PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PP, adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bekerja di bidang konstruksi. Dengan nama NV Pembangunan Perumahan, perusahaan ini didirikan oleh Bank Industri Negara pada tanggal 26 Agustus 1953. Pembangunan kompleks rumah dinas Semen Gresik adalah proyek pertama yang dikerjakan oleh perusahaan ini. Kemudian perusahaan ini diberi tugas untuk membangun beberapa hotel yang didanai oleh kompensasi perang Jepang, seperti Hotel Indonesia, Bali Beach, Ambarukmo Palace, dan Samudera Beach. Perusahaan ini diambil alih oleh pemerintah pada tanggal 29 Maret 1961, dan ditetapkan sebagai perusahaan negara (PN). Kemudian, pada tahun 1971, pemerintah mengubah statusnya menjadi persero. Perusahaan mulai berinvestasi di properti pada tahun 1991 dengan menyewakan ruangan di kantor pusat dan membangun sebuah perumahan di Cibubur. Selain itu, perusahaan ini mendirikan beberapa perusahaan patungan, seperti PT PP-Taisei Indonesia Construction, PT Mitracipta Polasarana, dan PT Citra Waspphutowa.

Perusahaan ini menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang berhasil mendapat sertifikasi ISO 9001 pada tahun 1993. Koperasi Karyawan Pemegang Saham Pembangunan Perumahan (KKPSPP) resmi memperoleh minoritas saham perusahaan pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, perusahaan menerbitkan buku "Prinsip-Prinsip Kontraktor", yang digunakan sebagai pedoman untuk perusahaan konstruksi di Indonesia. Perusahaan ini mendirikan PP University untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawannya pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mulai menerapkan prinsip konstruksi hijau untuk mengurangi dampak buruk konstruksi terhadap lingkungan. Perusahaan ini resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada 9 Februari 2010. Perusahaan ini berhasil menyelesaikan proyek investasi pertamanya pada tahun 2011, pembangunan PLTG berkapasitas 65 MW di Talang Duku, Sumatera Selatan. Kemudian, pada tahun 2012, perusahaan ini mulai membangun New Tanjung Priok, yang memiliki nilai proyek sebesar Rp 8,2 triliun. Selain itu, perusahaan ini juga membangun tujuh bandara di Indonesia.

Perusahaan mengambil PT PP Dirganeka pada tahun 2013 dan mengubah namanya menjadi PT PP Pracetak. Pada tahun yang sama, perusahaan juga membangun Divisi Properti dan kantor cabang di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2014, perusahaan mengambil PT Prima Jasa Aldo Dua dan mengubah namanya menjadi PT PP Peralatan. PT PP Properti resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada 19 Mei 2015. Pada tahun 2016, perusahaan membentuk divisi energi dan infrastruktur menjadi PT PP Energi dan PT PP Infrastruktur. Pada tahun yang sama, perusahaan ini menjadi yang pertama di Indonesia yang menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP) berbasis SAP. Perusahaan ini menjadi BUMN pertama di Indonesia yang mengeluarkan surat berharga perpetual pada tahun 2018.

Anak perusahaan

• PP Properti

Perusahaan ini terbentuk setelah pemisahan dari Divisi Properti milik Pembangunan Perumahan, yang telah beroperasi sejak tahun 1991, dan didirikan pada tahun 2013. Pada bulan Mei 2015, PP Properti resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia. Untuk mendapatkan kemampuan untuk membangun apartemen di Yogyakarta dan Cilegon, PP Properti juga mengakuisisi Limasland Realty dan Grahaprima Realtindo pada November 2018. PT PP Properti Tbk mengelola 35 rumah, 12 pusat perbelanjaan, dan 6 hotel hingga akhir 2020.

• PP Urban

Pengembangan kota, konstruksi, dan beton pracetak adalah bidang bisnis PT PP Urban. Bisnis ini didirikan sebagai unit bisnis dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan pada tahun 1989 dengan nama PT Prakarsa Dirga Aneka. Untuk membantu bisnis dari induknya, perusahaan ini awalnya bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan kemudian berkembang ke bisnis beton pracetak dan konstruksi.

• PP Presisi

Konstruksi sipil sederhana, pengoperasian erektor, pemasangan bekisting, penyewaan alat berat, dan pembuatan pondasi adalah beberapa layanan pendukung konstruksi yang difokuskan PT PP Presisi Tbk. Perusahaan ini didirikan pada 6 Mei 2004 dengan nama PT Prima Jasa Aldodua (PJA). Sampai 2012, bisnis ini berkonsentrasi pada penyediaan jasa penyewaan peralatan konstruksi berskala kecil. Pembangunan Perumahan resmi membeli perusahaan ini pada tahun 2014. Pada Juni 2014, perusahaan disebut "PT PP Alat Konstruksi" (juga disebut "PP Alkon"). Pada Juli 2014, perusahaan diubah menjadi "PT PP Peralatan Konstruksi", dan pada Maret 2017, namanya kembali diubah menjadi yang sekarang. Perusahaan ini resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia pada November 2017.

Sumber:

https://id.wikipedia.org

PT Len Industri (Persero) telah merumuskan serangkaian langkah strategis setelah dipercayakan sebagai holding BUMN industri pertahanan, yang dikenal sebagai Defend ID. Keanggotaan dalam holding ini mencakup perusahaan-perusahaan terkemuka seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dahana, menciptakan entitas gabungan yang kuat dalam industri pertahanan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama Len Industri, Bobby Rasyidin mengumumkan rencananya untuk secara bertahap melakukan spin off operasional bisnis induk holding, sebuah proses yang dijadwalkan akan berlangsung antara tahun 2022 hingga 2023. Langkah ini ditujukan untuk memberikan klarifikasi yang jelas terkait dengan fokus dan arah bisnis setiap entitas yang terlibat dalam holding.

Bobby menegaskan bahwa operasional bisnis Len Industri, baik yang terkait dengan pertahanan maupun yang tidak, akan dialihkan ke dalam entitas anak perusahaannya. Hal ini merupakan upaya strategis untuk memastikan kejelasan dan keefektifan dalam pengelolaan berbagai lini bisnis yang dimiliki oleh Len Industri.

Penting untuk dicatat bahwa keberadaan holding, menurut Bobby, diharapkan mampu meminimalkan potensi tumpang tindih produk antaranggota Defend ID. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya memberikan kejelasan organisasional, tetapi juga bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi di antara anggota holding dalam pengembangan produk dan layanan pertahanan.

Sebagai induk holding, Len Industri juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan integrasi elektronik tiga matra TNI, yang mencakup unsur darat, laut, dan udara. Bobby menyatakan bahwa Len dan anggota Defend ID lainnya akan fokus pada pengembangan dan implementasi teknologi yang mendukung kebutuhan pertahanan secara menyeluruh di seluruh ranah tersebut.

Dengan demikian, setelah holding beroperasi sepenuhnya, Len, bersama dengan PTDI, PAL, Pindad, dan Dahana, akan dapat menetapkan fokus bisnis dan program prioritas masing-masing. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Len Industri dalam mendukung visi strategis pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan nasional serta memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini.

Disadur dari: https://ekonomi.republika.co.id/berita/r84mn1349/resmi-terbentuk-defend-id-berbagi-peran-dalam-penguatan-pertahanan?

PT Hutama Karya (Persero) adalah perusahaan milik negara Indonesia yang bekerja dalam konstruksi dan pengembangan properti dan infrastruktur. Perusahaan ini awalnya berdiri sebagai cabang dari Hollandsche Beton Maatschappij (HBM) di Indonesia, dan selama masa pendudukan Belanda, telah mengerjakan banyak proyek konstruksi. Cabang tersebut secara resmi dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1961, dan namanya diubah menjadi PN Hutama Karya. Setelah itu, perusahaan ini mengerjakan sejumlah proyek besar. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Monumen Dirgantara di Jakarta Selatan dan Gedung DPR/MPR di Jakarta Pusat. Perusahaan ini menjadi yang pertama di Indonesia pada tahun 1970 untuk menggunakan sistem beton prategang BBRV dari Swiss untuk pembangunan Jembatan Semanggi. Selanjutnya, perusahaan ini mendirikan divisi beton prategang. Perusahaan ini resmi diubah menjadi persero pada tanggal 15 Maret 1973. Perusahaan ini mendirikan unit bisnis HakaPole pada tahun 1980-an untuk membuat tiang lampu jalan yang terbuat dari baja segi delapan.

Perusahaan ini berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan jembatan bentang panjang pada tahun 1990-an. Kemudian, untuk mendukung operasinya, ia mendirikan sejumlah anak usaha dan perusahaan patungan. Perusahaan ini berkembang ke bisnis pembangunan bangunan tinggi dan jalan tol pada tahun 2000-an. Pemerintah memberikan tugas kepada perusahaan untuk mengusahakan jalan tol di Pulau Sumatra pada tahun 2014. Pada tahun 2016, perusahaan mendapat konsesi untuk mengusahakan ruas Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta sepanjang 14,25 kilometer. Pada tahun 2017, perusahaan mendapat perpanjangan hak untuk mengusahakan jalan tol tersebut dari hanya 16 tahun 3 bulan menjadi 36 tahun. Pada tahun yang sama, perusahaan juga mendapat tugas dari pemerintah untuk mengusahakan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas S sepanjang 14,25 kilometer.

Jalan Tol Trans Sumatera

Sistem jaringan jalan sangat penting di negara kepulauan Indonesia dengan 17.508 pulau untuk menghubungkan orang dan bisnis dengan pekerjaan, layanan, pasar, mengurangi biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan industri. Pemerintah menempatkan konektivitas tinggi sebagai prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah memberikan mandat kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatra melalui Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015.

Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh dengan panjang 2.765. km melalui 24 jalur berbeda. Diproyeksikan beroperasi penuh pada tahun 2024. Pulau Sumatra memainkan peran penting dalam perekonomian negara, karena merupakan pulau terbesar kedua di Nusantara dan memiliki lebih dari 55 juta penduduk. Dia memiliki banyak potensi alam dan komoditas, termasuk gas alam, batu bara, kopi, minyak kelapa sawit, karet, dan minyak bumi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Sumatra menyumbang 22,21% PDB Indonesia pada tahun 2015, menjadi yang terbesar kedua setelah Jawa. Oleh karena itu, kemajuan dan keberlanjutan ekonomi Pulau Sumatra sangat penting untuk menjamin stabilitas dan pertumbuhan. Perkembangan wilayah sekitar akan terhambat jika pertumbuhan terhenti.

Anak perusahaan

• PT HK Realtindo

Ketika ekonomi Indonesia mulai bangkit pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, Hutama Karya memanfaatkan kesempatan untuk masuk ke industri properti. Peningkatan industri properti yang signifikan dipengaruhi langsung oleh pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2010, bisnis terus mengembangkan usahanya dan secara resmi mendirikan anak usaha pertamanya, PT HK Realtindo. HK Realtindo telah berkembang menjadi pesaing kuat dalam industri properti Indonesia dalam waktu hanya lima tahun. Dalam berbagai proyek properti seperti Menara H Rasuna Said, H Residence MT. Haryono, dan Kubikahomy di BSD, HK Realtindo terus menghasilkan proyek pengembangan berkualitas tinggi yang melampaui harapan klien.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya, HK Realtindo mengambil beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah penerbitan surat utang jangka menengah (MTN) sebesar Rp550 miliar pada tahun 2015, yang menunjukkan optimisme perusahaan di mata investornya. Selain itu, HK Realtindo terus berkomitmen pada pengembangan properti, dengan merencanakan IPO sebelum tahun 2020.

• PT Hakaaston

PT Hakaaston didirikan sebagai bagian dari rencana pengembangan bisnis Hutama Karya. Ini bekerja di bidang aspal beton (hot mix), beton campuran siap pakai, konstruksi, dan perdagangan. PT Hakaaston adalah anak perusahaan Hutama Karya yang menawarkan berbagai macam produk untuk digunakan dalam pembangunan jalan raya, bandara, jalan lingkungan, lapangan parkir, dan sarana lainnya. Hutama Karya awalnya memiliki beberapa pabrik pencampuran aspal (AMP atau Asphalt Mixing Plant). Pada tahun 2010, semua AMP digabungkan dan dibentuk menjadi PT Hakaaston.

Hakaaston ditugaskan untuk mengeksplorasi dan memasuki pasar baru sebagai bagian dari pertumbuhan pasar infrastruktur Indonesia. Aspal beton, aspal dingin (aspal emulsi), lapisan fondasi agregat kelas A dan kelas B, batu pecah untuk campuran beton, dan produk perdagangan aspal dan semen adalah semua produk yang dibuat. Selain itu, perusahaan menyediakan layanan penghamparan dan pemadatan. Di lokasi unit produksi, ada AMP, pabrik peleburan batu, alat penghamparan, dan peralatan laboratorium yang memadai. Saat ini, mereka berada di berbagai tempat di Jawa, Sumatra, dan NTB.

• PT HK Infrastruktur

PT HK Infrastruktur (HKI) adalah kontraktor yang berpengalaman dalam membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Perusahaan ini terkenal karena telah membantu membangun jalan tol Cinere-Jagorawi, Mojokerto-Kertosono, dan Trans Sumatra di bagian Palembang-Indralaya dan Pekanbaru-Dumai. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 setelah Hutama Karya menyelesaikan proyek Jalan Tol Trans Sumatra. Ini adalah bagian dari rencana perusahaan untuk memperluas portofolio layanan teknik sipilnya.

HK Infrastruktur adalah reformasi dari Anak Perusahaan Hakapole yang telah lama berdiri, yang kemudian beralih menjadi kontraktor infrastruktur untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatra. Didirikan sebagai HK Infrastruktur adalah langkah penting bagi Hutama Karya dalam transformasinya dari perusahaan konstruksi menjadi pengembang kelas dunia paling bernilai di Indonesia.

Disadur dari: https://id.wikipedia.org/wiki/Hutama_Karya

Apa itu PT Pertamina?

PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan milik negara Indonesia yang terutama bergerak di bidang minyak dan gas. PT Pertamina memiliki beberapa subholding yang masing-masing bergerak di bidang hulu, kilang dan petrokimia, komersial dan perdagangan, gas, listrik dan energi terbarukan, dan pengapalan untuk menjalankan operasi utamanya. Selain itu, perusahaan ini juga beroperasi di bidang asuransi, layanan kesehatan, penerbangan, dan pengembangan properti melalui anak-anak usahanya yang lain.

Visi, misi, dan tujuan perusahaan

PT Pertamina memiliki misi yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat". Misi dari PT Pertamina diserati dengan visi yaitu "Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia".

Sejarah perusahaan

PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina) didirikan oleh pemerintah Indonesia pada 10 Desember 1957 untuk mengelola ladang minyak di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. PN Pertambangan Minyak Nasional (Permina) didirikan sebagai perusahaan negara (PN) pada tahun 1961. Pada tahun 1968, perusahaan ini digabung dengan PN Pertambangan Minyak Indonesia (Pertamin) untuk membentuk PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina). Pada tanggal 1 Januari 1972, nama perusahaan ini kemudian diubah menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Perusahaan ini diubah menjadi sebuah persero pada bulan September 2003 sebagai pelaksanaan UU No 22 Tahun 2001. Namanya juga diubah menjadi yang sekarang.

Anak perusahaan

• Hulu
  PT Pertamina Hulu Energi bertanggung jawab atas pengelolaan bisnis hulu minyak dan gas bumi serta energi, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan bisnis yang terkait dan atau mendukung bisnis ini.

• Gas

  PT Pertamina Gas Negara Tbk berurusan dengan gas alam dan produk turunannya, termasuk transportasi, distribusi, pemrosesan, dan operasi lainnya.

• Komersial & Perdagangan

  PT Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan penyimpanan, transportasi, dan perdagangan minyak bumi serta layanan konstruksi fasilitas minyak dan gas.

• Listrik & Energi Terbarukan

  PT Pertamina Power Indonesia melakukan pekerjaan di PLTU Jawa-1 dan mengelola FSRU PLTU Jawa-1.

• Kilang & Petrokimia

  PT Kilang Pertamina Internasional mengawasi enam kilang minyak Pertamina yang ada di Indonesia.

• Pengapalan

  PT Pertamina International Shipping melakukan pengiriman barang dari dan ke luar Indonesia.
  
  Adapun beberapa perusahaan pendukung seperti PT Tugu Pratama Indonesia yang mengatasi asuransi kerugian untuk operasi migas dan kapal laut.

Apa itu PT Pertamina Gas Negara?

PT Pertamina Gas Negara Tbk, juga dikenal sebagai Pertamina Gas Negara, adalah anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang gas alam. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan memiliki pipa distribusi gas alam sepanjang 5.703 kilometer dan pipa transmisi gas alam sepanjang 5.073 kilometer, yang terutama terletak di wilayah Jawa dan Sumatra.

Perusahaan ini didirikan dengan nama NV Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij (NIGM) pada tahun 1863. NIGM mendirikan pabrik gas berbasis kokas di Surabaya dan Jakarta pada tahun 1879. Setelah berkembang menjadi perusahaan pembangkit listrik, NIGM mengubah namanya menjadi NV Overzeese Gas en Elektriciteitsmaatschappij (OGEM) pada tahun 1950. Perusahaan pembangkit listrik dan produksi gas yang ada di Indonesia, termasuk milik OGEM, dinasionalisasi oleh pemerintah pada tahun 1959. Pada tahun 1961, pemerintah juga membentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) untuk mengelola aset tersebut. Pada tahun 1965, bisnis produksi gas BPU PLN diubah menjadi sebuah perusahaan negara (PN).

Perusahaan berhenti menyalurkan gas berbasis kokas pada tahun 1974 dan mulai menyalurkan gas alam. Perusahaan ini diubah menjadi perusahaan umum (Perum) pada tahun 1984 dan kembali menjadi persero pada tahun 1994. Perusahaan menyelesaikan pembangunan pipa transmisi gas alam ruas Grissik-Duri pada tahun 1998. Pada tahun 2002, perusahaan mendirikan PT Transportasi Gas Indonesia (Transgasindo) untuk mengoperasikan pipa tersebut. Pada tahun 2003, perusahaan berhasil menyelesaikan pembangunan pipa transmisi gas alam ruas Grissik-Batam-Singapura, yang kemudian juga dioperasikan oleh Transgasindo. Perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada bulan Desember 2003.

Pembangunan pipa transmisi gas alam South Sumatera-West Java, yang terdiri dari SSWJ I (ruas Stasiun Penerima Gas Pagardewa-Bojonegara) dan SSWJ II (ruas Grissik-Muara Bekasi), telah selesai pada Oktober 2007. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara juga didirikan pada tahun 2007 untuk mengelola dan memelihara jaringan kabel serat optik yang dibangun di bawah pengoperasian SCADA. Ini dilakukan untuk memastikan keandalan transmisi gas alam di jalur Grissik-Batam-Singapura. Perusahaan ini mendirikan PT PGAS Solution pada tahun 2009 untuk melakukan bisnis EPC dan operasi dan pemeliharaan. Perusahaan ini juga mendirikan PT Nusantara Regas bersama Pertamina setahun kemudian untuk bekerja di bidang regasifikasi gas alam.

Perusahaan membentuk PT Saka Energi Indonesia dan PT Gagas Energi Indonesia pada tahun 2011 untuk beroperasi di bidang hulu dan hilir gas alam. Setahun kemudian, perusahaan juga membentuk PT PGN LNG Indonesia untuk beroperasi di bidang pengadaan dan regasifikasi LNG. Pada tahun 2014, perusahaan membentuk PT Permata Graha Nusantara untuk beroperasi di bidang manajemen aset, penyediaan tenaga kerja, dan manajemen fasilitas. PT Kalimantan Jawa Gas menyelesaikan pembangunan pipa transmisi gas alam Kalija I, yang membentang sepanjang 210 kilometer dari Blok Kepodang ke PLTG Tambak Lorok di Semarang, pada Agustus 2015.

Dalam upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas, pemerintah secara resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Pertamina pada bulan April 2018. Pada bulan Desember 2018, perusahaan ini mengambil alih mayoritas saham PT Pertamina Gas yang sebelumnya dipegang oleh Pertamina. Untuk menegaskan statusnya sebagai bagian dari Pertamina, perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan mulai berbisnis dengan nama "Pertamina Gas Negara" pada bulan Desember 2021.

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertamina

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_Gas_Negara

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), yang populer dikenal sebagai ASDP, merupakan entitas milik negara Indonesia yang fokus pada sektor transportasi air. Peran utama perusahaan ini adalah menyediakan layanan transportasi publik antar pulau yang berdekatan, menghubungkan pulau-pulau besar, dan memberikan akses transportasi publik ke daerah-daerah yang belum terjangkau melalui penyeberangan. Hingga tahun 2022, ASDP telah mendirikan 4 kantor regional dan 27 kantor cabang yang mengelola 36 pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia, mendukung jaringan layanan mereka.

Sejarah ASDP dimulai pada 27 Maret 1973 dengan nama Proyek Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (PASDF) di bawah naungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Ferry (DLLASDF), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan. Pada 1980, PASDF berganti nama menjadi Proyek Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (PASDP), bertanggung jawab atas layanan penyeberangan antar pulau, terminal umum penyeberangan, dan keselamatan sistem transportasi air.

Transformasi berlanjut pada tahun 1986, ketika PASDP berubah status menjadi perusahaan umum (Perum) dengan nama Perum Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Perum ASDP). Pada 1992, ASDP berubah lagi menjadi persero dengan nama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Persero), menunjukkan kemampuan bersaingnya di pasar dengan BUMN dan swasta, tetapi tetap mempertahankan perannya sebagai penyedia layanan penyeberangan perintis. Pada tahun 2004, perubahan nama menjadi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah bagian dari transformasi bisnis yang bertujuan membuat ASDP lebih kontributif terhadap negara.

Pada 2008, ASDP memulai transformasi bisnis yang melibatkan modernisasi operasional, infrastruktur, dan teknologi untuk memenuhi standar internasional. Kemudian, pada 2019, anak usaha ASDP, yaitu Indonesia Ferry Property, menjalin kemitraan dengan Pembangunan Perumahan untuk mengembangkan Kawasan Marina Labuan Bajo, sebuah destinasi pariwisata yang menjadi prioritas tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen ASDP dalam berkontribusi pada pengembangan sektor pariwisata Indonesia.

Selama perjalanannya, ASDP telah membuktikan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi standar internasional dalam operasionalnya. Transformasi bisnis yang dimulai pada tahun 2008 menjadi landasan bagi perusahaan untuk terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Komitmen ASDP dalam memberikan kontribusi positif bagi negara tidak hanya tercermin dalam pengembangan infrastruktur transportasi, tetapi juga dalam upayanya untuk mendukung sektor pariwisata, yang menjadi salah satu potensi besar Indonesia.

Dengan melihat sejarah dan pencapaian ASDP hingga saat ini, tidak diragukan lagi bahwa perusahaan ini akan terus menjadi salah satu pilar utama dalam sektor transportasi air Indonesia. Melalui dedikasi, inovasi, dan komitmen terhadap pelayanan publik, ASDP tetap menjadi bagian integral dari pertumbuhan dan kemajuan negara. Dengan demikian, kita dapat melihat masa depan yang cerah bagi ASDP sebagai penggerak utama dalam menjembatani konektivitas antar pulau-pulau di Indonesia dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sumber:

https://id.wikipedia.org

Indonesia akan sangat merugi jika produsen senjata Republik Indonesia terbukti menjual peralatan militer ke Myanmar, pasca kudeta Februari 2021 yang telah menjerumuskan Myanmar ke dalam konflik dan kekacauan berkepanjangan. Pada Senin (2 Oktober), aktivis hak asasi manusia mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelidiki dugaan penjualan senjata ke junta Myanmar. Diduga, penjualan dilakukan oleh perusahaan milik negara PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), melalui perusahaan pialang milik putra seorang menteri di rezim militer Myanmar.

Ketiga perusahaan milik negara tersebut membantah tuduhan jual beli senjata. Perusahaan induk pertahanan negara Defend Id bahkan mengeluarkan pernyataan mendukung penuh resolusi Majelis Umum PBB untuk menghentikan kekerasan di Myanmar. Selain mendukung resolusi tidak mengikat tahun 2021, yang “menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar”, Indonesia selama bertahun-tahun berada di garis depan dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi di sana. Indonesia pertama-tama membantu transisi demokrasi dan krisis pengungsi Rohingya.

Kemudian yang terbaru, saat Indonesia merespons kudeta. Seberapa besar keberhasilan yang dicapai Jakarta dan negara-negara ASEAN akan sangat bergantung pada siapa yang ditanya. Namun, yang jelas Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang bersikap tegas penuh prinsip terkait krisis yang terjadi akibat kudeta. Beberapa negara telah dituduh membiarkan pemerintahan tangan besi junta, termasuk melalui kesepakatan jual beli senjata ilegal. Pada Mei lalu, seorang pakar hak asasi manusia PBB melaporkan bahwa, sejak kudeta, junta telah mengimpor senjata dan perlengkapan lainnya senilai setidaknya $1 miliar dolar Amerika, meskipun ada sanksi berat dari komunitas internasional.

Organisasi internasional tidak dapat berbuat banyak dalam hal membendung aliran senjata ke Myanmar, ketika negara-negara seperti China dan Rusia memasok barang-barang tersebut bagi rezim di Myanmar. Singapura, negara tetangga Myanmar di ASEAN, juga menghadapi kontroversi serupa soal perdagangan senjata. Pengadilan negara itu sempat memberi sanksi keras pada pedagang senjata lokal yang mengakui telah melanggar hukum nasional dengan menjual perangkat keras militer ke Myanmar.

Karenanya, keterlibatan Indonesia, jika terbukti, berisiko mengorbankan posisi istimewa negara ini sebagai juru damai antara rakyat Myanmar dan rezim pendudukan. Jika benar ada jual beli senjata, Indonesia pasti akan dituduh telah menerapkan standar ganda. Jakarta akan kehilangan kredibilitas jika perusahaan-perusahaan milik RI terbukti menjual senjata ke Myanmar, sementara di sisi lain para diplomatnya memperjuangkan penghentian kekerasan dengan segera serta mempromosikan rencana perdamaian regional dalam Konsensus Lima Poin (5 Point Consensus atau 5PC). 5PC menyerukan penghentian segala kekerasan, mengadakan dialog inklusif, penunjukan dan pengiriman utusan khusus, serta pengiriman bantuan kemanusiaan.

Jual beli senjata di Myanmar juga akan sangat melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang menghormati supremasi hukum. Posisi demikian sudah secara konsisten dilakukan oleh pejabat keamanan nasional dan dinas luar negeri Indonesia dalam negosiasi diplomatik dan perjanjian internasional. Terlebih lagi, Indonesia akan kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat Myanmar. Secara historis, sebagian pejabat pemerintah di Myanmar memandang Indonesia sebagai kakak laki-laki sekaligus teladan, karena “soft landing” yang dilakukan militer Indonesia saat harus mengakhiri peran publik.

Bagaimana pun, Indonesia secara bertahap kehilangan posisi sebagai mitra internasional yang dapat diandalkan, setelah junta Myanmar mengambil alih kekuasaan. Jakarta tidak boleh kehilangan pengaruhnya, khususnya di kalangan masyarakat yang menentang pemerintahan militer, yang sebagian besar bergantung pada intervensi ASEAN dan pemberian bantuan dari perhimpuna tersebut. Dan yang terakhir, penjualan senjata kepada rezim yang terlibat dalam teror dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih-lebih karena rezim kadang-kadang melabeli lawan politiknya sebagai teroris dan memanfaatkan perempuan dan anak-anak sebagai sandera. Komnas HAM harus menyelidiki tuduhan tersebut secara terbuka dan transparan. Komnas HAM harus membantu pemerintah menegakkan supremasi hukum, menghindari tambahan noda di wajah institusi militer Indonesia.

Disadur dari: thejakartapost.com