Keluaran (output) dalam ilmu ekonomi adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi dalam periode waktu tertentu oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, baik untuk dikonsumsi langsung atau diolah kembali untuk produksi lebih lanjut. keluaran biasanya identik dengan pendapatan, walaupun sebenarnya dua hal itu berbeda secara definisi dalam teori ekonomi. Konsep keluaran nasional bagian terpenting dalam bidang ekonomi makro, sebagai pengukuran untuk menghitung kekayaan suatu negara.

Hubungan dengan pendapatan

Ketika jumlah keluaran tertentu diproduksi, hal tersebut menjadi identik dengan pendapatan karena keluaran menjadi pendapatan milik seseorang. Jadi keluaran memiliki identitas yang sama dengan pendapatan.

keluaran dapat dibagi menjadi beberapa komponen berdasarkan pihak yang terkait dalam transaksi ekonomi. Total konsumsi oleh anggota masyarakat (C) dikurangi barang impor (M), pengeluaran oleh pemerintah (G), barang produksi dalam suatu negeri yang dibeli oleh orang asing (X), akumulasi persediaan yang direncanakan (I_pi), akumulasi persediaan yang tidak direncanakan (I_upi) dihasilkan dari prediksi keliru oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, dan investasi tetap (I_f) pada faktor produksi.

Pendapatan juga dapat dibagi sesuai dengan penggunaan yang diletakkan - belanja konsumsi, pajak (T) yang dibayar, dan bagian pendapatan tidak dikenakan pajak atau menghabiskan tabungan (S). Karena keluaran identik dengan pendapatan, hal-hal di atas mengarah ke identitas berikut:

di mana tanda batang tiga (≡) menghasilkan suatu identitas. Identitas ini berbeda dari kondisi keseimbanganpasar barang, yang dipenuhi ketika investasi yang tidak direncanakan sama dengan nol:

Mengukur keluaran nasional

Produk domestik bruto (PDB) adalah ukuran paling sering digunakan dalam keluaran nasional. Tantangan utama dalam menggunakan metode ini adalah menghindari penghitungan produk yang sama lebih dari sekali. Secara logis, total keluaran harus sama dengan nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara, tetapi bila menghitung secara tiap barang dan jasa, akan cenderung keliru dalam menghitung keluaran yang sama berulang-ulang atau perhitungan ganda pada berbagai tahap produksi.

Sebagai ilustrasi, penjahit membeli bahan gaun seharga 500 rupiah, lalu menjahit dan mengolah menjadi barang jadi pada gaun itu. Penjahit itu kemudian menjual gaun itu seharga 800 rupiah (biaya untuk menyelesaikan gaun itu adalah 150 rupiah). Dari transaksi ekonomi tersebut bisa diasumsikan bahwa penjahit menambahkan keluaran senilai 150 rupiah ke dalam gaun itu, asumsi lain yang berbeda juga melihat bahwa penjahit menghasilkan keluaran senilai 800 rupiah. Jadi nilai tambah sama dengan harga jual suatu barang atau jasa, dikurangi semua biaya non-tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Untuk menghindari masalah perhitungan ganda, harus berfokus sepenuhnya pada penjualan barang jadi.

Meskipun metode ini secara luas diakui akurat, metode perhitungan konsumsi barang jadi dikenal sebagai metode pengeluaran (expenditure) dan digunakan secara umum, dan merupakan metode standar perhitungan PDB di sebagian besar negara. Teori pengeluaran ini menggunakan asumsi bahwa semua pengeluaran untuk barang jadi ditambahkan, Formula perhitungan harus menghitung total produksi karena setiap barang yang diproduksi akhirnya diubah dalam berbagai bentuk.

Dalam metode perhitungan konsumsi barang jadi ini, ada suatu fakta bahwa konsumsi mencakup semua pengeluaran oleh rumah tangga, tetapi investasi bisnis tidak mencakup semua pengeluaran oleh perusahaan, karena akan menimbulkan penghitungan ganda besar-besaran karena banyak hal yang dibeli oleh perusahaan diproses dan dijual kembali ke konsumen. Akibatnya, investasi hanya mencakup pengeluaran untuk keluaran yang tidak diharapkan untuk digunakan dalam jangka pendek.

Output suatu negara (PDB) = C+I+G+X-M

Kondisi keluaran

Kondisi keluaran yang memaksimalkan keuntungan (P) bagi produsen secara efisien akan menyamakan biaya marginal (MC) relatif dari dua barang dengan harga jual relatif barang atau jasa lain, yaitu:

MC₁/MC₂ = P₁/P₂

Kesimpulan lain juga menjelaskan rasio biaya marginal sebagai kurva kemungkinan produksi pada suatu tingkat tertentu, membuat masyarakat dapat mengolah suatu barang menjadi barang lain.

Fluktuasi dalam keluaran

Dalam ekonomi makro, keluaran nasional selalu naik dan turun (berfluktuasi). Ada beberapa faktor yang menurut para ekonom membuat keluaran naik dan turun. Jika melihat dari metode pertumbuhan ekonomi, maka sebagian besar ekonom sepakat bahwa ada tiga sumber dasar untuk pertumbuhan ekonomi yaitu, peningkatan penggunaan tenaga kerja, peningkatan penggunaan modal, dan peningkatan efektivitas faktor produksi. Seperti halnya peningkatan dalam penggunaan atau keefektifan faktor produksi dapat menyebabkan keluaran naik, sebaliknya apapun yang menyebabkan tenaga kerja, modal atau efektivitas faktor produksi turun juga akan menyebabkan penurunan dalam keluaran atau setidaknya penurunan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi.

Sumber Artikel : Wikipedia

Pendidikan merupakan landasan fundamental bagi pembangunan nasional. Untuk memberlakukan peningkatan substansial dalam sistem pendidikan Indonesia, upaya kolaboratif yang terkoordinasi di antara semua pemangku kepentingan sangat penting. Upaya kolektif ini membutuhkan partisipasi aktif dari lembaga pendidikan, orang tua, serta pemerintah daerah.

Pertanyaan kritis yang muncul berkaitan dengan perbaikan di tingkat pusat. Hal ini mencakup sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dengan data yang kredibel serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang disesuaikan dengan masing-masing daerah.

Rapor Pendidikan untuk pemerintah daerah merupakan solusi teknologi mutakhir yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan pendidikan di tingkat pemerintah daerah. Platform ini dirancang untuk menyajikan data yang sesuai dengan realitas saat ini, sehingga memungkinkan pemanfaatannya dalam mengatasi tantangan pendidikan di masing-masing daerah.

Rapor Pendidikan Daerah kini menggabungkan data dari kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Tidak hanya menampilkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, platform ini juga menyertakan Indeks Pendidikan SPM (nilai pencapaian) yang disinkronkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Kumpulan data yang komprehensif ini berfungsi sebagai referensi yang sangat berharga, memberdayakan para pemangku kepentingan pendidikan untuk terlibat dalam upaya perencanaan yang lebih komprehensif dan terinformasi.

Sumber: www.govtechedu.id

Pengembangan fitur dan halaman Rapor Pendidikan untuk pemerintah daerah

• Indeks SPM: Tolok Ukur Konkret Pencapaian Pendidikan

Iterasi yang disempurnakan, Rapor Pendidikan untuk pemerintah daerah, memperkenalkan Indeks SPM (skor pencapaian) sebagai instrumen pengukuran yang mencakup semua aspek untuk mengevaluasi pencapaian SPM di setiap wilayah geografis. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur pencapaian SPM yang menjelaskan pencapaian yang telah direalisasikan dan bidang-bidang yang masih perlu ditingkatkan. Pemahaman yang lebih baik tentang pencapaian pendidikan ini membekali pemerintah daerah dengan wawasan yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan tepat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah mereka.

Sumber: www.govtechedu.id

• Halaman Akar Masalah (Root Problems Page): Indikator-indikator yang dianggap paling mempengaruhi indikator prioritas.

Bagian "Akar Masalah" dalam platform Rapor Pendidikan Daerah menawarkan analisis data mendalam yang menjelaskan faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi hasil kinerja satuan pendidikan. Proses analisis ini membantu mengidentifikasi tindakan korektif yang spesifik berdasarkan akar permasalahan yang teridentifikasi. Selain itu, halaman ini juga menampilkan empat indikator akar masalah utama, termasuk warna label capaian, peringkat terendah, penurunan paling besar atau peningkatan minimal, dan skor yang sesuai.

Sumber: www.govtechedu.id

• Inspirasi Benahi (Inspirasi Benahi): Langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan nilai sekolah berdasarkan akar masalah terendah.

Dalam laman khusus ini, Rapor Pendidikan Daerah berfungsi sebagai sumber inspirasi, yang menawarkan wawasan berharga untuk mengatasi akar masalah dan melakukan perbaikan. Unit pendidikan dapat dengan mudah mengakses dan mengasimilasi peningkatan yang direkomendasikan dari inspirasi yang disediakan.

Langkah-langkah yang disarankan ini telah dimasukkan ke dalam Platform Merdeka Mengajar dengan lancar, menyederhanakan proses implementasinya dan membuatnya lebih mudah diakses oleh satuan pendidikan yang ingin melakukan perubahan positif.

Sumber: www.govtechedu.id

Aspirasi yang mendasari platform ini adalah untuk memfasilitasi analisis data yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga pemerintah daerah dapat melihat prioritas utama mereka dan merumuskan strategi penganggaran yang lebih efisien yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di setiap daerah di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, kami mengundang Anda untuk menjelajahi situs web kami di raporpendidikan.kemdikbud.go.id.

Disadur dari: www.govtechedu.id

Otoritarianisme adalah bentuk organisasi sosial yang ditandai oleh penyerahan kekuasaan. Ini kontras dengan individualisme dan demokrasi. Dalam politik, suatu pemerintahan otoriter adalah satu di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Otoritarianisme biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu, tanpa melihat derajat kebebasan individu.

Otoritarianisme berbeda dari totalitarianisme di lembaga-lembaga sosial dan ekonomi yang terjadi, yang tidak di bawah kendali pemerintah. Sistem ini biasanya menentang demokrasi, sehingga pada umumnya kuasa pemerintahan diperoleh tanpa pemilihan umum secara demokratis.

Asal Kata

Istilah otoritarianisme berasal dari bahasa Inggris, authoritarian. Kata authoritarian sendiri berasal dari bahasa Inggris authority, yang sebetulnya merupakan turunan dari kata Latin auctoritas. Kata ini berarti pengaruh, kuasa, wibawa, otoritas. Oleh otoritas itu, orang dapat memengaruhi pendapat, pemikiran, gagasan, dan perilaku orang, baik secara perorangan maupun kelompok. Otoritarianisme adalah paham atau pendirian yang berpegang pada otoritas, kekuasaan dan kewibawaan, yang meliputi cara hidup dan bertindak.

Beberapa Ciri

Penganut otoritarianisme akan berpegang pada kekuasaan sebagai acuan hidup. Ia akan menggunakan wewenang sebagai dasar berpikir. Ketika berhadapan dengan orang lain dan menanggapi masalahnya, mereka akan menanyakan kedudukannya (sebagai apa) dalam lembaga dan organisasi. Dalam membahas masalah itu, dia tidak akan mempersoalkan hakikat dan kepentingannya, tetapi berhak ikut campur dan mengurus perkara yang dipersoalkannya.[5] Namun, hal ini hanya berlaku untuk dirinya. Untuk orang lain, orang otoritarian akan membatasi pekerjaan seseorang, yaitu agar orang tersebut bekerja menurut prosedur dan aturan yang ada. Jika orang itu tidak mengerti dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik, ia akan dianggap salah

Dalam Berkomunikasi

Penganut otoritarian hanya mengenal satu macam komunikasi, yaitu satu arah. Komunikasi dua arah, saling diskusi dan menanggapi, dan model demokratis dengan kemungkinan perbedaan dan pertentangan pendapat secara verbal atau secara konseptual akan dimengerti, tetapi sulit untuk dihayati. Komunikasi yang bebas dan terbuka, berasal dari berbagai arah dan tertuju ke segala penjuru akan asing baginya, karena gaya komunikasi tersebut tidak masuk dan klop dalam kerangka berpikirnya. Oleh karena itu, komunikasi satu arah menjadi andalan bagi orang ini dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya baik dalam menyampaikan gagasan, pemikiran, dan pesan, orang otoritarian hanya mengenal satu bentuk komunikasi, yaitu instruksi. Istilah yang dikenalnya terbatas pada pengarahan, petunjuk, wejangan, perintah, pembinaan, sehingga bentuk komunikasi yang sifatnya sekadar memberitahu perkaranya (informatif) dianggap sudah mencukupi. Bentuk komunikasi yang persuasif untuk meyakinkan, dinilai menghabiskan waktu dan tidak efisien.

Mengandalkan diri pada kekuasaan

Jika dalam komunikasi orang otorianisme hanya mengenal komunikasi dalam bentuk instruksi, dalam bertindak mereka suka main kuasa. Yang dimaksud dengan main kuasa adalah pemaksaan kuasa dengan melumpuhkan orang, menggunakan ancaman, dan menyepelekan perkara.[5] Orang otoritarianisme juga akan mempermainkan perasaan bawahannya dengan sengaja membuat mereka salah dan malu. Dengan kata lain, daripada bertitik tolak dari hakikat dan kepentingan perkara, keadaan dan kemampuan orang, serta situasi dan kondisi yang ada, dalam bertindak orang otoritarianisme akan berkutat pada kekuasaan yang dimilikinya.

Perbandingan Karakteristik Otoriter dan Totaliter

Berdasarkan penelitian ahli politik, Syed Mohd Aizuddin Tuan Sembak (UTM), Juan Linz, dan Paul C. Sondrol dari University of Colorado di Colorado Springs, maka perbedaan karateristik otoriter dan totaliter (diktator) dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Totaliter 

• Kharisma : Tinggi
• Konsep kebijakan : Pemimpin hanya menjalankan fungsi
• Batas kekuasaan : Publik
• Korupsi : Rendah
• Ideologi resmi : Ada
• Pluralisme : Tidak ada
• Legitimasi : Ada

Otoriter

• Kharisma : Rendah
• Konsep kebijakan : Pemimpin sebagai kepribadian
• Batas kekuasaan : Pribadi
• Korupsi : Tinggi
• Ideologi resmi : Tidak ada
• Pluralisme : Ada
• Legitimasi : Tidak ada

Kritik terhadap Otoritarianisme

Kekuasaan merupakan faktor penting dalam kehidupan. Dengan penggunaan kekuasaan yang baik dan tepat, banyak hal dapat diselesaikan dan berbagai prestasi dicapai. Kesalahan otoritarianisme dan para penganutnya ialah memandang kekuasaan bukan sebagai sarana, melainkan untuk tujuan sendiri. Karena itu, yang penting bagi mereka adalah bagaimana kekuasaan berfungsi, digunakan dan ditampakkan. Apa yang hendak dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan nasib orang-orang yang diikutsertakan dalam pencapaian tidaklah penting.

Pemutarbalikkan pemahaman tentang kekuasaan sebagai sarana menjadi tujuan itu mengakibatkan penggunaannya tidak pas. Hasilnya hidup menjadi sempit sebatas tanggungjawab dan wewenang, komunikasi menjadi satu arah, dan permainan kekuasaan merajalela. Akibatnya hidup tidak terkelola dengan baik dan yang berkembang adalah berbagai trik dan usaha untuk mendapatkan kekuasaan, mempertahankannya, dan memanipulasinya dengan alasan apapun. Otoritarianisme entah sadar ataupun tidak, berporos pada pemahaman tentang kekuasaan dan penggunaannya, dengan bentuk-bentuk akibat dalam komunikasi dan gaya hidup yang diciptakannya. Otoritarianisme dan orang-orang otoritarian akan berkembang dan banyak muncul dalam masyarakat yang formalistis, legalistis, dan konvensionalistis.

Sumber Artikel: id.wikipedia.org

Sebagai rumah bagi lebih dari 264 juta penduduk, Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat keempat di dunia. Lanskap pendidikan di Indonesia telah berubah selama bertahun-tahun dari masa penjajahan Belanda dengan sekolah-sekolah yang sangat tradisional hingga saat ini dengan berbagai macam institusi yang tersedia.

Perubahan standar dan institusi pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas hidup di negara ini. Hingga saat ini, terdapat sekitar 170.000 sekolah dasar, lebih dari 66.000 sekolah menengah dan 4378 institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Bagi ekspatriat asing yang telah mendirikan perusahaan di Indonesia, dan ingin membawa anak-anak mereka untuk belajar, atau pelajar yang mencari peluang pendidikan di Indonesia, Anda akan membutuhkan visa yang valid.

Secara umum, ada tiga tingkatan pendidikan di Indonesia - pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Hal ini serupa dengan banyak negara lain.

Pendidikan dasar di Indonesia

Pendidikan di Indonesia berkisar pada kementerian pendidikan nasional yang mewajibkannya. Durasi sekolah dasar adalah 6 tahun dan sekolah menengah pertama adalah 3 tahun.

Fase dasar mengikuti kelompok bermain pra-sekolah opsional yang mungkin dimulai pada tahun ketiga seorang anak. Sebagian besar sekolah dasar dikendalikan oleh pemerintah. Beberapa menawarkan program akselerasi yang mempersingkat fase menjadi 5 tahun mengikuti sistem pendidikan Islam.

Seorang anak harus terdaftar di sekolah dasar pada bulan April dengan harapan dapat diterima pada bulan Juli. Untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan memasuki pendidikan menengah, siswa kelas enam harus menyelesaikan dua ujian akhir:

• Ujian akhir sekolah
• Ujian nasional

Pendidikan menengah di Indonesia 

Bagi siswa yang telah lulus sekolah dasar, mereka memulai tahapan kehidupan barunya di Sekolah Menahga Pertama (SMP), atau disebut juga sekolah menengah pertama. Hal-hal yang harus dipresentasikan pada saat pendaftaran antara lain:

• Formulir aplikasi
• Akta kelahiran
• Kartu Keluarga
• Surat keterangan keluar dari sekolah dasar
• Laporan akhir semester setahun terakhir untuk perpindahan siswa dari satu SMP ke SMP lainnya
• 2 foto ukuran paspor

Setelah menyelesaikan 3 tahun di SMP, siswa dapat memilih jalurnya, apakah akan melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan yang disebut Sekolah Menahga Kejuruan (SMK) atau melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas, Sekolah Menahga Atas (SMA). dimana pada tahun ketiga mahasiswa akan dapat memilih 3 peminatan, yaitu:

• IPA (Ilmu Pengetahuan)
• IPS (Ilmu Sosial dan Ekonomi)
• Bahasa (Bahasa dan Sastra)

Pendidikan tinggi di Indonesia 

Terdapat total 5 jenis pendidikan tinggi di Indonesia yaitu:

• Politeknik
• Akademisi
• Institut
• Universitas
• Sekolah Tinggi Lanjutan (Sekolah Tinggi)

Beberapa sekolah yang disebutkan di atas didanai oleh pemerintah, ada pula yang berafiliasi dengan agama, dan ada pula yang didanai swasta.

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi sistem pendidikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir untuk membantu mengatasi beberapa permasalahan yang ada. Keluarga berpenghasilan rendah menghadapi hambatan seperti terbatasnya akses, kurangnya ruang di lembaga publik, dan beban birokrasi pemerintah yang berlebihan.

Apa sekolah internasional terbaik di Indonesia

Jika Anda seorang ekspatriat yang tinggal di Indonesia bersama keluarga Anda, atau berpikir untuk pindah ke Indonesia , Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mendaftarkan anak Anda ke sekolah internasional. Berikut beberapa sekolah internasional terbaik di Indonesia yang bisa Anda pertimbangkan!

Sumber: www.paulhypepage.co.id

​​​​​​Ekspatriat dengan anak-anak yang tinggal di Indonesia

Bagi ekspatriat yang membawa anaknya untuk bekerja di Indonesia atau ingin membawa keluarganya masuk, diperlukan surat tanggungan. Berikut beberapa persyaratan untuk mengajukan visa tanggungan di Indonesia:

• Paspor yang masih berlaku
• Wawancara visa Indonesia yang telah selesai
• Salinan paspor pemegang visa utama
• Foto pemegang visa utama dan pemohon bersama-sama
• Foto pemohon berukuran paspor
• Halaman konfirmasi pada formulir online DS-160

Disadur dari: www.paulhypepage.co.id

Produk domestik bruto (PDB) atau dalam bahasa Inggris gross domestic product (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Teknik ini paling sering digunakan.

Definisi

Produk Domestik Bruto diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

PDB Nominal merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan PDB riil ←(atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)→ mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:

PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)

Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.

Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.

Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktik menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.

Perbandingan antar-negara

PDB negara yang berbeda dapat dibandingkan dengan menukar nilainya dalam mata uang lokal menurut:

• nilai tukar mata uang saat ini: PDB dihitung sesuai dengan nilai tukar yang sedang digunakan dalam pasar mata uang internasional, atau
• nilai tukar keseimbangan kemampuan berbelanja: PDB dihitung sesuai keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) setiap mata uang relatif kepada standar yang telah ditentukan (biasanya dolar AS).

Peringkat relatif negara-negara dapat berbeda jauh antara satu metode dengan metode lainnya.

Sumber Artikel : Wikipedia

Laissez-faire (IPA: [lɛse fɛr]) adalah sebuah frasa bahasa Prancis yang berarti "biarkan terjadi" (secara harafiah "biarkan berbuat"). Istilah ini berasal dari diksi Prancis yang digunakan pertama kali oleh para psiokrat pada abad ke 18 sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi pemerintah dalam perdagangan. Laissez-faire menjadi sinonim untuk ekonomi pasar bebas yang ketat selama awal dan pertengahan abad ke-19. Secara umum, istilah ini dimengerti sebagai sebuah doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pendukung doktrin ini berpendapat bahwa suatu perekonomian perusahaan swasta (private-enterprise economy) akan mencapai tingkat efesiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan akan mencapai pertumpuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat (centrally planned economy). Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa kepemilikan pribadi atas sumber daya dan kebebasan penuh untuk menggunakan sumber daya tersebut akan menciptakan dorongan kuat untuk mengambil risiko dan bekerja keras. Sebaliknya, birokrasi pemerintah cenderung mematikan inisiatif dan menekan perusahaan.

Dalam pandangan laissez-faire, kewajiban negara bukanlah melakukan intervensi untuk menstabilkan distribusi kekayaan atau untuk menjadikan sebuah negara makmur untuk melindungi rakyatnya dari kemiskinan, melainkan bersandar pada sumbangan dan sistem pasar. Laissez faire juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memberi hak khusus dalam bisnis. Misalnya, penganut dari laissez-faire mendukung ide yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membuat monopoli legal atau menggunakan kekuasaan dan paksaan untuk merusak monopoli de facto. Pendukung dari laissez-faire juga mendukung ide perdagangan bebas dalam artian negara tidak boleh melakukan proteksi, seperti tarif dan subsidi, di wilayah ekonominya.

Pada masa awal dari teori ekonomi Eropa dan Amerika, kebijakan laissez-faire terbentuk konflik dengan merkantilisme, yang telah menjadi sistem dominan di Britania raya, Spanyol, Prancis dan negara Eropa lainnya pada masa kejayaannya.

Istilah laissez-faire sering digunakan bergantian dengan istilah "pasar bebas". Beberapa menggunakan laissez-faire untuk merujuk pada perilaku "biarkan terjadi, biarkan lewat" dalam hal-hal di luar ilmu ekonomi.

Laissez-faire dihubungkan dengan Liberalisme klasik, libertarianisme dan Obyektivisme. Asalnya dikenalkan dalam bahasa Inggris tahun 1774, oleh George Whatley, dalam buku Principles of Trade, yang di dampingi oleh Benjamin Franklin. Ekonom klasik, seperti Thomas Malthus, Adam Smith dan David Ricardo tidak menggunakan istilah ini. Jeremy Bentham menggunakan ini, tetapi hanya dalam Liga Hukum Anti-Jagung dan nyaris sama dengan pengertian Inggrisnya.

Teori Ekonomi

Laissez-faire berarti bahwa mahzab pemikiran ekonomi neoklasik memegang pandangan pasar yang murni atau liberal secara ekonomi: bahwa pasar bebas sebaiknya dibiarkan pada seperti apa adanya, dan akan didispensasikan dengan inefisiensi dalam cara yang lebih bebas dan cepat seperti pemberian harga, produksi, konsumsi, dan distribusi dari barang dan jasa dibuat untuk ekonomi yang lebih baik atau efisien.

Ekonom Adam Smith dalam bukunya 'Wealth of Nations' berpendapat bahwa sebuah "tangan tak terlihat" dari pasar akan memandu masyarakat untuk bertindak dengan mengikuti kepentingan pribadi mereka sendiri, karena satu-satunya cara menghasilkan uang adalah dengan melalui pertukaran secara sukarela, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dari masyarakat adalah untuk memberikan apa yang mereka inginkan. Smith menunjukkan kalau seseorang tidak mendapatkan makan malam dengan mengandalkan belas kasih dari tukang daging, petani atau tukang roti. Tapi mereka mengandalkan kepentingan pribadi mereka dan membayar mereka atas kerja keras mereka.

Teori Politik

Laissez-faire disebut dalam pernyataan sebelumnya bahwa semua warga kota memiliki persamaan hak, dan pemerintah tidak boleh turut campur dalam memperkuat persamaan pengeluaran melalui redistribusi pemerintah dan tindakan lain. Pengemuka laissez-faire menyukai negara yang netral antara bermacam grup yang bersaing yang bertarung untuk keuntungan dan kekuatan politik di dalam satu negara. Pendukung dari laissez-faire penting untuk ekonomi campuran dalam landasan yang mengarah ke politik kepentingan golongan di mana setiap kelompok mencari keuntungan itu sendiri pada pengeluaran dari orang lain dan dari konsumen.

Sejarah Laissez-Faire

Pada abad ke 19 di Inggris, laissez-faire memiliki pengikut yang sedikit namun kuat seperi Liberalis Manchester seperti Richard Cobden dan Richard Wright. Tahun 1867, ini berujung pada kesepakatan perdagangan bebas ditandatangani antara Britania dan Prancis, setelah beberapa dari perjanjian ini ditandatangani bersama negara-negara Eropa lainnya. Koran The Economist didirikan sebelumnya pada tahun 1843, dan perdagangan bebas didiskusikan dalam sebuah tempat berjulukan The Cobden Club, didirikan setahun setelah kematian Richard Cobden, tahun 1866.

Bagaimanapun, laissez-faire tidak pernah menjadi doktrin negara manapun, dan diakhir seribu delapanratus-an, negara-negara Eropa malah menganut sistem intervionisme dan proteksionisme lagi. Prancis contohnya, mulai membatalkan ksepakatannya dengan negara Eropa lain tahun 1890. Proteksionisme Jerman dimulai (lagi) pada Desember 1878 surat dari Bismarck, berujung pada tarif yang keras dan tinggi tahun 1879.

Amerika Serikat

Walaupun periode sebelum Perang Saudara Amerika dikenal atas pengaruh terbatas dari pemerintahan federal, ada beberapa bagian intervensi yang signifikan dalam ekonomi—khususnya setelah 1820-an. Contoh nyata dari intervensi pemerintah pada periode sebelum perang saudara termasuk didirikannya First National Bank dan Second National Bank dan juga bermacam usaha proteksionis (contohnya tarif 1828). Beberapa dari proposal ini menemui tentangan yang cukup keras, dan membutuhkan banyak sekali tawar menawar sebelum dimasukan dalam undang-undang. Contohnya, First National Bank tidak akan sampai ke meja Presiden Washington dalam absenya kesepakatan yang dicapai oleh Alexander Hamilton dan beberapa anggota selatan dari Kongres untuk menetapkan ibu kota di District of Columbia.

Sebagian besar penentang asas ekonomi campuran di Amerika Serikat terdaftar pada American School (ekonomi). Sekolah pemikiran ini terinspirasi oleh ide-ide Alexander Hamilton, yang mengajukan pembuatan dari bank yang disponsori pemerintah dan kenaikan tarif untuk memenangkan kepentingan industri utara. Setelah kematian Hamilton, proteksionis yang lebih toleran pada periode sebelum perang saudara Amerika datang dari Henry Clay dan American System-nya.

Setelah Perang Saudara, gerakan menuju ekonomi campuran dipercepat dengan lebih banyak lagi proteksionisme dan regulasi pemerintah. Pada tahun 1880-an dan 1890-an, kenaikan tarif signifikan dipakai (lihat Tarif McKinley dan Tarif Dingley). Lebih lanjut, dengan adanya Undang-Undang Komersial Antar Negara Bagian tahun 1887, dan Undang-Undang Anti-trust Sherman, pemerintah federal mulai mengasumsikan sebuah peran yang makin menanjak dalam pengaturan dan pengarahan ekonomi negara.

Pada Era Progresif disahkannya undang-undang untuk lebih mengontrol dalam ekonomi, yang dibuktikan oleh program New Freedom pemerintahan Wilson.

Depresi Hebat

Ada banyak debat tentang hubungan antara laissez-faire dan terjadinya depresi hebat. Beberapa ekonom dan sejarawan (seperti John Maynard Keynes) berpendapat kalau laissez-faire membuat kondisi dibawah depresi hebat menanjak. Sarjana lain seperti Milton Friedman dan Murray Rothbard, mengatakan bahwa Depresi bukanlah hasil dari kebijakan ekonomi laissez-faire tetapi intervensi pemerintah dalam moneter dan sistem kredit. Isu ini, masih menjadi perdebatan keras dalam ekonomi, politik, dan sejarah.

Pada karya Keynes tahun 1936, The General Theory of Employment Interest and Money, Keynes mengenalkan konsep dan istilah yang ditujukan untuk membantu menjelaskan Depresi Hebat. Satu pendapat untuk kebijakan ekonomi laissez-faire selama resesi ialah jika konsumsi jatuh, maka rasio bunga akan jatuh juga. Tingkat bunga yang lebih rendah akan mengakibatkan peningkatan investasi dan permintaan akan tetap konstan. Bagaimanapun, Keynes percaya kalau adaalasan kenapa investasi tidak selamanya secara otomatis naik sebagai reaksi atas jatuhnya konsumsi. Bisnis membuat investasi berdasar pada ekspektasi atas adanya keuntungan. Menurut Keynes, jika jatuhnya konsumsi muncul pada waktu lama, bisnis akan menganalisis tren akan menurunkan harapan dari penjualan masa depan. Maka, menurut Keynes, hal terakhir yang mereka pikir menarik ialah berinvestasi dalam meningkatkan produksi pada masa depan bahkan apabila bunga yang lebih rendah membuat modal tidak menjadi mahal. Dalam kasus ini, menurut Keynes dan kebalikan dari Hukum Say, ekonomi bisa ditaruh dalam kejatuhan umum. ((Keen 2000:198)) Ekonom Keynesian dan sejarawan berpendapat kalau dinamika memperkuat diri ini adalah apa yang terjadi dalam tingkat yang ekstrem pada Depresi Hebat, di mana kebangkrutan merupakan hal umum dan investasi, yang membutuhkan tingkat optimisme, sangat harang terjadi. Solusi dari masalah ini, menurut Keynes, untuk melepaskan ketidakstabilan pasar melalui intervensi pemerintah. Dalam pandangan ini, karena aktor swasta tidak bisa diandalkan untuk membuat permintaan agregat selama resesi, pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat permintaan.

Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, Keynes spertinya memiliki pandangan yang lebih disenangi dari pemerintahan fasis saat itu, karena, ketika dia dia disorot ketika edisi Jerman dari The General Theory of Employment Interest and Money, "teori dari produksi agregat, di mana inti dari ['The General Theory of Employment Interest of Employment Interest and Money'], bisa diadaptasi lebih mudah diadapsi ke kondisi negara otalitarian [eines totalen Staates] dibanding teori produksi dan distribusi dari produksi yang diberi ditaruh pada kondisi kompetisi bebas dan tingkat tinggi dari laissez-faire.

Freidrich August von Hayek dan Milton Friedman, dengan kontras, berpendapat kalau Depresi Hebat bukanlah hasil dari kebijakan ekonomi laissez-faire tetapi hasil dari terlalu besarnya intervensi pemerintah dan regulasi atas pasar. Mereka mencatat bahwa Depresi Hebat merupakan depresi terlama dalam sejarah Amerika Serikat dan satu-satunya depresi di mana pemerintah mengintervensi besar-besaran. Dalam karya Friedman, Captilaism and Freedom deia berpendapat: "Sebuah agensi yang dibuat pemerintah--The Federal Reserve System-- telah diberi tugas untuk kebijakan moneter. Tahun 1930 dan 1931, agensi ini melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk mengganti apa tindakan yang lain menjadi kontraksi moderat menjadi bencana besar-besaran.

Lebih jauh, Pemerintahan Federal Amerika Serikat membuat sebuah mata uang tetap yang didasarkan nilai emas. Pada satu titik nilai terikat tersebut bisa dibilang lebih tinggi dari harga dunia yang membuat surplus masif atas emas. Permintaan emas naik dan harga dunia meningkat tetapi nilai terikat tersebut terlalu rendah di Amerika Serikat dan membuat migrasi besar-besaran atas emas dari Amerika Serikat. Milton Friedman dan Freidrich Hayek keduanya berpendapat kalau ketidakmampuan untuk beraiksi pada permintaan nilai mata uang membuat kerusuhan dalam bank-bank dan bank tersebut tidak lagi bisa menanganinya, dan tingkat pertukaran tetap antara dollar dan emas keduanya menyebabkan Depresi Hebat, dan tidak memperbaiki, tekanan deflasi. Dia lebih jauh berpendapat dalam tesisnya, kalau pemerintah memberi sakit lebih banyak pada publik Amerika dengan menaikkan pajak, dan mencetak uang untuk membayar hutang (dan menyebabkan inflasi), kombinasi dari apa yang membantu memusnahkan tabungan dari kelas menengah. Friedman menyimpulkan kalau efek dari Depresi Hebat tidak dimitigasi sampai akhir Perang Dunia II dimana ekonomi sampai pada kebangkitan normal dengan penghapusan berbagai pengaturan harga. Opini ini secara khusus menyalahkan sebuah kombinasi dari kebijakan Federal Reserve dan regulasi ekonomi oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai penyebab Depresi Hebat, dan depresi diperparah dengan meningkatkan pajak pendapatan dalam pendapatan tertinggi dari 25% ke 63%, sebuah "pajak cek", dan Tarif Smooth-Hawley. Freidman percaya kalau kebijakan intervesionis Herbert Hoover dan New Deal Franklin Delano Roosevelt akan memperpanjang dan memperparah depresi. Friedman menyimpulkan, "Depresi Hebat dalam Amerika Serikat, jauh dari tanda-tanda atas instabilitas dari sistem perusahaan swasta, merupakan saksi pada berapa besar kerusakan yang bisa terjadi oleh kesalahan-kesalahan pada bagian dari beberapa orang ketika mereka memiliki kekuasaan besar atas sistem moneter dari sebuah negara."

Kembalinya Ekonomi Pasar setelah Perang Dunia Kedua

Artikel utama: Neoliberalisme, Ordoliberalisme, Ekonomi pasar sosial, Reaganomi, dan Tachterisme

Setelah Perang Dunia Kedua, pemikiran laissez-faire dibangkitkan kembali melalui Austrian School dan Chicago School, dan pemikir liberal seperti Ludwig von Mises, Freidrich Hayek dan Milton Friedman, yang berpendapat kalau Dunia Bebas didefinisikan oleh kebebasan itu sendiri, lalu penduduknya harus memiliki kebebasan ekonomi secara penuh. Hong Kong merupakan teritori pertama yang menggunakan kebijakan laissez-faire pada era ini, mengikuti jalan tersebut sejak 1960-an.

jerman memakai ini, dengan dukungan koalisi antara Demokratik Kristen dan Demokrat Sosial, yang dijuluki dengan Ekonomi pasar sosial, yang merestorasi ulang ekonomi Jerman yang hancur karena perang dengan membiarkan harga mengambang bebas. Kemudian pada tahun 1970 dan 1980, ide dari Chicago School'"meresonansi"dalam kebijakan ekonomi di Chili, Reaganomi Ronald Reagan, dan kebijakan privatisasi dari Margaret Tatcher.

Kembalinya ekonomi pasar setelah Perang Dunia Kedua masih jauh dari syarat laissez-faire. Amerika Serikat, pada tahun 1980-an misalnya, berkecendrungan melindungi industri mobil dengan pembatasan ekspor "sukarela" dari Jepang. Salah satu sarjana menulis tentang ini:

Bahasa Inggris

“ By and large, the comparative strength of the dollar against major foreign currencies has reflected high U.S. interest rates driven by huge federal budget deficits. Hence, the source of much of the current deterioration of trade is not the general state of the economy, but rather the government's mix of fiscal and monetary policies — that is, the problematic juxtaposition of bold tax reductions, relatively tight monetary targets, generous military outlays, and only modest cuts in major entitlement programs. Put simply, the roots of the trade problem and of the resurgent protectionism it has fomented are fundamentally political as well as economic.”

Bahasa Indonesia

“ Dari berbagai sisi, kekuatan komparatif dari dolar terhadap mata uang asing yang besar lainnya dicerminkan dalam tingkat bunga Amerika Serikat yang dipicu oleh defisit anggaran Federal yang besar. Maka dari itu, sumber dari banyaknya deteriorasi saat ini dalam perdagangan bukanlah keadaan umum dalam ekonomi, tetapi kebijakan campuran pemerintah atas fiskal dan moneter — dan itu, merupakan cerminan problematik dari penurunan pajak yang tinggi, target moneter yang relatif ketat, pengeluaran militer yang besar, dan hanya sedikit pemotongan anggaran pada program utama. Sederhananya, akar dari masalah perdagangan dan proteksionisme yang makin meningkat itu bersumber dari kebijakan politis dan juga ekonomis.”

Laissez-faire Sekarang

Kebanyakan negara modern industrialis sekarang tidak mewakilkan laissez-faire dalam prinsip maupun kebijakannya, karena biasanya mereka melibatkan sejumlah besar intervensi pemerintah dalam ekonomi. Intervensi ini termasuk upah minimum, kesejahteraan korporasi, antitrust, nasionalisasi, dan kesejahteraan sosial di antara bentuk lain dari intervensi pemerintah. Subsidi untuk bisnis dan agrikultur, kepemilikan pemerintah pada beberapa industri (biasanya dalam sumber daya alam), regulasi dari kompetisi pasar, pembatasan perdagangan dalam bentuk tarif protektif - kuta impor - atau regulasi internal yang mengntungkan industri domestik, dan bentuk lain favoritme pemerintah.

Menurut 2007 Index of Economic Freedom Diarsipkan 2008-02-13 di Wayback Machine. yang dikeluarkan Heritage Foundation, 7 negara dengan ekonomi paling bebas ialah: Hong Kong, Singapura, Singapura, Australia, Amerika Serikat dan Irlandia (semuanya merupakan bekas jajahan Britania). Hong Kong diperingkat satu dari 12 tahun berturut-turut dalam indeks yang tujuannya "menghitung äbsennya koersi pemerintah pada pembatasan produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa lebih jauh dari keperluan dari penduduk untuk memproteksi dan menetapkan kebebasan itu sendiri."Milton Friedman memuji pendekatan laissez faire oleh Hong Kong yang mengubah kemiskinan menjadi kemakmuran dalam 50 tahun".

Bagaimanapun pada konfrensi pres pada 11 September 2006, Donald Tsang, Eksekutif dari Hong Kong berkata kalau "Non-Proteksionisme positif merupakan kebijakan yang diusulkan oleh Mentri Keuangan sebelumnya, tetapi kita tidak pernah berkata kalau ketia masih menggunakannya sebagai kebijakan kami yang sekarang.... Kami lebih senang dijulukji dengan kebijakan 'pasar-besar, pemerintah kecil'." Respon dalam Hong Kong terbagi secara luas, sebagian melihat sebagai pengumuman untuk meninggalkan non-intervesionisme positif, yang lain melihatnya sebagai respon yang lebih realistis ke kebijakan pemerintah pada beberapa tahun terakhir, seperti intervensi pada pasar modal untuk mencegah broker.

Sumber Artikel: id.wikipedia.org