Mengapa Transisi Kekeringan ke Banjir Jadi Sorotan Global?

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan semakin banyak fenomena cuaca ekstrem yang melampaui aturan normal. Salah satu yang kian sering terjadi adalah transisi atau perubahan cepat dari kekeringan parah ke banjir besar, yang dikenal sebagai drought-to-flood transition. Dampaknya sangat kompleks: dari kerugian ekonomi, rusaknya ekosistem, hingga korban jiwa.

Hal ini tak hanya menjadi isu global, tapi juga berdampak lokal di banyak tempat, mulai dari Eropa, Amerika, hingga Asia Tenggara. Sebuah studi penting yang dirilis oleh Anderson dkk. pada tahun 2025 mencoba menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana kita mendefinisikan dan mendeteksi fenomena seperti ini secara akurat?

Artikel ini membahas secara mendalam temuan penting dari studi Anderson dkk., dan mengaitkannya dengan kondisi nyata, termasuk studi kasus dengan angka-angka relevan, serta menyertakan perspektif kritis untuk membuatnya berguna bagi perencana, ilmuwan, dan masyarakat umum.

Banjir Besar Setelah Kemarau Panjang: Realitas yang Mengerikan

Transisi dari kekeringan ke banjir bukan sekadar perubahan cuaca biasa. Di banyak wilayah, kejadian ini justru menjadi pemicu krisis besar. Misalnya, Italia mengalami periode kekeringan dari awal 2022 hingga Mei 2023. Pada saat itu, Sungai Po menyusut drastis dan banyak lahan pertanian gagal panen. Dampaknya, Italia mengalami kerugian ekonomi lebih dari 6 miliar euro hanya dari sektor pertanian dan industri air.

Namun belum usai pulih dari krisis air, wilayah Emilia-Romagna justru dihantam banjir besar pada awal Mei 2023. Hujan ekstrem menyebabkan sungai meluap dan menewaskan sedikitnya 17 orang, serta memicu lebih dari 400 tanah longsor. Transisi ini memperlihatkan betapa cepat dan destruktif satu peristiwa dapat berubah menjadi yang lainnya, ketika sistem alami tak lagi bisa meredam tekanan ekstrem akibat perubahan iklim.

Contoh serupa juga terjadi di Texas, Amerika Serikat. Awal tahun 2023, daerah Sungai Llano menghadapi kekeringan ekstrem selama berbulan-bulan. Tanah mengering, permintaan air melonjak, dan sistem irigasi kolaps. Namun pada akhir Oktober 2023, badai besar datang dan menyebabkan banjir bandang. Air meluap hingga ke jalan raya dan menenggelamkan sejumlah permukiman pinggiran. Transisi tersebut terjadi hanya dalam hitungan hari.

Masalah Utama: Sulitnya Mendeteksi dan Mendefinisikan Transisi

Salah satu kontribusi utama dari studi Anderson dkk. adalah menunjukkan bahwa definisi dan metode deteksi drought-to-flood transition saat ini masih bermasalah. Meski kasus-kasus transisi ekstrem sering terjadi, metode formal sering gagal mendeteksinya atau bahkan salah mengidentifikasi kejadian.

Masalahnya terletak pada tiga hal utama:

1. Pilihan Ambang Batas (Threshold):
   Penelitian ini mencoba tiga pendekatan: threshold harian, musiman, dan tetap. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Threshold harian fleksibel tapi bisa melewatkan kejadian besar yang melampaui fluktuasi harian. Threshold tetap mungkin terlalu kaku dan mengabaikan variasi musiman. Sebaliknya, threshold musiman bisa lebih menangkap dinamika alami, tapi kurang efektif di wilayah tropis atau kering ekstrim.
2. Jarak Waktu Antara Kejadian:
   Kapan sebuah kekeringan dianggap berakhir dan banjir dimulai? Ini bukan pertanyaan sepele. Dalam studi ini, penulis mendefinisikan waktu maksimal antar-kejadian (dari akhir kekeringan ke awal banjir) selama 90 hari, dan menyebut transisi ‘cepat’ jika berlangsung dalam waktu kurang dari 14 hari. Menentukan rentang waktu terlalu longgar bisa menyebabkan analisis merekam kejadian yang tidak berhubungan. Namun jika terlalu sempit, banyak kejadian nyata justru tidak terdeteksi.
3. Resolusi Data yang Digunakan:
   Di banyak kasus, data harian tidak cukup. Ketika banjir terjadi dalam hitungan jam (seperti di Swiss atau California), deteksi dengan data harian bisa gagal total. Anderson dkk. mencatat bahwa di Sungai Emme, Swiss, banjir kilat pada Juli 2022 tidak terdeteksi dalam data hidrologi resmi, padahal gambar dan berita media menunjukkan kerusakan besar akibat banjir tersebut. Ini menegaskan pentingnya data resolusi tinggi (jam bahkan menit) untuk wilayah rawan banjir cepat.

Studi Kasus Lintas Negara dan Penemuan Penting

Penulis menyertakan delapan kasus nyata di Eropa, Amerika, hingga Australia dan Chili. Beberapa contohnya menunjukkan hasil-hasil menarik:

• Australia (Daintree): Kekeringan dari Agustus hingga Desember 2018 tiba-tiba diputus oleh hujan intens pada 25 Desember. Banjir menyebabkan penutupan akses ferry dan kerusakan di berbagai infrastruktur. Karena wilayah ini punya pola musiman yang jelas, hampir semua metode threshold berhasil mendeteksi transisi tersebut.
• California (Ventura River): Kekeringan 2020–2022 menunjukkan tantangan besar bagi deteksi transisi. Pada 10 Januari 2023, hujan besar memicu kerusakan infrastruktur dan penyelamatan massal. Namun, karena kekeringan dianggap “normal” di musim kemarau lokal, sistem deteksi berbasis threshold gagal menangkap bahwa situasi sebelum banjir adalah kekeringan ekstrem.
• Chili (Rio Colorado): Krisis energi tahun 1998 karena gagal panen dan turunnya produksi PLTA menunjukkan dampak luas dari kekeringan sistemik. Ketika banjir datang pada Juni 2000, sistem tak siap. Analisis menunjukkan bahwa transisi baru terdeteksi jika memakai threshold tetap, walau periode antar-kejadian melebihi definisi 90 hari.

Studi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun metode deteksi yang bekerja optimal di semua jenis sungai atau iklim. Sebaliknya, pendekatan harus kontekstual, disesuaikan dengan karakter hidrologi lokal dan kebutuhan aplikasi (misalnya keperluan pengelolaan air, cuaca ekstrem, atau pertanian).

Bagaimana Seharusnya Kita Merespons? Rekomendasi Praktis dari Studi

Penulis menyarankan sejumlah langkah konkrit bagi peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan untuk memahami dan menghadapi fenomena ini secara lebih efektif:

1. Gunakan Kombinasi Metodologi dan Filter Tambahan
   Dalam praktik, tidak ada metode tunggal yang sempurna. Gunakan validasi ganda: deteksi otomatis dari data sungai ditambah konfirmasi dampak dari media, masyarakat, atau laporan lapangan.
2. Penyesuaian Berdasarkan Musim dan Tujuan
   Untuk sungai yang tergantung pada salju atau musim hujan, sebaiknya threshold musiman digunakan. Sedangkan di wilayah dengan variabilitas tinggi atau fenomena banjir kilat, resolusi waktu yang lebih tinggi perlu diterapkan.
3. Fokus pada Dampak Nyata
   Sebuah transisi mungkin tidak terlihat ekstrem dalam angka debit air, tapi bisa sangat berdampak karena ketidaksiapan sistem. Oleh karena itu, analisis dampak dan konteks sosial harus menjadi bagian penting dari deteksi peristiwa.
4. Dorong Inovasi Teknologi dan Crowdsourcing Data
   Di negara berkembang, data resmi sering tidak mencukupi. Menggunakan pelaporan warga, citra satelit, dan teknologi sensor murah bisa memperluas cakupan data peringatan dini.
5. Integrasikan Perspektif Lintas Sektor
   Isu drought-to-flood menyentuh banyak sektor: energi, pertanian, kesehatan, bahkan transportasi. Pendekatan terpusat pada satu sektor membuat mitigasi jadi tumpul. Pendekatan sistem jadi keharusan.

Kritik dan Pandangan Tambahan

Salah satu kekuatan besar studi ini adalah keberaniannya untuk tidak mengklaim “solusi final”. Alih-alih, penulis justru mengungkap kerumitan definisi dan pentingnya penyesuaian metode secara dinamis. Namun, beberapa kekurangan tetap layak dicatat:

• Jumlah Studi Kasus Terbatas: Hanya delapan sungai yang dianalisis. Tidak ada satupun dari Asia Tenggara yang sangat rawan cuaca ekstrem tropis. Ini membuka peluang untuk riset lanjutan di Indonesia, Filipina, atau Myanmar.
• Belum Membedah Pola Risiko Sosial: Meski menyebut dampak ekonomi dan korban jiwa, studi kurang menggali bagaimana distribusi kerentanan sosial (misalnya, siapa yang paling terdampak? Rumah tangga miskin? Petani? Nelayan?).
• Belum Tuntas soal Adaptasi Jangka Panjang: Studi ini masih berfokus pada deteksi dan definisi. Langkah kebijakan jangka menengah dan adaptasi sistemik (misalnya revisi tata ruang dan investasi infrastruktur) belum dibahas detail.

Apa Relevansinya Untuk Indonesia?

Dengan lokasi di zona tropis dan curah hujan yang tak menentu akibat perubahan iklim, Indonesia berisiko tinggi mengalami transisi jenis ini. Contoh tahun 2019 dan 2020 menunjukkan fluktuasi ekstrem dari musim kemarau panjang ke banjir mendadak. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, dan Makassar sudah punya pengalaman pahit soal curah hujan ekstrem setelah musim panas yang berkepanjangan.

Sayangnya, Indonesia masih kurang dalam hal data hidrologi resolusi tinggi dan sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi dua ekstrem secara berurutan. Kajian seperti ini memberi landasan ilmiah yang kuat bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, dan pemerintah daerah untuk membentuk sistem deteksi dan respons bencana yang lebih holistik.

Penutup dan Kesimpulan

Fenomena drought-to-flood transition bukan hanya istilah teknis, tetapi nyata di kehidupan sehari-hari. Ketika hujan ekstrem menggantikan kemarau panjang, masyarakat rentan terjebak dalam krisis beruntun tanpa jeda pemulihan. Studi Anderson dkk. memperingatkan bahwa tanpa pemahaman metodologis yang tepat, kita berisiko mengabaikan peringatan dini dan gagal mengelola kedua ekstrem ini secara terintegrasi.

Masa depan perencanaan bencana dan perubahan iklim menuntut pendekatan baru — yang tidak hanya fokus pada satu bencana dalam satu waktu, tetapi pada transisi di antara keduanya. Indonesia dan dunia perlu segera merespons, sebelum siklus ekstrem ini menjadi norma yang menyakitkan.

Sumber:
Anderson, B. J., Muñoz-Castro, E., Tallaksen, L. M., Matano, A., Götte, J., Armitage, R., Magee, E., & Brunner, M. I. (2025). What is a drought-to-flood transition? Pitfalls and recommendations for defining consecutive hydrological extreme events.

 

Bencana Alam, Tantangan Global, dan Urgensi Transformasi

Amerika Latin dan Karibia adalah kawasan yang kerap menjadi “laboratorium” bencana alam dunia—mulai dari gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, hingga badai tropis dan banjir. Namun, di balik rentetan tragedi, kawasan ini juga menjadi pionir dalam transformasi manajemen risiko bencana. Paper “A World Safe from Natural Disasters: The Journey of Latin America and the Caribbean” terbitan Pan American Health Organization (PAHO) ini mengupas perjalanan panjang, data, studi kasus, serta inovasi kebijakan yang relevan bagi dunia, termasuk Indonesia yang juga rawan bencana.

Dari Respons Ad Hoc ke Era Mitigasi dan Pencegahan

Evolusi Paradigma Penanggulangan Bencana

• 1970-an: Respons bencana didominasi pendekatan militer dan ad hoc. Gempa Peru 1970 (67.000 korban jiwa) dan Guatemala 1976 (23.000 korban jiwa) menjadi titik balik, mengungkap kelemahan koordinasi dan minimnya kesiapsiagaan.
• 1980-an: Muncul era kesiapsiagaan terstruktur. Pembentukan lembaga-lembaga nasional, penguatan peran sipil, dan pelibatan sektor kesehatan, pendidikan, serta komunitas lokal.
• 1990-an: Fokus bergeser ke pencegahan dan mitigasi. Lahirnya International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR) dan integrasi manajemen risiko ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Data dan Tren: Kenapa Amerika Latin & Karibia Sangat Rentan?

• Letak geografis: Kawasan ini terletak di zona tumbukan lempeng aktif (Andes, Karibia, Amerika Tengah), dilalui jalur badai tropis, dan memiliki banyak gunung api aktif.
• Urbanisasi cepat: 75% penduduk tinggal di kota, banyak di antaranya bermukim di daerah rawan (lereng, bantaran sungai, pesisir).
• Kemiskinan dan ketimpangan: 90% korban bencana berasal dari kelompok miskin, tinggal di rumah tidak layak dan akses layanan dasar rendah.
• Kerugian ekonomi: Gempa Mexico City 1985 menimbulkan kerugian US$4,4 miliar (2,7% PDB), sementara El Niño 1982–1983 menyebabkan penurunan pendapatan per kapita hingga 10% di Bolivia, Ekuador, dan Peru.

Studi Kasus: Bencana Besar dan Transformasi Kebijakan

1. Gempa Peru 1970 & Guatemala 1976

• Dampak: 67.000 korban jiwa di Peru, 23.000 di Guatemala. Infrastruktur vital (rumah sakit, sekolah, jalan) lumpuh.
• Respons: Muncul kesadaran pentingnya kesiapsiagaan dan perencanaan terstruktur. Peru membentuk sistem triase darurat, Guatemala memperkuat koordinasi sipil-militer.

2. Gempa Mexico City 1985

• Data: Magnitudo 8,1; >10.000 korban jiwa; 33.600 rumah hancur; 20% sekolah rusak berat.
• Dampak ekonomi: Kerugian US$4,4 miliar, defisit fiskal naik US$1,9 miliar, pemulihan infrastruktur butuh waktu bertahun-tahun.
• Pelajaran: Kesiapsiagaan saja tidak cukup tanpa mitigasi struktural. Banyak bangunan modern runtuh akibat salah desain dan lemahnya pengawasan konstruksi.
• Transformasi: Lahirnya National Civil Protection System (SINAPROC), penguatan kode bangunan tahan gempa, dan integrasi mitigasi ke dalam perencanaan kota.

3. Letusan Nevado del Ruiz, Kolombia 1985

• Data: 23.000 korban jiwa, 1.000 km² lahan pertanian hancur, ribuan rumah, jalan, dan jembatan rusak.
• Ironi: Peta risiko sudah ada, namun evakuasi gagal karena kurangnya sosialisasi dan kepercayaan masyarakat.
• Dampak kebijakan: Didirikannya National Disaster Prevention and Response System, penguatan sistem peringatan dini, dan pelibatan komunitas dalam mitigasi.

4. Badai Tropis dan Banjir di Karibia

• Hurricane David (Dominica, 1979): 80% penduduk kehilangan rumah, infrastruktur ekonomi lumpuh.
• Hurricane Gilbert (Jamaika, 1988): Kerugian US$4 miliar, 95% fasilitas kesehatan rusak.
• Respons regional: Pembentukan Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA), penguatan kolaborasi lintas negara dan sistem peringatan dini.

5. Fenomena El Niño 1982–1983

• Dampak: Banjir dan kekeringan di Peru, Ekuador, Bolivia, dan Brasil. 62.771 rumah rusak di Peru, infrastruktur air dan sanitasi hancur, harga pangan naik 50%.
• Pelajaran: Pentingnya integrasi data iklim, monitoring, dan mitigasi berbasis komunitas.

Analisis Data: Angka-Angka Kunci Bencana di Amerika Latin & Karibia

• 1970–1993: Gempa Peru (1970) – 67.000 tewas, 3,1 juta terdampak; Gempa Nicaragua (1972) – 10.000 tewas; Guatemala (1976) – 23.000 tewas; Letusan Kolombia (1985) – 23.000 tewas; Banjir Brasil (1988) – 355 tewas, 108.000 terdampak; Badai Gilbert (1988) – kerugian US$4 miliar di Jamaika.
• Kerugian ekonomi: Drought & flood El Niño (Bolivia, Ekuador, Peru) – penurunan pendapatan per kapita 10%, harga pangan naik 50%; Gempa Mexico City (1985) – kerugian US$4,4 miliar.
• Dampak pada infrastruktur vital: 50% dari 13.000 rumah sakit di kawasan berada di zona risiko tinggi, lebih dari separuh tanpa rencana mitigasi.

Transformasi Manajemen Risiko: Dari Respons ke Pencegahan

1. Kesiapsiagaan Multisektor

• Kesiapsiagaan tidak lagi monopoli militer atau satu lembaga. Sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, dan komunitas lokal terlibat aktif.
• Simulasi dan pelatihan: PAHO/WHO dan OFDA/USAID melatih lebih dari 3.200 orang di 139 kursus manajemen bencana, memperkuat jejaring instruktur dan manajer bencana.
• Kurikulum pendidikan: 80% fakultas kesehatan di Amerika Selatan memasukkan manajemen bencana dalam kurikulum.

2. Mitigasi dan Pencegahan Berbasis Data

• Peta risiko dan GIS: Negara-negara seperti Peru, Ekuador, Meksiko, dan Jamaika mengembangkan peta bahaya dan sistem informasi geografis untuk perencanaan tata ruang, pembangunan, dan penentuan prioritas investasi.
• Kode bangunan & penguatan infrastruktur: Penguatan kode bangunan tahan gempa dan badai (misal Caribbean Uniform Building Code/CUBiC), retrofit rumah sakit dan sekolah, serta program perbaikan rumah tradisional (adobe, bambu).
• Proyek mitigasi: Costa Rica memperkuat rumah sakit utama sebelum gempa 1991, sehingga hanya satu rumah sakit yang rusak berat; Manizales, Kolombia, mengembangkan program perlindungan lereng dan relokasi rumah rawan longsor.

3. Pelibatan Komunitas dan Kolaborasi Regional

• Pemetaan risiko partisipatif: Komunitas di El Salvador dan Kolombia membuat peta risiko dan sumber daya, meningkatkan kesiapsiagaan dan respons lokal.
• Kolaborasi lintas negara: CEPREDENAC di Amerika Tengah dan CDERA di Karibia memperkuat pertukaran data, pelatihan, dan respons bersama.
• Sistem peringatan dini: Cuba sukses menekan korban jiwa badai dengan sistem monitoring dan evakuasi berbasis komunitas.

4. Integrasi Mitigasi dalam Pembangunan Berkelanjutan

• Agenda 21 dan Rio Summit: Isu mitigasi bencana diintegrasikan dalam agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan lingkungan, tata ruang, dan pengurangan kemiskinan.
• Peran lembaga keuangan: Bank Dunia dan Inter-American Development Bank mulai mensyaratkan analisis risiko bencana dalam studi kelayakan proyek infrastruktur.

Studi Kasus: Inovasi dan Pembelajaran Penting

1. SUMA—Supply Management Project

• Sistem manajemen logistik bantuan pasca-bencana yang dikembangkan PAHO/WHO untuk mengatasi masalah penumpukan dan distribusi bantuan yang sering tidak sesuai kebutuhan.
• Lebih dari 400 orang di Amerika Tengah, Karibia, dan negara Andes telah dilatih, mempercepat distribusi bantuan vital.

2. Mitigasi Banjir di Paraguay

• Investasi US$5,2 juta untuk pembangunan tanggul dan embankment di kota-kota utama, melindungi lebih dari 400 km jalan dan ribuan warga dari banjir tahunan.
• Tantangan: Belum ada regulasi penggunaan lahan di zona rawan banjir, sehingga relokasi dan penegakan hukum menjadi kunci.

3. Modernisasi Infrastruktur Air dan Sanitasi

• Setelah gempa Mexico City 1985, 2 juta orang kehilangan akses air bersih. Pemulihan butuh 40 hari kerja non-stop.
• Negara-negara seperti Argentina, Chile, dan Ekuador memperkuat sistem air dan sanitasi dengan pelatihan dan perencanaan kontinjensi.

4. Penguatan Rumah Sakit dan Sekolah

• PAHO/WHO mendorong proyek mitigasi rumah sakit di Chili, Saint Lucia, dan Venezuela—mulai dari audit kerentanan hingga retrofit fisik.
• Di Costa Rica, penguatan rumah sakit utama sebelum gempa terbukti menyelamatkan layanan kesehatan vital.

5. Manizales, Kolombia: Mitigasi Longsor

• Kolaborasi pemerintah, universitas, dan komunitas menghasilkan program perlindungan lereng, drainase, dan relokasi rumah.
• Kebijakan insentif: Pemilik rumah yang memperkuat bangunan mendapat insentif pajak, mempercepat adopsi mitigasi.

Analisis Kritis: Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi

Tantangan

• Ketimpangan sumber daya: Negara kecil dan miskin masih kesulitan membiayai mitigasi dan memperkuat infrastruktur.
• Penegakan regulasi: Banyak kode bangunan dan tata ruang tidak ditegakkan secara konsisten.
• Ketergantungan pada bantuan eksternal: Donasi sering tidak sesuai kebutuhan, menumpuk di gudang, dan memperlambat respons.
• Kurangnya integrasi kebijakan: Mitigasi sering dipandang sebagai “biaya tambahan”, bukan investasi jangka panjang.

Peluang dan Solusi

• Digitalisasi dan data terbuka: GIS dan sistem monitoring daring mempercepat analisis risiko dan perencanaan respons.
• Kolaborasi lintas sektor: Pelibatan sektor swasta, universitas, dan komunitas memperluas inovasi dan sumber daya.
• Insentif ekonomi: Asuransi dan re-asuransi mulai menawarkan premi lebih rendah bagi bangunan yang menerapkan mitigasi.
• Pendidikan dan literasi risiko: Integrasi manajemen risiko dalam kurikulum sekolah dan pelatihan profesional memperkuat budaya siaga bencana.

Perbandingan dengan Tren Global

• Asia Timur (Jepang, Taiwan): Sudah lama menerapkan sistem peringatan dini, kode bangunan ketat, dan pelibatan komunitas.
• Eropa: Integrasi mitigasi dalam kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur.
• Amerika Latin & Karibia: Meski masih menghadapi tantangan besar, kawasan ini menjadi contoh sukses transformasi dari respons ad hoc ke manajemen risiko terintegrasi dan multisektor.

Internal & External Linking

Artikel ini sangat relevan untuk dikaitkan dengan topik:

• Strategi pembiayaan infrastruktur tahan bencana
• Penguatan pendidikan kebencanaan di sekolah dan universitas
• Studi kasus mitigasi banjir dan gempa di Asia Tenggara
• Digitalisasi sistem peringatan dini dan manajemen logistik bantuan

Opini dan Rekomendasi: Menuju Ekosistem Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan

1. Mainstreaming mitigasi dalam pembangunan: Mitigasi dan pencegahan harus menjadi bagian utama dalam perencanaan kota, infrastruktur, dan layanan publik.
2. Penguatan kapasitas lokal: Komunitas harus diberdayakan sebagai aktor utama dalam pemetaan risiko, peringatan dini, dan respons awal.
3. Kolaborasi lintas negara dan sektor: Pengalaman Amerika Latin & Karibia membuktikan pentingnya jejaring regional, pertukaran data, dan pelatihan bersama.
4. Insentif dan regulasi adaptif: Pemerintah perlu menawarkan insentif bagi investasi mitigasi dan memperkuat penegakan kode bangunan.
5. Pendidikan dan inovasi: Kurikulum kebencanaan, pelatihan profesional, dan riset terapan harus terus dikembangkan untuk menjawab tantangan baru.

Kesimpulan: Menuju Dunia Lebih Aman dari Bencana Alam

Perjalanan Amerika Latin dan Karibia membuktikan bahwa investasi berkelanjutan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan pencegahan menghasilkan manfaat nyata—menyelamatkan nyawa, melindungi ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial. Transformasi dari respons ad hoc menuju manajemen risiko terintegrasi adalah proses panjang, namun kini menjadi kebutuhan mendesak di era perubahan iklim dan urbanisasi global.

Indonesia dan negara-negara rawan bencana lainnya dapat belajar banyak dari pengalaman ini: pentingnya data, kolaborasi, inovasi, dan pelibatan komunitas. Dengan komitmen bersama, dunia yang lebih aman dari bencana bukan sekadar utopia, melainkan tujuan yang dapat dicapai.

Sumber asli:
Pan American Health Organization. “A World Safe from Natural Disasters: The Journey of Latin America and the Caribbean.” Pan American Sanitary Bureau, Regional Office of the World Health Organization, 1994.

Mengapa Kesiapsiagaan Tsunami di Destinasi Wisata Semakin Penting?

Pantai-pantai Indonesia, khususnya di selatan Pulau Jawa, menjadi magnet utama wisatawan domestik dan mancanegara. Namun, di balik pesona “3S—sand, sea, sun”, kawasan ini menyimpan risiko bencana tsunami yang nyata. Kejadian tsunami besar di Aceh (2004), Pangandaran (2006), dan Banten (2018) menjadi pengingat bahwa wisata bahari harus diimbangi dengan manajemen risiko bencana yang kuat. Paper oleh Ikhwan Amri, Sri Rum Giyarsih, dan Dina Ruslanjari (2024) mengupas tuntas kesiapsiagaan pengguna pantai di Bantul, DIY, dalam menghadapi ancaman tsunami—sebuah studi yang sangat relevan di tengah tren pertumbuhan pesat pariwisata pesisir.

Latar Belakang: Bantul, Pariwisata, dan Ancaman Tsunami

Bantul, bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki garis pantai yang menjadi destinasi favorit jutaan wisatawan setiap tahun. Tiga pantai utama—Parangtritis, Depok, dan Baru—menjadi lokasi penelitian karena karakteristiknya yang unik, baik dari sisi wisata maupun potensi bencana. Secara geologis, pesisir selatan Bantul berhadapan langsung dengan zona subduksi Sunda Megathrust, sumber utama gempa dan tsunami besar di Indonesia. Meski catatan tsunami di Bantul tidak sebanyak di daerah lain, potensi bencana tetap tinggi, apalagi dengan prediksi probabilitas tsunami besar (>3 meter) sebesar 2,1% per tahun di wilayah ini.

Metode: Survei Kesiapsiagaan Pengguna Pantai

Penelitian ini menggunakan survei kuantitatif dengan wawancara langsung terhadap 221 pengguna pantai (wisatawan dan warga lokal) di tiga pantai utama. Survei dilakukan pada akhir pekan, saat kunjungan wisata memuncak, agar hasilnya merepresentasikan berbagai segmen pengunjung. Kuesioner meliputi profil demografi, karakteristik perjalanan, kesadaran risiko, pengetahuan tentang peringatan bahaya, dan perilaku evakuasi yang direncanakan.

Temuan Utama: Tingkat Kesadaran, Pengetahuan, dan Perilaku Evakuasi

1. Profil Responden dan Karakteristik Kunjungan

• 81% responden adalah pengunjung (bukan warga Bantul), dengan proporsi terbesar berasal dari DIY (selain Bantul) dan luar DIY.
• Mayoritas responden laki-laki (59,3%), usia produktif 30–49 tahun (53,4%), dan berpendidikan SMA ke atas (83,7%).
• Hampir setengah responden sudah lebih dari lima kali berkunjung ke pantai, namun sekitar 20% baru pertama kali.

2. Kesadaran Risiko Bencana

• 73,8% responden menyebut tsunami sebagai ancaman utama di pantai Bantul, diikuti gempa (61,5%) dan gelombang ekstrem (48,9%).
• Hanya 6,8% yang tidak tahu bahaya apa saja yang mengancam.
• Sumber informasi utama: internet/media sosial (65,2%), TV/radio (41,6%), percakapan informal (24%), pengalaman pribadi (21,3%).
• Responden lokal lebih banyak tahu tentang bahaya dibanding pengunjung, terutama pengunjung dari luar DIY yang paling minim pengetahuan.

3. Pengetahuan Sejarah Tsunami

• Hanya 34,8% responden tahu bahwa tsunami pernah terjadi di pesisir selatan Jawa (1994 dan 2006), dan cuma 8,6% yang tahu tsunami pernah sampai ke Bantul.
• Mayoritas (77,8%) yakin tsunami belum pernah terjadi di Bantul, bahkan di kalangan warga lokal.
• Persepsi risiko tsunami di Bantul rata-rata sedang (skor 2,7 dari 5), dengan warga lokal cenderung memberi skor lebih rendah dari pengunjung.

4. Pengetahuan Tanda Peringatan Bahaya

• 44,8% responden menilai kekuatan dan durasi gempa adalah indikator utama tsunami, 31,7% hanya melihat kekuatan gempa.
• Hanya 3,2% yang benar-benar paham bahwa durasi gempa (bukan hanya kekuatan) adalah kunci—padahal dua tsunami besar di Jawa dipicu gempa “slow rupture” yang getarannya lemah.
• 45,7% tahu tanda alami tsunami adalah surutnya air laut, namun 38,5% tidak tahu tanda-tanda alami apapun.
• Hanya 25% responden pernah melihat atau tahu sistem peringatan dini tsunami di Bantul (siren, pengumuman BMKG). Pengunjung luar DIY paling tidak tahu (14,6%).

5. Pengetahuan Waktu Datangnya Tsunami

• 49,1% responden tahu tsunami lokal bisa tiba kurang dari 1 jam setelah gempa, sisanya salah paham atau tidak tahu.
• Banyak pengunjung luar DIY yang tidak tahu waktu kedatangan tsunami.

6. Perilaku Evakuasi yang Direncanakan

• 57,9% responden akan langsung evakuasi setelah gempa, 14,9% menunggu peringatan resmi, 10% menunggu tanda alam lain, 7,2% baru evakuasi setelah melihat gelombang.
• Arah evakuasi paling banyak dipilih adalah menjauh ke daratan (horizontal), diikuti ke bukit atau bangunan tinggi.
• Mayoritas (sekitar 55%) memilih berjalan kaki/lari sebagai moda evakuasi, sisanya naik motor/mobil sesuai moda transportasi saat datang ke pantai.
• Tingkat pemahaman rute evakuasi rata-rata sedang (skor 2,7 dari 5), terendah pada pengunjung pertama kali dan pengunjung luar DIY.

Analisis Studi Kasus: Tantangan dan Peluang di Bantul

Tantangan

• Kurangnya pengetahuan sejarah tsunami di kalangan pengunjung dan bahkan warga lokal. Padahal, pengalaman masa lalu sangat penting untuk membangun budaya siaga.
• Miskonsepsi tentang tanda tsunami: Banyak yang mengira tsunami hanya terjadi jika gempa terasa kuat, padahal tsunami di selatan Jawa sering dipicu gempa yang getarannya lemah.
• Minimnya pengetahuan sistem peringatan dini di kalangan pengunjung, khususnya dari luar DIY, membuat mereka sangat rentan.
• Evakuasi horizontal lebih dipilih karena keterbatasan infrastruktur vertikal (bangunan tinggi atau bukit). Di beberapa pantai seperti Baru, jarak ke bukit cukup jauh, sehingga waktu evakuasi sangat kritis.
• Pemahaman rute evakuasi masih rendah, terutama bagi pengunjung baru dan luar daerah.

Peluang dan Rekomendasi

• Kampanye edukasi tsunami harus diperluas, tidak hanya untuk warga lokal tapi juga untuk wisatawan. Informasi bisa disisipkan di tiket masuk, papan informasi multibahasa, dan media sosial destinasi wisata.
• Prinsip 20/20/20 perlu disosialisasikan: Jika terjadi gempa selama 20 detik, segera evakuasi dalam 20 menit ke tempat setinggi minimal 20 meter.
• Penekanan pada tanda-tanda alami yang bervariasi: Tidak semua tsunami diawali surutnya air laut, sehingga edukasi harus menekankan keragaman tanda bahaya.
• Peningkatan infrastruktur evakuasi: Penambahan jalur dan penanda evakuasi, serta penguatan bangunan vertikal di lokasi strategis.
• Pelibatan pelaku wisata dan komunitas lokal sebagai agen komunikasi risiko, mengingat pengunjung cenderung bergantung pada inisiatif tuan rumah saat darurat.
• Simulasi rutin dan pelatihan evakuasi yang melibatkan wisatawan, operator wisata, dan masyarakat lokal untuk membangun refleks tanggap darurat.

Perbandingan dengan Studi Lain dan Tren Global

Penelitian ini sejalan dengan temuan di Jepang, Norwegia, dan Bali, di mana wisatawan cenderung memiliki pengetahuan lebih rendah tentang risiko tsunami dibanding penduduk lokal. Studi di Kamakura, Jepang, dan Bali, Indonesia, juga menyoroti pentingnya edukasi tanda bahaya dan rute evakuasi bagi wisatawan. Di negara-negara maju sekalipun, tantangan utama adalah memastikan semua pengunjung paham sistem peringatan dan rute penyelamatan.

Tren global menunjukkan bahwa manajemen risiko bencana di destinasi wisata harus adaptif, berbasis komunitas, dan mengintegrasikan teknologi (aplikasi peringatan dini, peta digital rute evakuasi) dengan pendekatan sosial-budaya setempat.

Opini dan Kritik

Studi ini sangat relevan untuk konteks Indonesia yang sedang menggenjot sektor pariwisata pesisir. Namun, ada beberapa catatan penting:

• Metode convenience sampling memang efisien, tapi membatasi generalisasi hasil. Survei lanjutan dengan sampling acak dan melibatkan wisatawan internasional akan memperkaya hasil.
• Kurangnya pengukuran perilaku nyata (bukan hanya niat evakuasi) menjadi tantangan umum dalam riset kesiapsiagaan. Studi longitudinal atau simulasi dapat memberikan gambaran lebih akurat.
• Keterlibatan institusi wisata (hotel, operator tur) dalam edukasi dan simulasi masih perlu didorong lebih sistematis.

Implikasi untuk Industri Pariwisata dan Pemerintah

• Destinasi wisata harus menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari standar layanan. Sertifikasi “safe tourism” bisa menjadi nilai tambah daya saing.
• Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan pelaku wisata untuk edukasi, simulasi, dan penyediaan infrastruktur evakuasi.
• Pengembangan aplikasi mobile yang menyediakan info real-time tentang peringatan tsunami, rute evakuasi, dan tips keselamatan bisa menjadi inovasi strategis.

Kesimpulan

Kesiapsiagaan tsunami di kawasan wisata pantai Bantul masih menghadapi tantangan utama pada aspek pengetahuan sejarah bencana, pemahaman tanda peringatan, dan penguasaan rute evakuasi—terutama di kalangan pengunjung luar daerah. Meski kesadaran risiko cukup tinggi, kesiapan praktis masih perlu ditingkatkan. Upaya edukasi, penguatan infrastruktur, dan pelibatan multi-pihak menjadi kunci membangun destinasi wisata yang benar-benar tangguh bencana.

Sumber asli:
Ikhwan Amri, Sri Rum Giyarsih, Dina Ruslanjari (2024). Tsunami risk awareness, hazard warning knowledge, and intended evacuation behavior among beach users in Bantul, Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 109.

Pendahuluan: Bencana Alam Bukan Sekadar Fenomena Alam

 

Selama ini, kajian teknis mengenai longsor di kawasan urban cenderung menitikberatkan pada faktor geologis dan infrastruktur fisik. Namun, penelitian terbaru dari MacAfee dkk. menyuguhkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual: mengintegrasikan pengetahuan lokal (local knowledge/LK) ke dalam strategi pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction/DRR), khususnya di permukiman informal Kota Manado. Artikel ini menyuarakan urgensi pengakuan terhadap LK sebagai sumber informasi penting, yang sering kali diabaikan dalam kebijakan dan praktik DRR konvensional.

 

Metodologi: Dari Wawancara ke Pemahaman Kontekstual

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 19 partisipan, transect walks, observasi etnografis, dan diskusi umpan balik. Fokus utama diarahkan pada satu permukiman di Kecamatan Singkil, Manado, yang dikenal rawan longsor. Warga yang diwawancarai terdiri dari individu yang tinggal di atas, di tengah, dan di bawah lereng, menciptakan gambaran utuh mengenai risiko dan dampaknya dari berbagai sudut pandang spasial.

 

Temuan Utama: Sampah sebagai Ancaman Longsor yang Terabaikan

 

Salah satu hasil paling signifikan dari studi ini adalah pengungkapan keterkaitan antara pengelolaan sampah padat (solid waste management/SWM) yang buruk dan meningkatnya risiko longsor. Warga mengidentifikasi bahwa tumpukan sampah di lereng tidak hanya mengganggu aliran air hujan, tetapi juga menambah beban dan melemahkan struktur tanah. Anehnya, faktor ini nyaris tidak diakomodasi dalam klasifikasi ilmiah mainstream seperti Varnes Classification, yang cenderung mengabaikan kontribusi aktivitas antropogenik secara spesifik.

 

Faktor-faktor Risiko yang Dikenali oleh Warga:

• Curah hujan ekstrem dan tidak terprediksi karena perubahan iklim
• Lereng terjal dengan tanah vulkanik yang porous
• Pertumbuhan permukiman padat di lereng
• Konstruksi rumah yang rapuh dan tanpa fondasi
• Saluran drainase yang rusak atau tidak tersedia
• Tumpukan sampah yang menghambat aliran air dan melemahkan tanah
• Kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap warga yang tinggal di tanah tanpa legalitas

 

Analisis Tambahan: Ketimpangan Sosial dan "Politik Pengetahuan"

 

Penelitian ini menggarisbawahi bagaimana stigmatisasi terhadap warga permukiman informal mempengaruhi akses mereka terhadap infrastruktur dasar seperti pengelolaan sampah. Pemerintah kota Manado tidak mengakui kawasan tersebut sebagai daerah kumuh dalam peraturan resmi, sehingga mereka tidak menerima bantuan seperti sistem drainase atau dinding penahan tanah.

 

Warga pun kerap disalahkan atas kondisi lingkungan dengan asumsi bahwa “kebiasaan buruk” mereka menjadi penyebab masalah. Padahal, mereka telah menunjukkan kesadaran tinggi terhadap risiko dan bahkan memiliki solusi lokal seperti membangun dinding dari karung pasir atau menanam kembali lereng yang gundul.

 

Studi Kasus: Longsor Akibat Sampah di Singkil

 

Salah satu narasumber yang rumahnya hancur akibat longsor tahun 2020 menjelaskan bahwa tanah yang dipenuhi sampah menjadi lebih rentan terhadap erosi. Air hujan membawa sampah ke bawah, memicu longsoran kecil yang berulang. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara air, tanah yang gembur, dan sampah organik maupun plastik menciptakan kondisi kritis yang belum dijelaskan dalam literatur teknis secara komprehensif.

 

Perbandingan dan Relevansi Global

 

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Manado. Tragedi longsor sampah di Quezon City (Filipina, 2000) dan Ghazipur (India, 2017) menunjukkan bahwa “garbage landslides” merupakan bencana antropogenik yang nyata dan mematikan. Namun, kebanyakan riset masih berfokus pada landfill besar, bukan permukiman informal yang secara fungsional berperan seperti landfill tak resmi.

 

Studi ini memperlihatkan bahwa situasi di Manado memiliki kesamaan dengan area rentan di Brasil dan Kolombia, di mana warga juga menunjukkan kapasitas luar biasa dalam mengidentifikasi dan merespons risiko. Di Indonesia sendiri, praktik lokal seperti Mapalus (di Tomohon) atau Smong (di Simeulue) membuktikan kekuatan LK dalam merespons bencana.

 

Implikasi Praktis: Aksi Nyata dan Rekomendasi

 

Rekomendasi Praktis:

• Edukasi warga agar menyimpan atau membuang sampah di area yang tidak rawan longsor
• Pengembangan sistem pengelolaan sampah mikro berbasis komunitas
• Pemberian alat pengaman bagi warga saat melakukan pembersihan pasca longsor

 

Rekomendasi Kebijakan:

• Perluasan kriteria "pemukiman prioritas" untuk revitalisasi dengan mempertimbangkan risiko bencana
• Integrasi antara program pengelolaan sampah dan program mitigasi bencana
• Penguatan peran warga dalam penyusunan kebijakan DRR, tanpa membebani mereka sebagai aktor tunggal

 

Rekomendasi Riset Lanjutan:

• Studi kuantitatif mengenai kontribusi masing-masing jenis sampah terhadap stabilitas lereng
• Pengembangan model prediksi risiko longsor yang menggabungkan variabel antropogenik
• Analisis perbandingan antara lokasi longsor dengan atau tanpa penumpukan sampah di lereng

 

Kritik dan Batasan Penelitian

 

Meskipun sangat kaya secara naratif, studi ini terbatas dari sisi ukuran sampel dan cakupan geografis. Penelitian lanjutan bisa memperluas pendekatan ke wilayah lain yang memiliki topografi serupa, serta mengembangkan metode pengukuran kuantitatif untuk memperkuat validitas temuan kualitatif ini.

 

Kesimpulan: Pengetahuan Lokal Bukan Pelengkap, Tapi Kebutuhan

 

Artikel ini bukan hanya menyoroti kekuatan pengetahuan lokal, tetapi juga menantang pendekatan DRR konvensional yang menempatkan teknokrat sebagai pusat pengambilan keputusan. Warga permukiman informal di Manado terbukti memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika risiko di lingkungan mereka. Pengabaian terhadap pengetahuan ini bukan hanya kelalaian, melainkan sebuah kegagalan struktural dalam membangun kota yang tangguh dan inklusif.

 

Oleh karena itu, pengintegrasian pengetahuan lokal bukanlah opsi tambahan, melainkan bagian esensial dari strategi DRR masa depan, terutama di wilayah yang menghadapi tekanan urbanisasi dan krisis iklim secara bersamaan.

 

 

Sumber Paper:

MacAfee, E., Lohr, A. J., & de Jong, E. (2024). Leveraging local knowledge for landslide disaster risk reduction in an urban informal settlement in Manado, Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 111, 104710.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2024.104710

Bencana Bukan Takdir, Tapi Risiko yang Bisa Dikelola

Indonesia dikenal sebagai negeri rawan bencana: gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api seolah menjadi bagian dari realitas geografis dan ekologis negara ini. Namun, apakah bencana harus selalu berarti kehancuran? Buku Bencana Alam dan Manajemen Risiko Bencana karya kolektif dari 13 akademisi ini memberikan jawaban: tidak. Bencana bisa dikelola. Dan kuncinya ada pada pengetahuan, kolaborasi, dan tindakan terstruktur.

Dalam buku ini, bencana dipahami sebagai kombinasi antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas mitigasi. Artinya, yang membuat bencana menjadi destruktif bukan semata karena fenomena alam, tetapi karena manusia gagal mengelolanya. Buku ini membedah berbagai strategi mitigasi bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berbasis komunitas.

Studi Kasus: Banjir, Tanah Longsor, dan Ekstrem Cuaca di Indonesia

Data dari BNPB pada 2022 mencatat bahwa Indonesia mengalami lebih dari 1.800 kejadian bencana, dengan tiga besar penyebab adalah:

• Cuaca ekstrem: 694 kejadian
• Banjir: 756 kejadian
• Tanah longsor: 377 kejadian

Dampaknya sangat nyata: lebih dari 2,4 juta orang terdampak dan mengungsi, dengan 104 orang meninggal dunia dan 692 mengalami luka-luka. Fakta ini menegaskan bahwa bencana bukan sekadar insiden alam, tapi masalah struktural yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat.

Ibu Kota Nusantara dan Konsep Sponge City: Harapan Baru?

Salah satu highlight dalam buku ini adalah pengangkatan konsep Sponge City sebagai strategi adaptif menghadapi banjir di kawasan perkotaan. China dan Australia telah mengaplikasikan pendekatan ini dengan prinsip dasar: kota harus mampu menyerap dan mengelola air layaknya spons alami.

Indonesia pun mulai menerapkan pendekatan ini di proyek ambisiusnya: Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota ini dirancang agar mampu menyerap air hujan, mencegah limpasan permukaan, dan mengurangi banjir melalui integrasi ruang hijau, infrastruktur berpori, serta konservasi DAS. Konsep ini menjadi representasi konkret dari transformasi penanggulangan bencana ke arah yang berkelanjutan.

Pilar-Pilar Manajemen Risiko Bencana yang Efektif

1. Pencegahan dan Mitigasi

Pencegahan dan mitigasi ditekankan sebagai fase kunci dalam siklus manajemen bencana. Misalnya:

• Penataan ruang berbasis risiko bencana
• Pembangunan infrastruktur tahan gempa atau tahan banjir
• Reboisasi dan konservasi DAS untuk mencegah longsor dan kekeringan
• Sistem peringatan dini dan edukasi publik

Upaya ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Misalnya, InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) telah menjadi model peringatan dini yang dikenal dunia.

2. Penanggulangan Berbasis Komunitas

Penulis menyoroti pentingnya pendekatan lokal. Desa Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana adalah contoh nyata dari pemberdayaan masyarakat sebagai garda depan mitigasi. Pendekatan ini terbukti lebih efektif karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan kontekstual dan respon yang lebih cepat saat bencana datang.

3. Kesiapsiagaan dan Respons Cepat

Respons bencana memerlukan koordinasi lintas sektor. Buku ini menekankan pentingnya:

• Pelatihan rutin dan simulasi
• Rencana evakuasi yang jelas
• Sistem informasi darurat yang terintegrasi
• Logistik bantuan yang terorganisir

Respons yang lambat atau tidak terkoordinasi, seperti yang sering terjadi dalam bencana banjir di Jabodetabek, justru memperparah kerugian.

Perubahan Iklim: Akar Masalah dan Ancaman Masa Depan

Perubahan iklim bukan lagi isu masa depan—ia telah menjadi pemicu utama meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana. Buku ini secara eksplisit menghubungkan pemanasan global dengan meningkatnya risiko:

• Banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem
• Kekeringan panjang karena musim kering berkepanjangan
• Badai dan topan yang lebih kuat
• Naiknya muka air laut yang mengancam wilayah pesisir seperti Jakarta dan Pesisir Utara Jawa

Indonesia menyumbang emisi CO₂ yang signifikan melalui deforestasi dan pembakaran lahan. Dalam delapan tahun terakhir, lebih dari 8,6 juta hektar hutan di Kalimantan terbakar, menyamai 62% luas Pulau Jawa. Dampaknya bukan hanya lingkungan, tapi juga kesehatan, perekonomian, dan migrasi ekologis.

Perspektif Multidisipliner: Kekuatan Utama Buku Ini

Salah satu nilai tambah buku ini adalah pendekatannya yang multidisipliner dan holistik. Bencana dianalisis dari berbagai sudut pandang:

• Geografis dan geologis: memahami pola gempa, tanah rawan longsor, dan siklus hidrometeorologis
• Sosiologis dan psikologis: memahami trauma korban, relasi sosial, dan budaya lokal
• Ekonomi: menilai kerugian akibat bencana dan pentingnya investasi dalam mitigasi
• Teknologi dan hukum: menekankan pentingnya regulasi, teknologi peringatan dini, dan keterbukaan informasi

Hal ini membuat buku ini relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Studi Kasus Internasional: Belajar dari Dunia

Buku ini juga menyinggung praktik internasional yang bisa menjadi acuan Indonesia, di antaranya:

• Kebijakan zonasi berbasis risiko bencana di Jepang, yang memungkinkan pembangunan hanya di zona aman
• Pemulihan ekonomi cepat di Selandia Baru pasca gempa Christchurch melalui subsidi dan kolaborasi publik-swasta
• Konsep green infrastructure di Belanda, di mana taman kota berfungsi ganda sebagai penampung air hujan

Dengan belajar dari pengalaman global, Indonesia dapat memperkaya strategi domestiknya dalam menghadapi risiko yang terus berkembang.

Kolaborasi: Kunci Ketahanan Bencana

Manajemen bencana bukan urusan satu pihak. Buku ini berulang kali menegaskan perlunya kolaborasi multipihak, yaitu:

• Pemerintah pusat dan daerah sebagai pengarah kebijakan dan eksekutor infrastruktur
• Lembaga pendidikan dan riset sebagai penyedia data dan inovasi
• Masyarakat sipil sebagai pelaku kesiapsiagaan dan edukator akar rumput
• Sektor swasta sebagai mitra investasi, penyedia teknologi, dan donatur bantuan darurat

Sinergi ini terbukti ampuh dalam berbagai pengalaman tanggap darurat, seperti saat erupsi Merapi 2010 dan gempa Lombok 2018.

Menuju Masa Depan yang Lebih Tangguh: Rekomendasi Kunci

1. Integrasikan manajemen risiko dalam perencanaan tata ruang di semua level pemerintahan.
2. Dorong pendidikan kebencanaan sejak usia dini melalui kurikulum dan kegiatan sekolah.
3. Tingkatkan investasi dalam sistem peringatan dini, termasuk penguatan jaringan informasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
4. Perkuat peran komunitas lokal, termasuk pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mitigasi risiko.
5. Dorong transisi ke ekonomi hijau dan energi bersih untuk mengurangi emisi yang memicu bencana iklim.
6. Bangun sistem data bencana nasional yang terbuka, akurat, dan mudah diakses publik.

Penutup: Dari Risiko Menjadi Resiliensi

Buku Bencana Alam dan Manajemen Risiko Bencana adalah seruan sekaligus panduan untuk Indonesia agar berpindah dari paradigma reaktif menjadi proaktif. Bahwa bencana bisa dan harus dikelola dengan sistematis, ilmiah, dan inklusif. Di tengah krisis iklim global, negara seperti Indonesia tak lagi bisa mengandalkan keberuntungan geografis atau kekuatan spiritual semata. Kita butuh kebijakan yang terukur, teknologi yang adaptif, dan masyarakat yang sadar akan risiko.

Dengan mengedepankan pengetahuan, partisipasi, dan keberlanjutan, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih tangguh dan berdaya tahan terhadap bencana.

Referensi Asli:

Ahmad Yauri Yunus, Siti Nurjanah Ahmad, Rudi Latief, Mansyur, Dewi Mulfiyanti, Burhanuddin Badrun, Muhammad Syarif, Ranno Marlany Rachman, Abdul Rahim Sya’ban, Indriaty Wulansari, Armin Aryadi, Sri Gusty. Bencana Alam dan Manajemen Risiko Bencana. Penerbit Tohar Media, Juli 2024. ISBN: 978-623-8421-90-9.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Untuk mengurangi risiko korban jiwa, penyampaian peringatan dini tsunami menjadi hal yang sangat krusial. Paper "Legal and Business Study Stop Press Early Warning Tsunami at Prime Time on iNews" oleh Khoiri Akhmadi menyoroti dilema antara kepatuhan hukum dan strategi bisnis dalam penyiaran informasi darurat oleh media televisi, khususnya dalam konteks penayangan "Stop Press" di jam tayang utama (prime time).

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/P/M.KOMINFO/8/2006, media televisi diwajibkan untuk menayangkan peringatan dini tsunami dalam bentuk "Stop Press" selama minimal 30 detik dengan nada suara tinggi setelah adanya gempa bermagnitudo ≥7.0 yang berpotensi tsunami. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 50/2005 Pasal 17 Ayat 10 dan 11 yang mengharuskan lembaga penyiaran swasta untuk menginformasikan peringatan dini bencana kepada masyarakat tanpa penundaan.

Dalam penelitian ini, iNews sebagai salah satu stasiun televisi nasional menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi tersebut dengan menayangkan "Stop Press" meskipun berdampak pada hilangnya pendapatan dari iklan prime time yang sangat mahal. Jam tayang utama atau prime time (pukul 17.00–23.00 WIB) merupakan slot yang paling menguntungkan bagi industri pertelevisian karena jumlah penonton yang tinggi. Berdasarkan data Nielsen yang dikutip dalam penelitian ini:

• 180 juta pemirsa aktif di Indonesia lebih cenderung menonton televisi dibandingkan media sosial, radio, atau cetak.
• Harga iklan 30 detik di prime time dapat mencapai Rp30 juta.
• Jika iklan ditayangkan empat kali, total pendapatan yang hilang bisa mencapai Rp120 juta dalam waktu dua menit.

Penayangan "Stop Press" pada jam tayang ini menimbulkan dilema antara kepentingan bisnis dan kewajiban hukum, karena mengganggu program yang sedang tayang dan mengorbankan pendapatan iklan.

Untuk mengatasi potensi kerugian finansial, iNews menerapkan strategi "standby commercial", yaitu perjanjian dengan klien iklan yang memungkinkan iklan tetap tayang meskipun ada "Stop Press". Selain itu, iNews juga mengombinasikan "Stop Press" dengan program Breaking News, yang memungkinkan informasi peringatan dini disampaikan dengan lebih panjang dan rinci tanpa kehilangan nilai komersial. Data dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam periode enam tahun terakhir, iNews berhasil menyampaikan "Stop Press" pada peristiwa besar seperti:

• Gempa Mentawai (Maret 2016, M8.3, pukul 19.49 WIB) – Stop Press tidak dapat ditayangkan tepat waktu karena belum tersedianya sistem WRS (Warning Receiver System) di studio kontrol utama.
• Gempa Palu (September 2018, M7.7, pukul 17.02 WIB) – Stop Press berhasil disiarkan sesuai regulasi.
• Gempa Banten (Agustus 2019, M7.4, pukul 19.02 WIB) – Stop Press berhasil disiarkan dengan baik.

Kesalahan dalam penayangan peringatan dini di Mentawai memunculkan perdebatan mengenai pertanggungjawaban hukum media penyiaran jika gagal memenuhi kewajiban penyiaran informasi bencana.

Studi ini menyoroti bahwa media penyiaran dapat dikenakan sanksi jika tidak mematuhi regulasi. Berdasarkan KUHP Pasal 359 dan 360, kelalaian dalam menyampaikan informasi yang dapat menyelamatkan nyawa dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam kasus keterlambatan "Stop Press" di Mentawai, iNews tidak dikenakan sanksi karena tetap menyampaikan informasi melalui "Breaking News" dengan durasi lebih panjang.

Legal expert Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum berasal dari kesadaran hukum dan motivasi untuk bertindak, bukan hanya karena ketakutan terhadap sanksi. Dalam hal ini, iNews menunjukkan kepatuhan hukum dengan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Analisis dan Kritik

1. Keseimbangan antara Bisnis dan Kepentingan Publik

Penelitian ini mengungkapkan bahwa industri penyiaran menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kewajiban hukum, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan bisnis. Meskipun regulasi mewajibkan "Stop Press", tidak semua stasiun televisi menerapkannya secara konsisten karena alasan ekonomi.

Studi ini menekankan pentingnya mekanisme kompensasi bagi stasiun televisi agar tetap dapat menjalankan kewajibannya tanpa mengalami kerugian finansial yang signifikan. Pemerintah dapat mempertimbangkan subsidi atau insentif pajak bagi media yang aktif menyebarkan peringatan dini bencana.

2. Perlunya Standardisasi dalam Penyiaran Peringatan Dini

Kasus keterlambatan "Stop Press" pada gempa Mentawai menunjukkan bahwa masih ada celah dalam mekanisme penyiaran informasi darurat. Diperlukan peningkatan standarisasi teknis, seperti penerapan sistem WRS secara merata di semua studio berita agar peringatan dini dapat disiarkan tepat waktu.

Selain itu, pelatihan bagi kru media dalam menangani situasi darurat juga perlu ditingkatkan agar tidak ada keterlambatan dalam penyampaian informasi yang krusial.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini memberikan wawasan yang penting mengenai dilema antara kepatuhan hukum dan kepentingan bisnis dalam industri penyiaran. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari studi ini antara lain:

• Meningkatkan investasi dalam infrastruktur penyiaran peringatan dini, termasuk pemasangan WRS di semua studio berita.
• Membentuk regulasi tambahan yang memberikan insentif finansial bagi media yang konsisten menyampaikan peringatan dini.
• Meningkatkan kolaborasi antara media, pemerintah, dan lembaga terkait (BMKG, BNPB) untuk memastikan penyampaian informasi bencana yang lebih efektif.
• Memperkuat pengawasan dan sanksi bagi media yang lalai dalam menyampaikan informasi peringatan dini, guna memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan media penyiaran dapat tetap menjalankan perannya sebagai penyedia informasi publik yang andal, tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnisnya.

Sumber Artikel:
Khoiri Akhmadi. "Legal and Business Study Stop Press Early Warning Tsunami at Prime Time on iNews." UNTAG Law Review (ULREV), Volume 6, Issue 1, May 2022, PP 1 - 18.