JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa program pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan yakni 2020 hingga 2024 mendatang diantaranya adalah pembangunan sumber daya air, konektivitas (jalan dan jembatan, permukiman dan perumahan.

“Kami terus mendorong program pembangunan perumahan infrstruktur PUPR tahun 2020 hingga 2024 mendatang,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menyampaikan paparan dalam Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan DPD RI di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020) kemarin.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan dan anggota DPD RI serta para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PUPR.

Pada kesempatan itu, Basuki Hadimuljono menerangkan, khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat, Kementerian PUPR akan tetap melanjutkan kembali pelaksanaan Program Sejuta Rumah. Pasalnya, program tersebut dinilai sangat efektif dan menjadi terobosan dalam peningkatan pembangunan perumahan di Indonesia.

Berdasarkan data materi paparan yang disampaikan Menteri PUPR, sejumlah program pembangunan infrastruktur bidang perumahan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan terdiri dari empat program. Ke empat program pembangunan bidang perumahan tersebut diantaranya 50.000 unit rumah susun, 25.000 rumah khusus, 1.500.000 unit rumah swadaya dan 500.000 bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan.

Basuki menambahkan, pada tahun 2020 ini, sejumlah target pembangunan perumahan juga telah ditetapkan oleh kementerian PUPR. Memanfaatkan dana APBN yang tersedia, Kementerian PUPR pada tahun 2020 ini telah mengalokasikan dana pembangunan perumahan dengan pagu anggaran senilai Rp 8,48 Triliun.

Anggaran bidang perumahan tersebut akan digunakan untuk mencapai target prioritas bidang penyediaan peerumahan tahun anggaran 2020. Beberapa target prioritas tersebut antara lain alokasi dana sebesar Rp 0,47 Triliun untuk pembangunan 2.000 unit rumah khusus, Rp 3,14 Triliun untuk pembangunan 4.864 unit rumah susun, Rp 0,20 Triliun untuk pembangunan 22.500 unit PSU perumahan dan Rp 4,36 Triliun untuk 181.365 unit rumah swadaya yang terdiri dari peningkatan kualitas rumah masyarakat sebanyak 166.000 unit dan pembangunan rumah baru masyarakat penerima bantuan bedah rumah sebanyak 15.365 unit. Selain itu untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan dukungan manajemen dialokasikan sebanyak Rp 0,31 Triliun.

“Kami akan tetap mendorong pembangunan rumah secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata,” terangnya. (BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)

Sumber: pu.go.id

Tangerang - Dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik TA. 2020 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan rapat percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya TA.2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang. Jumat (16/10/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Direktur Fasilitasi dana perimbangan dan Pinjaman Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Kementerian Perencanaan/Bappenas, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Para Kepala OPD Perumahan Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman, serta Para Kepala Balai Pelaksana Perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan di setiap Provinsi yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Direktur Rumah Swadaya Arsyad saat membuka rapat Percepatan Pelaksanaan Kegiatan TA.2020 mengatakan BSRS ini merupakan program pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR agar dapat menghuni rumah yang layak melalui bantuan pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah beserta upah tenaga kerja/upah tukang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berbeda dengan program BSPS yang melalui dana APBN.

“Pada TA.2020 ini pagu DAK bidang perumahan dan permukiman sebesar Rp. 1.426,5 M yang tersebar di 437 Kab/Kota dengan target 59.000 Unit Rumah Swadaya dan 429 unit Rumah Khusus” ucapnya.

Adanya pandemic Covid-19 memaksa pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran melalui pemotongan pagu DAK, namun karena kegiatan perekonomian masyarakat perlu dilaksanakan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang “Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020”, pemerintah mengalokasikan kembali DAK Fisik Khususnya pada bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu upaya dalam program pemulihan ekonomi nasional.

“Maka dari itu, pada rapat kali ini setiap daerah masing-masing menunjukan progres kegiatan BSPS kemajuan yang bervariasi dengan permasalahan yang beragam diharapkan dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kabupaten/kota yang lainnya", ucapnya.

Sumber: pu.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengeluarkan dana sebesar INR 52,5 miliar untuk memperbaiki sekitar 4.000 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan rumah layak huni. Program ini juga melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulawesi Tengah terus melaksanakan program renovasi 4.000 rumah kosong di Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini mengikuti pedoman teknis sesuai dengan praktik kesehatan yang berlaku saat pandemi Covid-19. Program ini juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Sumber pendanaan Program Perbaikan Rumah Sulawesi Tengah hanya dari APBN dan PLN/NAHP. Totalnya ada 3.000 unit rumah senilai Rp52,5 miliar mendapat dukungan APBN dan 1.000 unit rumah senilai Rp17,5 miliar dari PLN/NAHP. Penerima manfaat terbagi di satu kota dan delapan kabupaten di Sulawesi Tengah.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan bedah rumah kepada 4000 rumah susun tidak layak huni di sembilan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah dengan anggaran Rp 17,5 juta per rumah. Bantuan ini juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan padat karya yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Upah kerja dibayarkan oleh bank saluran pembuangan secara tunai bila progres pekerjaan rumah 30%. Pembayaran ini disaksikan oleh tetua/pengurus desa, Korfas dan penyelenggara. Tujuan peningkatan kualitas rumah adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penghuninya, seperti penerangan, udara, toilet, dan luas bangunan.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulteng melaksanakan operasi padat tunai (CIO) menjadi program perbaikan rumah bagi 4000 hunian tidak layak huni di Sulteng. Aksi ini bertujuan untuk membantu perekonomian dan mengurangi pengangguran masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan rumah.

PPK Rumah Swadaya, Rudi berpesan kepada timnya untuk menerapkan pola hidup sehat dalam setiap aktivitas. Rudi juga memberikan dukungan dan semangat kepada timnya untuk tetap profesional dan semangat dalam bekerja. Rudi mengapresiasi prestasi timnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat penerima bantuan.

Kementerian PUPR melalui SNVT Perumahan Sulawesi Tengah melaksanakan program perbaikan rumah dengan mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Program ini juga menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan penumpukan. Program ini diharapkan selesai tepat waktu.

Salah satu penerima manfaat, Sobirin mengungkapkan kegembiraan dan motivasinya terhadap program bedah rumah tersebut. Ia dan keluarganya kini bisa tinggal di rumah yang nyaman dan layak huni. Program ini merupakan pelayanan terbaik Kementerian PUPR kepada masyarakat miskin.

Sumber: pu.go.id

Trans Siginjai merupakan sistem bus raya terpadu yang mulai beroperasi di Kota Jambi, Jambi pada tanggal 13 Desember 2017. Layanan Bus Rapid Transit (BRT) ini dirancang dengan tujuan utama untuk memudahkan mobilitas warga Jambi dan mendorong penggunaan transportasi publik. Trans Siginjai hadir sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan memberikan alternatif transportasi yang nyaman dan efisien bagi penduduk Kota Jambi.

Tarif yang diberlakukan dalam layanan Trans Siginjai adalah sebesar Rp. 3.000 untuk koridor 1 dan Rp. 5.000 untuk koridor 2. Tarif ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk tetap terjangkau bagi masyarakat Jambi. Selain itu, Trans Siginjai juga mendukung metode pembayaran non-tunai dengan bekerjasama dengan beberapa platform pembayaran elektronik seperti LinkAja, T-Money, OVO, Sakuku, Go-Mobile, Dana, dan GoPay. Pembayaran tunai juga masih diterima sebagai alternatif bagi pengguna.

Sejak diluncurkan, Trans Siginjai telah memberikan kemudahan bagi warga Jambi dalam melakukan perjalanan sehari-hari. Layanan BRT ini membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dan waktu tempuh perjalanan. Dengan adanya Trans Siginjai, masyarakat dapat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Hal ini juga berpotensi mengurangi polusi udara dan kemacetan di Kota Jambi.

Untuk menjaga kualitas layanan, Trans Siginjai terus berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan. Peningkatan frekuensi kedatangan bus, perawatan rutin armada, serta peningkatan sistem pembayaran non-tunai menjadi beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pengalaman perjalanan pengguna. Trans Siginjai juga mengutamakan kebersihan dan keamanan dalam setiap perjalanan demi memberikan rasa nyaman dan aman bagi penumpang.

Trans Siginjai hadir sebagai solusi transportasi yang diharapkan dapat memudahkan mobilitas warga Jambi dan meningkatkan penggunaan transportasi publik. Dukungan penuh dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan layanan ini sangat penting. Melalui Trans Siginjai, diharapkan warga Jambi semakin terdorong untuk beralih ke transportasi yang lebih berkelanjutan, mengurangi kemacetan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Keberlanjutan dan peningkatan kualitas layanan Trans Siginjai akan terus diupayakan guna memenuhi kebutuhan transportasi warga Jambi di masa depan.

Disadur dari Artikel : id.wikipedia.com

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah memulai pembangunan penginapan santri di Pondok Pesantren Nurul Falah, Air Mesu, Bangka Tengah. Pondok pesantren ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan santri belajar di pondok pesantren.

Penginapan santri ini akan dibangun tower tunggal tipe barak dua lantai. Apartemen ini mampu menampung 88 mahasiswa dan diharapkan selesai dalam waktu empat bulan. Anggaran proyek sebesar Rp 3,18 miliar.

Peresmian pembangunan rumah susun santri ini dilakukan pada Jumat (7 Oktober 2020) oleh Direktur Balai Pelaksana Peduli Perumahan Sumatera V di Darwis. Darwis mengatakan, pembangunan gedung perumahan pesantren Islam merupakan salah satu program prioritas Kementerian PUPR untuk mendukung pengembangan pendidikan agama di Indonesia.

Program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mulai meletakkan batu pertama pembangunan perumahan di Sekolah Magang Islam Nurul Falah, Air Mesu, Banga Tengah. Jumat (7 Oktober 2020). Acara tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat daerah, pimpinan pesantren, dan tokoh masyarakat.

Direktur Pusat Aplikasi Peduli Perumahan Sumatera V Darwis mengatakan, perumahan santri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan santri yang tinggal di pesantren pesantren. Darwis juga berharap asrama mahasiswa dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dihuni dengan baik ketika pembangunannya selesai dalam empat bulan.

Pondok Pesantren Nurul Falah, Air Mesu, Bangka Tengah, tempat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang membangun rumah susun (rusun) pelajar, berharap apartemen tersebut dapat bermanfaat bagi para pelajar. di sana. Pondok pesantren ini diklaim berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya di Bangka Tengah.

Kementerian PUPR sendiri mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,18 miliar untuk pembangunan satu pondok pesantren untuk pondok pesantren tersebut. Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah membangun dua unit rumah lagi di Provinsi Bangka Belitung, yakni dua unit renovasi rumah eks.

Sumber: pu.go.id

Trans Palangka Raya adalah sistem bus raya terpadu publik yang melayani kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah, Indonesia. Pada tahun 2019, sistem ini mencakup 5 rute dengan total 26 pemberhentian bus. Tujuan utama dari Trans Palangka Raya adalah untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat dalam mengakses layanan administrasi dan perawatan kesehatan yang terletak di pusat kota.

Pada saat pandemi COVID-19, operasi bus Trans Palangka Raya ditangguhkan oleh pemerintah kota demi menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Namun, pada tanggal 8 November 2020, operasional bus tersebut dilanjutkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi setelah masa pembatasan aktivitas.

Sebagai langkah dukungan kepada masyarakat, pada tahun 2021, layanan bus Trans Palangka Raya diberikan secara gratis dan disubsidi oleh pemerintah kota. Hal ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat dalam menggunakan transportasi publik dan mengurangi beban biaya perjalanan mereka.

Inisiatif pembentukan sistem bus Trans Palangka Raya berasal dari pemerintah kota dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mencapai pusat kota yang merupakan pusat layanan administrasi dan perawatan kesehatan. Dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat mengandalkan bus sebagai sarana transportasi yang terintegrasi dan efisien.

Selain itu, Trans Palangka Raya juga menyediakan pusat panggilan dan info berbasis SMS serta info berbasis WhatsApp untuk memberikan informasi terkait rute dan jadwal bus. Hal ini membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan mudah, sehingga mereka dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Trans Palangka Raya terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan memberikan aksesibilitas yang lebih baik kepada masyarakat Kota Palangka Raya.

Disadur dari Artikel : id.wikipedia.com