Pendahuluan

Ketimpangan pendapatan antarwilayah menjadi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Provinsi Banten, sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota dan pusat industri nasional, menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa, namun di sisi lain, kesenjangan antar kabupaten/kota masih kentara. Skripsi karya Putri Ramadhani Utami ini mencoba membedah fenomena tersebut melalui pendekatan kuantitatif berbasis data Panel PDRB dan indeks Williamson dalam kurun waktu 2011 hingga 2015.

Studi ini menjadi penting karena menyajikan pemetaan konkret atas potensi ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Banten, yang bisa dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan spasial.

Tujuan Penelitian dan Relevansi Isu

Penelitian ini bertujuan untuk:

• Mengidentifikasi sektor-sektor basis perekonomian di kabupaten/kota se-Banten.

• Mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah menggunakan indeks Williamson.

• Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis spasial dan temporal.

Isu ini sangat relevan dalam konteks desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang menuntut pemerintah lokal agar mampu mengenali dan mengembangkan keunggulan sektoral masing-masing wilayah, sekaligus menjaga kesetaraan pembangunan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

1. Location Quotient (LQ): Untuk mengetahui sektor-sektor unggulan pada masing-masing wilayah.

2. Indeks Williamson: Untuk mengukur tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota.

Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran spasial dan sektoral secara menyeluruh. Data yang digunakan adalah PDRB harga konstan dan jumlah penduduk selama lima tahun.

Temuan Utama

1. Sektor Basis Perekonomian: Dominasi Industri dan Perdagangan

Hasil LQ menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Banten memiliki sektor basis di bidang industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Kota Cilegon misalnya, sangat bergantung pada industri berat, sementara Kabupaten Tangerang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa.

Catatan penting:

• Kota Tangerang Selatan justru menunjukkan sektor jasa sebagai basis, mencerminkan transformasi wilayah ke arah ekonomi berbasis pengetahuan.

• Kabupaten Lebak dan Pandeglang memiliki sektor unggulan di pertanian, namun kontribusinya rendah terhadap PDRB provinsi.

2. Ketimpangan Pendapatan: Tinggi dan Cenderung Stagnan

Indeks Williamson dalam lima tahun menunjukkan nilai yang relatif tinggi, yaitu berkisar antara 0,4 hingga 0,5. Nilai ini menunjukkan bahwa pendapatan masih terpusat pada beberapa wilayah tertentu, terutama Tangerang Raya dan Cilegon.

Data ini juga menunjukkan tren stagnasi dalam penurunan ketimpangan, menandakan bahwa upaya redistribusi pembangunan belum berjalan efektif.

Analisis Tambahan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Banten bersifat struktural, bukan semata hasil perbedaan sumber daya. Kawasan Tangerang dan Cilegon, karena faktor infrastruktur, akses pasar, dan kedekatan dengan DKI Jakarta, memiliki akses modal yang jauh lebih besar daripada daerah selatan Banten.

Hal ini berimplikasi pada dua hal:

• Wilayah dengan akses investasi cenderung tumbuh cepat.

• Wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan dan ekonomi nasional tertinggal secara sistemik.

Contoh nyata: Kabupaten Lebak dan Pandeglang menjadi ‘koridor tertinggal’ yang tidak mampu mengejar ketertinggalan meskipun memiliki potensi sumber daya alam.

Dampak Praktis dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa dikembangkan:

1. Penguatan Sektor Basis Lokal:

   • Wilayah seperti Lebak dan Pandeglang perlu difasilitasi untuk mengembangkan agrobisnis yang terhubung dengan pasar regional.

2. Infrastruktur Penunjang Konektivitas:

   • Pemerintah provinsi dan pusat harus berinvestasi pada infrastruktur transportasi antarwilayah untuk membuka isolasi ekonomi di daerah selatan.

3. Desentralisasi Fiskal yang Lebih Adil:

   • Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebaiknya berbasis potensi dan ketertinggalan, bukan sekadar jumlah penduduk.

4. Penguatan Data dan Perencanaan Wilayah:

   • Perlu pemutakhiran data PDRB dan indikator ketimpangan secara lebih berkala agar kebijakan yang diambil lebih responsif.

Kritik dan Bandingan dengan Studi Lain

Jika dibandingkan dengan studi ketimpangan wilayah lainnya (misalnya studi ketimpangan Jawa Timur oleh Bappeda Jatim), penelitian ini memiliki keunggulan karena mengombinasikan LQ dan indeks ketimpangan, sehingga lebih kaya dari sisi spasial dan sektoral. Namun, kekurangannya adalah:

• Tidak mempertimbangkan indeks Theil atau Gini yang bisa memberi gambaran lebih granular antar rumah tangga.

• Tidak dianalisis pengaruh program intervensi pemerintah seperti PNPM atau Dana Desa secara langsung.

Relevansi dengan Tantangan Masa Kini

Di era pascapandemi dan digitalisasi ekonomi, isu ketimpangan semakin mendesak. Sektor jasa digital berkembang pesat di wilayah urban seperti Tangerang Selatan, sementara daerah rural masih tertinggal dari sisi digital literacy dan infrastruktur. Hal ini menciptakan ketimpangan baru berbasis teknologi dan informasi.

Penelitian ini menjadi semakin relevan karena menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang tidak hanya berbasis potensi ekonomi, tetapi juga inklusivitas dan keberlanjutan.

Kesimpulan

Skripsi ini berhasil memetakan secara akurat dan tajam potensi ekonomi serta ketimpangan antarwilayah di Provinsi Banten. Temuan bahwa ketimpangan relatif tinggi dan stagnan merupakan peringatan bagi para pembuat kebijakan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup tanpa pemerataan.

Dengan menggabungkan analisis sektor basis dan ketimpangan spasial, karya ini memberikan kontribusi penting dalam studi ekonomi daerah dan perencanaan pembangunan wilayah. Rekomendasinya bersifat praktis dan aplikatif, menjadikannya referensi penting bagi perencana wilayah, akademisi, dan pemerintah daerah.

Sumber

Putri Ramadhani Utami. (Tahun Tidak Dicantumkan). Analisis Potensi Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2011–2015. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.