalisasi temuan ke negara atau budaya industri lain harus dilakukan dengan hati-hati. Ketergantungan pada data wawancara, meskipun memberikan kedalaman, juga berarti bahwa temuan ini didasarkan pada persepsi dan pengalaman subjektif dari sekelompok individu yang terbatas.

Secara kritis, meskipun tesis ini berhasil mengidentifikasi adanya budaya "saling menyalahkan", analisis yang lebih dalam mengenai struktur kekuasaan organisasi dan insentif ekonomi (misalnya, bagaimana klausul kontrak dan model tender mempengaruhi prioritas keselamatan) dapat memperkaya pemahaman tentang akar penyebab perilaku tersebut.

Implikasi Ilmiah di Masa Depan

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi teknologi yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar alat yang canggih; ia menuntut adanya kebijakan yang jelas dan konsisten, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, komunikasi yang lebih baik antar semua pemangku kepentingan, dan yang terpenting, pergeseran budaya dari reaktivitas dan saling menyalahkan menuju proaktivitas dan tanggung jawab bersama.  

Untuk penelitian di masa depan, karya ini membuka beberapa jalan. Studi kasus longitudinal yang melacak proses implementasi satu alat digital spesifik dari awal hingga akhir proyek dapat memberikan data empiris tentang bagaimana sikap dan perilaku berubah seiring waktu. Penelitian kuantitatif pada skala yang lebih besar dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel budaya organisasi tertentu (misalnya, tingkat kepercayaan psikologis) dengan metrik adopsi teknologi dan tingkat kecelakaan. Terakhir, penelitian intervensi yang merancang dan menguji program untuk meningkatkan transfer pengetahuan antar proyek akan sangat berharga untuk mengatasi salah satu masalah paling mendasar yang diidentifikasi dalam studi ini.

Sumber

Matti, M., & Jahan Anwar Zahid, M. S. E. (2024). Perspectives on Implementation of Digital Tools and Technologies within Construction Safety Management: An Interview Study. Master of Science thesis, KTH Royal Institute of Technology.

Pendahuluan: Relevansi SMK3 dalam Industri Konstruksi

Industri konstruksi adalah sektor berisiko tinggi, sehingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi sangat krusial. Artikel karya I Komang Alit Astrawan Putra dan I Gusti Bagus Angga Surya Dharma yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Kurva Teknik Vol. 12 No. 1 (2023) ini membahas secara komprehensif bagaimana implementasi SMK3 dilakukan dalam proyek pembangunan jalan strategis di Bali yang menghubungkan Kota Singaraja dan Kabupaten Badung.

Artikel ini mengkaji implementasi SMK3 berdasarkan ISO 45001:2018, PP No. 50 Tahun 2012, dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, memberikan data kuantitatif serta studi kasus yang memperlihatkan efektivitas penerapannya dalam lingkungan kerja konstruksi nyata.

Penerapan SMK3 dan Relevansi Regulasi

SMK3 dalam proyek ini diimplementasikan melalui pendekatan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi) yang merujuk pada Permen PUPR No. 10 Tahun 2021. Tujuan utamanya adalah menekan angka kecelakaan kerja, meningkatkan efektivitas kerja, dan memastikan proyek berjalan sesuai standar keselamatan internasional dan nasional.

SMK3 yang diterapkan mengacu pada lima elemen utama:

1. Penetapan kebijakan K3
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan dan Operasi
4. Pemeriksaan dan Evaluasi
5. Tinjauan dan Peningkatan Manajemen

Model manajemen ini mengikuti siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) dan selaras dengan prinsip tanggung jawab korporat.

Studi Kasus: Proyek Jalan Singaraja – Mengwitani

Ruang Lingkup Proyek

Proyek ini membentang di wilayah Bali Utara menuju selatan, mencakup beberapa titik strategis:

• Titik 7A (182 m), 7B (278 m), 7C (141 m) → Desa Wanagiri, Gitgit, dan Pegayaman.
• Titik 8 → Total panjang trase 1.564 m, termasuk 2 jembatan sepanjang 160 m.

Destinasi wisata di sekitar proyek seperti Danau Beratan, Air Terjun Gitgit, dan Kebun Raya Eka Karya menjadi faktor yang menambah urgensi peningkatan keselamatan kerja karena tingginya mobilitas di kawasan tersebut.

Evaluasi Kinerja SMK3: Angka dan Analisis

1. Kinerja Keseluruhan Implementasi SMK3

Penilaian terhadap 17 parameter utama yang diambil dari ISO 45001 dan PP No. 50 Tahun 2012 menunjukkan nilai 74,8%, yang dikategorikan baik. Beberapa elemen penting dalam penilaian ini adalah:

• Kebijakan K3: 90 (skor tinggi)
• Perencanaan: 86
• Komunikasi dan konsultasi: 85
• Pengendalian Operasional: 80
• Audit internal: 81

Namun, aspek seperti pengendalian rekaman informasi dan tinjauan manajemen hanya mencetak skor 79, menunjukkan ruang untuk perbaikan.

2. Kelengkapan Fasilitas K3

Tingkat kelengkapan fasilitas K3 di lapangan dinilai sebesar 71%, yang juga dikategorikan baik. Beberapa fasilitas utama yang tersedia dan dinilai antara lain:

• APD Lengkap: helm, rompi, masker, boots (nilai 5)
• Safety gloves dan safety glasses: hanya mencapai nilai 3 karena kurang lengkap
• Rambu & pagar pengaman: nilai 3, artinya layak tapi tidak lengkap
• Spanduk K3 dan lampu peringatan: hanya dinilai 2, menunjukkan keberadaan seadanya dan tidak optimal

3. Total Penilaian Kombinasi

Dengan menggabungkan kedua aspek tersebut menggunakan rumus persentase total, diperoleh nilai gabungan sebesar 72,9% (dibulatkan menjadi 73%) yang menempatkan proyek ini dalam kategori “cukup baik”. Nilai ini menunjukkan bahwa implementasi SMK3 masih membutuhkan peningkatan, khususnya pada dokumentasi dan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih lengkap.

Kritik dan Analisis Tambahan

Meskipun proyek telah mencatat skor yang cukup baik, sejumlah evaluasi mendalam masih diperlukan, khususnya pada aspek berikut:

• Sumber daya dan struktur organisasi K3 masih memerlukan penyesuaian untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan tanggung jawab.
• Informasi dan dokumentasi K3 masih belum dilakukan secara terintegrasi.
• Tinjauan manajemen perlu lebih aktif dan strategis, bukan sekadar administratif.
• Fasilitas visual K3 seperti spanduk dan lampu peringatan harus diperlakukan sebagai sarana edukasi pekerja, bukan formalitas.

Aspek paling krusial dalam keberhasilan SMK3 adalah keterlibatan aktif manajemen proyek dan penanaman budaya sadar risiko kepada seluruh pekerja. Dengan pendekatan berbasis risk-based thinking, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Perbandingan dengan Studi Lain

Dibandingkan studi dari Ibrahim (2020) pada proyek Gedung DPRD Sleman, yang hanya mencetak skor kinerja SMK3 sebesar 65%, proyek ini tergolong lebih maju. Namun, jika dibandingkan dengan proyek konstruksi berskala besar di Jakarta yang dilaporkan oleh Fatimah et al. (2021) dengan skor 85%, pelaksanaan di Bali ini masih bisa ditingkatkan lagi.

Hal ini membuka ruang untuk benchmarking, di mana pengelola proyek dapat belajar dari proyek lain dalam penerapan teknologi K3 terkini atau sistem monitoring berbasis digital.

Rekomendasi Strategis

Untuk meningkatkan efektivitas SMK3 dalam proyek-proyek serupa ke depan, berikut beberapa rekomendasi:

• Penerapan teknologi digital K3, seperti aplikasi pelaporan insiden secara real-time.
• Pelatihan berkelanjutan dan gamifikasi untuk meningkatkan partisipasi pekerja.
• Insentif berbasis K3 kepada pekerja atau tim yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap prosedur keselamatan.
• Kolaborasi dengan instansi eksternal, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk audit eksternal dan supervisi berkala.

Kesimpulan: Investasi dalam Keselamatan Adalah Investasi dalam Keberhasilan

Penerapan SMK3 pada proyek pembangunan infrastruktur Singaraja – Mengwitani menunjukkan bahwa keselamatan kerja bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga strategi peningkatan efisiensi dan mutu proyek. Skor 73% secara keseluruhan mencerminkan komitmen yang kuat dari perusahaan, meskipun masih terdapat ruang evaluasi signifikan terutama dalam aspek penyediaan fasilitas dan dokumentasi.

Dengan meningkatkan elemen-elemen yang masih lemah dan mengadopsi inovasi terbaru dalam manajemen keselamatan kerja, proyek-proyek konstruksi di Indonesia dapat menjadi lebih aman, efisien, dan berdaya saing global.

Sumber : Putra, I. K. A. A., & Dharma, I. G. B. A. S. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Pekerjaan Proyek Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Ilmiah Kurva Teknik, 12(1), 103–111.

Pendahuluan: Konstruksi dan Tantangan K3 di Indonesia

Peningkatan pembangunan infrastruktur, khususnya proyek jalan tol, menjadi prioritas nasional. Di balik geliatnya, sektor ini menyimpan risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan signifikan kasus kecelakaan kerja dari 101.367 kasus pada 2016, menjadi 173.105 kasus pada 2018. Dalam konteks tersebut, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi urgensi yang tak bisa ditawar.

Penelitian oleh Eriz Sukmadiansyah dan Katarina Rini Ratnayanti dari Institut Teknologi Nasional ini secara khusus mengkaji implementasi K3 di proyek Jembatan Tol Becakayu, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 serta Permenakertrans No. 1 Tahun 1980 dan No. 8 Tahun 2010.

Metodologi dan Rujukan Regulasi

Studi ini menggunakan pendekatan gap analysis dengan membandingkan regulasi K3 nasional terhadap implementasi aktual di lapangan. Sumber data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi proyek, literatur K3, dan peraturan perundang-undangan.

Penilaian dilakukan dengan mengelompokkan setiap aspek implementasi ke dalam kategori “Sesuai” dan “Tidak Sesuai”, lalu menghitung tingkat pencapaian berdasarkan formula:

Tingkat Penerapan = ((Jumlah Sesuai – Tidak Sesuai) / Total Kriteria) x 100%

Kerangka Regulasi K3 yang Digunakan

1. Permenakertrans No. 1 Tahun 1980
   • Mengatur lokasi kerja, alat kerja, beton, alat bantu, dan alat penyelamat.
2. Permenakertrans No. 8 Tahun 2010
   • Fokus pada Alat Pelindung Diri (APD), pekerja, pengusaha, pengurus, dan pengawas.
3. PP No. 50 Tahun 2012
   • Kerangka penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara menyeluruh.

Temuan Kunci dan Analisis Implementasi

1. Implementasi K3 Berdasarkan Permenakertrans No. 1 Tahun 1980

• Total sub-kriteria: 12
• Kategori Sesuai: 8
• Kategori Tidak Sesuai: 4

Ketidaksesuaian ditemukan pada:

• Kabel baja, rantai, dan peralatan bantu: tidak diperiksa rutin atau rawan cacat.
• Pekerjaan memancang dan beton: tidak semua aspek keselamatan terpenuhi.
• Tempat kerja dan perlindungan diri: sebagian belum memenuhi syarat minimal penerangan, ventilasi, dan kebersihan.

2. Implementasi Berdasarkan Permenakertrans No. 8 Tahun 2010

• Total sub-kriteria: 14
• Kategori Sesuai: 14

Penerapan perlindungan diri dinilai baik. Alat pelindung seperti helm, pelindung mata, telinga, tangan, kaki, serta respirator tersedia dan digunakan sesuai standar. Juga, peran pengusaha, pengurus, dan tenaga ahli K3 telah dijalankan sebagaimana mestinya.

3. Evaluasi Menggunakan PP No. 50 Tahun 2012

Meskipun peraturan ini dijadikan tolok ukur pembanding, hasil evaluasi keseluruhan terhadap SMK3 menunjukkan tingkat penerapan 69,23%, yang termasuk dalam kategori "baik", namun belum "memuaskan".

Studi Kasus: Proyek Becakayu dan Insiden Nyata

Proyek Jembatan Tol Becakayu sempat mengalami insiden pada 20 Februari 2018, ketika tiang pancang ambruk dan menyebabkan tujuh orang luka-luka. Ini menjadi salah satu peristiwa penting yang menggarisbawahi pentingnya pengawasan K3 sejak perencanaan hingga operasional.

Dengan keberadaan insiden tersebut, analisis penerapan K3 menjadi lebih dari sekadar evaluasi dokumen: ini tentang menyelamatkan nyawa.

Kritik dan Rekomendasi Tambahan

Apa yang Sudah Baik

• Penggunaan APD konsisten, termasuk edukasi kepada pekerja.
• Kepatuhan administratif terhadap Permenakertrans No. 8/2010 sangat tinggi.

Apa yang Perlu Ditingkatkan

• Pekerjaan memancang dan beton perlu pengawasan lebih ketat—dua area ini masuk kategori tidak sesuai dan memiliki risiko tinggi.
• Dokumentasi inspeksi dan perawatan alat bantu kerja seperti kabel baja harus dilengkapi dan dievaluasi secara berkala.
• Pelatihan keselamatan untuk penggunaan alat berat dan mesin pancang harus ditingkatkan agar pekerja memahami batas aman operasional.

Tren Global & Rekomendasi

Di negara-negara maju, penerapan K3 semakin bergeser ke proaktif berbasis teknologi, seperti sensor di alat pelindung, sistem pemantauan real-time, dan pelatihan berbasis simulasi. Indonesia dapat mengadopsi hal serupa, terutama pada proyek berskala besar seperti Becakayu.

Kesimpulan

Penerapan K3 di proyek Jembatan Tol Becakayu telah memenuhi sebagian besar standar nasional dengan skor 69,23%, yang masuk kategori baik. Namun, masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek pekerjaan berat dan alat bantu mekanis.

Dari total 26 kriteria yang dievaluasi, 22 dinilai sesuai, dan 4 tidak sesuai, yang menunjukkan adanya keseriusan dalam menjalankan SMK3, namun juga mengungkapkan potensi risiko yang masih mengintai.

Penutup: K3 sebagai Budaya, Bukan Sekadar Prosedur

Untuk masa depan infrastruktur Indonesia yang aman dan berkelanjutan, K3 harus menjadi budaya kerja, bukan hanya regulasi tertulis. Pengalaman di proyek Becakayu menjadi cermin penting bahwa angka di atas kertas belum cukup jika tidak didukung pengawasan di lapangan dan pelatihan berkelanjutan.

Sumber : Sukmadiansyah, E., & Ratnayanti, K. R. (2020). Kajian Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Jembatan Tol Becakayu. Jurnal Reka Rencana, Institut Teknologi Nasional.