Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Studi oleh Ng et al. (2019) menegaskan bahwa pembangunan jalan berperan krusial dalam mendorong mobilitas, akses pasar, dan efisiensi distribusi, yang secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB per kapita).

Namun, temuan ini juga menggarisbawahi bahwa investasi infrastruktur jalan saja tidak cukup; faktor lain seperti pendidikan, ekspor, dan modal fisik per pekerja memiliki kontribusi besar. Temuan ini penting bagi Indonesia untuk merancang kebijakan pembangunan yang terintegrasi—menggabungkan investasi infrastruktur dengan peningkatan kualitas SDM dan produktivitas industri ekspor.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak positif yang ditemukan:

• Pertumbuhan ekonomi meningkat seiring dengan penambahan panjang jalan.

• Infrastruktur jalan mendorong pertumbuhan ekspor dan mempercepat distribusi barang.

• Peningkatan pengeluaran pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

• Modal fisik per pekerja berperan langsung dalam peningkatan output industri dan pertanian.

Hambatan utama yang diidentifikasi:

• Kesenjangan antarwilayah dalam kualitas dan kapasitas jaringan jalan.

• Urbanisasi berlebih yang dapat menurunkan efisiensi ekonomi (inverted U-curve effect).

• Keterbatasan dana pemeliharaan dan perencanaan berbasis data di negara berkembang.

Peluang besar muncul melalui integrasi kebijakan, digitalisasi data infrastruktur, dan kolaborasi publik-swasta. Pelatihan seperti Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Pembangunan Indonesia dapat menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dalam merancang kebijakan berbasis bukti dan sinergi multisektor.

5 Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Integrasikan Pembangunan Jalan dengan Kebijakan Pendidikan dan Ekspor: Investasi infrastruktur harus selaras dengan pengembangan SDM dan strategi ekspor nasional.

2. Bangun Sistem Pemantauan Infrastruktur Nasional: Gunakan data spasial dan ekonomi untuk mengevaluasi dampak pembangunan jalan terhadap PDB dan produktivitas daerah.

3. Dorong Investasi Swasta dalam Infrastruktur Jalan: Skema Public-Private Partnership (PPP) dapat mempercepat perluasan dan pemeliharaan jaringan jalan.

4. Kendalikan Urbanisasi Berlebihan: Rancang kebijakan tata ruang yang mencegah konsentrasi ekonomi di kota besar agar pertumbuhan lebih merata.

5. Fokus pada Infrastruktur Lokal dan Aksesibilitas Desa: Pembangunan jalan pedesaan dan penghubung antarkawasan dapat memperkuat ekonomi regional dan inklusi sosial.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kebijakan infrastruktur berpotensi gagal bila: terlalu fokus pada target fisik tanpa integrasi sosial dan ekonomi, tidak mempertimbangkan kapasitas pemeliharaan jangka panjang, mengabaikan sinergi antara transportasi, pendidikan, dan industri ekspor, atau tidak memperhatikan risiko urbanisasi berlebih.

Kebijakan perlu diarahkan pada keseimbangan antara pembangunan fisik dan peningkatan kapasitas manusia agar dampaknya inklusif dan berkelanjutan.

Penutup

Penelitian Ng et al. (2019) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan adalah katalis penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya efektif bila diiringi dengan peningkatan pendidikan, ekspor, dan tata kelola urbanisasi.

Bagi Indonesia, strategi pembangunan nasional seharusnya menekankan kolaborasi multisektor—antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat—agar jalan yang dibangun tidak hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga memperkuat konektivitas sosial dan ekonomi bangsa.

Sumber

Ng, C.P., Law, T.H., Jakarni, F.M., & Kulanthayan, S. (2019). Road Infrastructure Development and Economic Growth. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 512(1), 012045. DOI:10.1088/1757-899X/512/1/012045

Mengapa Temuan Ini Penting untuk Kebijakan?

Penelitian ini menunjukkan pentingnya evaluasi pasca-proyek (post-project evaluation) sebagai alat untuk menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di banyak wilayah pedesaan Afrika Selatan, termasuk Malamulele, pemerintah telah berinvestasi besar dalam proyek jalan beraspal dengan harapan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Namun, tanpa evaluasi yang sistematis, kebijakan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran.

Temuan Hlungwani menegaskan bahwa meskipun jalan beraspal membawa manfaat signifikan seperti akses yang lebih baik dan pengurangan debu, dampak terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masih parsial. Masih ada tantangan seperti biaya transportasi tinggi dan minimnya koordinasi antarinstansi. Hal ini menegaskan perlunya kebijakan berbasis data yang memperhatikan konteks lokal dalam perencanaan infrastruktur.

Implementasi di Lapangan: Dampak, Hambatan, dan Peluang

Dampak positif:

• Peningkatan aksesibilitas ke layanan publik dan pasar, terutama selama musim hujan.

• Berkurangnya polusi debu dan peningkatan kenyamanan perjalanan.

• Perbaikan mobilitas ekonomi warga serta peluang bagi usaha kecil lokal.

Hambatan yang muncul:

• Biaya transportasi justru meningkat akibat terbatasnya pilihan moda angkutan umum.

• Tidak semua kelompok masyarakat merasakan manfaat secara merata; sebagian masih kesulitan mengakses transportasi.

• Keterbatasan koordinasi antar departemen menyebabkan kebijakan lanjutan (seperti pemeliharaan dan subsidi transportasi) tidak berjalan optimal.

Peluang:

• Infrastruktur jalan yang baik membuka potensi investasi lokal dan pengembangan UMKM.

• Adanya kesempatan untuk membangun sistem transportasi terpadu berbasis komunitas.

• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek dapat memperkuat akuntabilitas pembangunan.

Bagi perencana dan aparatur yang terlibat dalam siklus proyek, pelatihan sangat krusial. Melalui kursus seperti Manajemen SDM dan Etika Profesi dalam Pembangunan Infrastruktur, mereka dapat memastikan bahwa pembangunan fisik diiringi dengan tata kelola proyek yang profesional dan berorientasi pada hasil sosial-ekonomi yang etis.

Lima Rekomendasi Kebijakan Praktis

1. Integrasikan evaluasi pasca-proyek ke dalam siklus kebijakan infrastruktur nasional, sehingga setiap proyek jalan memiliki indikator dampak sosial yang terukur.

2. Kembangkan transportasi publik pedesaan yang terjangkau, agar manfaat jalan beraspal dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

3. Dorong koordinasi lintas departemen (transportasi, sosial, ekonomi) untuk menghubungkan pembangunan fisik dengan kesejahteraan masyarakat.

4. Libatkan masyarakat dalam pemeliharaan jalan melalui skema padat karya agar keberlanjutan dan rasa memiliki meningkat.

5. Bangun sistem data spasial dan sosial yang dapat melacak perubahan ekonomi, mobilitas, dan kesejahteraan warga setelah proyek selesai.

Kritik terhadap Potensi Kegagalan Kebijakan

Kegagalan utama kebijakan dapat terjadi jika pemerintah menganggap keberhasilan proyek hanya dari sisi fisik, bukan sosial-ekonomi. Jalan yang baik tidak otomatis meningkatkan taraf hidup tanpa dukungan kebijakan tambahan seperti subsidi transportasi, pelatihan ekonomi lokal, atau pengembangan layanan publik di sekitar jalan. Selain itu, minimnya evaluasi pasca-proyek dapat membuat pembuat kebijakan tidak menyadari dampak negatif seperti peningkatan kesenjangan atau migrasi keluar daerah. Ketergantungan pada metode evaluasi tradisional tanpa partisipasi warga juga dapat menurunkan validitas hasil kebijakan.

Penutup

Studi Hlungwani menegaskan bahwa pembangunan jalan beraspal di daerah pedesaan seperti Malamulele memang memberikan manfaat nyata, tetapi dampaknya belum sepenuhnya optimal. Infrastruktur fisik perlu diiringi oleh strategi sosial-ekonomi terpadu dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Kebijakan pembangunan di Afrika Selatan dan negara berkembang lainnya dapat mengambil pelajaran penting dari penelitian ini: pembangunan tidak berhenti pada beton dan aspal, tetapi pada bagaimana masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Sumber

Hlungwani, B. O. (2021). A Post-Project Evaluation of the Impact of a Tarred Road Project on the Livelihood of Local Residents: A Case Study of Malamulele Region in the Vhembe District. Cape Peninsula University of Technology.