Bencana Bukan Takdir, Tapi Risiko yang Bisa Dikelola

Indonesia dikenal sebagai negeri rawan bencana: gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api seolah menjadi bagian dari realitas geografis dan ekologis negara ini. Namun, apakah bencana harus selalu berarti kehancuran? Buku Bencana Alam dan Manajemen Risiko Bencana karya kolektif dari 13 akademisi ini memberikan jawaban: tidak. Bencana bisa dikelola. Dan kuncinya ada pada pengetahuan, kolaborasi, dan tindakan terstruktur.

Dalam buku ini, bencana dipahami sebagai kombinasi antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas mitigasi. Artinya, yang membuat bencana menjadi destruktif bukan semata karena fenomena alam, tetapi karena manusia gagal mengelolanya. Buku ini membedah berbagai strategi mitigasi bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berbasis komunitas.

Studi Kasus: Banjir, Tanah Longsor, dan Ekstrem Cuaca di Indonesia

Data dari BNPB pada 2022 mencatat bahwa Indonesia mengalami lebih dari 1.800 kejadian bencana, dengan tiga besar penyebab adalah:

• Cuaca ekstrem: 694 kejadian
• Banjir: 756 kejadian
• Tanah longsor: 377 kejadian

Dampaknya sangat nyata: lebih dari 2,4 juta orang terdampak dan mengungsi, dengan 104 orang meninggal dunia dan 692 mengalami luka-luka. Fakta ini menegaskan bahwa bencana bukan sekadar insiden alam, tapi masalah struktural yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat.

Ibu Kota Nusantara dan Konsep Sponge City: Harapan Baru?

Salah satu highlight dalam buku ini adalah pengangkatan konsep Sponge City sebagai strategi adaptif menghadapi banjir di kawasan perkotaan. China dan Australia telah mengaplikasikan pendekatan ini dengan prinsip dasar: kota harus mampu menyerap dan mengelola air layaknya spons alami.

Indonesia pun mulai menerapkan pendekatan ini di proyek ambisiusnya: Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota ini dirancang agar mampu menyerap air hujan, mencegah limpasan permukaan, dan mengurangi banjir melalui integrasi ruang hijau, infrastruktur berpori, serta konservasi DAS. Konsep ini menjadi representasi konkret dari transformasi penanggulangan bencana ke arah yang berkelanjutan.

Pilar-Pilar Manajemen Risiko Bencana yang Efektif

1. Pencegahan dan Mitigasi

Pencegahan dan mitigasi ditekankan sebagai fase kunci dalam siklus manajemen bencana. Misalnya:

• Penataan ruang berbasis risiko bencana
• Pembangunan infrastruktur tahan gempa atau tahan banjir
• Reboisasi dan konservasi DAS untuk mencegah longsor dan kekeringan
• Sistem peringatan dini dan edukasi publik

Upaya ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Misalnya, InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) telah menjadi model peringatan dini yang dikenal dunia.

2. Penanggulangan Berbasis Komunitas

Penulis menyoroti pentingnya pendekatan lokal. Desa Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana adalah contoh nyata dari pemberdayaan masyarakat sebagai garda depan mitigasi. Pendekatan ini terbukti lebih efektif karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan kontekstual dan respon yang lebih cepat saat bencana datang.

3. Kesiapsiagaan dan Respons Cepat

Respons bencana memerlukan koordinasi lintas sektor. Buku ini menekankan pentingnya:

• Pelatihan rutin dan simulasi
• Rencana evakuasi yang jelas
• Sistem informasi darurat yang terintegrasi
• Logistik bantuan yang terorganisir

Respons yang lambat atau tidak terkoordinasi, seperti yang sering terjadi dalam bencana banjir di Jabodetabek, justru memperparah kerugian.

Perubahan Iklim: Akar Masalah dan Ancaman Masa Depan

Perubahan iklim bukan lagi isu masa depan—ia telah menjadi pemicu utama meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana. Buku ini secara eksplisit menghubungkan pemanasan global dengan meningkatnya risiko:

• Banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem
• Kekeringan panjang karena musim kering berkepanjangan
• Badai dan topan yang lebih kuat
• Naiknya muka air laut yang mengancam wilayah pesisir seperti Jakarta dan Pesisir Utara Jawa

Indonesia menyumbang emisi CO₂ yang signifikan melalui deforestasi dan pembakaran lahan. Dalam delapan tahun terakhir, lebih dari 8,6 juta hektar hutan di Kalimantan terbakar, menyamai 62% luas Pulau Jawa. Dampaknya bukan hanya lingkungan, tapi juga kesehatan, perekonomian, dan migrasi ekologis.

Perspektif Multidisipliner: Kekuatan Utama Buku Ini

Salah satu nilai tambah buku ini adalah pendekatannya yang multidisipliner dan holistik. Bencana dianalisis dari berbagai sudut pandang:

• Geografis dan geologis: memahami pola gempa, tanah rawan longsor, dan siklus hidrometeorologis
• Sosiologis dan psikologis: memahami trauma korban, relasi sosial, dan budaya lokal
• Ekonomi: menilai kerugian akibat bencana dan pentingnya investasi dalam mitigasi
• Teknologi dan hukum: menekankan pentingnya regulasi, teknologi peringatan dini, dan keterbukaan informasi

Hal ini membuat buku ini relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Studi Kasus Internasional: Belajar dari Dunia

Buku ini juga menyinggung praktik internasional yang bisa menjadi acuan Indonesia, di antaranya:

• Kebijakan zonasi berbasis risiko bencana di Jepang, yang memungkinkan pembangunan hanya di zona aman
• Pemulihan ekonomi cepat di Selandia Baru pasca gempa Christchurch melalui subsidi dan kolaborasi publik-swasta
• Konsep green infrastructure di Belanda, di mana taman kota berfungsi ganda sebagai penampung air hujan

Dengan belajar dari pengalaman global, Indonesia dapat memperkaya strategi domestiknya dalam menghadapi risiko yang terus berkembang.

Kolaborasi: Kunci Ketahanan Bencana

Manajemen bencana bukan urusan satu pihak. Buku ini berulang kali menegaskan perlunya kolaborasi multipihak, yaitu:

• Pemerintah pusat dan daerah sebagai pengarah kebijakan dan eksekutor infrastruktur
• Lembaga pendidikan dan riset sebagai penyedia data dan inovasi
• Masyarakat sipil sebagai pelaku kesiapsiagaan dan edukator akar rumput
• Sektor swasta sebagai mitra investasi, penyedia teknologi, dan donatur bantuan darurat

Sinergi ini terbukti ampuh dalam berbagai pengalaman tanggap darurat, seperti saat erupsi Merapi 2010 dan gempa Lombok 2018.

Menuju Masa Depan yang Lebih Tangguh: Rekomendasi Kunci

1. Integrasikan manajemen risiko dalam perencanaan tata ruang di semua level pemerintahan.
2. Dorong pendidikan kebencanaan sejak usia dini melalui kurikulum dan kegiatan sekolah.
3. Tingkatkan investasi dalam sistem peringatan dini, termasuk penguatan jaringan informasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
4. Perkuat peran komunitas lokal, termasuk pengakuan terhadap kearifan lokal dalam mitigasi risiko.
5. Dorong transisi ke ekonomi hijau dan energi bersih untuk mengurangi emisi yang memicu bencana iklim.
6. Bangun sistem data bencana nasional yang terbuka, akurat, dan mudah diakses publik.

Penutup: Dari Risiko Menjadi Resiliensi

Buku Bencana Alam dan Manajemen Risiko Bencana adalah seruan sekaligus panduan untuk Indonesia agar berpindah dari paradigma reaktif menjadi proaktif. Bahwa bencana bisa dan harus dikelola dengan sistematis, ilmiah, dan inklusif. Di tengah krisis iklim global, negara seperti Indonesia tak lagi bisa mengandalkan keberuntungan geografis atau kekuatan spiritual semata. Kita butuh kebijakan yang terukur, teknologi yang adaptif, dan masyarakat yang sadar akan risiko.

Dengan mengedepankan pengetahuan, partisipasi, dan keberlanjutan, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih tangguh dan berdaya tahan terhadap bencana.

Referensi Asli:

Ahmad Yauri Yunus, Siti Nurjanah Ahmad, Rudi Latief, Mansyur, Dewi Mulfiyanti, Burhanuddin Badrun, Muhammad Syarif, Ranno Marlany Rachman, Abdul Rahim Sya’ban, Indriaty Wulansari, Armin Aryadi, Sri Gusty. Bencana Alam dan Manajemen Risiko Bencana. Penerbit Tohar Media, Juli 2024. ISBN: 978-623-8421-90-9.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Untuk mengurangi risiko korban jiwa, penyampaian peringatan dini tsunami menjadi hal yang sangat krusial. Paper "Legal and Business Study Stop Press Early Warning Tsunami at Prime Time on iNews" oleh Khoiri Akhmadi menyoroti dilema antara kepatuhan hukum dan strategi bisnis dalam penyiaran informasi darurat oleh media televisi, khususnya dalam konteks penayangan "Stop Press" di jam tayang utama (prime time).

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/P/M.KOMINFO/8/2006, media televisi diwajibkan untuk menayangkan peringatan dini tsunami dalam bentuk "Stop Press" selama minimal 30 detik dengan nada suara tinggi setelah adanya gempa bermagnitudo ≥7.0 yang berpotensi tsunami. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 50/2005 Pasal 17 Ayat 10 dan 11 yang mengharuskan lembaga penyiaran swasta untuk menginformasikan peringatan dini bencana kepada masyarakat tanpa penundaan.

Dalam penelitian ini, iNews sebagai salah satu stasiun televisi nasional menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi tersebut dengan menayangkan "Stop Press" meskipun berdampak pada hilangnya pendapatan dari iklan prime time yang sangat mahal. Jam tayang utama atau prime time (pukul 17.00–23.00 WIB) merupakan slot yang paling menguntungkan bagi industri pertelevisian karena jumlah penonton yang tinggi. Berdasarkan data Nielsen yang dikutip dalam penelitian ini:

• 180 juta pemirsa aktif di Indonesia lebih cenderung menonton televisi dibandingkan media sosial, radio, atau cetak.
• Harga iklan 30 detik di prime time dapat mencapai Rp30 juta.
• Jika iklan ditayangkan empat kali, total pendapatan yang hilang bisa mencapai Rp120 juta dalam waktu dua menit.

Penayangan "Stop Press" pada jam tayang ini menimbulkan dilema antara kepentingan bisnis dan kewajiban hukum, karena mengganggu program yang sedang tayang dan mengorbankan pendapatan iklan.

Untuk mengatasi potensi kerugian finansial, iNews menerapkan strategi "standby commercial", yaitu perjanjian dengan klien iklan yang memungkinkan iklan tetap tayang meskipun ada "Stop Press". Selain itu, iNews juga mengombinasikan "Stop Press" dengan program Breaking News, yang memungkinkan informasi peringatan dini disampaikan dengan lebih panjang dan rinci tanpa kehilangan nilai komersial. Data dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam periode enam tahun terakhir, iNews berhasil menyampaikan "Stop Press" pada peristiwa besar seperti:

• Gempa Mentawai (Maret 2016, M8.3, pukul 19.49 WIB) – Stop Press tidak dapat ditayangkan tepat waktu karena belum tersedianya sistem WRS (Warning Receiver System) di studio kontrol utama.
• Gempa Palu (September 2018, M7.7, pukul 17.02 WIB) – Stop Press berhasil disiarkan sesuai regulasi.
• Gempa Banten (Agustus 2019, M7.4, pukul 19.02 WIB) – Stop Press berhasil disiarkan dengan baik.

Kesalahan dalam penayangan peringatan dini di Mentawai memunculkan perdebatan mengenai pertanggungjawaban hukum media penyiaran jika gagal memenuhi kewajiban penyiaran informasi bencana.

Studi ini menyoroti bahwa media penyiaran dapat dikenakan sanksi jika tidak mematuhi regulasi. Berdasarkan KUHP Pasal 359 dan 360, kelalaian dalam menyampaikan informasi yang dapat menyelamatkan nyawa dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam kasus keterlambatan "Stop Press" di Mentawai, iNews tidak dikenakan sanksi karena tetap menyampaikan informasi melalui "Breaking News" dengan durasi lebih panjang.

Legal expert Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum berasal dari kesadaran hukum dan motivasi untuk bertindak, bukan hanya karena ketakutan terhadap sanksi. Dalam hal ini, iNews menunjukkan kepatuhan hukum dengan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat.

Analisis dan Kritik

1. Keseimbangan antara Bisnis dan Kepentingan Publik

Penelitian ini mengungkapkan bahwa industri penyiaran menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kewajiban hukum, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan bisnis. Meskipun regulasi mewajibkan "Stop Press", tidak semua stasiun televisi menerapkannya secara konsisten karena alasan ekonomi.

Studi ini menekankan pentingnya mekanisme kompensasi bagi stasiun televisi agar tetap dapat menjalankan kewajibannya tanpa mengalami kerugian finansial yang signifikan. Pemerintah dapat mempertimbangkan subsidi atau insentif pajak bagi media yang aktif menyebarkan peringatan dini bencana.

2. Perlunya Standardisasi dalam Penyiaran Peringatan Dini

Kasus keterlambatan "Stop Press" pada gempa Mentawai menunjukkan bahwa masih ada celah dalam mekanisme penyiaran informasi darurat. Diperlukan peningkatan standarisasi teknis, seperti penerapan sistem WRS secara merata di semua studio berita agar peringatan dini dapat disiarkan tepat waktu.

Selain itu, pelatihan bagi kru media dalam menangani situasi darurat juga perlu ditingkatkan agar tidak ada keterlambatan dalam penyampaian informasi yang krusial.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini memberikan wawasan yang penting mengenai dilema antara kepatuhan hukum dan kepentingan bisnis dalam industri penyiaran. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil dari studi ini antara lain:

• Meningkatkan investasi dalam infrastruktur penyiaran peringatan dini, termasuk pemasangan WRS di semua studio berita.
• Membentuk regulasi tambahan yang memberikan insentif finansial bagi media yang konsisten menyampaikan peringatan dini.
• Meningkatkan kolaborasi antara media, pemerintah, dan lembaga terkait (BMKG, BNPB) untuk memastikan penyampaian informasi bencana yang lebih efektif.
• Memperkuat pengawasan dan sanksi bagi media yang lalai dalam menyampaikan informasi peringatan dini, guna memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap regulasi.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan media penyiaran dapat tetap menjalankan perannya sebagai penyedia informasi publik yang andal, tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnisnya.

Sumber Artikel:
Khoiri Akhmadi. "Legal and Business Study Stop Press Early Warning Tsunami at Prime Time on iNews." UNTAG Law Review (ULREV), Volume 6, Issue 1, May 2022, PP 1 - 18.