KONTAN.CO.ID -JAKARTA- Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendukung kepemimpinan Indonesia di G20, dengan melakukan penguatan insinyur profesional Indonesia hingga mencapai ‘bonus insinyur’ atau jumlah insinyur yang surplus melampaui kebutuhan.
Ketua Umum PII, Heru Dewanto, dalam siaran persnya, mengatakan hal tersebut akan menjadi pembahasan dalam Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII) XXII, yang akan digelar di Nusa Dua, Bali, pada 17 Desember 2021.
Menurut Heru, bonus insinyur merupakan kata kunci yang penting dalam memastikan Indonesia sukses dalam kepemimpinan G20. "Oleh karena itu tema Kongres PII XXII kali ini adalah Penguatan Insinyur Profesional Indonesia Menuju Kepemimpinan Indonesia di Panggung Dunia," ujar Heru Dewanto dalamp keterangan resminya, Minggu (12/12).
Heru mengatakan, tema tersebut sejalan dengan visi Indonesia sebagai Presidensi G20, yang fokus untuk menyukseskan tiga hal yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital dan transisi menuju energi berkelanjutan. Heru memastikan, peran insinyur dengan segala potensi serta aset sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi PII untuk mendukung keberhasilan kerja besar kepemimpinan Indonesia di G20, adalah fokus PII.
PII telah melakukan banyak hal dalam memenuhi kebutuhan insinyur hingga nantinya mencapai ‘Bonus Insinyur’ di Indonesia. PII telah memiliki dan mempraktikkan proses lima rantai nilai keinsinyuran (engineer value chain). Hal ini, sejak para calon insinyur menempuh pendidikan Teknik, menjadi sarjana, lalu menjadi insinyur profesional, sertifikasi hingga memiliki standar global.
“Bahkan saat ini para mahasiswa dan alumni vokasi bisa menempuh proses untuk menjadi insinyur, tersertifikasi, hingga mencapai standar yang diakui sebagai international engineer,” imbuh Heru.
Heru menambahkan, jumlah anggota PII saat ini mencapai 47.125 orang, dengan kalangan profesional mencapai 19.025 orang.
Jumlah ideal insinyur di Indonesia, lanjut Heru, sangat bergantung pada program pemerintah, khususnya di bidang infrastruktur. Namun, sebagai gambaran, di Indonesia ada sekitar 3.200 insinyur untuk setiap satu juta penduduk. Sementara Vietnam memiliki sekitar 9.000 insinyur untuk setiap satu juta penduduk.
Jika ingin berniat bersaing dengan Vietnam, menurut Heru, minimal Indonesia butuh insinyur yang jumlahnya lebih banyak lagi. Heru menambahkan, insinyur bisa berkontribusi dalam tujuan G20 mengenai penanggulangan permasalahan pandemi Covid 19, termasuk di bidang ekonomi.
Pandemi covid-19 merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi, sehingga tidak ada kasus yang bisa dijadikan acuan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi-inovasi, yang mana merupakan keahlian insinyur.
"Para insinyur adalah orang-orang yang dididik bekerja membuat inovasi. Semakin banyak insinyur, semakin banyak kita membuka peluang solusi-solusi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya," beber Heru.
Terkait dengan peluang tersebut dan dalam rangka menangakselerasi pertumbuhan ekonomi yang sempat terhambat akibat pandemi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng PII dalam melakukan kajian tentang Belitung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan dan Perikanan. Hal ini, khususnya dalam menganalisa dan menyiapkan konsep modeling market yang menarik minat investor.
Dari hasil analisis PII, ada empat peluang investasi yang bisa dilakukan di Belitung, yakni perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan ekspor, serta industri pariwisata.
Model yang bisa dipakai adalah investasi inti plasma. Perairan Kabupaten Belitung memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah karena berdampingan dengan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Bangka.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menambahkan, rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus kelautan dan perikanan adalah untuk mendukung menggeliatnya industri perikanan dalam negeri, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
Selain itu, tujuannya adalah untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor ini. Potensi perikanan tangkap dari perairan Belitung sangat besar mencapai 2,1 juta ton per tahun yang berada di dua wilayah Pengelolaan Perikanan Negera Republik Indonesia (WPPNRI), yakni 711 dan 712.l
"Daratan dan pesisirnya juga sangat cocok untuk dilakukan budidaya perikanan, salah satunya budidaya kerapu," ujar Sakti.
Sumber: nasional.kontan.co.id