Sembilan aplikasi prioritas yang diharapkan akan tersedia pada kuartal ketiga tahun 2024, akan memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik seperti KTP digital, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa program sembilan aplikasi prioritas ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. 

Pemerintah Indonesia mendorong strategi pemerintahan digital selangkah lebih maju setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional pada 18 Desember lalu.

Peraturan ini akan menjadi acuan utama bagi instansi pemerintah dalam membuat aplikasi layanan publik. Perpres ini juga menunjuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai badan teknologi pemerintah. Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), optimis bahwa peraturan ini akan mengatasi silo-silo pemerintahan digital di Indonesia.

 “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan memiliki layanan digital terintegrasi yang mengedepankan interoperabilitas data dan berorientasi pada kebutuhan warga negara (citizen-centric),” ujar Anas, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2023.

 Anas mengatakan bahwa selama ini masyarakat dibingungkan dengan banyaknya aplikasi pemerintah, sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pelayanan yang cepat. Dengan terbitnya Perpres 82/2023, Pemerintah akan fokus pada sembilan aplikasi prioritas, memangkas 27.000 aplikasi layanan publik yang saling tumpang tindih.  

Pemerintah sebelumnya telah mengidentifikasi lebih dari 24.000 aplikasi yang terduplikasi, lapor GovInsider. “Masyarakat tidak lagi bingung ketika harus mengisi data berulang kali, bolak-balik ke berbagai instansi untuk mendapatkan layanan. Presiden menginstruksikan kami untuk membuat aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan oleh masyarakat,” janjinya.

9 aplikasi untuk 9 layanan prioritas
 
Dalam Perpres tersebut, pemerintah telah menetapkan sembilan aplikasi super prioritas yang bertujuan untuk mendukung sembilan layanan publik. Aplikasi-aplikasi tersebut akan mencakup layanan publik yang terintegrasi serta layanan infrastruktur publik digital yang esensial.

Superapps terintegrasi ini akan mencakup layanan pendidikan terintegrasi, layanan kesehatan terintegrasi, layanan bantuan sosial terintegrasi, dan layanan kepolisian terintegrasi. Dalam hal infrastruktur publik digital, Pemerintah akan mengembangkan aplikasi super yang mencakup identitas digital, layanan keuangan digital, dan platform pertukaran data nasional. 

Selain itu, akan ada juga aplikasi untuk layanan portal layanan publik, termasuk layanan infrastruktur pusat data nasional, serta aplikasi yang menawarkan layanan administrasi untuk pegawai negeri. Menurut Anas, kesembilan aplikasi super yang menurut peraturan harus diluncurkan ke publik selambat-lambatnya pada kuartal ketiga tahun 2024 ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. 

“Masyarakat tidak perlu lagi membawa identitas fisik untuk mengakses layanan, cukup dengan menunjukkan identitas digital melalui smartphone. Demikian juga dengan pengurusan dokumen, pendaftaran layanan kesehatan dan pendidikan, dan banyak lagi yang akan menjadi lebih mudah.”

Menurut peraturan baru ini, beberapa aplikasi Pemerintah yang paling sukses akan diperluas untuk mengintegrasikan layanan baru dan berfungsi sebagai superapps baru. Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain adalah Platform Merdeka Mengajar, aplikasi pendidikan, aplikasi kesehatan, dan aplikasi Identitas Kependudukan Digital.

Beberapa aplikasi lainnya telah diluncurkan dan masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, termasuk Satu Data Indonesia dan layanan SIM online. 

Peran Peruri sebagai GovTech Indonesia
 
Dalam acara tersebut, Menteri BUMN menjelaskan beberapa pertimbangan penunjukan Peruri sebagai GovTech. Alasan pertama adalah bahwa GovTech harus memulai proyek dan inisiatif sekarang, sedangkan membentuk badan layanan umum baru untuk melakukannya akan memakan waktu.

 Kedua, Peruri adalah BUMN yang sepenuhnya didanai oleh Pemerintah. Pemerintah memutuskan untuk menunjuk Peruri karena tidak berorientasi pada keuntungan, tidak seperti BUMN lain yang merupakan perusahaan terbatas dan perusahaan publik, seperti PT Telkom. 

“Selain itu, Peruri dinilai lebih siap karena sudah mulai menyediakan layanan digital,” kata Menteri Anas. Sebagai GovTech, Peruri akan diberikan kewenangan yang cukup luas untuk berkolaborasi dengan BUMN atau badan usaha swasta, dan diperbolehkan merekrut tenaga kerja tambahan, termasuk tenaga terampil di bidang teknologi.

 Menurut Anas, kantor transformasi digital di Kementerian Kesehatan dan edukasi teknologi pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya telah menunjukkan keberhasilan dalam pemerintahan digital. Kedua lembaga ini juga menjadi tolok ukur bagaimana unit teknologi dapat berkolaborasi dengan kementerian. Namun, kemampuan mereka terbatas karena adanya pembatasan dalam perekrutan talenta digital, katanya.

Dengan penunjukan Peruri, proses integrasi akan berjalan lebih cepat dan tanpa hambatan. “Peruri tidak akan mengambil alih inisiatif yang telah dilakukan oleh kementerian, tetapi akan mendukung institusi pemerintah dalam mencapai tujuan yang diharapkan,” jelas Anas. Menteri mengatakan bahwa negara-negara dengan peringkat indeks pengembangan pemerintahan tertinggi telah berhasil meningkatkan layanan pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional mereka berkat GovTech.

 “Peringkat EGDI Indonesia pada tahun 2020 berada di posisi 88, dan pada tahun 2022 naik ke posisi 77. Kami yakin dengan hadirnya GovTech akan mempercepat integrasi layanan pemerintah dan peringkat EGDI Indonesia akan terus meningkat ke posisi yang lebih baik,” katanya. 

Disadur dari: govinsider.asia
 

Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia bermitra dalam investasi Millennium Challenge Corporation senilai $649 juta untuk mengatasi salah satu hambatan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu intermediasi keuangan yang mahal dan kurang berkembang.

Indonesia kompak infrastruktur dan keuangan akan berfokus pada peningkatan pembiayaan infrastruktur - terutama infrastruktur transportasi dan logistik - dan meningkatkan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki kebutuhan infrastruktur yang besar namun investasi komersial yang terbatas, sehingga menghambat barang untuk menjangkau pasar baru dan masyarakat Indonesia tidak dapat berpartisipasi penuh dalam pasar global.

Sementara itu, UMKM Indonesia merupakan sumber utama kegiatan ekonomi dan lapangan kerja bagi mayoritas penduduk Indonesia, tetapi banyak UMKM Indonesia - terutama yang dimiliki oleh perempuan - memiliki akses terbatas terhadap pinjaman dan modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka.

Indonesia infrastruktur dan keuangan kompak akan mengatasi tantangan ini melalui tiga proyek: Proyek Peningkatan Layanan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik Proyek Pengembangan Pasar Keuangan (Financial Markets Development Project/ FMDP); dan Proyek Akses Keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dimiliki oleh Perempuan (MSME Finance Project).

Proyek 1 - proyek peningkatan layanan aksesibilitas transportasi dan logistik
Proyek atlas akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kota di lima provinsi untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dan pedoman investasi, menciptakan cetak biru untuk perencanaan dan persiapan infrastruktur yang lebih baik di tingkat kota di seluruh Indonesia.

Investasi di lima provinsi prioritas yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali, yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia, akan meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi infrastruktur transportasi serta meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas, menghasilkan penghematan waktu bagi para komuter, meningkatkan penggunaan moda transportasi umum, dan mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi. Proyek ini juga akan mendukung rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia dengan berfokus pada proyek-proyek infrastruktur transportasi nol emisi.

Proyek 2 -proyek pengembangan pasar keuangan
Indonesia memiliki kebutuhan infrastruktur yang sangat besar di seluruh kepulauan yang luas, tetapi struktur pinjaman saat ini berisiko tinggi dan menghalangi perusahaan-perusahaan sektor swasta untuk berinvestasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang diperkirakan mencapai 1,5 triliun rupiah, Proyek PMK bertujuan untuk bekerja sama dengan para pemberi pinjaman dan sektor swasta
untuk meningkatkan pembiayaan hibah dan mengurangi risiko serta mendanai proyek-proyek infrastruktur berkualitas tinggi, sejalan dengan Strategi Pengembangan Pasar Keuangan Pemerintah Indonesia dan Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (kemitraan transisi energi adil).

Proyek PMK bertujuan untuk mencapai financial close pada sekitar 10 transaksi perintis, termasuk instrumen utang daerah dan obligasi hijau, yang kemudian dapat direplikasi di seluruh Indonesia. Proyek ini akan menciptakan peluang bagi pemberi pinjaman baru, terutama pemberi pinjaman Indonesia, untuk berinvestasi di infrastruktur transportasi, membuat pasar lebih kompetitif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Proyek 3 - MSME proyek pembiayaan 
Meskipun 99% dari seluruh perusahaan di Indonesia adalah UMKM, perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki akses yang penting terhadap kredit, hanya menyumbang 21,3% dari seluruh pinjaman bank, sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi. Berinvestasi di UMKM memiliki dampak yang luas, karena pertumbuhan UMKM tidak hanya secara langsung meningkatkan pendapatan pemilik UMKM, tetapi juga berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan membantu menumbuhkan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Perempuan, meskipun merupakan mayoritas pengusaha UMKM, menghadapi hambatan sosio-ekonomi dan hukum, yang menghalangi kemampuan mereka untuk mendapatkan NPWP dan registrasi usaha, yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan pinjaman. Proyek Pembiayaan UMKM akan mendukung pertumbuhan UMKM dan mengatasi hambatan khusus yang dihadapi pengusaha perempuan dengan memberikan pelatihan kapasitas bisnis dan bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

Hal ini akan mencakup penyediaan pelatihan literasi digital dan keuangan serta kegiatan peningkatan kapasitas bisnis. Proyek Keuangan UMKM juga akan mengujicobakan fasilitas keuangan inklusif gender untuk meningkatkan pinjaman yang diberikan kepada UMKM milik perempuan sekaligus memperkuat data keuangan dan teknis pemerintah secara keseluruhan tentang UMKM untuk memungkinkan pembuatan kebijakan berbasis bukti dan berbasis data yang lebih baik.

Tentang MCC
Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah lembaga independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Didirikan pada tahun 2004, MCC memberikan hibah dan bantuan dengan jangka waktu terbatas kepada negara-negara yang memenuhi standar ketat dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap hak-hak demokratis.

Disadur dari: usembassy.gov

Hubungan Indonesia -Tiongkok telah mencapai dimensi baru dalam beberapa tahun terakhir. Pembukaan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung (HSR) baru-baru ini - sebuah perusahaan patungan antara perusahaan milik negara Tiongkok dan Indonesia - menandai tonggak penting dalam hubungan bilateral. Proyek besar ini telah mengatasi perbedaan pendapat dan diterima sebagai sebuah kebanggaan nasional. Badan-badan pemerintah Indonesia tidak lagi malu-malu untuk menunjukkan kedekatan mereka dengan rekan-rekan Tiongkok, karena sensitivitas politik telah menjadi bagian dari masa lalu.

Kampanye media sosial para elit negara telah membentuk kembali modal Tiongkok sebagai elemen penting dalam rencana pembangunan Indonesia yang sangat digembar-gemborkan-mulai dari investasi di bidang manufaktur kendaraan listrik (EV) dan teknologi digital, perpanjangan rute HSR dari Bandung ke Surabaya dan investasi di bidang transisi energi, hingga pengembangan kota ramah lingkungan Rempang yang kontroversial.

Beberapa pengamat, termasuk Dewi Fortuna Anwar, menafsirkan hubungan Indonesia yang membaik dengan Cina sebagai hasil dari strategi lindung nilai dan pragmatisme ekonomi Jakarta. Seperti yang dikatakan oleh sebuah kolom baru-baru ini di The Economist, dorongan yang terakhir ini terkait dengan latar belakang Presiden Jokowi sebagai seorang pengusaha, yang melihat kepentingan nasional Indonesia dalam istilah ekonomi yang sempit, dan akan meladeni siapa pun yang dapat memberikan kesepakatan yang menguntungkan.

Namun, hubungan ekonomi yang membaik ini didukung oleh lebih dari sekadar pragmatisme ekonomi atau keistimewaan masing-masing pemimpin. Ini adalah cara-cara keterlibatan Cina yang berbeda yang telah begitu menarik bagi para elit Indonesia. Modus keterlibatan, dalam konteks ini, tidak boleh disamakan dengan politik ekonomi secara umum, atau terutama dengan penggunaan langkah-langkah ekonomi koersif oleh Cina untuk membuat negara lain bertindak sesuai dengan keinginannya.

Sebaliknya, berbagai komponen politik dan ekonomi merupakan cara-cara keterlibatan - dan di antara komponen-komponen ini adalah pendekatan keseluruhan suatu negara terhadap pembangunan ekonomi.Apa yang menonjol dalam konteks hubungan Cina-Indonesia adalah bahwa pendekatan Cina terhadap kerja sama pembangunan dengan Indonesia selaras dengan strategi pembangunan Indonesia. Lebih penting lagi, seperti yang saya kemukakan di sini, pendekatan tersebut telah memberikan kelonggaran bagi para elit negara Indonesia untuk tidak hanya mengejar strategi pembangunan atas dasar kepentingan nasional, tetapi juga untuk memanfaatkan pembangunan demi tujuan-tujuan legitimasi politik mereka.

Komplementaritas kelembagaan
Pendekatan Cina terhadap kerja sama pembangunan didukung oleh fitur-fitur kelembagaan tertentu: pengambilan keputusan yang cepat; cakrawala pembiayaan jangka panjang yang praktis; dan keterbukaan terhadap negosiasi berjenjang untuk mengakomodasi kebutuhan para pemimpin negara tuan rumah.

Fitur-fitur ini sangat sesuai dengan lanskap ekonomi politik Indonesia yang beragam. Indonesia telah berusaha mempertahankan tatanan ekonomi internasional yang liberal, misalnya dengan mendorong perjanjian perdagangan bebas, dan pada saat yang sama menentang keputusan WTO yang memberlakukan larangan ekspor mineral secara sepihak. Ia berkomitmen untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam infrastruktur, sementara membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan milik negara untuk mengalahkan investasi swasta. Pemerintah menekankan pentingnya developmentalisme negara, namun tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang konservatif-sesuatu yang telah lama menjadi batu sandungan bagi pemerintah untuk mendanai pengembangan industri padat modal seperti hilirisasi nikel dan produksi baterai.

Singkatnya, masalah pembangunan Indonesia telah lama terjerat dalam keterbukaan dan nasionalisme ekonomi, boom dan bust komoditas, teknokrasi dan politik. Dalam konstelasi kebijakan seperti itu, Indonesia membutuhkan mitra pembangunan yang memiliki toleransi risiko yang tinggi, dan yang cukup fleksibel untuk menghadapi ayunan pendulum politik dan kebijakan. Dalam hal ini, Cina unggul, berkat kebijakan fiskal yang longgar dan ketersediaan “modal sabar” yang ditandai dengan toleransi risiko yang lebih besar dan kesediaan untuk menghadapi gejolak kebijakan di negara tuan rumah, dibandingkan dengan modal Barat dan modal swasta.

Dalam kasus HSR Jakarta-Bandung, terlepas dari kontroversi seputar masalah utang dan profitabilitas, yang sering diabaikan adalah bahwa fitur yang menonjol dari pembiayaan pembangunan Cina-memberi kelonggaran bagi para elit negara untuk memberikan konsesi melalui negosiasi berjenjang-telah memberikan legitimasi politik bagi para elit negara di Indonesia.

Dalam praktik pembangunan ortodoks, seperti yang dapat dengan mudah ditelusuri dalam dokumen-dokumen OECD atau Bank Dunia, kepemilikan negara dalam sebuah proyek pembangunan telah lama menjadi prinsip utama yang paling utama. Intinya adalah bahwa negara penerima atau tuan rumah harus memiliki kepentingan langsung dalam pemrograman bantuan dan rasa kepemilikan di semua tahap. Dalam praktiknya, Indonesia telah menemukan bahwa donor multilateral dan pemerintah Barat berusaha mengendalikan apa yang masuk dalam agenda pembangunan dan cakupan proyek, dan enggan untuk menyerahkan agenda dalam program bantuan dan investasi mereka kepada pemerintah Indonesia secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Cina.

Modalitas pembiayaan Cina, yaitu investasi berbasis ekuitas seperti dalam kasus HSR Jakarta-Bandung, terlepas dari ketidakjelasan dalam persyaratan pembiayaan “bisnis-ke-bisnis”, merupakan fakta bahwa konsorsium Cina memiliki 40% dari proyek tersebut dan mereka juga berkewajiban untuk membayar pembengkakan biaya. Pandangan yang dangkal terhadap distribusi biaya nyata dan kepemilikan mendukung kesan yang tersebar luas bahwa Indonesia berada di kursi pengemudi, mengendalikan keputusan pembiayaan dan pengembangan proyek lebih lanjut, sehingga membantu meningkatkan legitimasi politik para elit negara lokal.

Hal ini merupakan hal yang sangat penting mengingat bahwa nasionalisme ekonomi telah mendapatkan tempat yang lebih luas di Indonesia: Cara-cara keterlibatan Cina di atas segalanya sesuai dengan iklim politik saat ini. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Jokowi baru-baru ini di Belt and Road Forum di Beijing pada Oktober 2023, di mana ia mengatakan bahwa salah satu keuntungan dari BRI adalah bahwa BRI menawarkan “sinergi yang memberikan rasa memiliki bagi negara tuan rumah untuk menjalankan proyek nasionalnya secara mandiri. Rasa kepemilikan sangat penting untuk keberlanjutan proyek.”

Selain itu, inti dari hubungan dengan Cina adalah logika produktifisme yang merangkul pembangunan yang dipimpin oleh negara, terutama dalam proyek-proyek pemurnian sumber daya dan infrastruktur, dengan BUMN yang berada di posisi tertinggi dalam perekonomian. Produktivitas semacam ini berpandangan bahwa tujuan strategis negara - meskipun mungkin mencakup masalah akses sumber daya, modal sosial, lingkungan, dan politik - dapat dipahami sebagai prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang berbasis pasar yang akan mengalir ke dalam manfaat sosial yang nyata.

Meskipun BUMN Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian, BUMN juga terkenal tidak efisien, salah urus, dan menjadi sapi perah bagi kelompok-kelompok politik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para komisaris BUMN biasanya adalah sekutu dekat presiden, dan bahwa proses pengambilan keputusan perusahaan tidak terlepas dari intervensi politik.

Sementara banyak investor Barat yang meninggalkan Indonesia karena tidak puas dengan nasionalisme sumber daya alamnya dan menghindar untuk terlibat dengan BUMN, perusahaan-perusahaan Cina datang untuk mengisi kekosongan tersebut. Hasilnya, investasi-investasi Cina di Indonesia telah meluas ke aktivitas-aktivitas bernilai tambah yang sekarang dianggap sebagai landasan pembangunan nasional. Jokowi dan sekutu-sekutu politiknya memahami bahwa, berbeda dengan kebiasaan di masa lalu, pinjaman dan modal negara saat ini diinvestasikan di sektor-sektor hilir dan proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan. Inisiatif-inisiatif ini dianggap sebagai langkah penting dalam tangga menuju pembangunan.

Modal dari Tiongkok dengan demikian telah memberikan kelonggaran bagi Jokowi untuk menciptakan warisannya sendiri, yang sekarang telah disaring menjadi Visi Indonesia Emas 2045 untuk status negara maju dan tujuan yang lebih luas yaitu swasembada ekonomi.

Kawasan Industri Morowali, sebuah monumen hilirisasi sumber daya mineral, dan kereta api cepat Jakarta-Bandung hanyalah sebagian dari cerita. Serangkaian kesepakatan baru termasuk Rempang Eco City, sebuah kawasan industri baru yang akan menjadi rumah bagi pabrik pengolahan pasir kuarsa dan pabrik panel surya yang merupakan usaha patungan antara Xinyi Group dari Tiongkok dan Otoritas Kawasan Bebas Batam; pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 9 gigawatt yang didukung oleh China Power yang sedang dibangun di sepanjang Sungai Kayan di Kalimantan Utara, yang dimaksudkan untuk memberi listrik pada kawasan industri hijau yang terafiliasi dengan Tiongkok, Indonesia Strategis Industri; baterai kendaraan listrik (EV) senilai U$ 1 miliar. 1 miliar untuk pabrik baterai kendaraan listrik (EV) dengan Indonesian Battery Corporation, sebuah perusahaan patungan antara empat BUMN besar Indonesia dan konglomerat Korea; dan MoU yang baru-baru ini ditandatangani antara perusahaan listrik negara Indonesia PLN dan State Grid Corporation of China yang, bersama dengan tujuh MoU lainnya, membawa nilai total investasi China dalam inisiatif energi hijau di Indonesia menjadi U$54 miliar.

Melihat perkembangan ini, sulit untuk tidak mendapatkan kesan bahwa kepentingan ekonomi para elit negara dan perusahaan-perusahaan negara Cina selaras dengan strategi pertumbuhan pemerintah Indonesia, dan sebalikaknya.

Investasi Cina di Asia Tenggara, 2005-2019: pola dan signifikansi
Kekhawatiran akan kedaulatan muncul atas kepemilikan asing atas aset-aset nasional yang penting, dan kontrol asing atas penyediaan layanan di sektor-sektor penting. Pada gilirannya, agenda pembangunan Barat - tata kelola pemerintahan yang adil dan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan reformasi pembangunan - dianggap tidak cukup dalam hal ini. Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) adalah salah satu contohnya.

Rencana investasi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dalam transisi energi di Indonesia telah menghadapi perlawanan politik, dimana pemerintah Indonesia menggambarkan program tersebut sebagai perwakilan dari kolonialisme hijau yang baru: seperti yang dikatakan oleh Erick Thohir, Menteri BUMN dalam sebuah wawancara dengan media, “kami ingin [tujuan iklim] ini sesuai dengan rencana besar kami, yaitu cetak biru Indonesia, bukan cetak biru negara lain.”

Kesepakatan JETP untuk Indonesia, meskipun diperkirakan akan terdiri dari bantuan sebesar U$20 miliar, terdiri dari kurang dari 1% hibah, dan sisanya berupa pinjaman, sesuatu yang diyakini oleh pemerintah Indonesia akan menjadi jebakan pinjaman baru bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Para pengkritik JETP melihatnya sebagai sebuah toko bicara yang tidak memiliki komitmen. Seperti yang dikeluhkan oleh menteri kabinet senior dan tangan kanan Jokowi, Luhut Pandjaitan, dalam sebuah wawancara dengan media tidak lama setelah kunjungannya ke Washington baru-baru ini, “ketika saya pergi ke Washington bulan lalu, kami menjelaskan hal itu (JETP), mereka mengatakan ya, lalu saya berkata, di mana uangnya untuk transisi hijau? Mereka hanya bicara”.

Modalitas pembiayaan Cina di bidang energi - berdasarkan pendekatan“bisnis ke bisnis” yang secara langsung melibatkan PLN - dipandang sebagai solusi yang lebih layak di Indonesia. Cina memang berada dalam posisi strategis: dengan PLN, pemegang monopoli transmisi dan distribusi energi, sebagai pemangku kepentingan utama dalam kerja sama Cina-Indonesia dalam menghijaukan jaringan energi, proyek ini dapat dengan mudah dipercepat.

Melihat ke depan beroperasi di bawah logika akumulasi tertentu, modal Cina dapat memiliki dampak yang berbeda dengan membantu mengembangkan sektor-sektor domestik yang tidak menarik bagi modal swasta global. Tentu saja, model produktif ini mungkin lebih praktis daripada paradigma pembangunan Barat, tetapi tidak lebih partisipatif atau inklusif. Beberapa proyek telah mengabadikan keluhan yang telah lama dipegang oleh penduduk lokal yang melihat diri mereka terpinggirkan dan dirampas oleh manifestasi dari strategi pertumbuhan yang dipimpin oleh negara di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), misalnya, menemukan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat gabungan dari polisi, tentara, dan petugas ketertiban umum sebagai bagian dari upaya untuk membuka jalan bagi pembangunan kota ramah lingkungan di pulau Rempang. Dengan semakin memanasnya pemilihan presiden, “kartu China” mungkin akan dimainkan lagi. Namun, seperti yang terjadi di banyak negara, sentimen ini tidak akan bertahan lama setelah pemimpin yang baru terpilih berkuasa. Akan selalu ada jawaban lama untuk masalah baru, dan China akan selalu ada.

Saat ini, calon presiden Prabowo Subianto-yang pernah menggunakan isu Tiongkok untuk menyerang Jokowi pada Pilpres 2019-telah menegaskan bahwa ia akan melanjutkan kebijakan luar negeri dan proyek-proyek utama nasional Jokowi. Hal ini mengimplikasikan bahwa investasi RRT akan terus meningkat.

Sementara para politisi sibuk dengan isu Palestina untuk menarik perhatian para pemilih Muslim, Prabowo memamerkan pertemuannya baru-baru ini dengan Kamar Dagang Indonesia-Zhengzhou melalui akun Instagram pribadinya. Di sisi lain, lawan Prabowo, Ganjar Pranowo, memberikan pernyataan yang lebih netral, berjanji bahwa ia akan menavigasi persaingan AS-China yang semakin meningkat jika ia terpilih. Sementara itu, sikap calon yang tidak diunggulkan dari pihak oposisi, Anies Baswedan, terhadap hubungan Indonesia-RRT masih belum jelas, dan timnya tidak banyak berkomentar mengenai Tiongkok.

Namun, terlepas dari perbedaan dalam pernyataan publik mereka, menarik untuk melihat bagaimana RRT tidak lagi diidentifikasi dalam konteks ideologis belaka, tetapi dilihat sebagai mitra pembangunan utama. Masih belum jelas apa yang membentuk perkembangan ini. Apakah ini sebagian karena diplomasi publik Tiongkok bekerja dengan baik? Ataukah karena kepentingan material dari jaringan elit-yang berafiliasi dengan ketiga pesaing ini-semakin terkait dengan Cina?

Disadur dari: newmandala.org

Penulis Kelvin Adytia Pratama S.H., M.H dan Yemima Andria H. S.

Pembubaran PT Istaka Karya (Persero) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran PT Istaka Karya (Persero) oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menambah panjang daftar perusahaan pelat merah yang pada akhirnya harus menerima “suntikan maut” di Indonesia. Sementara itu, dalam pertimbangan PP Nomor 13 Tahun 2023 dijelaskan dasar pembubaran perusahaan yang bergerak di bidang usaha infrastruktur atau konstruksi ini, yakni bahwa PT Istaka Karya dinyatakan pailit sebagaimana tertuang dalam putusan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 Juli 2022, sehingga harta pailit eks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dalam keadaan insolvensi. Insolvensi sendiri merupakan keadaan tidak mampu membayar atau keadaan Perusahaan yang memiliki utang, atau utangnya melebihi total asetnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu utama pembubaran BUMN adalah terkait kerugian yang diderita perusahaan selama bertahun-tahun, dan pada akhirnya berujung pada pembubaran BUMN. Hal ini akan selalu menjadi perhatian masyarakat luas karena sebagaimana diketahui secara umum, pendirian BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No.19/2003 tentang BUMN (“UU BUMN”) menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, kerugian BUMN sering dikaitkan dengan kerugian negara.

Konsekuensi hukum bagi BUMN yang pailit dan dibubarkan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), kepailitan adalah: “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kepailitan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada para krediturnya atau biasa disebut “pailit”. Akibat hukum dari pailitnya suatu BUMN dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Konsekuensi bagi debitur adalah adanya sita umum atas seluruh harta kekayaannya dan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Konsekuensi bagi kreditur adalah kompensasi utang akan dilakukan sepanjang kreditur beritikad baik terhadap transaksi yang ada sebelum kepailitan dan ada kemungkinan kreditur akan meminta kepastian kepada kurator mengenai kelanjutan pelaksanaan kontrak timbal balik, dan penangguhan eksekusi jaminan utang secara efektif. 

PT Istaka Karya sebenarnya telah mengajukan rencana perdamaian yang telah dihomologasi pada tahun 2013, melalui Putusan Homologasi No. 23/PKPU/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 22 Januari 2013. Salah satu upaya PT Istaka Karya untuk mempertahankan usahanya dalam rencana perdamaian tersebut adalah dengan menawarkan saham perusahaan dalam konversi utang kepada para krediturnya sebagaimana diatur dalam PP No.44 Tahun 2018 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Istaka Karya (Persero).

Namun, kepailitan PT Istaka Karya pada tahun 2022 merupakan implikasi dari permohonan pembatalan putusan homologasi yang diajukan oleh PT Riau Anambas Samudra setelah PT Istaka Karya tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atau homologasi tersebut. 

Di sisi lain, kepailitan dan pembubaran PT Istaka Karya menyisakan permasalahan yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena masih banyak karyawan, rekanan atau vendor subkontraktor dan kreditur PT Istaka Karya lainnya yang haknya belum dibayarkan. Dari riset yang dilakukan penulis, terdapat utang sekitar Rp1,08 triliun yang menunggu untuk dibayarkan oleh PT Istaka Karya dengan ekuitas perusahaan yang tercatat minus Rp570 miliar. Sementara itu, total aset perusahaan hanya sebesar Rp514 miliar.

Pasal 3 PP No.13 Tahun 2023 mengatur bahwa pembubaran PT Istaka Karya, termasuk likuidasi harus diselesaikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak PT Istaka Karya dinyatakan pailit. Pasal 143 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan statusnya sebagai badan hukum, kecuali proses likuidasi telah selesai dan pertanggungjawaban likuidator telah diterima RUPS atau pengadilan. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa masih ada peran kurator dan pemerintah dalam menangani utang yang belum terbayarkan sampai PT Istaka Karya menyelesaikan proses likuidasinya.

Salah satu solusi yang dikemukakan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, adalah dengan melelang jaminan utang tersebut melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Kemudian dana hasil lelang tersebut akan digunakan untuk membayar para kreditur UMKM yang ada dalam daftar kreditur. Apabila masih terdapat proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh debitur, maka proyek-proyek tersebut dapat didukung oleh pemerintah sebagai upaya untuk mempertahankan dan/atau menambah harta pailit, khususnya harta debitur yaitu PT Istaka Karya. 

Pelajaran yang dipetik dari kepailitan BUMN dan tantangan bagi BUMN infrastruktur

Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memberikan kewenangan kepada BUMN untuk melakukan monopoli yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Terlebih lagi, BUMN Infrastruktur dapat dikatakan sebagai tulang punggung pembangunan negara. Namun, dalam praktiknya, BUMN, termasuk BUMN Infrastruktur, masih belum efektif dalam melakukan kalkulasi proyek, menyulitkan sinergi dengan pihak swasta, serta mengalami keguguran dan kerugian yang berujung pada kebangkrutan.

Pemerintah harus memetik pelajaran berharga dari pengalamannya menangani BUMN yang berujung pada kebangkrutan. Salah satunya adalah dengan lebih memfokuskan pada program strategis penguatan BUMN yang terdiri dari konsolidasi, privatisasi, sinergi dan penyertaan modal negara. Dalam perkembangannya, konsolidasi ini terdiri dari holding, merger, akuisisi dan inbreng. Oleh karena itu, pemerintah harus peka dalam melihat peluang konsolidasi BUMN. 

Salah satunya terkait dengan holding, yaitu skema dimana perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain dalam satu grup perusahaan bertindak sebagai pemegang saham di beberapa anak perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memungkinkan terciptanya nilai pasar perusahaan. Konsep holding dianggap sebagai jalan tengah bagi Indonesia untuk membuat perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih efisien. 

Contoh penerapan holding di Indonesia adalah holding BUMN di sektor pertambangan. Sejumlah perusahaan di sektor pertambangan tergabung dalam Holding BUMN Industri Pertambangan Indonesia atau Mining Industry Indonesia (MIND ID). Anak perusahaannya adalah PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), dan PT Timah Tbk. Laba sektor pertambangan juga melonjak tajam, mencapai 683 persen. Pada tahun 2020, keuntungannya sebesar Rp2 triliun dan akan meningkat menjadi Rp14 triliun pada tahun 2021.

Peningkatan laba di sektor pertambangan merupakan dampak positif dari proses transformasi BUMN. Beberapa upaya telah dilakukan, seperti restrukturisasi dan refocusing pada bisnis inti yang dibagi menjadi 12 klaster. Selain itu, terjadi pemangkasan jumlah BUMN yang sebelumnya berjumlah 108 menjadi 41 badan usaha hingga saat ini. Berdasarkan pengalaman tersebut, salah satu solusi yang dianggap tepat untuk mengatasi BUMN yang berakhir dengan kebangkrutan adalah pemerintah terus mengkaji peluang konsep holding dan/atau merger agar BUMN menjadi lebih efektif dalam menjalankan perusahaan. 

Holding BUMN infrastruktur 

Berdasarkan Instruksi Menteri BUMN No. INS-1/MBU/09/2020, telah dibentuk 12 klaster BUMN Portofolio (ditambah sub-klaster Danareksa) termasuk di dalamnya adalah Klaster Infrastruktur yang menaungi enam perusahaan jasa konstruksi (PT Hutama Karya (Persero) Tbk (HK), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Waskita), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (Adhi) dan Brantas); satu perusahaan pengelola jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dua perusahaan semen BUMN (PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan Semen Baturaja), dan satu pengembangan perumahan (Perum Perumnas);

Perlu dicatat, klaster dan holding adalah dua hal yang berbeda. Penempatan dalam satu klaster bukan berarti BUMN tersebut akan digabungkan menjadi satu holding. Oleh karena itu, perlu ada kajian dari pemerintah untuk menerapkan konsep holding pada BUMN Infrastruktur. Dasar dilakukannya holding di antara perusahaan-perusahaan tersebut adalah karena banyak BUMN infrastruktur yang mengalami tumpang tindih dalam bisnis infrastruktur itu sendiri. Setelah mengefektifkan holding ini, perlu ada audit yang ketat dari pemerintah untuk melihat penumpukan utang BUMN infrastruktur, terutama terkait tata kelola yang buruk, manajemen perusahaan yang kurang baik, dan pemilihan model bisnis yang tidak efisien.  

Selain itu, pemerintah harus “waspada” dalam menyiapkan BUMN yang kondisi perusahaannya masih stabil dan memiliki cakupan bisnis yang mirip dengan BUMN yang memiliki utang besar sebagai “pengganti” BUMN yang berpotensi untuk dinyatakan pailit di kemudian hari. Tentunya dengan pertimbangan yang sangat matang dan menguntungkan berbagai pihak.

Saat ini, BUMN infrastruktur tidak bisa lagi dikatakan sebagai stimulator atau pionir dan katalisator yang menginspirasi perusahaan swasta untuk turut serta mengembangkan usaha dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dalam negeri. Oleh karena itu, langkah terakhir yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong privatisasi BUMN di sektor infrastruktur karena melihat pelaku usaha swasta sudah banyak dan berkualitas. Terlebih lagi, menjadi dilematis jika pada praktiknya proyek infrastruktur kembali disubkontrakkan kepada pihak swasta. Hal ini berarti negara tidak lagi memiliki urgensi untuk mengembangkan BUMN infrastruktur.

• Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran PT Istika Karya (Persero)
• Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU)
• Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU
• Pasal 24 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU
• Pasal 51, 52, 53 UU Kepailitan dan PKPU
• Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU

Disadur dari: aco-law.com

Apa salah satu tantangan utama yang dihadapi ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan panjang?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap solid di tahun 2023, didukung oleh permintaan domestik yang kuat di tengah perkiraan perlambatan permintaan global. Terlepas dari pertumbuhan yang kuat dalam jangka pendek, prospek ekonomi Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam jangka menengah dan panjang. Secara khusus, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengingat luasnya wilayah Indonesia yang besar dan tersebar.

Apa yang mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia?

Perekonomian Indonesia telah tumbuh dengan perluasan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Kunci dari hal ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), yang didirikan pada tahun 2016 di bawah inisiatif Presiden Joko Widodo untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur, dan selama delapan tahun terakhir, diperbarui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KPPIP).

PSN terdiri dari 200 proyek dan 12 program senilai sekitar USD351,2 miliar hingga tahun 2022. Proyek-proyek tersebut terdiri dari pembangunan jalan dan bendungan, jaringan kereta api, dan fasilitas air bersih, sementara 12 program terdiri dari inisiatif-inisiatif utama, seperti program pengolahan sampah menjadi energi dan program pengembangan wilayah.

Setelah sebuah proyek disetujui dan terdaftar dalam PSN, proyek tersebut dapat memperoleh dukungan khusus dari pemerintah untuk memastikan implementasi yang efektif. Sebagai contoh, pemerintah mendukung pembebasan lahan dan menunjuk badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang telah disetujui. KPPIP, misalnya, mengadakan rapat koordinasi di antara para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah peraturan tentang pembebasan lahan. Untuk memastikan dukungan yang efisien, KPPIP secara konstan memperbarui PSN mengenai kemajuan proyek dan program. Jika sebuah proyek dinyatakan “selesai”, atau tidak lagi memerlukan dukungan dari PSN, maka proyek tersebut akan dikeluarkan dari daftar proyek.

 Dari mana sumber pendanaan PSN berasal?

Menurut estimasi KPPIP, sumber pendanaan PSN terdiri dari sektor swasta, BUMN, dan APBN. Dari jumlah tersebut, 67 persen dari total kebutuhan pembiayaan diperkirakan berasal dari sektor swasta. BUMN merupakan sumber pendanaan terpenting kedua, dengan porsi sekitar 20 persen dari total pendanaan, sementara APBN berkontribusi sebesar 13 persen sisanya. (lihat Gambar 1)

Gambar 1. Perkiraan Porsi Sumber Pendanaan PSN

Sumber Sumber: KPPIP; Kompilasi staf AMRO
Catatan: Jumlah sumber pendanaan diestimasi oleh KPPIP

Bagaimana sektor swasta berpartisipasi dalam pendanaan proyek-proyek infrastruktur?

Permintaan untuk proyek-proyek infrastruktur di Indonesia masih tinggi, membuat pemerintah mendorong partisipasi sektor swasta lebih lanjut, terutama dalam hal pendanaan. Ada beberapa skema untuk memobilisasi dana swasta, meskipun masing-masing skema masih relatif kecil, dibandingkan dengan total ukuran proyek infrastruktur di bawah PSN.

Skema pertama terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (KPS). Sejak 2016, pihak berwenang telah membentuk beberapa lembaga khusus untuk menyediakan opsi pembagian risiko tambahan bagi KPS, yaitu penjaminan, untuk mendorong pembangunan infrastruktur (lihat Tabel 1). Sebagai contoh, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (PT PII) menawarkan penjaminan untuk beberapa proyek KPS.

Skema lainnya adalah dengan memanfaatkan beberapa lembaga yang memobilisasi dana swasta dari para investor. PT SMI adalah salah satu contoh yang menciptakan dan mengoperasikan beberapa kendaraan sebagai platform pembiayaan untuk memberikan pinjaman sindikasi dengan bank swasta dan lembaga pembangunan multilateral, dan memobilisasi pembiayaan dari pasar modal.

Otoritas Investasi Indonesia (INA) adalah lembaga lain yang berkontribusi pada pengembangan proyek-proyek yang layak secara finansial dengan menarik investor global yang terutama bergerak di bidang investasi ekuitas.

Sementara itu, reksa dana juga telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, seperti sekuritisasi beragun aset yang diterbitkan oleh reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Sejak tahun 2018, lebih dari 50 produk RDPT telah diterbitkan, dengan konsentrasi pada sektor jalan tol, dengan total nilai sekitar USD125 juta.

Apakah ada skema inovatif lainnya?

Skema konsesi terbatas (LCS) adalah skema lain untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur dengan dana baru dari sektor swasta. Meskipun skema ini belum diimplementasikan, di bawah LCS, pemerintah akan memberikan konsesi kepada perusahaan swasta untuk mengoperasikan dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur yang sudah ada selama periode konsesi dengan imbalan pembayaran di muka yang tetap. Pemerintah atau BUMN tetap memiliki proyek-proyek tersebut, sementara mereka dapat menginvestasikan uang muka tersebut pada proyek-proyek infrastruktur baru. Operator sektor swasta dapat menikmati hak operasional yang fleksibel dan meningkatkan pendapatan dari proyek-proyek infrastruktur.

Karena Indonesia masih memiliki permintaan yang besar untuk infrastruktur, Pemerintah harus melanjutkan upayanya untuk memperbarui strategi nasional dan memberikan dukungan penting untuk proyek-proyek, seperti bantuan untuk pembebasan lahan. Mengingat terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, sangat penting untuk menggalang dana dari sektor swasta melalui berbagai skema. Namun, beberapa skema pembiayaan inovatif yang disebutkan di atas masih dalam skala kecil atau belum diimplementasikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki skema-skema tersebut menjadi penting untuk memperkuat perekonomian Indonesia di tengah tantangan dan hambatan eksternal.

Disadur dari: amro-asia.org

Indonesia menghadapi tantangan berat dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, terutama karena ketidakpastian ekonomi global dan kurangnya investasi di dalam negeri, yang mengakibatkan pelemahan harga komoditas. Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,05 persen, turun dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,31 persen.

Pada tahun-tahun sebelumnya, terutama pada masa awal orde baru, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, mencapai 10,92 persen pada tahun 1968. Tahun-tahun berikutnya, seperti 1994 dan 1995, menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 7,48 persen dan 8,07 persen. Namun, pasca reformasi, pertumbuhan ekonomi domestik sulit untuk melampaui ambang batas 7 persen.

Yusuf Rendy Manilet, seorang ekonom dari pusat reformasi ekonomi (CORE), menyoroti peran penting yang dimainkan oleh industri manufaktur pada masa-masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia.

“Pada saat itu, salah satu penyumbang pertumbuhan tertinggi adalah industri manufaktur. Hal ini wajar karena manufaktur merupakan sektor yang berkontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia,” ujar Yusuf dalam sebuah wawancara dengan Katadata.co.id pada 8 Februari 2024.

Namun, dalam dua hingga tiga dekade terakhir, sektor manufaktur Indonesia mengalami perlambatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Yusuf, perlambatan di sektor manufaktur ini merupakan faktor penting mengapa ekonomi domestik sulit mencapai tingkat pertumbuhan 7 persen selama dua dekade kepemimpinan Joko Widodo.

Investasi yang tidak efisien di Indonesia

Selain manufaktur, isu-isu ekonomi fundamental yang berkaitan dengan biaya investasi yang tidak efisien menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari indikator rasio keluaran modal tambahan (ICOR) Indonesia. Pada tahun 2021, ICOR Indonesia berada di angka 8,16 persen, menurun menjadi 6,2 persen pada tahun 2022. ICOR menentukan tambahan modal (investasi) yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit keluaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. ICOR yang lebih rendah mengindikasikan biaya investasi yang lebih efisien.

Namun, beberapa faktor yang menyebabkan ICOR Indonesia masih relatif tinggi antara lain fasilitas infrastruktur yang belum memadai, birokrasi yang rumit, biaya produksi, daya saing pasar tenaga kerja, dan biaya logistik yang tinggi. “Indikator ini menggambarkan masih tingginya biaya investasi di Indonesia, termasuk faktor kelembagaan seperti penegakan hukum, implementasi kebijakan yang baik, dan masalah kualitas sumber daya manusia,” kata Yusuf.

Sektor manufaktur tidak menarik bagi investor

Bhima Yudhistira, seorang ekonom dan direktur di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menekankan faktor struktural dan mempertanyakan kurangnya daya tarik bagi para pelaku industri untuk masuk ke sektor manufaktur. “Karena ICOR yang relatif tinggi, yang berada di angka 7 persen pada awal masa jabatan Joko Widodo di tahun 2015, kita kehilangan daya saing karena biaya investasi yang terlalu tinggi,” kata Bhima.

Bhima menyarankan reformasi struktural melalui penguatan industri manufaktur, yang dikenal sebagai hilirisasi. Namun, ia mencatat bahwa upaya hilirisasi saat ini terutama difokuskan pada komoditas, menyebabkan kurangnya korelasi dengan sektor manufaktur. Selama program hilirisasi yang sedang berlangsung, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) gagal mencapai 20 persen dan hanya menyentuh 18 persen. Kesenjangan antara komoditas industri primer dan industri perakitan ini mengakibatkan rantai pasokan untuk program perakitan baterai dan perakitan kendaraan listrik di Indonesia terputus.

Biaya investasi yang tinggi

Selain itu, Bhima juga menyoroti tingkat korupsi yang relatif tinggi di beberapa level birokrasi, yang berkontribusi pada tingginya biaya investasi di Indonesia, termasuk biaya logistik. “Mengapa pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk Pembangunan Kawasan Terpadu Ibu Kota Negara (IKN) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung? Masalah utamanya adalah biaya logistik yang tinggi, seharusnya peningkatan kapasitas dan konektivitas pelabuhan dan transportasi kereta api untuk logistik lebih diprioritaskan,” tegas Bhima.

Dia percaya bahwa anggaran belanja infrastruktur saat ini belum berhasil menurunkan biaya logistik, yang menyebabkan ICOR Indonesia masih tetap tinggi. Selain itu, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia, meskipun memiliki bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Terdapat kesenjangan keterampilan yang cukup besar yang menghambat tenaga kerja untuk mengisi berbagai peran di sektor jasa yang berpenghasilan tinggi.

Untuk mencapai target pertumbuhan 7 persen, diperlukan perubahan struktural yang komprehensif, dimulai dari birokrasi, dan fokus pada infrastruktur, sumber daya manusia, dan inisiatif ekonomi hijau.

Perlambatan sektor pertanian

Tauhid Ahmad, seorang ekonom dari Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), percaya bahwa Indonesia menghadapi kesulitan untuk mencapai pertumbuhan 7 persen karena kelesuan dari penggerak ekonomi utama seperti sektor pertanian, pengolahan, dan pertambangan.

“Bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan 6 persen ketika [Indonesia] hanya bisa mencapai 4-5 persen sekarang? Pertanian juga turun 3 persen, sehingga lebih menantang. Jangan bicara tentang sektor-sektor baru, untuk pertanian saja pemerintah tidak serius,” kata Tauhid.

Pada tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh 1,30 persen, jauh tertinggal dari sektor pertambangan dan penggalian (6,12 persen) serta sektor transportasi dan pergudangan (13,69 persen). Meskipun sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 7,59 persen di tahun 2023, Tauhid menekankan bahwa kontribusi sektor ini terhadap PDB masih kecil jika dibandingkan dengan sektor pertanian.

Tauhid mendesak pemerintah untuk mengendalikan perdagangan bebas untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, menekankan bahwa kebijakan impor menghambat perkembangan industri dalam negeri. “Tidak ada produksi, tidak ada pengumpulan bahan baku, dan sub-industri tidak berkembang. Kita menerima impor apa adanya, sehingga uang dan tenaga kita keluar (ke negara lain),” ujar beliau. Jalan untuk mencapai target pertumbuhan 7 persen untuk Indonesia membutuhkan penanganan tantangan-tantangan struktural ini secara komprehensif, yang mencakup reformasi, peningkatan efisiensi, dan fokus baru pada sektor-sektor ekonomi utama.

Disadur dari: indonesiabusinesspost.com